PDI Perjuangan : OTT KPK di Blitar dan Tulungagung Kental Aspek Politiknya

Hasto Kristanto oke.jpg

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat menemui ribuan relawan di rumah Syahri Mulyo, jalan Raya Ngantru, Tulungagung

Tulungagung (Sergap) – PDI Perjuangan bersikap beda perihal kasus dugaan korupsi yang menimpa Walikota Blitar, Muh Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Non Aktif, Syahri Mulyo. Terhadap dua orang kadernya itu partai berlambang banteng moncong putih ini, akan memberikan bantuan hukum.

Hal ini dilakukan karena PDI Perjuangan meyakini bahwa ada nuansa politik dari penetapan dua tersangka kader partainya. “Kentalnya aspek politiknya, karena itu partai akan menyiapkan tim advokasi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Minggu (10/6/2018) saat menemui ribuan relawan di rumah Syahri Mulyo, Jalan Raya Ngantru Tulungagung.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikatakan telah menyasar kepada kepala daerah dan calon kepala daerah dengan elektabilias tinggi. Samanhudi adalah Walikota Blitar yang terpilih dengan perolehan suara hingga 92 persen. Sedangkan Syahri Mulyo, adalah calon Bupati Tulungagung yang saat ini mempunyai elektabilitas hingga 63 persen.

“Reputasi mereka hancur karena dikatakan terkena OTT. Padahal tidak ada OTT. Bahkan Syahri Mulyo dikatakan seperti buron.” Kata Hasto menjelaskan.

Indikasi lainnya, dua hari sebelum operasi ada pihak yang menyatakan akan terjadi KLB (kejadian luar biasa). KLB itu dikatakan yang akan mengubah peta kekuatan Pilkada Tulungagung. Calon dengan elektabilitas paling tinggi akan mendapatkan serangan.

“Kami baru tahu, ternyata inilah yang disebut KLB. Kami masih mencermati dan ini bagian dari fakta yang kami kumpulkan,” tambah Hasto.

Ditambahkan pula oleh Hasto, bahwa PDI Perjuangan mendukung upaya KPK memberantas korupsi. Bahkan PDI Perjuangan mengambil langkah tegas pada kader yang kena OTT KPK. Namun pihaknya menengarai ada agenda politis di balik OTT KPK di Blitar dan Tulungagung ini. “Pemberantasan korupsi kami dukung sepenuhnya. Tapi harus betul-betul jernih agar tidak ditumpangi agenda dari luar,” tandas Hasto.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan yang mendampingi Hasto menambahkan, pihaknya akan mengawal proses hukum yang berjalan. Untuk itu Anteria mengatakan, sudah berkoordinasi lintas komisi dan pimpinan DPR dan semuanya sepakat mencermati proses ini.

Ditambahkan pula oleh Anggota DPR RI dari Dapil VI Jawa Timur ini, bahwa sulit menyatakan yang dilakukan KPK murni penegakan hukum, sebab sangat kental nuansa politik, bahkan kental nuansa ditunggangi kepentingan tertentu.

“Semua ini kami lakukan untuk mengawal KPK agar tidak menjadi mesin pemenangan calon dalam Pilkada. Kami tidak mau KPK menjadi tempat berlabuh pihak-pihak yang tidak mampu meraih suara rakyat, kemudian menggunakan tangan KPK untuk mendapatkan keinginannya. Kami akan bersikap kritis, sebab masih banyak laporan lain, namun tidak pernah dilakukan OTT oleh KPK. Justru mereka yang akan ikut Pilkada yang dilakukan penegakan hukum.” kata Arteria menegaskan. (Budi/Tkr)

Iklan

Dianggap Nabrak UU Tentang Desa, Perda Pemkab Kediri Diuji Materi ke MA

Konpers

Perwakilan Kades Kabupaten Kediri, Advokad dari Kantor Hukum DR Susianto and Partners,  Relawan SB dan Tanda Terima Uji Materi ke MAkkan keterangan

Kediri (Sergap) – Para Kepala Desa (Kades) di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mulai unjuk gigi. Diwaliki oleh 7 orang sejawatnya, yaitu para Kades dari Desa Sambirejo, Sumber Kepuh, Panjer, Nanggungan, Sambirombyong dan Kayen Kidul, mereka mengajukan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri yang menurut mereka bermasalah.

Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. “Judicial review kami anggap penting untuk menghindari campur tangan pihak lain yang mengebiri kewenangan dan hak kades,” kata Sugeng Widodo, Kades Sambirejo di depan puluhan wartawan di sebuah Rumah Makan Padang di Kota Kediri, Senin siang (30/04/2018).

Kades Sugeng Widodo juga menilai, bahwa Perda tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Kami berharap dengan judicial review ini, maka rekrutmen dan pengangkatan perangkat desa dikembalikan lagi kewenangannya kepada kades. Sehingga tidak menimbulkan konflik seperti yang terjadi saat ini. Di mana dalam pelaksanaan gelombang pertama terjadi carut-marut,” kata Sugeng Widodo menambahkan.

Sementara itu Muhammad Wahid Hasyim, SH dari Kantor Hukum DR. Susianto and Partner menjelaskan, bahwa permohonan Uji Materi itu didaftarkan ke MA pada Kamis, 26 April 2018. “Surat permohonan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung RI dan diterima Kasi Penelaah Sengketa Pajak, Heri Sunaryo, SH. Kami juga telah membayarkan biaya kepaniteraan,” kata Hasyim sambil menunjukkan Tanda Bukti Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara HUM.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Hasyim, bahwa yang akan dimohonkan pengujian adalah Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 dan Pasal 23 pada Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017. “Kami berpendapat bahwa Perda tersebut justru mengebiri kewenangan Kepala Desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Bertentangan dengan pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Desa, di mana jelas sekali disebut bahwa Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa”, kata Hasyim menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, kegalauan para Kepala Desa ini kemudian difasilitasi oleh Relawan Slamet Budiono (SB). Sehingga berujung pada sebuah upaya Uji Materi Perda Kabupaten Kediri yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat ini.

Bahkan Satuan Reskrim Polres Kabupaten Kediri dikabarkan juga telah melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini. Walaupun belum terdengar lagi tindak lanjutnya. (budi/tekaer)

 

Serba Tertutup, Serba Cepat, Sidang PK Sony Sandra

sidang istimewa oke

Sony Sandra (63th) dan Ruang Sidang Cakra PN Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Kasus Pedofilia dengan terpidana pengusaha konstruksi Sony Sandra selalu menjadi perhatian publik. Saat sidang perkara pokoknya di dua pengadilan negeri di Kediri, juga mendapat liputan meriah dari berbagai jenis media massa baik lokal maupun nasional.

Tak kurang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait datang ke Kota Tahu ini. (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Di tengah kasus ini sedang berjalan pengadilan negeri itu, keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Presiden Joko Widodo, mempertimbangkan  bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagaimana kita ketahui, Perppu dikeluarkan salah satu syaratnya adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Secara politik hukum, negara menganggap pedofilia adalah sebuah situasi dan kondisi darurat.

Salah satu cara yang ditempuh oleh presiden adalah dengan memperberat ancaman hukuman bagi para pelakunya. Misalnya dalam perubahan pasal 81 ayat (5) tertulis “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Sebagaimana yang sudah kita ketahui pula, korban terpidana Sony Sandra yang tercantum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah 5 orang anak-anak. (baca : Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati)

Sony Sandra yang sudah diadili di semua tingkat peradilan di Indonesia ini, kemudian mengajukan Peninjauan Kembali PK, kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri.

Sidang pertama dilaksanakan pada Kamis, 19 Oktober 2017, yang dilaksanakan secara tertutup. Sidang kedua dilaksanakan pada Kamis, 26 Oktober 2017, seminggu berikutnya. Sidang ketiga yang ternyata adalah sidang terakhir, dipercepat menjadi hari Senin, 30 Oktober 2017.

Bukan hanya itu, pada hari yang sama Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pendapat ditandatangani oleh pemohon, jaksa dan majelis hakim, hanya kurang lebih 2 jam, setelah sidang terakhir itu selesai.

Pendapat Majelis Hakim PK Mempengaruhi Putusan MA

Kedua berita acara inilah yang dijadikan bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung, untuk menolak atau mengabulkan permohonan PK Sony Sandra. Memang benar, yang berwenang memanglah Mahkamah Agung, tapi berita acara dari Majelis Hakim PK di PN Kota Kediri juga menentukan, karena dalam Berita Acara Pendapat tersebut berisi pendapat dan penjelasan Majelis Hakim PK tentang sidang PK yang dipimpinnya.

Dengan kalimat lain, secara fisik Hakim Agung ada di Jakarta, maka Hakim Agung meminjam mata, telinga dan penilaian dari para hakim di PN Kota Kediri, sehingga dilakukan sidang PK untuk menguji novum dan argumentasi pemohon PK. Hasil dari meminjam inilah yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat. Logikanya, tentu saja sangat mempengaruhi keputusan Hakim Agung di Jakarta.

Sony Sandra di kantin oke

Sony Sandra (bertopi dan berkemeja putih) saat “menunggu” di kantin belakang pengadilan. (foto : Facebook)

Saat sidang selesai, terpidana Sony Sandra ternyata tidak langsung kembali ke lembaga pemasyarakatan (LP). Dikawal ketat oleh aparat keamanan dia tampak masih berada di dalam kantin belakang pengadilan.

Sekitar jam 13.30 WIB, Sony Sandra dengan tetap dikawal ketat dengan didampingi Eko Budiono, SH, MH penasehat hukumnya, kembali memasuki ruang sidang Cakra kembali. Pintu ruang sidang kemudian ditutup lagi. Tak lama kemudian, terpidana 13 tahun dan denda Rp. 250 juta ini keluar dan menuju mobil yang dikawal mobil Patwal meninggalkan pengadilan. (baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra)

Penandatangan Berita Acara Sidang dan Berita Pendapat  yang hanya dalam hitungan jam, setelah sidang berakhir ini, dibenarkan oleh Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta, SH, MH. “Benar, tadi sudah ditandatangani Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pendapat,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Sebenarnya PN Kota Kediri mempunyai waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sidang PK berakhir, untuk mengirim berkas sidang PK itu ke Mahkamah Agung (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11, sumber : http://pn-madiun.go.id/prosedur-peninjauan-kembali-pidana/informasi/prosedur-peninjauan-kembali-perkara-pidana).

Sebelumnya, LSM Kekuatan Hati dan Satgas PPA Kediri Raya, memprotes pelaksanaan sidang PK yang dilaksanakan secara tertutup, dengan alasan perkara asusila. Pengunjuk rasa berpendapat sidang PK iru hanya memeriksa novum saja, tidak lagi memeriksa para saksi pada pokok perkara.

Kemudian sidang dipercepat, yang biasanya digelar hari Kamis, dilaksanakanakan hari Senin. Penandatanganan berkas yang sebenarnya diberi waktu 30 hari, hanya sekitar 2 jam setelah sidang terakhir selesai, sudah beres.

Maka, jika Sidang PK dengan termohon Sony Sandra ini terkesan istimewa, mungkin ada benarnya juga. (Tkr)

 

Setelah Didemo, Sidang PK Sony Sandra Akan Dibuka Terbatas

demo kompilasi

Pengunjuk rasa menuntut sidang terbuka untuk umum, agar aman dari upaya rekayasa. Paling kanan : Habib dan Jeannie Latumahina

Kediri (Sergap) – Akhirnya LSM Kekuatan Hati, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kediri Raya dan para aktivis mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri untuk mennyampaikan aspirasinya menanggapi jalannya Sidang PK Sony Sandra yang berlangsung tertutup untuk umum, Kamis (26/10/2017).

Melalui pamflet-pamflet dan orasinya, mereka menyampaikan kecurigaan terhadap novum-novum yang diajukan dalam Sidang PK yang juga digelar pada hari yang sama. Pamflet-pamflet tersebut bertuliskan antara lain : SS (Sony Sandra) Bebas Berati Negara Gagal Melindungi Anak, Menuntut Sidang PK Terbuka, Pak Hakim Jangan Ragu Tolak PK Sony Sandra, Jangan Jual Martabat Aparat Penegak Hukum.

demo kompilasi2

Para pendemo mengingatkan, Indonesia Darurat Kekerasan Anak. Presiden Jokowi bahkan sudah mengeluarkan Perppu Perlindungan Anak.

Di tengah teriknya matahari, pendemo dengan tetap penuh semangat menyuarakan agar PN Kota Kediri menegakkan keadilan dan mengutamakan rasa keadilan masyarakat. Sebagai warga Kediri, mereka mencurigai PK ini adalah upaya dari Sony Sandra, sang predator anak untuk lepas dari jeratan hukum.

“Kami menduga adanya rekayasa novum dan saksi-saksi palsu dalam persidangan ini. Hal ini dapat menghalangi upaya dari pemerintah dalam melindungi anak-anak dari tindak kejahatan,” kata Jeannie Latumahina, koordinator lapangan (korlap) unjuk rasa dalam orasinya.

Sementara itu Habib, aktivis pemerhati hukum mengatakan bahwa pengajuan PK oleh terpidana Sony Sandra ini telah melukai rasa keadilan masyarakat Kediri. “Kami berharap agar para hakim yang mulia mengutamakan azas keadilan dalam proses persidangan. Hukum tanpa keadilan adalah hukum rimba,” kata Habib berorasi.

Orator lainnya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengawal sidang PK kasus pedofilia yang patut diduga masih banyak korban lainnya yang belum masuk dalam ranah hukum.

Bahkan Asrorun Niam, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat itu, mengatakan bahwa, korban yang sudah teridentifikasi, diketahui nama, alamatnya ada 11 anak, sedangkan yang baru hanya diketahui namanya saja antara 21-37 anak. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis)

Akhirnya, dua orang perwakilan pendemo – Jeannie Latumahina dan Habib – bertemu dengan Humas PN Kota Kediri di dalam gedung pengadilan. Usai pertemuan itu kepada Tabloid Sergap, Jeannie Latumahina mengatakan bahwa dalam sidang berikutnya Satgas PPA Kediri Raya diperbolehkan untuk masuk dalam ruang sidang untuk memantau proses sidang PK yang kontroversial ini. “Sidang berikutnya kita boleh masuk. Satgas PPA boleh ikut mengikuti persidangan,” kata Jeannie menjelaskan.

Sidang PK kedua di hari yang sama, pihak pemohon mengajukan saksi baru. “Saksi itu bernama Khoiril Roju. Dia pendamping saat dibuatnya pernyataan-pernyataan”, kata Eko Budiono penasehat hukum Sony Sandra usai sidang.

Sidang PK ketiga akan digelar hari Senin, 30 Oktober 2017. Kelihatannya pers tetap tidak bisa mengikuti jalannya sidang. Apakah ini yang disebut persidangan setengah tertutup dan setengah terbuka? Tampak makin menarik untuk diikuti prosesnya. (Tkr/Bud)

 

Hakim, Jaksa dan Pengacara PK Sony Sandra Dilaporkan ke KPK

ss eko edy

Kiri ke kanan : Sony Sandra, Eko Budiono, Edy Subhan

Kediri (Sergap) – Kasus pedofilia dengan pelaku Sony Sandra (63th) sejak awal memang bikin heboh. Baik itu saat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Maklum pelakunya juga bukan orang sembarangan.  (baca : Hendak Kabur, Tersangka Sony Sandra Ditangkap di Bandara)

Sony Sandra dikenal luas sebagai pengusaha kontraktor kaya raya yang malang-melintang puluhan tahun sebagai rekanan pemerintah daerah di berbagai daerah di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur bagian selatan. (baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra)

Selama ini pengusaha kontraktor utamanya aspal hotmix ini, juga dikabarkan sebagai orang yang kebal hukum. Sehingga ketika masih dalam status tersangka dan terdakwa, timbul kecugiaan yang kuat bahwa Sony Sandra akan lolos dari jeratan hukum. Karena itu, timbul reaksi keras dari masyarakat Kediri secara massal dan berkelanjutan agar aparat penegak hukum bekerja dengan professional dan tak tergoda oleh pengaruh apapun. (baca : Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati)

Reaksi kencang ini, berdampak sampai Jakarta sehingga tak kurang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise datang ke Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Kediri dan juga bertemu dengan para aktivis LSM, serta pemerhati perlindungan anak dan perempuan dari Kediri dan sekitarnya.  (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Sebelumnya, Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Asrorun Niam, Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyambangi Kota Tahu ini. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis)

Maka ketika Sidang Peninjauan Kembali (PK) perdana dengan pemohon Sony Sandra, digelar secara tertutup pada Kamis, (19/10/2017) para aktivis tersebut bereaksi keras. Mereka menilai sidang secara tertutup ini patut untuk dicugigai, sebagai bentuk pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik dan memberi peluang terjadinya manipulasi dalam prosesnya.

Jeannie Latumahina, Ketua LSM Kekuatan Hati Kediri yang aktif mendampingi para korban pedofilia sejak dari awalnya, adalah salah satu aktivis yang langsung bereaksi keras dengan melaporkan secara tertulis, para aparat hukum yang terlibat Sidang PK Sony Sandra.

“Bagaimana mungkin sebuah sidang yang isinya menguji novum (bukti baru), dilakukan di sebuah ruangan tertutup tanpa ada kontrol dari publik? Tidak salah jika sidang tertutup ini menimbulkan kecurigaan terhadap novum-novum yang diajukan Sony Sandra. Selain melapor ke KPK, kami juga akan unjuk rasa ke pengadilan”, kata Jeannie Latumahina, Sabtu (21/10/2017).

majelis pp

Imam Khanafi Ridwan; Charni Wati Ratu Mana; Dwi Melangningsih Utami; Novita Ningtyastuti

Kecurigaan ini membuatnya melaporkan secara tertulis, hakim, jaksa dan pengacara yang menangani Sidang PK itu ke Komis Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada surat dengan kop LSM kekuatan Hati tertanggal 19 Oktober 2017 itu, tercantum nama-nama majelis hakim : Drs. H. Imam Khanafi Ridwan, SH, MH; Charni Wati Ratu Mana, SH; Dwi Melangningsih Utami, SH, MHum dan Novita N, SH, Panitera Pengganti.

Dilaporkan juga Edy Subhan, SH, Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri dan tak ketinggalan pula pengacara Eko Budiono, SH, MH, penasehat hukum Sony Sandra.

Dalam surat tersebut LSM Kekuatan Hati memita KPK untuk melakukan pemantauan terhadap perkara peninjauan kembali (PK) nomor perkara: 01/PID PK/2017/ PN KDR, dengan pemohon atas nama Sony Sandra yang telah di vonis oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

LSM Kekuatan Hati menyebut, Sony Sandra adalah seorang pengusaha konstruksi  yang kaya raya dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Sony Sandra dikenal sebagai orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Para Pejabat di kota dan kabupaten Kediri.

Karena itu LSM Kekuatan Hati meminta KPK melakukan pengawasan/penyadapan terhadap nomor telepon dan nomor rekening para hakim, jaksa, panitera dan pengacara tersebut di atas.

Ditemui di ruang kerjanya Kasipidum (Kepala seksi Pidana Umum) Kejari Kediri Edy Subhan, SH mengatakan pihaknya menyambut positif peranserta masyarakat dalam bidang hukum ini. “Dengan adanya laporan (ke KPK) tersebut, kejaksaan berharap (sidang PK Sony Sandra) bisa lebih obyektif. Kami mendukung”, kata Edy Subhan menegaskan.

Kasipidum menambahkan, dia berharap semua bentuk pengawasan oleh masyarakat tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah itu laporan ke berbagai pihak dan juga unjuk rasa.

Sementara itu Eko Budiono, SH, MH, pengacara/penasehat hukum Sony Sandra mengatakan, “Mereka (LSM Kekuatan Hati) kawan-kawan saya yang terbaik. Mereka sedang mengingatkan saya untuk tidak main yang aneh-aneh. Tidak ada maksud lain dalam surat (laporan ke KPK) tersebut. Saya diberi laporan (tembusan) surat itu,”, kata Eko Budiono, Rabu (25/10/2017) melalui Whattshap.

Para hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, tidak diketahi apa tanggapannya. Sebagaimana diketahui Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta, SH, MH pada hari Selasa 24 Oktober 2017 tidak bersedia ditemui dengan alasan sibuk. (baca : Misteri PK Sony Sandra yang Serba Tertutup).

Siapa saja pasti sepakat, bahwa praktek peradilan di negeri tercinta ini masih jauh dari ideal. Keadilan seringkali masih terasa mahal bagi utamanya warga negara yang di bawah garis kemiskinan. Walau sulit dibuktikan dugaan tentang Mafia Peradilan masih dapat dirasakan. (Tkr)

 

Misteri PK Sony Sandra yang Serba Tertutup

sidang tertutup oke

Sidang PK perdana Sony Sandra tertutup untuk umum dengan alasan, sidang kasus asusila.

Kediri (Sergap) – Sony Sandra, terpidana 13 tahun penjara dan denda Rp.250 juta yang sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung (MA), melakukan upaya hukum luar biasa. Pengusaha kontraktor besar dari Kediri ini, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Kasus Pedofilia, di mana dia sebagai terdakwa tunggal telah telah dijatuhi vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach).

Kemudian Sony Sandra yang sudah berstatus narapidana ini, mengaku telah menemukan bukti baru (novum). Hal ini dijelaskan oleh penasehat hukumnya Eko Budiono, SH, MH saat dikonfirmasi para wartawan, usai sidang PK pertama yang berlangsung tertutup, Kamis (19/10/2017).

“Tadi agendanya (sidang PK) pembacaan PKnya. Sesuai dengan KUHAP pasal 263, ayat (1) ada hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali,” kata Eko menjelaskan. Menjawab pertanyaan, Eko menjawab bahwa pengajuan PK ini pada intinya telah terjadi kekhilafan hakim pada saat persidangan pidana yang lalu. Eko juga mengatakan ada beberapa novum dan saksi yang akan diajukan pihak pemohon banding.

Sementara itu, Sigit Artanto, SH salah satu jaksa yang ditugaskan dalam Sidang PK usai sidang juga menjelaskan bahwa salah satu novum yang digunakan oleh pemohon adalah sejumlah surat-surat pernyataan para korban yang dibuat di sebuah kantor notaris.

“Surat pernyataan itu dari para korban yang isinya menyatakan bahwa apa yang terjadi di persidangan itu tidak benar,” kata Sigit menjelaskan. Dijelaskan pula, Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam sidang ini sudah membacakan kontra memori agar Mahkamah Agung menolak permohonan PK ini.

Dari penjelasan dua pihak tersebut ada kesan sangat membatasi penjelasan ke publik dengan dalih sidang perdana dinyatakan oleh Hakim Ketua Majelis tertutup untuk umum dengan alasan bahwa sidang ini sidang kasus asusila. Padahal sidang pertama acaranya hanya pembacaan permohonan PK pemohon dan pembacaan kontra memori sebagai jawabannya.

Bahkan para pihak, baik itu penasehat hukum dan jaksa maupun pengadilan terkesan sekali irit bicara tentang novum yang menjadi perihal penting dalam persidangan PK ini. Dari sumber yang dapat dipercaya, ada 8 bukti baru/novum yang diajukan sebagian besar adalah surat-surat pernyataan para korban yang isinya antara kurang lebih adalah membantah persidangan di Pengadilan Negeri Kota Kediri pada sekitar bulan April-Mei 2016 yang lalu.

Kecil kemungkinannya isi surat itu menerangkan tentang misalnya proses persetubuhan dan yang sejenisnya. Sehingga ukuran tertutup karena kasusnya asusila menjadi sangat tidak jelas.

Mencoba untuk mencari kejelasan, Tabloid Sergap berusaha untuk menemui Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta, SH, MH, Selasa (24/10/2017). Setelah mengisi buku tamu dan dibawa ke ruanganya oleh petugas piket, Dwi Hananta menolak untuk ditemui.

“Pak Dwi Hananta masih akan sidang lagi,”, kata Ade Irawan petugas piket tersebut menyampaikan alasan Humas PN Kota Kediri tersebut enggan memberikan konfirmasinya.

Lengkap sudah. Sidang PK dengan pemohon pengusaha kelas kakap Kediri ini menjadi sidang peradilan yang penuh misteri, karena keengganan para aparat penegak hukum yang menanganinya dalam menerapkan transparasi kepada publik yang punya hak untuk mengetahui proses terciptanya keadilan di peradilan, khususnya di Pengadilan Negeri Kota Kediri. (Tkr)

 

Warga Eks Lokalisasi Semampir, Demo Tolak Penggusuran Ilegal

demo-semampir

Warga RW 5 Kelurahan Semampir saat demo dan berdialog dengan Sekkota Kediri

Kediri (Sergap) – Sekitar 200 warga dari RW 5 Kelurahan Semampir, Kota Kediri berunjuk rasa mendatangi Balai Kota Kediri, menolak rencana penggusuran eks Lokalisasi Semampir, pada 10 Desember 2016 mendatang.

Dalam orasinya, massa warga Kelurahan Semampir itu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri membatalkan rencana penggusuran ratusan rumah mereka yang berada di lahan seluas 3,5 hektar. Kawasan permukiman di bawah Jembatan Semampir itu dihuni ratusan kepala keluarga (KK) selama lebih dari 20 tahun.

Warga menolak dilakukan penggususan, karena sebagian dari mereka telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) dari tanah yang dulunya merupakan bekas pemakaman Tionghwa itu. Warga mencurigai proses penerbitan seritifikat hak pengguna (SHP) atas nama Pemkot Kediri adalah penuh rekayasa dan warga sudah menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya.

Dengan telah bergulirnya gugatan warga ke PTUN, sebagaimana lazimnya sebuah proses hukum, maka seharusnya obyek gugatan wajib diposisikan de facto (kondisi saat diajukannya gugatan).

Tomi Wibowo, salah satu koordinator demo mengatakan, jika Pemkot tetap melakukan penggusuran maka Pemkot Kediri tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN. “Jika tetap menggusur artinya Pemkot Kediri telah melakukan perbuatan illegal,” kata Tomi kepada Tabloid Sergap.

Saat menemui perwakilan warga, Sekretaris Kota (Sekkota) Kediri Budwi Sunu mengatakan, menerima aspirasi dari warga, dan akan mengkaji secara lebih seksama. Pemkot juga menyatakan siap dengan tuntutan warga yang telah memperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya. Peradilan tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan agenda sidang mendengar keterangan Pemkot Kediri sebagai tergugat.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Kediri berencana akan menjadikan kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH). (sur/tkr)

 

Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra

demo ss3

LSM, aktifis perempuan dan professional saat berdemo di depan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Kelompok masyarakat Kediri yang terdiri dari LSM, aktifis perempuan dan professional, Senin siang (14/03/2016), melakukan unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Mereka meminta agar sidang kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa Sony Sandra (62th), dilakukan dengan serius dan memperhatikan aspirasi warga Kediri.

Sony Sandra adalah kontraktor kaya raya dan sudah puluhan tahun merupakan rekanan dalam pengerjaan proyek-proyek milik Pemerintah Kabupaten Kediri maupun Pemerintah Kota Kediri. Para pengunjuk rasa mengungkapkan kekhawatirannya, kasus dugaan pencabulan dengan jumlah korban puluhan anak di bawah umur ini akan berujung pada hukuman ringan.

“Dengan kekuatan uang dan pertemanan terdakwa Sony Sandra bisa jadi akan mendapatkan hukuman paling ringan. Karena itu kami minta Jaksa dan Hakim tidak terpengaruh oleh apapun dalam persidangan. Jangan mau disuap….jangan terpengaruh oleh uang haram,” kata Khoirul Anam, Ketua LSM Komite Rakyat Untuk Reformasi dan Demokrasi saat orasi.

Dikatakan juga oleh Khoirul Anam, bahwa Sony Sandra sebagai tahanan juga diberlakukan secara istimewa. Pengusaha aspal ini tidak harus naik bus tahanan, dia selalu datang ke pengadilan mengendarai Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan.

“Mengapa Sony Sandra diperlakukan istimewa? Kami sebagai warga Kediri tentu saja curiga,” kata Tomy Aribowo Ketua Ikatan Pemuda Kediri, membenarkan apa yang dikatakan sejawatnya.

Terhadap kecurigaan ini, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong menjelaskan bahwa memang benar bahwa status Sony Sandra adalah tahanan PN Kabupaten Kediri, namun urusan mengantar tahanan ditangani oleh Kejaksaan Ngasem Kabupaten Kediri.

“Terdakwa memang tahanan pengadilan, tapi penjemputan tahanan dilakukan oleh kejaksaan,” kata Erwin Djong di depan para pengunjuk rasa.

demo ss2

Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong (foto kiri) dan Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi saat dialog dengan para pengunjuk rasa

Selain itu, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri ini juga berjanji untuk meneruskan aspirasi pengunjuk rasa kepada Ketua PN Kabupaten Kediri yang sedang tidak berada di tempat.

Selanjutnya di tengah panasnya sinar matahari, para pengunjuk rasa meneruskan aksinya ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri yang berjarak ± 1Km dari pengadilan.

Sebagaimana di pengadilan, pengunjuk rasa hanya bisa beraksi di luar halaman. Setelah berulang kali meminta, akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi keluar menemui pengunjuk rasa.

Tentang penggunaan Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan yang digunakan untuk mengantar jemput Sony Sandra, Kajari tidak menjelaskan secara gamblang. Kajari hanya berjanji bahwa pada persidangan selanjutnya Sony Sandra akan diangkut menggunakan mobil tahanan jenis bus bersama-sama para tahanan lainnya.

“Saya memastikan terdakwa akan diangkut menggunakan Mobil Tahanan seperti tahanan lainnya,” kata Kajari disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa.

Selanjutnya Kajari yang lahir di Solo pada tanggal 3 Maret 1966 ini menjamin bahwa Jaksa Penuntut Umum akan bekerja secara professional untuk membuktikan di pengadilan bahwa terdakwa memanglah bersalah.

Namun tentunya, kebenaran pernyataan mantan Kajari Sijunjung, Sumatera Barat ini dapat dilihat dari apakah masih ada perlakukan istimewa terhadap Sony Sandra. Benarkah hari Senin pekan depan pengusaha kaya raya ini diangkut bersama-sama tahanan lainnya? Kita lihat saja pekan depan.

Sebagaimana diketahui, Sony Sandra didakwa melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-

Sementara itu, Habib, SH seorang Notaris juga aktifis yang bertindak sebagai koordinator lapangan unjuk rasa mengatakan, demo ini adalah sebuah gerakan moral demi penegakkan hukum untuk mencapai keadilan.

“Ini adalah gerakan moral agar hukum dapat ditegakkan, agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat,” kata Habib kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

 

 

Dewan Akan Panggil KPU dan Panwas Kabupaten Kediri

dialog Komisi A oke

Suasana tertib dalam dialog Komisi A DPRD Kabupaten Kediri dengan Perwakilan Aloka, Selasa 16 Februari 2016

Kediri (Sergap) – Menepati janjinya kepada Aliansi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (Aloka), maka Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, bertemu dan berdialog dengan perwakilan Aloka, Selasa (16/02/2016) siang di ruang Komisi A, komisi yang membidangi hukum di DPRD Kabupaten Kediri.

Walaupun hanya 2 orang saja Komisi A yang “berani” menemui, namun sikap Komisi A yang diwakili oleh Ketuanya Edy Suprapto dari Partai Gerindra dan Kuswanto dari Partai Golkar secara tegas mengatakan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslih) Kabupaten Kediri.

“Berdasarkan laporan dari teman-teman, Komisi A akan memanggil KPU dan Panwaslih untuk rapat dengar pendapat. Jadwalnya secepatnya akan kami konsultasikan dengan unsur pimpinan,” kata Edy Suprapto disambut tepuk tangan semua yang hadir.

Edy Suprapto mengaku belum tahu segala permasalahan yang timbul dalam persiapan maupun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri 2015. “Beri kita laporan dan masukkan, maka akan kita bahas sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya menjelaskan.

Ketua Komisi A ini juga sangat berharap, masukan dan laporan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis sehingga Komis A dapat menindaklanjutinya. “Kita juga dengar adanya penyimpangan pengadaan Alat Peraga Kampanye, namun tidak ada laporan tertulis yang masuk dari masyarakat,” kata Edy lebih lanjut.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Komisi A yang sehari sebelumnya, bertemu secara tidak resmi dengan perwakilan Aloka yang saat itu gagal bertemu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri. (baca : Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat).

Agustianto, salah satu perwakilan berharap Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, akan proaktif dalam menanggapi laporan masyarakat. “Melakukan pengawasan adalah tugas DPRD, bukan tugas kami. Setelah kami laporkan, kami berharap segera ditindak lanjuti, karena ini adalah kepentingan masyarakat banyak,” kata Agus menegaskan.

Mantan Koordinator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Kecamatan Plosoklaten ini, berharap DPRD bisa memberi teladan untuk bekerja dengan tertib, sesuai aturan yang berlaku. “Tugas DPRD adalah tertib dalam bekerja, salah satunya menampung aspirasi rakyat dan melakukan pengawasan. Jika mereka tidak tertib, jangan salahkan jika kami juga tidak tertib,”kata Agus menambahkan.

Masih dalam dialog dengan Komisi A, Khoirul Anam Ketua LSM Komite Rakyat Untuk Demokrasi dan Reformasi mengancam akan melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) para anggota dewan yang tak beretika karena menyepelekan aspirasi rakyat.

“Mereka itu wakil rakyat dan digaji dengan uang rakyat. Maka ketika mereka menganggap enteng aspirasi rakyat, akan kami laporkan ke BKD,” kata Anam yang dikenal bergaya bicara ceplas-celos ini.

Menutup pertemuan, Ketua Komisi A membacakan kesimpulan yang pada pokoknya berjanji akan memperjuangan aspirasi LSM dan Ormas yang tergabung dalam Aloka ini. “Komisi A akan memperjuangkan aspirasi teman-teman. Silahkan dipantau prosesnya, bisa melalui saya sebagai Ketua Komisi A,” kata Edy Suprapto sebelum menutup pertemuan. (Tkr)

Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat

DPRD Kab Kediri Disegel

Spanduk penyegelan dibentangkan di depan kantor DPRD Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Setelah dijanjikan akan ditemui oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, maka perwakilan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas) Kediri, Senin (15/02/2016) datang kembali ke gedung DPRD menagih janji itu.

Namun para Wakil Rakyat itu, tampaknya ingkar janji. Mereka enggan menemui pengunjuk rasa. Bahkan beberapa orang dari mereka justru pergi ketika pengunjuk rasa datang.

Hingga siang dan ketika hujan turun dengan derasnya, tak satupun wakil rakyat bersedia menemui. Dikabarkan sebagian anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja di Palembang dan ke Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. “Mereka menghindari kami, kata Ander Sumiwi Prihatin, salah satu pengunjuk rasa.

Jengkel dengan itu semua, kemudian pengunjuk rasa memajang Celana Dalam, BH dan Boneka. Celana Dalam yang dipajang juga diberi tinta merah di bagian tengah melambangkan pemiliknya sedang datang bulan.

Sedangkan di bawahnya, digelar spanduk bertuliskan, “Rakyat Kediri Segel Kantor DPRD, Tolak Pelantikan Bupati Bermasalah”.

Gabungan 17 LSM dan Ormas yang menamakan dirinya Aliasi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (ALOKA) tersebut, mendesak Dewan menolak pelantikan Haryanti dan Masykuri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2016 – 2021. (baca : Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih)

ALOKA menuntut DPRD menolak pelantikan Hariyanti – Drs. H. Masykuri Ikhsan, MM, karena masih tersangkut persoalan hukum. Di mana Haryanti dituding melakukan pemalsuan ijazah dan identitas saat mendaftar ke KPU Kabupaten Kediri. Kasus itu digugat ke pengadilan dan dilaporkan ke Polres Kediri.

sekwan2foto-oke

Sekwan Moh. Solikin (membelakangi kamera), ketika ruangannya dipenuhi pengunjuk rasa

Karena tak dapat menemukan seorangpun Wakil Rakyat, pengunjuk rasa mendatangi Sekretaris Dewan (Sekwan), Moh. Solikin di ruangannya. Mereka minta Sekwan menjelaskan ke mana sebenarnya unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri berada.

“Kami datang karena pada hari Kamis yang lalu, dijanjikan akan dipertemukan dengan unsur pimpinan. Tolong ditelpon Ketua DPRD, kami yang sudah terlanjur datang ini harus bagaimana,” kata Agustianto, salah seorang pengunjuk rasa.

Dijelaskan oleh Moh. Solikin, bahwa Ketua DPRD sedang studi banding ke Palembang bersama Komisi C. Namun Solikin tak bersedia menelpon Ketua DPRD, dengan dalih tak bisa dihubungi.

Yang dapat dikontak adalah Iskak, S.Ag dari Partai Amanat Nasional. Kemudian Sekwan mendapatkan arahan agar para pengunjuk rasa ditemui oleh Komisi A.

Kedatangan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri sudah menjelang sore, setelah turun hujan deras. Pengunjuk rasa yang masih bertahan akhirnya ditemui oleh Komisi A dan dijanjikan akan ditertemukan dengan unsur pimpinan, Selasa pagi, tanggal 16 Februari 2016.

Akankah unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri “berani” menemui pengunjuk rasa yang tergabung dalam ALOKA? Kita ikuti peristiwa selanjutnya. (Tkr)