Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra

demo ss3

LSM, aktifis perempuan dan professional saat berdemo di depan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Kelompok masyarakat Kediri yang terdiri dari LSM, aktifis perempuan dan professional, Senin siang (14/03/2016), melakukan unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Mereka meminta agar sidang kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa Sony Sandra (62th), dilakukan dengan serius dan memperhatikan aspirasi warga Kediri.

Sony Sandra adalah kontraktor kaya raya dan sudah puluhan tahun merupakan rekanan dalam pengerjaan proyek-proyek milik Pemerintah Kabupaten Kediri maupun Pemerintah Kota Kediri. Para pengunjuk rasa mengungkapkan kekhawatirannya, kasus dugaan pencabulan dengan jumlah korban puluhan anak di bawah umur ini akan berujung pada hukuman ringan.

“Dengan kekuatan uang dan pertemanan terdakwa Sony Sandra bisa jadi akan mendapatkan hukuman paling ringan. Karena itu kami minta Jaksa dan Hakim tidak terpengaruh oleh apapun dalam persidangan. Jangan mau disuap….jangan terpengaruh oleh uang haram,” kata Khoirul Anam, Ketua LSM Komite Rakyat Untuk Reformasi dan Demokrasi saat orasi.

Dikatakan juga oleh Khoirul Anam, bahwa Sony Sandra sebagai tahanan juga diberlakukan secara istimewa. Pengusaha aspal ini tidak harus naik bus tahanan, dia selalu datang ke pengadilan mengendarai Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan.

“Mengapa Sony Sandra diperlakukan istimewa? Kami sebagai warga Kediri tentu saja curiga,” kata Tomy Aribowo Ketua Ikatan Pemuda Kediri, membenarkan apa yang dikatakan sejawatnya.

Terhadap kecurigaan ini, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong menjelaskan bahwa memang benar bahwa status Sony Sandra adalah tahanan PN Kabupaten Kediri, namun urusan mengantar tahanan ditangani oleh Kejaksaan Ngasem Kabupaten Kediri.

“Terdakwa memang tahanan pengadilan, tapi penjemputan tahanan dilakukan oleh kejaksaan,” kata Erwin Djong di depan para pengunjuk rasa.

demo ss2

Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong (foto kiri) dan Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi saat dialog dengan para pengunjuk rasa

Selain itu, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri ini juga berjanji untuk meneruskan aspirasi pengunjuk rasa kepada Ketua PN Kabupaten Kediri yang sedang tidak berada di tempat.

Selanjutnya di tengah panasnya sinar matahari, para pengunjuk rasa meneruskan aksinya ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri yang berjarak ± 1Km dari pengadilan.

Sebagaimana di pengadilan, pengunjuk rasa hanya bisa beraksi di luar halaman. Setelah berulang kali meminta, akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi keluar menemui pengunjuk rasa.

Tentang penggunaan Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan yang digunakan untuk mengantar jemput Sony Sandra, Kajari tidak menjelaskan secara gamblang. Kajari hanya berjanji bahwa pada persidangan selanjutnya Sony Sandra akan diangkut menggunakan mobil tahanan jenis bus bersama-sama para tahanan lainnya.

“Saya memastikan terdakwa akan diangkut menggunakan Mobil Tahanan seperti tahanan lainnya,” kata Kajari disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa.

Selanjutnya Kajari yang lahir di Solo pada tanggal 3 Maret 1966 ini menjamin bahwa Jaksa Penuntut Umum akan bekerja secara professional untuk membuktikan di pengadilan bahwa terdakwa memanglah bersalah.

Namun tentunya, kebenaran pernyataan mantan Kajari Sijunjung, Sumatera Barat ini dapat dilihat dari apakah masih ada perlakukan istimewa terhadap Sony Sandra. Benarkah hari Senin pekan depan pengusaha kaya raya ini diangkut bersama-sama tahanan lainnya? Kita lihat saja pekan depan.

Sebagaimana diketahui, Sony Sandra didakwa melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-

Sementara itu, Habib, SH seorang Notaris juga aktifis yang bertindak sebagai koordinator lapangan unjuk rasa mengatakan, demo ini adalah sebuah gerakan moral demi penegakkan hukum untuk mencapai keadilan.

“Ini adalah gerakan moral agar hukum dapat ditegakkan, agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat,” kata Habib kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

 

 

Iklan

Sidang Dugaan Korupsi Mantan Bupati Banyuwangi

Ratna Ani Lestari, saat masih menjabat bupati

Surabaya, Sergap – Dr. Ratna Ani Lestari, SE, MM mantan Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (15/10/2012) yang lalu. Ratna didakwa terlibat dalam perkara korupsi pengadaan lapangan terbang Blimbingsari, Banyuwangi dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 19,7 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Firmansyah, SE, SH dalam dakwaannya menguraikan, pada 9 Agustus 2006 Ratna membentuk panitia pengadaan tanah untuk membebaskan lahan yang hendak diperuntukkan sebagai lapangan terbang. Tim kemudian menunjuk Lembaga Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Banyuwangi sebagai panitia penaksir harga tanah. Namun tim penilai harga tanah di Lembaga Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menolak penunjukan tersebut dengan alasan yang dapat menunjuk mereka hanyalah Direktur Jenderal Keuangan atau Menteri Keuangan.

Walaupun surat penolakan itu telah dikirimkan ke Ratna selaku Bupati sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Tanah, namun bersama dengan anggota tim yang lain, yakni Suharno, Sugiharto dan Suhardjito (ketiganya telah divonis di Pengadilan Negeri Banyuwangi) tetap menetapkan harga ganti rugi serta menandatangani berita acara penetapan harga.

Harga tanah yang ditetapkan panitia sebesar Rp 60 ribu per meter meliputi Desa Badean, Kecamatan Kabat serta Desa Karangbendo dan Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi. “Penetapan harga itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati No.17 Tahun 2006,” kata Firmansyah dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Majelis Ronius tersebut.

Setahun kemudian secara sepihak Tim Pengadaan Tanah juga menetapkan harga sebesar Rp 70 ribu per meter persegi kepada 83 warga pemilik tanah, baik di Kecamatan Kabat maupun Rogojampi. Namun dalam pemeriksaan atas pembebasan tanah yang dilakukan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur di Surabaya, penetapan ganti rugi itu tidak didukung data tentang taksiran panitia pengadaan.

“Sehingga untuk 2006 – 2007 terjadi kemahalan harga sebesar Rp 19.766.251.600 yang diperoleh dari membandingkan nilai objek pajak PBB dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan Pemkab Banyuwangi,” ujar Firmansyah.

Atas perbuatannya tersebut Ratna yang istri mantan Bupati Jembrana itu, dijerat dengan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta subsidair Pasal 3 UU yang sama dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Dalam sidang pengadilan tipikor ini diperkirakan JPU akan mengajukan saksi-saksi sebanyak 32 orang di anataranya mantan Sekdakab Sujiharto, Sugeng, mantan Camat Kabat, Sugiharto, mantan Kabag Suharno, mantan Kepala BPN Banyuwangi dan H. Efendi, mantan Kades Pengatingan, Kecamatan Rogojampi Banyuwangi

Kuasa hukum terdakwa, Anny Andriani dari Kantor Pengacara OC Kaligis & Associates, mengatakan, penentuan harga tanah tersebut telah dimusyawarahkan dengan pemilik lahan. Semua pemilik tanah, kata Anny, tidak ada yang keberatan dengan taksiran harga tersebut. “Uang buat membayar sudah ditransfer dan tidak dipotong sepeser pun dan telah disetujui para pihak,” kata Anny.

Anny juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas kliennya yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Alasannya, Ratna sebagai ibu rumah tangga yang masih harus merawat anak-anaknya. “Jaminannya OC Kaligis dan kakak Ratna,” ujar Anny. (ang)

Berita terkait :  Mantan Bupati Banyuwangi Dihukum 5 Tahun Penjara dan Denda Rp. 150 Juta

Anggota DPRD Trenggalek Ditahan Karena Kasus Penipuan

Sugino Pudjo Semito

Trenggalek, Sergap – Sugino Pudjo Semito, anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Fraksi Partai Demokrat, akhirnya ditahan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek karena didakwa melakukan penipuan/penggelapan uang Rp 300 juta.

Wakil Ketua PN Trenggalek, Joko Saptono mengatakan penahanan Sugino dilakukan pada Rabu (29/8/2012) lalu. Penahanan dilakukan usai sidang pertama, dengan agenda pembacaan dakwaan. “Penahanan ini yang pertama sebagai terdakwa, sebab selama penyidikan di kepolisian dan kejaksaan tidak pernah dilakukan penahanan,” katanya.

Joko Saptono yang juga Humas PN Trenggalek ini menjelaskan bahwa terdakwa dijerat Pasal 378/372 KUHP tentang penggelapan/penipuan, dengan ancaman 4 tahun penjara. Pasal ini berdasar pasal 21 ayat b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pasal pengecualian. Artinya, meski ancaman dibawah 5 tahun terdakwa tetap bisa ditahan. “Pasal yang digunakan merupakan pengecualian, sehingga meski ancamannya di bawah 5 tahun tetap bisa ditahan,” tambahnya.

Penahanan dilakukan karena sudah cukup bukti yang menguatkan. Selain itu alasan subyektif hakim, terdakwa akan lari, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi maupun mengulangi perbuatannya. Penetapan penahanan ini berlaku 30 hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang 60 hari lagi, berdasar pasal 26 ayat 1 dan 2 KUHAP. “Jika nantinya selama penahanan perkara belum putus, bisa dilakukan perpanjangan penahanan, sampai perkaranya putus di pengadilan,” pungkasnya.

Awal perkara yang menjerat Sugino terjadi pada tahun 2008 silam. Saat itu, Sugino yang juga seorang kontraktor mendapatkan proyek jalan lingkar Durenan. Untuk mengerjakan proyek ini, Sugino meminjam dana kepada Suminto sebesar Rp 300 juta. Sayangnya pembangunan ini mendapat gangguan warga sehingga molor dan kena klaim Badan Peneriksa Keuangan (BPK).

Sugino yang akhirnya tak sunggup mengembalikan uang pinjamannya. Suminto lalu melapor ke Polda Jatim, baik secara pidana maupun perdata. Perkara Sugino kemudian disidangkan di PN Trenggalek. (pur)

Ahmadi, Mantan Bupati Mojokerto Segera Diadili

Ahmadi, mantan Bupati Mojokerto

Surabaya, Sergap – Mantan Bupati Mojokerto, Ahmadi akan segera diajukan ke Pengadilan Tipikor di Surabaya. Pengadilan ini telah menunjuk majelis hakim dan menentukan jadwal sidang, hari  Rabu (22/8/2012) yang lalu. ”Pak Ketua sudah menunjuk majelis hakim dan sudah ditetapkan hari sidangnya,” ucap Humas Tipikor Surabaya, Gazalba Saleh. Dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya, Heru Pramono menunjuk Wakil Ketua PN Surabaya, Suwidya untuk memimpin sidang perkara ini.

Untuk menghindari Ahmadi lepas demi hukum pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah memperpanjang masa penahanannya. Selain Ahmadi, perpanjangan penahanan juga berlaku untuk dua tersangka lain yakni Suwandi, mantan Wakil Bupati dan Bupati Mojokerto pengganti Ahmadi, serta mantan Kasi Pelayanan Nasabah Bank Jatim Mojokerto yang kini menjadi anggota DPRD Mojokerto Suminto.

Perkara korupsi ini terjadi saat Ahmadi menjabat sebagai Bupati Mojokerto periode 2002-2007. Saat itu, dia memerintahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Anggaran Daerah (DPPKAD) agar mengeluarkan uang secara bertahap sejumlah Rp 35 miliar. Hal serupa juga dilakukan Suwandi saat meneruskan kepemimpinan Ahmadi pada tahun 2007 hingga 2010. Sebab waktu itu Ahmadi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim, otomatis Suwandi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ahmadi. Ahmadi diduga menggunakan kas daerah (kasda) Mojokerto tanpa prosedur resmi selama menjabat tahun 2002-2007.

Awalnya dia mencoba mengeluarkan dana itu secara resmi dengan memerintahkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKD) Mojokerto untuk mengeluarkan uang. Namun kepala DPPKD saat itu membuat telaah staf yang isinya menolak mencairkan uang. Tapi dia ngotot mencairkan uang tersebut. Untuk menyiasatinya, Ahmadi membuat disposisi ke bank Jatim untuk mencairkan kasda.

Akhirnya selama tahun 2002 hingga 2007, Ahmadi mampu mencairkan Rp 35 miliar tanpa ada surat perintah membayar (SPM) resmi.

Sebenarnya Ahmadi sadar kalau pencairan uang itu menyalahi prosedur. Karena itu, ia berusaha mengelabui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan cara bekerjasama dengan Suminto Adi, Kasi Pelayanan Nasabah Bank Jatim Mojokerto saat itu, agar membuatkan rekening koran palsu.

Terhadap tindakan tersebut, Ahmadi dan Suwandi dutetapkan oleh penyidik Polda Jatim sebagai tersangka karena berhasil menguras kasda hingga Rp 40 miliar. Dengan rincian, Ahmadi menilep sebesar Rp 35 miliar dan Suwandi medapat bagian sebesar Rp 5 miliar.

Selain mereka, Suminto Adi, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Amanat Nasional (PAN), juga diyakini penyidik ikut bertanggungjawab. Suminto terlibat karena membantu pencairan dana kasda oleh Ahmadi dan Suwandi. (ang)