Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati

Sofyano Cs

Sofyano Zakaria bersama Ferdinand Hutahean (paling kiri) dan M. Hatta Taliwang

Kediri (Sergap) – Tim Peduli Kediri (TPK) yang dipimpin oleh Sofyano Zakaria menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, pada Kamis (12/05/216) yang lalu. Kepada Tabloid Sergap, Sofyano Zakaria yang juga Direktur Pusat Kebijakan Publik (Pusketi) Jakarta ini, tidak bisa menyembunyikan kegeramannya terhadap kasus Pedofilia berantai yang terjadi di Kediri.

“Sony Sandra  yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap 58 anak yang masih dibawah umur ini sungguh biadab. Dia pantas dihukum mati,” kata Sofyano yang didampingi oleh M. Hatta Taliwang dan Ferdinand Hutahean dua aktifis dari Jakarta yang mendukung pembentukkan Tim Peduli Kediri.

Ditambahkan oleh Sofyano, bahwa terdakwa Sony Sandra itu melakukan perbuatannya dengan direncanakan dan memang punya niat mencari anak usia SD, maksimal Kelas II SMP, diiming-imingi uang, disuruh minum obat kemudian dibawa ke hotel dan melakukan persetubuhan dengan 2 sampai 5 anak di bawah umur.

“Menurut info dari Yayasan (Yayasan Kekuatan Cinta, red) yang ada di sini, dalam satu kamar ada 5 perempuan. Itu kan luar biasa….,” kata Sofyano dengan nada tinggi.

Sofyano berpendapat dalam UU Perlindungan Anak, ancaman hukumannya belum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagimana diketahui ancaman tertinggi dalam UU Perlindungan Anak ini, adalah 15 tahun penjara.

“Melihat kasus di Kediri ini, maka untuk memenuhi rasa keadilan, ancaman hukumannya tertingginya hukuman mati, minimalnya seumur hidup,” kata Sofyano menegaskan.

Dalam rangka itu semua maka Sofyano Zakaria dan kawan-kawannya akan mendatangi Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kejaksaan Agung untuk menyampaikan kondisi luar biasa dalam kasus Pedofilia yang tersangkanya Sony Sandra, seorang pengusaha kontraktor kaya raya, Direktur Utama PT Triple’s ini. “Kasus ini sudah nyampai ke Pak Jokowi,” kata Sofyano menambahkan.

Jauh sebelumnya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam sudah memberikan peryataannya bahwa dari sisi banyaknya jumlah korban, maka kasus pencabulan anak yang terjadi di Kediri, Jawa Timur sudah bisa digolongkan massif, terstruktur dan sistematis. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis).

Hal ini disampaikan Asrorun Niam saat bertemu Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar di rumah dinas walikota, Sabtu (01/08/2015). “Dari sisi korban sudah memenuhi kualifikasi, kalau bahasa MK (Mahkamah Konstitusi) itu, massif, terstruktur dan sistimatis,” kata Asrorun Niam yang didampingi oleh dua komisioner KPAI lainnya. (lihat video pernyataan Ketua KPAI)

Sementara itu, Sudiman Sidabukke, Penasehat Hukum Sony Sandra saat diminta komentarnya mengatakan, “Saya akan lebih prefer kasih comment, setelah putusan ya….karena tentu putusan itu memuat tentang fakta persidangan. Namun sebagai pendahuluan saya harus katakan bahwa berita yang beredar selama ini tidak benar, sepihak dan menyudutkan saudara Sony. Ada pemberitaan yang tidak berimbang,” kata pengacara asal Surabaya melalui Whatsapp, Minggu (15/05/2016) sore.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri pada tanggal 18 April 2016, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise juga sudah meminta secara khusus agar Jaksa menuntut dengan hukuman maksimal. (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Sebagaimana diketahui, kemudian Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Mei 2016, mengajukan tuntutan 14 tahun dan denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. (baca : Kejari Ngasem Menuntut 14 Tahun dan Menolak Pembelaan Sony Sandra)

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sudah mengajukan tuntutannya pada tanggal 14 April 2016 kepada Majelis Hakim Pengadilan Kota Kediri, agar Sony Sandra alias Koko dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp.250 juta, subsider 6 bulan kurungan. (baca : Sony Sandra Dituntut 13 Tahun Penjara di Pengadilan Kota Kediri)

demo ss3

Berbagai komponen masyarakat Kediri termasuk ibu-ibu, menuntut Sony Sandra dihukum mati

Berbagai unjuk rasa juga dilakukan oleh LSM dan Ormas di Kediri, karena kekhawatiran Sony Sandra akan mengatur proses hukum dirinya. Maklum saja, karena Sony Sandra dikenal sebagai pengusaha kaya raya, yang bahkan mampu lolos dari jeratan hukum dalam sebuah perkara korupsi terkait pembangunan Monumen Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. (Tkr)

Iklan

Kejari Ngasem Menuntut 14 Tahun dan Menolak Pembelaan Sony Sandra

Sidang SS Replik

Sidang Kasus Phedofilia terdakwa Sony Sandra, dengan agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Senin 09 Mei 2016

Kediri (Sergap) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri telah menuntut terdakwa Sony Sandra hukuman penjara 14 tahun dan hukuman denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Selanjutnya Kejari Ngasem juga menolak mentah-mentah nota pembelaan yang dilakukan oleh tim penasehat hukum pengusaha kontraktor besar ini.

“Pada garis besarnya, kami melolak pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa. Kemarin tim penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa unsur dakwaan kami tidak terpenuhi. Jadi pada hari ini tadi, kami sampaikan dengan tegas bahwa unsur-unsur dakwaan kami telah terpenuhi dan disertai dengan argumen-argumen yuridis yang kuat’” kata Priyo Wicaksono, SH salah satu tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ngasem, kepada wartawan usai sidang hari Senin (09/05/2016).

Priyo juga menyatakan keheranannya terhadap pendapat tim penasehat hukum Sony Sandra, yang mengatakan bahwa kasus phedofilia ini seharusnya jaksa menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 287, bukan UU Perlindungan Anak (UUPA) pasal 81 dan pasal 82.

Pasal 287 ayat (1) pada KUHP bunyinya, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sedangkan Pasal 81 ayat (1) UUPA, bunyinya, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal yang sama ayat (2)nya berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada pasal 82 tertulis, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Terkait pasal-pasal dalam UUPA tersebut di atas JPU Priyo Wicaksono dengan tegas mengatakan, bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi secara materiil.

“Unsur setiap orang terpenuhi, dengan sengaja terpenuhi. Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk sifatnya alternatif yang dalam penerapannya cukup salah satunya terpenuhi. Dalam persidangan tampak nyata sekali unsur membujuknya terpenuhi, perbuatan materiilnya dilakukan oleh terdakwa dan sudah kami tuangkan dalam tuntutan kami,” kata Priyo menjelaskan.

Ditemui secara terpisah, Agus Manfalutfi, salah satu tim penasehat hukum Sony Sandra mengatakan bahwa pihaknya akan menjawab replik (jawaban jaksa atas pembelaan terdakwa) ini, nanti pada sidang berikutnya hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016.

“Kami akan menjawab replik ini pada sidang berikutnya,” kata Advokad yang juga dosen di Universitas Islam Kadiri ini kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal

Yohanna depan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna (tengah) saat berdialog dengan Aliansi LSM Kediri di Hotel Grand Surya Kediri

Kediri (Sergap) – Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apling, MA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Kediri. Kunjungan Menteri PPPA ini tak lepas dari perhatian khusus terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur yang saat ini sudah masuk ranah hukum dengan terdakwa Sony Sandra, kontraktor besar di Kediri.

Hal ini ditandai dengan bertemunya Menteri PPPA dengan para korban dan kunjungannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri serta komitmennya yang disampaikan dalam pertemuannya dengan komponen masyarakat dan LSM Kota dan Kabupaten Kediri di Chinese Restaurant Hotel Grand Surya Kediri, Senin (18/04/2016).

Dalam sambutannya, Menteri Yohanna mengatakan bahwa kasus phedofilia di Kediri sudah masuk dalam kategori skala nasional dan sudah ada di meja Presiden Jokowi. “Saya datang ke Kediri sesuai perintah Presiden. Kementrian PPPA memfasilitasi secara penuh konseling kepada para korban dan segera membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kediri,” kata Menteri PPPA menegaskan.

Bentuk Satgas PPA di Kediri

Ditambahkan oleh menteri, sebelum Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kediri itu terbentuk, maka Satgas PPA dari kementrian segera pula akan menangani 12 korban phedofilia di Kediri, baik yang sudah, maupun yang belum ditangani secara hukum. “Pada pokoknya, Say No to Phedofilia,” kata menteri bersemangat.

Sebelumnya, Habib, SH menyampaikan kepada Menteri PPPA agar Kasus Phedofilia dengan tersangka Sony Sandra ini, telah meresahkan masyarakat dan menjadi issu tak sedap yang bisa berdampak etnis.

“Karena itu itu, kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk kasus ini, baik dalam ranah hukum, maupun dampaknya bagi korban dan masyarakat,” kata Habib.

Yohanna depan2

SAY NO TO PHEDOFILIA !!! Menteri Yohanna bersama Aliansi LSM Kediri

Ditambahkan pula oleh Habib, bahwa masih ada 12 anak korban phedofilia yang belum tersentuh bantuan apapun. “Baru 5 orang korban yang saat ini proses hukumnya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kota dan Kabupaten Kediri, terhadap 12 korban yg lain, kami minta dengan hormat kepada Ibu Menteri untuk ikut mendukung penuntasan proses hukumnya,” tambah praktisi hukum yang bekerja sebagai notaris ini.

Tampaknya semua harapan itu, mendapatkan sambutan positif dari Menteri PPPA yang hadir lengkap bersama semua deputynya.

Sebelumnya, Menteri PPPA juga mendatangi Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan berpesan agar Pemerintah Kota Kediri mewujudkan Kota Kediri sebagai Kota Ramah Anak. “Saya harapkan Walikota beserta jajaran melindungi anak-anak. Kota Kediri mendapatkan penghargaan kota layak anak, jadi harus diwujudkan,” katanya di rumah dinas walikota.

Minta Sony Sandra Dituntut Maksimal

Selanjutnya, Menteri Yohanna mengunjungi Kejari Ngasem Kabupaten Kediri. Usai pertemuan secara tertutup itu, Kasi Intel Bob Sulistian menjelaskan kepada wartawan, bahwa Menteri PPPA meminta Kejaksaan Ngasem menuntut pelaku dengan hukuman tertinggi. Selain itu, menurut Yohana, kasus Sony Sandra sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya berharap pihak kejaksaan lebih transparan dan menuntut tersangka semaksimal mungkin,” kata Yohanna sebagaimana disampaikan Bob Sulistian.

Sebagaimana diketahui, Kasus Sony Sandra ini berjalan di Kota dan Kabupaten Kediri. Proses hukum berjalan lebih cepat di Kota Kediri. Kejaksaan Kota Kediri telah menuntut pengusaha kontraktor ini dengan tuntutan 13 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, belum sampai pada tahapan penuntutan. (Tkr)

 

 

Sony Sandra Dituntut 13 Tahun Penjara di Pengadilan Kota Kediri

SS PN Kota

Terdakwa Sony Sandra saat akan memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, akhirnya menuntut pengusaha kontraktor terkenal Sony Sandra, dengan hukuman 13 tahun penjara, denda Rp.250 juta, subsider 6 bulan kurungan, dalam sidang lanjutan yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Kamis (14/04/216) siang.

“Tim JPU sudah membacakan tututan, meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara, ditambah denda Rp.250 juta. Jika terdakwa tidak membayar denda, bisa diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan, “ kata Yudi Hermanto, SH salah satu Tim JPU kepada Tabloid Sergap, usai sidang.

Menjawab pertanyaan, Yudi menambahkan dalam persidangan Tim JPU mencatat beberapa hal yang memberatkan terdakwa Sony Sandra, yaitu terdakwa telah merusak generasi muda masa depan bangsa dan terdakwa juga berbelit-belit saat memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Jadwal persidangan selanjutnya adalah pembelaan terdakwa, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 April 2016 yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, Sony Sandra didakwa telah melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-.

Kasus pencabulan anak dibawah umur dengan terdakwa boss kaya raya  berusia 62 tahun, warga Jalan Kombes Pol Duryat, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri ini digelar di dua pengadilan negeri, Kota dan Kabupaten Kediri. Masing-masing pengadilan, menyidangkan perkara dengan dua orang korban. (Baca : Jaksa Semakin Yakin Bahwa Sony Sandra Bersalah)

Peristiwanya sendiri terjadi kira-kira sekitar bulan September 2014 bertempat di hotel Bukit Daun Kediri. Dalam setiap pencabulan Sony Sandra membawa dua anak di bawah umur sekaligus, untuk kemudian dia setubuhi secara bergantian.

Dalam kesaksiaannya, semua korban mengatakan selalu diberi suatu obat sebelum dilakukan persetubuhan itu kurang kesadarannya saat terjadi persetubuhan. (Tkr)

 

Jaksa Semakin Yakin Bahwa Sony Sandra Bersalah

sony sandra sidang

Sony Sandra (bermasker) sesaat setelah selesai sidang di PN Kabupaten Kediri, Senin, 21 Maret 2016 (foto kiri). JPU Priyo Wicaksono (foto kanan)

Kediri (Sergap) – Sidang lanjutan, kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa kontraktor kaya raya Sony Sandra, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, Senin (22/02/2016). Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan 4 orang yang merupakan saksi terakhir yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri.

Dari pantauan Tabloid Sergap, Sony Sandra tampak datang diangkut dengan bus tahanan bersama para tahanan lainnya. Rupanya kejaksaan menepati janjinya untuk memperlakukan pengusaha kontraktor ini, sebagaimana tahanan lainnya.

Sebagaimana diketahui, Warga Kediri seminggu sebelumnya melakukan unjuk rasa yang salah satu tuntutannya adalah tidak mengistimewakan Sony Sandra sebagai seorang tahanan. (Baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra).

Usai sidang, salah satu anggota tim JPU Priyo Wicaksono, kepada Tabloid Sergap menjelaskan, bahwa 4 orang saksi yang di antaranya adalah seorang psikolog, mengatakan bahwa ketiga saksi ini adalah para saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kediri.

“Hari ini sudah didengar kesaksiannya, 3 saksi fakta dari Hotel Bukit Daun dan seorang saksi ahli, seorang psikolog. Para saksi fakta itu memberikan keterangan berdasarkan data, berupa Room History Report dari Hotel Bukit Daun dan Buku Control Security. Dan terhadap keterangan saksi fakta tersebut tidak ada penyanggahan dari terdakwa,” kata Priyo menjelaskan.

Menjawab pertanyaan, JPU Priyo Wicaksono menegaskan bahwa sampai sidang saat ini, pihaknya masih sangat yakin bahwa terdakwa Suny Sandra bersalah. “Ketika kami sudah menyatakan P21 artinya kami yakin terhadap apa yang kami dakwakan,” kata Priyo Wicaksono menegaskan.

Priyo juga menjelaskan bahwa, selanjutnya giliran terdakwa melalui para penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankankanya (saksi ade charge). “Dalam BAP ada 5 orang saksi yang diajukan oleh terdakwa, yang dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan terdakwa,” jelas Priyo.

Sidang pidana pencabulan anak di bawah umur ini, sempat ramai menjadi perbincangan warga Kediri. Hal ini disebabkan terdakwa adalah orang yang sangat dikenal di Kediri, sebagai pengusaha sukses yang merupakan rekanan proyek-proyek pemerintah di Kediri.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis I Komang Dediek, didampingi oleh Prayogo Purnomo Adi dan Lila Sari, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis.

Sony Sandra didakwa oleh JPU telah melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-  (Tkr)

Hendak Kabur, Tersangka Sony Sandra Ditangkap di Bandara

Sony Sandra dan Kantor PT. Triple S Kediri

Sony Sandra dan Kantor PT. Triple S Kediri

Kediri (Sergap) – Pengusaha dan kontraktor ternama di Kediri, Ir. Sony Sandra (62th), ditangkap Tim Buru Sergap Kepolisian Resor Kota Kediri, Senin siang, 13 Juli 2015, di Bandar Udara (Bandara) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur saat hendak kabur ke luar negeri. Saat ini Direktur PT. Triple S tersebut ditahan di Mapolresta Kediri.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Kediri AKBP Bambang Widjanarko Baiin mengatakan, bahwa Sony Sandra ditangkap pada pukul 12.30 WIB saat check-in di terminal keberangkatan internasional Bandara Juanda. “Saat itu pelaku hendak terbang ke Eropa,” kata Bambang kepada wartawan, Senin sore (13/7/2015).

Sony Sandra ditangkap terkait dengan kasus dugaan pencabulan puluhan anak di bawah umur, di mana kontraktor rekanan tetap Pemerintah Kabupaten Kediri ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, pada Jumat, 10 Juli 2015.

Menurut Kapolresta, pihaknya telah mencium gelagat Sony Sandra hendak melarikan diri sejak Sabtu malam, 11 Juli 2015. Pada saat itu pula Bambang memerintahkan anak buahnya mengawasi gerak-geriknya ketika sedang berada di kantor maupun di rumah.Mobil tersangka dikuntit sejak dari Jombang hingga Bandara Juanda. Pelarian tersangka sempurna jika polisi tak bertindak sigap meminta kantor imigrasi setempat melakukan pencegahan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sony Sandra yang sebelumnya banyak diberitakan bernama Koko itu, menunjuk tiga pengacara dari Surabaya. Mereka mengajukan penangguhan penagguhan penahanan.

Namun permintaan tersebut ditolak Bambang dengan alasan menghindari upaya melarikan diri, mengingat Sony baru saja ditangkap di Bandara Juanda saat hendak kabur ke luar negeri.  “Kuasa hukum tersangka mengajukan penangguhan, tapi kami tolak,” kata Bambang.

Hingga saat ini polisi telah mengidentifikasi 15 korban pencabulan Koko. Namun, untuk mempercepat pemberkasan, polisi hanya akan memeriksa lima korban. “Korban lainnya akan kita periksa kemudian,” katanya.

Nama Sony Sandra menjadi terkenal setelah berhasil menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dan menguasai hampir seluruh proyek fisik Pemkab Kediri, termasuk Monumen Simpang Lima Gumul, yang mulai dibangun pada 2002 dengan anggaran lebih dari 350 milyar.

Proyek tersebut dibiayai secara voorfinanciring dan multi years dan ditengarai penuh dengan potensi tindak pidana korupsi. Bangunan yang menjiplak Monumen Arch de Thriompe di Paris ini digadang-gadang menjadi pusat kegiatan bisnis, namun faktanya tak satupun kegiatan usaha yang muncul di tempat itu.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bahkan pernah menetapkan Sony Sandra bersama tiga pejabat Pemkab Kediri sebagai tersangka, namun status tersebut kemudian dicabut kembali. Tak heran jika Sony Sandra juga dikenal sebagai “orang kuat” di Kediri.

Namun hari ini takdir menentukan lain. Orang kuat yang selalu lolos dari jeratan tindak pidana korupsi, ternyata terjeblos dalam tindak pidana pencabulan anal-anak di bawah umur. (Tkr)

Tragedi Hukum Bunga dan Anaknya

Ribetnya status hukum anak di luar nikah

Banyuwangi, Sergap – Empat tahun sudah, Bunga (bukan nama sebenarnya) dalam kebingungan dan nyaris putus asa menghadapi kehidupannya yang getir. Untuk melampiaskannya hanya tangis dan tetesan air mata yang selalu menemaninya.

Di usianya yang 30 tahun, ia menjadi tampak lebih tua karena sudah hilang naluri kewanitaannya untuk merias diri. Sebenarnya ia menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah kesalahannya sendiri, karena sebagai wanita yang cantik dan menarik, ia terlalu percaya dengan bujuk rayu lelaki yang tak bertanggungjawab. Bunga menyadari benar andilnya sehingga kehidupan getir ini menderanya hingga saat ini.

Namun yang membuatnya memberontak dan menuntut keadilan ketika Ujang (bukan nama sebenarnya) anak lelaki satu-satunya yang ketika berita ini ditulis berusia 4 tahun tidak diakui sebagai warga Desa Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Sebagai ibu, hatinya pedih kerena nama anaknya tidak ditulis di Kartu Keluarga (KK) miliknya yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2012.

Tentu saja, dia sudah memprotes hal ini kepada Katimin, SH, Kepala Desa (Kades) Sukonatar. Namun jawaban dari pemimpin di desanya ini sangat menyakitkan hatinya. Pak Kades mengatakan, Ujang tidak tercantum namanya di KK karena ayah Ujang belum jelas. Untuk lebih jelasnya, kita telusuri kisah Bunga empat tahun yang lalu.

Bunga dan Dua Kumbang

Ketika itu Bunga yang berpenampilan menarik berkenalan dengan Abdul Kholiq, warga Dusun Sukopuro Wetan, Desa Sukonatar, Kecamatan Srono. Abdul Kholiq adalah pemuda anak orang kaya dan terpandang yang tinggal satu Desa dengan Bunga.

Singkat cerita, Abdul Kholiq dan Bunga menjalin hubungan asmara nan menggebu-gebu. Bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Namun hubungan itu tak berlangsung lama. Rupanya Abdul Kholiq ini bukan type lelaki yang diharapkan oleh Bunga. Karena kemudian pemuda anak orang terpandang ini, pindah ke Jember meninggalkan Bunga yang telah dihisap madunya.

Dalam kegalauan, Bunga berkenalan dengan Faris Efendi, warga Desa Kebaman, Kecamatan Srono. Keduanyapun juga menjalin hubungan yang juga bak suami istri.

Persoalan muncul ketika Bunga akhirnya hamil. Siapakah ayah janin yang dikandung Bunga? Abdul Kholiq atau Faris Efendi?

Karena rumit untuk menyelesaikan sendiri, akhirnya persoalan ini melibatkan tokoh-tokoh warga setempat. Di antaranya Asyari, Ketua RT 01 RW 01 Sukopuro Wetan; M Pawet, Ketua RT 02 RW 01 Sukopuro Wetan; H. Sujari, Ketua RW 01 Sukopuro Wetan dan Imam Syafawi, Kepala Dusun Sukapuro Wetan.

Di depan para pemuka masyarakat ini, Abdul Kholiq dan Faris Efendi menandatangani surat pernyataan untuk sanggup membiayai dan melakukan tes DNA dan salah satu yang DNAnya cocok dengan anak yang nanti akan lahir, sanggup menikahi Bunga.

Ingkar janji

Namun ternyata janji tinggalah janji. Sampai dengan Bunga melahirkan anak lelakinya, kedua lelaki itu tak lagi ada kabar beritanya. Tidak ada tes DNA, apalagi pernikahan. Bahkan Abdul Kholiq sudah menikah dan tinggal di Situbondo. Anehnya surat pindah Abdul Kholiq dibuat dan ditandatangani oleh Katimin, SH, Kades Sukonatar yang jelas-jelas sudah tahu tentang kasus ini. Sedangkan Faris Efendi juga sudah menikah dan masih tinggal di wilayah Kecamatan Srono.

Bunga menyadari bahwa ini semua ia sendiri yang salah. Sebenarnya ia sudah ikhlas menerima takdir pahit kehidupannya ini.

Bunga baru memberontak, menuntut keadilan setelah ternyata anaknya tidak dimasukkan di Kartu Keluarga. Ia merasa anaknya tidak patut diperlakukan seperti itu. Yang bersalah dirinya bukan anaknya.

Melalui Mamun, SAg, pada tanggal 27 Agustus 2012 Bunga diantar ke kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Wirabumi yang salah satu pimpinannya adalah Sumadji, SPd, SH yang juga koordinator Tabloid Sergap wilayah eks Karesidenan Besuki.

“Anak saya tidak bersalah. Mengapa dia harus diperlakukan seperti itu”, kata Bunga pertama kali diwawancarai tentang kasus yang melilitnya. Bunga menginginkan hak hukum anaknya sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Dengan tidak tercantum di Kartu Keluarga, di kemudian hari anaknya akan menemui kesulitan ketika hendak mengurus surat-surat identitasnya, seperti Akta Kelahiran, KTP dan sebagainya. Bahkan anaknya akan sulit bersekolah karenanya.

Sebelumnya, sebagai warga negara yang baik, Bunga sudah menempuh langkah hukum. Pada tanggal 22 Agustus 2012 diantar oleh keluarga dan Kades Sukonatar mendatangi Polsek Srono jam 23.00 wib untuk melaporkan kasusnya. Saat itu diterima bintara jaga Bripka Kurdianto. Namun sampai dengan berita ini ditulis belum ada tindaklanjut secara hukum dari polisi.

Sebagai Ketua II LKBH Wirabumi, Sumadji, SPd, SH berinisiatif mencari dukungan ke berbagai pihak terkait di Kabupaten Banyuwangi. “Saya sudah menyurati Ketua DPRD, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kantor Kementrian Agama, Dinas Pendidikan, Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Banyuwangi. Saya berharap ada perhatian dan cawe-cawe karena terjadi pendzoliman perempuan dan anak secara hukum dan sosial”, kata Sumadji.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketua MK, Mahfud MD

Status hukum anak di luar nikah, agak cerah dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana kita ketahui, (MK pada hari Jumat, 17 Pebruari 2012 yang lalu telah memutuskan menyatakan anak hasil hubungan di luar pernikahan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Selama ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1), anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Setelah membacakan putusan, Ketua MK Mahfud MD menegaskan anak-anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik kawin siri, perselingkuhan, maupun samen leven (hidup bersama tanpa pernikahan), tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Hingga saat ini, dengan kriteria tersebut mereka tidak diakui kecuali menyatakan isbat. Hak perdata menyangkut hak perwalian, nafkah, dan waris.

Usai sidang Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku siap menjalankan putusan MK. Dikatakannya, yang menjadi permasalahan nanti adalah pencataan akta nikah anak di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berbeda. Implementasi putusan MK, imbuhnya, dulu anak di luar nikah tidak bisa mendapat akta, sebab tidak memiliki surat nikah. (http://www.depdagri.go.id, 22 Pebruari 2012)

Dalam kasus Bunga dan anaknya, sebaiknya segera diupayakan untuk mengetahui siapa ayah biologis Ujang. Supaya masa depan Ujang tak terganjal oleh hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan dan dosanya sebagai anak.

Semoga Bunga dan anaknya mendapatkan haknya sebagai manusia dan warga negara Repblik Indonesia. (tim)