Jalan Wayo (Poligami) di Sidoarjo, Jawa Timur

jalan wayo

Jalan Wayo di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur

Saat ini memang praktik berpoligami di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur ini sudah tidak marak lagi. Sehingga julukan Kampung Poligami pun sudah tak dianggap tepat lagi sebagai julukannya.

Ditemui di kantornya, Selasa (17/10/2017), Sekretaris Desa Kedungbanteng Nurul Rohman mengatakan, di tahun 1990-an memang ada sebagian warga Jalan Wayo yang melakukan poligami, yang kebanyakan dilakukan dengan perempuan dari desa lain.

“Jalan Wayo itu panjangnya sekitar 300 meter dan hanya ada 30 kepala keluarga. Kalaupun ada warganya yang menikah lagi secara siri itu ada, tapi tidak tinggal se kampung,” katanya.

Banyaknya pria yang melakukan poligami, lanjut Nurul, terjadi puluhan tahun silam. Seiring perkembangan zaman, saat ini praktik serupa sudah tak dilakukan warganya.

“Jalan Wayo ada sekitar tahun 1990-an, kalau diartikan Wayo sering melakukan poligami itu tidak benar,” ujarnya.

Seorang warga RT/RW 2 Desa Kedung Banteng, Ainur Rofiah (48) juga mengamininya. Terlebih lagi, Rofiah merupakan salah satu korban dari poligami. Namun itu terjadi sekitar 15 tahun yang lalu.

“Memang benar dulu beberapa warga sini ada yang Wayo, makanya jalan ini diberi nama jalan Wayo,” jelasnya.

Nama Jalan Wayo diambil dari kata Wayuh, dalam Bahasa Jawa berarti mempunyai istri lebih dari satu. Nama jalan ini diberikan secara sepontan oleh para pemuda Desa Kedung Banteng tahun 1990-an karena banyaknya warga yang melakukan poligami. Sampai saat ini, papan nama jalan ini masih terpasang.

Pernah ada seorang pamong desa yang keberatan. Istilah itu dianggap merugikan. Pandangan orang terhadap kampung itu akan terus negatif. Suatu ketika pamong itu mencopot plang nama Jalan Wayo yang terbuat dari kayu dan membakarnya.

Tetapi,kemudian  warga menggantinya dengan seng agar lebih kuat. Alhasil nama Jalan Wayo tetap terpampang sampai sekarang.

Berdasarkan data yang diperoleh VIVA.co.id dari Kelurahan Kedung Banteng dari jumlah 60 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Wayo, 55 kepala keluarga di antaranya adalah mereka yang hidup berpoligami.

(win)

Iklan

Tiga Menteri Serahkan Dana Talangan Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berdialog dengan warga dan Menkeu Bambang Bojonegoro (kanan) menyerahkan dokumen dana talangan kepada korban lumpur Lapindo kepada Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sunarso.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berdialog dengan warga (foto kiri) dan Menkeu Bambang Bojonegoro (kanan) menyerahkan dokumen dana talangan kepada korban lumpur Lapindo kepada Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sunarso.

Sidoarjo (Sergap) – Menindaklanjuti surat perjanjian dana antisipasi korban lumpur Sidoarjo yang telah ditandatangani di Jakarta, pada Jumat (10/7/2015) yang lalu, tiga menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Prawansa mengunjungi warga korban lumpur di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (14/7) siang.

“Kehadiran tiga menteri itu merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk secara kemanusiaan membantu warga dan meringankan beban para korban di peta area terdampak 22 Maret 2007,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kehadiran ketiga Menteri di Sidoarjo ini menghapus keraguan warga, dan wujud rasa kemanusiaan Negara untuk hadir menolong warga yang kesusahan bertahun-tahun. “Joko Widodo menitipkan salam hormat dan berencana mengunjungi saudara-saudara di Sidoarjo,” kata Basuki kepada warga korban lumpur Lapindo.

Dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Sidoarjo Saiful Illah, anggota Komisi V DPR Nusyirwan, anggota DPRD Sidoarjo dan ratusan warga korban lumpur Sidoarjo di peta area terdampak itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyerahkan surat perjanjian kepada Ketua  Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso.

Surat  perjanjian antara Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia dan Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya itu telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan President Lapindo Brantas Inc Tro Setia Sutisna dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla.

Menurut Bambang, dana antisipasi dalam surat perjanjian ini sebesar Rp781.688.212.000,- dilakukan melalui DIPA Bagian 999.99 Satuan Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. “Dana dikirim ke rekening milik masyarakat di Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, setelah melakukan proses validasi atas data hasil verifikasi BPKP,” terang Bambang.

Demikian pula, jangka waktu pengembalian pinjaman selambat-lambatnya 4 tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini. Bunga pinjaman sebesar 4,8 % per tahun dari jumlah pinjaman. Jika pihak Lapindo Brantas Inc tidak dapat melunasi pinjaman, menurut Menkeu,  jaminan aset tanah dan bangunan yang telah dibayar Lapindo senilai Rp.2.797.442.841.586,- beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak semua pihak yang terkait untuk mempercepat proses administrasi dalam validasi berbagai berkas warga korban. Bupati Sidoarjo maupun Pansus DPRD Sidoarjo juga diajak pro-aktif membantu proses validasi, termasuk penerbitan akta kematian bagi warga yang telah meninggal.

Sampai hari ini, berkas yang sudah divalidasi baru 1244 plus 300 berkas yang masih dalam proses validasi. Sementara total berkas yang harus divalidasi mencapai 3337.

“Tanggal 31 Juli 2015 sebagai target akhir dalam proses validasi. Dengan selesainya validasi, pihak BPLS baru bisa mengajukan pencairan ke KPKN Jakarta. Selanjutnya, pihak KPKN akan menyalurkan langsung ke rekening warga. Namun bagi warga yang telah selesai divalidasi, akan segera diproses di KPKN,” jelas Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Seusai bertemu warga korban lumpur Lapindo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, ketiga menteri itu selanjutnya mengunjungi lokasi tanggul lumpur Lapindo, di Jalan Raya Porong, Sidoarjo. (win)

Ogoh-Ogoh Ical Dalam Peringatan 9 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo

Ogoh-Ogoh mirip Aburizal Bakrie ditanam di kolam lumpur pada peringatan sembilan tahun Lumpur Lapindo di Sidoarjo. (VOA/Petrus Riski)

Ogoh-Ogoh mirip Aburizal Bakrie ditanam di kolam lumpur pada peringatan sembilan tahun Lumpur Lapindo di Sidoarjo. (VOA/Petrus Riski)

Sidoarjo – Larung Ogoh-Ogoh dan Festival Pulang Kampung menandai peringatan sembilan tahun tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jumat (29/5).

Sekitar 200 warga korban menggelar di atas tanggul kolam penampungan lumpur di Porong, Sidoarjo, dengan membangun tiga deret rumah gubuk dari bambu di wilayah bekas Desa Siring tersebut, dan melakukan ritual kembali ke rumah sambil berjualan aneka makanan.

Selain itu warga juga menggelar doa bersama untuk arwah para leluhur, yang makamnya tenggelam di bawah tanggul lumpur Lapindo.

Rere Christanto selaku juru bicara aksi mengatakan, peringatan ini bertujuan untuk menunjukkan kembali hilangnya kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya warga penyintas, yang menjadi kerinduan warga untuk dihadirkan kembali melalui Festival Pulang Kampung.

“Sebagai penanda bahwa dulu di sini ada wilayah yang sebetulnya ramai, banyak kehidupan, ini kampung yang dulu ramai. Kemudian akibat semburan lumpur Lapindo kemudian mereka harus tercerai berai, tersebar ke mana-mana. Itu juga merusak sendi-sendi sodial mereka, kekerabatan, hubungan tetangga,” ujarnya.

“Festival Pulang Kampung ini mengajak mereka untuk melihat kembali, sekali lagi setidaknya mereka bisa berkumpul saling bertemu dengan tetangga yang lama, menjalin ikatan sosial dulu yang ada.”

Umi Salami, penyintas asal Desa Siring, Kecamatan Porong menuturkan, peristiwa semburan lumpur Lapindo sembilan tahun lalu telah menghilangkan tidak hanya mata pencaharian dan ekonomi keluarga, namun juga membuat kehidupan keluarga para penyintas tidak menentu.

Spanduk memprotes sikap Aburizal Bakrie dalam menangani Lumpur Lapondo (VOA/Petrus Riski)

Spanduk memprotes sikap Aburizal Bakrie dalam menangani Lumpur Lapondo (VOA/Petrus Riski)

“Kalau dulu saya jualan kue-kue, sekarang itu ya sudah mati usahanya. Sekarang saya momong (mengasuh bayi). Dulu ngojek di sini. Suami saya (sekarang) yang ngojek, soalnya suami saya sekarang sudah tidak kerja, dulu satpam sini,” ujarnya.

Umi bersama warga lainnya berharap pemerintah segera mempercepat pelunasan ganti rugi aset milik warga yang tenggelam oleh lumpur, yang selalu dijanjikan oleh Lapindo Brantas maupun pemerintah sejak awal lumpur panas menyembur.

“Harapan semua warga, ya ini makanya dibikin seperti ini biar orang yang di atas-atas itu biar tahu semua, biar tidak dicicil lagi karena sudah bosan. Sembilan tahun itu tidak sebentar, nunggu hanya (dijawab) iya, dikasih jarak jangka waktu. Ini saja sudah dua tahun tidak ada sama sekali cicilan. Saya hanya (dibayar) Rp 5 juta satu bulannya, cicilannya keluar 5 juta,” ujarnya.

Munif, salah seorang korban dari Desa Siring yang belum menerima sama sekali pembayaran ganti rugi rumah serta sawahnya berharap, pembayaran segera dituntaskan sebelum banyak penyintas yang meninggal dunia.

Selain Festival Pulang Kampung, warga penyintas bersama aktivis lingkungan juga mengarak serta melarung ke dalam lumpur ogoh-ogoh atau boneka berbentuk Aburizal Bakrie (Ical), yang dianggap sebagai orang paling bertanggungj awab atas kerusakan lingkungan di wilayah Porong.

Rere Christanto mengatakan, warga mendesak pemerintah dan negara memulihkan hak para korban lumpur Lapindo, selain memastikan pelunasan ganti rugi aset warga tidak lagi tertunda.

Sumber : voaindonesia

Sebelum Akhir Tahun Ini, Pemerintah Lunasi Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Lumpur Lapindo dilihat dari udara

Lumpur Lapindo dilihat dari udara

Surabaya (Sergap) – Pemerintah Pusat dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan segera melunasi ganti rugi korban lumpur Sidoarjo sebelum akhir tahun ini. Saat ini, pemerintah telah menyepakati dana talangan senilai Rp 781 miliar untuk melunasi ganti rugi yang menjadi tanggungan PT Lapindo Jaya.

Gubernur Jatim, H Soekarwo menegaskan rencana pelunasan tersebut sedang dalam proses, tinggal menunggu keputusan hukum dari Kejaksaan Agung dan Menteri Pekerjaan Umum. “Saya sudah ketemu Menteri Sosial. Prinsipnya, pencairan akan dilakukan secepatnya. Saat ini tinggal Jaksa Agung yang mencarikan payung hukumnya,” tegas Soekarwo, Rabu (4/3/2015).

Soekarwo menambahkan, jika payung hukum sudah ditetapkan, pemerintah dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera mendata seluruh korban Lapindo. Mengenai proses pencairan dana talangan itu, nantinya akan langsung ditransfer ke dalam rekening korban yang saat ini datanya telah dihimpun oleh pemerintah pusat.

Dari luasan areal cakupan lumpur seluas 640 hektare tersebut, perusahaan Lapindo hanya mampu melunasi sekitar 80% tanggungannya. Sisa 20% hingga kini tak kunjung bisa dilunasi. Sisa inilah yang nantinya akan dibeli oleh pemerintah. Sementara itu, Lapindo akan diberi batas waktu maksimal empat tahun untuk mengembalikan dana talangan tersebut kepada pemerintah. Mengenai proses pencairan dana talangan itu, nantinya akan langsung ditransfer ke dalam rekening korban yang saat ini datanya telah dihimpun oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Tim Perundingan Dana Talangan Lapindo untuk menyusun kolateral sebagai dasar pencairan Rp 781,8 miliar untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat terdampak lumpur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi anggaran dana talangan untuk melunasi ganti rugi areal terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur.

Anggaran yang disepakati sebesar Rp 781,7 miliar akan dialokasikan ke dalam pos belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tim tersebut diketuai oleh Jaksa Agung dan melibatkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian PU-Pera.

Sebagai persiapan perundingan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap aset Lapindo yang diproyeksi mencapai 641 hektare. Tanah itu akan menjadi aset yang ditempatkan sebagai jaminan untuk melunasi pinjaman atau kolateral. (ang)

 

Pakde Karwo Gembira, Presiden Setujui Dana Talangan Korban Lapindo

Soekarwo, Gubernur Jawa Timur

Soekarwo, Gubernur Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Raut gembira menghiasi wajah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, setelah Presiden Joko Widodo memastikan akan menalangi pembayaran ganti rugi warga korban lumpur Lapindo. Pembayaran sebesar Rp 781 miliar terus dituntut warga karena sudah tertunggak selama 8 tahun sejak lumpur menyembur pada 2006.

“Terus terang saya lega, lega sekali,” ujar Soekarwo seusai shalat Jumat di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov), Jumat, (19/12/2014).

Pemerintah menyatakan akan mengambil dana talangan bersyarat itu dari APBN Perubahan tahun depan. Presiden Jokowi memastikan itu, dengan syarat bahwa PT Minarak Lapindo Jaya harus melunasi dana talangan itu 4 empat tahun. Jika tidak, seluruh aset Minarak berupa tanah dalam area peta terdampak, senilai lima kali lipat dari talangan akan disita oleh negara.

Keputusan ini, kata Soekarwo, diberikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan dengannya, Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soelarso.

“Pemerintah bukan membeli 20 persen dari 640 hektare tanah, tapi menolong kepentingan masyarakat,” kata Soekarwo, yang disapa Pakde Karwo.

Soekarwo juga menyatakan, pada musim hujan, lumpur Lapindo dikhawatirkan akan meluber dan membuat tanggul penahan jebol, sehingga membahayakan masyarakat. “Pemerintah Provinsi Jatim dan Kabupaten Sidoarjo menyampaikan terima kasih kepada Presiden karena telah mengambil keputusan penting demi kepentingan masyarakat Porong.”

Rekomendasi agar pemerintah menalangi dulu sebenarnya sudah diajukan BPLS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober lalu. Namun saat itu rekomendasi tak mendapat kejelasan. Saat ini, sekalipun kepastian sudah didapat, pemerintah masih membahas detail pembayarannya kepada warga nanti.

Pembahasan dilakukan antara Jaksa Agung, PT Minarak Lapindo, dan Menteri PU. “Tanggalnya belum tahu diturunkan kapan, tapi yang jelas segera dibayarkan. Jangan lama-lamalah, segera saja,” Soekarwo berharap.

Sementara itu, para warga masih menolak pembongkaran blokade di kolam penampungan di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Warga menuntut ada jaminan pembayaran ganti rugi yang berkekuatan hukum, bukan pernyataan lisan.

Puluhan warga korban lumpur dari Desa Siring, Jatirejo, dan Renokenongo di Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, langsung berdatangan ke tanggul titik 42 saat sejumlah pekerja dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) membongkar sesek bambu untuk memblokade akses menuju kolam. Mereka menolak rencana BPLS melakukan pekerjaan menanggulangi volume lumpur yang kian mendekati permukaan tanggul.

Djuwito, koordinator korban lumpur yang selama ini melakukan perlawanan dan penghadangan di atas tanggul, menyatakan akan mengizinkan BPLS bekerja menanggulangi lumpur agar tak meluber asalkan pemerintah mengeluarkan peraturan presiden baru terkait pelunasan pembayaran ganti rugi.

”Kami berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang mengabulkan permohonan warga korban lumpur. Kami juga mendengar, dana pembayaran ganti rugi diusulkan dalam APBN Perubahan 2015. Namun, kami lebih senang jika ada keputusan tertulis, berupa Peraturan Presiden” ujarnya menegaskan.

Sulastri, seorang korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak sudah delapan tahun mengungsi di Balai Desa Gempolsari. “Alhamdulillah, akhirnya Presiden memenuhi janjinya untuk membantu ganti rugi korban lumpur Lapindo, ini sebagai bukti bahwa negara sudah bisa hadir,” katanya.

Demikian juga, Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo telah menghitung kerugian mencapai Rp 551 miliar akibat terendamnya 26 perusahaan di daerah terdampak.

”Seperti warga, kami pengusaha berharap pemerintah bisa segera membayar ganti rugi kepada kami. Minimal ada kepastian kapan kami akan dibayar,” ujar Ritonga, Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo, di Surabaya. (ang/win)

Catatan Kelam, Sewindu Lumpur Lapindo

ICON Lapsus wpTak terasa, 8 tahun telah berlalu sejak Lumpur Lapindo, menyembur secara liar dan tak terkendali pada tanggal 29 Mei 2009. Sewindu sudah berlalu, banyak derita yang terbebankan kepada warga sekitarnya. Hingga saat ini masih 3.200 berkas pengajuan kerugian yang belum terselesaikan. Memang sudah banyak yang menerima ganti rugi, manun sisanya masih cukup besar untuk menggambarkan bahwa kasus Lumpur Lapindo belum tuntas diselesaikan oleh para pihak yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya.

90 lipsus cvrLumpur panas atau juga disebut kubah lumpur, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk formasi yang dibuat oleh cairan dan gas di dalam bumi, meskipun terdapat beberapa proses berbeda yang dapat menyebabkan aktivitas ini. Temperaturnya lebih dingin daripada proses pembentukannya. Struktur terbesar memiliki diameter 10 km dan mencapai tinggi 700 meter.

Sekitar 86% gas yang dilepaskan berupa metana, dengan sedikit karbon dioksida dan nitrogen. Bahan yang dikeluarkan sering berupa tanah yang mengendap dalam cairan yang dapat meliputi air (biasanya asam atau asin) dan cairan hidrokarbon.

Banjir lumpur panas Sidoarjo, juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Incorporated (Lapindo) di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Lokasi semburan

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.

Pusat semburan dan wilayah yang terkena luberan lumpur panas Lapindo, tampak dari aatas Porong Sidoarjo, Senin (26/5).

Kolam lumpur difoto dari udara

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo sebagai operator Blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun banyak tulisan yang lebih condong menilai kejadian itu adalah akibat pemboran.

Lokasi kolam lumpur lapindo

Lokasi kolam Lumpur Lapindo

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi.

Semburan Lumpur Lapindo ini menyebabkan tutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektare sawah serta pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi. Selain mengganggu jadwal perjalanan kereta api dari dan ke Surabaya, juga menyebabkan jalan tol Surabaya-Gempol ditutup untuk ruas Gempol-Sidoarjo sehingga menyebabkan kemacetan luar biasa di jalur dari dan menuju ke Surabaya. Jalur tol pengganti dibangun karena kemacetan lalu-lintas di jalur ini sangat mengganggu perekonomian Jawa Timur.

Penyebab semburan

Lumpur Lapindo meluap karena kegiatan Lapindo di dekat lokasi itu. Saat itu Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006, setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai US$ 24 juta.

Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (casing ) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss (hilangnya lumpur dalam formasi) dan kick (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung.

Dalam rilis Lapindo Brantas kepada wartawan, pada 15 Juni 2006, dijelaskan bahwa sesuai dengan desain awalnya, Lapindo “sudah” memasang casing 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inchi pada 1195 kaki, casing (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inchi pada 3580 kaki. Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka “belum” memasang casing 9-5/8 inchi yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki).

Kemungkinan sejak awal Lapindo merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang casing setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng-casing lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur overpressure (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (blow out) tetapi dapat di atasi dengan pompa lumpur.

Underground Blowout

Setelah kedalaman 9297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat porous (bolong-bolong). Akibatnya lumpur

Skema terjadinya underground blowup

Skema terjadinya underground blowup

yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang, karena masuk ke lubang bolong-bolong di batu gamping formasi Klitik. Kejadian ini yang lazim disebut sebagai circulation loss.

Akibatnya Lapindo kehilangan/kehabisan persediaan lumpur di permukaan, sehingga lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos ke luar (kick). Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standard, operasi pemboran dihentikan, perangkap Blow Out Preventer (BOP) di anjungan pengeboran (rig) segera ditutup dan segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan untuk mematikan kick.

Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara open-hole dengan selubung di permukaan (surface casing) 13 3/8 inchi. Di kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil dan banyak terdapat rekahan alami (natural fissures) yang bisa sampai ke permukaan.

Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah yaitu melewati rekahan alami tadi dan berhasil. Inilah sebabnya mengapa semburan terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa untuk operasi sebuah kegiatan pemboran minyak dan gas (migas) di Indonesia setiap tindakan harus seijin BP Migas (sekarang SKK Migas), semua dokumen terutama tentang pemasangan casing sudah disetujui oleh BP MIGAS.

Kasus lumpur Lapindo ini juga dibahas di International Conference & Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26-29 Oktober 2008, yang merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh American Association of Petroleum Geologists (AAPG) yang dihadiri oleh ahli geologi dari seluruh dunia.

Para ahli geologi itu menghasilan tiga pendapat. Sebanyak 3 orang ahli dari Indonesia mendukung Gempa Yogya sebagai penyebab, 42 orang ahli menyatakan pemboran sebagai penyebab dan 13 orang ahli menyatakan kombinasi Gempa dan Pemboran sebagai penyebab, sedangkan 16 orang ahli menyatakan belum bisa mengambil opini.

Hal ini selaras dengan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 29 Mei 2007 juga menemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pemboran yang dilakukan oleh Lapindo.

Kandungan lumpur

Berdasarkan beberapa pendapat ahli lumpur keluar disebabkan karena adanya patahan, banyak tempat di sekitar Jawa Timur sampai ke Madura seperti Gunung Anyar di Madura, “gunung” lumpur juga ada di Jawa Tengah (Bleduk Kuwu). Fenomena ini sudah terjadi puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Jumlah lumpur di Sidoarjo yang keluar dari perut bumi sekitar 100.000 meter kubik perhari, yang tidak mungkin keluar dari lubang hasil “pemboran” selebar 30 cm.

Akibat pendapat awal dari WALHI maupun Meneg Lingkungan Hidup yang mengatakan lumpur di Sidoarjo ini berbahaya, dibuatlah tanggul di atas tanah milik masyarakat untuk mencegah makin meluasnya dampak semburan.

Berdasarkan pengujian toksikologis di 3 laboratorium terakreditasi (Sucofindo, Corelab dan Bogorlab) diperoleh kesimpulan ternyata lumpur Sidoarjo tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) baik untuk bahan anorganik seperti Arsen, Barium, Boron, Timbal, Raksa, Sianida Bebas dan sebagainya, maupun untuk untuk bahan organik seperti Trichlorophenol, Chlordane, Chlorobenzene, Chloroform dan sebagainya. Hasil pengujian menunjukkan semua parameter bahan kimia itu berada di bawah baku mutu.

Hasil pengujian LC50 terhadap larva udang windu (Penaeus monodon) maupun organisme akuatik lainnya (Daphnia carinata) menunjukkan bahwa lumpur tersebut tidak berbahaya dan tidak beracun bagi biota akuatik. LC50 adalah pengujian konsentrasi bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50 persen hewan uji mati. Hasil pengujian membuktikan lumpur tersebut memiliki nilai LC50 antara 56.623,93 sampai 70.631,75 ppm Suspended Particulate Phase (SPP) terhadap larva udang windu dan di atas 1.000.000 ppm SPP terhadap Daphnia carinata. Sementara berdasarkan standar EDP-BPPKA Pertamina, lumpur dikatakan beracun bila nilai LC50-nya sama atau kurang dari 30.000 mg/L SPP.

Di beberapa negara, pengujian semacam ini memang diperlukan untuk membuang lumpur bekas pengeboran (used drilling mud) ke dalam laut. Jika nilai LC50 lebih besar dari 30.000 Mg/L SPP, lumpur dapat dibuang ke perairan.

Peta Semburan

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 Triliun.

Peta Area Terdampak pada 22 Maret 2007

Peta Area Terdampak pada 22 Maret 2007

Lumpur menggenangi 16 desa di tiga kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, sehingga warga harus dievakuasi. Hingga bulan Agustus 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15 unit.

Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga Agustus 2006 antara lain: lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon; serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang.

Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini. Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi, sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong,  serta merusak  sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon). Sebuah SUTET milik PT PLN dan seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa serta satu jembatan di Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan.

Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa air milik PDAM Surabaya patah. Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam. Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu melalui Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong.

Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain di bagian timur pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.

General Manager Lapindo, Imam P. Agustino, saat itu mengatakan PT Lapindo Brantas, mengaku telah menyisihkan US$ 70 juta (sekitar Rp 665 miliar) untuk dana darurat penanggulangan lumpur.

Upaya penanggulangan

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, di antaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun demikian, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenanginya lumpur pada permukiman di dekat tanggul.

Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, untuk menampung lumpur sampai Desember 2006, mereka menyiapkan 150 hektare waduk baru. Juga ada cadangan 342 hektare lagi yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga Juni 2007.  Akhir Oktober, diperkirakan volume lumpur sudah mencapai 7 juta m3. Namun rencana itu batal tanpa sebab yang jelas.

Sudah ada tiga tim ahli yang dibentuk untuk memadamkan lumpur berikut menanggulangi dampaknya. Mereka bekerja secara paralel. Tiap tim terdiri dari perwakilan Lapindo, pemerintah, dan sejumlah ahli dari beberapa universitas terkemuka. Di antaranya, para pakar dari ITS, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Tim Satu, yang menangani penanggulangan lumpur, berkutat dengan skenario pemadaman. Tujuan jangka pendeknya adalah memadamkan lumpur dan mencari penyelesaian cepat untuk jutaan kubik lumpur yang telah terhampar di atas tanah.

Skenario penghentian semburan lumpur

Ada pihak-pihak yang mengatakan luapan lumpur ini bisa dihentikan, dengan beberapa skenario dibawah ini, namun asumsi luapan bisa dihentikan sampai tahun 2009 tidak berhasil sama sekali, yang mengartikan luapan ini adalah fenomena alam.

Skenario pertama, menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan snubbing unit pada sumur Banjar Panji-1. Snubbing unit adalah suatu sistem peralatan bertenaga hidraulik yang umumnya digunakan untuk pekerjaan well-intervention & workover (melakukan suatu pekerjaan ke dalam sumur yang sudah ada). Snubbing unit ini digunakan untuk mencapai rangkaian mata bor seberat 25 ton dan panjang 400 meter yang tertinggal pada pemboran awal. Diharapkan bila mata bor tersebut ditemukan maka ia dapat didorong masuk ke dasar sumur (9297 kaki) dan kemudian sumur ditutup dengan menyuntikan semen dan lumpur berat. Akan tetapi skenario ini gagal total. Rangkaian mata bor tersebut berhasil ditemukan di kedalaman 2991 kaki tetapi snubbing unit gagal mendorongnya ke dalam dasar sumur.

Skenario kedua dilakukan dengan cara melakukan pengeboran miring (sidetracking) menghindari mata bor yang tertinggal tersebut. Pengeboran dilakukan dengan menggunakan rig milik PT Pertamina (persero). Skenario kedua ini juga gagal karena telah ditemukan terjadinya kerusakan selubung di beberapa kedalaman antara 1.060-1.500 kaki, serta terjadinya pergerakan lateral di lokasi pemboran BJP-1. Kondisi itu mempersulit pelaksanaan sidetracking. Selain itu muncul gelembung-gelembung gas bumi di lokasi pemboran yang dikhawatirkan membahayakan keselamatan pekerja, ketinggian tanggul di sekitar lokasi pemboran telah lebih dari 15 meter dari permukaan tanah sehingga tidak layak untuk ditinggikan lagi. Karena itu, Lapindo melaksanakan penutupan secara permanen sumur BJP-1.

Skenario ketiga, pada tahap ini, pemadaman lumpur dilakukan dengan terlebih dulu membuat tiga sumur baru (relief well). Tiga lokasi tersebut antara lain: Pertama, sekitar 500 meter barat daya Sumur Banjar Panji-1. Kedua, sekitar 500 meter barat barat laut sumur Banjar Panji 1. Ketiga, sekitar utara timur laut dari Sumur Banjar Panji-1. Sampai saat ini skenario ini masih dijalankan.

Ketiga skenario beranjak dari hipotesis bahwa lumpur berasal dari retakan di dinding sumur Banjar Panji-1. Padahal ada hipotesis lain, bahwa yang terjadi adalah fenomena gunung lumpur (mud volcano), seperti di Bledug Kuwu di Purwodadi, Jawa Tengah. Sampai sekarang, Bledug Kuwu terus memuntahkan lumpur cair hingga membentuk rawa.

Rudi Rubiandini, anggota Tim Pertama, mengatakan bahwa gunung lumpur hanya bisa dilawan dengan mengoperasikan empat atau lima relief well sekaligus. Semua sumur dipakai untuk mengepung retakan-retakan tempat keluarnya lumpur. Kendalanya pekerjaan ini mahal dan memakan waktu. Contohnya, sebuah rig (anjungan pengeboran) berikut ongkos operasionalnya membutuhkan Rp 95 miliar. Biaya bisa membengkak karena kontraktor dan rental alat pengeboran biasanya memasang tarif lebih mahal di wilayah berbahaya. Paling tidak kelima sumur akan membutuhkan Rp 475 miliar. Saat ini pun sulit mendapatkan rig yang  menganggur di tengah melambungnya harga minyak.

Rovicky Dwi Putrohari, seorang geolog independen, menulis bahwa di lokasi sumur Porong-1, tujuh kilometer sebelah timur Banjar Panji-1, terlihat tanda-tanda geologi yang menunjukkan luapan lumpur pada zaman dulu, demikian analisisnya. Rovicky mencatat sebuah hal yang mencemaskan: semburan lumpur di Porong baru berhenti dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun.

Dalam dokumen Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 29 Mei 2007 disebutkan temuan-temuan bahwa upaya penghentian semburan lumpur tersebut dengan teknik relief well tidak berhasil disebabkan oleh faktor-faktor nonteknis, diantaranya: peralatan yang dibutuhkan tidak disediakan. Senada dengan temuan BPK, Rudi Rubiandini juga menyatakan bahwa upaya penghentian semburan lumpur dengan teknik relief well tersebut tidak dilanjutkan dengan alasan kekurangan dana.

Antisipasi kegagalan

Jika skenario penghentian lumpur terlambat atau gagal maka tanggul yang disediakan tidak akan mampu menyimpan lumpur panas sebesar 126,000 m3 per hari. Pilihan penyaluran lumpur panas yang tersedia pada pertengahan September 2006 hanya tinggal dua.

Pilihan pertama adalah meneruskan upaya penangangan lumpur di lokasi semburan dengan membangun waduk tambahan di sebelah tanggul-tanggul yang ada sekarang. Dengan sedikit upaya untuk menggali lahan ditempat yang akan dijadikan waduk tambahan tersebut agar daya tampungnya menjadi lebih besar. Masalahnya, untuk membebaskan lahan di sekitar waduk diperlukan waktu, begitu juga untuk menyiapkan tanggul yang baru, sementara semburan lumpur secara terus menerus, dari hari ke hari, volumenya terus membesar.

Mesin pompa menyedot lumpur dan membuangnya ke Kali Porong

Mesin pompa menyedot lumpur dan membuangnya ke Kali Porong

Pilihan kedua adalah membuang langsung lumpur panas itu ke Kali Porong. Sebagai tempat penyimpanan lumpur, Kali Porong ibarat waduk yang telah tersedia, tanpa perlu digali, memiliki potensi volume penampungan lumpur panas yang cukup besar. Dengan kedalaman 10 meter di bagian tengah kali tersebut, bila separuhnya akan diisi lumpur panas Sidoardjo, maka potensi penyimpanan lumpur di Kali Porong sekitar 300,000 m3 setiap kilometernya. Dengan kata lain, kali Porong dapat membantu menyimpan lumpur sekitar 5 juta m3, atau akan memberikan tambahan waktu sampai lima bulan bila volume lumpur yang dipompakan ke Kali Porong tidak melebihi 50,000 m3 per hari. Bila yang akan dialirkan ke Kali Porong adalah keseluruhan lumpur yang menyembur sejak awal Oktober 2006, maka volume lumpur yang akan pindah ke Kali Porong mencapai 10 juta m3 pada bulan Desember 2006. Volume lumpur yang begitu besar membutuhkan frekuensi dan volume penggelontoran air dari Sungai Brantas yang tinggi, dan kegiatan pengerukan dasar sungai yang terus menerus, agar Kali Porong tidak berubah menjadi waduk lumpur. Sedangkan untuk mencegah pengembaraan koloida lumpur Sidoardjo di perairan Selat Madura, diperlukan upaya pengendapan dan stabilisasi lumpur tersebut di kawasan pantai Sidoardjo.

Para pakar yang melakukan simposium di ITS pada minggu kedua September, menyampaikan informasi bahwa kawasan pantai di Kabupaten Sidoardjo mengalami proses reklamasi pantai secara alamiah dalam beberapa dekade terakhir disebabkan oleh proses sedimentasi dan dinamika perairan Selat Madura. Setiap tahunnya, pantai Sidoardjo bertambah 40 meter. Sehingga upaya membentuk kawasan lahan basah di pantai yang terbuat dari lumpur panas Sidoardjo, merupakan hal yang selaras dengan proses alamiah reklamasi pantai yang sudah berjalan beberapa dekade terakhir.

Dengan mengumpulkan lumpur panas Sidoarjo ke tempat yang kemudian menjadi lahan basah yang akan ditanami oleh mangrove, lumpur tersebut dapat dicegah masuk ke Selat Madura sehingga tidak mengancam kehidupan nelayan tambak di kawasan pantai Sidoardjo dan nelayan penangkap ikan di Selat Madura. Pantai rawa baru yang akan menjadi lahan reklamasi tersebut dikembangkan menjadi hutan bakau yang lebat dan subur, yang bermanfaat bagi pemijahan ikan, daerah penyangga untuk pertambakan udang. Pantai baru dengan hutan bakau di atasnya dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung yang menjadi sumber inspirasi dan sarana pendidikan bagi masyarakat terhadap pentingnya pelestarian kawasan pantai..

Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur

Pada 9 September 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani surat keputusan pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yaitu Keppres Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Keppres itu disebutkan, tim dibentuk untuk menyelamatkan penduduk di sekitar lokasi bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan menyelesaikan masalah semburan lumpur dengan risiko lingkungan paling kecil. Tim dipimpin Basuki Hadi Muljono, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, dengan tim pengarah sejumlah menteri, diberi mandat selama enam bulan. Seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas tim nasional ini dibebankan pada PT Lapindo Brantas.Namun upaya Timnas yang didukung oleh Rudy Rubiandini ternyata gagal total walaupun telah menelan biaya 900 miliar rupiah.

Keputusan Pemerintah

Rapat Kabinet pada 27 September 2006 akhirnya memutuskan untuk membuang lumpur panas Sidoardjo langsung ke Kali Porong. Keputusan itu dilakukan karena terjadinya peningkatan volume semburan lumpur dari 50,000 meter kubik per hari menjadi 126,000 meter kubik per hari, untuk memberikan tambahan waktu untuk mengupayakan penghentian semburan lumpur tersebut dan sekaligus mempersiapkan alternatif penanganan yang lain, seperti pembentukan lahan basah (rawa) baru di kawasan pantai Kabupaten Sidoardjo.

Warga melempari patung Aburizal Bakrie sebagai bentuk protes atas berlarutnya penuntasan ganti rugi.

Warga melempari patung Aburizal Bakrie sebagai bentuk protes atas berlarutnya penuntasan ganti rugi.

Pembuangan lumpur yang dilakukan dengan cara mengalirkannya ke laut melalui Sungai Porong, memang bisa mengakibatkan dampak yang semakin meluas yakni sebagian besar tambak di sepanjang pesisir Sidoarjo dan daerah kabupaten lain di sekitarnya, karena lumpur yang sampai di pantai akan terbawa aliran transpor sedimen sepanjang pantai. Dampak lumpur itu bakal memperburuk kerusakan ekosistem Sungai Porong. Ketika masuk ke laut, lumpur otomatis mencemari Selat Madura dan sekitarnya. Areal tambak seluas 1.600 hektare di pesisir Sidoarjo akan terpengaruh.

Alternatif yang sudah dikaji lembaga seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dengan memisahkan air dari endapan lumpur lalu membuang air ke laut. Lumpur itu mengandung 70 persen air, sisanya bahan endapan. Kalau air bisa dibuang ke laut, tentu danau penampungan tak perlu diperlebar, dan tekanan pada tanggul bisa dikurangi. Namun sampai dengan tahun 2009 ternyata teori itu tidak bisa membuktikan adanya dampak tersebut.

Perkara pidana

Dalam kasus lumpur Lapindo ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 tersangka. Namun perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur dengan alasan bahwa dalam perkara perdatanya gugatan YLBHI dan Walhi kepada Lapindo dan pemerintah telah gagal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat para ahli.

Sebelumnya, para tersangka dijerat Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP dan UU No 23/1997 Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 42 tentang pencemaran lingkungan, dengan ancaman hukum 12 tahun penjara. “Otomatis UU pencemaran lingkungan hidup ini sudah termasuk kejahatan korporasi karena merusak lingkungan hidup,” kata Irjenpol Anton Bachrul Alam yang sejak tahun 2009 menjabat Kapolda Jawa Timur.

Kebijakan pemerintah

Pemerintah dianggap tidak serius menangani kasus luapan lumpur panas ini. Masyarakat adalah korban yang paling dirugikan, di mana mereka harus mengungsi dan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya kompensasi yang layak. Pemerintah hanya membebankan kepada Lapindo pembelian lahan bersertifikat di Desa Kedung Bendo, Renokenongo, Siring, dan jatirejo. Sementara desa-desa lainnya ditanggung APBN, juga penanganan infrastruktur yang rusak.

PT Lapindo Brantas Inc sendiri lebih sering mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama dengan korban. Banyak warga korban lumpur Lapindo yang mengadu kepada Komnas HAM, mereka sudah diminta menandatangani kuitansi lunas oleh PT Minarak Lapindo Jaya, padahal pembayarannya diangsur belum lunas hingga sekarang.

Dampak politik

Di tengah belum tuntasnya lumpur Lapindo, Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakrie mengumumkan pencalonan dirinya sebagai Calon Presiden. Hal ini memicu protes dari banyak komponen masyarakat, utamanya para korban lumpur Lapindo.

Juru bicara Sekretariat Gabungan Korban Lumpur Lapindo, Khoirul Huda sebagaimana dikutip tempo.co menuntut penyelesaian secara tuntas ganti rugi para warga korban lumpur Lapindo. Huda menjelaskan, berkas yang harus dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya berjumlah 13.200 berkas yang sudah diajukan oleh warga korban.

“Yang selesai diganti rugi dengan sistem jual-beli lahan sudah sepuluh ribu berkas, jadi tinggal 3.200 berkas yang belum,” kata dia kepada wartawan saat jumpa pers di Perumahan Kahuripan Nirwana Village, Kamis, 29 Mei 2014.

Menurut Huda, sepuluh ribu berkas yang sudah selesai itu nominalnya berkisar Rp 3 triliun lebih, sedangkan 3.200 berkas yang masih belum selesai itu nominalnya berkisar Rp 780 miliar. “Tiap berkas itu macam-macam, ada yang masih sisa Rp 1 juta sampai Rp 1 miliar,” katanya.

Capres Joko Widodo (Jokowi) menerima lumpur sebagai simbol komitennya menuntaskan ganti rugi kasus Lumpur Lapindo

Capres Joko Widodo (Jokowi) menerima lumpur sebagai simbol komitennya menuntaskan ganti rugi kasus Lumpur Lapindo

Akibat dari itu semua, ambisi Abu Rizal Bakrie untuk bertarung di arena Pilpres 2014 gagal total. Hasil Pemilu Legeslatif gagal menempatkan Partai Golkar sebagai partai pemenangnya. Partai Golkar hanya memperoleh suara 14,75% dan hanya menduduki peringkat II di bawah PDI Perjuangan yang menjadi pemenang dengan perolehan suara 18,95%.

Ambisi Bakrie semakin pupus, karena berbagai survey menyebut bahwa tingkat keterpilihan (elektabilitas)nya tetap rendah. Mungkin karena inilah, maka akhirnya ia memutuskan untuk mundur dari pencalonan dan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 ini, walau menimbulkan pertentangan di internal partainya.

Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla melihat celah ini dan masuk dalam pusaran lumpur Lapindo. Capres Joko Widodo, Kamis (29/5/2014) mendatangi para korban dan berjanji menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo.

Ribuan orang dari berbagai elemen seperti Korban Lumpur Menggugat serta Serikat Rakyat Miskin Indonesia, melakukan kontrak politik dengan Calon Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan peringatan 8 tahun luapan lumpur Lapindo di atas tanggul kolam penampungan di bekas Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur.  (tkr, dari berbagai sumber)

7 Tahun Lumpur Sidoarjo, Warga Mengarak Patung Mirip Ical

Warga peringati 7 tahun bencana lumpur di Sidoarjo

Warga peringati 7 tahun bencana lumpur di Sidoarjo

Sidoarjo (Sergap) – Sebuah patung menyerupai Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, diarak ratusan warga korban lumpur Sidoarjo di tepi hamparan kolam lumpur, Rabu (29/5/2013). Patung tersebut rencananya akan ditenggelamkan ke dasar kolam lumpur tak jauh dari lokasi demo.

Warga melakukan hal itu sebagai bentuk kekecewaan kepada pemilik perusahaan gas PT Lapindo Brantas yang menyebabkan semburan lumpur Sidoarjo sejak tujuh tahun lalu dan tak tuntas sampai saat ini. Patung berbahan kertas berukuran sekitar 5 meter itu didesain memakai jas warna kuning, memakai kacamata, dan membawa tas berisi uang.

”Patung ini agar mata dunia tahu, Aburizal Bakrie inilah yang membuat kerusakan di Sidoarjo,” kata Gugun Muhammad dari Urban Poor Konsorsium, LSM pendamping warga korban lumpur Sidoarjo.

Gugun mengaku heran, tujuh tahun sudah berjalan, Aburizal Bakrie seperti tidak terganggu dengan jeritan korban lumpur yang sampai saat ini belum terbayar beserta dampak lingkungannya. ”Dia justru akan mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan dari Partai Golkar,” ujarnya.

Selain membawa patung raksasa, aksi memperingati tujuh tahun lumpur Sidoarjo di bibir kolam Desa Mindi, Kecamatan Porong, juga diramaikan dengan munculnya boneka Jaelangkung yang berkostum kaus sejumlah partai. Hal itu, kata Gugun, sebagai bentuk sindiran bahwa selama ini banyak Parpol yang menjadikan korban lumpur sebagai komoditas politik.

Tragedi lumpur Sidoarjo terjadi 29 Mei, tujuh tahun lalu. Lumpur dari dalam perut bumi menggenangi belasan desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Ribuan keluarga mengungsi dan terpaksa meninggalkan komunitas sosial yang terbangun sejak puluhan tahun. (win)

BMKG Prediksi Musim Kemarau Sampai Desember

kesulitan air bersih di musim kemarau

Sidoarjo, Sergap – Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Juanda memprediksikan musim kemarau di sejumlah wilayah di Jawa Timur akan berlangsung hingga bulan Desember. Kepala BMKG Juanda, Blucher Doloksaribu, Rabu (05/09/2012), mengatakan, saat ini memang sedang menjadi puncak musim kemarau yang terjadi di Indonesia.

“Secara umum, musim kemarau yang terjadi saat ini sudah sesuai dengan siklus tahunan yang terjadi di Indonesia dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.
Namun demikian, dirinya mengakui jika musim kemarau tahun ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya menyusul curah hujan yang sangat rendah di beberapa wilayah di Jawa Timur.

“Rendahnya curah hujan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya tingkat kelembaban yang rendah yakni sekitar 60 persen dan prosentase tersebut sangat tidak mungkin untuk menjadi hujan,” katanya.

Ia mengatakan, beberapa wilayah di Jawa Timur yang mengalami kemarau berkepanjangan di antaranya adalah sebagian wilayah di kepulan Madura seperti Pamekasan dan Sumenep.
“Namun, ada juga beberapa wilayah lain seperti di kawasan Malang Selatan yang diprediksikan akan mengalami hujan terlebih dahulu karena memiliki kelembaban yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain,” katanya.

Ia mengatakan, secara umum musim di wilayah Jawa Timur sudah sesuai dengan siklus yang ada meskipun pada tahun ini diwarnai dengan minimnya curah hujan di beberapa wilayah di Jawa Timur.
Dari data yang dimiliki oleh BMKG, suhu rata rata yang ada di Jawa Timur berkisar antara 23 sampai denga 33 derajat tergantung dari wilayah masing-masing. (antara)

Buruh PT Sinar Abadi Tuntut THR Sesuai Aturan Menteri

Buruh PT Sinar Abadi saat berunjuk rasa

Sidoarjo, Sergap – Mengaku tidak diberi Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh jelang lebaran tahun ini, sebanyak 300 buruh  PT Sinar Abadi, perusahaan kaleng yang berada di Desa Janti Kecamatan Waru, mendatangi gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (15/8). Mereka mengadukan nasibnya setelah merasa menejemen perusahaan tidak jujur terkait THR yang tak sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Mereka hanya mendapat sebagian dari THR yang seharusnya diterima, yaitu Rp 912 ribu. Padahal, sesuai ketentuan yang diketahui dan dipahami mereka, THR itu minimal satu kali gaji.

Sebelumnya mereka bergerak ke kantor Disnaker Sidoarjo, untuk melaporkan perusahaannya yang tidak memberikan THR secara penuh.  Setelah mengadu ke Disnaker, ratusan buruh ini menuju halaman kantor DPRD Sidoarjo. Selain bertujuan mengadu, mereka juga ingin mendapatkan solusi soal besaran hak THR yang seharusnya diterima sebelum lebaran tiba.

“Kewajiban pembayaran THR perusahaan yang biasanya diberikan dengan perhitungan masa kerja, ternyata sekarang diberikan rata, yaitu  hanya 1 kali gaji. Ini yang kita ingin tuntut alasannya,” terang Bambang Supriyadi perwakilan SPSI PT Sinar Abadi, saat ditemui di gedung dewan.

Menurut para buruh, alasan manajemen perusahaan yang hanya bisa memberikan THR sebesar 1 kali gaji bahkan kurang karena hanya dibayar Rp Rp 912 ribu ini  adalah kondisi keuangan perusahaan yang terus menurun. Padahal faktanya, hampir tiap hari karyawan perusahaan diminta untuk lembur.

“Bahkan selain lembur, perusahaan juga terus menerima pekerja outsourcing sebagai tenaga produksi,” terang  salah satu buruh yang enggan namanya disebutkan.

Pengumuman pembayaran THR pun dilakukan dengan dalam waktu yang mendadak dan ditransfer melalui rekening  dan pengambilannya lewat ATM. Sehingga karyawan tidak bisa melakukan protes jauh-jauh hari, karena baru tahu jumlah uang THR setelah mengambilnya dari ATM.

Masih menurut para buruh, tahun sebelumnya penyerahan THR dan juga gaji diberikan secara tunai, berikut slip gaji yang mencantumkan rincian gaji/THRnya. Sehingga buruh bisa langsung melapor jika ada kesalahan gaji/THR yang mereka terima. Namun semenjak pergantian manajemen, segala sesuatunya diberikan secara transfer. Hal ini membuat dari para buruh tidak langsung mengetahui perhitungan gaji/THR mereka.

Drs. Ec. Hadi Subiyanto, anggota Komisi D dari Fraksi Partai Golkar menyatakan akan segera memproses masalah ini agar tidak berlarut-larut. Hadi juga menjelaskan bahwa pelanggaran terkait kesejahteraan buruh merupakan tindakan yang bisa dikenai sanksi pidana. “Peraturannya sudah jelas, ini merupakan tindakan dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar dan kami sesegera mungkin memanggil mereka (PT Sinar Abadi, red) untuk memberikan penjelasan,” tambahnya.

Sedangkan H. Usman, M.Kes, anggota Komisi D dari Fraksi PKB Usman juga meminta karyawan-karyawan tersebut membuat rincian masa kerja dan jumlah gaji yang mereka terima, sehingga mempermudah proses perhitungan THR yang mereka terima. “Untuk mediasinya segera diselesaikan dan para buruh bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Sudah sepantasnya para wakil rakyat ini secara tegas membela para buruh ini. Kita tunggu kinerja mereka. (win)