Sekilas Sejarah Peringatan Hari Ibu

hari-ibu

Konggres Perempuan Indonesia tanggal 22-25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta.

Hari ini, Selasa 22 Desember 2015, kita memperingati Hari Ibu yang ke 87. Cikal bakal lahirnya Hari Ibu, tak lepas dari semangat yang menggebu atas telah sukses dilaksanakannya Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928.

Atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22-25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi Federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI).

Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju.

Pada tahun 1929 Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI) berganti nama menjadi Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII). Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut disamping berhasil membentuk Badan Kongres Prempuan Indonesia, juga menetapkan Fungsi Utama Perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik Generasi Baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya.

Pada tahun 1938 Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya, dikukuhkan Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional Bukan Hari Libur tertanggal 16 Desember 1959, yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan Hari Nasional dan Bukan Hari Libur. Tahun 1946 Badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI, yang sampai saat ini berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman.Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi Kesatuan Pergerakan Perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang Ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai Ibu dan Istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional.

Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama Generasi Muda, akan makna Hari Ibu sebagai Hari Kebangkitan dan Persatuan dan Kesatuan Perjuangan Kaum Perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk kita perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melajutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (tkr)

Pemda Harus Siap Hadapi Dampak Penutupan Lokalisasi

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Ponorogo (Sergap) – Lokalisasi Kedungbanteng yang terletak di Desa Kedungbanteng, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur resmi ditutup oleh Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Senin (08/06/ 2015). Sebelumnya, penutupan lokalisasi tersebut ditargetkan pada 2014, namun secara resmi baru bisa direalisasikan tahun ini.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa itu juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat serta agama, seperti Banser, kepolisian, TNI serta berbagai tokoh agama dari berbagai ormas dan ponpes yang ada di Ponorogo.

Dalam seremoni penutupan tersebut, Mensos secara simbolis menyerahkan bantuan kepada sejumlah pekerja seks komersil (PSK) yang selama ini menghuni lokalisasi Kedungbanteng.

Total bantuan yang diberikan, menurut keterangan Khofifah, berjumlah Rp. 888,8 juta untuk modal usaha baru serta kompensasi pemulangan 176 PSK yang sebelumnya tinggal dan menjual jasa layanan seksual di tempat itu. Khofifah mengatakan bantuan atau anggaran yang digelontorkan dari Kementrian Sosial hanya untuk para PSK.

Menteri Sosial Khofifah Indar Paranwansa mengingatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah wajib mengantisipasi dampak sosial penutupan lokalisasi, terutama imbasnya ke masyarakat sekitar. “Ekses penutupan adalah perubahan pola perekonomian masyarakat sekitar atau masyarakat terdampak. Mereka ini harus juga diperhatikan serta menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemprov dan pemda,” ujarnya mengingatkan.

Setelah menghadiri deklarasi penutupan Lokalisasi Kedungbanteng, Ponorogo, ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab daerah adalah mengantisipasi hal ini dengan meluncurkan kebijakan berbasis ekonomi.

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat di sekitar lokalisasi yang biasanya mengais rezeki dari “denyut” operasional kompleks pelacuran tersebut bisa beralih pada kegiatan ekonomi lain yang lebih produktif dan berkonotasi positif.

Apa yang dimaksud masyarakat terdampak, terang Khofifah, adalah mereka yang pendapatan atau sumber ekonominya diperoleh dari proses yang ada di lokalisasi. Oleh karenanya, lanjut dia, kelompok masyarakat terdampak ini juga harus mendapat kucuran anggaran melalui program pemberdayaan ekonomi yang dananya berasal dari Pemprov ataupun Pemkab.

“Pembagian beban anggarannya dengan demikian, program bantuan untuk PSK menjadi tanggung jawab Kemensos, sedangkan mucikari dan masyarakat berdampak menjadi urusan daerah, dalam hal ini pemprov dan pemkab/pemkot setempat,” tandasnya.

Ia mengungkapkan berdasar hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) penutupan lokalisasi yang diadakan Kemensos sekitar satu bulan lalu, disepakati bahwa penutupan lokalisasi di seluruh Indonesia akan diselesaikan dalam tahun ini.

“Karena itu semua daerah harus mampu mempersiapkan segala sesuatunya pada tahapan pra-penutupan. Kalau sampai sampai akhir tahun ini belum juga ditutup, maka kami akan melakukan evaluasi,” kata Khofifah. (hs)

Berakting Sebagai Camat, Menggondol Uang Janda Rp. 8 Juta

Antok Sumantri alias

Antok Sumantri alias “Camat” Suhadi dan Sri (kanan)

Kediri (Sergap) – Sri (nama yang disamarkan) adalah seorang janda warga yang beralamat di Dusun Sidodadi,  Desa Cangguh, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Wanita paruh baya ini telah menjadi korban tipu daya, Antok Sumantri (52th), warga Kelurahan Turen, Malang yang tinggal di jalan Kenongosari Nomor 21.

Kira-kira setahun yang lalu, Sri berkenalan dengan Antok yang saat itu mengaku sebagai seorang guru di SMK Kelautan di Turen Malang. Selain sebagai guru, Antok juga mengaku sebagai seorang paranormal handal yang mempunyai banyak teman dan relasi dengan pejabat.

Perkenalan ini semakin erat, setelah Antok mengunjungi rumah Sri, dan mengobati ayah Sri yang sedang sakit. Dalam suasana keakraban itu, Antok bercerita bahwa ia kenal dengan Suhadi, seorang pegawai Kecamatan Pakisaji di Malang yang statusnya duda.

Untuk memudahkan komunikasi, Antok memberi nomor hp Suhadi kepada Sri. Ditambahkan pula oleh Antok, bahwa Suhadi tak akan lama akan diangkat sebagai Camat. Tentu saja Sri sangat gembira bisa berkenalan dengan seorang Calon Camat yang berstatus lajang. “Siapa tahu jodoh”, kata Antok memberi semangat.

Pada saat inilah Sri mulai masuk dalam perangkap Antok. Karena nomor seluler yang diberikan kepada Sri tersebut sebenarnya, adalah nomor lainnya milik Antok. Jadi sebenarnya Antok dan Suhadi itu adalah orang yang sama.

Melalui telpon genggam, Suhadi mulai merayu Sri. Bulan demi bulan mereka semakin mesra lewat udara. Rupanya Antok pandai sekali berakting memerankan tokoh Calon Camat bernama Suhadi. “Saat bicara di telpon Camat Suhadi ini bicara menggunakan bahasa yang berwibawa dan istilah-istilah resmi, sehingga saya percaya bahwa dia memang benar-benar pejabat”, kata Sri kepada Tabloid Sergap.

Sri semakin mabuk kepayang kepada si Calon Camat, ketika dijanjikan akan diperistri jika dirinya sudah diangkat sebagai Camat Pakisaji Malang. Beberapa kali Suhadi pinjam uang untuk berbagai keperluan kepada Sri yang dititipkan kepada Antok.

Puncaknya adalah ketika Suhadi mengatakan bahwa dirinya sudah diangkat sebagai Camat dan pinjam uang Rp. 8 juta, untuk keperluan syukuran. Lagi-lagi uang itu disuruh titipkan kepada Antok.

Mungkin karena merasa gembira “pacarnya” sudah diangkat menjadi Camat Pakisaji, maka Sri meluluskan permintaan yang penuh rayuan maut itu. Sambil membayangkan dirinya akan dipinang oleh seorang Camat, maka Sri menitipkan uang itu kepada Antok tanpa sedikitpun rasa curiga.

Kecurigaan mulai timbul, ketika Suhadi tak lagi pernah menelponnya. Dibalut rasa rindu dan curiga, Sri menelpon Suhadi. Namun Suhadi selalu mengatakan bahawa dirinya sedang repot dan banyak tugas dan pekerjaan lainnya. Maklum Camat baru ya………

Sri juga menelpon Antok. Setali tiga uang, Antok juga selalu mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk mengajar, karena murid-muridnya akan ujian.

Penasaran, akhirnya Sri mencari Antok ke Turen Malang. Dia ingin tanya dulu ke Antok, tentang “pacarnya” yang tiba-tiba berubah sikap…..tak lagi romantis.

Namun Antok Sumantri ternyata tak berada di rumahnya. Dedy yang mengaku sebagai anak Antok, mengatakan bahwa ayahnya sudah 2-3 bulan ini tak pulang ke rumah. “Bapak saya sudah kira-kira dua atau tiga bulan tidak pulang,” kata Dedy.

Dedy juga menambahkan, jika banyak tamu yang juga mencari ayahnya. Rata-rata para tamu itu mengaku sebagai korban penipuan Antok. “Teman akrab saya saja, ditipu oleh bapak saya Rp 12 juta”, kata Dedy menambahkan.

Tinggal kini Sri menyesali kesembronoannya. Uang yang diberikan kepada Camat abal-abal itu sebenarnya uang yang akan dibayarkan untuk biaya kuliah anaknya. Berharap jadi istri Camat, kini dunia Sri seakan kiamat.

Kepada Tabloid Sergap, Sri berharap kisahnya ini ditulis agar dapat dibaca oleh banyak orang. Sehingga pengalaman pahitnya ini tak menimpa orang lain. “Cukup saya sajalah yang mengalaminya”, kata Sri menutup ceritanya. (Yus)

Akhirnya Eny Sagita “Oplosan” Dihukum 4 Bulan Penjara

Eny Sagita

Eny Sagita

Nganjuk (Sergap) – Dianggap sering menyanyikan lagu “Oplosan” di panggung, membuat Eny Sagita berurusan dengan hukum dan harus duduk sebagai terdakwa di meja hijau. Penyanyi yang juga pimpinan Orkes Melayu Sagita, asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur itu akhirnya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dan 6 bulan masa percobaan atas dakwaan pelanggaran hak cipta dan mendapatkan keungtungan terhadap lagu berjudul “Oplosan”, ciptaan Nurbayan seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Kota Kediri.

Selain itu, penyanyi Dangdut Jaranan ini juga dihukum denda Rp 1 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp 500. Sedangkan barang bukti berupa tujuh keping VCD juga dimusnahkan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk, Pujo Saksono, SH mengatakan bahwa Eny terbukti secara sah dan meyakinkan menyanyikan lagu tanpa meminta izin penciptanya.

Vonis yang dijatuhkan ini, persis samadengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lukas Rohman, SH.Ini artinya bukti telah adanya perdamaian antara Eny Sagita dan Nurbayan, tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memberikan vonisnya.

Sebagaimana telah diberitakan Tabloid Sergap, Eny Sagita sempat mengatakan telah berdamai dan bahkan berencana melakukan rekaman bersama Nurbayan. “Rencananya setelah persidangan ini selesai, kami akan tampil bareng dengan Mas Nurbayan di Jakarta. Malahan sudah ada rencana membuat album bersama-sama,” ungkap Eny Sagita, Selasa (15/4/2014) yang lalu.

Menanggapi vonis Majelis Hakim ini, hakim ini, melalui pengacaranya Bambang Koco, SH, Eny Sagita mengaku masih pikir-pikir. Ia menilai vonis yang dijatuhkan kepada Eny tidak benar. Pasalnya, lagu “Oplosan” banyak dinyanyikan artis dangdut lain, yang juga tanpa meminta persetujuan pencipta lagu.“Mbak Eny hanya korban, ia menyanyikan lagu Oplosan atas permintaan dan untuk menghibur penontonnya. Bukan semata-mata untuk mendapatkan upah saja,”jelas Bambang.

Sedangkan atas tuduhan menyebarluaskan karya tanpa izin, Bambang Koco menjelaskan bahwa yang merekam dan mengedarkan VCD tersebut, adalah suami Eny Sagita yang sampai saat ini belum jelas keberadaannya. “Dia bukan PH (Production House, red) yang merekam dan mengedarkan VCD. Dia hanya menyanyi saja, tidak bertindak sebagai produser,” jelasnya. (gus)

Empat Penari Bugil Asal Kediri Digrebek Polisi

Aksi penari di sebuah diskotek (illustrasi)

Aksi penari di sebuah diskotek (illustrasi)

Surabaya (Sergap) – Tarian telanjang atau striptease kini juga marak di Kota Pahlawan Surabaya. Beberapa pekan yang lalu petugas Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah diskotek di kawasan Bubutan, Surabaya karena “menyajikan” tari bugil. Penggerebekan bermula dari informasi masyarakat.

“Penggerebekan dilakukan di salah satu tempat hiburan malam di Surabaya yang memang ada pertunjukan pornografi,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta, Kamis (24/10/2013).

Dari diskotek tersebut, polisi mengamankan D (31), warga Dusun Ngujung, Singosari, Malang. Polisi juga menggiring empat penari perempuan, berinisial  S (18), V (20), P (21), dan S (20), semuanya warga Kediri. Selain itu, seorang disk jockey (DJ) perempuan Dt (22) juga ikut dibawa petugas.

“Mereka ini melakukan pertunjukan dengan menanggalkan pakaian satu per satu hingga telanjang, termasuk DJnya juga telanjang,” tambahnya. Masing-masing pelaku memiliki peran dalam pesta tarian tersebut. D berperan sebagai pencari tamu untuk acara Live DJ.

“Anggota Satreskrim langsung melakukan penggerebekan lokasi dan memergoki para perempuan ini dalam keadaan telanjang bulat,” ungkapnya.

Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa peralatan DJ, CD berisi lagu-lagu remix, bra, bikini, celana dalam, satu hp BlackBerry dan uang Rp1 juta.

Selanjutnya, polisi masih mendalami kasus pergelaran tarian bugil tersebut. Jajaran Polrestabes Surabaya masih memburu seorang yang diduga kuat menjadi penyelenggara tarian telanjang tersebut.

“Pihak penyelenggara yang juga pemesan tempat di diskotek tersebut masih DPO (buron, masuk Daftar Pencarian Orang).  Sementara ini masih ada enam tersangka yang terlibat dalam pertunjukan tarian telanjang itu,” kata Kapolrestabes menambahkan.

Tentang modusnya, Kapolrestabes menjelaskan, awalnya ada seorang pelanggan diskotek yang memesan pertunjukan tarian telanjang kepada D (31), “Pemesan kemudian membayar sejumlah uang untuk pertunjukan tersebut,” ungkapnya.

Kapolrestabes mengungkapkan, pergelaran tarian telanjang tersebut tidak di bawah manajemen tempat hiburan itu. Para pelaku itu semacam event organizer (EO) dengan memesan tempat di lokasi hiburan malam. “Manajemen pihak hiburan malam tidak ikut. Seseorang yang memesan tempat itu dan masih buron,” sebut mantan Kapolres Sidoarjo itu.

Salah seorang penari bugil itu, V (20) nekat terjun ke dunia malam sebagai penari telanjang karena ingin memiliki banyak uang. Perempuan cantik asal Kabupaten Kediri  itu mendapat bayaran tinggi untuk sekali show bugil bersama tiga rekannya, S (18), P (21), dan S (20).

“Sudah dua kali kami menggelar pesta ini. Saya sendiri dapat bayaran Rp2,5 juta untuk sekali pertunjukan,” kata V kepada wartawan di Mapolrestabes Surabaya. Namun di acara kedua, porno aksi itu terendus petugas dan dilakukan penggrebekan.

Salah satu penyidik Polrestabes Surabaya mengungkapkan, di dalam ruang yang sangat terjaga privasinya itu, para pemesan tarian telanjang disuguhi gerakan-gerakan erotis sang penari. Namun, jika ada yang ingin beradegan ranjang, harus melakukan negoisasi kepada sang penari dan dilakukan di tempat lain.

Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 dan atau Pasal 35 jo Pasal 9 dan atau Pasal 34 jp Pasal 8, dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun. (ang)

Merekrut Model Bugil Dada Montok, Anthony Abraham Dilaporkan Polisi

Website resmi Models1 : http://www.models1.co.uk

Website resmi Models1 : http://www.models1.co.uk

Surabaya (Sergap) – Models1, sebuah Agensi Model dari Inggris, melaporkan sebuah rekrutmen model bugil yang diduga penipuan, yang dilakukan Anthony Abraham (20) warga Citraland Surabaya. Syarat umum dari model yang dicari adalah model harus memiliki dada yang montok. Demikian dikatakan Edwin Saputra (32th), sebagai pihak yang mewakili Models1 kepada wartawan, Kamis (12/9/2013) usai melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim.

“Korban rata-rata berasal dari Batam, Surabaya, Jakarta, dan Medan. Jumlahnya puluhan yang saya bisa pantau. Models1 tidak pernah melakukan perekrutan model bugil yang akan dipekerjakan sebagai penari di sebuah kapal pesiar, sebagaimana disebarkan oleh AA melalui broadcast BBM,” kata Edwin menambahkan. Edwin tak ingin, para korban ini nantinya merasa dirugikan oleh pihak Models1. Padahal, lanjut Edwin, Models1 yakin tidak pernah melakukan perekrutan semacam ini.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, kasus ini masih dalam penyelidikan. “Sekarang kasusnya masih diproses di Fis Mondev Reskrimsus Polda Jatim,” tutur Awi.

Polisi serius mengusut kasus ini. Sang pelapor, Edwin Saputra, sudah diperiksa dan ditanya soal kasus oleh petugas Fiskal Moneter dan Devisa Reskrimsus Polda Jatim.Next

Edwin juga sudah menyerahkan semua barang bukti yang berhasil ia dapatkan dari terlapor Anthony Abraham. Seperti capture broadcast BBM yang disebar terlapor, transkrip email, dan foto-foto model sebagai korban.

Berikut isi email dan BBM yang diserahkan Edwin ke polisi: “Berikut saya jelaskan ketentuan ketentuan dalam audisi : 1. Model harus berani. 2. Model wajib mengikuti audisi yang sudah ditetapkan. 3. Model harus sexy dan memiliki dada montok. 4. Model harus selalu mengikuti setiap sesi. 5. Model wajib untuk hadir di acara ketika sudah tanda tangan kontrak dan diberi uang muka. 6. Model wajib mengirimkan sebanyak banyaknya foto untuk tahap audisi. 7. Model mendapatkan 2 free tiket untuk ikut selama event maupun di Bali.”

Email dan BBM selanjutnya : “Berikut saya jelaskan syarat foto yang harus dikirim untuk tahap audisi awal : 1. Tank top ketat tanpa bra. 2. Hot pants. 3. Bra. 4. Cd. 5. Bikini. 6. Lingerie. 7. Kemben. 8. Topless. 9. Nude. 10. Naughty pose. 11. Kain. 12. Swuimsuit. 13. Wet look. Untuk kriteria ini adalah foto yang harus dikirim. Dan foto bebas , tdk harus menggunakan fotografer atau foto studio. Camera bb/hp tidak masalah asal look sexy atau ada dikriteria.”

Dalam laporan polisi dengan nomer LPB/189/XI/2013/Sus/SPKT tertanggal 3 September, Anthony Abraham dilaporkan telah melanggar pasal menyebarkan berita elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 UU RI nomer 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik).  (ang)

Ketika Bupati Kediri Jadi Guru SD

Bupati Kediri saat mengajar di luar kelas

Bupati Kediri saat mengajar di luar kelas

Kediri (Sergap) – Pagi itu ada yang berbeda dari aktivitas keseharian Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno. Hari itu ia tidak ngantor di Kantor Bupati Jl.Soekarno Hatta No.1, tetapi malah mengajar di sebuah sekolah dasar kecil di Kecamatan Semen, wilayah barat sungai Brantas.

Bupati Haryanti memenuhi permohonan dari Koran Radar Kediri untuk mengikuti program “Eksekutif Mengajar” yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahunnya ke-14. Bupati Haryanti kebagian mengajar di Kelas 3 SDN Titik Kecamatan Semen.

Dengan semangat, Bupati Haryanti menjalankan “profesi” barunya. Setelah mengucapkan salam, bupati memulai pelajaran dengan menanyakan ibadah puasa yang murid-murid jalani. Kemudian mengajak para murid untuk ke luar kelas. “Bu Guru SD” ini tampaknya lebih suka mengajar para murid di lapangan. Menurutnya hal itu akan lebih efektif daripada hanya teori di kelas. “Lebih baik kita langsung mengajak anak-anak terjun ke lapangan, karena pelajaran lebih mudah diserap oleh anak-anak,” kata Bupati Haryanti menjelaskan.

Bupati memimpin para murid kelas 3 yang berjumlah 18 anak untuk menuju kamar mandi sekolah. Dia menjelaskan kepada para murid agar menjaga kebersihan kamar mandi. “Anak-anak, kalian harus menjaga kebersihan kamar mandi serta jangan pernah buang air di sungai karena bisa menyebabkan penyakit,” kata bupati dengan nada penuh keibuan.

Selanjutnya, Bupati Haryanti mengajak para murid ke sungai. Dengan langsung menunjuk kea rah sungai, dia menjelaskan agar jangan menambang batu di sungai karena bisa menyebabkan longsor.

Bupati juga menyuruh anak-anak melihat tanaman yang ada di sekolah. “Jika tanaman yang ada di sekolah ini kurang, akan diberi bibit agar sekolah ini semakin sejuk,” imbuh Bupati Haryanti saat  berjalan mengajak para murid ke sawah untuk melihat tanaman.

Dia menjelaskan perbedaan akar serabut dan akar tunggang kepada para murid dengan mengambil contoh tanaman kacang tanah yang ada di sawah. Usai mengajar di lapangan, Bupati Haryanti mengajak para murid kembali masuk ke kelas.

Horeee, yang bisa menjawab dapat hadiah tas.

Horeee, yang bisa menjawab dapat hadiah tas.

Dalam rangka evaluasi, bupati menanyakan kembali kepada para muridnya, apa saja yang telah diajarkannya di lapangan. “Anak-anak, apa saja yang telah Ibu ajarkan kepada kalian di luar tadi? Yang bisa menjawab akan ibu beri hadiah,” tanya bupati sambil tersenyum.

Kontan saja, para murid riuh berebut untuk menjawab pertanyaan Bupati Haryanti. Untuk 5 murid yang bisa menjawab mendapatkan hadiah berupa tas dan sepatu.  Bagi yang belum bisa menjawab, jangan khawatir. Kerena “Bu Guru SD” ini murah hati. Yang belum bisa menjawab juga mendapatkan hadiah berupa pemotong kuku.

Bupati Haryanti juga mengajak para murid untuk lebih mencintai Indonesia dengan mengajak para murid bernyanyi bersama. Kelaspun jadi meriah dengan suara nyanyian 3 lagu wajib, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa, Garuda Pancasila dan Kulihat Ibu Pertiwi.

Di akhir pelajaran, Bupati Haryanti berpesan kepada para murid untuk rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Usai mengajar, Bupati Haryanti mendapatkan ucapan selamat dari Pimpinan Redaksi Radar Kediri Tauhid Wijaya yang juga menyerahkan cindera mata berupa lukisan karikatur. (Dick-Hms)

Khofifah Tidak Lolos ke Pilgub Jatim

Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa

Surabaya (Sergap) – Pasangan Bakal Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kelutusan itu dihasilkan oleh KPU Jawa Timur melalui proses voting dalam rapat pleno pada hari Senin (15/07/2013) lewat tengah malam.

Kepada wartawan, Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad mengatakan, KPU telah memutuskan dalam berita acara Nomor 56/BKD.JTM/VII/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. “Khofifah tidak ada dalam berita acara ini. Jadi tidak termasuk pasangan calon yang memenuhi syarat,” kata Andry saat konferensi pers.

Berita acara tersebut menyebutkan bahwa pasangan calon yang lolos mengikuti Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan tanggal  29 Agustus 2013 adalah Eggi Sudjana-M. Sihat dari jalur perseorangan, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah dari PDI Perjuangan dan Soekarwo-Saifullah Yusuf dari koalisi Partai Demokrat, PPP, Golkar, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, PDS, PKNU, PBR, PBB, PNIM, PKDI, PDK, Partai Buruh, Merdeka, PPDI, PDB, PSI, PPPI, RepublikaN, PBN, PNBKI, PPI, PPRN, Barnas, PPIB, PIS, Partai Pelopor, Partai Patriot.

Para komisoner KPU tidak menghasilkan kesepakatan dalam musyawarah mufakat yang berlangsung selama 12 jam. Mereka kemudian menggelar voting tertutup. Hasilnya, tiga orang berpendapat bahwa Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat. Satu orang menyatakan memenuhi syarat.

Sedangkan satu orang lagi berpendapat Partai Kedaulatan yang mendukung Khofifah-Herman memenuhi syarat dan Partai Kedaulatan versi KarSa tidak memenuhi syarat. Adapun PPNUI versi KarSa memenuhi syarat dan PPNUI pendukung Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian hasil voting memutuskan tiga orang menyatakan Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat dan dua orang menyatakan memenuhi syarat. Keputusan itu ditetapkan pukul 23.55 WIB dan dibacakan dalam konferensi pers, Senin 15 Juli pukul 00.33 WIB.

Ketua KPU Jatim juga mengatakan hasil keputusan ini sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Hanya keputusan pengadilan yang bisa mengubahnya. Namun, ia mengaku kemungkinan adanya gugatan itu belum dibahas dalam rapat pleno.

Keputusan KPU Jatim itu juga mempertimbangkan Surat Rekomendasi dari KPU RI Nomor 472 tanggal 12 Juli 2013. Isinya agar KPU Jawa Timur memperhatikan pasal 66 ayat 2, pasal 64 ayat 3, pasal 10, pasal 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013. Selain itu juga meminta KPU melaksanakan Pilgub harus menjaga hak konstitusional politik.

Bahan pertimbangan lain datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui surat Bawaslu 12 Juli 2013 Nomor 329 dan 14 Juli Nomor 334, Bawaslu menyampaikan rekomendasinya secara tertulis.

Sri Sugeng Pudjiatmiko, anggota Bawaslu Jawa Timur mengatakan rekomendasi itu bersifat normatif agar KPU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penelitian Pencalonan dan Berkas Pencalonan sudah jelas. Di poin VI nomr 4 disebutkan bahwa rekomendasi partai politik pendukung calon wajib ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal.

Sri Sugeng Pudjiatmiko juga menganggap voting itu halal jika memang musyawarah mufakat tidak tercapai. “Voting itu mekanisme sudah diatur rapat pleno, kalau tidak ditempuh musyawarah mufakat,” ujarnya.

Ia juga mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil langkah sesuai peraturan. Ada kemungkinan hasil keputusan pleno KPU bisa dikaji ulang.

Rapat pleno KPU ini diawali dengan diskusi internal untuk menyamakan persepsi sejak hari Minggu, pukul 12.30 WIB. Keputusan baru ditetapkan menjelang tengah malam, mendekati batas waktu yang ditentukan. (ang)

Dua Kelompok Pendukung Calon Gubenur, Demo KPU Jatim

Kiri : Kelompok massa perempuan pendukung Khofifah. Kanan : Ormas Pemuda Pancasila

Kiri : Kelompok massa perempuan pendukung Khofifah. Kanan : Ormas Pemuda Pancasila

Surabaya (Sergap)Sehari menjelang Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur (KPUD Jatim) menggelar rapat plemo  untuk menetapkan pasangan cagub-cawagub Jatim, dua kelompok massa juga menggelar demo mendukung calon masing-masing.

Kedua kelompok massa tersebut adalah massa Ormas Pemuda Pancasila (PP), sementara satunya massa perempuan pendukung Khofifah Indar Parawansah. Keduanya membawa isu yang bertolak belakang. Perempuan pendukung Khofifah mendesak KPU untuk segera mengesahkan pasangan Khofifah-Herman sebagai pasangan cagub-cawagub, sementara massa Pemuda Pancasila mendesak KPU untuk mencoret pasangan yang tidak memenuhi syarat dukungan partai.

Kedua kelompok massa tersebut dipisahkan oleh satu peleton polisi yang memang sudah disiagakan untuk menjaga kantor KPUD Jatim di jalan Trenggilis Surabaya, sejak makin memanasnya situasi dikarenakan pencalonan Khofifah-Herman yang masih kontroversial.

Meski tidak berhadap-hadapan secara langsung, namun kedua orator massa terdengar saling sindir. Namun orasi saling sindir itu tidak berlangsung lama, saat kumandang adzan maghrib terdengar, kedua massa sama-sama menghentikan aktifitas, dan mengantap takjil yang sudah mereka bawa sebelumnya.

Sebagaimana direncanakan, KPUD Jatim akan menggelar rapat pleno dengan agenda penetapan Calon Guberur dan Wakil Gubenur Jawa Timur dalam Pemilukada 2013, pada hari Minggu (14/7/2013). Rapat pleno tersebut diperkirakan akan berlangsung alot, menyusul terjadinya dualisme dukungan dua partai non parlemen yakni PPNUI dan PK. Selain memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Herman, kedua partai itu juga memberikan dukungan kepada pasangan incumbent, Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Gus Sholah

Gus Sholah

Sementara itu, tokoh ulama Jawa Timur,  KH. Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) menilai proses tahapan Pilgub Jatim berbelit dan penuh nuansa intervensi politik untuk menggagalkan pencalonan pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman Suryadi Sumawiredja.

Intervensi itu, kata ulama adik kandung Gus Dur ini, masuk melalui polemik dukungan ganda partai nonparlemen, yakni Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK). “Waktu penetapan pasangan calon sengaja diulur dengan melempar masalah polemik dukungan ini ke KPU Pusat,” kata adik kandung Gus Dur ini, Kamis (11/7/2013).

Gus Sholah tidak menyebut siapa pihak yang sengaja melakukan intervensi politik tersebut. “Yang jelas, ada pihak yang tidak senang melihat kekompakan tim Khofifah-Herman serta partai PKB di daerah untuk memenangkan pasangan cagub-cawagub Khofifah-Herman,” tambahnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang ini meminta kepada elemen masyarakat pencinta demokrasi di Jatim, untuk bersama-sama memantau proses pemilihan gubernur Jawa Timur ini, demi tegaknya demokrasi dalam suksesi pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Dia juga minta KPU Jatim berani berbuat jujur dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. “Saya khawatir akan terjadi gejolak di akar rumput jika sampai KPU memutuskan secara sewenang-wenang,” terangnya.

Pleno komisioner KPU Jatim dalam menentukan pasangan cagub-cawagub Jatim sudah dimulai sejak 8 Juli lalu, hingga 14 Juli nanti. KPU Jatim juga sempat berkonsultasi kepada KPU Pusat. Namun, akhirnya kebijakan dikembalikan ke KPU Jatim. (ang)

Siaran Pers AJI Jakarta: Perkosaan Terhadap Wartawati

aji logo

 

 

 

 

 

Stop kekerasan berulang terhadap korban perkosaan, Stop media massa mengobjek-kan perempuan korban perkosaan

Jumat, 21 Juni 2013
Siaran Pers AJI Jakarta
No. 106/ AJIJAK/ VI/ 2013

Mendesak Perlindungan Identitas Korban dan Pengusutan Kasus Perkosaan
Jurnalis Perempuan

JAKARTA – Jurnalis perempuan begitu rentan terhadap kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Kejadian perkosaan yang menimpa seorang jurnalis perempuan oleh pria tak dikenal, pada Kamis (20/6) di Jakarta Timur, menyentakkan kita akan besarnya risiko dan pertaruhan keselamatan jurnalis perempuan.

Terhadap kejadian tersebut AJI Jakarta menyatakan:
1. Mengutuk perkosaan yang terjadi dan menuntut pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas dan menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan keji tersebut.

2. Tanpa mengurangi esensi pemberitaan, AJI Jakarta meminta kepada seluruh media agar memberitakan kasus tersebut dalam perspektif kepedulian terhadap korban. Perlindungan identitas korban harus diutamakan; jangan menuliskan nama, alamat, ciri-ciri fisik, dan hal lain yang mengarahkan kepada identitas korban tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selain karena kasus perkosaan merupakan peristiwa yang mengakibatkan kepada korban trauma, penyebutan identitas dan ciri fisik korban akan mengaburkan fokus pada kejahatan yang terjadi.

3. AJI Jakarta mengimbau kepada perusahaan untuk memberikan perlindungan
kepada jurnalisnya saat melakukan peliputan, khususnya pada malam hari. Perusahaan media juga perlu ikut membantu pemulihan korban dari trauma, misalnya dengan pendampingan konseling.

4. Kepada jurnalis perempuan, AJI Jakarta mengimbau agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri dalam menjalankan tugas dalam kondisi apa pun. Sebagai jurnalis dan sebagai perempuan, risiko kekerasan yang dihadapi jurnalis perempuan menjadi berlipat.

Demikian siaran pers kami ini.

Untuk informasi dapat menghubungi:

Kustiah, Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta, <08159613469> +08170565654 
Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, < 0818111201>