Dewan Akan Panggil KPU dan Panwas Kabupaten Kediri

dialog Komisi A oke

Suasana tertib dalam dialog Komisi A DPRD Kabupaten Kediri dengan Perwakilan Aloka, Selasa 16 Februari 2016

Kediri (Sergap) – Menepati janjinya kepada Aliansi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (Aloka), maka Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, bertemu dan berdialog dengan perwakilan Aloka, Selasa (16/02/2016) siang di ruang Komisi A, komisi yang membidangi hukum di DPRD Kabupaten Kediri.

Walaupun hanya 2 orang saja Komisi A yang “berani” menemui, namun sikap Komisi A yang diwakili oleh Ketuanya Edy Suprapto dari Partai Gerindra dan Kuswanto dari Partai Golkar secara tegas mengatakan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslih) Kabupaten Kediri.

“Berdasarkan laporan dari teman-teman, Komisi A akan memanggil KPU dan Panwaslih untuk rapat dengar pendapat. Jadwalnya secepatnya akan kami konsultasikan dengan unsur pimpinan,” kata Edy Suprapto disambut tepuk tangan semua yang hadir.

Edy Suprapto mengaku belum tahu segala permasalahan yang timbul dalam persiapan maupun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri 2015. “Beri kita laporan dan masukkan, maka akan kita bahas sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya menjelaskan.

Ketua Komisi A ini juga sangat berharap, masukan dan laporan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis sehingga Komis A dapat menindaklanjutinya. “Kita juga dengar adanya penyimpangan pengadaan Alat Peraga Kampanye, namun tidak ada laporan tertulis yang masuk dari masyarakat,” kata Edy lebih lanjut.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Komisi A yang sehari sebelumnya, bertemu secara tidak resmi dengan perwakilan Aloka yang saat itu gagal bertemu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri. (baca : Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat).

Agustianto, salah satu perwakilan berharap Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, akan proaktif dalam menanggapi laporan masyarakat. “Melakukan pengawasan adalah tugas DPRD, bukan tugas kami. Setelah kami laporkan, kami berharap segera ditindak lanjuti, karena ini adalah kepentingan masyarakat banyak,” kata Agus menegaskan.

Mantan Koordinator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Kecamatan Plosoklaten ini, berharap DPRD bisa memberi teladan untuk bekerja dengan tertib, sesuai aturan yang berlaku. “Tugas DPRD adalah tertib dalam bekerja, salah satunya menampung aspirasi rakyat dan melakukan pengawasan. Jika mereka tidak tertib, jangan salahkan jika kami juga tidak tertib,”kata Agus menambahkan.

Masih dalam dialog dengan Komisi A, Khoirul Anam Ketua LSM Komite Rakyat Untuk Demokrasi dan Reformasi mengancam akan melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) para anggota dewan yang tak beretika karena menyepelekan aspirasi rakyat.

“Mereka itu wakil rakyat dan digaji dengan uang rakyat. Maka ketika mereka menganggap enteng aspirasi rakyat, akan kami laporkan ke BKD,” kata Anam yang dikenal bergaya bicara ceplas-celos ini.

Menutup pertemuan, Ketua Komisi A membacakan kesimpulan yang pada pokoknya berjanji akan memperjuangan aspirasi LSM dan Ormas yang tergabung dalam Aloka ini. “Komisi A akan memperjuangkan aspirasi teman-teman. Silahkan dipantau prosesnya, bisa melalui saya sebagai Ketua Komisi A,” kata Edy Suprapto sebelum menutup pertemuan. (Tkr)

Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat

DPRD Kab Kediri Disegel

Spanduk penyegelan dibentangkan di depan kantor DPRD Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Setelah dijanjikan akan ditemui oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, maka perwakilan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas) Kediri, Senin (15/02/2016) datang kembali ke gedung DPRD menagih janji itu.

Namun para Wakil Rakyat itu, tampaknya ingkar janji. Mereka enggan menemui pengunjuk rasa. Bahkan beberapa orang dari mereka justru pergi ketika pengunjuk rasa datang.

Hingga siang dan ketika hujan turun dengan derasnya, tak satupun wakil rakyat bersedia menemui. Dikabarkan sebagian anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja di Palembang dan ke Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. “Mereka menghindari kami, kata Ander Sumiwi Prihatin, salah satu pengunjuk rasa.

Jengkel dengan itu semua, kemudian pengunjuk rasa memajang Celana Dalam, BH dan Boneka. Celana Dalam yang dipajang juga diberi tinta merah di bagian tengah melambangkan pemiliknya sedang datang bulan.

Sedangkan di bawahnya, digelar spanduk bertuliskan, “Rakyat Kediri Segel Kantor DPRD, Tolak Pelantikan Bupati Bermasalah”.

Gabungan 17 LSM dan Ormas yang menamakan dirinya Aliasi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (ALOKA) tersebut, mendesak Dewan menolak pelantikan Haryanti dan Masykuri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2016 – 2021. (baca : Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih)

ALOKA menuntut DPRD menolak pelantikan Hariyanti – Drs. H. Masykuri Ikhsan, MM, karena masih tersangkut persoalan hukum. Di mana Haryanti dituding melakukan pemalsuan ijazah dan identitas saat mendaftar ke KPU Kabupaten Kediri. Kasus itu digugat ke pengadilan dan dilaporkan ke Polres Kediri.

sekwan2foto-oke

Sekwan Moh. Solikin (membelakangi kamera), ketika ruangannya dipenuhi pengunjuk rasa

Karena tak dapat menemukan seorangpun Wakil Rakyat, pengunjuk rasa mendatangi Sekretaris Dewan (Sekwan), Moh. Solikin di ruangannya. Mereka minta Sekwan menjelaskan ke mana sebenarnya unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri berada.

“Kami datang karena pada hari Kamis yang lalu, dijanjikan akan dipertemukan dengan unsur pimpinan. Tolong ditelpon Ketua DPRD, kami yang sudah terlanjur datang ini harus bagaimana,” kata Agustianto, salah seorang pengunjuk rasa.

Dijelaskan oleh Moh. Solikin, bahwa Ketua DPRD sedang studi banding ke Palembang bersama Komisi C. Namun Solikin tak bersedia menelpon Ketua DPRD, dengan dalih tak bisa dihubungi.

Yang dapat dikontak adalah Iskak, S.Ag dari Partai Amanat Nasional. Kemudian Sekwan mendapatkan arahan agar para pengunjuk rasa ditemui oleh Komisi A.

Kedatangan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri sudah menjelang sore, setelah turun hujan deras. Pengunjuk rasa yang masih bertahan akhirnya ditemui oleh Komisi A dan dijanjikan akan ditertemukan dengan unsur pimpinan, Selasa pagi, tanggal 16 Februari 2016.

Akankah unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri “berani” menemui pengunjuk rasa yang tergabung dalam ALOKA? Kita ikuti peristiwa selanjutnya. (Tkr)

Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih

demo bupati terpilih 2015

Taufik Dwi Kusuma dan Khoirul Anam, saat orasi dalam demo tolak pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih 2015

Kediri (Sergap) – Massa gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas), hari Kamis (11/2/2016) melakukan unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Kediri untuk menuntut penundaan pelantikan pasangan Bupati Terpilih Hariyanti – Drs. H. Masykuri Ikhsan, MM.

Aksi demo yang mendapat pengamanan super ketat dari pasukan Dalmas Polres Kediri, dengan ujung tombak pengamanan adalah barisan Polwan dengan rompi kuning ini, berjalan tertib.

Di sepanjang jalan mulai Simpang Lima Gumul sampai dengan kantor DPRD, massa menyerukan penolakkan terhadap pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih, hasil Pilkada serentak 2015, karena dianggap tidak memberi kepastian hukum dan pembelajaran politik yang benar kepada warga Kabupaten Kediri.

Dalam tuntutannya gabungan LSM dan Ormas ini berpendapat bahwa Pilkada Kabupaten Kediri 2015, masih menyimpan permasalahan-permasalahan hukum, karena terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Bupati Terpilih. Sehingga secara hukum dimungkinkan dapat mengakibatkan Pilkada Kabupaten Kediri 2015 tersebut cacat hukum, bahkan dapat batal demi hukum.

Taufik Dwi Kusuma, Ketua LSM Apel Kediri mengatakan, masih ada sidang-sidang di pengadilan yang mempermasalahkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri, jadi sudah seharusnya pelantikan ditunda. “Jika kita ingin hukum ditegakkan, maka pelantikan harus ditunda,” katanya.

Ander Sumiwi salah satu pengurus GR-MKLB juga mengatakan menjaga supremasi hukum adalah tugas semua komponen masyarakat, termasuk dalam hal ini DPRD Kabupaten Kediri.

“Jika DPRD Kabupaten Kediri tetap ngotot melantik Balon Terpilih, itu berarti DPRD Kabupaten Kediri dengan sengaja meruntuhkan supremasi hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, jelas-jelas pasangan yang terpilih ini masih berperkara dan belum memiliki putusan tetap (inkracht)  di PN Kabupaten Kediri dan Polres Kediri,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Kabupaten Kediri 2015 menuai banyak protes. (baca : Laporan dan Gugatan Warnai Pilbup Kediri). Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, Ormas MKLB (Menuju Kediri Lebih Baik), mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Gugatan itu diajukan karena MKLB melihat ada kejanggalan dari Calon Bupati dokter Ari Purnomo Adi, yang diduga merupakan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya dua hari kemudian, Rabu tanggal 26 Agustus 2015, Khoirul Anam, warga Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri juga mengajukan gugatan perdata menyangkut kontroversi ijazah Cabup Haryati Sutrisno.

Berikutnya, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015, Calon Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, juga dilaporkan ke Polres Kediri terkait dengan berkas persyaratan pencalonannya.

Gugatan MKLB masih berjalan, gugatan Khoirul Anam sedang banding di Pengadilan Tinggi, sedangkan laporan ke Polres Kediri, dan belum ada penghentian perkara secara resmi oleh polisi.

Gugatan Baru

Yang terbaru, Agustianto, warga Desa Donganti, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri juga menggugat KPU Kabupaten Kediri, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Republik Indonesia ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016, terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kediri 2015, terdaftar dengan Nomor Perkara : 04/Pdt.G/2016/PN.Gpr.

Agustianto demo

Agustianto saat demo tunggal di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 29 Desember 2015

Agustianto berpendapat bahwa KPU Kabupaten Kediri seharusnya tidak melaksanakan Pilkada Kabupaten Kediri 2015, karena masih ada dua perkara hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, terkait dengan Pilkada tersebut.

Kepada Tabloid Sergap, Agustianto mengatakan sebagai penyelenggara Pilkada, KPU Kabupaten Kediri dinilai tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Untuk lebih jelasnya datang saja ke PN Kabupaten Kediri, sidang perdana akan digelar pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016,” kata Agus, Kamis (11/02/2016).

Sementara itu perwakilan massa LSM dan Ormas akhirnya ditemui oleh 3 anggota DPRD Kabupaten Kediri. Mereka itu adalah Antox Prapungka Jaya dari Partai Nasdem, Yakup dari Partai Demokrat dan Sumaryo dari Partai Gerinda.

Mewakili kedua temannya, Antox menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan aspirasi penundaan pelantikan bupati terpilih ini kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kediri. “Baiklah teman-teman, keinginan dan tuntutan teman-teman akan segera saya sampaikan pada Ketua DPRD, dan kami berjanji akan melakukan koordinasi dengan teman-teman DPRD lain dan mengambil sikap tentang hal ini dalam waktu dekat,” katanya.

Setelah didesak, akhirnya gabungan LSM dan Ormas dipersilahkan datang lagi untuk bertemu dengan pimpinan dewan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 mendatang.

Aliansi LSM dan Ormas ini, menyerahkan tuntutan secara tertulis perihal penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih, dalam sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua MA, Ketua KPU-RI, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, KPU Kabupaten Kediri dan Panwaslih Kabupaten Kediri.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Maka menjadi kewajiban semua komponen bangsa untuk mendukung sepenuhnya penegakkan hukum yang bermartabat di negeri tercinta. Sekalipun Langit Akan Runtuh, Hukum Harus Ditegakkan (Fiat Justitia Ruat Coelum).

Liputan : Mud/Dick   Editor : Tkr

Selisih Tipis Pilkada Sumenep Berbuah Saling Klaim Kemenangan

PILKADA SUMENEP

Pasangan A Busyro Karim dan A Fauzi (kiri), pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (kanan)

Sumenep (Sergap) – Pilkada Kabupaten Sumenep terasa lebih hangat dibanding Pilkada Serentak lainnya di Jawa Timur. Pasalnya dua pasangan calon bupatinya, yaitu A Busyro Karim-A Fauzi dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, saling menyatakan memenangi pilkada sesuai hasil penghitungan internal mereka masing-masing.

Tim Pemenangan Busyro-Fauzi menggelar jumpa pers tentang hasil hitung cepat yang dilakukan konsultannya dan hasil hitung riil berbasis laporan saksi di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami tidak dalam posisi ingin mendahului rekapitulasi penghitungan perolehan suara pilkada yang akan dilakukan KPU Sumenep. Namun, sesuai hasil hitung cepat maupun hitung riil, perolehan suara kami memang unggul,” ujar Busyro di Sumenep, Kamis (10/12/2015).

“Saat ini memang terjadi saling klaim memenangi pilkada dan itu boleh-boleh saja. Sekali lagi, kami siap menunggu rekapitulasi perolehan suara di KPU Sumenep yang merupakan hitungan resmi. Namun, klaim kami didukung dengan data riil,” kata Busyro.

Sementara itu Direktur Lembaga Survei “Terukur”, A Hasan Ubaid dalam jumpa pers menjelaskan, sesuai hasil hitung cepat berdasar hasil perolehan suara di 400 TPS yang menjadi sampel, pasangan Busyro-Fauzi meraih 50,97 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah meraih 49,03 persen.

“Hasil hitung cepat tersebut linier dengan hasil hitung riil berdasar fomulir hasil penghitungan perolehan suara di masing-masing TPS dari saksi pasangan Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Sesuai hasil hitung riil dari saksi di 2.400 TPS itu, pasangan Busyro-Fauzi memperoleh 299.274 suara atau 50,79 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah memperoleh 289.884 suara atau 49,21 persen.

“Dalam konteks itu, kami optimistis pasangan Busyro-Fauzi yang akan memenangi pilkada. Kami juga telah meminta pasangan Busyro-Fauzi untuk benar-benar mengawal proses yang berlangsung di KPU Sumenep dan jajarannya guna mengamankan perolehan suara tersebut,” kata Hasan yang lembaga surveinya menjadi konsultan pasangan Busyro-Fauzi.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, A Zahrir Ridla memastikan perolehan suara kandidatnya unggul dibanding pasangan Busyro-Fauzi. “Perolehan suaranya pada posisi 52,7 persen untuk pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah dan 47,3 persen untuk Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Ia berharap warga Sumenep tidak terpengaruh dengan adanya saling klaim memenangi pilkada, karena hitungan resmi atas hasil pilkada adalah rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Sumenep sebagai penyelenggara pilkada.

“Mari bersama-sama menunggu rekapitulasi perolehan suara hasil pilkada tingkat kabupaten di KPU Sumenep. Saling klaim itu merupakan hal yang wajar,” kata Zahrir Ridla menambahkan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sumenep, A Zubaidi meminta warga setempat untuk menunggu hasil penghitungan perolehan suara secara resmi yang akan dilakukan oleh lembaganya guna mengetahui pasangan calon yang memenangi pilkada.

Sesuai jadwal di KPU Sumenep, rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh masing-masing PPK dan penyampaian hasilnya ke KPU kabupaten pada 10-16 Desember 2015.

Sementara rekapitulasi penghitungan dan penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh KPU setempat dan penyampaian hasilnya ke KPU provinsi pada 16-18 Desember 2015.

Pilkada Sumenep 2015 yang digelar pada Rabu (9/12/2015) diikuti oleh dua pasangan, yakni A Busyro Karim-A Fauzi di nomor urut 1 (satu) dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah di nomor urut 2 (dua). (hosni)

 

Kapolda : Pilkada Serentak Jatim Aman Karena Masyarakat Sudah Cerdas

kapolda-jatim-anton-setiadji-2015

Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji

Surabaya (Sergap) – Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji memastikan, bahwa Hari H pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12/2015) di wilayah Jawa Timur, berlangsung tertib dan aman.

“Selama sehari pelaksanaan Pilkada di 19 kabupaten/kota, semua berlangsung aman dan terkendali,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (10/12/2015).

Perwira tinggi polisi bintang dua tersebut mengakui sempat ada sedikit permasalahan di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Malang, yaitu ada kesalahan di salah satu kartu. “Tapi itu bisa diatasi dan selesai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Jadi, secara umum tidak ada masalah berarti,” Kapolda menjelaskan.

Tentang Pilkada Kabupaten Mojokerto, yang sebelumnya dianggap rawan, lulusan terbaik Akademi Polisi 1983 itu menegaskan bahwa mayoritas di seluruh TPS di kabupaten tersebut berlangsung aman.

Mojokerto menjadi daerah yang menjadi prioritas pengamanan karena adanya dinamika politik menjelang pelaksanaan, yaitu pencoretan salah satu calon peserta Pilkada. Pada Hari H, Kapolda bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi dan Gubernur Jatim Soekarwo memantau langsung di Mojokerto, sekaligus berkomunikasi melalui telekonferensi jarak jauh dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan serta Kapolri Badrodin Haiti.

“Laporan yang saya terima sampai sekarang, Mojokerto terkendali dan situasinya kondusif. Diharapkan sampai proses Pilkada selesai tetap suasananya terkendali,” katanya.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur dan menilai kecerdasan dan kedewasaan menjadi faktor utama sehingga pilkada serentak dapat berlangsung aman.

“Masyarakat sudah cerdas semua, siapa yang memilih dan siapa yang akan dipilih. Mereka sudah menyadari kalau kalah bisa melalui upaya hukum berlaku,” katanya.

Kapolda Jatim juga menegaskan belum akan menarik atau menggeser pasukan kembali ke markas karena pengamanan Pilkada masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. “Status sampai sekarang masih siaga dan belum dicabut. Nanti kalau semuanya sudah selesai, baru saya mencabut statusnya,” katanya. (win)

 

Emil Dardak Menang Telak di Trenggalek

Emil Dardak oke

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak dan Mohammad Nur Arifin didampingi istri masing-masing mengacungkan salam dua jari.

Trenggalek (Sergap) – Pasangan Calon Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak dan Mohamad Nur Arifin sementara ini unggul dalam hitung cepat versi PDI-P Trenggalek.
pasangan muda usia, Emil Elistianto Dardak yang juga suami dari artis sinetron Arumi Bachsin dan Mohamad Nur Arifin seorang pengusaha muda itu tercatat menang telak atas lawannya, pasangan petahana, Kholiq-Priyo Handoko.

Emil-Arifin berhasil mengumpulkan 271.329 suara atau sekitar 75 persen, sementara lawannya, Kholiq-Priyo, hanya 91.140 suara atau sekitar 25 persen.

“Angka itu tidak menghitung suara tidak sah dan suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya,” kata Ketua DPC PDI-P Trenggalek, Doding Rahmadi, Kamis (10/12/2015) kepada wartawan.

Hasil hitung cepat itu dihimpun dari saksi yang disebar tim pemenangan di 1.300 TPS di Trenggalek. Tercatat, dari total pemilih di Pilkada Trenggalek sebanyak 575.118 orang, hanya 362.469 yang menyalurkan hak pilihnya. Sisanya memilih “golput”.

“Emil-Arifin menang telak di lima kecamatan dengan persentase angka 80 persen, bahkan di kecamatan kota mencapai 86 persen,” kata Doding.
Dalam Pilkada Trenggalek tahun ini, Emil-Arifin diusung tujuh partai koalisi, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.

Sementara itu, lawannya, pasangan Kholiq-Priyo Handoko diusung PKB, Partai Nasdem, PKS, dan PKPI. Kholiq adalah Wakil Bupati Trenggalek saat ini. (Tkr)

Hasil Survey, Risma Menang Mutlak di Pilkada Surabaya

risma wisnu mendaftar

Pasangan Risma dan Wisnu saat mendaftar ke KPU Surabaya

Surabaya (Sergap) – Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, menang telak atas penantangnya, Rasiyo-Lucy Kurniasari. Hal ini disampaikan oleh Lembaga Survei PT. Siber Media Abadi yang telah melakukan penelitian sepanjang tanggal 20-24 November 2015.

“Jadi, mayoritas warga Kota Surabaya masih menganggap pasangan Risma-Whisnu layak memimpin Kota Surabaya lagi,” kata Gunawan Abdillah, salah satu surveyor Pilkada Indonesia, kepada wartawan di Hotel JW Marriott Surabaya, Sabtu (28/11/2015).

Menurut Gunawan, dari 506 responden yang tersebar di 31 kecamatan se-Kota Surabaya, 67,79 % menilai pasangan inkumben Risma-Whisnu masih sangat layak memimpin Kota Surabaya. Sedangkan penantangnya, Rasiyo-Lucy, hanya mengantongi 23,12 % pendukung. “Sementara 9,09 persen tidak menjawab salah satu calon yang akan dipilihnya pada 9 Desember mendatang,” ujarnya.

Metode survey yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan mendatangi 506 responden, baik pria maupun wanita, di 31 kecamatan se-Kota Surabaya. “Semua responden kami wawancarai langsung dengan tatap muka,” kata Gunawan.

Survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka ini, bertujuan untuk mengukur tingkat toleransi sikap dan prilaku pemilih terhadap keinginan mengikuti Pilkada Surabaya pada 9 Desember mendatang. “Sedangkan margin of error dari penelitian ini hanya mencapai 4-5 persen,” tambah Gunawan.

Pilkada Surabaya diikuti dua pasangan calon, yaitu pasangan inkumben Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, yang diusung PDIP, dan penantangnya, Rasiyo-Lucy Kurniasari, yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

Kedua pasangan calon ini sudah tiga kali melakukan Debat Publik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, sehingga warga Surabaya bisa menilai calon yang akan dipilihnya pada 9 Desember mendatang. (win)

Polemik Usulan Pembentukan Provinsi Madura

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Sampang (Sergap) – Tuntutan pendirian Provinsi Madura yang disuarakan sejumlah orang berlatar etnis Madura telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Madura sendiri. Menurut penggagasnya, pembentukan provinsi Madura dianggap merupakan jalan terbaik untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura yang dianggap tertinggal.

Sekretaris Panitia persiapan pembentukan Provinsi Madura (P4M), Jumhur Saros, mengatakan, gagasan ini muncul karena perlakuan tidak adil yang selama ini terjadi. “Karena Madura telah dianaktirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat,” kata Jumhur Saros, Selasa (10/11/2015).

Di kalangan masyarakat Madura, belum ada satu suara tentang tuntutan pendirian Provinsi Madura. Mereka menganggap pendirian provinsi Madura berisiko secara politik dan terlalu memaksakan diri.

Mohammad Bakir, seorang tokoh Sumenep mengatakan, bahwa orang Madura itu lebih banyak yang tinggal di luar Pulau Madura. “Dari sisi politik, kenapa kita memaksakan diri pendirian Provinsi Madura, sementara keberadaan orang Madura itu 1:4. Satu orang Madura di (pulau) Madura, empat orang Madura di luar pulau Madura,” katanya.

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Rancangan Logo Provinsi Madura

Selanjutnya, P4M merencanakan untuk menyurati Presiden Joko Widodo dan berencana menemui pimpinan DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. “Kepada DPR kita meminta hearing dan hak inisiatif. Jadi, kita mengikuti tata hukum yang ada demi terbentuknya provinsi Madura,” kata Jumhur Saros, yang dikenal pula sebagai advokat.

Pria berusia 51 tahun ini juga berencana mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pendirian sebuah provinsi yang diatur dalam undang-undang. Jumhur juga mengklaim gagasannya didukung oleh sebagian ulama di Pulau Madura.

Tentang adanya penolakan dari seorang bupati sebuah daerah di Madura atas gagasannya, pria asal kota Bangkalan, Madura ini berkata: “Apakah mereka karena sudah hidup dalam zona aman, terus kalau dijadikan provinsi, apa ruginya?”

Sejumlah laporan menyebutkan, gagasan pendirian provinsi Madura pernah disuarakan pada tahun 1995 dan 1999. “Kenapa kita harus takut? Madura ini pada tahun 1948 pernah menjadi negara merdeka. Itu mampu membiayai negara Madura,” tandasnya.

Menurutnya, Provinsi Madura akan mampu membiayai pembangunan di daerahnya sendiri, karena “di bawah Madura ini ada sumber minyak dan gas masih bertaburan.”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempersoalkan keinginan sejumlah kalangan di Pulau Madura untuk membentuk provinsi sendiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Namanya demokrasi, enggak apa-apa Madura mau jadi provinsi,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan peresmian operasional kapal di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, Bangkalan, Selasa (10//11/2015).

Presiden menegaskan, demokrasi tidak melarang suatu daerah menjadi provinsi sendiri. Bahkan, tidak hanya Madura yang ingin menjadi provinsi, tetapi daerah-daerah yang lain, seperti di Sumatera, Papua, Kalimantan, juga memiliki niatan yang sama.

Hanya saja, Presiden mengingatkan, bahwa ketentuan yang berlaku, tetap harus diperhatian, seperti prasyarat jumlah minimal kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya diharapkan kehadirannya dalam Deklarasi Provinsi Madura yang digelar di Gedung Ratoh Ebu, Bangkalan, Jawa Timur, namun Presiden memilih tidak menghadiri acara deklarasi itu. (mh)

Ditemukan 88.675 Data Bermasalah di DPT Jember

pilkada-serentak-1-yos-150805Jember (Sergap) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menemukan sebanyak 88.675 data pemilih bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.

“Kami menemukan sebanyak 88.675 data bermasalah seperti pemilih memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK invalid, dan identitas berupa nama, alamat, tempat tanggal lahir yang sama persis,” kata Ketua Panwaslu Jember, Dima Akhyar dalam jumpa pers di sebuah hotel di Jalan Karimata Jember, Senin (02/11/2015).

Rincian dari 88.675 data bermasalah itu, adalah 52.302 pemilih memiliki NIK ganda, 21.653 pemilih memiliki nama, tempat tanggal lahir, dan alamat yang sama, serta 14.720 pemilih memiliki NIK invalid. “Bahkan saat dilakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), ditemukan 11 pemilih yang namanya Yulia Fajar dengan nama, alamat, tempat tinggal lahir yang sama persis dalam DPT Pilkada Jember,” kata Dima.

Dima menambahkan, bahwa temuan Panwaslu Jember itu sudah disampaikan kepada KPU Jember pada 22 Oktober 2015 untuk segera ditindaklanjuti, karena dapat menjadi persoalan dikemudian hari. “KPU sudah meminta data soft copy kepada Panwaslu, namun sejauh ini kami belum mengetahui tindaklanjut penyelenggara pilkada atas data pemilih bermasalah itu,” kata Dima menjelaskan.

Panwaslu sudah melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada Jember secara bertahap yakni temuan sebanyak 6.663 data bermasalah dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) pada 21 Agustus 2015.

Kemudian Panwaslu juga menemukan data bermasalah dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 126.813 pemilih pada 22 September 2015, dan terakhir terdapat data pemilih bermasalah dalam DPT sebanyak 88.675 pemilih.

“Saya berharap KPU Jember menindaklanjuti temuan Panwaslu untuk menyempurnakan data pemilih Pilkada Jember tersebut, sehingga datanya benar-benar valid,” katanya.

Sementara itu Komisioner KPU Jember, Habib M. Rohan mengaku sudah mendapat surat dari Panwaslu terkait data bermasalah itu pada 22 Oktober 2015 dan pihak penyelenggara Pemilu masih dalam proses menindaklanjuti temuan itu.

“Pada saat penetapan DPT tambahan (DPTb1) sepekan yang lalu, pihak Panwaslu tidak menyampaikan terkait dengan data pemilih bermasalah, bahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga tidak mendapat rekomendasi apapun dari Panwaslu di tingkat kecamatan, namun tiba-tiba saat ini ada data bermasalah muncul sebanyak 88.675 pemilih,” tuturnya.

KPU Jember menetapkan DPT Pilkada setempat sebanyak 1.892.435 orang dengan rincian sebanyak 935.935 pemilih laki-laki dan 956.500 pemilih perempuan, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap tambahan (DPTb1) sebanyak 537 orang. (arif)

Laporan dan Gugatan Warnai Pilbup Kediri 2015

Dari kiri ke kanan : Bambang Sumaji HS, Taufiq Dwi Kusuma dan Mustain saat menunjukkan ijasah Haryanti di Polres Kediri, Jawa Timur.

Dari kiri ke kanan : H. Bambang Sumaji HS, Taufiq Dwi Kusuma dan Mustain saat menunjukkan ijasah Haryanti di Polres Kediri, Jawa Timur.

Kediri (Sergap) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Kediri 2015, diwarnai berbagai protes dalam bentuk laporan ke Polisi dan gugatan ke pangadilan. Pada hari Senin (31/08/2015), Calon Bupati Kediri dokter Haryanti Sutrisno, dilaporkan ke Polres Kediri terkait dengan berkas persyaratan pencalonannya, yang didampingi Drs. H. Masykuri, MM sebagai Calon Wakil Bupati.

Tiga orang pelapor tersebut adalah Mustain, Taufik Dwi Kusuma dan H. Bambang Sumaji HS, Warga Kabupaten Kediri menyebut dirinya sebagai warga yang peduli terhadap Pilkada bersih dan transparan.

Mereka memasuki Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPK) Polres Kediri di Pare, sekitar jam 11.00 WIB dengan berbekal berkas laporan dan ditemui oleh staf SPK. Setelah berbincang beberapa saat, staf tersebut membawa berkas ke luar menuju ruang Kapolres.

H. Bambang Sumaji HS, aktivis Forum Pengajian Politik Islam (FPPI) Kediri, kepada wartawan menjelaskan, bahwa tujuan dari laporan ke polisi ini sama sekali tidak mengandung muatan politik, walaupun dilakukan di tengah-tengah berlangsungnya Pilbup Kediri.

“Kami hanya ingin mempunyai pemimpin yang bersih dan tidak tercela. Kami melihat, bahwa ijasah Calon Bupati Kediri meragukan, karenanya kami minta kepada Kepolisian untuk memdalami data yang kami laporkan. Bilamana terdapat perbuatan melanggar hukum, maka harus diproses sebagaimana peraturan yang berlaku”, kata Bambang Sumaji menjelaskan.

Sedangkan, Taufiq Dwi Kusuma menambahkan, bahwa pihaknya mempunyai data yang diperoleh dari website resmi KPUD Kabupaten Kediri, yang salah satunya adalah ijasah dokter Haryanti Sutrisno, sang petahana dalam Pilbup tahun ini.

Dijelaskan oleh Taufiq, yang diunggah KPUD Kabupaten Kediri tersebut bukanlah ijasah, tetapi salinan ijasah yang banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan mencurigakan. Nama pemegang ijasah, misalnya tertulis Harjanti Hadi Koesworo. Sementara dalam Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-014.329738/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015, nama dokter Haryanti Sutrisno, tertanggal 24 Agustus 2015, tertulis Haryanti.

“Padahal, kita semua tahu bahwa pergantian nama secara hukum baru sah, jika mendapat penetapan dari pengadilan. Nama tersebut, menurut kami tidak sah untuk didaftarkan sebagai Calon Bupati”, kata Taufiq.

Ditambahkan pula oleh Taufiq, foto yang tertempel pada Salinan Ijazah tersebut tidak tertindih oleh stempel. Padahal pada ijasah yang sama, jelas tertulis ketentuan, bahwa foto pemegang ijasah harus distempel. “Kami menduga telah terjadi perbuatan pemalsuan dokumen, sebagaimana tercantum dalam pasal 263,264 dan 266 KUHP”, katanya menegaskan.

Menanggapi hal ini, Ketua KPUD Kabupaten Kediri, Sapta Andaruisworo, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa, dengan telah ditetapkannya dua pasangan Cabup dan Cawabup Pilbup Kediri 2015, maka semua persyaratan para calon dianggap sudah benar.

Adapun tentang penulisan nama pada Surat Keputusan KPUD Kabupaten Kediri, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sapta Andaruisworo mengatakan bahwa acuannya adalah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, pasal 70, bahwa penulisan nama calon mengacu kepada nama di KTP. “Nama calon penulisan, pada surat ketetapan maupun kartu suara mengacu pada nama di KTP. Pada intinya KPUD telah memutuskan dan berpendapat bahwa putusan tersebut adalah benar”, katanya.

Seminggu sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, Ormas MKLB (Menuju Kediri Lebih Baik), juga telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Gugatan itu diajukan karena MKLB melihat ada kejanggalan dari Calon Bupati dokter Ari Purnomo Adi, yang gelar dokternya pada ijazah ditulis dengan huruf besar DR.

“Penulisan DR itu, merupakan salah satu contoh kejanggalan pada ijasah dokter Purnomo Adi. Kami menduga ada perbuatan melawan hukum pada penerbitan ijasah tersebut. Karena itu kami mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Kabupaten Kediri, untuk menguji keabsahan ijasah tersebut”, kata Drs. Sumaji, SH, MH yang di dampingi Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH, di kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kediri, Senin (24/8/2015) yang lalu. Keduanya adalah kuasa hukum Ormas MKLB dalam kasus perdata ini.

Sementara itu, santer terdengar kabar bahwa minggu depan juga akan ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terhadap Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-014.329738/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015.

Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri ini, dianggap tidak sah karena dibuat berdasarkan data dan dokumen yang tidak sah dan melawan hukum. Padahal KPUD Kabupaten Kediri sudah terlanjur menetapkan dua pasangan Cabup dan Cawabup, yaitu dengan nomor urut 1, DR Ari Purnomo Adi berpasangan denga Arifin dan nomor urut 2, pasangan Haryanti dan Drs. H. Masykuri, MM.

Lantas, bagaimanakah jika ternyata laporan dan gugatan tersebut dimenangkan para pelapor dan penggugat? Padahal Bupati dan Wakil Bupati sudah terpilih? Akankah Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri akan melantiknya? Pilbup Kediri 2015 memang sangat menarik untuk diikuti perkembangannya. (Tim)