Polemik Usulan Pembentukan Provinsi Madura

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Sampang (Sergap) – Tuntutan pendirian Provinsi Madura yang disuarakan sejumlah orang berlatar etnis Madura telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Madura sendiri. Menurut penggagasnya, pembentukan provinsi Madura dianggap merupakan jalan terbaik untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura yang dianggap tertinggal.

Sekretaris Panitia persiapan pembentukan Provinsi Madura (P4M), Jumhur Saros, mengatakan, gagasan ini muncul karena perlakuan tidak adil yang selama ini terjadi. “Karena Madura telah dianaktirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat,” kata Jumhur Saros, Selasa (10/11/2015).

Di kalangan masyarakat Madura, belum ada satu suara tentang tuntutan pendirian Provinsi Madura. Mereka menganggap pendirian provinsi Madura berisiko secara politik dan terlalu memaksakan diri.

Mohammad Bakir, seorang tokoh Sumenep mengatakan, bahwa orang Madura itu lebih banyak yang tinggal di luar Pulau Madura. “Dari sisi politik, kenapa kita memaksakan diri pendirian Provinsi Madura, sementara keberadaan orang Madura itu 1:4. Satu orang Madura di (pulau) Madura, empat orang Madura di luar pulau Madura,” katanya.

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Rancangan Logo Provinsi Madura

Selanjutnya, P4M merencanakan untuk menyurati Presiden Joko Widodo dan berencana menemui pimpinan DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. “Kepada DPR kita meminta hearing dan hak inisiatif. Jadi, kita mengikuti tata hukum yang ada demi terbentuknya provinsi Madura,” kata Jumhur Saros, yang dikenal pula sebagai advokat.

Pria berusia 51 tahun ini juga berencana mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pendirian sebuah provinsi yang diatur dalam undang-undang. Jumhur juga mengklaim gagasannya didukung oleh sebagian ulama di Pulau Madura.

Tentang adanya penolakan dari seorang bupati sebuah daerah di Madura atas gagasannya, pria asal kota Bangkalan, Madura ini berkata: “Apakah mereka karena sudah hidup dalam zona aman, terus kalau dijadikan provinsi, apa ruginya?”

Sejumlah laporan menyebutkan, gagasan pendirian provinsi Madura pernah disuarakan pada tahun 1995 dan 1999. “Kenapa kita harus takut? Madura ini pada tahun 1948 pernah menjadi negara merdeka. Itu mampu membiayai negara Madura,” tandasnya.

Menurutnya, Provinsi Madura akan mampu membiayai pembangunan di daerahnya sendiri, karena “di bawah Madura ini ada sumber minyak dan gas masih bertaburan.”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempersoalkan keinginan sejumlah kalangan di Pulau Madura untuk membentuk provinsi sendiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Namanya demokrasi, enggak apa-apa Madura mau jadi provinsi,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan peresmian operasional kapal di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, Bangkalan, Selasa (10//11/2015).

Presiden menegaskan, demokrasi tidak melarang suatu daerah menjadi provinsi sendiri. Bahkan, tidak hanya Madura yang ingin menjadi provinsi, tetapi daerah-daerah yang lain, seperti di Sumatera, Papua, Kalimantan, juga memiliki niatan yang sama.

Hanya saja, Presiden mengingatkan, bahwa ketentuan yang berlaku, tetap harus diperhatian, seperti prasyarat jumlah minimal kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya diharapkan kehadirannya dalam Deklarasi Provinsi Madura yang digelar di Gedung Ratoh Ebu, Bangkalan, Jawa Timur, namun Presiden memilih tidak menghadiri acara deklarasi itu. (mh)

Iklan

Kejaksaan Segera Panggil Bupati dan Wakil Bupati Sampang

Kajari Sampang, Abdullah, SH

Kajari Sampang, Abdullah, SH

Sampang (Sergap) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur sudah menjadwalkan pemanggilan Bupati Sampang KH Fannan Hasib dan Wakilnya Fadilah Budiono, terkait dengan kasus dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD periode 1999-2004.

Demikian pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Abdullah, SH melalui Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto, SH, pada hari Minggu (12/01/2014). Kejari Sampang memandang perlu untuk minta keterangan terhadap dua pejabat puncak Pemkab Sampang ini, karena yang bersangkutan dianggap mengetahui tentang kebijakan Pemkab Sampang saat itu, ketika memberikan uang pesangon kepada 45 anggota DPRD. “Bupati Fannan Hasib sendiri saat itu sebagai anggota DPRD, sedangkan wakilnya Fadilan Budiono masih menjabat sebagai Bupati Sampang. Keduanya akan dipanggil sebagai saksi, dalam lanjutan penyidikan” kata Sucipto menjelaskan.

Saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kejari Sampang sedang meminta izin kepada Kejaksaan Agung untuk memanggil kedua pejabat tersebut. “Kapan pemanggilan itu dilaksanakan, kami menunggu persetujuan dari Jaksa Agung”, kata Sucipto menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam kasus dugaan korupsi uang pesangon mantan anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 ini, Kejari Sampang telah menyeret ke pengadilan 3 orang, yakni Moh Sayuti, Herman Hidayat dan KH Fahrur Rozi. Mereka kini telah dipenjara di balik jeruji besi Rutan Sampang, karena telah divonis bersalah berdasar pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diketahui, pada April 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap mantan Ketua DPRD Sampang Hasan Asy’ari (sekarang almarhum), terdakwa kasus korupsi uang pesangon dewan periode 1999-2004.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Lindi Kusumaningtias, SH itu juga menyatakan, bahwa Hasan bersama tiga terdakwa lainnya secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, dan menghukumnya dengan hukuman 2 tahun penjara. Hasan Asy’ari yang juga mantan anggota DPRD Jatim dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, juga dihukum untuk mengembalikan uang pengganti senilai Rp42.500.000, serta membayar ganti rugi Rp50 juta.

Sedangkan tiga mantan Wakil Ketua DPRD Sampang lainnya, masing-masing K.H. Fahrurrozi Faruk, Moh Sayuti dan Herman Hidayat, juga dinyatakan dan divonis hukuman penjara 2 tahun dan denda senilai Rp50 juta.

Melalui penasihat hukumnya, keempat-empatnya menyatakan banding atas putusan itu. Pengadilan Tinggi Jawa Timur tetep menyatakan bersalah, namun hukuman kepada ketiganya menjadi lebih ringan, menjadi hukuman penjara 1 tahun 3 bulan serta denda Rp50 juta, subsider 3 bulan penjara.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Tinggi dan putusannya tetap sama, sebagaimana tertuang dalam surat putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 110K/PID. Sus/2011. Karena keempat terhukum tersebut tidak melakukan banding, maka vonis MA tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, kerugian negara dalam kasus uang pesangon tersebut mencapai R2,1 miliar. Para anggota Wakil Rakyat itu menerima Dana Purnatugas masing-masing sekitar Rp42,5 juta, Tunjangan Yanarti Rp110 ribu selama 12 bulan dan Tunjangan Kesehatan sekitar Rp350.000, yang pada tahun 2004 naik menjadi Rp500.000 per bulan. Sehingga, total dana yang diterima anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 mencapai Rp2,1 miliar.

Dari 45 orang anggota DPRD Sampang periode 1999-2004itu, baru empat orang tersebut yang telah diproses secara hukum. Sedangkan 41 orang sisanya masih bisa menghirup udara bebas. Tampaknya inilah yang akan dituntaskan oleh Kejari Sampang di awal tahun 2014 ini. (tim)

Pengungsi Rohingnya Dipindah ke Hotel di Pamekasan

Pengungsi Rohingnya dari Republik Myanmar

Pengungsi Rohingnya dari Republik Myanmar

Sampang (Sergap) – Pengungsi etnis Rohingnya dari Republik Myanmar, yang tertangkap di Pelabuhan Tanklok yang datang dari Malaysia hendak menuju Australia, terpaksa dipindahkan ke Hotel Karya Pamekasan, karena Polres Sampang tidak mampu menampung imigran korban kerusuhan di negaranya itu.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan petugas, tercatat dari sebanyak 76 imigran, hanya ada beberapa orang yang mengantongi data resmi namun sebagian besar tidak dilengkapi dokumen paspor maupun visa resmi.

Kabag Operasional Polres Sampang, Kompol Imam Irianto, Senin (22/04/2013) mengatakan, bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sampang dalam menangani para imgiran gelap asal Myanmar tersebut.

’’Kita juga tengah melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yang hendak mengangkut para imigran dari Pelabuhan Kalianget, Sumenep yang turun di Pelabuhan Tanlok. Selain itu kita akan melakukan penyelidikan terhadap 7 orang yang ikut dalam rombongan itu mengaku bukan imigran gelap, karena menunjukkan dokumen dan paspor resmi, namun kenapa bisa masuk dalam rombongan tersebut nantinya akan kita kembangkan lebih lanjut’’ ungkap Kompol Imam Irianto..

Sementara itu, Sriwahyu Ningsih, asal Cilacap, yang ikut dalam rombongan imigran gelap itu menuturkan, bahwa dia bersama suaminya Rasid Bin Ismail, berkewarganegaraan Myanmar sengaja lari dari Malaysia.

Setelah sampai di Surabaya beberapa hari sebelumnya, ada seseorang  menawarkan mereka menaiki kapal dengan biaya lebih murah di banding naik pesawat. Namun setelah sampai di Pelabuhan Tanklok Sampang malah diamankan oleh Polairud hingga di bawa ke Polres Sampang.

’’Awalnya saya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia selama 12 tahun, namun karena hidup disana merasa tertekan akibat perlakuan diskriminasi aparat negeri jiran tersebut, sehingga saya bersama suami nekat melarikan diri bersama rombongan imigran Rohingnya yang lain untuk mengadu nasib di Australia,’’ tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, aparat Polisi Airud Polda Jatim curiga saat 5 unit mobil jenis niaga berbarengan masuk ke lokasi Pelabuhan Tanglok pada malam hari. Petugas langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Sampang, sehingga petugas berhasil mencegah rombongan imigran gelap  yang hendak menaiki sebuah kapal yang telah disediakan orang tak dikenal menuju Pulau Bali.

Rombongan imigran gelap tersebut akhirnya digiring ke Polres Sampang untuk dimintai keterangan dan menanyakan data serta dokumen penting. Tercatat sebanyak 76 orang yang diamankan itu, sebanyak 48 laki-laki dewasa, 13 perempuan dewasa, serta 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Mereka mengaku hendak ke Australia untuk meminta perlindungan suaka politik karena merupakan korban kerusuhan berbau sara di negara asalnya. (Ho)

Waspadalah, Demam Berdarah Tewaskan 3 Orang di Sampang

Nyamuk Aedes Aigepty

Sampang, Sergap – Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) seperti biasanya selalu menghantui ketika musim hujan. Khususnya warga Kabupaten Sampang kewaspadaan tersebut harus ditingkatkan. Penyakit yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti itu telah menewaskan 3 penderita, dari keseluruhan 243 kasus yang terungkap sejak Januari hingga September 2012.

Rupanya peningkatan jumlah penderita DBD tersebut, tidak hanya menyerang di daerah endemis tetapi juga menyebar secara sporadis di wilayah-wilayah  yang sebelumnnya belum terjangkit penyakit mematikan tersebut.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang harus segera mengambil tindakan preventif supaya tidak ditetapkan menjadi status siaga atau Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.

Kepala Dinkes Kabupaten Sampang, Firman Pria Abadi, menjelaskan, kasus pasien DBD yang meninggal tersebut 2 orang dari Kecamatan Camplong dan 1 orang dari Kecamatan Torjun. Penyebaran wabah DBD di wilayah itu, lanjut Firman merupakan daerah endemis selain Kecamatan Kota Sampang, Robatal dan Omben. ’’Pasien tidak tertolong karena keluarga korban terlambat membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, ’’ jelas Firman, Minggu (25/11/2012).

Firman memaparkan, sebaiknya keluarga pasien penderita DBD harus mengetahui sejak dini gejala penyakit yang muncul. Jangan dalam kondisi sudah parah baru dibawa ke rumah sakit, sehingga dapat menimbulkan kematian. Padahal, tambahnya, petugas sudah sering memberikan penjelasan tentang tanda-tanda dan gejala DBD kepada masyarakat, namun masih saja ditemukan kasus penderita yang terlambat diberi pertolongan.

’’Penyakit itu ditunjukkan melalui munculnya demam secara tiba-tiba, disertai sakit kepala berat, sakit pada sendi (mialgia), sakit pada otot (artralgia). Kemudian muncul bintik-bintik merah terang menyebar keseluruh badan di sertai radang perut, muntah-muntah dan diare, dalam kondisi seperti itu keluarga penderita harus segera membawa ke rumah sakit, agar jangan sampai kritis,’’ terangnya.

Ditambahkan oleh Firman, deman pada DBD biasanya berlangsung selama 6 sampai 7 hari, secara klinis puncak demam akan lebih kecil terjadi di akhir masa demam, karena jumlah paltelet akan jatuh hingga pasien dianggap afebril. ’’Karena seringnya penderita mengalami perdarahan dan syok, maka dalam kondisi tersebut angka kematiannya cukup tinggi. Sehingga kami menyarankan, jika ditemukan penderita diduga terserang penyakit DBD dalam tingkat manapun harus segera dibawa ke dokter atau Rumah Sakit, mengingat sewaktu-waktu dapat mengalami syok,’’ ingatnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, untuk menekan penyebaran wabah penyakit itu, pihaknya akan melakukan fogging atau penyemprotan ke rumah penduduk. Namun upaya yang paling efektif adalah melakukan pembasmian sarang jentik nyamuk, dengan menguras, menutup dan mengubur agar nyamuk tidak mudah berkembang biak. (hos)

Lebih mengenal  tetang Demam Berdarah, KLIK  DISINI