Aktivitas Gunung Bromo Semakin Meningkat

gambar-gunung-bromo-letusan-gunung-bromo

Asap tebal keluar dari kaldera Gunung Bromo (foto : bromotravelindo)

Probolinggo (Sergap) – Asap Gunung Bromo dilaporkan tampak semakin pekat dan abu vulkanisnya kini mengarah ke wilayah perbatasan Probolinggo-Pasuruan. Pantauan erupsi Gunung Bromo pada Kamis 10 Desember di Probolinggo terpantau ada peningkatan. Asap kelabu pekat membawa material abu vulkanis mengarah ke barat dan mengguyur wilayah perbatasan Probolinggo ke arah Pasuruan.

Menurut pengamatan Kepala Pos Pantau Gunung Bromo, Ahmad Subhan, erupsi di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, semakin meningkat. Asap tebal kelabu yang membawa material abu vulkanis membumbung tinggi sekira 300 meter mengarah ke perbatasan Probolinggo-Pasuruan.

“Asap pekat tinggi terus mengguyur wilayah tersebut, gempa tremor masih terus terjadi antara 3-27 milimeter, dominan 6 milimeter. Namun, tidak terdengar gemuruh,” ungkap Subhan, Kamis (10/12/2015).

Dia menambahkan, cuaca di sekitar Gunung Bromo terlihat cerah dengan suhu mencapai 12 derajat Celsius. “Tidak terdengarnya suara gemuruh berarti tenaga yang dikeluarkan dari dalam gunung terlepas dan tidak ada penyumbatan,” terangnya.

Subhan mengimbau warga terdekat Gunung Bromo di Probolinggo diimbau hati-hati dan selalu memakai masker karena pada malam hari abu vulkanis tipis terdeteksi di wilayah tersebut. “Bila angin mengarah ke timur laut dipastikan tiga desa terdekat Gunung Bromo, seperti Desa Ngadisari, Desa Jetak, dan Desa Ngadirejo, akan terguyur abu vulkanis erupsi Gunung Bromo,” pungkasnya.

Sementara itu, Bandara Abdulrachman Saleh Malang ditutup akibat abu vulkanik erupsi Gunung Bromo. Otoritas bandara setempat menerima peringatan untuk menutup bandara dan membatalkan semua penerbangan sejak pukul 09:30 WIB Jumat, 11 Desember 2015 hingga Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 09:30 WIB.

“Sebelum Notam masuk, dua penerbangan dari Jakarta sudah mendarat tepat waktu. Tujuh berikutnya terpaksa dibatalkan,” kata Kepala UPT Bandara Abdulrachman Saleh Malang Suharno, Jumat (11/12/2015). “Hujan abu berpotensi mengganggu penerbangan,” katanya menambahkan.

Tercatat ada 7 penerbangan lain yang dibatalkan memiliki rute Malang-Jakarta dan satu penerbangan Malang-Bali. Penutupan ini adalah yang pertama sejak Bromo erupsi dan naik status menjadi Siaga pada tanggal 4 Desember 2015.

Ada lima maskapai yang beroperasi di Bandara Abdulrachman Saleh Malang, yaitu Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Citilink, Batik Air, dengan rute Malang-Jakarta dan Wings Air dengan rute Malang-Bali.

Maskapai memberlakukan tiga kebijakan berbeda. Pilihannya adalah pengalihan penerbangan lewat Surabaya, pengembalian tiket dan penjadwalan penerbangan ulang untuk Sabtu 12 Desember 2015. (ivan/en)

 

Iklan

BOS di Kabupaten Probolinggo Sudah Cair

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah pusat  yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah pusat yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Probolinggo (Sergap) – Dana dari Pemerintah Pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Triwulan III sudah cair di Kabupaten Probolinggo. Ratusan Lembaga Pendidikan Dasar (setingkat SD dan SMP) dapat bernapas lega, setelah dana yang sangat dinanti-nantikan ini sempat terlambat pencairannya.

“Diharapkan cairnya dana BOS triwulan III itu bisa meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah, meskipun pencairannya agak terlambat dari jadwal yang ditentukan dan mudah-mudahan tidak mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten (Dindikkab) Probolinggo, Syamsul Huda, Sabtu (31/10/2015).

Dana BOS sebesar Rp23.862.450 itu diberikan kepada 836 lembaga pendidikan dengan total siswa sebanyak 111.765 siswa, dengan rincian Rp16.315.200.000 untuk 81.576 siswa yang tersebar di 641 lembaga SD dan Rp7.547.250.000 untuk 30.189 siswa yang tersebar di 195 lembaga SMP. “Dana BOS itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun,” kata Syamsul Huda menambahkan.

BOS tersebut digunakan untuk 13 item kegiatan, yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), kegiatan pembelajaran dan ektrakurikuler, ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehabilitasi ringan.

Bantuan operasional sekolah juga dapat diperuntukkan pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan komputer dan biaya lain-lain asal berdasarkan kesepakatan rapat komite dan guru.

“Lembaga pendidikan di tingkat SD/MI tidak boleh menarik sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), tapi sekolah boleh menerima sumbangan dari wali murid asal bukan atas permintaan sekolah. Dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukkannya dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku”, kata Syamsul Huda menjelaskan.

Sekretaris Dindik Probolinggo ini sangat berharap, dana BOS itu bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Pelayanan pendidikan dasar semakin baik, sehingga proses pelayanan pendidikan bisa berjalan lancar dan baik karena sudah dibantu biaya dari pemerintah pusat. (ivan)

Suku Tengger Terima Sertifikat Hak Milik Komunal Tanah Adat

Menteri Ferry Mursyidan Baldan saat menyerahan Sertifikat Tanah Komunal Suku Tengger

Menteri Ferry Mursyidan Baldan saat menyerahan Sertifikat Tanah Komunal Suku Tengger

Probolinggo (Sergap) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan, melakukan kunjungan kerja di Pendopo Agung, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Kamis (9/7/2015).

Kunjungan Menteri Ferry ini terkait komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang dibuktikan dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik Komunal. Sertifikat ini tidak bisa diperjual belikan, kecuali ke sesama masyarakat adat Suku Tengger.

Menteri dalam sambutnnya mengungkapkan, pengakuan dan perlindungan negara terhadap tradisi masyarakat ini telah dituangkan dalam peraturan perundangan. Aturan hukum ini selain untuk memberikan kepastian hak atas tanah masyarakat adat juga untuk melindungi jika terjadi sengketa atau konflik pertanahan.

“Hak komunal ini dapat mengurangi sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat dunia industri yang berkembang dalam kawasan tersebut,” katanya.

Konflik pertanahan yang selama ini terjadi karena tidak adanya perlindungan terhadap masyarakat adat. Sengketa lahan cenderung meruncing karena masing-masing pihak merasa memiliki atas tanah tersebut. Dengan adanya perlindungan negara atas hak komunal, baik masyarakat adat maupun industri dapat menjalankan aktivitasnya tanpa merasa tergganggu.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menyatakan, pemberian sertifikat kearifan lokal bagi masyarakat Suku Tengger ini semakin menegaskan bahwa tanah adat ini wajib dilindungi dari penguasaan masyarakat luar daerah.

“Masyarakat adat di Desa Ngadisari, Ngadas, dan Wonokerto, Kecamatan Sukapura, sangat patuh terhadap riwayat tanah para leluhurnya. Mereka tidak memperjual belikan tanah kepada orang lain di luar desa. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat adat dan dikuatkan dalam bentuk peraturan desa,” ungkapnya.

Menurutnya, kawasan wisata Gunung Bromo ini menjadi salah satu daya tarik investor untuk menanamkan usahanya. Karena keteguhan hati masyarakat adat, para investor tidak bisa memiliki dan mengembangkan usahanya di kawasan Gunung Bromo. “Berapa puluh miliar rupiah yang ditawarkan, masyarakat adat tidak akan melepaskannya,” kata Bupati Tantriana.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Mochtar menyatakan, dari target 101.782 bidang yang meliputi kegiatan Prona, UKM Pertanian, dan redistribusi tanah, sampai saat ini telah terselesaikan sejumlah 39.959 bidang. “Jumlah itu termasuk sertifikat kearifan lokal masyarakat adat yang mencapai 380 bidang,” pungkasnya. (ivan)

Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dilantik

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini dan Wakil Walikota Probolinggo HM. Suhadak saat diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini dan Wakil Walikota Probolinggo HM. Suhadak saat diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur

Probolinggo (Sergap) – Pasangan Walikota Probolinggo Hj Rukmini dan Wakil Walikota Probolinggo HM Suhadak Periode 2014-2019 resmi dilantik. Prosesi pelantikan dilakukan Gubernur Jawa Timur H Soekarwo dengan membacakan Surat Keputusan  Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi dengan No 131.35-7104 Tahun 2013 dan No 132.35-7105 Tahun 2013, di Gedung Islamic Center Kota Probolinggo, Selasa (28/1/2014)

Dalam amanatnya,  gubernur berpesan kepada walikota dan wakilnya untuk merealisasikan semua janji-janji yang diucapkan sewaktu melakukan kampanye. Selain itu, pasangan yang menang pemilukada dengan  mengantongi perolehan suara 36,19 persen ini bisa mengajak para  pemimpin di pemerintahan kota setempat untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif.

Menurut Pakde, kunci utamanya yakni silaturahmi dengan masyarakat dan mengajaknya merumuskan kebijakan. “Datangi semua pihak dan semua harus belajar. Kompetisi sudah selesai dan lupakan. Kini saatnya meningkatkan kesejahteraan demi rakyat,” kata Pakde Karwo.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki budaya demokrasi yang baik melalui musyawarah mufakat, bukan budaya tanding. Salah satu penerapannya yakni dengan dilakukannya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan “stakeholder” atau pemangku kepentingan. Hanya saja, ia menekankan menjaga kerukunan antar warga yang dimulai dengan walikota dan wakil walikota dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Keduanya diharapkan bisa menjalin komunikasi yang baik dan rukun, sehingga mampu membangun dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Tidak mungkin kabupaten ini tumbuh jika tidak ada kerukunan di pemimpinnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga mengatakan bahwa Kota Probolinggo merupakan daerah yang berkembang dan menjadi tempat transit selain Lumajang dan Situbondo.

Peluang industri pengolahan telah menyumbangkan persentase yang cukup besar terhadap PDRB Kota Probolinggo. Sektor ini menyumbang sekitar 14,37 persen terhadap PDRB Kota Probolinggo. “Sehingga jika dikembangkan lebih lanjut lagi dengan industri kecil, akan semakin meningkatkan perekonomian Kota Probolinggo,” ucapnya.

Di samping itu, kota ini memiliki potensi wisata cukup baik, sehingga tidak mengherankan sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang terbesar, yakni 42,63 persen terhadap PDRB Kota Probolinggo “Saya sarankan untuk bidang perdagangan, restoran dan hotel lebih ditingkatkan. SDM nya perlu dilatih dalam bidang keramahan. Agar wisatawan betah tinggal di Probolinggo,” pungkas Gubernur Soekarwo (ang)

BOS Belum Cair, Kepala Sekolah Terpaksa Ngutang

BOSPamekasan/Probolinggo (Sergap) – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan Pertama (Januari-Maret 2013) untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Madura belum jelas kapan cairnya.

Padahal dana itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah. Akibatnya, sejumlah sekolah terpaksa mencari utangan untuk membiaya kebutuhan operasional sekolah, termasuk untuk honor guru swasta.

Abdul Hamid, salah satu pengelola MI sekaligus MTs di Kecamatan Kadur, Pamekasan mengaku sudah memiliki utang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dana itu digunakan untuk membayar honor guru selama tiga bulan, serta kebutuhan operasional lainnya seperti pembelian alat tulis kantor (ATK).

Menurut Hamid, pihaknya sudah beberapa kali mencari tahu tentang pencairan dana itu ke kantor Kementerian Agama setempat, tetapi belum ada kepastian hingga kini. “Kami secara kelembagaan sudah berkali-kali menanyakan ke Kemenag Pamekasan, tapi tidak ada jawaban pasti. Katanya menyangkut kebijakan pusat,” katanya Kamis (23/5/2013).

Hal yang sama juga terjadi di Probolinggo. Komisi A DPRD Kota Probolinggo menyarankan agar Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang belum mendapatkan dana BOS tahun 2013 agar mengutang ke bank, agar kegiatan sekolah tetap berlanjut.

Saran tersebut disampaikan Ketua Komisi A As’ad Anshari saat dengar pendapat dengan Kementerian Agama di ruang Komisi A DPRD Probolinggo, Selasa (21/5/2013). Komisi A menemukan sedikitnya 26 MI dan 16 MTs belum mendapatkan dana BOS sepanjang tahun ini. Tak hanya itu, tunjangan profesi pendidik (TPP) sebagian besar juga belum cair.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut terungkap, selama ini, lembaga pendidikan tersebut terus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan berutang ke sejumlah pihak. Bahkan, tak sedikit kepala sekolah yang menalangi biaya operasional sambil menunggu dana BOS cair.

Kasubbag Tata Usaha Kemenag Didik Heryadi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kanwil Kemenag Jatim dan Kemenag Pusat perihal informasi dana BOS tersebut. Namun, sampai kini, pihaknya belum mendapatkan informasi yang valid. Sambil menunggu informasi itu, para kepala sekolah tak tinggal diam. Mereka terpaksa menalangi BOS dengan mengutang.

Menjawab pertanyaan tentang sebab belum cairnya dana BOS dan TPP, Didik menyatakan tidak tahu. “Saya tidak tahu, itu kewenangan pusat,” jelas Didik. (ms)

Jalan Presiden Abdurahman Wahid Diresmikan Bupati Jombang

Bupati Drs. H. Suyanto didampingi Ny. Sinta Nuriyah dan Yeny Wahid, saat peresmian. (humas)

Jombang, Sergap – Peresmian jalan untuk menghormati almarhum Presi-den KH Abdurrahman Wahid di depan Gelanggang Olahraga (GOR) Merdeka, berlangsung semarak, Minggu (28/10/ 2012) malam, dilakukan oleh Bupati Jombang, Drs. H Suyanto MM. Dengan demikian nama Jl. Merdeka telah resmi menjadi Jl. Presiden Abdurahman Wahid. Peresmian itu ditandai dengan pemasangan papan nama Jl. Presiden Abdurahman Wahid, di ujung jalan bagian timur depan Kampus Undar, diiringi dengan lantunan shalawat.

Peresmian itu selain dihadiri para pejabat di Pemkab Jombang, sejumlah tokoh agama dan masyarakat, di antaranya KH Mustofa Bisri (Gus Mus), Maman Imanulhaq, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah), Ny. Sinta Nuriyah dan Zanubah Arifah Chafsah (Yenny Wahid), istri dan anak Gus Dur. Acara juga diramaikan atraksi kesenian barongsai dan kreasi musik dari Sholawat Jamiyah Diba 1000 Rebana.

Sebelum peresmian penggantian nama jalan dilakukan, seluruh yang hadir mengawali dengan membacakan tahlil dipimpin oleh KH Masduqi Abdurrahman. Setelah itu, GusSholah dan Yenny Wahid serta Bupati Jombang menarik tirai yang bertuliskan Jl. Presiden KH Abdurrahman Wahid. Seiring dengan itu, lantunan shalawat langsung dikumandangkan. Begitu tirai dibukan, tampak jelas tulisan “Jl Presiden KH Abdurrahman Wahid” dengan dasar warna biru. Ribuan pengunjung yang hadir pun bertepuk tangan gemuruh.

Bupati Suyanto dalam pidatonya menyatakan, penggantian jalan Merdeka dengan Jalan KH Abdurrahman sudah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda), dan diperkuat peraturan bupati (Perbup). Bupati, menambahkan, nama Gus Dur diabadikan sebagai nama jalan, adalah sebagai bentuk penghargaan warga dan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Presiden RI ke 4 ini.

Sementara itu, Hj Sinta Nuriyah mengungkapkan terimakasih kepada pemerintah, khususnya Pemkab Jombang yang telah mengabadikan nama Gus Dur menjadi nama jalan utama di kota Jombang. “Kami memang tidak pernah meminta hal-hal seperti ini. Namun bagaimanapun, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten Jombang yang telah mengabadikan nama Gus Dur sebagai nama salah satu jalan utama di kota Jombang,” kata Hj Sinta Nuriyah.

Rangkaian peresmian diakhiri dengan ceramah oleh Wakil Rois Aam PBNU yang juga Pengasuh Ponpes Raudlatuth Thalibin, Rembang, Jawa Tengah KH Mustofa Bisri (Gus Mus).

Gus Mus mengungkapkan, Gus Dur sebagai orang besar. Sebagaimana layaknya orang besar, orang memandang Gus Dur sesuai perspektifnya. “Beliau seperti gajah. Orang yang memegang buntutnya, mengatakan gajah seperti ular. Tapi yang memegang kakinya, mengatakan gajah seperti bamboo besar,” kata Gus Mus.

Demikian pula orang memandang Gus Dur. Bagi budayawan, sambung Gus Mus, Gus Dur itu tokoh budaya. Dan bagi politisi, Gus Dur dianggap punya pemikiran-pemikiran kenegaraan yang konsisten dan jauh ke depan.

Bukan yang Pertama

Bupati Hasan saat menandatangani prasasti jalan KH. Abdurrahman Wahid.

Sebelumnya, penggunaan nama Gus Dur sebagai nama jalan sebagai bentuk peng-hargaan, sudah dilakukan oleh Pemkab Probolinggo. Bupati Probolinggo Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si meres-mikan jalan KH. Abdurrahman Wahid yang sebelumnya ber-nama Jalan Brigjen Katamso, pada hari Jumat 12 Pebruari 2012.

Peresmian yang ditandai dengan pendatanganan prasasti yang dihadiri oleh calon Dubes RI untuk Keraja-an Maroko H. Tosari Wijaya, Wakil Bupati Probolinggo Salim Qurays, S.Ag, Komandan Kodim 0820 Letkol Arh. Budhi Rianto, Kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan Syahpuan, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Subiyantoro dan Ketua DPRD Ahmad Badawi serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah Kusnadi dan seluruh kepala satuan kerja dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Acara yang dilaksanakan sebelum kegiatan jalan sehat memperingati 40 hari meninggalnya Gus Dur tersebut juga diikuti oleh ribuan masyarakat dari wilayah Kraksaan dan sekitarnya, termasuk siswa sekolah dan karyawan/karyawati instansi pemerintah dan swasta di Kraksaan.

Pada sambutannya saat itu, Bupati Hasan menjelaskan pemberian nama jalan tersebut untuk mengingatkan kita atas jasa-jasa Gus Dur sebagai guru bangsa dan tokoh yang sangat menghargai pluralisme. Gus Dur bukan hanya menjadi panutan umat Islam, namun ketokohannya juga diakui secara luas oleh dunia. “Kita harus bangga memiliki tokoh sebesar Gus Dur. Pemberian nama jalan ini semoga dapat terus mengingatkan kita atas apa yang diperjuangkan dan dicita-citakan beliau”, tegas Bupati Hasan.

Peresmian dilanjutkan dengan jalan sehat dengan start alun-alun Kraksaan menyusuri jalan raya ke arah timur, melewati jalan KH. Abdurrahman Wahid hingga finish kembali di alun-alun Kraksaan. Bupati Hasan dan segenap anggota Muspida serta ribuan peserta yang lain nampak antusias dan bersemangat mengikuti jalan sehat tersebut. Hampir seluruh peserta mengenakan kaos berwarna hitam dengan gambar Gus Dur di bagian depan belakangnya. (tim)