Kholiq dan Sri Rahayu Berpasangan Menuju Pilkada Trenggalek 2015

Deklarasi Pasangan Cabup Kholiq dan Cawabup Sri Rahayu di di Aula Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Kamis (23/4/2015)

Deklarasi Pasangan Cabup Kholiq dan Cawabup Sri Rahayu di di Aula Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Kamis (23/4/2015)

Trenggalek (Sergap) – Kholiq dan Sri Rahayu, secara resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) dalam arena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang akan datang.

Acara yang dikemas dalam bentuk silaturahmi PKB-PDIP ini, digelar di Aula Hotel Hayam Wuruk, Kamis (23/4/2015), juga dihadiri pengurus Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Trenggalek Jawa Timur.

Kholik yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek dan juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Trenggalek ini, menyatakan bahwa dirinya sepakat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Trenggalek, satu paket dengan Sri Rahayu sebelumnya mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Trenggalek lewat PDI Perjuangan.

“Sekalipun PKB dan PDIP secara formal sebenarnya bisa mengajukan calon sendiri, kami tidak jumawa. Demi dan atas nama rakyat Trenggalek, kami sepakat untuk berkoalisi memajukan Trenggalek yang lebih baik,” kata Kholiq disambut tepuk tangan para hadirin.

Ia mengaku optimistis koalisi PKB-PDIP yang didukung Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKPI tersebut bakal menang dalam bursa pilkada yang digelar 9 Desember 2015. Hitung-hitungan di atas kertas, kata dia, PDIP dan PKB adalah partai peraih suara terbanyak dalam pemilu 2014. Di tingkat DPRD Trenggalek, dua partai ini sama-sama meraih sembilan kursi. Selisih keduanya hanya di kisaran 2.000 suara dengan PKB sebagai peraih suara terbanyak di atas PDIP.

Cawabup yang kader PDI Perjuangan, Sri Rahayu juga mengaku optimis akan meraih kemenangan, karena persamaan antara PKB dan PDI Perjuangan. “Kami memiliki visi, misi serta komitmen yang sama dalam membangun Trenggalek,” kata Sri Rahayu.

Sementara itu, Bambang Eko Sutarjo, salah seorang pengurus Partai Golkar mengatakan, ”Bila Golkar tidak ingin selalu kalah dalam Pilkada, maka lihatlah sejarah Pilkada Trenggalek. Bila Hijau dan Merah bersatu, lalu di tambah lagi Kuning, maka kemenangan mutlak pasti akan di raih.”

Acara deklarasi yang disaksikan ratusan kader kedua partai serta sejumlah simpatisan partai pendukung itu berlangsung sederhana. Dimulai dengan pidato sambutan dari masing-masing partai pengusung (PKB-PDIP), dilanjutkan perwakilan partai pendukung (PKPI, Nasdem dan Partai Golkar).

Selesai sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Koalisi Bersama untuk mengusung pasangan Calon Bupati Kholiq dan Wakil Bupati Sri Rahayu dalam bursa pilkada 9 Desember 2015.

Deklarasi Kholiq dan Sri Rahayu ini, mengakhiri spekulasi spekulasi kebersamaan kedua kandidat yang sebelumnya sama-sama berambisi maju sebagai Calon Bupati Trenggalek.

Selain pasangan Kholiq-Sri Rahayu, nama lain yang beredar akan maju dalam bursa Pilkada Trenggalek adalah putra mantan Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Emil Dardak.

Nama terakhir yang juga suami artis Arumi Bachsin ini melejit setelah Koalisi Merah Putih di Kabupaten Trenggalek, sepakat untuk mengusung cendekiawan muda ahli tata kota ini sebagai calon bupati tandingan, melawan petahana wabup Kholiq. (tkr)

Iklan

Suami Artis Arumi Bachsin Ramaikan Pilbup Trenggalek 2015

Emil Elestianto Dardak, Sri Rahayu (Yayuk) dan Wabup Kholiq

Emil Elestianto Dardak, Sri Rahayu (Yayuk) dan Wabup Kholiq

Trenggalek (Sergap) – Hingga saat ini, sudah ada tiga nama yang beredar di masyarakat sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Trenggalek, Jawa Timur periode 2015-2020. Ketiga nama tersebut adalah mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 Sri Rahayu (Yayuk) dan petahana Wakil Bupati Trenggalek yang juga Ketua DPC PKB Trenggalek, Kholiq, yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC PDI Perjuangan, pada hari Kamis (05/02/2015) yang lalu.

Calon selanjutnya adalah Emil Elestianto Dardak, anak dari Achmad Hermanto Dardak, mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang memang asli dari Trenggalek. Emil Elestianto Dardak adalah salah satu lulusan termuda Doktor Ekonomi Pembangunan dari Jepang dari beasiswa yang diterimanya di usia 22 tahun.

Emil Elestianto Dardak juga dikenal sebagai pengusaha dan seorang penyanyi jazz. Namun publik lebih mengenalnya sebagai suami dari bintang film dan model Arumi Bachsin.

Emil Dardak, begitu nama populernya, menyatakan siap maju dalam bursa pencalonan bupati Trenggalek, Jawa Timur yang akan digelar serentak bersama kabupaten/kota lain di Indonesia pada Desember 2015.

Saat dikonfirmasi wartawan di tengah kunjungannya menyaksikan Festival Prigi 2015 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek, Minggu (22/2/2015), Emil berkata, “Ya, kami memang sudah melakukan penjajakan ke masyarakat, juga komunikasi politik dengan sejumlah partai politik,” katanya.

Ia memang belum secara resmi mendeklarasikan rencana pencalonannya tersebut ke publik. Namun, ia tegas menyatakan telah mendapat dukungan politik dari dua partai politik peserta pemilu, yakni Partai Demokrat dan PAN.

“Bahkan, sudah ada parpol tersebut yang secara terbuka melamar saya untuk diusung sebagai calon bupati Trenggalek periode 2015-2020,” ungkapnya.

Emil juga mengaku telah terjun langsung ke berbagai kelompok masyarakat Trenggalek. Hasilnya, kata dia, banyak aspirasi yang menginginkan dirinya untuk ambil bagian dalam bursa pilkada setempat.

Sekalipun dirinya tidak tinggal langsung atau dibesarkan di Kabupaten Trenggalek, Emil merasa masih berdarah asli Trenggalek. Hal ini disebabkan ayahnya, Hermanto Dardak, merupakan putra asli kota berjuluk “Bumi Menak Sopal” tersebut.

“Kami kira tidak masalah siapa pun putra daerah, sekalipun tidak tinggal menetap di sini, memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk membangun Trenggalek,” jawabnya saat ditanya wartawan mengenai peluangnya sebagai bakal calon bupati dari luar daerah.

Untuk mewujudkan niatnya maju dalam bursa Pilkada Trenggalek ini, Emil yang sempat disebut-sebut akan diusung PDI-P dalam bursa Pilkada Kota Depok ini bahkan mengaku tidak gentar meski harus bersaing dengan petahana Wakil Bupati Trenggalek Kholiq.

Menurut dia, berbekal pengalamannya dalam berkiprah di salah satu BUMN bidang ekonomi pembangunan, dia yakin memiliki konsep dan visi yang lebih matang dan terkonsep baik dalam memajukan Kabupaten Trenggalek. (hm)

Korupsi Akuisisi BPR Prima, Kejaksaan Segera Tetapkan Tersangka Baru

Kantor BPR Bangkit Prima Sejahtera

Kantor BPR Bangkit Prima Sejahtera

Trenggalek (Sergap) – Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Trenggalek terancam akan menyandang status tersangka baru. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek mengincar mereka dalam kasus dugaan korupsi akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bangkit Prima Sejahtera.

Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari  Trenggalek, Indi Premadasa, Selasa (08/10/2013), mengatakan beberapa calon tersangka tersebut merupakan hasil dari pengembangan dan penemuan barang bukti baru.

“Jadi, kami beberapa waktu yang lalu telah menyita sejumlah dokumen dan dari dokumen itu nampaknya semakin menguatkan adanya dugaan korupsi dalam proses akuisisi BPR Prima,” katanya, sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.

Kasipidsus menambahkan, umlah calon tersangka baru tersebut lebih dari dua orang, namun ia enggan menyebutkan latar belakang para calon tersangka itu. “Nanti saja kalau sudah ada penetapan akan kami buka, yang jelas perkara ini sekarang mulai terang-benderang siapa saja yang terlibat dan perannya seperti apa. Proses akuisisi BPR Prima Durenan tersebut juga mengindikasikan adanya praktik gratifikasi atau suap-menyuap dengan nilai ratusan juta rupiah,” katanya.

Terkait temuan alat bukti baru itu, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk mantan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Gatot Purwanto, yang kini menjadi terpidana kasus korupsi pembangunan pabrik es. “GT (Gatot) kami periksa, karena kami perlu keterangan dari yang bersangkutan untuk menjelaskan beberapa dokumen dan surat yang kami sita,” katanya.

Proses pembelian BPR Prima itu disinyalir syarat kejanggalan dan terdapat beberapa item yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kejaksaan menduga adanya penggelembungan (mark-up) harga BPR yang ditawarkan ke Pemerintah Daerah Trenggalek.

BPR Prima dibeli Pemkab Trenggalek senilai Rp1,87 miliar, ditambah dengan setoran modal awal Rp550 juta, sehingga pemkab membayar Rp2,3 miliar. Dari nilai itu, dana Rp1,299 miliar diserahkan kepada 13 pemilik koperasi sebagai pemegang saham BPR.

Namun dari pemeriksaan kejaksaan ada transaksi keuangan sebesar Rp1,03 miliar yang ditransfer kembali ke rekening seseorang, dengan perincian Rp500 juta untuk setoran modal, sedangkan Rp125 juta dan Rp375 juta tidak jelas peruntukannya.

Dari penghitungan awal kejaksaan, kasus dugaan korupsi ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp500 juta rupiah. “Untuk jumlah pastinya, kami masih menunggu hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

Sementara itu dari proses awal penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek telah menetapkan satu tersangka, yakni mantan Asisten II Setda Trenggaek, Subro Muhsi Samsuri. (yud/red)

Akbar Abbas, “Ini Kasus Kepentingan Politik Pilkada”

Sanimin Akbar Abbas

Sanimin Akbar Abbas

Surabaya (Sergap) – Setelah dituntut dituntut 6 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (15/07/2013). Maka mantan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Saniman Akbar Abbas, dalam pembelaannya (pledoi) menuding tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Trenggalek, telah menjadikan dirinya sebagai korban politik dan hukum. Diungakapkan pula Ia kondisi psikologis dan sosial, yang dialami anak istrinya akibat perkara korupsi yang menurut  Akbar telah difitnahkan kepadanya.

“Tiap pagi, saat saya mau berangkat kerja, anak saya yang masih duduk di bangku SD, selalu berpesan kepada saya untuk tidak korupsi, karena korupsi itu menurutnya perbuatan maling dan dosa. Dan pesan dari buah hati saya tersebut saya jadikan acuan untuk melangkah berhati-hati terhadap godaan tindakan korupsi. Kok malah sekarang saya dipaksa JPU duduk dikursi pesakitan sebagai terdakwa perkara korupsi yang tak pernah saya lakukan,” kata Akbar yang membaca pledoi dengan mata yang berkaca-kaca menahan tangis.

Akbar mengaku tidak pernah memerintahkan pemotongan dana saku kunjungan kerja (kunker) milik anggota DPRD, pemotongan itu sudah berlangsung sejak 1999-2009, saat ketua dewan dijabat oleh Dawam Ismail, Hardijo dan Sukono. “Malah saat ketua dewan saya jabat, penyisihan uang saku milik anggota dewan, mengalami penurunan, dari 5 persen menjadi 3 persen, itupun yang memotong bendahara Sekwan, bukan saya. Dengan berhasilnya saya dikorbankan menjadi terdakwa, tujuan JPU tercapai, saya tidak bisa mengikuti Pilkada lagi, jelas ini ada kepentingan politik dalam penanganan proses hukum ini,” terang Akbar.

Keputusan penurunan pemotongan itupun juga berdasarkan rapat pimpinan DPRD lainnya, tanpa kehadiran Akbar. ”Penurunan pemotongan berdasarkan putusan rapat pimpinan dewan pada tanggal 30 Juni 2010, yang dihadiri Kholik, Lamudji, Miklasiati, Muhtarom dan Siwi Wahono, tanpa kehadiran saya selaku ketua dewan, lah kok malah saya sekarang yang dikorbankan,” bela Akbar.

Dikatakannya bahwa penyisihan uang saku tersebut dialokasikan sebagai dana taktis, untuk membiayai kebutuhan dewan yang tidak dicover oleh APBD. Selain untuk membiayai perayaan peringatan hari besar nasional, dana taktis itu digunakan juga untuk kegiatan sosial, membantu korban bencana alam dan keluarga dewan yang mengalami kesusahan, sakit atau kematian.

“Kalau anggota dewan mengaku tidak mengetahui peruntukan dana taktis, hal itu merupakan tindakan memutar balikan fakta, semua tahu dan menikmatinya, bahkan dari beberapa anggota dewan ada yang meminjam dana tersebut untuk kepentingan pribadinya,” ujar Akbar.

Wahid Nurohman, anggota tim penasehat hukum Akbar mengatakan, bahwa Akbar layak bebas. Karena tidak ditemukan kerugian negara seperti yang didakwakan JPU. “Yang disisihkan itu uang pribadi para anggota dewan, untuk urunan membiayai kebutuhan kegiatan DPRD yang tidak ditanggung oleh APBD, semua peruntukan jelas, dan pemotongan itu sudah berjalan sebelum terdakwa menjabat sebagai ketua dewan. Selain itu, tidak pernah ada pernyataan keberatan dari anggota dewan selama ini. Keterangan saksi ahli pun mengatakan bahwa hal itu merupakan persetujuan secara diam-diam,” terang Wahid.

Ridwan, Ketua Tim JPU Kejari Trenggalek mengatakan bahwa pihaknya tetap pada tuntutannya, yaitu 6 tahun kurungan penjara. Perlu diketahui, terdakwa Saniman Akbar Abbas yang juga ketua DPC PDIP Trenggalek itu didakwa melanggar pasal 12 e dan f Undang-undang 20 tipikor. Ia didakwa JPU karena diduga telah memotong perjalanan dinas DPRD Trenggalek sejak tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2012, dengan total pemotongan Rp 263 juta.  (ang/yud)

Mantan Ketua DPRD Trenggalek Dituntut 6 Tahun Penjara

Sanimin Akbar Abbas

Sanimin Akbar Abbas

Trenggalek (Sergap) – Mantan Ketua DPRD Sanimin Akbar Abas, terdakwa kasus dugaan pemotongan dana kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Trenggalek dituntut 6 tahun penjara dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (15/07/2013).

Mantan Ketua DPRD Trenggalek ini juga dituntut pidana denda Rp. 200 juta, subside 6 bulan penjara. Demikian dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Adianto, SH, Mhum melalui Kasi Pidsus I Wayan Sutarjana, SH. ”Pembacaan tuntutan sudah kami laksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya”, kata Wayan menjelaskan.

Ditambahkan oleh Wayan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Sanimin Akbar Abas secara sah dan meyakinkan sebagai pejabat negara dengan kewenangannya melanggar pasal 12 Huruf e, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Tuntutan yang kami sampaikan sesuai fakta serta bukti. Jadi kami menilai sudah tepat,” kata Wayan menambahkan.

Selanjutnya, Majelis Hakim Tipikor mengagendakan pembacaan pembelaan pada hari Selasa (25/07/2013).

Kasus yang menjerat Sanimin Akbar Abas yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek ini bermula ketika muncul kebijakan memotong dana kunker anggota DPRD Trenggalek periode 2009-2014. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan secara resmi kepada seluruh anggota DPRD.

Sanimin Akbar Abas kemudian ditetapkan Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai tersangka bersama Sulistyowati. Dan dengan alasan tidak kooperatif kejaksaan menangkap Sanimin Akbar Abas ketika sedang menghadiri acara partainya di Hotel Sinar Jaya Surabaya.  (yudi)

Berita terkait :   – Ketua DPRD Trenggalek, Ditangkap Dalam Acara Partainya

Ketua DPRD Trenggalek, Ditangkap Dalam Acara Partainya

Akbar Abbas

Sanimin Akbar Abbas

Surabaya (Sergap) – Ketua DPRD Trenggalek, Sanimin Akbar Abbas yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek, ditangkap tim kejaksaan setempat saat menghadiri acara internal partainya, yang diselenggarakan oleh DPD PDI Perjuangan Jatim, di Hotel Sinar Jaya Surabaya, Senin (11/3) malam. Abbas kemudian dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Medaeng, Surabaya untuk menjalani masa penahanan penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan selama 20 hari.

Abbas ditangkap sekitar pukul 22.00 WIB di lobi Hotel Sinar Jaya, setelah terlebih dahulu ada kesepakatan waktu pertemuan dengan perwakilan kejaksaan untuk membicarakan kasus dugaan korupsi pemotongan gaji dan uang perjalanan dinas 45 anggota DPRD Trenggalek tahun 2010-2012, sebesar tiga persen.

Namun ketika Abbas bertemu dengan tim kejaksaan yang terdiri dari Kasi Datun Ridwan, Kasi Intel Indi Premadasa, dan Kasi Pidsus I Wayan Sutarjana, ketua DPRD Trenggalek itu langsung ditangkap dan digelandang menuju LP Medaeng.

“Tersangka sementara kami titipkan di Lapas Medaeng untuk memudahkan proses penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Adianto, Selasa (12/3), kepada wartawan. Menurut Adianto, penangkapan Akbar Abbas terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Tindak Pidana Khusus kejaksaan tanpa disertai alasan yang jelas.

Kuasa Hukum Akbar Abbas, Pujianji, SH membenarkan kliennya ditahan di LP Medaeng oleh kejaksaan negeri setempat, sesaat sebelum menghadiri acara internal PDIP di tingkat Provinsi Jatim. “Kami akan segera berkoordinasi dengan tim advokat DPD PDIP Jatim untuk mengupayakan penangguhan penahanan Saudara Abbas,” katanya.

Mengomentari proses penangkapan dan penahanan Akbar Abbas, advokad yang mantan wartawan ini mengatakan bahwa hal itu menjadi kewenangan dan prerogratif penyidik kejaksaan. Namun dia memastikan, ketidakhadiran Akbar Abbas dalam dua kali proses pemanggilan penyidik murni memang karena ada kesibukan internal partainya, termasuk pada malam penangkapan. “Tidak ada niat untuk mempersulit penyidikan. Klien kami sudah ada niat untuk datang memenuhi panggilan kejaksaan, namun kebetulan saat itu ada kegiatan di DPD PDIP Jatim sehingga tertunda,” katanya.

Dalam berbagai kesempatan, Ketua DPRD Trenggalek Akbar Abbas telah menyampaikan bantahannya terkait tuduhan korupsi dana hasil pemotongan uang saku perjalanan dinas anggota dewan sebesar 3 persen, sebagaimana dipersangkakan oleh tim penyidik kejaksaan. (ang/yud)

Khofifah Mengincar PDI Perjuangan

Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa

Trenggalek, Sergap – Khofifah Indar Parawansa, Bakal Calon Gubernur (bacagub) Jawa Timur dua kali, mengaku sudah sangat siap untuk bertarung dalam Pilgub Agustus mendatang. Ia mengklaim, dukungan terhadapnya terus bertambah. Bahkan, saat ini adalah satu partai politik besar yang akan memberikan rekomendasi kepadanya.

“Perahunya Insya Allah sudah siap. Yang jelas saya sudah terima rekom dari PKB, tambahan Insya Allah sudah diinformasikan by e-mail mengenai rekom tersebut. Mudah-mudahan besok Senin, saya kembali ke Jakarta saya bisa terima aslinya,” ujar Khofifah di saat menghadiri pelantikan pengurus IPNU-IPPNU Cabang Trenggalek, Minggu (24/02/2013)

Namun mantan Menteri Muda Peranan Wanita di era Presiden Gus Dur ini belum bersedia menyebutkan partai mana yang akan memberikan rekomendasi dukungan. Dirinyanya akan mengumumkan nama partai tersebut setelah menerima dokumen aslinya.

Khofifah juga menegaskan, masih terus berupaya melakukan penambahan terhadap dukungan. Di antaranya dengan cara berkomunikasi politik dengan sejumlah parpol di Jawa Timur, termasuk dengan PDI Perjuangan.

Selain berbagai upaya tersebut, di internal tim sendiri kini sedang mempersiapkan bursa calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Beberapa nama yang tokoh yang muncul di masyarakat, sudah disurvey sejak bulan Januari lalu. Mengenai hasilnya, dia menyerahkan pada masing-masing partai politik pengusung

“Saya tidak sendirian untuk menentukan calon yang akan mendampingi dalam pilgub Agustus mendatang. Ada beberapa senior saya yang melakukan kajian untuk mencari nama yang cocok sesuai elemen partai politik yang mengsung. Hasilnya sudah saya terima sekitar tiga minggu yang lalu, namun untuk nama yang muncul biarlah para senior kami yang merilis,” katanya kepada wartawan.

Calon pendampingnya nanti diharapkan mampu menambah kekuatan dukungan dari masyarakat serta serta merepresentasikan karakter dari partai yang akan mengusung.

Sementara itu, dalam acara yang dihadiri ratusan warga Nahdliyin itu, secara implisit ia meminta dukungan dari seluruh badan otonom NU Trenggalek. “Keberhasilan perjuangan di zaman nabi itu terjadi setelah mendapatkan ‘suport’ dari para sahabat. Apakah IPNU-IPPNU siap seperti itu, apakah Banser siap, apakah lembaga perekonomian NU siap menjadi bagian seperti Usman Bin Affan,” katanya

Mendapat pertanyaan tersebut, secara spontan ratusan kader NU yang memadati balai pertemuan memberikan jawaban kesiapannya yang disusul dengan tepuk tangan. Khofifah secara terang-terangan menyatakan bahwa kehadirannya di Trenggalek merupakan bagian dari komunikasi politik dengan warga NU di Jawa Timur. (yud)

Status Darurat Bencana Kekeringan di Trenggalek Diperpanjang

Warga antri air bersih

Trenggalek, Sergap – Dikarenakan masih tingginya permintaan air bersih dari berbagai pelosok kawasan kritis yang ada di daerah tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, memperpanjang status darurat bencana kekeringan. “Status darurat kekeringan ini sudah mengalami sekali perpanjangan, yakni sejak tanggal 26 Oktober hingga 26 November. Sepertinya, status kesiagaan ini belum akan dicabut karena permintaan air bersih masih terus mengalir,” ujar Sekretaris BPBD Trenggalek, Suprapto, Rabu (24/10).

Suprapto mengatakan, daerah tambahan yang mengalami kekeringan adalah Desa Ngrambingan Kecamatan Panggul, Desa Watulimo Kecamatan Watulimo, Desa Bogoran Kecamatan Kampak, Desa Duren, Kecamatan Tugu serta Desa Kayen Kecamatan Karangan. “Total yang mengalami kekeringan ada 22 desa dari tujuh kecamatan,” tandasnya.

Pemkab Trenggalek sendiri terus menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa yang diidentifikasi terdampak bencana kekeringan. Tak kurang dari 878 tengki berkapasitas 5.000 liter dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih penduduk.

Ditambahkan oleh Suprapto, walaupun hujan telah beberapa kali mengguyur kawasan tersebut. Namun tanda-tanda perubahan cuaca tersebut dinilainya belum cukup membuat persediaan air tanah kembali pulih, setelah hampir enam bulan dilanda kekeringan. Kondisi tersebut semakin parah karena fenomena hujan yang sempat mengguyur Kabupaten Trenggalek dan sebagian besar kawasan pesisir selatan lainnya tidak lagi terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Akibatnya, air tanah diindikasikan kembali menyusut, bahkan sebagian lainnya mengering. Tim penanggulangan bencana kekeringan dari BPBD sejauh ini telah aktif melakukan survei ke sejumlah daerah krisis air bersih. Sehingga jumlah desa yang mengalami kekeringan diperkirakan justru semakin meluas. Tidak hanya dialami 30 desa di 10 kecamatan yang rutin mendapat pasokan air bersih, tapi juga di 12 desa lainnya.

Tak kurang dari 878 tengki berkapasitas 5.000 liter dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih penduduk. Selain pengiriman air bersih menggunakan mobil tangki, BPBD mengusulkan beberapa jenis bantuan ke provinsi, di antaranya pengajuan dana pembelian air sebesar Rp500 juta, 141 unit tandon air kapasitas dua ribu liter, 2.160 jerigen, serta pipanisasi 120 ribu meter untuk 24 desa.

Sampai kondisi air tanah meningkat, sumber air, sungai, dan sumur-sumur penduduk kembali pulih seperti sedia kala, pihak BPBD dan PDAM Trenggalek masih akan terus menyuplai air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan dengan kategori kritis.
Namun BPBD belum menambah jatah distribusi air bersih karena belum ada permintaan langsungd dari masyarakat setempat. “Mungkin karena warga masih bisa mengakses sumber air di sekitar permukiman mereka. Kami prinsipnya terus siaga, demikian juga dengan PDAM selaku mitra kami dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan ini,” terang Suprapto.

Alasan perpanjangan status darurat bencana kekeringan tersebut selain didasari masih terus mengalirnya permintaan air bersih, juga didasari pada surat keputusan siaga kekeringan yang dikeluarkan Gubernur Soekarwo untuk sejumlah daerah di Jawa Timur. “Belum ada keputusan pencabutan status siaga kekeringan dari gubernur, jadi kami jalan terus,” tandasnya. Sebagaimana diketahui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), perubahan cuaca benar-benar baru akan terjadi sekitar pertengahan November. (yudi/thoni)

Anggota DPRD Trenggalek Ditahan Karena Kasus Penipuan

Sugino Pudjo Semito

Trenggalek, Sergap – Sugino Pudjo Semito, anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Fraksi Partai Demokrat, akhirnya ditahan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek karena didakwa melakukan penipuan/penggelapan uang Rp 300 juta.

Wakil Ketua PN Trenggalek, Joko Saptono mengatakan penahanan Sugino dilakukan pada Rabu (29/8/2012) lalu. Penahanan dilakukan usai sidang pertama, dengan agenda pembacaan dakwaan. “Penahanan ini yang pertama sebagai terdakwa, sebab selama penyidikan di kepolisian dan kejaksaan tidak pernah dilakukan penahanan,” katanya.

Joko Saptono yang juga Humas PN Trenggalek ini menjelaskan bahwa terdakwa dijerat Pasal 378/372 KUHP tentang penggelapan/penipuan, dengan ancaman 4 tahun penjara. Pasal ini berdasar pasal 21 ayat b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pasal pengecualian. Artinya, meski ancaman dibawah 5 tahun terdakwa tetap bisa ditahan. “Pasal yang digunakan merupakan pengecualian, sehingga meski ancamannya di bawah 5 tahun tetap bisa ditahan,” tambahnya.

Penahanan dilakukan karena sudah cukup bukti yang menguatkan. Selain itu alasan subyektif hakim, terdakwa akan lari, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi maupun mengulangi perbuatannya. Penetapan penahanan ini berlaku 30 hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang 60 hari lagi, berdasar pasal 26 ayat 1 dan 2 KUHAP. “Jika nantinya selama penahanan perkara belum putus, bisa dilakukan perpanjangan penahanan, sampai perkaranya putus di pengadilan,” pungkasnya.

Awal perkara yang menjerat Sugino terjadi pada tahun 2008 silam. Saat itu, Sugino yang juga seorang kontraktor mendapatkan proyek jalan lingkar Durenan. Untuk mengerjakan proyek ini, Sugino meminjam dana kepada Suminto sebesar Rp 300 juta. Sayangnya pembangunan ini mendapat gangguan warga sehingga molor dan kena klaim Badan Peneriksa Keuangan (BPK).

Sugino yang akhirnya tak sunggup mengembalikan uang pinjamannya. Suminto lalu melapor ke Polda Jatim, baik secara pidana maupun perdata. Perkara Sugino kemudian disidangkan di PN Trenggalek. (pur)

Jaringan Lemot, Guru Trenggalek Gagal Uji Kompetensi

Uji Kompetensi Guru

Trenggalek, Sergap – Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan hari ini, Senin (30/7/2012) secara nasional, terhambat karena soal tidak bisa diakses. Para guru peserta di Kabupaten Trenggalek pilih cangkrukan menghabiskan waktu.
Uji kompetensi guru dilakukan dengan soal secara online dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun saat hendak dimulai ujian, alamat situs di http://www.okg.kemendiknas.go.id tidak bisa diakses.
Kondisi tersebut sempat membuat para guru peserta di SMAN 1 Trenggalek panik. Mereka takut, jika gagal ikut uji kompensi dan harus mengulang di tahun-tahun mendatang.
“Takutnya kami dinyatakan gagal, padahal masalahnya memang soalnya tidak bisa diakses,” ujar Puji Hartono, guru PKn SMPN 1 Kampak.
Namun pihak panitia menjelaskan, jika kesalahan ada di website milik kemendiknas yang memang tidak bisa diakses. Para guru pun sedikit lega, meski mereka masih kecewa.
“Kami sudah siap sepenuhnya untuk mengerjakan semua soal ujian. Tapi ternyata soalnya yang bermasalah,” keluh Puji.
Karena batal mengerjakan ujian, para guru pilih cangkrukan di depan laboratorium komputer SMAN 1 Trenggalek, lokasi diadakannya uji kompetensi. Ada pula yang bermain-main dengan internet, sekedar menunggu waktu pulang tiba.
Menurut Panitia Uji Kompetensi Suyoto, permasalahan memang dari sites milik Kemendiknas yang tidak bisa diakses. Karenanya, pihaknya hanya memberlakukan absensi kepada para peserta, sebagai bukti kehadiran. Selanjutnya pihaknya menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan.
“Kami masih menunggu instruksi selanjutnya. Karena pada intinya kami sudah siap menyelenggarakan ujian, ujarnya.
Di Trenggalek sendiri, ada 3 ribu lebih guru yang menjadi peserta uji kompetensi. Di SMAN 1 Trenggalek ujian dilaksanakan di dua laboratorium komputer, dengan kapasitas 20 orang per laboratorium. Ujian dilakukan dalam 3 gelombang, sejak pukul 07.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Hal yang sama juga terjadi di ujian berbasis online ini di Kota Malang. Server yang macet menyebabkan 160 guru SMP tidak bisa mengikuti tes tersebut.

Kasi Fungsional dan Kependudukan Dinas Pendidikan Kota Malang Jianto mengatakan ke-160 guru SMP yang gagal mengikuti UKG akan dijadwalkan ulang.  “Sesuai rencana, mereka akan mengikuti tes ulang  pada 1 – 10 Oktober nanti,” jelas Jianto, Kamis (02/08/2010).

Kebanyakan guru yang tidak bisa mengikuti UKG adalah guru Matematika dan Bahasa Indonesia. Kebetulan, server yang tidak terkoneksi memang terjadi pada dua mata pelajaran itu. (pur)

(pur)