Selisih Tipis Pilkada Sumenep Berbuah Saling Klaim Kemenangan

PILKADA SUMENEP

Pasangan A Busyro Karim dan A Fauzi (kiri), pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (kanan)

Sumenep (Sergap) – Pilkada Kabupaten Sumenep terasa lebih hangat dibanding Pilkada Serentak lainnya di Jawa Timur. Pasalnya dua pasangan calon bupatinya, yaitu A Busyro Karim-A Fauzi dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, saling menyatakan memenangi pilkada sesuai hasil penghitungan internal mereka masing-masing.

Tim Pemenangan Busyro-Fauzi menggelar jumpa pers tentang hasil hitung cepat yang dilakukan konsultannya dan hasil hitung riil berbasis laporan saksi di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami tidak dalam posisi ingin mendahului rekapitulasi penghitungan perolehan suara pilkada yang akan dilakukan KPU Sumenep. Namun, sesuai hasil hitung cepat maupun hitung riil, perolehan suara kami memang unggul,” ujar Busyro di Sumenep, Kamis (10/12/2015).

“Saat ini memang terjadi saling klaim memenangi pilkada dan itu boleh-boleh saja. Sekali lagi, kami siap menunggu rekapitulasi perolehan suara di KPU Sumenep yang merupakan hitungan resmi. Namun, klaim kami didukung dengan data riil,” kata Busyro.

Sementara itu Direktur Lembaga Survei “Terukur”, A Hasan Ubaid dalam jumpa pers menjelaskan, sesuai hasil hitung cepat berdasar hasil perolehan suara di 400 TPS yang menjadi sampel, pasangan Busyro-Fauzi meraih 50,97 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah meraih 49,03 persen.

“Hasil hitung cepat tersebut linier dengan hasil hitung riil berdasar fomulir hasil penghitungan perolehan suara di masing-masing TPS dari saksi pasangan Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Sesuai hasil hitung riil dari saksi di 2.400 TPS itu, pasangan Busyro-Fauzi memperoleh 299.274 suara atau 50,79 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah memperoleh 289.884 suara atau 49,21 persen.

“Dalam konteks itu, kami optimistis pasangan Busyro-Fauzi yang akan memenangi pilkada. Kami juga telah meminta pasangan Busyro-Fauzi untuk benar-benar mengawal proses yang berlangsung di KPU Sumenep dan jajarannya guna mengamankan perolehan suara tersebut,” kata Hasan yang lembaga surveinya menjadi konsultan pasangan Busyro-Fauzi.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, A Zahrir Ridla memastikan perolehan suara kandidatnya unggul dibanding pasangan Busyro-Fauzi. “Perolehan suaranya pada posisi 52,7 persen untuk pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah dan 47,3 persen untuk Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Ia berharap warga Sumenep tidak terpengaruh dengan adanya saling klaim memenangi pilkada, karena hitungan resmi atas hasil pilkada adalah rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Sumenep sebagai penyelenggara pilkada.

“Mari bersama-sama menunggu rekapitulasi perolehan suara hasil pilkada tingkat kabupaten di KPU Sumenep. Saling klaim itu merupakan hal yang wajar,” kata Zahrir Ridla menambahkan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sumenep, A Zubaidi meminta warga setempat untuk menunggu hasil penghitungan perolehan suara secara resmi yang akan dilakukan oleh lembaganya guna mengetahui pasangan calon yang memenangi pilkada.

Sesuai jadwal di KPU Sumenep, rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh masing-masing PPK dan penyampaian hasilnya ke KPU kabupaten pada 10-16 Desember 2015.

Sementara rekapitulasi penghitungan dan penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh KPU setempat dan penyampaian hasilnya ke KPU provinsi pada 16-18 Desember 2015.

Pilkada Sumenep 2015 yang digelar pada Rabu (9/12/2015) diikuti oleh dua pasangan, yakni A Busyro Karim-A Fauzi di nomor urut 1 (satu) dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah di nomor urut 2 (dua). (hosni)

 

Kapolda : Pilkada Serentak Jatim Aman Karena Masyarakat Sudah Cerdas

kapolda-jatim-anton-setiadji-2015

Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji

Surabaya (Sergap) – Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji memastikan, bahwa Hari H pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12/2015) di wilayah Jawa Timur, berlangsung tertib dan aman.

“Selama sehari pelaksanaan Pilkada di 19 kabupaten/kota, semua berlangsung aman dan terkendali,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (10/12/2015).

Perwira tinggi polisi bintang dua tersebut mengakui sempat ada sedikit permasalahan di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Malang, yaitu ada kesalahan di salah satu kartu. “Tapi itu bisa diatasi dan selesai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Jadi, secara umum tidak ada masalah berarti,” Kapolda menjelaskan.

Tentang Pilkada Kabupaten Mojokerto, yang sebelumnya dianggap rawan, lulusan terbaik Akademi Polisi 1983 itu menegaskan bahwa mayoritas di seluruh TPS di kabupaten tersebut berlangsung aman.

Mojokerto menjadi daerah yang menjadi prioritas pengamanan karena adanya dinamika politik menjelang pelaksanaan, yaitu pencoretan salah satu calon peserta Pilkada. Pada Hari H, Kapolda bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi dan Gubernur Jatim Soekarwo memantau langsung di Mojokerto, sekaligus berkomunikasi melalui telekonferensi jarak jauh dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan serta Kapolri Badrodin Haiti.

“Laporan yang saya terima sampai sekarang, Mojokerto terkendali dan situasinya kondusif. Diharapkan sampai proses Pilkada selesai tetap suasananya terkendali,” katanya.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur dan menilai kecerdasan dan kedewasaan menjadi faktor utama sehingga pilkada serentak dapat berlangsung aman.

“Masyarakat sudah cerdas semua, siapa yang memilih dan siapa yang akan dipilih. Mereka sudah menyadari kalau kalah bisa melalui upaya hukum berlaku,” katanya.

Kapolda Jatim juga menegaskan belum akan menarik atau menggeser pasukan kembali ke markas karena pengamanan Pilkada masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. “Status sampai sekarang masih siaga dan belum dicabut. Nanti kalau semuanya sudah selesai, baru saya mencabut statusnya,” katanya. (win)

 

Emil Dardak Menang Telak di Trenggalek

Emil Dardak oke

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak dan Mohammad Nur Arifin didampingi istri masing-masing mengacungkan salam dua jari.

Trenggalek (Sergap) – Pasangan Calon Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak dan Mohamad Nur Arifin sementara ini unggul dalam hitung cepat versi PDI-P Trenggalek.
pasangan muda usia, Emil Elistianto Dardak yang juga suami dari artis sinetron Arumi Bachsin dan Mohamad Nur Arifin seorang pengusaha muda itu tercatat menang telak atas lawannya, pasangan petahana, Kholiq-Priyo Handoko.

Emil-Arifin berhasil mengumpulkan 271.329 suara atau sekitar 75 persen, sementara lawannya, Kholiq-Priyo, hanya 91.140 suara atau sekitar 25 persen.

“Angka itu tidak menghitung suara tidak sah dan suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya,” kata Ketua DPC PDI-P Trenggalek, Doding Rahmadi, Kamis (10/12/2015) kepada wartawan.

Hasil hitung cepat itu dihimpun dari saksi yang disebar tim pemenangan di 1.300 TPS di Trenggalek. Tercatat, dari total pemilih di Pilkada Trenggalek sebanyak 575.118 orang, hanya 362.469 yang menyalurkan hak pilihnya. Sisanya memilih “golput”.

“Emil-Arifin menang telak di lima kecamatan dengan persentase angka 80 persen, bahkan di kecamatan kota mencapai 86 persen,” kata Doding.
Dalam Pilkada Trenggalek tahun ini, Emil-Arifin diusung tujuh partai koalisi, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.

Sementara itu, lawannya, pasangan Kholiq-Priyo Handoko diusung PKB, Partai Nasdem, PKS, dan PKPI. Kholiq adalah Wakil Bupati Trenggalek saat ini. (Tkr)

Hasil Survey, Risma Menang Mutlak di Pilkada Surabaya

risma wisnu mendaftar

Pasangan Risma dan Wisnu saat mendaftar ke KPU Surabaya

Surabaya (Sergap) – Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, menang telak atas penantangnya, Rasiyo-Lucy Kurniasari. Hal ini disampaikan oleh Lembaga Survei PT. Siber Media Abadi yang telah melakukan penelitian sepanjang tanggal 20-24 November 2015.

“Jadi, mayoritas warga Kota Surabaya masih menganggap pasangan Risma-Whisnu layak memimpin Kota Surabaya lagi,” kata Gunawan Abdillah, salah satu surveyor Pilkada Indonesia, kepada wartawan di Hotel JW Marriott Surabaya, Sabtu (28/11/2015).

Menurut Gunawan, dari 506 responden yang tersebar di 31 kecamatan se-Kota Surabaya, 67,79 % menilai pasangan inkumben Risma-Whisnu masih sangat layak memimpin Kota Surabaya. Sedangkan penantangnya, Rasiyo-Lucy, hanya mengantongi 23,12 % pendukung. “Sementara 9,09 persen tidak menjawab salah satu calon yang akan dipilihnya pada 9 Desember mendatang,” ujarnya.

Metode survey yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan mendatangi 506 responden, baik pria maupun wanita, di 31 kecamatan se-Kota Surabaya. “Semua responden kami wawancarai langsung dengan tatap muka,” kata Gunawan.

Survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka ini, bertujuan untuk mengukur tingkat toleransi sikap dan prilaku pemilih terhadap keinginan mengikuti Pilkada Surabaya pada 9 Desember mendatang. “Sedangkan margin of error dari penelitian ini hanya mencapai 4-5 persen,” tambah Gunawan.

Pilkada Surabaya diikuti dua pasangan calon, yaitu pasangan inkumben Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, yang diusung PDIP, dan penantangnya, Rasiyo-Lucy Kurniasari, yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

Kedua pasangan calon ini sudah tiga kali melakukan Debat Publik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, sehingga warga Surabaya bisa menilai calon yang akan dipilihnya pada 9 Desember mendatang. (win)

Polemik Usulan Pembentukan Provinsi Madura

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Sampang (Sergap) – Tuntutan pendirian Provinsi Madura yang disuarakan sejumlah orang berlatar etnis Madura telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Madura sendiri. Menurut penggagasnya, pembentukan provinsi Madura dianggap merupakan jalan terbaik untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura yang dianggap tertinggal.

Sekretaris Panitia persiapan pembentukan Provinsi Madura (P4M), Jumhur Saros, mengatakan, gagasan ini muncul karena perlakuan tidak adil yang selama ini terjadi. “Karena Madura telah dianaktirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat,” kata Jumhur Saros, Selasa (10/11/2015).

Di kalangan masyarakat Madura, belum ada satu suara tentang tuntutan pendirian Provinsi Madura. Mereka menganggap pendirian provinsi Madura berisiko secara politik dan terlalu memaksakan diri.

Mohammad Bakir, seorang tokoh Sumenep mengatakan, bahwa orang Madura itu lebih banyak yang tinggal di luar Pulau Madura. “Dari sisi politik, kenapa kita memaksakan diri pendirian Provinsi Madura, sementara keberadaan orang Madura itu 1:4. Satu orang Madura di (pulau) Madura, empat orang Madura di luar pulau Madura,” katanya.

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Rancangan Logo Provinsi Madura

Selanjutnya, P4M merencanakan untuk menyurati Presiden Joko Widodo dan berencana menemui pimpinan DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. “Kepada DPR kita meminta hearing dan hak inisiatif. Jadi, kita mengikuti tata hukum yang ada demi terbentuknya provinsi Madura,” kata Jumhur Saros, yang dikenal pula sebagai advokat.

Pria berusia 51 tahun ini juga berencana mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pendirian sebuah provinsi yang diatur dalam undang-undang. Jumhur juga mengklaim gagasannya didukung oleh sebagian ulama di Pulau Madura.

Tentang adanya penolakan dari seorang bupati sebuah daerah di Madura atas gagasannya, pria asal kota Bangkalan, Madura ini berkata: “Apakah mereka karena sudah hidup dalam zona aman, terus kalau dijadikan provinsi, apa ruginya?”

Sejumlah laporan menyebutkan, gagasan pendirian provinsi Madura pernah disuarakan pada tahun 1995 dan 1999. “Kenapa kita harus takut? Madura ini pada tahun 1948 pernah menjadi negara merdeka. Itu mampu membiayai negara Madura,” tandasnya.

Menurutnya, Provinsi Madura akan mampu membiayai pembangunan di daerahnya sendiri, karena “di bawah Madura ini ada sumber minyak dan gas masih bertaburan.”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempersoalkan keinginan sejumlah kalangan di Pulau Madura untuk membentuk provinsi sendiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Namanya demokrasi, enggak apa-apa Madura mau jadi provinsi,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan peresmian operasional kapal di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, Bangkalan, Selasa (10//11/2015).

Presiden menegaskan, demokrasi tidak melarang suatu daerah menjadi provinsi sendiri. Bahkan, tidak hanya Madura yang ingin menjadi provinsi, tetapi daerah-daerah yang lain, seperti di Sumatera, Papua, Kalimantan, juga memiliki niatan yang sama.

Hanya saja, Presiden mengingatkan, bahwa ketentuan yang berlaku, tetap harus diperhatian, seperti prasyarat jumlah minimal kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya diharapkan kehadirannya dalam Deklarasi Provinsi Madura yang digelar di Gedung Ratoh Ebu, Bangkalan, Jawa Timur, namun Presiden memilih tidak menghadiri acara deklarasi itu. (mh)

Ditemukan 88.675 Data Bermasalah di DPT Jember

pilkada-serentak-1-yos-150805Jember (Sergap) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menemukan sebanyak 88.675 data pemilih bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.

“Kami menemukan sebanyak 88.675 data bermasalah seperti pemilih memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK invalid, dan identitas berupa nama, alamat, tempat tanggal lahir yang sama persis,” kata Ketua Panwaslu Jember, Dima Akhyar dalam jumpa pers di sebuah hotel di Jalan Karimata Jember, Senin (02/11/2015).

Rincian dari 88.675 data bermasalah itu, adalah 52.302 pemilih memiliki NIK ganda, 21.653 pemilih memiliki nama, tempat tanggal lahir, dan alamat yang sama, serta 14.720 pemilih memiliki NIK invalid. “Bahkan saat dilakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), ditemukan 11 pemilih yang namanya Yulia Fajar dengan nama, alamat, tempat tinggal lahir yang sama persis dalam DPT Pilkada Jember,” kata Dima.

Dima menambahkan, bahwa temuan Panwaslu Jember itu sudah disampaikan kepada KPU Jember pada 22 Oktober 2015 untuk segera ditindaklanjuti, karena dapat menjadi persoalan dikemudian hari. “KPU sudah meminta data soft copy kepada Panwaslu, namun sejauh ini kami belum mengetahui tindaklanjut penyelenggara pilkada atas data pemilih bermasalah itu,” kata Dima menjelaskan.

Panwaslu sudah melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada Jember secara bertahap yakni temuan sebanyak 6.663 data bermasalah dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) pada 21 Agustus 2015.

Kemudian Panwaslu juga menemukan data bermasalah dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 126.813 pemilih pada 22 September 2015, dan terakhir terdapat data pemilih bermasalah dalam DPT sebanyak 88.675 pemilih.

“Saya berharap KPU Jember menindaklanjuti temuan Panwaslu untuk menyempurnakan data pemilih Pilkada Jember tersebut, sehingga datanya benar-benar valid,” katanya.

Sementara itu Komisioner KPU Jember, Habib M. Rohan mengaku sudah mendapat surat dari Panwaslu terkait data bermasalah itu pada 22 Oktober 2015 dan pihak penyelenggara Pemilu masih dalam proses menindaklanjuti temuan itu.

“Pada saat penetapan DPT tambahan (DPTb1) sepekan yang lalu, pihak Panwaslu tidak menyampaikan terkait dengan data pemilih bermasalah, bahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga tidak mendapat rekomendasi apapun dari Panwaslu di tingkat kecamatan, namun tiba-tiba saat ini ada data bermasalah muncul sebanyak 88.675 pemilih,” tuturnya.

KPU Jember menetapkan DPT Pilkada setempat sebanyak 1.892.435 orang dengan rincian sebanyak 935.935 pemilih laki-laki dan 956.500 pemilih perempuan, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap tambahan (DPTb1) sebanyak 537 orang. (arif)

Laporan dan Gugatan Warnai Pilbup Kediri 2015

Dari kiri ke kanan : Bambang Sumaji HS, Taufiq Dwi Kusuma dan Mustain saat menunjukkan ijasah Haryanti di Polres Kediri, Jawa Timur.

Dari kiri ke kanan : H. Bambang Sumaji HS, Taufiq Dwi Kusuma dan Mustain saat menunjukkan ijasah Haryanti di Polres Kediri, Jawa Timur.

Kediri (Sergap) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Kediri 2015, diwarnai berbagai protes dalam bentuk laporan ke Polisi dan gugatan ke pangadilan. Pada hari Senin (31/08/2015), Calon Bupati Kediri dokter Haryanti Sutrisno, dilaporkan ke Polres Kediri terkait dengan berkas persyaratan pencalonannya, yang didampingi Drs. H. Masykuri, MM sebagai Calon Wakil Bupati.

Tiga orang pelapor tersebut adalah Mustain, Taufik Dwi Kusuma dan H. Bambang Sumaji HS, Warga Kabupaten Kediri menyebut dirinya sebagai warga yang peduli terhadap Pilkada bersih dan transparan.

Mereka memasuki Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPK) Polres Kediri di Pare, sekitar jam 11.00 WIB dengan berbekal berkas laporan dan ditemui oleh staf SPK. Setelah berbincang beberapa saat, staf tersebut membawa berkas ke luar menuju ruang Kapolres.

H. Bambang Sumaji HS, aktivis Forum Pengajian Politik Islam (FPPI) Kediri, kepada wartawan menjelaskan, bahwa tujuan dari laporan ke polisi ini sama sekali tidak mengandung muatan politik, walaupun dilakukan di tengah-tengah berlangsungnya Pilbup Kediri.

“Kami hanya ingin mempunyai pemimpin yang bersih dan tidak tercela. Kami melihat, bahwa ijasah Calon Bupati Kediri meragukan, karenanya kami minta kepada Kepolisian untuk memdalami data yang kami laporkan. Bilamana terdapat perbuatan melanggar hukum, maka harus diproses sebagaimana peraturan yang berlaku”, kata Bambang Sumaji menjelaskan.

Sedangkan, Taufiq Dwi Kusuma menambahkan, bahwa pihaknya mempunyai data yang diperoleh dari website resmi KPUD Kabupaten Kediri, yang salah satunya adalah ijasah dokter Haryanti Sutrisno, sang petahana dalam Pilbup tahun ini.

Dijelaskan oleh Taufiq, yang diunggah KPUD Kabupaten Kediri tersebut bukanlah ijasah, tetapi salinan ijasah yang banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan mencurigakan. Nama pemegang ijasah, misalnya tertulis Harjanti Hadi Koesworo. Sementara dalam Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-014.329738/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015, nama dokter Haryanti Sutrisno, tertanggal 24 Agustus 2015, tertulis Haryanti.

“Padahal, kita semua tahu bahwa pergantian nama secara hukum baru sah, jika mendapat penetapan dari pengadilan. Nama tersebut, menurut kami tidak sah untuk didaftarkan sebagai Calon Bupati”, kata Taufiq.

Ditambahkan pula oleh Taufiq, foto yang tertempel pada Salinan Ijazah tersebut tidak tertindih oleh stempel. Padahal pada ijasah yang sama, jelas tertulis ketentuan, bahwa foto pemegang ijasah harus distempel. “Kami menduga telah terjadi perbuatan pemalsuan dokumen, sebagaimana tercantum dalam pasal 263,264 dan 266 KUHP”, katanya menegaskan.

Menanggapi hal ini, Ketua KPUD Kabupaten Kediri, Sapta Andaruisworo, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa, dengan telah ditetapkannya dua pasangan Cabup dan Cawabup Pilbup Kediri 2015, maka semua persyaratan para calon dianggap sudah benar.

Adapun tentang penulisan nama pada Surat Keputusan KPUD Kabupaten Kediri, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sapta Andaruisworo mengatakan bahwa acuannya adalah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, pasal 70, bahwa penulisan nama calon mengacu kepada nama di KTP. “Nama calon penulisan, pada surat ketetapan maupun kartu suara mengacu pada nama di KTP. Pada intinya KPUD telah memutuskan dan berpendapat bahwa putusan tersebut adalah benar”, katanya.

Seminggu sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, Ormas MKLB (Menuju Kediri Lebih Baik), juga telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Gugatan itu diajukan karena MKLB melihat ada kejanggalan dari Calon Bupati dokter Ari Purnomo Adi, yang gelar dokternya pada ijazah ditulis dengan huruf besar DR.

“Penulisan DR itu, merupakan salah satu contoh kejanggalan pada ijasah dokter Purnomo Adi. Kami menduga ada perbuatan melawan hukum pada penerbitan ijasah tersebut. Karena itu kami mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Kabupaten Kediri, untuk menguji keabsahan ijasah tersebut”, kata Drs. Sumaji, SH, MH yang di dampingi Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH, di kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kediri, Senin (24/8/2015) yang lalu. Keduanya adalah kuasa hukum Ormas MKLB dalam kasus perdata ini.

Sementara itu, santer terdengar kabar bahwa minggu depan juga akan ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terhadap Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-014.329738/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015.

Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri ini, dianggap tidak sah karena dibuat berdasarkan data dan dokumen yang tidak sah dan melawan hukum. Padahal KPUD Kabupaten Kediri sudah terlanjur menetapkan dua pasangan Cabup dan Cawabup, yaitu dengan nomor urut 1, DR Ari Purnomo Adi berpasangan denga Arifin dan nomor urut 2, pasangan Haryanti dan Drs. H. Masykuri, MM.

Lantas, bagaimanakah jika ternyata laporan dan gugatan tersebut dimenangkan para pelapor dan penggugat? Padahal Bupati dan Wakil Bupati sudah terpilih? Akankah Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri akan melantiknya? Pilbup Kediri 2015 memang sangat menarik untuk diikuti perkembangannya. (Tim)

Peluncuran “Ini Baru Indonesia” Dalam Peringatan Lahirnya Pancasila di Blitar

Presiden Jokowi tampak bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR EE Mangindaan dan Ketua DPD, H. Irman Gusman, sesaat setelah penandatanganan Manifesto Ini Baru Indonesia.

Presiden Jokowi tampak bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR EE Mangindaan dan Ketua DPD, H. Irman Gusman, sesaat setelah penandatanganan Manifesto Ini Baru Indonesia.

Blitar (Sergap) – Alun-Alun Kota Blitar, benar-benar dipenuhi ribuan warga Kota Blitar dan sekitarnya, dalam peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 2015. Warga yang terdiri dari masyarakat umum, pegawai negeri, sampai pelajar ini mengenakan berbagai macam atribut. Sebagian besar warga mengenakan pakaian tradisional Jawa. Mereka sudah mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB.

Mereka berkumpul bersama di alun-alun Kota Blitar, dengan mengusung gunungan tumpeng yang dihiasi oleh berbagai hasil bumi berupa sayur dan buah, dengan bentuk yang artistik. Gunungan ini melengkapi kegiatan peringatan Hari Lahirnya Pancasila, yang bertepatan dengan Senin (1/6/2015).

Setelah mengikuti upacara, gunungan-gunungan tersebut diarak menuju Makam Bung Karno di di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Di lokasi ini pula dilaksanakannya kenduri wisata serta doa bersama.

Agenda peringatan Hari Lahirnya Pancasila ini, sebenarnya sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Kota Blitar. Namun penyelenggaraan tahun ini, menjadi sangat istimewa, karena hadirnya Presiden Joko Widodo yang disertai Kegiatan peringatan itu dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada dasar negara yang dapat menjelma menjadi kenyataan tanpa perjuangan termasuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. “Tidak ada satu pun dasar negara yang menjelma menjadi realitas tanpa perjuangan, jika ingin merealisasikan Pancasila perlu perjuangan,” kata Presiden.

Presiden menegaskan, dengan telah berdirinya Negara Indonesia tidak berarti perjuangan selesai, justru harus memulai perjuangan lebih keras. Jokowi mengajak rakyat secara bersama-sama menghayati semangat yang bersumber pada ide, cita-cita dan gagasan besar Bung Karno cita-cita gagasan dan harapan Bung Karno yakni untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdaulat, berdikari dan Indonesia yang berkepribadian.

“Saya selalu teringat pidato Bung Karno 1 Juni 1945, 70 tahun yang lalu di depan sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang menyatakan Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dada saya sejak berpuluh puluh tahun diterima atau tdk terserah saudara-saudara tapi saya sendiri mengerti seinsyaf insyafnya bahwa tidak satu pun akan menjelma dengan sendirinya menjadi realita jika tidak dengan perjuangan,” kata Kepala Negara.

Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bukan jalan mudah. “Kita tidak boleh berhenti, adalah tugas kita bersama untuk membumikan Pancasila, menjadikannya realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Republik ini sejatinya bukan sebuah negara yang dibangun untuk satu golongan ataupun beberapa kelompok saja, republik ini memerlukan persatuan, memerlukan kebersamaan, memerlukan gotong royong dari berbagai elemen bangsa,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan meluncurkan program gerakan ‘Ini Baru Indonesia’. Presiden Jokowi, Ketua MPR, serta Megawati bersama Boediono untuk menandatangani spanduk ‘Ini Baru Indonesia’.

Tak ketinggalan tiga Wakil Ketua MPR yaitu EE Mangindaan, Mahyudin, dan Hidayat Nur Wahid juga ikut membubuhkan pesannya. Secara bergantian, tokoh-tokoh ini membubuhkan pesan dan tandatangan dalam kain spanduk.

Gerakan “Ini Baru Indonesia” merupakan program sosialisasi inisiatif dari MPR. Program gerakan ini bertujuan merangkul seluruh komponen masyarakat melalui cara yang simpel, kreatif, dan menyesuaikan kondisi sekarang untuk menyadarkan kembali masyarakat terkait pentingnya nilai-nilai kebangsaan. (tim)

Kholiq dan Sri Rahayu Berpasangan Menuju Pilkada Trenggalek 2015

Deklarasi Pasangan Cabup Kholiq dan Cawabup Sri Rahayu di di Aula Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Kamis (23/4/2015)

Deklarasi Pasangan Cabup Kholiq dan Cawabup Sri Rahayu di di Aula Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Kamis (23/4/2015)

Trenggalek (Sergap) – Kholiq dan Sri Rahayu, secara resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) dalam arena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang akan datang.

Acara yang dikemas dalam bentuk silaturahmi PKB-PDIP ini, digelar di Aula Hotel Hayam Wuruk, Kamis (23/4/2015), juga dihadiri pengurus Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Trenggalek Jawa Timur.

Kholik yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek dan juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Trenggalek ini, menyatakan bahwa dirinya sepakat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Trenggalek, satu paket dengan Sri Rahayu sebelumnya mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Trenggalek lewat PDI Perjuangan.

“Sekalipun PKB dan PDIP secara formal sebenarnya bisa mengajukan calon sendiri, kami tidak jumawa. Demi dan atas nama rakyat Trenggalek, kami sepakat untuk berkoalisi memajukan Trenggalek yang lebih baik,” kata Kholiq disambut tepuk tangan para hadirin.

Ia mengaku optimistis koalisi PKB-PDIP yang didukung Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKPI tersebut bakal menang dalam bursa pilkada yang digelar 9 Desember 2015. Hitung-hitungan di atas kertas, kata dia, PDIP dan PKB adalah partai peraih suara terbanyak dalam pemilu 2014. Di tingkat DPRD Trenggalek, dua partai ini sama-sama meraih sembilan kursi. Selisih keduanya hanya di kisaran 2.000 suara dengan PKB sebagai peraih suara terbanyak di atas PDIP.

Cawabup yang kader PDI Perjuangan, Sri Rahayu juga mengaku optimis akan meraih kemenangan, karena persamaan antara PKB dan PDI Perjuangan. “Kami memiliki visi, misi serta komitmen yang sama dalam membangun Trenggalek,” kata Sri Rahayu.

Sementara itu, Bambang Eko Sutarjo, salah seorang pengurus Partai Golkar mengatakan, ”Bila Golkar tidak ingin selalu kalah dalam Pilkada, maka lihatlah sejarah Pilkada Trenggalek. Bila Hijau dan Merah bersatu, lalu di tambah lagi Kuning, maka kemenangan mutlak pasti akan di raih.”

Acara deklarasi yang disaksikan ratusan kader kedua partai serta sejumlah simpatisan partai pendukung itu berlangsung sederhana. Dimulai dengan pidato sambutan dari masing-masing partai pengusung (PKB-PDIP), dilanjutkan perwakilan partai pendukung (PKPI, Nasdem dan Partai Golkar).

Selesai sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Koalisi Bersama untuk mengusung pasangan Calon Bupati Kholiq dan Wakil Bupati Sri Rahayu dalam bursa pilkada 9 Desember 2015.

Deklarasi Kholiq dan Sri Rahayu ini, mengakhiri spekulasi spekulasi kebersamaan kedua kandidat yang sebelumnya sama-sama berambisi maju sebagai Calon Bupati Trenggalek.

Selain pasangan Kholiq-Sri Rahayu, nama lain yang beredar akan maju dalam bursa Pilkada Trenggalek adalah putra mantan Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Emil Dardak.

Nama terakhir yang juga suami artis Arumi Bachsin ini melejit setelah Koalisi Merah Putih di Kabupaten Trenggalek, sepakat untuk mengusung cendekiawan muda ahli tata kota ini sebagai calon bupati tandingan, melawan petahana wabup Kholiq. (tkr)

Suami Artis Arumi Bachsin Ramaikan Pilbup Trenggalek 2015

Emil Elestianto Dardak, Sri Rahayu (Yayuk) dan Wabup Kholiq

Emil Elestianto Dardak, Sri Rahayu (Yayuk) dan Wabup Kholiq

Trenggalek (Sergap) – Hingga saat ini, sudah ada tiga nama yang beredar di masyarakat sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Trenggalek, Jawa Timur periode 2015-2020. Ketiga nama tersebut adalah mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 Sri Rahayu (Yayuk) dan petahana Wakil Bupati Trenggalek yang juga Ketua DPC PKB Trenggalek, Kholiq, yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC PDI Perjuangan, pada hari Kamis (05/02/2015) yang lalu.

Calon selanjutnya adalah Emil Elestianto Dardak, anak dari Achmad Hermanto Dardak, mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang memang asli dari Trenggalek. Emil Elestianto Dardak adalah salah satu lulusan termuda Doktor Ekonomi Pembangunan dari Jepang dari beasiswa yang diterimanya di usia 22 tahun.

Emil Elestianto Dardak juga dikenal sebagai pengusaha dan seorang penyanyi jazz. Namun publik lebih mengenalnya sebagai suami dari bintang film dan model Arumi Bachsin.

Emil Dardak, begitu nama populernya, menyatakan siap maju dalam bursa pencalonan bupati Trenggalek, Jawa Timur yang akan digelar serentak bersama kabupaten/kota lain di Indonesia pada Desember 2015.

Saat dikonfirmasi wartawan di tengah kunjungannya menyaksikan Festival Prigi 2015 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek, Minggu (22/2/2015), Emil berkata, “Ya, kami memang sudah melakukan penjajakan ke masyarakat, juga komunikasi politik dengan sejumlah partai politik,” katanya.

Ia memang belum secara resmi mendeklarasikan rencana pencalonannya tersebut ke publik. Namun, ia tegas menyatakan telah mendapat dukungan politik dari dua partai politik peserta pemilu, yakni Partai Demokrat dan PAN.

“Bahkan, sudah ada parpol tersebut yang secara terbuka melamar saya untuk diusung sebagai calon bupati Trenggalek periode 2015-2020,” ungkapnya.

Emil juga mengaku telah terjun langsung ke berbagai kelompok masyarakat Trenggalek. Hasilnya, kata dia, banyak aspirasi yang menginginkan dirinya untuk ambil bagian dalam bursa pilkada setempat.

Sekalipun dirinya tidak tinggal langsung atau dibesarkan di Kabupaten Trenggalek, Emil merasa masih berdarah asli Trenggalek. Hal ini disebabkan ayahnya, Hermanto Dardak, merupakan putra asli kota berjuluk “Bumi Menak Sopal” tersebut.

“Kami kira tidak masalah siapa pun putra daerah, sekalipun tidak tinggal menetap di sini, memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk membangun Trenggalek,” jawabnya saat ditanya wartawan mengenai peluangnya sebagai bakal calon bupati dari luar daerah.

Untuk mewujudkan niatnya maju dalam bursa Pilkada Trenggalek ini, Emil yang sempat disebut-sebut akan diusung PDI-P dalam bursa Pilkada Kota Depok ini bahkan mengaku tidak gentar meski harus bersaing dengan petahana Wakil Bupati Trenggalek Kholiq.

Menurut dia, berbekal pengalamannya dalam berkiprah di salah satu BUMN bidang ekonomi pembangunan, dia yakin memiliki konsep dan visi yang lebih matang dan terkonsep baik dalam memajukan Kabupaten Trenggalek. (hm)