Diduga Menyalahgunakan Jabatan, Pimpinan DPRD Dilaporkan ke Kejaksaan

lapor kejari oke

Danan Prabandaru menyerahkan laporan dan flashdisk berisi rekaman pembicaraan telpon kepada Bob Sulistian

Kediri (Sergap) – Advokad Danan Prabandaru, SH, MH selaku penerima kuasa dari Agustianto dan Khoirul Anam, melaporkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Periode 2014-2019, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri, Selasa siang (22/03/2016).

Laporan tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri Periode 2015-2019, karena tidak membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kediri.

Laporan tersebut diterima oleh Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH di ruang kerjanya. Danan Prabandaru menyerahkan laporan tertulis, dengan lampiran 2 lembar. Selain itu advokad yang berkantor di Jalan Patiunus Nomor 10 Kota Kediri ini, juga menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi rekaman telpon dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kediri.

“Kami berharap Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, berkenan untuk menyelidiki kebenaran laporan klien kami tersebut,” kata Danan sambil menyerahkan surat laporan dan flashdisk.

“Kami akan sampaikan laporan ini kepada atasan, untuk mendapatkan petunjuk tentang tindak lanjutnya”, kata Bob Sulistian, setelah menandatangani tanda bukti penerimaan laporan.

Usai memberikan laporannya, kepada wartawan Danan Prabandaru menjelaskan bahwa, dugaan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Anggota DPRD Periode 2014-2019 ini, berawal dari keengganan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri memenuhi permintaan Gabungan 17 LSM dan Ormas yang menamakan dirinya Aliasi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (Aloka), agar DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan pelaksanaan Pilbup Kediri 2015. (Baca : Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih)

Kemudian pada tanggal 29 Pebruari 2016 Aloka menyampaikan permintaan RDP terkait Pilbup 2015 yang diterima oleh Komisi A DPRD Kabupaten Kediri. Permintaan tersebut ditolak secara tertulis oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Maret 2016, dengan alasan materi RDP tersebut, masih menjadi obyek sengketa di pengadilan oleh beberapa pihak. (Baca : Dewan Akan Panggil KPU dan Panwas Kabupaten Kediri)

Tidak puas atas jawaban itu kemudian Aloka berkirim surat tertanggal 14 Maret 2016, yang isinya meminta jawaban atas surat tertanggal 8 Maret 2016, perihalnya Rekomendasi Penundaan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kediri Hasil Pilkada Serentak Tahun 2015.

Dalam surat ini Aloka juga meminta diagendakan kembali pertemuan antara Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi A dengan Aloka, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 pukul 12.00 WIB di kantor DPRD Kabupaten Kediri. (Baca : Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat)

Surat Aloka ini dibalas oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, melalui surat tertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak semua permintaan Aloka tanpa terkecuali. Surat yang ditandatangani, H. Sulkani (Ketua), Drs. H. Sentot Djamaludin (Wakil Ketua), Iskak, S.Ag (Wakil Ketua) dan Arief Junaidi, SH ini, menegaskan tidak dapat memfasilitasi permintaan Aloka dan mempersilahkan Aloka untuk mengikuti proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merasa tidak mendapatkan pelayanan dari wakilnya di parlemen, kemudian Aloka mengadukan hal ini ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kediri. Namun ternyata BK DPRD Kabupaten Kediri belum mempunyai Peraturan Tata Beracara.

“Kami berpendapat, dengan tidak memiliki Peraturan Tata Beracara, maka BK DPRD Kabupaten Kediri telah lebih dari setahun melakukan kegiatan secara ilegal. Dan kami juga berpendapat yang patut diduga bersalah dalam hal ini adalah seluruh anggota dewan, terutama unsur pimpinan dewan,” kata Danan menjelaskan.

 

lapor kejari foto bareng

Foto bersama setelah melapor secara resmi. “Fiat justitia ruat coeleum”, hukum harus tetap ditegakkan, biarpun langit runtuh

Masih menurut Danan, kewajiban membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan adalah tanggungjawab semua anggota dewan, dengan arahan pimpinan dewan. “Para anggota dewan tersebut bisa dipersalahkan, karena membiarkan saja semua ini terjadi dalam rentang waktu lebih dari setahun. Peraturan Tata Beracara ini adalah KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, red) nya BK. Dengan demikian, bisa jadi telah terjadi kegiatan tanpa payung hukum yang dibiayai uang negara dan berpotensi mengarah ke tindak pidana korupsi,” kata advokad anggota Peradi ini menerangkan.

Laporan sudah masuk secara resmi ke Kejari Ngasem Kabupaten Kediri. Bagaimana kelanjutannya, Tabloid Sergap akan menyajikannya untuk pembaca setianya. (Tkr)

Dewan Akan Panggil KPU dan Panwas Kabupaten Kediri

dialog Komisi A oke

Suasana tertib dalam dialog Komisi A DPRD Kabupaten Kediri dengan Perwakilan Aloka, Selasa 16 Februari 2016

Kediri (Sergap) – Menepati janjinya kepada Aliansi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (Aloka), maka Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, bertemu dan berdialog dengan perwakilan Aloka, Selasa (16/02/2016) siang di ruang Komisi A, komisi yang membidangi hukum di DPRD Kabupaten Kediri.

Walaupun hanya 2 orang saja Komisi A yang “berani” menemui, namun sikap Komisi A yang diwakili oleh Ketuanya Edy Suprapto dari Partai Gerindra dan Kuswanto dari Partai Golkar secara tegas mengatakan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslih) Kabupaten Kediri.

“Berdasarkan laporan dari teman-teman, Komisi A akan memanggil KPU dan Panwaslih untuk rapat dengar pendapat. Jadwalnya secepatnya akan kami konsultasikan dengan unsur pimpinan,” kata Edy Suprapto disambut tepuk tangan semua yang hadir.

Edy Suprapto mengaku belum tahu segala permasalahan yang timbul dalam persiapan maupun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri 2015. “Beri kita laporan dan masukkan, maka akan kita bahas sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya menjelaskan.

Ketua Komisi A ini juga sangat berharap, masukan dan laporan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis sehingga Komis A dapat menindaklanjutinya. “Kita juga dengar adanya penyimpangan pengadaan Alat Peraga Kampanye, namun tidak ada laporan tertulis yang masuk dari masyarakat,” kata Edy lebih lanjut.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Komisi A yang sehari sebelumnya, bertemu secara tidak resmi dengan perwakilan Aloka yang saat itu gagal bertemu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri. (baca : Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat).

Agustianto, salah satu perwakilan berharap Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, akan proaktif dalam menanggapi laporan masyarakat. “Melakukan pengawasan adalah tugas DPRD, bukan tugas kami. Setelah kami laporkan, kami berharap segera ditindak lanjuti, karena ini adalah kepentingan masyarakat banyak,” kata Agus menegaskan.

Mantan Koordinator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Kecamatan Plosoklaten ini, berharap DPRD bisa memberi teladan untuk bekerja dengan tertib, sesuai aturan yang berlaku. “Tugas DPRD adalah tertib dalam bekerja, salah satunya menampung aspirasi rakyat dan melakukan pengawasan. Jika mereka tidak tertib, jangan salahkan jika kami juga tidak tertib,”kata Agus menambahkan.

Masih dalam dialog dengan Komisi A, Khoirul Anam Ketua LSM Komite Rakyat Untuk Demokrasi dan Reformasi mengancam akan melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) para anggota dewan yang tak beretika karena menyepelekan aspirasi rakyat.

“Mereka itu wakil rakyat dan digaji dengan uang rakyat. Maka ketika mereka menganggap enteng aspirasi rakyat, akan kami laporkan ke BKD,” kata Anam yang dikenal bergaya bicara ceplas-celos ini.

Menutup pertemuan, Ketua Komisi A membacakan kesimpulan yang pada pokoknya berjanji akan memperjuangan aspirasi LSM dan Ormas yang tergabung dalam Aloka ini. “Komisi A akan memperjuangkan aspirasi teman-teman. Silahkan dipantau prosesnya, bisa melalui saya sebagai Ketua Komisi A,” kata Edy Suprapto sebelum menutup pertemuan. (Tkr)

Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat

DPRD Kab Kediri Disegel

Spanduk penyegelan dibentangkan di depan kantor DPRD Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Setelah dijanjikan akan ditemui oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, maka perwakilan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas) Kediri, Senin (15/02/2016) datang kembali ke gedung DPRD menagih janji itu.

Namun para Wakil Rakyat itu, tampaknya ingkar janji. Mereka enggan menemui pengunjuk rasa. Bahkan beberapa orang dari mereka justru pergi ketika pengunjuk rasa datang.

Hingga siang dan ketika hujan turun dengan derasnya, tak satupun wakil rakyat bersedia menemui. Dikabarkan sebagian anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja di Palembang dan ke Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. “Mereka menghindari kami, kata Ander Sumiwi Prihatin, salah satu pengunjuk rasa.

Jengkel dengan itu semua, kemudian pengunjuk rasa memajang Celana Dalam, BH dan Boneka. Celana Dalam yang dipajang juga diberi tinta merah di bagian tengah melambangkan pemiliknya sedang datang bulan.

Sedangkan di bawahnya, digelar spanduk bertuliskan, “Rakyat Kediri Segel Kantor DPRD, Tolak Pelantikan Bupati Bermasalah”.

Gabungan 17 LSM dan Ormas yang menamakan dirinya Aliasi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (ALOKA) tersebut, mendesak Dewan menolak pelantikan Haryanti dan Masykuri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2016 – 2021. (baca : Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih)

ALOKA menuntut DPRD menolak pelantikan Hariyanti – Drs. H. Masykuri Ikhsan, MM, karena masih tersangkut persoalan hukum. Di mana Haryanti dituding melakukan pemalsuan ijazah dan identitas saat mendaftar ke KPU Kabupaten Kediri. Kasus itu digugat ke pengadilan dan dilaporkan ke Polres Kediri.

sekwan2foto-oke

Sekwan Moh. Solikin (membelakangi kamera), ketika ruangannya dipenuhi pengunjuk rasa

Karena tak dapat menemukan seorangpun Wakil Rakyat, pengunjuk rasa mendatangi Sekretaris Dewan (Sekwan), Moh. Solikin di ruangannya. Mereka minta Sekwan menjelaskan ke mana sebenarnya unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri berada.

“Kami datang karena pada hari Kamis yang lalu, dijanjikan akan dipertemukan dengan unsur pimpinan. Tolong ditelpon Ketua DPRD, kami yang sudah terlanjur datang ini harus bagaimana,” kata Agustianto, salah seorang pengunjuk rasa.

Dijelaskan oleh Moh. Solikin, bahwa Ketua DPRD sedang studi banding ke Palembang bersama Komisi C. Namun Solikin tak bersedia menelpon Ketua DPRD, dengan dalih tak bisa dihubungi.

Yang dapat dikontak adalah Iskak, S.Ag dari Partai Amanat Nasional. Kemudian Sekwan mendapatkan arahan agar para pengunjuk rasa ditemui oleh Komisi A.

Kedatangan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri sudah menjelang sore, setelah turun hujan deras. Pengunjuk rasa yang masih bertahan akhirnya ditemui oleh Komisi A dan dijanjikan akan ditertemukan dengan unsur pimpinan, Selasa pagi, tanggal 16 Februari 2016.

Akankah unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kediri “berani” menemui pengunjuk rasa yang tergabung dalam ALOKA? Kita ikuti peristiwa selanjutnya. (Tkr)

Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih

demo bupati terpilih 2015

Taufik Dwi Kusuma dan Khoirul Anam, saat orasi dalam demo tolak pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih 2015

Kediri (Sergap) – Massa gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas), hari Kamis (11/2/2016) melakukan unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Kediri untuk menuntut penundaan pelantikan pasangan Bupati Terpilih Hariyanti – Drs. H. Masykuri Ikhsan, MM.

Aksi demo yang mendapat pengamanan super ketat dari pasukan Dalmas Polres Kediri, dengan ujung tombak pengamanan adalah barisan Polwan dengan rompi kuning ini, berjalan tertib.

Di sepanjang jalan mulai Simpang Lima Gumul sampai dengan kantor DPRD, massa menyerukan penolakkan terhadap pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih, hasil Pilkada serentak 2015, karena dianggap tidak memberi kepastian hukum dan pembelajaran politik yang benar kepada warga Kabupaten Kediri.

Dalam tuntutannya gabungan LSM dan Ormas ini berpendapat bahwa Pilkada Kabupaten Kediri 2015, masih menyimpan permasalahan-permasalahan hukum, karena terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Bupati Terpilih. Sehingga secara hukum dimungkinkan dapat mengakibatkan Pilkada Kabupaten Kediri 2015 tersebut cacat hukum, bahkan dapat batal demi hukum.

Taufik Dwi Kusuma, Ketua LSM Apel Kediri mengatakan, masih ada sidang-sidang di pengadilan yang mempermasalahkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri, jadi sudah seharusnya pelantikan ditunda. “Jika kita ingin hukum ditegakkan, maka pelantikan harus ditunda,” katanya.

Ander Sumiwi salah satu pengurus GR-MKLB juga mengatakan menjaga supremasi hukum adalah tugas semua komponen masyarakat, termasuk dalam hal ini DPRD Kabupaten Kediri.

“Jika DPRD Kabupaten Kediri tetap ngotot melantik Balon Terpilih, itu berarti DPRD Kabupaten Kediri dengan sengaja meruntuhkan supremasi hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, jelas-jelas pasangan yang terpilih ini masih berperkara dan belum memiliki putusan tetap (inkracht)  di PN Kabupaten Kediri dan Polres Kediri,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Kabupaten Kediri 2015 menuai banyak protes. (baca : Laporan dan Gugatan Warnai Pilbup Kediri). Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, Ormas MKLB (Menuju Kediri Lebih Baik), mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Gugatan itu diajukan karena MKLB melihat ada kejanggalan dari Calon Bupati dokter Ari Purnomo Adi, yang diduga merupakan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya dua hari kemudian, Rabu tanggal 26 Agustus 2015, Khoirul Anam, warga Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri juga mengajukan gugatan perdata menyangkut kontroversi ijazah Cabup Haryati Sutrisno.

Berikutnya, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015, Calon Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, juga dilaporkan ke Polres Kediri terkait dengan berkas persyaratan pencalonannya.

Gugatan MKLB masih berjalan, gugatan Khoirul Anam sedang banding di Pengadilan Tinggi, sedangkan laporan ke Polres Kediri, dan belum ada penghentian perkara secara resmi oleh polisi.

Gugatan Baru

Yang terbaru, Agustianto, warga Desa Donganti, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri juga menggugat KPU Kabupaten Kediri, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Republik Indonesia ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016, terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kediri 2015, terdaftar dengan Nomor Perkara : 04/Pdt.G/2016/PN.Gpr.

Agustianto demo

Agustianto saat demo tunggal di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 29 Desember 2015

Agustianto berpendapat bahwa KPU Kabupaten Kediri seharusnya tidak melaksanakan Pilkada Kabupaten Kediri 2015, karena masih ada dua perkara hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, terkait dengan Pilkada tersebut.

Kepada Tabloid Sergap, Agustianto mengatakan sebagai penyelenggara Pilkada, KPU Kabupaten Kediri dinilai tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Untuk lebih jelasnya datang saja ke PN Kabupaten Kediri, sidang perdana akan digelar pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016,” kata Agus, Kamis (11/02/2016).

Sementara itu perwakilan massa LSM dan Ormas akhirnya ditemui oleh 3 anggota DPRD Kabupaten Kediri. Mereka itu adalah Antox Prapungka Jaya dari Partai Nasdem, Yakup dari Partai Demokrat dan Sumaryo dari Partai Gerinda.

Mewakili kedua temannya, Antox menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan aspirasi penundaan pelantikan bupati terpilih ini kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kediri. “Baiklah teman-teman, keinginan dan tuntutan teman-teman akan segera saya sampaikan pada Ketua DPRD, dan kami berjanji akan melakukan koordinasi dengan teman-teman DPRD lain dan mengambil sikap tentang hal ini dalam waktu dekat,” katanya.

Setelah didesak, akhirnya gabungan LSM dan Ormas dipersilahkan datang lagi untuk bertemu dengan pimpinan dewan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 mendatang.

Aliansi LSM dan Ormas ini, menyerahkan tuntutan secara tertulis perihal penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih, dalam sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua MA, Ketua KPU-RI, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, KPU Kabupaten Kediri dan Panwaslih Kabupaten Kediri.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Maka menjadi kewajiban semua komponen bangsa untuk mendukung sepenuhnya penegakkan hukum yang bermartabat di negeri tercinta. Sekalipun Langit Akan Runtuh, Hukum Harus Ditegakkan (Fiat Justitia Ruat Coelum).

Liputan : Mud/Dick   Editor : Tkr

Selisih Tipis Pilkada Sumenep Berbuah Saling Klaim Kemenangan

PILKADA SUMENEP

Pasangan A Busyro Karim dan A Fauzi (kiri), pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (kanan)

Sumenep (Sergap) – Pilkada Kabupaten Sumenep terasa lebih hangat dibanding Pilkada Serentak lainnya di Jawa Timur. Pasalnya dua pasangan calon bupatinya, yaitu A Busyro Karim-A Fauzi dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, saling menyatakan memenangi pilkada sesuai hasil penghitungan internal mereka masing-masing.

Tim Pemenangan Busyro-Fauzi menggelar jumpa pers tentang hasil hitung cepat yang dilakukan konsultannya dan hasil hitung riil berbasis laporan saksi di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami tidak dalam posisi ingin mendahului rekapitulasi penghitungan perolehan suara pilkada yang akan dilakukan KPU Sumenep. Namun, sesuai hasil hitung cepat maupun hitung riil, perolehan suara kami memang unggul,” ujar Busyro di Sumenep, Kamis (10/12/2015).

“Saat ini memang terjadi saling klaim memenangi pilkada dan itu boleh-boleh saja. Sekali lagi, kami siap menunggu rekapitulasi perolehan suara di KPU Sumenep yang merupakan hitungan resmi. Namun, klaim kami didukung dengan data riil,” kata Busyro.

Sementara itu Direktur Lembaga Survei “Terukur”, A Hasan Ubaid dalam jumpa pers menjelaskan, sesuai hasil hitung cepat berdasar hasil perolehan suara di 400 TPS yang menjadi sampel, pasangan Busyro-Fauzi meraih 50,97 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah meraih 49,03 persen.

“Hasil hitung cepat tersebut linier dengan hasil hitung riil berdasar fomulir hasil penghitungan perolehan suara di masing-masing TPS dari saksi pasangan Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Sesuai hasil hitung riil dari saksi di 2.400 TPS itu, pasangan Busyro-Fauzi memperoleh 299.274 suara atau 50,79 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah memperoleh 289.884 suara atau 49,21 persen.

“Dalam konteks itu, kami optimistis pasangan Busyro-Fauzi yang akan memenangi pilkada. Kami juga telah meminta pasangan Busyro-Fauzi untuk benar-benar mengawal proses yang berlangsung di KPU Sumenep dan jajarannya guna mengamankan perolehan suara tersebut,” kata Hasan yang lembaga surveinya menjadi konsultan pasangan Busyro-Fauzi.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, A Zahrir Ridla memastikan perolehan suara kandidatnya unggul dibanding pasangan Busyro-Fauzi. “Perolehan suaranya pada posisi 52,7 persen untuk pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah dan 47,3 persen untuk Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Ia berharap warga Sumenep tidak terpengaruh dengan adanya saling klaim memenangi pilkada, karena hitungan resmi atas hasil pilkada adalah rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Sumenep sebagai penyelenggara pilkada.

“Mari bersama-sama menunggu rekapitulasi perolehan suara hasil pilkada tingkat kabupaten di KPU Sumenep. Saling klaim itu merupakan hal yang wajar,” kata Zahrir Ridla menambahkan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sumenep, A Zubaidi meminta warga setempat untuk menunggu hasil penghitungan perolehan suara secara resmi yang akan dilakukan oleh lembaganya guna mengetahui pasangan calon yang memenangi pilkada.

Sesuai jadwal di KPU Sumenep, rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh masing-masing PPK dan penyampaian hasilnya ke KPU kabupaten pada 10-16 Desember 2015.

Sementara rekapitulasi penghitungan dan penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh KPU setempat dan penyampaian hasilnya ke KPU provinsi pada 16-18 Desember 2015.

Pilkada Sumenep 2015 yang digelar pada Rabu (9/12/2015) diikuti oleh dua pasangan, yakni A Busyro Karim-A Fauzi di nomor urut 1 (satu) dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah di nomor urut 2 (dua). (hosni)

 

Kapolda : Pilkada Serentak Jatim Aman Karena Masyarakat Sudah Cerdas

kapolda-jatim-anton-setiadji-2015

Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji

Surabaya (Sergap) – Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji memastikan, bahwa Hari H pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12/2015) di wilayah Jawa Timur, berlangsung tertib dan aman.

“Selama sehari pelaksanaan Pilkada di 19 kabupaten/kota, semua berlangsung aman dan terkendali,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (10/12/2015).

Perwira tinggi polisi bintang dua tersebut mengakui sempat ada sedikit permasalahan di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Malang, yaitu ada kesalahan di salah satu kartu. “Tapi itu bisa diatasi dan selesai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Jadi, secara umum tidak ada masalah berarti,” Kapolda menjelaskan.

Tentang Pilkada Kabupaten Mojokerto, yang sebelumnya dianggap rawan, lulusan terbaik Akademi Polisi 1983 itu menegaskan bahwa mayoritas di seluruh TPS di kabupaten tersebut berlangsung aman.

Mojokerto menjadi daerah yang menjadi prioritas pengamanan karena adanya dinamika politik menjelang pelaksanaan, yaitu pencoretan salah satu calon peserta Pilkada. Pada Hari H, Kapolda bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi dan Gubernur Jatim Soekarwo memantau langsung di Mojokerto, sekaligus berkomunikasi melalui telekonferensi jarak jauh dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan serta Kapolri Badrodin Haiti.

“Laporan yang saya terima sampai sekarang, Mojokerto terkendali dan situasinya kondusif. Diharapkan sampai proses Pilkada selesai tetap suasananya terkendali,” katanya.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur dan menilai kecerdasan dan kedewasaan menjadi faktor utama sehingga pilkada serentak dapat berlangsung aman.

“Masyarakat sudah cerdas semua, siapa yang memilih dan siapa yang akan dipilih. Mereka sudah menyadari kalau kalah bisa melalui upaya hukum berlaku,” katanya.

Kapolda Jatim juga menegaskan belum akan menarik atau menggeser pasukan kembali ke markas karena pengamanan Pilkada masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. “Status sampai sekarang masih siaga dan belum dicabut. Nanti kalau semuanya sudah selesai, baru saya mencabut statusnya,” katanya. (win)

 

Emil Dardak Menang Telak di Trenggalek

Emil Dardak oke

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak dan Mohammad Nur Arifin didampingi istri masing-masing mengacungkan salam dua jari.

Trenggalek (Sergap) – Pasangan Calon Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak dan Mohamad Nur Arifin sementara ini unggul dalam hitung cepat versi PDI-P Trenggalek.
pasangan muda usia, Emil Elistianto Dardak yang juga suami dari artis sinetron Arumi Bachsin dan Mohamad Nur Arifin seorang pengusaha muda itu tercatat menang telak atas lawannya, pasangan petahana, Kholiq-Priyo Handoko.

Emil-Arifin berhasil mengumpulkan 271.329 suara atau sekitar 75 persen, sementara lawannya, Kholiq-Priyo, hanya 91.140 suara atau sekitar 25 persen.

“Angka itu tidak menghitung suara tidak sah dan suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya,” kata Ketua DPC PDI-P Trenggalek, Doding Rahmadi, Kamis (10/12/2015) kepada wartawan.

Hasil hitung cepat itu dihimpun dari saksi yang disebar tim pemenangan di 1.300 TPS di Trenggalek. Tercatat, dari total pemilih di Pilkada Trenggalek sebanyak 575.118 orang, hanya 362.469 yang menyalurkan hak pilihnya. Sisanya memilih “golput”.

“Emil-Arifin menang telak di lima kecamatan dengan persentase angka 80 persen, bahkan di kecamatan kota mencapai 86 persen,” kata Doding.
Dalam Pilkada Trenggalek tahun ini, Emil-Arifin diusung tujuh partai koalisi, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.

Sementara itu, lawannya, pasangan Kholiq-Priyo Handoko diusung PKB, Partai Nasdem, PKS, dan PKPI. Kholiq adalah Wakil Bupati Trenggalek saat ini. (Tkr)

Pendukung Ujang-Janawi Terus Demo KPU

relawan-UJ3

Pendukung pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalteng, Ujang-Jawawi saat berunjuk rasa di depan KPU Senin (23/11/2015)

Palangkaraya (Sergap) – Unjuk rasa massa pendukung Ujang-Jawawi (UJ) di kantor KPU Kalimantan Selatan, terus berlangsung. Para demonstran akan mengancam menduduki Kantor KPU sampai jagoan mereka pasangan UJ dikembalikan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2015.

Dalam orasinya massa akan mengancam akan datang dengan jumlah yang lebih banyak dan akan membuat Kalteng tidak kondusif, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh KPU. ‘’Kami minta UJ tetap menjadi Pasangan Calon lagi. “Kami meminta agar KPU RI menarik kembali surat Nomor 196/KPTS/2015 tentang pembatalan pasangan Ujang-Jawawi menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Kalteng periode 2016-2021,” kata Setiawan, koordinator Relawan UJ, Rabu (25/11/2015).

Menurut dia, selama ini KPU RI tidak tegas dan telah melakukan pembiaran terhadap proses tahapan yang berjalan, karena tidak dari sejak awal KPU RI mengambil sikap menggugurkan pasangan calon kalau sekiranya bermasalah.

Dengan dibatalkannya pasangan Ujang-Jawawi sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalteng ini, menimbulkan kerugian material dan inmaterial serta berdampak pada psikologis bagi calon khususnya

Setiawan mengingatkan, pembatalan Pasangan UJ akan membuat situasi di beberapa Wilayah Kalteng semakin memanas. ‘”Intinya kami sangat serius dalam melakukan aksi demo dan merasa khawatir dengan keamanan Kalteng. Situasi saat ini sangat memanas,’’ kata Setiawan menambahkan.

Unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor KPU setempat dijaga ketat aparat kepolisian Polres dan tujuh orang perwakilan pengunjuk rasa diterima di ruang KPU. Setiawan juga meminta kepada pihak Kepolisian melakukan pengawalan yang sangat ketat. “Kami disini mengadaan aksi damai dan kami bukan teroris yang membuat rusuh,’’ tukasnya.

Sementara itu, Kapolres Palangkaraya, AKBP Jukiman Situmorang, kepada wartawan mengatakan bahwa situasi Kota Palangkaraya dijamin kondusif. “Aksi damai yang dilakukan berjalan lancar. Masyarakat jangan terpancing dengan polimik isu yang beredar. Sampai sekarang masih aman dan kondusif, kita siap amankan kelancaran Pilkada,’’ tegasnya. (Ahmad Bakri)

 

 

Hasil Survey, Risma Menang Mutlak di Pilkada Surabaya

risma wisnu mendaftar

Pasangan Risma dan Wisnu saat mendaftar ke KPU Surabaya

Surabaya (Sergap) – Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, menang telak atas penantangnya, Rasiyo-Lucy Kurniasari. Hal ini disampaikan oleh Lembaga Survei PT. Siber Media Abadi yang telah melakukan penelitian sepanjang tanggal 20-24 November 2015.

“Jadi, mayoritas warga Kota Surabaya masih menganggap pasangan Risma-Whisnu layak memimpin Kota Surabaya lagi,” kata Gunawan Abdillah, salah satu surveyor Pilkada Indonesia, kepada wartawan di Hotel JW Marriott Surabaya, Sabtu (28/11/2015).

Menurut Gunawan, dari 506 responden yang tersebar di 31 kecamatan se-Kota Surabaya, 67,79 % menilai pasangan inkumben Risma-Whisnu masih sangat layak memimpin Kota Surabaya. Sedangkan penantangnya, Rasiyo-Lucy, hanya mengantongi 23,12 % pendukung. “Sementara 9,09 persen tidak menjawab salah satu calon yang akan dipilihnya pada 9 Desember mendatang,” ujarnya.

Metode survey yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan mendatangi 506 responden, baik pria maupun wanita, di 31 kecamatan se-Kota Surabaya. “Semua responden kami wawancarai langsung dengan tatap muka,” kata Gunawan.

Survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka ini, bertujuan untuk mengukur tingkat toleransi sikap dan prilaku pemilih terhadap keinginan mengikuti Pilkada Surabaya pada 9 Desember mendatang. “Sedangkan margin of error dari penelitian ini hanya mencapai 4-5 persen,” tambah Gunawan.

Pilkada Surabaya diikuti dua pasangan calon, yaitu pasangan inkumben Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, yang diusung PDIP, dan penantangnya, Rasiyo-Lucy Kurniasari, yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

Kedua pasangan calon ini sudah tiga kali melakukan Debat Publik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, sehingga warga Surabaya bisa menilai calon yang akan dipilihnya pada 9 Desember mendatang. (win)

Dituding Boneka, Haries Purwoko Mundur dari Pilkada Surabaya

Haries Purwoko

Haries Purwoko

Surabaya (Sergap) – Haries Purwoko, Bakal Calon Wakil Walikota Surabaya yang diusung Demokrat-PAN, Haries Purwoko, masih belum nampak di depan umum, usai batal melengkapi berkas di KPU Surabaya, sehingga mengakibatkan penundaan

Namun Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Surabaya, berkirim surat elektronik (email) ke berbagai media yang menjelaskan bahwa alasannya batal mendaftar, karena ada upaya memfitnah dirinya yang mendampingi Bakal Calon Walikota Surabaya Dhimam Abror.

Menurut Haries, ada pihak yang menuduhnya sebagai calon boneka. Hal itu terjadi 5 menit menjelang penutupan perpanjangan pendaftaran calon, Senin (3/8/2015). Sebelumnya Haries mengaku masih mantap mendampingi Dhimam Abror untuk mengikuti pertarungan Pilkada Kota Surabaya melawan pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang dicalonkan PDI Perjuangan.

Situasi berubah saat dirinya akan memasuki ruang pendaftaran calon di lantai III Kantor KPU Surabaya. “Saat di ruang tengah (lantai 1), kami bertemu mas Wisnu Sakti dan mas Awi (Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Surabaya Adi Sutarwijono). Tidak ada masalah ketika saling sambut dan cipika cipiki, kami selama ini bersahabat,” kata Haries melalui email pada Selasa (4/8/2015).

Saat menaiki tangga lantai II menuju lantai III Kantor KPU Kota Surabaya untuk mendaftar, Haries mendengar teriakan bernada sumbang dari beberapa orang yang menuduhnya sebagai boneka. “Nah ini bonekanya sudah datang,” kata Haries menirukan teriakan itu.

Haries merasa tersinggung. “Spontan saya sadar dan ingat pesan ibu, jika mendaftar sekarang pasti rawan fitnah, karena di masyarakat sudah beredar bakal calon boneka untuk memenangkan incumbent. Ternyata benar. Karena itu saya memutuskan untuk tidak meneruskan pendaftaran sesuai pesan ibu. Ini prinsip bagi saya, karena masalah kehormatan,” ungkap Haries.

Sang ibu sebenarnya sudah melarang Haries untuk mengikuti pencalonan pada Pilkada 2015. Sebab, situasinya rawan memunculkan tudingan tidak baik, salah satunya fitnah sebagai calon boneka.

Haries menjelaskan, bahwa seluruh proses pencalonannya bersama Dhimam Abror berjalan alamiah, sebagai sebuah amanah dari parpol dan elemen masyarakat Surabaya. “Karena itu saya serius mendaftar dan ingin menjadi bagian dari proses demokrasi di Kota Surabaya. Namun, perkembangan terakhir di kantor KPU yang menyadarkan saya untuk menghindari fitnah,” jelasnya.

Selain soal calon boneka, Haries juga tidak mau disebut-sebut menerima uang milyaran rupiah, sebagai ‘mahar’ politik. “Mohon dipahami, keputusan ini juga menjadi bagian hak pribadi untuk membuktikan saya bukan boneka. Apalagi, tudingan dan fitnah menjadi boneka itu sudah mencul beberapa hari sebelum saya mendaftar, bahkan dengan menyebut angka puluhan miliar rupiah sebagai mahar,” ungkap Haries.

Haries juga mengaku sudah menemui Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo, untuk meminta maaf atas keputusannya itu. Permintaan maaf juga akan dilakukannya pada Ketua DPD Partai PAN Jatim dan seluruh elemen masyarakat yang mendukungnya.

“Sekeluar dari Kantor KPU Kota Surabaya, saya langsung menghadap pakde Karwo untuk meminta maaf dan menjelaskan keputusan batal mendaftar. Hal yang sama akan saya lakukan pada Ketua DPD Partai PAN Jatim dan seluruh tim pendukung. Tidak ada yang perlu dipersalahkan dan saya yakin masyarakat akan memahami keputusan saya,” kata Haries dalam emailnya. (win)