Kapolresta Batu : Malang Bagian Barat Lebih Rawan

AKBP Windiyanto Pratomo

AKBP Windiyanto Pratomo

Malang (Sergap) – Kinerja aparat keamanan bakal bertambah berat pada Pilpres Rabu 9 Juli 2014 ini. Penyebabnya adalah pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Malang Raya, berdampak pada membengkaknya jumlah pemilih.Di wilayah Malang Barat (Pujon, Ngantang dan Kasembon) pengurangan itu berpotensi menimbulkan kerawanan.Pasalnya, akibat pengurangan ini, satu TPS bisa mencapai 700 hingga 800 pemilih.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kapolres Batu, AKBP Windiyanto Pratomo. Kondisi tersebut sedikit berbeda dibandingkan dengan TPS yang ada di wilayah Kota Batu. Pengurangan ini, menurut Kapolres bisa menimbulkan permasalahan.

“Banyaknya jumlah pemilih, bisa juga menimbulkan antrian panjang yang memungkinkan berbagai potensi keributan”, kata kapolres. Sebab itulah, Polres Batu memberikan pengamanan lebih, untuk TPS yang berada di wilayah Kabupaten Malang tersebut. Untuk diketahui tiga kecamatan Kabupaten Malang menjadi wilayah hukum Polres Batu.

Kapolres juga mengatakan bahwa berdasarkan prediksi intelijen, seluruh wilayah hukum Polres Batu seluruhnya aman, sebelum maupun sesudah pemilihan presiden. Namun demikian, beberapa langkah antisipasi tetap akan dilakukan agar kondisi yang sudah kondusif ini tetap terjaga.

Jumlah pasangan Capres yang hanya ada dua orang ini, menurut Kapolres memang menimbulkan potensi konflik yang lebih tinggi, karena itulah ia meminta kepada seluruh personil Polres Batu untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi.

Tak mau kecolongan, Polres Batu menggelar apel kesiapan pengamanan pemilihan presiden, sekaligus apel pergeseran pasukan, Senin (7/7/2014). Sebagian besar personil Polsek dikerahkan untuk pengamanan pilpres ini, bahkan PNS di lingkungan Polres Batu juga dilibatkan untuk membantu. “Kita menggunakan pola pengamanan 2, 5, 10, artinya dua orang petugas mengendalikan beberapa TPS, sementara Linmas pada setiap TPS terdapat dua orang,” jelas Kapolres.Seluruh personil yang diterjunkan ke TPS itu, sudah dibekali buku saku yang berisikan pedoman pengamanan, dukungan dana operasional, hingga dukungan obat-obatan. (enny)

Iklan

Kasus Pemukulan Petugas Pemilu di Kabupaten Madiun, Pemkab Akan Beri Sanksi Kades dan Perangkat Desa

90 mdn pemukulan panwas

Katimun dengan wajah ketakutan “diselamatkan” polisi berpakaian preman

Madiun (Sergap) — Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panswaslu) Kabupaten Madiun,  melaporkan dugaan kasus penganiayaan yang menimpa dua anggotanya ke Polres Madiun. Dua anggota Panwaslu korban penganiayaan tersebut ialah Katimun, Komisioner Divisi Penindakan, dan Tri Lestari, Ketua Panwas Kecamatan Jiwan. Mereka mengalami luka di bagian kepala dan tangannya. Untuk menindaklanjuti dugaan pengiayaan tersebut, pihak Panwaslu juga melaporkan kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur.

“Kami sudah melapor ke polisi karena kami didorong dan dipukul oleh anggota Parade Nusantara yang mengikuti sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan,” kata Katimun, Senin, (7/7/2014) siang.

Saat berita ini ditulis, Katimun masih dirawat di RSUD Caruban, Kabupaten Madiun, sedangkan Tri Lestari dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah, Kota Madiun.

Pemukulan terhadap petugas Pemilu itu terjadi hari Minggu sore, 6 Juli 2014. Adapun penyebab penganiayaan, ia melanjutkan, karena dalam sosialisasi tersebut ditengarai terjadi kampanye terselubung. Narasumber dalam kegiatan itu di antaranya Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dan Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santosa. “Narasumber ini beberapa kali menyebut capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa,” ujar Katimun.

Karena hari Minggu kemarin itu sudah memasuki masa tenang kampanye, petugas Panwaslu menegur narasumber agar tidak mempromosikan Prabowo. Namun, sejumlah anggota Parade Nusantara Kabupaten Madiun yang jadi Timses Prabowo tidak terima dengan teguran tersebut. Dua petugas Panwaslu yang hendak membubarkan kegiatan itu malah menjadi sasaran pemukulan.

Sadewo, anggota Panwaslu Kecamatan Jiwan, mengatakan pihaknya mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat Kepolisian dan Badan Pangawas Pemilu Jawa Timur. Kedua lembaga ini diharapkan bisa bertindak tegas dalam menangani dugaan penganiayaan. “Kami belum mendapatkan informasi terbaru dari kasus ini. Mungkin nanti siang baru dikoodinasikan ke polisi dan Banwaslu Jawa Timur,” kata Sadewo.

Informasinya, Ketua Panitia Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan itu adalah Dimyati Dahlan.

Dimyati Dahlan, S.Sos dikenal sebagai aktivis LSM dan Parade Nusantara, pernah mencalonkan diri sebagai Calon Legeslatif dari PKPI, juga pernah mencalon diri sebagai Wakil Bupati Madiun yang diusung oleh PKNU, Partai Patriot, dan PDK namun gagal memperoleh suara yang berarti.

Sementara itu, Pemkab Madiun merasa kecolongan atas upaya mobilisasi Kepala Desa (Kades) dan perangkat di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, yang berakhir dengan ricuhan dan menyebabkan anggota Panwaslu dan Ketua Panwascam Jiwan menjadi korban penganiayaan saat sesuai dengan tugasnya, berusaha membubarkan acara.

“Kami merasa kecolongan atas peristiwa itu. Kami tak ada yang disana. Tetapi itu sudah kami laporkan ke Bupati Madiun karena kejadian itu sudah melukai warga Kabupaten Madiun,” terang Kepala Bakesbangpol Dagri Pemkab Madiun, Kurnia Amrullah saat menemui para perwakilan Rakyat Peduli Demokrasi di kantornya, Senin (7/7/2014).

Bupati Madiun merasakan prihatin atas kejadian tersebut. Oleh karenanya, Bupati Madiun langsung memerintahkan Asisten Pemerintahan dan Kepala Bappemas dan Pemdes untuk menindaklanjuti kasusitu, termasuk menginventarisir Kades dan perangkat yang hadir dalam acara itu.

“Mungkin saja ada sanksinya bagi Kades dan perangkat desa. Itu akan diberikan setelah proses hukum di Panwaslu dan proses hukum di polisi selesai.  “Polisi mulai kan sudah menangani. Bupati dan sekda pun sudah mewarning para Kades dan perangkat sebelumnya. Kejadian kemarin melukai pemerintah daerah.Kami akan tindaklanjuti masalah itu,” kata Kurnia Amrullah menegaskan.

Sarono, salah seorang aktivis Rakyat Peduli Demokrasi, meminta sanksi juga diberikan kepada Kades yang menyediakan rumahnya dijadikan ajang sosialisasi berbau kampanye. “Pilpres aman dan damai tanggung jawab Pemkab Madiun beserta Forpimda. Karena itu, jangan sampai para Kades dan perangkatnya mendukung dan menjadi alat pemenangan salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Ini kan sudah masa tenang. Seharusnya aparat desa termasuk Kades tak membuat kacau”, katanya. (tkr/hs)

 

Polres Lumajang Siap Amankan Pilpres 2014

AKBP Singgamata

AKBP Singgamata

Lumajang (Sergap) – Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Polres Lumajang, semakin meningkatkan berbagai langkah persiapan, salah satunya adalah mengecek persiapan pasukan Pengendali Massa (Dalmas) dan Sabhara beserta peralatannya.

Untuk itu maka, Kapolres beserta puluhan anggotanya melakukan pemeriksaan, pengecekan, uji coba dan latihan peralatan yang biasa digunakan untuk menghadapi unjuk rasa, pada hari Sabtu, (5/7/2014).

Salah satu peralatan yang diuji adalah senapan pelontar gas air mata. Selain menguji peralatan tersebut, pasukan juga dilatih bagaimana cara menembak dengan arah yang benar, sesuai jarak massa dengan patugas. Misalnya, jika massa berada pada jarak 25 meter sudut tembaknya beda dengan massa yang berada di jarak 100 meter.

Kapolres Lumajang, AKBP Singgamata usai memimpin langsung kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan pengamanan Pilpres. “Hari ini saya melatihkan kepada anggota tentang penggunaan senjata untuk melontarkan gas air mata, hal ini sengaja dilakukan agar mereka dapat menggunakannya secara profesional, mengerti bagaimana cara menggunakannya, jarak tembakannya juga efektif,” katanya.

Penggunaan senapan pelontar gas air mata ini, dimaksudkan sebagai langkah persiapan apabila terjadi aksi massa yang melakukan tindakan anarkis, dan diperlukan tindakan untuk membubarkannya secara paksa. “Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi, namun jika itu terjadi maka kami sudah siap untuk menghadapinya”, kata kapolres menegaskan.

Ditambahkan oleh AKBP Singgamata, bahwa dalam kondisi tertentu  anggota diperbolehkan untuk menembakkan gas air mata. “Jika massa sudah melakukan tindakan anarkis, merusak dan tidak terkendali, kami akan gunakan gas air mata. Namun semua itu harus ada perintah dari saya,” kata kapolres menegaskan.

Terkait dengan Pilpres 2014, jajaran Polda Jatim juga sudah menggelar  Operasi Simpatik 2014, pada 19 Mei sampai dengan 8 Juni 2014 yang lalu. Dalam pelaksanaan Operasi Simpatik 2014 yang digelar selama 21 hari itu melibatkan 3.600 personil kepolisian di semua jajaran. Fokus kegiatan ini sendiri terletak pada preventif dan pre-entive dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.

“Sasaran lain dari kegiatan ini adalah menciptakan suasana kondusif, menurunkan pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pengendara kendaraan bermotor, mencegah kemacetan dan meningkatkan disiplin masyarakat, “ kata Kapolda Jatim Irjenpol Unggung Cahyono saat itu.

Masih menurut Unggung, rangkaian kegiatan ini semua tidak lain sebagai bentuk cipta kondisi dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang akan dihelat bulan Juli, sebagaimana amanat Kapolri Jendral Polisi Sutarman.

“Dalam tahapan Pam (pengamanan, red) Pemilu nanti, dihimbau kepada seluruh personil, supaya melakukan kegiatan cipta kondisi dengan tetap memberi perhatian terhadap hal-hal yang berpotensi kerawanan dikuatirkan akan terjadi seperti kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, “ kata Kapolda. (kho/ang)