Bupati Minta Acara Perpisahan Sekolah di Tulungagung Disederhanakan

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE

Tulungagung (Sergap) – Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE mengimbau kepada semua Kepala Sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Tulungagung  agar meninjau ulang tradisi Purnawiyata Sekolah (acara perpisahan sekolah) yang dinilainya menimbulkan anggaran yang besar, sehingga memberatkan orang tua siswa.

“Saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan agar menyampaikan kepada kepala sekolah tentang imbauan ini,” katanya usai acara Tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari Sabtu (02/05/2015).

Bupati berpendapat bahwa, pelaksanaan Purnawiyata diperbolehkan asal tidak membebani orang tua siswa. Artinya sekolah tak bisa memaksakan ada acara Purnawiyata yang mewah kepada orangtua atau wali murid sebagai seremoni kelulusan siswa. “Sepanjang orang tua siswa tidak mempermasalahkan, tidak jadi soal. Tapi saya imbau, sebaiknya tidak melaksanakan kegiatan Purnawiyata terlalu mewah,” ujarnya menegaskan.

Bupati Syahri Mulyo mengungkapkan, beban biaya terbesar biasanya dialami sekolah-sekolah di pinggiran kota, ketika acara Purnawiyata secara mewah tetap dipaksakan. Sekolah di pinggiran kota yang menggelar Purnawiyata di gedung sewaan di tengah kota, akan mengalami peningkatan pembiayaan. “Mulai untuk biaya akomodasi, sewa gedung hingga konsumsi. Intinya saya minta Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan setiap kepala sekolah bagaimana baiknya,” tegas Syahri.

Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Suharno, sepakat dengan imbauan bupati. Tetapi ia mengaku tidak bisa serta-merta melarang kegiatan Purnawiyata. Menurut Suharno, saat ini ada beberapa sekolah yang membuat sistem biaya Purnawiyata sejak masuk menjadi siswa.

Dengan cara itu, maka tidak ada rasa keberatan yang dialami orang tua siswa. “Ada yang dibuat seperti itu. Makanya kami tak langsung bisa memutusnya agar tidak diprotes,” katanya menjelaskan. (tkr)

Iklan

Densus 88 Tangkap Terduga ISIS di Tulungagung

Tiga anggota Satuan Sabhara Polres Tulungagung berjaga di depan pintu gang Masjid Al-Asyyifa, Desa Mangunsari, Tulungagung (foto : Antara)

Tiga anggota Satuan Sabhara Polres Tulungagung berjaga di depan mulut gang Masjid Al-Asyyifa, Desa Mangunsari, Tulungagung (foto : Antara)

Tulungagung (Sergap) – Seorang warga Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang diduga anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ditangkap Densus 88 Anti Teror di rumahnya, gang Masjid Al-Asyyifa, Desa Mangunsari, Tulungagung.

Pria berinisial RS (40th), ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, sekitar pukul 09.00 WIB, hanya beberapa saat setelah keluar dari rumahnya, ketika akan berangkat ke negara Suriah.

RS yang memiliki nama lain Abu Bilal alias Ewok ini diketahui pernah mengeyam pelatihan Jihad di Suriah, sebelum akhirnya kembali ke tanah air melakukan perekrutan anggota baru di Indonesia. “Seberapa jauh keterlibatannya, masih kami dalami. Tapi dia memang pernah beberapa lama (mendapat pendidikan dan pelatihan) di Suriah dan terkait ISIS,” kata Kapolres Tulungagung, AKBP Bastoni Purnama di Tulungagung, Jumat (27/3/2015).

Keberangkatan RS di salah satu negara Timur Tengah yang sedang dilanda konflik domestik dan menjadi basis gerakan radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tersebut juga diketahui sejumlah tetangganya.

Hanya, seperti diungkapkan Abdul Haris, Ketua RT 04/RW 04 setempat, RS saat itu hanya berpamitan bekerja di Malaysia. “Baru sekitar dua bulan lalu dia pulang. RS juga pernah ke Suriah dan di sana bergabung dengan ISIS,” kata Haris mengutip keterangan yang dia peroleh dari salah satu anggota Densus saat menjadi saksi penggeledahan rumah RS.

Di negara yang menjadi basis gerakan radikal Negara Islam Irak dan Suriah itu RS diyakini menjalani serangkaian pelatihan kader jihad serta pembekalan mengenai negara kekhalifahan yang diusung ISIS.

Di Suriah, RS alias Abu Bilal menjalani pendidikan di sebuah kota bernama Gazyantab, Suriah, bersama kelompok ekstrimis lain dari Indonesia bernama Zamzam. RS sendiri diidentifikasi tim Densus 88 Antiteror sebagai bekas anggota Jamaah Islamiyah yang di Indonesia berpusat di Ngruki, Solo.

Kapolres Tulungagung juga menambahkan, bahwa penangkapan terduga ISIS berinsial RS ini merupakan hasil pengembangan dari penggerebekan serupa di Malang. Densus 88 juga mendalami informasi tentang adanya satu teman RS dari Jawa Tengah, yang akan diajaknya berangkat bersama ke Suriah.

Dalam operasi penangkapan dan penggeledahan tersebut, tim Densus 88, menyita sejumlah barang bukti milik RS yang diindikasi berkaitan dengan faham jihad serta gerakan Islam radikal ISIS.

Setelah diperiksa beberapa saat di Mapolresta Tulungagung, selanjutnya RS dibawa ke Mapolda Jatim di Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif lagi.

Sekilas tentang ISIS

ISIS dibentuk pada April 2013 dan cikal bakalnya berasal dari al-Qaida di Irak (AQI), tetapi kemudian dibantah oleh al-Qaida. Kelompok ini menjadi kelompok jihad utama yang memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak.

Dalam konteks jihad global disebut Levant yang merujuk kepada wilayah di Timur Tengah yang meliputi Israel, Yordania, Lebanon, wilayah Palestina, dan juga wilayah Tenggara Turki. Jumlah mereka tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan memiliki ribuan pejuang, termasuk jihadis asing.

Pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi

Pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi

Organisasi ini dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi. Hanya sedikit yang mengetahui tentang dia, tetapi dia diyakini lahir di Samarra, bagian utara Baghdad, pada 1971 dan bergabung dengan pemberontak yang merebak sesaat setelah Irak diinvasi oleh AS pada 2003 lalu. Pada 2010 dia menjadi pemimpin al-Qaida di Irak, salah satu kelompok yang kemudian menjadi ISIS.

Baghdadi dikenal sebagai komandan perang dan ahli taktik, analis mengatakan hal itu yang membuat ISIS menjadi menarik bagi para jihadis muda dibandigkan al-Qaeda, yang dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri, seorang teolog Islam.

Tak seperti pemberontak di Suriah, ISIS tampak akan mendirikan kekhalifahan Islam di Suriah dan Irak. Kelompok ini tampak berhasil membangun kekuatan militer. Pada 2013 lalu, mereka menguasai Kota Raqqa di Suriah – yang merupakan ibukota provinsi pertama yang dikuasai pemberontak.

Juni 2014, ISIS juga menguasai Mosul, yang mengejutkan dunia. AS mengatakan kejatuhan kota kedua terbesar di Irak merupakan ancaman bagi wilayah tersebut.

Kelompok ini mengandalkan pendanaan dari individu kaya di negara-negara Arab, terutama Kuwait dan Arab Saudi, yang mendukung pertempuran melawan Presiden Bashar al-Assad.

Saat ini, ISIS disebutkan menguasai sejumlah ladang minyak di wilayah bagian timur Suriah, yang dilaporkan menjual kembali pasokan minyak kepada pemerintah Suriah. (hen/tkr)

DPRD Tulungagung Menerima Pertanggungjawaban APBD 2013

Suasana Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, tanggal 1 Juli 2014

Suasana Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, tanggal 1 Juli 2014

Tulungagung (Sergap) – DPRD Kabupaten Tulungagung mengawali bulan Juli ini dengan menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketuanya Supriono, SE, MSi. Dalam Rapat Paripurna ini hadir lengkap dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, yaitu Bupati Syahri Mulyo, SE, MSi dan Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM dan segenap Kepala Dinas, Badan, Camat, Direktur Perusahaan Daerah dan tentu saja para wartawan media cetak dan elektronika.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPRD mengatakan bahwa rapat paripurna kali ini bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah, karenanya Ketua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya.  “Semoga amal ibadah diterima oleh Allah SWT dan diberi kekuatan dan takwa sehingga bisa membangun menuju masyarakat sejahtera ayem trentrem mulyo lan tinoto”, kata Ketua DPRD.

Ketua juga menjelaskan Raperda yang akan disahkan ini, adalah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013. “Sekaligus dalam rapat ini, akan diserahkan Raperda Perubahan APBD Tahun 2014 dari eksekutif”, kata Ketua dalam pidatonya.

Berdasarkan daftar hadir, anggota dewan yang telah datang di gedung dewan telah memenuhi kourum, sebagaimana ketentuan dalam Tata Tertib Nomor 01 Tahun 2010, tentang  Peraturan Tata Tertib DPRD Tulung Agung, Pasal 11 Ayat (2). “Dengan demikian rapat paripurna hari ini tanggal 1 Juli 2014 sah untuk dilaksanakan”, kata Ketua sambil mengetukkan palunya.

Rapat paripurna dimulai tepat pukul 09.50. Semua fraksi yang hadir, yaitu Fraksi PDIPerjuangan, 2 Fraksi Hati Nurani Rakyat, 3. Fraksi PAN, 4. Fraksi Golkar, 5. Fraksi Demokrat, 6. Fraksi PKB, 7. Fraksi Kebangkitan Ulama (PKNU) menyatakan telah setuju atas Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013, menjadi Perda Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013. Ketetapan DPRD Tulungagung terhadap Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 ini dibacakan oleh Sekretaris DPRD Tulungagung Drs. Budi Fatahilah, MSi.

Bupati Syahri Mulyo, MSi dalam pidatonya mengucapkan terima kasihnya, atas kerjsama yang baik dari DPRD Tulungagung selama ini. “Kerjasama yang produktif seperti ini, saya pastikan akan memberikan manfaat bagi, peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Tulungagung, kata bupati.

Dijelaskan oleh bupati, bahwa realisasi anggaran APBD 2013 telah berjalan dengan baik. Untuk itu bupati juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.

Penutupan lokalisasi

Di penghujung pidatonya, Bupati Tulungagung meminta kepada DPRD untuk bersama-sama menyiapkan perda sebagai payung hukum, terkait dengan penutupan lokalisasi di wilayah Kabupaten Tulungagung. “Penutupan lokalisasi akan lebih baik, jika ada payung hukum berupa paraturan daerah”, kata bupati menegaskan. (pur/adv)

Kejaksaan Tahan Anggota DPRD Tulungagung, Kapan Ketuanya Menyusul?

88 edi tetuko

Edi Tetuko

Tulungagung (Sergap) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung , hari Selasa (04/01/2014) menahan Anggota DPRD Tulungagung Edi Tetuko, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI 2011 senilai Rp1,7 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulungagung, I Made Murtika sebenarnya sudah memberikan isyarat tentang rencana penahanan tersebut pada akhir 2013 dan awal Januari 2014.

Edi Tetuko akan ditahan oleh pihak kejaksaan terhitung tanggal tanggal 4 hingga 24 Februari 2014. Tim Kejaksaan menjemputnya sekitar jam 11.00 dan langsung membawanya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung.

Kajari Tulungagung melalui Kasipidsus Wahyu P, SH mengatakan, ‘’ Setelah dilakukan penahanan, selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, sebelum masa penahanannya habis selama 20 hari. Saat ini sudah tahap II untuk pemeriksaan tersangka dan barang bukti sudah dinilai cukup’’.

Selain anggota DPRD 2010-2014, Edi Tetuko adalah Sekretaris Pengurus Cabang PSSI Tulungagung periode 2010-2014. Edi disangkakan telah menyalahgunakan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diterima Pengcab PSSI melalui KONI Kabupaten Tulungagung sebesar Rp1,7 miliar.

Dari total anggaran tersebut, jelas Kasipidsus, hanya sebesar Rp500 juta yang bisa dipertanggungjawabkan. Selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak pernah ada (fiktif). Jaksa melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sejak Desember 2010 dan menindaklanjuti dengan penyelidikan pada Maret 2011. “Tersangka Edi Tetuko diduga memakai uang sekitar Rp290 juta dari nilai dana yang digelontorkan pemda ke PSSI”, tambah Kasipidsus.

Sebelumnya, Bandahara Cabang PSSI Tulungagung Aang Pungky sudah diadili dan sudah divonis 3,5 tahun penjara.

Selain Aang Pungky dan Edi Tetuko, Kejari juga sudah menetapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriono sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun sampai saat ini Supriono belum ditahan.

Kepada Tabloid Sergap, Wahyu P, SH mengatakan terkait tersangka Supriono, pihaknya masih menumpulkan tambahan alat bukti. “Kami konsentrasi dulu ke tersangka Edi Tetuko, karena banyak kesaksian yang mengarah kepadanya. Dari persidangan ini, kita harap ada penambahan alat bukti. Yang pasti kami akan mengusut kasus ini sampai tuntas”, katanya menegaskan. (rohman)

Hatta Rajasa : LMDH Pilar Ekonomi Kerakyatan

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Menko Ekuin Hatta Rajasa, Menhut  Zulkifli Hasan dan Bupati Trenggalek Mulyadi RW

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Menko Ekuin Hatta Rajasa, Menhut Zulkifli Hasan dan Bupati Trenggalek Mulyadi RW

Tulungagung (Sergap) – Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), harus menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, dan hal tersebut harus ada terobosan–terobosan dari anggota LMDH dan dukungan dari Pemerintah.

Demikian dikatakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan Perindustrian (Menko Ekuin) RI, Hatta Rajasa yang hadir bersama Menteri Kehutanan (Menhut) RI  Zulkifli Hasan dalam acara Jambore Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 2014 yang digelar di Eks Karesidenan Kediri yang berlangsung di Hall Jasa Tirta Waduk Wonorejo, Tulungagung, Senin (20/10/2014). Dua pejabat tinggi pusat tersebut disambut oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo beserta Forpimda Tulungagung dan Bupati Trenggalek Mulyadi WR dan jajarannya.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, LMDH dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan dan berjasa menjaga kelestarian hutan. Seperti yang kita ketahui, bencana banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan merupakan dampak dari pemanasan global yang salah satunya dipicu oleh berkurangnya hutan yang berperan sebagai paru-paru dunia. Hal ini diharapkan menjadi motivasi LMDH untuk ikut berusaha melestarikan hutan. “Kementrian Kehutanan akan membina secara khusus masyarakat desa hutan dalam rangka untuk menanggulanggi masalah kelestarian hutan supaya anak cucu kita kelak bisa menikmatinya”, kata Hatta.

Sebagai tuan rumah, Bupati Syahri Mulyo menyampaikan banyak hal tentang akan tumbuh kembangnya perekonomian yang dipacu sebagian masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Seperti  Kawasan Bendungan Waduk  Wonorejo yang  dikelilingi hutan, mempunyai banyak potensi  yang bisa menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Mulai dari menanam rumput Gajah yang kemudian digunakan untuk menyuplai makanan bagi peternakan sapi perah yang menjadi pimadona masyarakat setempat.

Jambore LMDH se eks Karisedenan Kediri kali ini, diikuti tidak kurang dari 700 orang peserta dari 211 Perwakilan LMDH di Wilayah Kediri, Blitar, Nganjuk, Trenggalek dan Tulungagung. Selain sebagai ajang silaturohmi Jambore juga diisi dengan seminar tentang Kemandirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan para peserta.

Jambore LMDH se-Eks Karesidenan Kediri juga dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Gatot Soebektiono, Kepala Perum Perhutani Unit II Bambang Budiarto dan Kelompok Pemangku Hutan Kediri. (rohman)

Mahmudi Fukumoto, Pria Tulungagung Sukses Jadi Bos Kontraktor di Jepang

84 mahmudi fukumoto

Mahmudi Fukumoto

MAHMUDI yang masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) ini, dengan gemilang sukses berkarier sebagai seorang pengusaha dan CEO (Chief Executive Officer) atau Presiden Direktur Perusahaan Konstruksi, Keihan Co. Ltd di Negeri Sakura.

Ia memulai karirnya sebagai seorang pekerja hotel di Jepang, sebagai seorang cleaning service. Kemudian ia memutuskan keluar dan masuk di sebuah perusahaan kontruksi disebabkan keinginannya untuk mengembangkan kemampuan Bahasa Jepangnya.

”Saya ke Jepang. Kerja di Hotel selama 1 tahun. Bagian nyuci toilet. Cleaning service. Terus saya masuk kuli bangunan. Saya digaji berapapun mau. Yang penting diajarin Bahasa Jepang. Selama 1,5 tahun saya bekerja dan belajar kemudian saya keluar,” ucap Mahmudi yang hijrah ke Jepang sejak tahun 2001 lalu, saat acara Diaspora di JAKARTA Convention Centre CC Senayan Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Sebelum ke Jepang, pria yang hanya lulusan SMA ini bekerja sebagai karyawan hotel di Bali. Di Bali, ia belajar Bahasa Jepang kepada seorang guru les Bahasa Jepang. ”Saya kursus Bahasa Jepang. Gurunya orang Jepang. Setelah belajar beberapa bulan. Guru saya bilang, kamu bodoh sekali ya”, kata guru les tersebut, karena Mahmudi lambat dalam belajar dengannya.

Akhirnya saya disuruh praktek bicara sehari-hari langsung dengan orang Jepang. Di saat itulah Mahmudi bertemu dengan seorang wanita teman guru lesnya. Dari pergaulan yang bertujuan belajar bahasa, akhirnya tumbuh cinta di antara mereka. Mahmudi kemudian menikahi wanita berkewarganegaraan Jepang itu. Setelah menikah, Mahmudi hijrah ke Jepang, namun tetap memilih sebagai WNI.

Ia pun bercerita mengenai asal-usul nama Jepang yang melekat di belakang nama pemberian orang tuanya itu. Mahmudi menjelaskan karena dirinya memiliki usaha dan menjadi pemimpin perusahaan, segala sesuatu akan berjalan lancar ketika dirinya menggunakan nama Jepang. Akhirnya ia memilih nama keluarga sang istri. ”Fukumoto nama dari mertua saya. Saya minta izin pakai nama itu. Mertua mengijinkan, karena simpati dengan semangat saya untuk bekerja keras”, tambah Mahmudi sambil tersenyum simpul.

Saat ini perusahaan yang dipimpinnya berkembang ke bidang biro perjalanan hingga pembuatan mainan anak-anak. Untuk kontruksi, semua karyawannya merupakan warga negara Jepang. Sedang untuk 2 bisnis barunya, ia berusaha menggandeng WNI yang sedang bekerja di Jepang namun memiliki niat dan keinginan menjadi pengusaha.

”Bikin mainan dan travel itu kita berdayakan orang Indonesia,” sebutnya. Menurutnya memulai bisnis di Jepang tidak terlalu sulit namun mempertahankan dan memajukan bisnis adalah pekerjaan tersulit. Diakuinya perlu ketekunan dalam berbisnis.

”Kata kuncinya harus ulet. Suka duka waktu krisis global terasa sekali. Banyak perusahaan gulung tikar, terus ada yang bilang kapan perusahaan saya gulung tikar. Kapan Keihin gulung tikar. Kalau saya gulung tikar. Saya mau kerja apa lagi. Soalnya keahlian saya cuma itu. Waktu ada tsunami. Bagi Jepang bisa jadi musibah tapi berkah juga karena ekonomi ada. Ada kerjaan kontruksi. Pemerintah supply dana,” katanya.  (sumber : detik.com)

KPU Tulungagung Umumkan DCS Tgl 7-8 Mei 2013

Sekretariat KPU Tulungagung di hari terakhir pendaftaran DCS

Sekretariat KPU Tulungagung di hari terakhir pendaftaran DCS

Tulungagung (Sergap) – Hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif, Senin (22/4/2013), KPU Tulungagung menerima pengajuan berkas DCS (Daftar Calon Sementara) dari delapan partai politik. Delapan partai politik itu secara berurutan adalah Partai Nasdem, PDIP, PPP, PBB, PKPI, Partai Demokrat, PKB dan PAN.

Sebelumnya, partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang telah menyerahkan DCS para bakal caleg-nya masing-masing adalah Partai Golkar yang menyerahkan pada Jumat (19/4). Kemudian disusul PKS pada Hari Sabtu (20/4) dan Partai Gerindra serta Partai Hanura pada Hari Minggu (21/4).

Anggota KPU Tulungagung, M Fatah Masrun MSi, sore hari mengungkapkan sampai pukul 16.00 WIB dari 12 partai politik yang tercatat sebagai peserta Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Tulungagung semua sudah mendaftarkan bakal caleg-nya untuk DPRD setempat ke KPU Tulungagung. “Dari 12 partai politik peserta Pileg 2014 semuanya telah mendaftarkan bakal caleg DPRD Tulungagung ke KPU Tulungagung,” katanya.

Sesuai data yang telah masuk ke KPU Tulungagung, menurut Fatah Masrun, Partai Golkar menyerahkan 50 nama bakal caleg. Sedang PKS, Partai Gerindra dan Partai Hanura masing-masing secara berurutan 41 nama bakal caleg, 50 nama bakal caleg dan 43 nama bakal caleg.

Sementara partai politik yang mendaftarkan bakal caleg-nya di hari terakhir yakni Partai Nasdem menyerahkan 39 nama bakal caleg, PDIP (50 nama bakal caleg), PPP (45 nama bakal caleg), PBB (28 nama bakal caleg), PKPI (48 nama bakal caleg), Partai Demokrat (50 nama bakal caleg), PKB (50 nama bakal caleg) dan PAN (50 nama bakal caleg).

Fatah Masrun menyebut kendati sebagian besar dari 12 partai politik menyerahkan pengajuan berkas pendaftaran pada hari terakhir, petugas pemeriksa berkas dari Sekretariat KPU Tulungagung tetap sigap melayani. Bahkan mereka terlihat bekerja relatif cepat. “Meski petugas pemeriksa terbatas kami berusaha kerja secara cepat dan tepat. Kami yakin pemeriksaan berkas pada hari terakhir tidak akan sampai malam hari,” tuturnya.

Rencananya, KPU Tulungagung bakal melakukan verifikasi seluruh berkas bakal calon mulai tanggal 23 April sampai 6 Mei 2013. “Setelah itu tanggal 7-8 Mei 2013 kami akan umumkan hasil verifikasi tersebut ke semua partai politik peserta Pileg 2014,” ungkap Fatah Masrun. (sumber : KPU Tulungagung)

Syahri Mulyo-Maryoto Birowo Menang di MK

Pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo

Pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo

Tulungagung (Sergap) – Kemenangan pasangan Calon Bupati Tulungagung Jawa Timur, Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo (Sahto), akhirnya diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor :  13/PHPU.D-XI/2013, di mana MK menolak seluruh gugatan yang diajukan lawannya, pada Rabu (6/2).

Demikian dikatakan oleh Pujianji, SH salah satu kuasa hukum KPU Tulungagung yang dihubungi Tabloid Sergap melalui ponselnya. Ditambahkan oleh Pujianji, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim MK menganggap seluruh dalih yang diutarakan pihak penggugat Bambang Adhyaksa-Anna Luthfi (Bangsa) dalam itu tidak disertai dalil yang kuat, sehingga tidak bisa membatalkan hasil pemungutan suara yang memenangkan pasangan Sahto.

Dalam penghitungan suara Pemilukada Tulungagung yang dilakukan oleh KPU, pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) ditetapkan sebagai bupati terpilih periode 2013-2018 dengan memperoleh dukungan 233.738 suara atau 44,98 persen dari total suara yang menggunakan hak pilih.

Sementara pasangan Bangsa hanya meraup suara sebanyak 125.612 suara atau 24,17 persen disusul Muhammad Athiyah-Budi Setjahadi (Abdi) memperoleh 78.989 suara atau 15,20 persen dan pasangan Isman-Tatang Suhartono (Matang) mendapatkan dukungan 81.327 suara atau 15,65 persen.

Wakil Bupati terpilih, Maryoto Birowo dalam pers realesenya mengatakan, akan merangkul semua pihak, untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tulungagung.  “Kita akan rangkul pihak untuk membangun Tulungagung. Sebelumnya kita sudah sepakat aksi damai dan legowo siapapun yang menang, saya pikir sudah tidak ada masalah lagi”, tambahnya. (Tkr)

Berita terkait :  Syahri Mulyo-Maryoto Birowo Resmi Sebagai Bupati dan Wabup Terpilih Tulungagung  – Massa Abangan Menangkan Syahri Mulyo di Pemilukada Tulungagung  –  Kotak dan Bilik Suara Pemilukada Tulungagung Sudah Siap  –  Terdaftar Enam Pasangan Cabup-Cawabup Pemilukada Tulungagung

     

 

Ahmad Saefudin, Terpidana Korupsi P2SEM Dapat Cuti Bersyarat

Ahmad Saefudin, SAg

Ahmad Saefudin, SAg

Tulungagung, Jatim (Sergap) – Terpidana kasus Program Penanganan Ekonomi Sosial Masyarakat (P2SEM) tahun anggaran 2008 Ahmad Saefudin, SAg,  mulai hari Senin (25/02), bisa menghirup udara segar alias bebas. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tulungagung memberikan cuti bersyarat (CB) kepada anggota DPRD Tulungagung dari Fraksi PKNU ini.

Muji Widodo, Kepala Lapas (Kalapas) Tulungagung, menjelaskan bahwa pemberian cuti bersyarat bagi terpidana kasus korupsi bisa diberikan, jika selama dipenjara yang bersangkutan berkelakukan baik. “Pemberian cuti bersyarat dapat diberikan apabila jumlah pidana yang diterima di bawah satu tahun, juga dengan dengan catatan bersedia membayar denda kerugian negara,” kata Kepala Lapas Tulungagung menjelaskan.

Kalapas juga menambahkan, kendati sudah dapat menghirup udara bebas, namun terpidana 1 tahun penjara ini dikenai wajib lapor hingga bulan April 2013 mendatang. mantan Ketua Tanfidz DPC PKNU Tulungagung ini harus wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (BP) Kediri. “Cuti bersyarat adalah proses pembinaan narapidana atau anak pidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidana atau sekurang-kurangnya sembilan bulan berkelakukan baik,” ungkapnya.

Pemberian cuti bersyarat itu, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang syarat tata cara pelaksanaan asimilasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuci bersyarat yang dimaksud cuti menjelang bebas. Sebagaimana pasal 1 ayat 3. “Sejak menjalani masa penahanan mulai 17 April 2012, terpidana selaku berkelakukan baik,” kata Puji Widodo.

Seorang nara­pidana bisa menerima cuti ber­syarat, jika memenuhi beberapa persyaratan. Yakni, terpidana telah mewujudkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan jatuhnya pidana. Selain itu, terpidana telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan de­ngan tekun dan semangat, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan dengan narapidana maupun anak pidana. “ Dan persyaratan yang terakhir adalah terpidana berkelakukan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah dapat hukuman disiplin,” imbuh Kalapas Muji Widodo.

Sebagaimana diketahui, terpidana kasus dugaan korupsi P2SEM 2008 Ahmad Saefudin ditahan di Lapas Tulungagung sejak 17 April 2012. Penahanan berdasarkan surat perintah yang diputuskan dalam berita acara pelaksanaan penetapan hakim nomor: 29/Pid.sus/242/PN.Surabaya, JPU diperintahkan melakukan penahanan terpidana di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Tulungagung paling lama selama 30 hari. Terhitung sejak 17 April 2012 hingga 16 Mei 2012.

Setelah beberapa waktu menjalani masa penahanan, akhirnya majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya, pada 04 Agustus 2012 menjatuhkan hukuman pidana 12 bulan penjara dipotong masa ta­hanan. Terpidana juga dikenai denda Rp 50 juta dan subsider 2 bulan kurungan, barang bukti berupa uang Rp 10 juta dan Rp 40 juta dirampas untuk negara. Jika terpidana tidak mampu membayar denda Rp 50 juta, dapat diganti dengan hukuman penjara 2 bulan penjara.

Ahmad Saefudin terseret kasus korupsi P2SEM karena menyalurkan dana yang dikucurkan Pemprov Jatim pada 2008 sebesar Rp 100 juta yang dipakainya untuk program pengobatan gratis yang dilaksanakan di tiga desa di Kecamatan Pa­kel dan Bandung.

Pelaksanaan pengobatan dikerjakan oleh LSM Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah (Pekel). Namun, dalam pelaksanaanya terjadi manipulasi dan mark up, sehingga dua pengurus LSM Pekel, yaitu Mahsyuri Ahyar dan Ade Idham Prayogi sudah diganjar hukuman penjara masing-masing satu tahun dua bulan. Selain itu, sebelum dana itu disalurkan ke LSM Pekel, Ahmad Saefudin terbukti juga telah “menyunat” dana tersebut. (pur)

Bupati Sampaikan Terima Kasih Kepada DPRD Tulungagung

Bupati Tulungagung menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Wakil Ketua DPRD

Bupati Tulungagung menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Wakil Ketua DPRD

Tulungagung, Sergap – DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Sidang Paripurna  Senin (21/1/2013) dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) tahun Anggaran 2012 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Periode Tahun 2008 – 2013. bertempat di Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tulungagung Drs. Alfin Halim, MM dengan susunan  acara Penyampaian Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2012 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati oleh masing – masing Fraksi, Pengambilan Keputusan, Penyerahan Surat Keputusan Rekomendasi Kepada Bupati.

Ada 7 Fraksi menyampaikan pandangannya  masing-masing yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Hati Nurani Rakyat (F-HANURA), Fraksi Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Golongan Karya (F-Golkar), Fraksi Demokrat (F-Demokrat), Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU), serta Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB).

Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono, MM dalam sambutannya,  mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Anggota DPRD atas segala perhatian dan dukungan kepada pemerintah sehingga program pembangunan dapat terlaksana bahkan kabupaten Tulungagung dapat meraih prestasi ditingkat Provinsi maupun Nasional.

Ia bahkan beberapa kali menyanjung kontribusi kalangan legislatif dalam mendukung setiap program kerja pemerintahannya, baik selama kurun tahun anggaran 2012 maupun selama lima tahun periode kepemimpinannya yang kedua di Kabupaten Tulungagung.

“Kami sepenuhnya bisa menerima pandangan teman-teman fraksi, dan untuk sejumlah catatan yang disampaikan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memaksimalkannya melalui prioritas pembangunan pada APBD 2013 ini,” jawab Bupati Heru Tjahjono usai sidang paripurna. (pur)