Polisi Selidiki Mobil Ambulance Diduga Fiktif di Sorong Selatan

Kabag Humas dan Protokoler,  Edy Bati dan Kapolres Sorong AKBP Alexander Louw

Kabag Humas dan Protokoler, Edy Bati dan Kapolres Sorong AKBP Alexander Louw

Sorong Selatan (Sergap) – Pengadaan dua unit Mobil Ambulance yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat ini, dilaksanakan dengan cara curang, bahkan patut diduga adalah sebuah proyek fiktif belaka.

Mobil Ambulance yang pengadaannya merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan dan tentunya sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini, sampai dengan berita ini ditulis, tak kunjung ada.

Seorang pegawai honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, yang disebut-sebut sebagai pelaksana pengadaan dua Mobil Ambulance tersebut, menurut teman-teman sekantornya sudah beberapa bulan tak pernah masuk kantor.

Sementara itu, Dokter Lina, istri dari Wawan saat di konfirmasi enggan memberikan komentar dan mengatakan dirinya tidak mau tahu urusan suaminya. “Itu urusan suami saya, tanya saja lansung ke Wawan,” katanya sambil berlalu.

Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw, melalui Kabag Humas dan Protokoler,  Edy Bati ketika dikonfirmasi di kediamannya, Selasa (10/03/2015) membenarkan adanya pengadaan 2 unit Mobil Ambulance dari Kementrian Kesehatan tersebut. “Namun hingga masa kontraknya berakhir, kendaraan tersebut tidak ada”, jelas Edy Bati melalui SMS.

Edy Bati juga menjelaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pengadaan Modil Ambulance itu, diberi waktu 50 hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2015, dana yang sudah dicairkan 100% itu harus dikembalikan ke kas daerah.

Kapolres Sorong Selatan AKBP Alexander Louw, melalui Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Kanit Tipikor) Bripka Ilham Baco, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan pengadaan mobil ambulance yang diduga fiktif itu. “Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti dan mendalaminya,” kata Ilham Baco. (Jemmy M)

Ketika Komnas HAM Memprotes Eksekusi Paksa Labora Sitorus

Fredinan Fakdawer menunjukkan Surat Rekomendasi Komnas HAM yang memperotes eksekusi paksa Laora Sitorus

Fredinan Fakdawer menunjukkan Surat Rekomendasi Komnas HAM yang memperotes eksekusi paksa Aiptu Labora Sitorus

Sorong Papua Barat (Sergap) – Pelaksanaan eksekusi terhadap Aiptu Labora Sitorus menuai protes keras dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, dengan secara resmi mengirimkan surat rekomendasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI bernomor : 880/K/PMT/II/2015, tertanggal 23 Februari 2015. Dalam surat rekomendasi tersebut, Komnas HAM menilai bahwa eksekusi atas Labora Sitorus yang tidak manusiawi.

Selanjutnya, sebelum eksekusi dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2015, Komnas HAM juga telah mekakukan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua dan Polda Papua Barat untuk melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan eksekusi.

Ada tiga hal yang diajukan untuk disepakati demi kelancaran pelaksanaan eksekusi yang manusiawi. Namun kenyataannya pelaksanaan eksekusi di luar kesepakatan yang di sepakati bersama.

Demikian yang diuraikan Fredinan Fakdawer selaku adik angkat Labora Sitorus, ketika melakukan jumpa pers, hari Selasa (24/02/2015) yang lalu di Cafe Kopi Hitam di Kota Sorong.

“Pelaksanaan eksekusi sudah tidak sesuai kesepakatan. Tiga jaminan yang disepakati oleh Kajati dan Kapolda tidak dilaksanakan,” kata Ferdinan kepada para wartawan.

Tiga jaminan terhadap Labora Sitorus tersebut adalah : 1. Mendapatkan perawatan di luar Lapas, karena yang bersangkutan sakit stroke. 2. Mendapatkan hak pemotongan masa tahanan. 3. Jaminan atas asset milik perusahaan, mengingat fungsi sosialnya lebih berat agar digunakan bagi kepentingan yang lebih besar dari para karyawan dan warga sekitar.

Labora dan Komnas HAM  meminta agar kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis. “Kapolda juga menjamin dan akan berkoodinasi dengan Kajati untuk membuat kesepakatan bersama setelah selesai apel pagi. Namun fakta yang terjadi, pihak Kejaksaan dan Polda telah melakukan eksekusi sekitar pukul 07.00 pagi sebelum surat kesepakatan bersama di keluarkan,” kata Fredinan dengan nada kesal.

“Sudah disiapkan 720 personil dengan bersenjata lengkap yang berjaga-jaga dari jam 6 pagi sudah berkumpul di depan pabrik PT Rotua. Seperti jemput perampok saja. , Labora bukan seorang teroris atau seorang pencuri sehingga pelaksanaan eksekusi melibatkan 720 personil, padahal Labora sendiri juga anggota Polisi sehingga terlalu berlebihan,” protes Fredinan.

Andrew Warmasen, pemerhati (OAP) Orang Asli Papua, memberikan dukungan dan apresiasi penuh terhadap kepada Komnas HAM. “Saya sebagai pemerhati Orang Asli Papua memberikan apresiasi kepada Komnas HAM terkait tindak lanjut kasusnya Labora. Surat Rekomendasi Nomor : 880/K/PMT/II/ 2015, ini menandakan adanya arogansi lembaga penegak Hukum Mahkamah Agung, karena dari sisi sosial telah diabaikan sehingga terjadi pelanggaran HAM”, tegas Andrew Warmasen

Ketika warga Kota Sorong unjuk rasa menolak eksekusi Labora Sitorus

Ketika warga Kota Sorong unjuk rasa menolak eksekusi Labora Sitorus

Andrew Warmasen berharap supaya penegak hukum menghentikan arogansi-arogansi yang akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum itu sendir. “Saya kira kasus- kasus korupsi lebih penting, untuk diselesaikan”, tambah Warmasen yang juga Ketua LSM Labaki yang gencar dalam gerakan anti korupsi di Kota dan Kabupaten Sorong.

Warmasen mengatakan masalah aliran dana yang diduga mengalir ke petinggi Polri di Polda Papua, seharusnya lebih penting untuk diusut. “Ini jelas, dan ada barang bukti berupa cek juga rekaman video. Namun masih menuggu hasil PK (Peninjauan Kembali, red). Kita menunggu dan menghargai proses yang sedang berjalan, dan tetap akan terus kita kawal masalah aliran dana tersebut,” tutup Warmasen. (Jemmy Mairuhu)

Surat Rekomendasi Komnas HAM Republik Indonesia

halaman 1

Halaman 1

Halaman 2

Halaman 2

Halaman 3

Halaman 3

Halaman 4

Halaman 4

Pelabuhan Sorong, Pintu Masuk Masa Depan Indonesia

PELABUHAN ROTTERDAM BELANDA Seluas inilah Pelabuhan Sorong jika sudah selesai dibangun.

PELABUHAN ROTTERDAM BELANDA
Seluas inilah Pelabuhan Sorong jika sudah selesai dibangun.

Masih ingat janji Jokowi di masa kampanye Cepres 2014? Salah satu gagasannya untuk membangun tol laut. Dan gagasannya itu diungkap dalam acara debat capres yang ditayangkan secara live di salah satu stasiun televisi swasta.

Tol laut adalah solusi Jokowi untuk menjawab keluhan mengenai tingginya harga kebutuhan pokok masyarakat Papua. Harga semen di wilayah paling timur Indonesia itu mencapai Rp 1,5 juta per zak. Demikian juga harga BBM, sembako dan lainnya yang rata-rata empat sampai lima kali lipat dari harga barang yang sama di daerah lainnya.

Dalam sebuah kesempatan Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan tol laut yang menjadi program andalannya, akan dimulai dari sisi timur Indonesia, tepatnya di Sorong, Papua Barat. Keuntungan membangun pelabuhan di Sorong adalah kemudahan untuk akses keluar masuk barang. Sorong akan menjadi daerah pertama yang dibangun pelabuhan dengan fasilitas deep sea port, karena dari sini dapat langsung berhubungan dengan lautan lepas, sehingga jalur pengiriman barang antar negara semakin mudah.

“Standardnya seingat saya kedalaman lebih 12 meter. Sehingga kapal-kapal besar. Mother vessel-nya bisa masuk ke pelabuhan itu. Secara hitung-hitungan secara global, sehingga kapal itu tidak masuk ke lautan kita,,” jelas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/9/2014), sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.

Mengenai dana pembangunan tol laut ini, Jokowi tidak akan menganggarkan dana terlebih dahulu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab pembangunannya akan diserahkan pertama kali kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo). “Oh ndak, itu nanti urusan Pelindo, sudah nggak usah pakai APBN bisa,” tutupnya.

Rencana presiden ini, senada dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengusulkan pelabuhan-pelabuhan di bagian timur Indonesia dijadikan sebagai gerbang masuk barang-barang impor. Menurut Danang, ada beberapa pelabuhan yang dapat dijadikan pintu masuk barang-barang impor tersebut. Pelabuhan-pelabuhan itu diantaranya, Pelabuhan Sorong di Papua dan Bitung di Sulawesi Utara.

“Kawasan timur Indonesia seharusnya dijadikan pintu masuk kapal yang membawa barang-barang impor dari Eropa, Asia dan Australia,” ujar Danang, dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir kompas.com, Kamis (25/9/2014).

Danang menyebutkan bahwa kedua pelabuhan tersebut, yaitu Pelabuhan Sorong di Papua, dan Bitung, Sulawesi Utara, bisa dijadikan pintu masuk bagi 14.000 kapal yang setiap harinya keluar masuk di wilayah Indonesia.

Langkah tersebut, dinilai oleh Danang, akan berdampak positif bagi distribusi barang di Indonesia. Pertama, membuat distribusi terjadwal; kedua mengurangi biaya distribusii; dan ketiga, mendorong transportasi dari darat ke laut. “Target kita ambisius, meruntuhkan dominasi Malaysia dan Singapura,“ ujar Danang.

Menurut Danang, gerbang masuk kapal-kapal barang dari Eropa kebanyakan melalui kedua negara di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Sebagaimana sering diberitakan, mahalnya biaya logistik di Indonesia Timur menjadi tugas berat pemerintah selama ini. Sebenarnya, tahun lalu Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, sudah mewacanakan untuk membangun pelabuhan khusus untuk impor di Sorong, agar menekan harga barang beredar.

“Bagaimana kalau dibangun pelabuhan transhipment saja di wilayah Timur di Sorong. Agar kedatangan barang-barang diseluruh dunia itu masuk ke timur, misalnya kita bangun di Sorong,” ungkap Gita saat acara workshop logistik dengan tema “Tantangan dan Peluang Logistik Indonesia Menghadapi Pasar Global” di Auditorium Kementerian Perdagangan, sebagaimana ditulis oleh detikfinance.com, Rabu (10/4/2013).

Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Menurut Gita, dengan masuknya barang dari timur akan ada keseimbangan pada perdagangan dalam negeri. “Agar nanti perdagangannya dari timur ke barat dan dari barat pasti akan membawa barang yang sangat dibutuhkan kawan-kawan kita di sebelah timur,” jelasnya.

Dengan begitu menurutnya, dapat mengatasi biaya logistik yang terlalu mahal. Dimana, menurut Gita juga akan mengatasi disparitas harga yang sering terjadi. “Ini akan sangat membantu untuk pengurangan biaya logistik,” cetusnya.

Namun, Gita juga menyatakan persoalan ini sangatlah tidak mudah, posisinya sebagai Menteri Perdagangan, tidak cukup kuat untuk melakukan inisiasi. “Tapi nggak bisa segampang gitu, harus secara bersama dan memerlukan biaya, tentunya ini diluar poksi kementerian perdagangan yang hanya bisa ngurusin masalah bawang,” ujarnya saat itu.

PT Pelindo II atau sekarang bernama Indonesian Port Corporations (IPC), sudah merencanakan pembangunan Pelabuhan di Sorong, Papua Barat. Pelabuhan ini dirancang sebagai pelabuhan bertaraf internasional yang diharapkan dapat menjadi pelabuhan pengumpul (Hub Port) bagi daerah di sekitar Papua, sekaligus menjadi pelabuhan transit (transshipment port) bagi lintasan jalur perdagangan Asia Timur menuju Australia, dan negara-negara di Kepulauan Pasifik Barat.

“Tahap I pelabuhan Sorong akan dibangun di Pulau Teleme. Nantinya, akan ada dermaga sepanjang 500 meter, dengan lapangan penumpukan seluas 24 hektar. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan internasional berkapasitas 500 ribu TEUs setahun,” kata Direktur Utama IPC, RJ Lino.

Sebagai gambaran, pelabuhan Sorong akan jauh lebih besar daripada pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pelabuhan Sorong akan mampu melayani kapal yang bisa membawa 3.000 kontainer, sedangkan pelabuhan Tanjung Perak yang besar itu, baru bisa dimasuki kapal dengan kemampuan mengangkut 1.300 kontainer.

Sejatinya, sejak pertengahan 2013 pelabuhan ini sudah bisa beroperasi jika saja IPC diperkenankan mulai membangun sejak 2011. Pelabuhan tersebut juga diharapkan dapat menjadi contoh pelabuhan yang dikelola secara profesional sejak awal. “Sebab, kami akan mengelola pelabuhan itu dari awal secara profesional. Tak lagi sekadar pembenahan belaka,” ujar Lino kepada jurnalmaritim.com, 12 Juli 2014.

Luas lahan yang dipatok juga tak main-main. Pemerintah Kabupaten Sorong disebut telah menyanggupi permintaan IPC dengan menyediakan lahan seluas 7.500-10.000 hektar. Areal seluas itu setara dengan luas Pelabuhan Rotterdam di Belanda, pelabuhan terbesar di Eropa dan kedua tersibuk di dunia, setelah Shanghai, Cina.

Lokasi pembangunan pelabuhan, tepatnya berada di Pulau Teleme, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Lokasi tersebut dikatakan masih berjarak 100 kilometer dari Pelabuhan Kota Sorong.

Pulau Teleme adalah pulau tak berpenghuni yang dipisahkan selat selebar 200 meter dari daratan Papua. Di kecamatan Seget sendiri, tidak terlihat banyak kampung, sehingga memudahkan relokasi untuk dibangun kawasan industri.

Selain itu, perairan sekitar Teleme memiliki kedalaman sekitar 18-30 meter, sehingga ideal bagi kapal kargo bermuatan ribuan hingga puluhan ribu TEUs. “Dengan kedalamannya di atas 18 meter, pelabuhan ini dapat menampung kapal-kapal berukuran besar hingga 100 ribu DWT,” papar Zuhri Iriansyah, pemimpin proyek pembangunan Pelabuhan Sorong.

Dengan tambahan lahan seluas 7.500-10 ribu hektar diharapkan dapat tumbuh kawasan Industri baru di Indonesia bagian Timur, khususnya Papua. Selain itu, adanya pelabuhan juga dapat memperkuat konektivitas antar pulau di Indonesia yang selama ini terputus untuk wilayah Papua, karena terbatasnya infrastruktur pelabuhan memadai.

Semoga dengan terealisasinya pelabuhan ini, harga semen di Papua sudah tidak lagi 20 kali lipat dari harga semen di Jawa. Industri secara bertahap juga dapat berpindah ke daratan Papua, yang selama ini hanya menumpuk di Pulau Jawa.

Sebagai presiden negeri maritim ter-besar di dunia, Presiden Jokowi sudah mengikrarkan Jalesveva Jayamahe, di Laut Justru Kita Jaya. Pelabuhan Sorong adalah langkah pertama paling strategis untuk menuju kejayaan Indonesia di masa depan. (red/jemmy)

Jembatan Dipalang Besi dan Retak, Mengganggu Warga

Jembatan dipalang besi, drum diletakkan di tengah dan juga sudah ada retak-retaknya.

Sorong (Sergap) – Sebuah pemandangan tak lazim terlihat di sebuah jembatan. Palang besi dan sebuah drum warna merah dengan tulisan STOP warna putih, berada di tengah jembatan, sehingga mengganggu warga yang akan lewat jembatan.

Jembatan berkonstruksi besi ini, berada di Kawasan SP3, Kabupaten Sorong. Di beberapa bagian pondasi jembatan tampak retakan yang menganga, padahal menurut warga, jembatan ini baru selesai pembangunannya kurang dari setahun yang lalu.

Kepala Dinas PU (Kadis PU) Kabupaten Sorong, Sukadi, SE ketika ditemui di ruang  kerjanya, Selasa (22/09/2014)  mengatakan, bahwa dirinya baru tahu tentang kejadian ini dari SMS yang diterimanya.

“Saya tidak tahu kalau jembatan dipalang. Tapi ketika menerima SMS, saya langsung ke lokasi dan betul dipalang juga ada keretakan”, kata Sukadi menjelaskan.

Selanjutnya dia akan koordinasi dengan kontraktor pelaksana dan Balai Satuan Kerja Kementrian PU Sorong, karena sekecil apapun masalahnya harus diperbaiki. Menjawab pertanyaan, Kadis PU menginformasikan bahwa, kontraktor pelaksana pembangunan jembatan tersebut adalah PT. Cipta Sarana Membangun (PT. CSM).

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IX Wilayah Kabupaten Sorong, Albert Marauje, ST mengatakan bahwa pihaknya akan segera menghubungi para pihak terkait dengan jembatan itu.  “Saya segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam proyek ini dan mengusahakan secepatnya agar jembatan dapat difungsikan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/08/2014) yang lalu.

Tentang penyebab keretakan, Albert Marauje mengatakan peyebabnya kemungkinan besar adalah pemasangan tiang pancang yang belum berada di lapisan tanah yang keras, sehingga terjadi penurunan pondasi jembatan. “Namun keretakan tersebut tidak berpengaruh terhadap seluruh konstruksi jembatan,” katanya menjelaskan.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, jembatan yang dibiayai dengan dana APBN ini, tendernya dimenangkan oleh PT. CMS. Namun kemudian dalam pengerjaannya di sub kontrakkan lagi ke sebuah kontraktor lokal.

Tabloid Sergap juga menemui Effendi Nur, Pengawas Pelaksana PT. CSM yang menjelaskan bahwa yang memberi palang besi dan drum, adalah perusahaan sub kontraktor lokal ketiga.

Rupanya dari PT. CSM disubkontrakkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua kemudian mengsubkontrakkan lagi beberapa jenis pekerjaan kepada pihak ketiga, yang memborong penyediaan tenaga kerja lapangan. “Kewajiban pembayaran PT. CSM kepada pihak kedua sudah beres. Pembayaran pihak kedua kepada pihak ketiga yang mungkin belum terselesaikan, sehingga terjadi pemasangan palang besi”, kata Effendi Nur.

Harold Robert Manderos, Direktur PT. Cipta Sarana Membangun, kontraktor pelaksana pembangunan jembatan tersebut, saat dikonfirmasi di kantornya, menolak untuk memberi keterangan apapun. (Jemmy Mairuhu)

 

Kapolres Sorong Kota, Akhirnya Dicopot

AKBP Harry Goldenhardt Santoso, S.Ik, M.Si

AKBP Harry Goldenhardt Santoso, S.Ik, M.Si

Sorong (Sergap) – Setelah diperiksa oleh tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua, akhirnya Kapolres Sorong Kota Ajun Komisaris Besar (AKBP) Harry Goldenhardt Santoso, S.Ik, M.Si dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh AKBP Komarudin Ritonga.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs Yotje Mende,M.Hum kepada sejumlah wartawan di depan ruang VIP Bandara DEO Sorong (17/9/2014) mengatakan, serah terima jabatan Kapolres Sorong Kota ini merupakan mutasi demosi, karena kebijakan dan hal-hal yang diambil AKBP Harry Goldenhardt Santoso,S.Ik M.Si  terkadang tidak sesuai dengan perintah atasan. “Saya sudah kordinasi dengan Kapolri dan hasilnya, besok, Kamis (18/9/2014) Kapolres Sorong Kota saya serah terimakan di Jayapura.” katanya

Menurut Kapolda, mutasi terhadap AKBP Harry Goldenhardt Santoso,S.Ik M.Si ini bukan karena masalah judi bola guling saja, tapi banyak masalah lain yang diambil perwira menengah itu tidak sesuai petunjuk dan kebijakan pimpinan.

Setelah pencopotan ini, Harry Goldenhardt akan ditarik ke Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Propam. “Kami akan memeriksa seberapa dalam Harry terlibat dan dekat dengan oknum pengelola perjudian di dua lokasi itu,” kata Kapolda menegaskan.

Semua berawal ketika Tim Khusus dari Polda Papua menangkap 82 orang saat melakukan penggrebekan arena judi Bola Gulung yang digelar di sebuah Pasar Malam di kilometer 9 Kota Sorong pada jelang tengah malam hari Sabtu (13/9/2014) yang lalu.

Terkait itu, Kapolda Papua pernah memerintahkan Kapolres Sorong Kota untuk menyelidiki adanya informasi keberadaan arena judi bola guling di Kota Sorong. Namun, sejak memberikan penyampaian perintah mulai dari kunjungan perdananya ke Sorong, Kapolda mengaku belum menerima laporan dari Kapolres Sorong Kota. Kapolda yang merasa perintahnya tidak ditindaklanjuti, selanjutnya membentuk timsus yang diturunkan ke Sorong untuk menggerebek arena judi Bola Guling tersebut.

Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya timsus dipimpin Dirnarkoba Kombes T Sihombing pun menangkap pelaku perjudian berkedok pasar malam tersebut dan Kapolres Sorong Kota juga diperiksa oleh Propam Polda Papua. (Jemmy)

 

Prioritaskan Infrastruktur Dasar Untuk Masa Depan Teluk Bintuni

Salah satu sudut Kabupaten Teluk Bintuni yang sedang berkembang

Salah satu sudut Kabupaten Teluk Bintuni yang sedang berkembang

Sorong (Sergap) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni saat ini sedang memprioritaskan pembangunan di bidang Infrastuktur dasar. Prioritas ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya Terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, sejahtera, demokratis dan tangguh serta berdaya saing di atas landasan cinta kasih, kejujuran, keadilan dan kerja keras.

Semikian dikatakan oleh Bupati Teluk Bintuni, Drg. Alfons Manibui, DEES, di sela-sela mengikuti gelar acara Sail Raja Ampat 2014 di Wasai Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (23/08/2014) yang lalu.

Dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan, Pemkab Teluk Bintuni juga terus berupaya meningkatkan mutu pelaksanaan di lapangan, sehingga masyarakat betul–betul dapat manfaat program Pemkab Teluk Bintuni tersebut. Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terus berupaya Membangun Infrastruktur Dasar, Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat,

Lebih lanjut Pemkab Teluk Bintuni akan mengedepankan pengadaan angkutan pedesaan, baik itu di darat maupun di laut. Sehingga Masyarakat yang tinggal di pedesaan dapat lebih mudah menjual hasil panen mereka ke kota.

Tak dapat dipungkiri bahawa beberapa wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni belum sepenuhnya dapat dijangkau melalui jalur darat. Namun Pemkab Teluk Bintuni telah mempersiapkan beberapa Kapal Konektif, bagi masyarakat yang bermukim di daerah pesisir Pantai.

Dalam meningkatkan pelayanan transportasi darat, Pemkab Teluk Bintuni sudah mempersiapan Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB), untuk dalam kota menggunakan bus, sedangkan untuk luar kota menggunakan mini bus. “Untuk pengadaan bus-bus tersebut kita dibantu pengadaannya oleh LNG Tangguh. Kita akan segera melaunching dalam waktu dekat. Tinggal menunggu waktu saja”, kata bupati menjelaskan.

APBD Terbesar di Papua Barat

Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni juga sudah bisa menikmati pasokan aliran listrik selama 24 jam, yang sumbernya berasal dari energi gas. Bupati mengatakan bahwa sumber dana yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bekerjasama dengan British Pretoleum (BP) Tangguh. “Sumber daya alam dari Kabupaten Teluk Bintuni sendiri dan yang paling menonjol adalah gas,” kata Bupati menjelaskan.

Bupati Bintuni Drg. Alfons Manibui, DEES

Bupati Bintuni Drg. Alfons Manibui, DEES

Kabupaten Teluk Bintuni sudah mulai terima dana bagi hasil dari BP Tangguh cukup besar. Dana inilah yang akan dijadikan modal utama pembangunan infrastruktur dasar tersebut. “Cuma karena masih memakai keputusan Gubernur jadi pembagiannya 60-40, provinsi 60% sedangkan untuk Kabupaten Teluk Bintuni sendiri sekitar 40%, dalam setahun dana bagi hasil ini bisa mencapai Rp 1 trilyun lebih”, kata Bupati Alfons Manibui menjelaskan.

Ditambahkan oleh bupati, bahwa Kabupaten Teluk Bintuni juga mempunyai 9 HPH (Hak Pengelolaan Hutan, red). “Untuk kehutanan itu sendiri kita juga mendapat dana bagi hasil dalam setahunnya sekitar Rp. 20 milyar, sedangkan unuk bidang kelautan kita menerima sekitar Rp 2 milyar per tahun”, kata bupati bersemangat.

“Semuanya itu tergambar dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto, red). Yang penting, bukan dengan niatan mengatakan bahwa kita ini kaya, tetapi untuk APBD yang terbesar di Papua Barat saat ini adalah Kabupaten Teluk Bintuni, dengan menembus angka Rp 1,3 sampai Rp 1,4 trilyun. Semoga dengan demikian, pembangunan di segala bidang di Teluk Bintuni dapat maju dengan cepat, untuk kesejahteraan masyarakat”, kata bupati dengan nada optimis. (jemmy)