Akhirnya, Bandara Itu Dibangun Gudang Garam di Kediri

GG kantor pusat oke

Kantor Pusat PT. Gudang Garam, Tbk Kediri

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan PT. Gudang Garam, Tbk akan membangun bandar udara (bandara) di wilayah Kabupaten Kediri yang diproyeksikan untuk penerbangan komersial.

“Bandaranya nanti digunakan untuk umum, namun sebagian untuk privasi perusahaan,” kata Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (16/03/2017).

Soekarwo mengatakan, tidak ada masalah bandara milik pribadi digunakan untuk umum. Menurutnya, pengelolaannya juga lebih mudah dibandingkan dengan bandara milik TNI.

“Sama kan bandara Abdurrahman Saleh (Malang) milik TNI AU, tapi juga bisa digunakan oleh publik. Ini lebih mudah karena bukan untuk (take off dan landing pesawat) perang. Kalau di Kediri, bisa untuk private, bisa untuk umum,” tuturnya.

Ditanya rencana sistem pengelolaan bandara pribadi yang digunakan untuk umum, kata Soekarwo rencana tersebut akan dibicarakan lebih lanjuta pada saat waktunya.

“Itu dibicarakan nanti. Posisinya sekarang diputuskan, tanahnya sudah siap. Ada uangnya dari Gudang Garam. Nanti DED (detail engineering design) dicek oleh Menteri Perhubungan,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Pakdhe Karwo, lahan dan anggaran telah dipersiapkan dan tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena murni dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini.

Soekarwo mengaku telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo di sela rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa 14 Maret lalu.

“Pak Joko Widodo sudah memberi lampu hijau dan pembangunan bandara ini menjadi prioritas. Ke depan tim dari Kementerian Perhubungan dan pihak terkait turun ke lapangan sehingga bisa segera dioperasikan,” kata Soekarwo.

Di bandara ini akan dibangun landasan pacu (runway) sepanjang 2.300 meter yang cukup untuk digunakan pendaratan pesawat berbadan lebar seperti Airbus yang berkapasitas berpenumpang 128-130 orang.

Bandara di Kediri ini akan berpengaruh kepada rencana pembangunan bandara perintis di Campurdarat Tulungagung. Walaupun Tim Kementerian Perhubungan sudah pernah meneliti lokasi, tampaknya rencana tersebut akan dibatalkan.

“Di sana (Tulungagung) masih belum siap karena ada yang belum selesai, terutama di masalah lahan. Jadi ke depan prioritasnya di Kediri dan diharapkan progresnya segera berjalan,” kata Soekarwo.

Bandara ini akan membantu Jawa Timur menghubungkan antarkota, terutama kawasan selatan yang konektivitasnya masih lemah seperti Pacitan, Madiun, Magetan, Kediri, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek.

Bandara ini diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna jasa angkutan udara daerah yang meliputi seluruh eks-Keresidenan Kediri dan eks-Keresidenan Madiun. (Win)

 

Iklan

Presiden Setujui Tarif Tol Jembatan Suramadu Turun 50%

972fb8b8b2057e1abb7a3760818cfc61

Gubernur Jatim Soekarwo, saat memberikan keterangan pers di Istana, didampingi Walikota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung

Surabaya (Sergap) – Presiden RI Joko Widodo akhirnya menyetujui usulan Gubernur Jatim Soekarwo terkait tarif tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Usulan gubernur adalah menggratiskan tol, namun sesuai persetujuan, tarif tol disepakati turun 50 persen dari harga yang saat ini berlaku.

Kepastian ini dikatakan Gubernur Soekarwo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai  Pengembangan  Wilayah di Kaki Jembatan Suramadu bersama Presiden RI, Ir. Joko Widodo dengan para Menteri Kabinet Kerja terkait di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Dikatakan Pakde Karwo saat didampingi Walikota Surabaya Tri Rismaharini, untuk membebaskan tarif Jembatan Suramadu belum disetujui, namun dalam rapat terbatas Bapak Presiden menetapkan tarif tol diturunkan lebih kecil atau turun 50 persen dari harga saat ini.

Dalam rapat terbatas bersama presiden, telah disetujui dua keputusan, yakni tarif tol Jembatan Suramadu diturunkan 50 persen serta kemudahan kepengurusan status tanah seluas 600 ha tanah masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya yang ditinggali selama ini.

Pakde melalui siaran pers Humas Setdaprov menjelaskan, penurunan tarif untuk Jembatan Suramadu berlaku baik dari Surabaya ke Madura maupun sebaliknya dari Madura ke Surabaya. Sementara untuk kendaraan roda dua sudah digratiskan. “Sebelumnya, kendaraan roda empat, truk berat tarif melintasi Jembatan Suramadu sebesar Rp 90  ribu, truk sedang sebesar Rp 60.000 dan kendaraan sedan sebesar Rp 30 ribu. Setelah melalui proses panjang antara digratiskan dan diturunkan, akhirnya presidenmemutuskan untuk diturunkan. Keputusan ini pastinya akan sangat membantu masyarakat Surabaya dan Madura,” ujarnya.

Pakde Karwo menuturkan, sebelum diputuskan Presiden RI bahwa tarif diturunkan 50 persen dari harga saat ini, pihaknya telah mengusulkan agar tarif tol digratiskan. “ Pemprov Jatim mengusulkan agar tarif tol digratiskan karena melihat perkembanganmasyarakat Madura setelah dibangunnya Jembatan Suramadu masih lambat karena masih terbebani biaya tarif tol,” ungkapnya.

Alasan kenapa tarif tol Suramadu digratiskan adalah untuk mengurangi ongkos transportasi bagi masyarakat Madura. Paling tidak, dengan digratiskan tarif tol, harga barang di Madura dan Surabaya bisa sama, sehingga akan mengungkit perekonomian. “Tidak mungkin orang dari luar Madura akan berinvestasi di Madura tapi masih dibebani biaya tarif tol yang cukup tinggi. Untuk potensi perekonomian sebenarnya cukup besar, akan tetapi tarif tol tetap menjadi  kendala utama Madura bisa lebih maju,” ucapnya.

Ia mencontohkan, Pulau Madura memiliki potensi bagus dibidang pertanian khususnya ditemukan tebu tanah kering yang sering disebut Pasuruan Jatim 1 (PSJT 1). Akan tetapi setelah diproduksi dengan jumlah yang banyak dan dikirim ke luar Madura, ongkosnya menjadi mahal, dan membuat gairah petani tebu turun drastis. “Petani tidak bersemangat karena margin yangrendah dari harga tebu tersebut dan seringkali mengalami kerugian. Kerugian utama disebabkan faktor transportasi yang masihterbebani salah satunya biaya tol, dengan demikian, tujuan awal agar Pulau Madura bisa maju disektor perkonomian akan tergerus,” paparnya.

Namun demikian, dengan diputuskan tarif tol turun 50 persen dari harga saat ini, ia mendukung upaya tersebut karena bebanmasyarakat ikut berkurang. “Kedepannya, semoga biaya tol Suramadu bisa dibebankan kepada APBD Provinsi, sehingga bisa digratiskan agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dari Jembatan Suramadu,” harap Pakde Karwo.

Demikian juga pengembangan perumahan atau real estate di Madura tidak akan bisa berkembang. Hal tersebut dikarenakan mereka yang mempunyai rumah di Madura dan bekerja di Surabaya masih harus terbebani biaya tarif tol Rp 60.000 per hari.

Terkait keputusan kedua, Pakde Karwo mengatakan, ada sekitar 600 ha tanah masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya akan dipermudah kepengurusan status tanah yang ditinggali selama ini. Sejak tahun 1978, masyarakat tidak bisa mengurus status kepemilikan tanah. Maka dari itu, kewenangan akan dikembalikan kepada Pemerintah daerah yakni Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya untuk bisa meningkatkan status tanah tersebut. Hal tersebut tentunya akan menjadi kado awal tahun bagi masyarakat Kota Surabaya.

Hal serupa dikatakan Tri Rismaharini sebagai walikota terpilih. Menurutnya, selama ini warga sekitar jembatan tersebut belum bisa meningkatkan status tanahnya. Dengan adanya penetapan dalam rapat bersama Presiden RI, maka masyarakat kini memiliki kepastian akan status tanahnya. ”Selama ini status tanah masyarakat kebanyakan Petok D atau Letter C dan sebagian belum bersertifikat. Padahal tanah tersebut bukan tanah negara tetapi milik masyarakat,” ucapnya. (win)

 

 

Jatim Raih Wahana Tata Nugraha Wiratama 2013

Gubernur Soekarwo saat menerima Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama 2013 dari Menteri Perhubungan

Gubernur Soekarwo saat menerima Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama 2013 dari Menteri Perhubungan

Surabaya (Sergap) – Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama 2013 dari Presiden RI berhasil diraih Provinsi Jawa Timur, karena dinilai mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan operasional sistem transportasi perkotaan, serta dinilai tertinggi dengan indikator kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan pelaksanaan sistem lalu lintas jalan.

“Selama ini telah tercipta sistem lalu lintas dan angkutan kota yan tertib, lancar, selamat, aman efisien, berkelanjutan, dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan. Ini yang menjadi dasar Jatim mendapat penghargaan,” ujar Menteri Perhubungan EE Mangindaan usai pemberian penghargaan di Surabaya, Kamis (03/10/2013)

Ia menegaskan bahwa angkutan darat merupakan tumpuan pertumbuhan ekonomi, sehingga konektivitas angkutan laut, udara dan darat sangat penting. Sektor perhubungan sangat menentukan keberhasilan percepatan pertumbuhan ekonomi. “Meski naik pesawat udara setinggi apapun dan kemana pun jauhnya akan kembali ke darat, begitu juga dengan angkutan kapal laut, sejauh kemana pun berlayar pasti akan kembali ke darat juga,” kata dia.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku bangga telah menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama tahun ini dan berharap prestasi itu menjadi motivasi dan tidak membuat puas diri dalam menghadapi sistem transportasi perkotaan yang semakin lama diperkirakan bertambah rumit seiring dengan kemajuan teknologi.

“Terima kasih atas kepercayaan dari pemerintah pusat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan sistem operasional transportasi antardaerah dan menjadikan Jatim sebagai daerah ramah serta nyaman transportasi,” kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Disinggung tentang mobil murah, pihaknya mengaku tidak memiliki otoritas melarang. Namun, mengusulkan agar mobil murah lebih baik dari produk nasional, serta khusus daerah padat penduduk seperti di Pulau Jawa, lebih baik memaksimalkan transportasi massal.

“Kami tidak bisa melarang, namun kalau ada pembatasan produk dan pemasarannya dibatasi mungkin bisa. Kami cenderung Jatim lebih baik mengandalkan sistem transportasi massal. Selain itu, rasio jalan sudah tidak memadai meski sudah ada beberapa antisipasi, salah satunya dengan pengeprasan berem,” kata dia.

Selain Jawa Timur, empat provinsi lain yang menerima penghargaan serupa adalah Jawa Tengah, Bali, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sedangkan kabupaten/kota penerima WTN tahun 2013 masing-masing Kota Surabaya untuk klasifikasi kota metropolitan, Kota Madiun, Mojokerto, dan Probolinggo (klasifiaksi kota sedang), dan Kabupaten Lumajang (klasiifikasi kota/kabupaten kecil).

Selanjutnya, kota/kabupaten penerima Piala WTN kategori Lalu Lintas 2013 adalah Kota Malang (Klasifikasi kota besar), Kota Blitar, Kediri, Pasuruan (kota sedang), dan tujuh kabupaten yaitu Magetan, Malang, Pacitan, Mojokerto, Sidoarjo, Tuban dan Tulungagung (klasifikasi kabupaten kecil). (ang)