Warga Eks Lokalisasi Semampir, Demo Tolak Penggusuran Ilegal

demo-semampir

Warga RW 5 Kelurahan Semampir saat demo dan berdialog dengan Sekkota Kediri

Kediri (Sergap) – Sekitar 200 warga dari RW 5 Kelurahan Semampir, Kota Kediri berunjuk rasa mendatangi Balai Kota Kediri, menolak rencana penggusuran eks Lokalisasi Semampir, pada 10 Desember 2016 mendatang.

Dalam orasinya, massa warga Kelurahan Semampir itu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri membatalkan rencana penggusuran ratusan rumah mereka yang berada di lahan seluas 3,5 hektar. Kawasan permukiman di bawah Jembatan Semampir itu dihuni ratusan kepala keluarga (KK) selama lebih dari 20 tahun.

Warga menolak dilakukan penggususan, karena sebagian dari mereka telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) dari tanah yang dulunya merupakan bekas pemakaman Tionghwa itu. Warga mencurigai proses penerbitan seritifikat hak pengguna (SHP) atas nama Pemkot Kediri adalah penuh rekayasa dan warga sudah menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya.

Dengan telah bergulirnya gugatan warga ke PTUN, sebagaimana lazimnya sebuah proses hukum, maka seharusnya obyek gugatan wajib diposisikan de facto (kondisi saat diajukannya gugatan).

Tomi Wibowo, salah satu koordinator demo mengatakan, jika Pemkot tetap melakukan penggusuran maka Pemkot Kediri tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN. “Jika tetap menggusur artinya Pemkot Kediri telah melakukan perbuatan illegal,” kata Tomi kepada Tabloid Sergap.

Saat menemui perwakilan warga, Sekretaris Kota (Sekkota) Kediri Budwi Sunu mengatakan, menerima aspirasi dari warga, dan akan mengkaji secara lebih seksama. Pemkot juga menyatakan siap dengan tuntutan warga yang telah memperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya. Peradilan tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan agenda sidang mendengar keterangan Pemkot Kediri sebagai tergugat.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Kediri berencana akan menjadikan kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH). (sur/tkr)

 

Iklan

Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra

demo ss3

LSM, aktifis perempuan dan professional saat berdemo di depan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Kelompok masyarakat Kediri yang terdiri dari LSM, aktifis perempuan dan professional, Senin siang (14/03/2016), melakukan unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Mereka meminta agar sidang kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa Sony Sandra (62th), dilakukan dengan serius dan memperhatikan aspirasi warga Kediri.

Sony Sandra adalah kontraktor kaya raya dan sudah puluhan tahun merupakan rekanan dalam pengerjaan proyek-proyek milik Pemerintah Kabupaten Kediri maupun Pemerintah Kota Kediri. Para pengunjuk rasa mengungkapkan kekhawatirannya, kasus dugaan pencabulan dengan jumlah korban puluhan anak di bawah umur ini akan berujung pada hukuman ringan.

“Dengan kekuatan uang dan pertemanan terdakwa Sony Sandra bisa jadi akan mendapatkan hukuman paling ringan. Karena itu kami minta Jaksa dan Hakim tidak terpengaruh oleh apapun dalam persidangan. Jangan mau disuap….jangan terpengaruh oleh uang haram,” kata Khoirul Anam, Ketua LSM Komite Rakyat Untuk Reformasi dan Demokrasi saat orasi.

Dikatakan juga oleh Khoirul Anam, bahwa Sony Sandra sebagai tahanan juga diberlakukan secara istimewa. Pengusaha aspal ini tidak harus naik bus tahanan, dia selalu datang ke pengadilan mengendarai Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan.

“Mengapa Sony Sandra diperlakukan istimewa? Kami sebagai warga Kediri tentu saja curiga,” kata Tomy Aribowo Ketua Ikatan Pemuda Kediri, membenarkan apa yang dikatakan sejawatnya.

Terhadap kecurigaan ini, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong menjelaskan bahwa memang benar bahwa status Sony Sandra adalah tahanan PN Kabupaten Kediri, namun urusan mengantar tahanan ditangani oleh Kejaksaan Ngasem Kabupaten Kediri.

“Terdakwa memang tahanan pengadilan, tapi penjemputan tahanan dilakukan oleh kejaksaan,” kata Erwin Djong di depan para pengunjuk rasa.

demo ss2

Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong (foto kiri) dan Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi saat dialog dengan para pengunjuk rasa

Selain itu, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri ini juga berjanji untuk meneruskan aspirasi pengunjuk rasa kepada Ketua PN Kabupaten Kediri yang sedang tidak berada di tempat.

Selanjutnya di tengah panasnya sinar matahari, para pengunjuk rasa meneruskan aksinya ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri yang berjarak ± 1Km dari pengadilan.

Sebagaimana di pengadilan, pengunjuk rasa hanya bisa beraksi di luar halaman. Setelah berulang kali meminta, akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi keluar menemui pengunjuk rasa.

Tentang penggunaan Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan yang digunakan untuk mengantar jemput Sony Sandra, Kajari tidak menjelaskan secara gamblang. Kajari hanya berjanji bahwa pada persidangan selanjutnya Sony Sandra akan diangkut menggunakan mobil tahanan jenis bus bersama-sama para tahanan lainnya.

“Saya memastikan terdakwa akan diangkut menggunakan Mobil Tahanan seperti tahanan lainnya,” kata Kajari disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa.

Selanjutnya Kajari yang lahir di Solo pada tanggal 3 Maret 1966 ini menjamin bahwa Jaksa Penuntut Umum akan bekerja secara professional untuk membuktikan di pengadilan bahwa terdakwa memanglah bersalah.

Namun tentunya, kebenaran pernyataan mantan Kajari Sijunjung, Sumatera Barat ini dapat dilihat dari apakah masih ada perlakukan istimewa terhadap Sony Sandra. Benarkah hari Senin pekan depan pengusaha kaya raya ini diangkut bersama-sama tahanan lainnya? Kita lihat saja pekan depan.

Sebagaimana diketahui, Sony Sandra didakwa melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-

Sementara itu, Habib, SH seorang Notaris juga aktifis yang bertindak sebagai koordinator lapangan unjuk rasa mengatakan, demo ini adalah sebuah gerakan moral demi penegakkan hukum untuk mencapai keadilan.

“Ini adalah gerakan moral agar hukum dapat ditegakkan, agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat,” kata Habib kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

 

 

Dewan Akan Panggil KPU dan Panwas Kabupaten Kediri

dialog Komisi A oke

Suasana tertib dalam dialog Komisi A DPRD Kabupaten Kediri dengan Perwakilan Aloka, Selasa 16 Februari 2016

Kediri (Sergap) – Menepati janjinya kepada Aliansi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (Aloka), maka Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, bertemu dan berdialog dengan perwakilan Aloka, Selasa (16/02/2016) siang di ruang Komisi A, komisi yang membidangi hukum di DPRD Kabupaten Kediri.

Walaupun hanya 2 orang saja Komisi A yang “berani” menemui, namun sikap Komisi A yang diwakili oleh Ketuanya Edy Suprapto dari Partai Gerindra dan Kuswanto dari Partai Golkar secara tegas mengatakan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslih) Kabupaten Kediri.

“Berdasarkan laporan dari teman-teman, Komisi A akan memanggil KPU dan Panwaslih untuk rapat dengar pendapat. Jadwalnya secepatnya akan kami konsultasikan dengan unsur pimpinan,” kata Edy Suprapto disambut tepuk tangan semua yang hadir.

Edy Suprapto mengaku belum tahu segala permasalahan yang timbul dalam persiapan maupun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri 2015. “Beri kita laporan dan masukkan, maka akan kita bahas sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya menjelaskan.

Ketua Komisi A ini juga sangat berharap, masukan dan laporan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis sehingga Komis A dapat menindaklanjutinya. “Kita juga dengar adanya penyimpangan pengadaan Alat Peraga Kampanye, namun tidak ada laporan tertulis yang masuk dari masyarakat,” kata Edy lebih lanjut.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Komisi A yang sehari sebelumnya, bertemu secara tidak resmi dengan perwakilan Aloka yang saat itu gagal bertemu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri. (baca : Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat).

Agustianto, salah satu perwakilan berharap Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, akan proaktif dalam menanggapi laporan masyarakat. “Melakukan pengawasan adalah tugas DPRD, bukan tugas kami. Setelah kami laporkan, kami berharap segera ditindak lanjuti, karena ini adalah kepentingan masyarakat banyak,” kata Agus menegaskan.

Mantan Koordinator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Kecamatan Plosoklaten ini, berharap DPRD bisa memberi teladan untuk bekerja dengan tertib, sesuai aturan yang berlaku. “Tugas DPRD adalah tertib dalam bekerja, salah satunya menampung aspirasi rakyat dan melakukan pengawasan. Jika mereka tidak tertib, jangan salahkan jika kami juga tidak tertib,”kata Agus menambahkan.

Masih dalam dialog dengan Komisi A, Khoirul Anam Ketua LSM Komite Rakyat Untuk Demokrasi dan Reformasi mengancam akan melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) para anggota dewan yang tak beretika karena menyepelekan aspirasi rakyat.

“Mereka itu wakil rakyat dan digaji dengan uang rakyat. Maka ketika mereka menganggap enteng aspirasi rakyat, akan kami laporkan ke BKD,” kata Anam yang dikenal bergaya bicara ceplas-celos ini.

Menutup pertemuan, Ketua Komisi A membacakan kesimpulan yang pada pokoknya berjanji akan memperjuangan aspirasi LSM dan Ormas yang tergabung dalam Aloka ini. “Komisi A akan memperjuangkan aspirasi teman-teman. Silahkan dipantau prosesnya, bisa melalui saya sebagai Ketua Komisi A,” kata Edy Suprapto sebelum menutup pertemuan. (Tkr)

Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat

DPRD Kab Kediri Disegel

Spanduk penyegelan dibentangkan di depan kantor DPRD Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Setelah dijanjikan akan ditemui oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, maka perwakilan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas) Kediri, Senin (15/02/2016) datang kembali ke gedung DPRD menagih janji itu.

Namun para Wakil Rakyat itu, tampaknya ingkar janji. Mereka enggan menemui pengunjuk rasa. Bahkan beberapa orang dari mereka justru pergi ketika pengunjuk rasa datang.

Hingga siang dan ketika hujan turun dengan derasnya, tak satupun wakil rakyat bersedia menemui. Dikabarkan sebagian anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja di Palembang dan ke Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. “Mereka menghindari kami, kata Ander Sumiwi Prihatin, salah satu pengunjuk rasa.

Jengkel dengan itu semua, kemudian pengunjuk rasa memajang Celana Dalam, BH dan Boneka. Celana Dalam yang dipajang juga diberi tinta merah di bagian tengah melambangkan pemiliknya sedang datang bulan.

Sedangkan di bawahnya, digelar spanduk bertuliskan, “Rakyat Kediri Segel Kantor DPRD, Tolak Pelantikan Bupati Bermasalah”.

Gabungan 17 LSM dan Ormas yang menamakan dirinya Aliasi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (ALOKA) tersebut, mendesak Dewan menolak pelantikan Haryanti dan Masykuri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2016 – 2021. (baca : Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih)

ALOKA menuntut DPRD menolak pelantikan Hariyanti – Drs. H. Masykuri Ikhsan, MM, karena masih tersangkut persoalan hukum. Di mana Haryanti dituding melakukan pemalsuan ijazah dan identitas saat mendaftar ke KPU Kabupaten Kediri. Kasus itu digugat ke pengadilan dan dilaporkan ke Polres Kediri.

sekwan2foto-oke

Sekwan Moh. Solikin (membelakangi kamera), ketika ruangannya dipenuhi pengunjuk rasa

Karena tak dapat menemukan seorangpun Wakil Rakyat, pengunjuk rasa mendatangi Sekretaris Dewan (Sekwan), Moh. Solikin di ruangannya. Mereka minta Sekwan menjelaskan ke mana sebenarnya unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri berada.

“Kami datang karena pada hari Kamis yang lalu, dijanjikan akan dipertemukan dengan unsur pimpinan. Tolong ditelpon Ketua DPRD, kami yang sudah terlanjur datang ini harus bagaimana,” kata Agustianto, salah seorang pengunjuk rasa.

Dijelaskan oleh Moh. Solikin, bahwa Ketua DPRD sedang studi banding ke Palembang bersama Komisi C. Namun Solikin tak bersedia menelpon Ketua DPRD, dengan dalih tak bisa dihubungi.

Yang dapat dikontak adalah Iskak, S.Ag dari Partai Amanat Nasional. Kemudian Sekwan mendapatkan arahan agar para pengunjuk rasa ditemui oleh Komisi A.

Kedatangan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri sudah menjelang sore, setelah turun hujan deras. Pengunjuk rasa yang masih bertahan akhirnya ditemui oleh Komisi A dan dijanjikan akan ditertemukan dengan unsur pimpinan, Selasa pagi, tanggal 16 Februari 2016.

Akankah unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri “berani” menemui pengunjuk rasa yang tergabung dalam ALOKA? Kita ikuti peristiwa selanjutnya. (Tkr)

Nenek Asyani Tantang Hakim Sumpah Pocong

Nenek Asyani di depan Majelis Hakim PN Situbondo, Jawa Timur

Nenek Asyani di depan Majelis Hakim PN Situbondo, Jawa Timur

Situbondo (Sergap) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, akhirnya menjatuhkan vonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan kepada nenek Asyani, warga Dusun Krastal, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis (23/4/2015).

Majelis Hakim yang diketuai Kadek Dedy Arcana, SH ini juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider satu tahun penjara. Namun, karena pertimbangan usia dan kesehatan nenek Asyani, subsider kurungan tersebut tidak perlu dijalani oleh yang bersangkutan.

Selama pembacaan vonis, Asyani hanya diam dan tertunduk di kursi terdakwa. Begitu mendengar divonis bersalah, Asyani langsung berdiri dan menyatakan tidak terima atas putusan hakim tersebut.

Guleh tak salah, Pak, sompa pocong mara. (Saya tidak bersalah, Pak, ayo sumpah pocong),” ucap nenek Asyani. Bahkan ajakan untuk melakukan sumpah pocong itu diucapkan nenek Asyani berkali-kali. “Majuh sompa pocong, Pak. Jek duli ngalle (Ayo sumpah pocong, Pak. Jangan pergi dulu),” pinta Asyani kepada majelis hakim.

Sementara itu, penasihat hukum Asyani, Supriyono, SH mengaku tidak terima dengan putusan hakim tersebut. Untuk itu, dia menyatakan akan menempuh banding atas putusan bersalah terhadap Asyani. “Saya menduga, majelis hakim lebih mementingkan solidaritas korps daripada keadilan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, kami menyatakan banding atas putusan tersebut,” tegas dia.

Sebagaimana diberitakan, Asyani duduk di kursi pesakitan setelah dituduh mencuri kayu di lahan milik Perum Perhutani setempat. Dia sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Situbondo selama lebih kurang tiga bulan. Asyani baru keluar dari Lapas setelah Bupati Situbondo Dadang Wigarto, menyatakan dirinya menjadi penjamin.

Kasus kriminalisasi terhadap warga negara yang miskin dan renta ini, mendapat sorotan luas dari masyarakat, karena menjadi bukti nyata betapa hukum itu masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. (fauzi)

Wakil Ketua Pengadilan Kota Kediri Dilaporkan ke Polda

Purnomo Amin Tjahja, SH  dan Bambang Sugeng Irianto

Purnomo Amin Tjahja, SH dan Bambang Sugeng Irianto

Kediri (Sergap) – Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Jawa Timur, Purnomo Amin Tjahjo, SH, dilaporkan oleh Bambang Sugeng Irianto, Direktur Lembaga Prokonsuma ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), karena dituduh dengan sengaja meminta bantuan Angkatan Bersenjata (TNI), untuk melawan hukum pelaksanaan ketentuan UU/Putusan atau Surat Perintah Pengadilan.

Laporan ke Polda Jatim itu tertuang dalam Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/1140/IX/2014/UM/SPKT, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1140/IX/UM/SPKT Polda Jatim, Senin 29 September 2014, yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim yang ditandatangani Kompol Santoso Albasor, SH.

Dalam Tanda Bukti Lapor itu, juga ikut dilaporkan Suharno, SH, MH, Panitera Muda Perdata dan Suwanto, SH, Juru Sita Pengganti yang bertugas di PN Kota Kediri.

“Melibatkan TNI dalam sebuah eksekusi adalah sebuah pelanggaran yang jelas diatur dalam KUHP Bab XVIII, pasal 414, ayat (1) yang tertulis Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut udang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, kata Bambang di kantornya, Rabu (15/04/2015).

Terlibatnya TNI tersebut, terjadi pada saat Pelaksanaan Eksekusi, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN Kota Kediri, Nomor : 05/Pdt.Eks/2012/Pdt.G/2006/PN.Kdr, tanggal 26 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Kota Kediri, Purnomo Amin Tjahjo, SH.

Sedangkan eksekusi tersebut merupakan akibat dari sengketa utang-piutang yang terjadi antara Chandra Gunawan, yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 16 Kota Kediri, dengan Yani Hermawan yang beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 177 Kota Kediri.

Obyek eksekusi adalah sebuah rumah toko di jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Jamsaren tercatat sebagai milik Candra Gunawan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 631 seluas 419m2 dan sebidang tanah di Kelurahan Pesantren, milik Erna Fransisca, SHM Nomor : 785 seluas 2.000m2.

Obyek Sengketa, Ruko di Jalan HOS Cokroaminoto Kota Kediri, lahan di  sebidang tanah di Kelurahan Pesantren

Obyek Sengketa, Ruko di Jalan HOS Cokroaminoto dan lahan di Kelurahan Pesantren Kota Kediri

Ketika dikonfirmasi usai memimpin sebuah sidang perdata, Rabu (15/04/2015), Wakil Ketua PN Kota Kediri, Purnomo Amin Tjahja, SH mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengundang TNI dalam eksekusi itu. “Saya tidak pernah mengundang TNI dalam eksekusi itu. Kalaupun ada personil TNI, itu bukan atas undangan saya”, kata Hakim kelahiran Pamekasan, 31 Juli 1962 ini menjelaskan.

Hakim Amin juga menjelaskan, bahwa dirinya sama sekali belum mendapat panggilan dari kepolisian, dalam hal ini penyidik Polda Jatim.

Dalam Surat Penetapan Hakim Amin, selaku Wakil Ketua PN Kota Kediri, pada alinea terakhir tertulis “Bila diperlukan dapat meminta bantuan alat keamanan negara baik POLRI maupun TNI”. Jika tidak pernah mengundang dan ada kehadiran TNI, lantas siapakah yang menghadirkannya? Tunggu hasil investigasi Tabloid Sergap selanjutnya………

Sementara itu Bambang Sugeng Irianto menambahkan, bahwa pihaknya juga akan melaporkan perihal ini ke Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung. “Dalam waktu yang tak terlalu lama, Wakil Ketua akan saya akan adukan juga ke KY, Bawas MA dan Ketua MA”, kata Bambang menegaskan. (tkr)

Kasus Video Mesum Pelajar Grobogan, Sarat Pelanggaran Hukum

Video mesum diduga dilakukan dengan cara memaksa pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Video mesum diduga dilakukan dengan cara memaksa pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Grobogan (Sergap) – Sebuah video mesum pasangan remaja yang salah salah satunya, masih mengenakan seragam sekolah berlogo Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Purwodadi, sempat menggemparkan warga Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kepada wartawan, Rabu (01/04/2015), Kapolres Grobogan, AKBP Indra Darmawan, menjelaskan, sesuai investigasi yang diakukan oleh pihaknya, kasus ini sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. Namun, video mesum itu baru merebak dan mulai heboh di kalangan masyarakat sejak akhir Maret 2015.

Kapolres menambahkan bahwa video berdurasi 10 menit tersebut, berlokasi di  obyek wisata Gua Macan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan. Dalam video tampak warga diduga menangkap basah pasangan remaja itu dan kemudian dipaksa untuk mengulangi perbuatannya di depan banyak orang dan direkam dengan ponsel.

Kapolres juga memastikan bahwa pihaknya sudah mengetahui ciri-ciri warga yang diduga terlibat pemaksaan adegan mesum tersebut. “Jika para warga terbukti memaksa kedua pelajar berbuat mesum, merekam dan menyebarluaskannya, maka mereka terancam pasal 27 dan 28, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), ancaman hukuman maksimum 6 tahun penjara”, kata Kapolres.

Pasal 27 dalam UU ITE itu terdiri dari 4 ayat, yaitu,

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam ketentuan pidananya tertulis bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan memaksa orang melakukan hubungan seksual, juga melanggar pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tertulis “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Merekam dan menyebarluaskan video mesum itu, juga berpotensi melanggar pasal 4, UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 dalam undang-undang ini terdiri dari dua ayat, yaitu :

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;  b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Ketentuan pidananya tercantum pada pasal 29, yaitu : Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Jika para remaja tersebut, ternyata belum berusia 18 tahun, maka berlaku pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya juga tak kalah berat.

Sementara itu Humas MAN 1 Purwodadi, Bashori, membenarkan jika logo yang menempel di seragam sekolah siswi tersebut merupakan logo MAN 1 Purwodadi. Namun pihaknya tak bisa berspekulasi apakah siswi tersebut merupakan pelajar MAN 1 Purwodadi. “Pihak sekolah, masih berupaya menelusuri siapa siswi tersebut. Jika benar yang melakukan pelajar kami akan dipecat,” tegasnya.

Semestinya, kedua remaja yang sedang tersesat tersebut dibina untuk tidak mengulangi perbuatan yang merugikan masa depannya itu. Bukan malah dengan ramai-ramai dipaksa untuk mengulangi lagi perbuatannya, direkam dan disebarluaskan. (ans/tkr)

Dianggap Sewenang-Wenang, Bupati Kediri Digugat

Bupati Kediri digugat ke PTUN Surabaya, dengan nomor perkara : 56/6/2015/PTUN.Sby

Bupati Kediri digugat ke PTUN Surabaya, dengan nomor perkara : 56/6/2015/PTUN.Sby

Kediri (Sergap) – Drs. Rahmad Mahmudi, MSi adalah seorang PNS yang berdinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Jawa Timur. Sebagai seorang PNS yang bertugas di daerah, ia memang tampil beda. Aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan, akrab dengan berbagai kalangan aktivis dan personil ormas dan lembaga swadaya masyarakat.

Sebenarnya untuk tingkat nasional, PNS dengan “perilaku” seperti Rahmad Mahmudi, adalah hal biasa. Contohnya, Dr. Imam Budidarmawan Prasodjo, MA yang lebih dikenal dengan nama Imam Prasodjo, berambut putih dan berkacamata tebal.

Melalui media massa Imam Prasodjo yang Doktor Ilmu Politik ini, dikenal sangat kritis dalam mengemukakan pendapatnya, walaupun dirinya adalah PNS yang berdinas sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Lain Jakarta lain pula di Kediri, Rahmad Mahmudi mendapat sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, melalui SK Bupati Kediri Nomor : 188.45/64/418.32/2015, tertanggal 1 Pebruari 2015.

Sehingga Rahmad Mahmudi harus melepas jabatannya sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, dan ditempatkan dalam jabatan barunya sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kantor Camat Plemahan Kabupaten Kediri. “Saya diturunkan eselon saya dari Eselon III-b menjadi Eselon IV-a”, kata Rahmad kepada wartawan di rumahnya, hari Minggu (22/03/2015).

Rahmad Mahmudi yang Ketua LSM Menuju Kediri Lebih Baik (MKLB) ini, merasa bahwa sanksi yang diterimanya ini adalah kesewenang-wenangan terhadap kariernya sebagai PNS, sehingga iapun kemudian menggugat Bupati Kediri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, pada tanggal 5 Maret 2015, terdaftar dengan nomor : 56/6/2015/PTUN.Sby.

Dalam surat gugatannya, penggugat (Rahmad Mahmudi) menyatakan bahwa SK Bupati Kediri, Nomor : 188.45/64/418.32/2015, tertanggal 1 Pebruari 2015 tentang Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal, karena tidak memenuhi persyaratan secara formil dan materiil.

Cacat formil menurut penggugat antara lain, tidak pernah dipanggil secara tertulis, pemeriksaan tidak sesuai prosedur yang berlaku; tim pemeriksa tidak sah, karena dari 5 orang, hanya 2 orang yang pangkatnya lebih tinggi dari penggugat; penjatuhan hukuman disiplin tidak berdasar pada laporan atasan langsung penggugat; hari, tanggal dan tempat tergugat melakukan tindakan yang dianggap melanggar aturan tidak jelas; serta pengangkatan penggugat dalam Jabatan Eselon IV-a bertentangan dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 , karena jenjang pangkat tertinggi untuk Jabatan Eselon IV-a, adalah pangkat III/d, sementara pangkat penggugat saat ini adalah IV/b.

Rahmad Mahmudi, "Saya akan menempuh semua tahapan upaya hukum yang tersedia"

Rahmad Mahmudi, “Saya akan menempuh semua tahapan upaya hukum yang tersedia”

Sedangkan cacat materiil menurut penggugat adalah, yang pertama penggugat tidak merasa melakukan perbuatan melanggar kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, karena tidak disebut jenis perbuatannya, kapan dilakukan dan di mana dilakukan. Yang kedua, penggugat dituduh telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban menjunjung tinggi kehormatan, pemerintah dan martabat PNS yang dinilai dapat menimbulkan dampak negatif kepada pemerintah dan/atau negara, tanpa ada satupun alat bukti yang mendukung tuduhan itu.

Selain itu, penggugat juga berpendapat, bahwa Bupati Kediri telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena telah melanggar asas profesionalitas dan proposionalitas, sebagaimana ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Asas profesionalitas yang dilanggar dalam pemberian hukuman disiplin terhadap penggugat adalah tdak tertibnya prosedur dan format naskah dinas/administrasi yang ditentukan; kurang teliti dalam mempelajari data dan fakta; penetapan pasal pelanggaran yang tidak relevan; kesimpulan dan keputusan tidak berdasar data dan fakta. Penggugat juga menuduh bahwa ada cacat proposionalitas yang dilanggar, karena penetapan sanksi tidak seimbang dengan perbuatan melanggar yang dituduhkan.

Menganggap bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan terhadap dirinya, maka penggugat meminta agar PTUN Surabaya, menghukum tergugat dengan membatalkan 2 SK Bupati Kediri tersebut di atas.

Penggugat juga minta kepada PTUN Surabaya untuk menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 720.000,- per bulan dan inmateriil karena timbulnya rasa tidak nyaman dan pencemaran nama baik, sebesar Rp. 1.000,-

Penggugat juga menuntut pemulihan nama baik dengan cara mengumumkan Keputusan PTUN Surabaya, melalui media massa cetak dan elektronik terkemuka di Kediri. Serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- per hari, jika ternyata tergugat terlambat melaksanakan putusan PTUN, 3 hari setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Saya merasa diperlakukan dengan cara yang sewenang-wenang, maka kewajiban saya adalah melawannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan saya akan menempuh semua tahapan upaya hukum yang tersedia,” tegas Rahmad Mahmudi kepada Tabloid Sergap di rumahnya, Minggu siang (22/03/2015).

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kediri, M. Haris Setiawan, saat dikonfirmasi hari Senin (23/03/2015), tidak ada di ruang kerjanya, karena acara di luar. Saat ditelpon tak diangkat dan SMSpun juga tak dibalas. (tkr)

Unggah Foto Teman Sekerja di WhatsApp, Dokter Dilaporkan ke Polisi

Dokter Antarestawati Acip Tjokro (facebbok)

Dokter Antarestawati Acip Tjokro (facebook)

Malang (Sergap) – Dokter Antarestawati Acip Tjokro (31) yang berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah dilaporkan ke polisi karena mengunggah di grup aplikasi pesan instan WhatsApp di internal RSUD Kanjuruhan, foto seorang wanita bertuliskan “Buka Lapak… Rp 150 ewu/jam”.

Dokter Antarestawati dilaporkan ke Polres Malang oleh si pemilik foto tersebut, Khoiriatul Masruroh (28) seorang warga Dusun Krantil, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. KM sehari-hari sebagai bekerja menjadi karyawan di RSUD Kanjuruhan, satu tempat kerja dengan Dokter

Khoiriatul menuding Antarestawati mengunggah foto selfie dirinyal tanpa izin di grup WhatsApp. Grup tersebut beranggotakan beberapa para karyawan RSUD Kanjuruhan.

Khoiriatul semula tidak mengetahui foto dirinya dipasang Antarestawati di grup WhatsApp. Dia baru ngeh setelah seorang temannya memberi tahu. Antarestawati memposting foto Khoiriatul yang mengenakan replika jersey klub sepak bola Paris Saint Germain dan diberi tulisan, “Buka Lapak… 150 ewu/jam”.

Kasatreskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat, Senin (16/03/215), membenarkan kejadian yang menggunakan media sosial WhatsApp tersebut.

Postingan foto Khoiriatul tersebut mendapat komentar bernada miring oleh sesama anggota grup. “Barang bukti yang kami terima berupa lembaran cetakan percakapan di grup media sosial itu dan foto pelapor yang diunggah pihak terlapor. Pelapor mengaku merasa terhina, sedih, dan malu,” kata Wahyu menjelaskan.

“Korban menilai hal itu adalah pelecehan. Saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan pada korban dan beberapa saksi. Besok kami akan panggil lagi korban dan pelakunya untuk diperiksa,” tambah Wahyu.

Menurut Wahyu, perbuatan Dokter Antarestawati Acip Tjokro tersebut mengarah pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45 ayat 1, dengan ancaman lima tahun penjara. “Tetapi, kami masih terus dalami dan akan meminta keterangan saksi ahli,” tambahnya lagi.

Direktur RSUD Kanjuruhan, dokter Harry Hartanto tidak bersedia memberikan keterangan. “Maaf, saya belum tahu kasusnya seperti apa,” kilahnya. Sementara itu Kabag Humas RSUD Kanjuruhan Eti Nurhayati, pelapor dan terlapor sedang tidak masuk kerja. “Tidak ada di sini. Tidak ada jadwal, dan pihak RSUD masih akan mendalami dan memanggil kedua belah pihak, mengapa sampai dilaporkan ke polisi dan apa motif foto itu di-upload di media sosial,” katanya.

Hingga kini, pelapor masih belum bersedia ditemui wartawan, ketika dihubungi via telepon juga tidak dijawab dan tidak ada respons. (en)

Sengketa Gunung Kelud Diserahkan ke Mendagri

Foto puncak G Kelud usai letusan Kamis, 13 Februari 2014

Foto puncak G Kelud usai letusan Kamis, 13 Februari 2014

Surabaya (Sergap) – Akhirnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyerahkan sengketa Gunung Kelud ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), setelah dilaksanakannya rapat fasilitasi penyelesaian batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. “Sesuai kesepakatan, permasalahan ini diselesaikan di tangan Menteri Dalam Negeri,” ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto di Surabaya, Selasa (10/03/2015).

Dijelaskan lebih lanjut oleh, Surprianto, ada empat poin kesepakatan yang disetujui dan ditandatangani masing-masing Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dari Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

Pertama, sepakat menyelesaikan perselisihan kepada Mendagri sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman PBD.

Kedua, selama proses penyelesaian berlangsung di Kemendagri masing-masing pihak dilarang membuat pernyataan/statemen seakan-akan Kawah/Gunung Kelud adalah milik salah satu pihak (Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar).

“Ketiga ini sangat penting, yakni setelah ada keputusan Mendagri, kedua pihak sepakat menaati dan tidak mempermasalahkan keputusan Mendagri. Jika ini nanti diaati saya kira polemik tidak akan muncul lagi,” kata Suprianto.

Berikutnya, Gubernur juga melaporkan kepada Mendagri, bahwa Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 dijadikan objek gugatan oleh Kabupaten Kediri di PTUN Surabaya dengan daftar register perkara Nomor 29/G/2015/PTUN.Sby tanggal 12 Februari 2015.

Ikut tanda tangan dalam kesepakatan itu, Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi dan Kasubdit Batas Antardaerah Wilayah II Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Agus Binartedja.

“Sekarang tinggal menunggu keputusan Mendagri seperti apa. Dulu pemprov turut andil dalam sengketa ini karena Gubernur hadir sebagai fungsi pemerintahan dan bukan sebagai pihak yang memutuskan batas wilayah,” kata Suprianto menambahkan.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi berharap kedua pihak menyepakati hasil yang tetah ditetapkan dalam rapat. “Pemprov dalam masalah ini tidak bisa mengadili, tapi hanya memfasilitasi saja,” tegas Sekdaprov Jatim yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. (ang)