Beras Plastik Tak Beredar di Jawa Timur

Penampakan Beras Plastik saat dimasak

Penampakan Beras Plastik saat dimasak

Surabaya (Sergap) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Jatim, Tutut Herawati meyakini beras sintetis yang juga sering disebut beras plastik itu tak beredar di wilayah Jatim.

“Kami yakin beras sintetis yang ditemukan seperti di Bekasi dan beberapa daerah lain tidak ada di Jawa Timur. Keyakinan ini karena produksi beras di Jatim sangat melimpah bahkan mengalami surplus dan menjadi provinsi penyangga kebutuhan pangan nasional. Kalau beras kita yang asli banyak kok, jadi saya yakin beras palsu tidak ada disini,” kata Tutut, Sabtu, (23/5/2015).

Ia berharap beras sintetis seperti yang beredar di Bekasi itu bisa dilokalisir. Artinya, peredarannya harus diupayakan tidak sampai menyebar hingga di luar daerah Bekasi. Diduganya beras sintetis itu bukan buatan lokal, tapi produk impor dari luar negeri. Hal ini dikuatkan dari kemasan beras yang sempat ditemukan ada gambar dan tulisan yang identik dengan negara lain.

Tutut pun membagikan tips bagi masyarakat agar tidak salah membeli beras asli atau sintetis. Pertama, dari pengamatan kasat mata, beras sintetis cenderung putih mengkilat dan bentuknya agak gepeng. Sedangkan beras asli berwarna agak kekuningan dan bagian tengah bulir beras terdapat bintik serat berwarna putih putih susu.

“Seperti uang kertas, kalau yang asli ada hologramnya, kalau beras asli ada seratnya ditengah berwarna putih susu. Serat ini tidak akan ada di beras sintetis,” ungkapnya. Kedua, bisa dites menggunakan air. Jika beras dimasukkan air tenggelam berarti beras itu asli. Namun jika berasnya terapung berarti sintetis, karena terbuat dari plastik.

Ketiga, dari aromanya beras asli berbau wangi. Sedangkan beras sintetis dipastikannya tidak berbau. Keempat beras sintetis jika dibakar dengan api langsung meleleh karena terbuat dari plastik sedangkan beras asli hanya terbakar dan gosong. Kelima, jika dimasak beras asli tidak mudah menggumpal tapi beras plastik akan menggumpal dan lengket serta berwarna cenderung mengkilat.

Sebelumnya, Gubernur Jatim, H Soekarwo sempat mengaskan jika beredarnya beras sintetis merupakan penipuan untuk meraup keuntungan. Beras sintetis diduga beredar karena harga beras di masyarakat masih tinggi. “Saat harga beras turun beras yang palsu pasti nyingkrih (pergi). Beras palsu ada karena beras yang asli mahal,” katanya.

Terkait maraknya peredaran beras palsu, pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu memastikan akan melakukan pengawasan ketat di wilayah Jatim. Bahkan ia juga menegaskan peredaran barang impor akan ditahan. “Kalau ada impor akan diperketat dan impor jangan beras,” tegasnya. (win)

Iklan

Gubernur Jatim Perintahkan Polisi Tangkap Pengedar Gula Rafinasi

Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur

Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Membanjirnya stok gula rafinasi di pasaran membuat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengambil langkah tegas. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, memerintahkan pihak kepolisian untuk menangkap pengedar gula rafinasi di pasaran.

“Kalau sampai ada pihak industri dan importir gula mentah yang menjual gula rafinasi di pasar Jatim harus ditangkap. Saya sudah meminta pihak kepolisian menindak tegas dan menangkap pelaku jika sampai benar terjadi,” kata Soekarwo, Rabu (08/04/2015).

Sejatinya, gula rafinasi peruntukannya hanya diperbolehkan bagi industri makanan dan minuman. Dengan harga yang lebih murah, dikhawatirkannya gula rafinasi menghancurkan harga gula kristal putih  yang berbahan dasar tebu dari petani.

Dengan sendirinya, membanjirnya gula rafinasi membuat gula kristal petani di Jatim sulit terjual. Setidaknya, gula Kristal Jatim  yang biasanya dipasarkan di wilayah Indonesia Timur kini menjadi kurang diminati.

Kondisi terkini, saat memasuki musim giling tebu pada bulan Mei iini, stok gula Jatim masih menunpuk di gudang-gudang pabrik guka karena belum laku. “Hal ini menimbulkan keresahan bagi petani, dan untuk melindungi petani dari serbuan gula rafinasi yakni dengan lebih memperketat distribusi dan pengawasannya”, tegas gubernur.

Data Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mencatat, kebutuhan konsumsi gula masyarakat Indonesia dalam setahun hanya sekitar 4,5 juta ton. Dari kebutuhan itu, produksi gula kristal putih dari tebu petani mampu memenuhi 2,5 juta. Sisanya sebanyak 2 juta ton dipenuhi dari impor gula mentah yang diolah menjadi gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman.

Dengan kapasitas terpasang dari 11 pabrik gula rafinasi di Indonesia mencapai 5 juta ton, jika produksinya optimal masih menyisakan 3 juta ton gula rafinasi dalam setahun. Surplus 3 juta ton gula rafinasi tersebut yang diduga beredar di pasaran dan membuat gula kristal putih petani tidak laku.

Arum Sabil, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan Gula Rafinasi

Arum Sabil, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan Gula Rafinasi

“Kalau gula rafinasi ini terus membanjiri seluruh wilayah Indonesia, maka Indonesia bisa alami Tsunami Gula. Gula rafinasi ini memang menjadi momok bagi petani tebu. Di Jawa Timur, gula kristal putih petani sempat tersendat penjualannya sehingga banyak menumpuk di gudang bahkan mau masuk musim giling masih ada gula produksi tahun lalu di gudang,” kata Ketua APTRI, Arum Sabil.

Masih menurut Arum Sabil, semua ini terjadi tak lepas dari HPP yang ditentukan sebesar Rp 8.500 tidak bisa terpenuhi saat lelang gula karena pengaruh harga gula rafinasi yang jauh lebih murah. Agar tidak sampai produski gula rafinasi berlebih, ia meminta pemerintah lebih selektif. “Kalau perlu diaudit berapa banyak kebutuhan rafinasi bagi industri makanan dan minuman. Jangan sampai lebih dan merembes ke pasar, sehingga gula petani tidak laku,” katanya berharap. (win)

Mentan: Pejabat Tidak Layani Rakyat, Kita Pecat

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menanam padi bersama pejabat laiinya, tanpa sepatu bot

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menanam padi bersama pejabat laiinya, tanpa mengenakan sepatu bot

Malang (Sergap) – Kementrian Pertanian sudah mengalihkan sejumlah anggaran, termasuk anggaran biaya perjalanan dinas, senilai Rp 4,1 triliun untuk meningkatkan sektor pertanian, seperti membantu petani membeli traktor dan sebagainya.

Demikian dikatakan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat membuka acara Panen dan Tanam Serentak di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (26/2/2015).

Menteri Amran berharap implementasinya bisa berjalan baik di lapangan. Ditegaskan oleh menteri, jika ada indikasi pejabat dari pusat sampai daerah yang tidak jujur dalam pengelolaan anggaran tersebut, agar masyarakat segera melaporkannya.

“Jika ada pejabat lainnya yang main-main, tidak serius melayani rakyat, silakan laporkan ke saya. Saya akan pecat pejabat yang demikian. Jika ada bantuan harus dijalankan sesuai dengan anggaran yang ada. Kita sudah serius dalam swasembada pangan,” tegasnya.

Amran mengklaim bahwa pada saat ini, Indonesia sedang menuju swasembada pangan sesuai dengan cita-cita pemerintah Indonesia. “Indonesia sudah menuju swasembada. Hal itu adalah salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah selama tiga bulan terakhir ini. sudah ada revolusi pertanian dengan banyak memberikan bantuan traktor pada petani,” katanya.

Dalam acara ini, Amran membuat kejutan ketika dia menolak menggunakan sepatu bot yang disediakan panitia saat hendak melakukan seremoni panen dan tanam benih. Dia memilih untuk tidak mengenakan alas kaki apa pun. “Saya tak suka hanya bicara di dalam studio televisi. Tapi langsung ketemu dengan rakyat di lapangan. Tidak usah sepatu. Petani menanam benih tak pakai sepatu, tapi nyeker (tanpa alas kaki). Saya juga harus seperti petani,” katanya disambut tepuk tangan oleh hadirin.

Tampak hadir Bupati Malang Rendra Kresna dan sejumlah Kepala Dinas di Kabupaten Malang. Selain itu, juga hadir Danrem 083 Baladhika Jaya Malang, Kolonel (Arm) Totok Imam Santoso dan Komandan Kodim (Dandim) 0818 wilayah Kabupaten Malang-Batu Letkol (Inf) Ahmad Riksani Gumayserta. (en)

Tanam Padi TNI Bersama Rakyat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Peragaan Mesin penanam padi (rice transplantor)

Peragaan mesin penanam padi (rice transplantor)

Grobogan (Sergap) – Masih dalam rangka melanjutkan program TNI Angkatan Darat (AD) Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) 2014, TNI AD bersama Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,  mengadakan acara gerakan Tanam Padi Bersama Rakyat dan TNI, di Desa Kluan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Kamis (16/10/2014).

Acara dihadiri oleh Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Kementrian Winy Dian Wibawa, Wakil Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Brigjend TNI Komaruddin Simanjuntak, Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Bupati Grobogan Icek Baskoro, pejabat Deptan Grobogan, Kodim 0717.

Brigjend TNI Komaruddin Simanjuntak

Brigjend TNI Komaruddin Simanjuntak

Acara dilaksanakan dalam rangka program TNI untuk mendukung terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Nasional. “Tugas pokok TNI AD, selain perang, memberdayakan masyarakat sehingga dengan adanya program ini diharapkan bisa lebih kuat karena masyarakat sebagai pertahanan dan kekuatan pendukung. Kedaulatan pangan akan memperkuat Ketahanan Nasional kita. Acara ini terlaksana atas kerjasama Kementrian Pertanian, TNI AD dengan tentu saja melibatkan Pemprov Jateng dan Pemkab Grobogan, dengan rakyat ada di dalamnya.”, kata Brigjend TNI Komaruddin Simanjuntak menjelaskan.

Grobogan merupakan lumbung padi nasional yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Sistem bercocok tanam pola lama mulai ditinggalkan, karena dengan teknologi yang terbaru pengerjaan lahan lebih cepat dan efisien serta hemat biaya. “Tentara itu bisa bertani bersama rakyat. Orang tua saya petani”, ujar Brigjen Komaruddin menambahkan.

Pada kesempatan itu, jenderal bintang satu ini juga mengajak kepada semua Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk melakukan hal-hal positif.  “Babinsa yang baik dan berprestasi akan dipanggil ke Jakarta dan akan dinaikkan pangkatnya satu tingkat. Namun jika mereka ada yang nakal maka akan dikenakan sanksi”, katanya menegaskan.

Di akhir acara dilakukan peragaan mesin penaman padi (rice transplantor), disaksikan oleh anggota kelompok tani dan warga serta para undangan. Selanjutnya rombongan melanjutkan penanaman kedelai di Desa Pandanarum Kecamatan Gabus.

Sebelumnya, Kabupaten Grobogan sudah pernah mendapatkan bantuan mesin-mesin pertanian dari Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementrian Pertanian Tahun Anggaran 2014, sejumlah 96 unit traktor seharga Rp23 juta/ unit dan 3 rice transplantor seharga Rp74 juta/ unit, 46 dikelola kelonpok tani, 50 unit dan 3 rice transplantor  yang di kelola Dinas Pertanian Grobogan. (Ans)

Petani Kediri Tuding Bupati Telah Melanggar HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. Secara universal HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan YME. Ruang lingkup hak asasi manusia itu adalah: Hak Untuk Hidup, Hak Untuk Memperoleh Pendidikan, Hak Untuk Hidup Bersama-sama Seperti Orang Lain, Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan yang Sama, dan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan juga tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia.

Kediri (Sergap) – Petani Kediri yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil Kediri (Formassi), Front Perjuangan Rakyat Kediri Bersatu (FPPKB), bersama para mahasiswa dan aktivis Kaum Miskin Kota (KMK) serta Kaum Marhaen Menggugat Kediri, menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional  dan Hari Agraria Nasional 2014, pada tanggal 24 September 2014.

Petani dan aktivis saat berangkat, orasi di Monumen SLG dan di gerbang DPRD. Hadiah 2 Kampret yang dititipkan kepada polisi.

Petani dan aktivis saat berangkat, orasi di Monumen SLG dan di gerbang DPRD. Hadiah 2 Kampret yang dititipkan kepada polisi.

Agustianto, Koordinator Ujuk Rasa mengatakan, demo ini bertujuan untuk mengingatkan penguasa Kabupaten Kediri untuk lebih membela petani dan mematuhi Undang– Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. “Kami melihat selama 15 tahun pemerintahan Bupati Kediri, yang terjadi justru para petani di Kabupaten Kediri mendapatkan perlakuan yang buruk dari Bupati Kediri,” kata Agus kepada Tabloid Sergap, Rabu (24/08/2014) di area Terminal SLG, saat menunggu peserta demo lainnya berkumpul.

“Bahkan Bupati Kediri telah kami laporkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), pada tanggal 1 April 2014, karena telah merusak lahan milik petani di Dukuh Simbarlor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri,” kata Agus menambahkan.

Perusakan lahan menggunakan alat berat itu, telah merusak tanaman petani berupa tebu, nanas dan ketela pohon. Perusakan ini dipimpin oleh Gembong Sujatmiko, Direktur Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) Margomulyo, sebuah perusahaan plat merah milik Pemkab Kediri, dan Anastasius Irwan Hidayat, Kepala Desa (Kades) Plosokidul.

Agustianto, Koordinator Demonstrasi

Agustianto, Koordinator Demonstrasi

Mereka ini membolduser tanaman petani berpayungkan Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/282/418.32/2012, tertanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PDP Margomulyo Kabupaten Kediri yang ditandatangani Bupati Haryanti Sutrisno.

“Kami menilai tindakan itu brutal dan tidak berperikemanusiaan. Bukan hanya tindakan pidana biasa, tetapi sudah tergolong tindak kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan melanggar HAM”, kata Agus menegaskan.

Komnas HAM turun tangan

Berdasarkan laporan Formassi, Komnas HAM telah mengirimi Bupati Kediri, surat bernomor : 1.447/K/PMT/VII/2014, tertanggal 18 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi, Ph.D.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan peninjauan ke lokasi terjadinya perusakan tanaman petani di Dukuh Simbarlor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, pada tanggal 27 Mei 2014.

Berdasarkan hasil peninjauan itu, maka Komnas HAM meminta kepada Bupati Kediri untuk :

  1. Melakukan upaya peninjauan kembali peneritan HGU Nomor 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, dan 519 milik PDP Margomulyo, agar tidak ada hak-hak warga yang terlanggar.
  2. Menghentikan sementara aktivitas penertiban lahan dan aktivitas PDP Nargomulyo, hingga sengketa selesai secara berkeadilan.
  3. Memberi kesempatan kepada penggarap lahan untuk melanjutkan usaha taninya, hingga tercapai penyelesaian sengketa lahan, karena sebagian besar penghidupan ekonominya bergantung kepada lahan tersebut.

Selanjutnya Komnas HAM mengingatkan kepada Bupati Kediri, selaku Aparatur Penyelenggara Negara harus menghormati, menegakkan dan memajukan Hak Azasi Manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan ICESCR yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Unjuk rasa petani dan aktivis di Hari Tani Nasional dan Hari Agraria Nasional tersebut sasaran utamanya adalah para Wakil Rakyat di gedung DPRD Kabupaten Kediri. “Kami melapor kepada para wakil rakyat, bahwa Bupati Kediri telah melakukan rangkaian tindakan melanggar HAM, yang sangat dilarang di sebuah negara beridiologi Pancasila, negara yang berdemokrasi, negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Kami mohon dengan hormat, agar DPRD Kabupaten Kediri secepatnya membentuk Pansus Pelanggaran Kontitusi dan HAM oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti,” kata Agus saat berorasi di depan pintu gerbang gedung DPRD Kabupaten Kediri.

Dihadiahi Kampret

Permintaan para pengunjuk rasa untuk bertemu dengan bupati dan para wakil rakyat tidak dapat dipenuhi, tanpa keterangan yang jelas. Pada akhirnya mereka menitipkan dua anak kelelawar (kampret), masing-masing untuk Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, melalui petugas polisi yang berjaga.

Setelah itu para demonstran yang sebelumnya juga sempat beraksi di di depan monumen SLG itu, membubarkan diri dengan tertib, sambil berjanji akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 22 September 2014, para petani Dukuh Simbarlor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri juga telah menggugat perdata Kepala Desa Plosokidul, PDP Margomulyo dan Bupati Kediri, ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Sidang pertama, sebagaimana berita acara perdata masuk pada tahap mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Komang Ari Anggara, SH dan Anjar Anggara, SH, dengan batas waktu 2 minggu. (Tkr)

Prosesi Simbolis Perluasan Areal Kedelai Jatim di Nganjuk

Ir. Wibowo Eko Putro, MMT

Ir. Wibowo Eko Putro, MMT

Nganjuk (Sergap) – Kebutuhan konsumsi kedelai yang cukup tinggi masih belum diimbangi dengan produksi yang seimbang. Hal tersebut memicu Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperluas areal tanam kedelai. Salah satu yang menjadi sasaran perluasan yakni Jawa Timur. Tahun ini ditargetkan perluasan lahan tanam kedelai seluas 72 hektare.

“Tanam kedelai 72 hektare ini digagas Kementan bersama TNI-AD. Penanaman ini telah dimulai dan diselesaikan sampai Desember. Target terdekat sampai September setidaknya mencapai 49 hektare,” kata Kepala Dinas Pertanian Jatim, Ir. Wibowo Eko Putro, MMT saat ditemui di Nganjuk, Rabu (2/7/2014).

Menurut dia, benih kedelai yang ditanam ini merupakan jenis Wilis yang diharapkan mampu membantu peningkatan produksi. “Selama ini Jatim memberikan kontribusi 43 persen dari stok produksi nasional, sehingga simbolis tanam kedelai Kementan dan TNI AD ini digelar di Nganjuk yang mendapatkan alokasi perluasan 5 ribu hektare,” katanya.

Dalam prosesi tanam kedelai di Nganjuk juga dihadiri Menteri Pertanian, Suswono dan Kepala Staf Angakatan Darat, Jenderal TNI Budiman, serta Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Eko Wiratmoko, serta Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

Seperti diketahui, setiap tahun kebutuhan kedelai di Indonesia sebesar 1,9 juta ton biji kering.Namun kemampuan produksi dalam negeri dalam dua tahun terakhir tak sampai setengahnya. Menteri Pertanian, Suswono menjelaskan, untuk meningkatkan produksi maka pemerintah mencanangkan swasembada kedelai bekerjasama dengan TNI AD sejak 2012.

“Kerja sama antara Kementan dan TNI-AD ini dalam perluasan tanam kedelai patut didukung dan harus berhasil. Melalui kerja sama ini direncanakan perluasan areal tanam kedelai di 2014 secara nasional mencapai 340 ribu hektare. Perluasan ini berada di 115 kabupaten dan 15 provinsi,” ujar Suswono.

Diharapkannya, dengan kerjasama tersebut maka TNI-AD dapa terus melakukan pengawalan dan pendampingan bersama petugas teknis pertanian di lapangan hingga tanaman kedelai berhasil panen dengan baik.

Kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan TNI tak hanya kegiatan perluasan areal tanam kedelai. Akan tetapi mencakup hal lainnya termasuk perluasan areal sawah, optimasi lahan, System of Rice Intensification (SRI) dan perbaikan pengembangan sarana irigasi. Beberapa kegiatan yang diimplementasikan di 2014, antara lain kegiatan SRI di 20 provinsi dan 144 kabupaten, kegiatan optimasi lahan di 26 provinsi dan 158 kabupaten, serta pencetakan sawah seluas 40 ribu hektar di 23 provinsi dan 83 kabupaten. (ang/gus)

 

Kelompok Tani “Sri Rejeki” dan Pupuk Organik “Maju Jaya”

Anjali Cahya

Anjali Cahya

Kediri (Sergap) – Kompos merupakan hasil fermentasi (dekomposisi) dari bahan-bahan organik seperti tanaman, hewan, atau limbah organik lainnya organik yang telah mengalami dekomposisi atau fermentasi. Kompos yang digunakan sebagai pupuk disebut pupuk organik karena penyusunannya terdiri dari bahan-bahan organik. Bahan yang umum dimanfaatkan sebagai kompos adalah limbah pertanian dan residunya, limbah ternak dan residunya, pupuk hijau, tanaman air, limbah industri padat dan cair, limbah rumah tangga dan sampah.

Penampilan atau sifat fisik Kompos dan Humus tidak berbeda. Perbedaannya hanya terletak proses terbentuknya. Kompos terbentuk dengan adanya campur tangan manusia, sedangkan  humus terbentuk secara alami.

Kelompok Tani “Sri Rejeki” Dusun Kandangan, Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri yang berdiri sejak tahun 1970, sudah memproduksi pupuk organik ini. Berawal pada tahun 2010 ketika mendapat bantuan 1 unit Granulator yaitu mesin cetak yang membuat pupuk menjadi butiran. Disusul dengan turunnya 1 paket bantuan berupa unit pengolahan pupuk organic, rumah kompos, kandang sapi beserta ternaknya berjumlah 35 ekor, APPO (Alat Pembuat Pupuk Organik) dan satu kendaraan Tossa.

“Dari situ kami bisa mengembangkan, kami bisa memenuhi kebutuhan kelompok tani yang mengalami kesulitan pupuk. Kelompok tani sekarang tidak terlalu repot, karena bisa membuat pupuk sendiri”, kata Anjali Cahya Sekretaris Kelompok Tani “Sri Rejeki ” kepada Tabloid Sergap.

Pada tahun yang sama beberapa kelompok tani di Jawa Timur mendapatkan hibah, membuat jaringan se Jawa Timur yang diberi nama Jaringan Majapahit. Ada 95 kelompok tani yang juga mendapat hibah dari Pemprov Jatim di wilayah Kabupaten Kediri jaringannya diberi nama JP40 Maju Jaya.

“Di Kabupaten Kediri jaringan JP40 Maju Jaya ini saya ketuanya. Tugas jaringan adalah membina dan mendampingi kelompok tani agar bisa membuat pupuk dengan benar”, kata Anjani menuturkan.

Tentang Kelompok Tani “Sri Rejeki”, setelah mendapatkan bantuan APPO, mempunyai unit usaha, unit ekonomi yang dinamakan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) Sri Rejeki. Di samping memenuhi kebutuhan kelompok tani sendiri, hasil produksi pupuk organik ini dititipkan di kelompok tani di sekitaranya.

“Untuk wilayah Kecamatan Pagu, sudah mulai berjalan. Kalau yang pemasaran keluar, biasanya  kelompok tani Sri Rejeki hanya berdasarkan pesanan saja, seperti wilayah Madiun, Ponorogo, Nganjuk, Jombang, Tulung Agung, dan Blitar”, kata Anjali menjelaskan.

Pupuk Maju Jaya menggunakan Mikro Organisme Lokal (MOL)

Pupuk Maju Jaya menggunakan Mikro Organisme Lokal (MOL)

Kelompok Tani “Sri Rejeki” memempunyai SOP (Standart Operasional Produk) yang sudah paten. bahan baku pembauatan pupuk organik adalah 1 ton kotoran sapi, 2 kuintal kotoran kambing, 2 kuintal kotoran ayam, 1 kg katul/dedak, 1 liter tetes, limbah buah–buahan, mikro organisme lokal (MOL).

“Limbah buah–buahan yang dikomposer itu juga di jaual di toko yang biasa disebut CM4. MOL kita juga buat sendiri dengan bahan sisa buah-buahan, air leri (air bekas cucian beras), tetes gula, hati pohon pisang, kulit kelapa yang dicampur dan dikembangkan menjadi satu media yang kita tempatkan di tong plastik. Karena tanah di Kediri kekurangan unsur Mg dan CaCO, maka Kelompok Tani “Sri Rejeki” mengunakan MOL sekitar 20%”, kata Anjali menjelaskan.

Pemupukan dengan pupuk organik untuk tanaman musiman, dapat dilakukan bersamaan saat pengolahan lahan. Pemupukan pada tanaman tahunan, sebaiknya dibenam pada bagian ujung perakaran, dan setiap tanaman umumnya memiliki ujung akar tepat dibawah daun paling ujung dari tanaman tersebut. “Semakin banyak pupuk organik diberikan semakin meningkat kesuburan tanah”, kata Anjali sambil tersenyum.

Pupuk organik "Maju Jaya", siap dipasarkan

Pupuk organik “Maju Jaya”, siap dipasarkan

Dengan pembinaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Kelompok Tani “Sri Rejeki” mampu eksis dalam menjaga kebutuhan para anggotanya, termasuk dalam penyediaan pupuk organik. Saat ini kelompok tani ini diketuai oleh Rakidi, sekretaris Anjali Cahya dan bendaharanya Sutamin.

Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang ke 53, yang diperingati setiap tanggal 24 September, Kelompok Tani “Sri Rejeki” Desa Pagu Kabupaten Kediri adalah sebuah contoh semangat kita untuk berjuang mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Hari Tani Nasional sebagai hari peringatan petani sebagai Pahlawan Pangan ditetapkan oleh Presiden Soekarno, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Soekarno tanggal 26 Agustus 1963 No 169/1963.

Pertimbangan untuk memilih tanggal 24 September karena 3 tahun sebelum penetapan melalui Keppres tersebut  merupakan pengesahan Undang–Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang–Undang Pokok Agraria.

Undang-undang ini merupakan kebangkitan petani dari segi kepemilikan lahan dan pendistribusian lahan yang berkeadilan sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. (dicky/tkr)

Buah Impor Distop, Petani Apel Tersenyum Lebar

Petani Apel Kota Batu

Petani Apel Kota Batu

Batu (Sergap) – Pada bulan Desember 2012 sampai dengan Januari 2013 yang lalu, harga apel Batu yang biasanya berkisar pada harga Rp 4.000 per kilogram, pada bulan Februari naik Rp 6.000, dan pada April menjadi Rp 10.000. hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang menghentikan impor buah.

“Petani cukup bersyukur pemerintah menghentikan impor buah. Ini pesta bagi petani apel,” kata Sunaryo, petani apel Bumiaji Kota Batu, Senin (20/5/2013). Keceriaan tampak di wajah para petani apel di Kota Batu. Merekapun beramai-ramai membeli sepeda motor baru.

Sejak terjadi kenaikan, katanya, petani apel meraup keuntungan bisa dua kali lipat. Misalnya, saat ini, harga apel kualitas super jenis Ana dan Manalagi dari petani mencapai harga Rp 13.000, sedangkan jenis Rome Beauty harganya Rp 17.500 per kilogram.

Petani berharap, harga apel Batu tersebut terus bertahan agar petani memiliki posisi tawar tinggi dengan para tengkulak. “Saat ini, petani menolak tengkulak yang bakal membeli Apel Rome Beauty seharga Rp 16.500,” kata Sunaryo.

Menurut Sunaryo, biaya produksi setiap hektarnya sebesar Rp 25 juta. Sedangkan produksi mencapai 25 ton per hektar. Saat harga apel Rp 4.000, petani banyak yang terlilit utang untuk modal. “Sekarang petani serentak beli sepeda motor baru,” kata Sunaryo sambil tersenyum lebar.

Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Sugeng Pramono mengatakan produktivitas tanaman apel di Batu mulai membaik karena harga naik. “Pemerintah Kota Batu sudah menyediakan anggaran peremajaan tanaman serta dana sebesar Rp 400 juta untuk membeli pupuk. Lahan tanaman apel harus diperbaiki dan petani dianjurkan lebih baik menggunakan pupuk organik,” kata Sugeng berharap. (en)

Lumbung Padi Dihidupkan Lagi di Banyuwangi

Panen padi

Panen padi

Banyuwangi (Sergap) – Lumbung Padi yang merupakan sebuah sistem menabung hasil panen, akan dihidupkan lagi di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Rencananya, tahun ini, kabupaten yang dijuluki Bumi Blambangan ini, akan membangun 8 lumbung padi di beberapa kecamatan sentra pangan.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwang, Made Wicaksana, mengatakan, lumbung padi diyakini efektif untuk mengatasi masa paceklik atau gagal panen padi. “Targetnya, lumbung padi ada di 24 kecamatan di Banyuwangi,” kata Made, Selasa, (19/2/2013) di kantornya.
Menurut Made, pemerintah menyiapkan dana pendirian lumbung padi itu sebesar Rp 800 juta atau masing-masing lumbung Rp 100 juta. Anggaran itu berasal dari Dana Alokasi Khusus APBN Tahun 2013. Delapan lumbung itu akan dibangun di daerah sentra pangan, yakni Kecamatan Srono, Pesanggaran, Tegaldlimo, dan Purwoharjo.
Selain bangunan penyimpan padi, anggaran itu termasuk untuk membuat lantai jemur. Lantai jemur ini berfungsi untuk proses pengeringan gabah. “Kapasitas lumbung hingga 20 ton,” kata Made.
Made menjelaskan, lumbung padi tersebut nantinya dikelola oleh gabungan kelompok tani. Dengan lumbung padi, diharapkan petani tak menjual seluruh hasil panennya dan menyisihkan untuk disimpan di lumbung. Dengan demikian, saat masa paceklik, padi yang tersimpan bisa dijual.
Dengan jumlah penduduk 1,6 juta jiwa, kebutuhan beras di Banyuwangi mencapai 13 ribu ton per bulan. Banyuwangi menjadi salah satu lumbung padi nasional dengan surplus beras setiap tahun mencapai 12 ribu ton.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Banyuwangi, Sapuan, mendukung program pemerintah. Namun, ia meminta pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kelompok tani yang mengelola lumbung padi. “Harus diserahkan sepenuhnya ke petani,” kata dia.
Lumbung padi, kata dia, sebelumnya menjadi tradisi petani Indonesia. Tradisi itu akhirnya rusak setelah pemerintah memberlakukan kebijakan koperasi unit desa (KUD) yang menyingkirkan lumbung padi. Namun, setelah KUD mati, kesadaran petani untuk membuat lumbung padi kembali tumbuh. (smj)

20% Jaringan Irigasi di Lamongan Rusak

Lamongan, Sergap – Sekitar 20 persen jaringan irigasi di dua waduk besar di Lamongan, Waduk Gondang dan Prijetan mengalami rusak ringan dan sedang. Sedang sekitar 15 persen rusak berat dan 65 persen masih dalam kondisi baik. Kondisi ini jika terus berlangsung, tentu berkorelasi terhadap pemenuhan target produksi pertanian di lumbung padinya Jatim tersebut.

Ibnu Multazam

Ibnu Multazam

Terkait hal itu, Bupati Fadeli menegaskan di tahun 2013, bidang pertanian dan pengairan bakal semakin diprioritaskan dalam program pembangunan di Lamongan. Penegasan itu juga menjawab kritikan anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam saat mengunjungi Lamongan beberapa waktu lalu.

Anggota FPKB tersebut kala itu menyebutkan minimnya perhatian daerah pada bidang pertanian. Dia mengungkapkan banyak Dinas Pertanian di daerah yang tidak memiliki program dari APBD sendiri sehingga tidak akan memiliki kegiatan jika tidak ada kucuran anggaran dari pusat. Alias hanya mengandalkan anggaran dan program dari APBN.

Bahkan, lanjutnya, dengan pendekatan pada pemerintah pusat, tahun depan Lamongan bisa melakukan rehabilitasi pada jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT). Jika rehabilitasi ini selesai dilakukan, bisa meningkatkan produksi pertanian untuk sejumlah 2.800 hektar lahan pertanian.

Sementara data terakhir dari Dinas Pertanian Kehutanan Lamongan menyebutkan, realisasi produksi padi hingga awal November ini sudah di atas target yang ditetapkan. Yakni dari target sebesar 899.871 ton gabah kering giling (GKG), sudah mencapai 901.237 ton GKG. Demikian pula realisasi panen sudah mencapai 146.939 hektar atau diatas target yang seluas 143.774 hektar.

Panjang keseluruhan jaringan irigasi Waduk Gondang (primer, sekunder dan tersier) mencapai 80.075 meter. Dengan kondisi baik 65 persen, rusak ringan/sedang 20 persen dan rusak berat 15 persen. Sementara Waduk Prijetan memiliki jaringan irigasi sepanjang 164.676 meter. Dengaan kondisi baik mencapai 60 persen, rusak ringan/sedang sebanyak 20 persen dan rusak berat juga 20 persen. (sule)