BOS di Kabupaten Probolinggo Sudah Cair

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah pusat  yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah pusat yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Probolinggo (Sergap) – Dana dari Pemerintah Pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Triwulan III sudah cair di Kabupaten Probolinggo. Ratusan Lembaga Pendidikan Dasar (setingkat SD dan SMP) dapat bernapas lega, setelah dana yang sangat dinanti-nantikan ini sempat terlambat pencairannya.

“Diharapkan cairnya dana BOS triwulan III itu bisa meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah, meskipun pencairannya agak terlambat dari jadwal yang ditentukan dan mudah-mudahan tidak mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten (Dindikkab) Probolinggo, Syamsul Huda, Sabtu (31/10/2015).

Dana BOS sebesar Rp23.862.450 itu diberikan kepada 836 lembaga pendidikan dengan total siswa sebanyak 111.765 siswa, dengan rincian Rp16.315.200.000 untuk 81.576 siswa yang tersebar di 641 lembaga SD dan Rp7.547.250.000 untuk 30.189 siswa yang tersebar di 195 lembaga SMP. “Dana BOS itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun,” kata Syamsul Huda menambahkan.

BOS tersebut digunakan untuk 13 item kegiatan, yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), kegiatan pembelajaran dan ektrakurikuler, ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehabilitasi ringan.

Bantuan operasional sekolah juga dapat diperuntukkan pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan komputer dan biaya lain-lain asal berdasarkan kesepakatan rapat komite dan guru.

“Lembaga pendidikan di tingkat SD/MI tidak boleh menarik sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), tapi sekolah boleh menerima sumbangan dari wali murid asal bukan atas permintaan sekolah. Dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukkannya dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku”, kata Syamsul Huda menjelaskan.

Sekretaris Dindik Probolinggo ini sangat berharap, dana BOS itu bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Pelayanan pendidikan dasar semakin baik, sehingga proses pelayanan pendidikan bisa berjalan lancar dan baik karena sudah dibantu biaya dari pemerintah pusat. (ivan)

Iklan

Gubernur Jatim Tawarkan SMK Mini Kepada PGRI

Praktek Bordir di sebuah SMK Mini di Jombang Jawa Timur

Praktek Bordir di sebuah SMK Mini di Jombang Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini yang digagas Gubernur Soekarwo melalui Dinas Pendidikan Jatim kini terus disosialisasikan. Bahkan, Soekarwo mengenalkan dan menawarkan program SMK Mini pada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).

“Untuk PGRI, ini Pemprov punya program SMK Mini yang dikelola Dinas Pendidikan Jatim. Ada sembilan jenis keterampilan. Satu kelas 30 orang tiap SMK Mini ada 3 kelas jadi 90 siswa. Ada bantuan dari Pemprov Rp 250 juta untuk enam bulan,” kata Gubernur Soekarwo di Surabaya, Selasa (27/10/2015).

Ia menambahkan, SMK itu disiapkan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) agar siswa bisa dididik menjadi tenaga kerja terampil. Untuk proses standarisasi pendidikan mengandeng lembaga dari Jerman agar siswa memiliki kinerja standarisasi internasional.

Ditargetkannya, hingga akhir 2017 dapat didirikan 400 SMK Mini yang mampu menghasilan  26 ribu tenaga formal dengan standar kompetensi internasional.

“Secara khusus harus pendidikan inklusif memang diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ini menjadi pola yang dilakukan politik pendidikan Jatim untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran,” tegasnya.

Menurutnya, jika siswa SMK Mini memiliki ketrampilan khusus dan masuk pasar tenaga kerja maka akan dapat perlindungan hukum di Kedubes RI di berbagai negara. “Jadi tidak hanya tenaga kerja informal tapi informal plus. Tidak hanya jadi PRT (pembantu rumah tangga), tapi dilatih merawat orang tua dan gajinya minimal Rp 7 juta,” jelasnya.

Dalam komposisi lembaga pendidikan di Jatim, sejak 2009 komposisi sekolah umum vokasional baru 39 persen dan sekolah umum 61 persen. Saat ini, jumlahnya sudah berubah, yakni 65 sekolah vokasional dan 35 persen sekolah umum. Targetnya,perbandingan sekolah vokasional dan umum ke depan yakni 30:70.

SMK Mini adalah program untuk mencetak orang-orang terlatih dan bisa menjadi tenaga kerja professional. Mereka dididik selama 6 bulan dan memiliki kompetensi antara lain teknologi dan rekayasa, teknologi dan informasi, kesehatan, agro teknologi dan agro bisnis, perikanan dan kelautan, pariwisata dan perhotelan hingga seni rupa serta seni pertunjukan.

Konsep pendirian SMK Mini yang sudah berjalan di Jawa Timur juga akan diaplikasikan dan dikembangkan di sejumlah wilayah di Indonesia oleh BNP2TKI. Pengembangan dilakukan seperti  menambah 100 SMK Mini di Jatim, mendirikan 100 SMK Mini di JawaTengah, 50 SMK Mini di Banten dan 30 SMK Mini di Lampung. (win)

Pekan Madaris, Meningkatkan Ukuwah Islamiah Siswa-Siswi Madin Grobogan

Camat Godong saat membuka Pekan Madaris dan Kapolsek saat memberangkatkan Pawai Ta’aruf

Camat Godong saat membuka Pekan Madaris dan Kapolsek saat memberangkatkan Pawai Ta’aruf

Grobogan (Sergap) – Sebanyak 600 siswa mengikuti Pekan Madaris Madrasah Diniyah (Madin) se Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pekan Madaris ini diselenggarakan oleh Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) LP Ma’arif NU Kecamatan Godong.

Acara Pekan Madaris merupakan kegiatan kemah siswa-siswi Madrasah Diniyah yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Untuk tahun ini digelar di lapangan Desa Dorolegi Kecamatan Godong, mulai  Jum’at sampai dengan Minggu, tgl 29 sampai dengan 31 Mei 2015 yang baru lalu.

Pembukaan acara pada Jumat sore, dimeriahkan dengan Pawai Ta’aruf diiringi Drumband keliling jalan-jaan Desa Dorolegi dihadiri oleh Camat Godong, Mundakar, S.Sos, MM, Kapolsek Godong, aparat Pemerintah Desa dan tamu undangan.

“Kegiatan Pecan Madaris diharapkan bisa menjadi ajang silaturrahmi antar madrasah dan bisa saling ajang tukar pengalanman atau ilmu madrasah satu dengan lainnya, sehingga menjadikan genarasi penerus yang lebih baik. Mudah-mudahan ke depan anak kita menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang mampu menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi”, tutur Camat Mundakar dalam sambutannya.

Berbagai acara digelar dalam Pekan Madaris, di antaranya Lomba Qiro’ah, Lomba LCT, Lomba Hafalan Pasholatan dan Pentas Seni. “Pekan Madaris tahun ini diikuti 600 siswa-siswi. Dalam Pekan Madaris ini dilaksanakan berbagai acara yang berujuan menjalin ukuwah siswa siswi dan mengasah bakat bakat mereka”, kata Abdul Aziz, salah satu panitia menjelaskan kepada Tabloid Sergap.

Pekan Madaris ini didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat dan Pemerintahan Desa, bersama Karang Taruna, Puskesmas Godong. “Mereka membantu menyediakan sarana MCK dan pelayanan kesehatan bagi 600 pesertai”, tutur Kades Desa Dorolegi M. Widjanarko.

Tentunya banyak warga sangat berharap Pekan Madaris yang digelar setiap dua tahun ihi, akan terus-menerus secara berkelanjutan akan selalu meningkat kualitasnya. Salah satunya adalah guru Madrasah Diniyah Dorolegi, Maesaroh AH, Spd.I. ”Saya berharap ke depan akan semakin baik, utamanya dalam Ukuwah Islamiyahnya”, katanya berharap. (Ans)

 

 

 

 

Bupati Minta Acara Perpisahan Sekolah di Tulungagung Disederhanakan

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE

Tulungagung (Sergap) – Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE mengimbau kepada semua Kepala Sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Tulungagung  agar meninjau ulang tradisi Purnawiyata Sekolah (acara perpisahan sekolah) yang dinilainya menimbulkan anggaran yang besar, sehingga memberatkan orang tua siswa.

“Saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan agar menyampaikan kepada kepala sekolah tentang imbauan ini,” katanya usai acara Tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari Sabtu (02/05/2015).

Bupati berpendapat bahwa, pelaksanaan Purnawiyata diperbolehkan asal tidak membebani orang tua siswa. Artinya sekolah tak bisa memaksakan ada acara Purnawiyata yang mewah kepada orangtua atau wali murid sebagai seremoni kelulusan siswa. “Sepanjang orang tua siswa tidak mempermasalahkan, tidak jadi soal. Tapi saya imbau, sebaiknya tidak melaksanakan kegiatan Purnawiyata terlalu mewah,” ujarnya menegaskan.

Bupati Syahri Mulyo mengungkapkan, beban biaya terbesar biasanya dialami sekolah-sekolah di pinggiran kota, ketika acara Purnawiyata secara mewah tetap dipaksakan. Sekolah di pinggiran kota yang menggelar Purnawiyata di gedung sewaan di tengah kota, akan mengalami peningkatan pembiayaan. “Mulai untuk biaya akomodasi, sewa gedung hingga konsumsi. Intinya saya minta Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan setiap kepala sekolah bagaimana baiknya,” tegas Syahri.

Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Suharno, sepakat dengan imbauan bupati. Tetapi ia mengaku tidak bisa serta-merta melarang kegiatan Purnawiyata. Menurut Suharno, saat ini ada beberapa sekolah yang membuat sistem biaya Purnawiyata sejak masuk menjadi siswa.

Dengan cara itu, maka tidak ada rasa keberatan yang dialami orang tua siswa. “Ada yang dibuat seperti itu. Makanya kami tak langsung bisa memutusnya agar tidak diprotes,” katanya menjelaskan. (tkr)

Kasus Video Mesum Pelajar Grobogan, Sarat Pelanggaran Hukum

Video mesum diduga dilakukan dengan cara memaksa pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Video mesum diduga dilakukan dengan cara memaksa pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Grobogan (Sergap) – Sebuah video mesum pasangan remaja yang salah salah satunya, masih mengenakan seragam sekolah berlogo Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Purwodadi, sempat menggemparkan warga Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kepada wartawan, Rabu (01/04/2015), Kapolres Grobogan, AKBP Indra Darmawan, menjelaskan, sesuai investigasi yang diakukan oleh pihaknya, kasus ini sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. Namun, video mesum itu baru merebak dan mulai heboh di kalangan masyarakat sejak akhir Maret 2015.

Kapolres menambahkan bahwa video berdurasi 10 menit tersebut, berlokasi di  obyek wisata Gua Macan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan. Dalam video tampak warga diduga menangkap basah pasangan remaja itu dan kemudian dipaksa untuk mengulangi perbuatannya di depan banyak orang dan direkam dengan ponsel.

Kapolres juga memastikan bahwa pihaknya sudah mengetahui ciri-ciri warga yang diduga terlibat pemaksaan adegan mesum tersebut. “Jika para warga terbukti memaksa kedua pelajar berbuat mesum, merekam dan menyebarluaskannya, maka mereka terancam pasal 27 dan 28, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), ancaman hukuman maksimum 6 tahun penjara”, kata Kapolres.

Pasal 27 dalam UU ITE itu terdiri dari 4 ayat, yaitu,

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam ketentuan pidananya tertulis bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan memaksa orang melakukan hubungan seksual, juga melanggar pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tertulis “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Merekam dan menyebarluaskan video mesum itu, juga berpotensi melanggar pasal 4, UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 dalam undang-undang ini terdiri dari dua ayat, yaitu :

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;  b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Ketentuan pidananya tercantum pada pasal 29, yaitu : Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Jika para remaja tersebut, ternyata belum berusia 18 tahun, maka berlaku pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya juga tak kalah berat.

Sementara itu Humas MAN 1 Purwodadi, Bashori, membenarkan jika logo yang menempel di seragam sekolah siswi tersebut merupakan logo MAN 1 Purwodadi. Namun pihaknya tak bisa berspekulasi apakah siswi tersebut merupakan pelajar MAN 1 Purwodadi. “Pihak sekolah, masih berupaya menelusuri siapa siswi tersebut. Jika benar yang melakukan pelajar kami akan dipecat,” tegasnya.

Semestinya, kedua remaja yang sedang tersesat tersebut dibina untuk tidak mengulangi perbuatan yang merugikan masa depannya itu. Bukan malah dengan ramai-ramai dipaksa untuk mengulangi lagi perbuatannya, direkam dan disebarluaskan. (ans/tkr)

Skandal Nyontek Massal, Polisi India Tangkap 1.000 Orang

Foto yang beredar luas di berbagai media membuat Pemerintah India bertindak tegas

Foto-foto yang beredar luas di berbagai media membuat Pemerintah India bertindak tegas

Kepolisian India menahan lebih dari 1.000 orang di negara bagian Bihar, terkait skandal menyontek massal dalam ujian semester di sekolah-sekolah wilayah tersebut.

Pekan lalu, sejumlah stasiun televisi India menayangkan ratusan orang memanjat dinding sebuah sekolah berlantai empat hanya untuk memberikan contekan kepada para siswa yang tengah menjalani ujian. Salah satu tayangan televisi setempat memperlihatkan para staf sekolah dan polisi yang hanya diam berdiri ketika ratusan orang itu menyelundupkan bahan contekan ke dalam kelas-kelas.

Kepala Kepolisian Bihar Gupteshwar Pandey mengatakan, lebih dari 1.000 orang ditahan terkait skandal ini, tetapi belum satu pun yang dijerat dengan tuduhan melakukan tindakan kriminal. Orang-orang yang ditahan itu hanya dihukum denda paling sedikit 2.000 rupee atau sekitar Rp 400.000, tergantung keterlibatan mereka dalam skandal mencontek massal itu.

Pandey menambahkan, dari 1.000 orang yang ditahan tersebut, sebagian adalah para orangtua dan kerabat dari siswa yang tengah menjalani ujian.
“Lebih dari 1.000 orang ditahan. Separuhnya adalah orangtua dan guru. Separuh lainnya adalah kawan dan kerabat siswa,” ujar Pandey.
Sejauh ini, lanjut Pandey, sekitar separuh dari mereka yang ditahan sudah membayar denda dan dibebaskan dari tahanan. “Kami tak memperlakukan mereka sebagai penjahat profesional. Itulah sebabnya kami membebaskan mereka. Tujuan kami adalah membuat mereka sadar telah melakukan pelanggaran serius,” tambahnya.

Pandey menambahkan, dua polisi juga ditahan, dan 10 lainnya dibebastugaskan karena dinilai terlibat dalam skandal memalukan itu.
Foto-foto aksi mencontek massal yang tersebar cepat lewat Twitter dan media sosial lainnya tersebut menjadi berita utama media-media nasional India. Itulah sebabnya, Menteri Utama Bihar Nitish Kumar langsung mengambil tindakan.

“Laporan soal skandal mencontek massal membuat nama Bihar jelek. Saya sudah mengeluarkan perintah untuk menghentikan aksi memalukan di tengah ujian yang sedang berlangsung saat ini,” kata Kumar, seperti dikutip kantor berita Press Trust of India(PTI).
Ini bukan kali pertama mencontek massal terjadi di Bihar. Pada 2013, sedikitnya 1.600 siswa didiskualifikasi dari ujian setelah video dan foto serupa muncul serta menyebar luas.

Sumber :  rt.com

Gila, Siswa Menyontek Rame-Rame di India

Orang tua dan teman siswa memanjat gedung untuk memberikan jawaban ujian

Orang tua dan teman siswa memanjat gedung untuk memberikan jawaban ujian

Menyontek saat ujian sudah biasa terjadi di India, namun foto-foto baru menunjukan kecurangan terjadi dalam skala besar dan terang-terangan.

Saat ujian sekolah menengah yang diselenggarakan mulai Selasa, 24 Maret 2015, sejumlah orang tua dan teman para siswa tertangkap foto memanjat dinding gedung tempat ujian untuk memberikan kunci jawaban.

Meskipun pengamanan diperketat, sejumlah besar siswa masih terlihat menyulundupkan buku pelajaran dan catatan waktu ujian berlangsung. Kecurangan ini dilaporkan terjadi di Kabupaten Saharsa, Chhapra, Vaishali dan Hajipur.

Wartawan BBC Hindi, Manish Saandilya melaporkan bahwa koran lokal sudah penuh dengan foto-foto orang tua dan keluarga yang membantu anaknya menyontek. Sebagian foto bahkan menunjukan para polisi menerima sogokan.

Wartawan foto, Dipankar, yang mengambil foto-foto di daerah Saharsa mengatakan bahwa siswa tidak terlihat khawatir saat menyontek dan para pejabat juga tidak akan engambil tindakan apapun terhadap siswa.

Contekan yang disita polisi. Menyontek merupakan masalah umum di India. Polisi sempat bentrok dengan orang tua dan teman siswa yang memberikan contekan

Contekan yang disita polisi. Menyontek merupakan masalah umum di India. Polisi sempat bentrok dengan orang tua dan teman siswa yang memberikan contekan

Dinpakar juga menyatakan hampir 20 orang tua yang mencoba membantu anak-anak mereka menyontek ditahan tapi mereka dibiarkan pergi setelah diberi peringatan.

Di sebagian sekolah seperti di daerah Chhapra, sejumlah orang tua bahkan bentrok dengan polisi. Orang tua yang ditahan karena memberikan jawaban ujian telah dibebaskan polisi.

Mereka yang kedapatan menyontek dapat menghadapi sanksi larangan ujian selama tiga tahun , dipenjara atau membayar denda. Tetapi hukuman seperti ini jarang dilaporkan di Bihar.

Pejabat Kemerintaan Pendidikan mengatakan sekitar 400 siswa yang tertangkap menyontek telah dikeluarkan. Tetapi Kemerintaan Pendidikan sendiri menyatakan tidak dapat mencegah siswa menyontek tanpa bantuaan dari orang tua dan siswa.

” Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan nyontek saat ujian jika siswa dan orang tua tidak berkerja sama? Haruskah pemerintah memberikan perintah untuk menembak mereka?” kata Menteri pendidikan PK Shahi seperti dikutip The Times of India.

Sumber : BBC

Pemotongan Dana Bencana G. Kelud Marak di Sekolah, Dikporakab Kediri Tutup Mulut

Ketika Gunung Kelud meletus dengan sangat dahsyat pada tanggal 13 Pebruari 2014, tentu saja membawa dampak bagi seluruh daerah sekitarnya. Termasuk para siswa di Kabupaten Kediri yang sekolahnya berada di lereng gunung berapi aktif ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menetapkannya letusan Gunung Kelud sebagai Bencana Provinsi dan memberikan bantuan uang tunai, kepada para siswa terdampak bencana sebesar Rp. 1 juta per siswa. Namun tragisnya, duit itu disunat dengan berbagai dalih oleh oknum-oknum Kepala Sekolah dan para gurunya.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Ketika Tabloid Sergap melakukan konfirmasi, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang pemotongan Dana Bantuan Bencana Alam akibat Letusan Gunung Kelud (Bansos) ini, para Kepala Sekolah terkait, sudah memperlihatkan sikap tertutup. Para pejabat pendidikan ini menolak untuk menjelaskan proses penyaluran uang milik rakyat itu, seakan-akan duit itu milik nenek moyangnya.

Kepala Sekolah mengaku wartawan    

Bahkan, Kepala Sekolah SDN Sepawon I, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yang bernama Basori, SPd dengan arogan menolak untuk berkomentar dan mengaku bahwa dirinya seorang wartawan. “Saya juga seorang wartawan, mas”, katanya dengan nada ketus, tanpa menunjukkan kartu persnya. Selanjutnya, Basori membantah telah terjadi pemotongan dana Bansos di sekolahnya. “Itu semua tidak benar,” kata Basori masih dengan suara ketusnya.

Setali tiga uang yang dilakukan oleh para kepala sekolah lainnya. Seakan sikap menolak/merahasiakan segala data tentang Bansos ini, merupakan sikap bersama yang sudah disepakati sebelumnya.

Semua tutup mulut

Seperti yang terjadi di SDN Sugihwaras II, Kepala Sekolah Wiji Rohayati, SPd tak bersedia bicara sepatah katapun tentang uang negara yang berupa dana bencana alam itu. “Saya sedang repot, banyak kegiatan,” katanya sambil berlalu.

Demikian pula yang terjadi di ketika Tabloid Sergap mencoba konfirmasi ke SDN Satak II, Kecamatan Puncu, SDN Satak I, Kecamatan Puncu, SDN Sepawon I, Kecamatan Plosoklaten, SDN Kebonrejo I, Kecamatan Kepung, SDN Besowo II, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

Semua kepala sekolah tersebut di atas, tidak bersedia menjelaskan tentang penyaluran dana Bansos di sekolahnya, yang bertujuan untuk meringankan beban hidup korban bencana letusan Gunung Kelud itu.

Demikian pula yang terjadi di SDN Sempu II, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Kepala Sekolah Tutut Indiarto, SPd, juga menolak untuk ditemui. Namun Ketua Komite Sekolah, Sutaji membenarkan bahwa di SDN Sempu II yang muridnya 110 siswa dan mendapatkan Bantuan Bencana Alam sebesar Rp. 1 juta per siswa.

Tentang pemotongan, Sutaji juga membenarkan bahwa ada pemotongan terhadap uang Rp 1 juta tersebut, dengan rincian sebagai biaya buka rekening Rp. 100.000,-, biaya administrasi Rp. 50.000, dan dipotong lagi untuk diberikan kepada Kelas 1 yang belum masuk dalam data Rp. 50.000,-. “Itu kebijakan sekolah bersama komite, ” kata Sutaji menjelaskan.

Dikpora juga tutup mulut

Dikarenakan gelap-gulitanya proses penyaluran Bansos tersebut, maka Tabloid Sergap mencoba untuk bertanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kediri, Drs. Djoko Pitojo, MPd, sebagai penanggungjawab bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Kediri.

Untuk menjaga etika dan akurasi pertanyaan, maka Tabloid Sergap berkirim secara tertulis daftar pertanyaan terkait dengan dugaan maraknya pemotongan dana bantuan bencana alam di sekolah-sekolah di Kabupaten Kediri tersebut.

Surat konfirmasi bernomor : 132.29/Sgp/XI/2014, dengan lampiran 1 (satu) lembar, tertanggal 25 Nopember 2014 tersebut, hari itu juga sudah diterima oleh staf Dikpora bernama Saroni. Namun sampai dengan berita ini ditulis, belum ada jawaban terhadap surat konfirmasi tersebut.

Isi surat konfirmasi tersebut antara lain adalah :

Terkait dengan pembagian Bantuan Sosial sebesar Rp. 1 juta/siswa Sekolah Dasar Terdampak Letusan Gunung Kelud, kami menemukan indikasi penyelewengan dalam proses pembagiannya, sehingga patut diduga telah terjadi kerugian terhadap keuangan negara dan kerugian pula bagi siswa penerima bantuan tersebut, di beberapa Sekolah Dasar Negeri, antara lain :

  1. SDN Sugihwaras II, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Di sekolah milik negara ini, tiap siswanya hanya menerima Rp. 750.000,-. Dipotong oleh sekolah yang bersangkutan dengan rincian sbb : Dipertinggal Rp. 100.000,- dalam rekening, administrasi 40.000,-, sisanya Rp. 110.000,- untuk biaya membangun pagar sekolah.
  1. SDN Sempu II, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Di sekolah milik negara ini, tiap siswanya hanya menerima Rp. 700.000,- Dipertinggal di rekening siswa Rp. 100.000,- Administrasi Rp. 50.000,- Diberikan kepada siswa Kelas 1 Rp. 50.000/ siswa. Sisanya Rp. 150.000,- untuk pembangunan pagar sekolah.
  1. SDN Satak II, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Di sekolah milik negara ini, tiap siswanya hanya menerima Rp. 690.000,-. Dipotong oleh sekolah yang bersangkutan dengan rincian sbb : Dipertinggal Rp. 100.000,- dalam rekening, sisanya Rp. 210.000,- untuk biaya perbaikan kantor dan pembelian kursi kerja kepala sekolah.
  1. SDN Satak I, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Di sekolah milik negara ini, tiap siswanya hanya menerima Rp. 800.000,-. Dipotong oleh sekolah yang bersangkutan dengan rincian sbb : Dipertinggal Rp. 100.000,- dalam rekening, sisanya Rp. 100.000,- untuk biaya administrasi dan pembangunan. Bahkan beberapa hari kemudian saldo Rp. 100.000,- disuruh oleh guru masing-masing untuk diambil di bank dan diminta Rp. 15.000,- per anak oleh guru masing-masing.
  1. SDN Sepawon I, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Di sekolah milik negara ini, tiap siswanya hanya menerima Rp. 675.000,-. Dipotong oleh sekolah yang bersangkutan dengan rincian sbb : Dipertinggal Rp. 100.000,-, administrasi Rp. 50.000, uang seragam siswa Rp. 100.000,-, dan Rp. 75.000,- untuk pembangunan.
  1. SDN Kebonrejo I, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di sekolah milik negara ini, tiap siswanya hanya menerima Rp. 850.000,-. Dipotong oleh sekolah yang bersangkutan dengan rincian sbb : Dipertinggal Rp. 100.000,-, administrasi Rp. 50.000,-
  1. SDN Besowo II, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di sekolah milik negara ini, tiap siswanya hanya menerima Rp. 750.000,-. Dipotong oleh sekolah yang bersangkutan dengan rincian sbb : Dipertinggal Rp. 100.000,-, administrasi Rp. 50.000,- sisanya untuk kepentingan sekolah.

Informasi yang masuk di redaksi, sebenarnya masih ada SD Negeri yang juga menerima bantuan sejenis.

Dalam kedudukan Dikpora sebagai penanggungjawab SD-SD tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasikan, sbb:

  1. Berapa sebenarnya jumlah SD Negeri dan berapa jumlah siswa SD Negeri di wilayah Kabupaten Kediri, yang menerima dana Bansos?
  2. Apakah Kepala Dikpora Kabupaten Kediri, sudah memberikan pengarahan teknis tentang prosedur pembagian dana Bansos itu?
  3. Sejauh mana Kepala Dikpora Kabupaten Kediri, memantau pembagian dana Bansos tersebut di atas?
  4. Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Arminsyah, SH, MSi, mengeluarkan statemen agar tidak menyelewengkan dana bantuan korban Gunung Kelud. Kajati mengancam akan menuntut Hukuman Mati, bagi siapa saja yang terbukti korupsi dana bantuan bencana tersebut. (Kliping Tabloid Sergap, Edisi 88, halaman 7, terlampir). Apa tindakan bapak, dengan terjadinya pemotongan tanpa dasar hukum yang jelas, di sekolah-sekolah di bawah tanggungjawab bapak ini?

Empat pertanyaan tersebut tak kunjung mendapatkan jawabannya.

Surat konfirmasi diterima staf Dikpora Kabupaten Kediri tgl 25 Nopember 2014

Surat konfirmasi diterima staf Dikpora Kabupaten Kediri tgl 25 Nopember 2014

Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional mengajarkan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

Dikaitkan dengan pemotongan Bansos di sekolah-sekolah, ajaran Tokoh Bangsa ini jadi kehilangan makna. Kucuran dana puluhan trilyun rupiah duit rakyat setiap tahun, kepada dunia pendidikan, bisa jadi juga kehilangan manfaat, jika para pejabat pendidikan menganggap ajaran Ki Hajar Dewantara tersebut, hanya sebatas slogan belaka. (Yus/Tkr)

CATATAN : Tabloid Sergap sudah mendatangi Kejalsaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri, untuk mengkonfirmasi sikap jajaran Kejaksaan terhadap pemotongan Dana Bencana Gunung Kelud. Klik di sini untuk melihatnya.

BERITA TERKAIT :   Jangan Main-Main Dengan Bantuan Bencana Alam

 

Jatim Tolak Kurikulum 2013 Diganti

Unjuk rasa menolak Kurikulum 2013

Unjuk rasa menolak Kurikulum 2013

Surabaya (Sergap) – Pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Timur (Jatim) menolak jika Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dua tahun, diubah atau dikembalikan lagi ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP). Mereka meminta ada penyempurnaan isi dan implementasi dari Kurikulum 2013. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan antara kalangan pendidikan Jatim dengan DPR RI dari Komisi X di Kantor Grahadi, Jumat (28/11/2014).

Hadir di pertemuan itu Kepala Dinas Pendidikan Jatim DR. Harun, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof. Zainuddin Maliki, Ketua PGRI, Perwakilan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), serta sejumlah Kepala Sekolah dan Pengawas SD hingga SMA.

Harun mengungkapkan Kurikulum 2013 masih relevan dan perlu dilanjutkan dengan beberapa catatan, di antaranya, dilakukan penataan distribusi buku yang kemarin amburadul dan tidak merata.

“Ke depan distribusi buku harus ditertibkan sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak mendapat buku, khususnya sekolah dasar (SD). Dan kami sudah mengawali dengan memanggil penyelia maupun kabupaten/kota untuk koordinasi masalah ini,”kata Harun menjelaskan, usai pertemuan.

Proses peningkatan kompetensi guru, juga harus ditingkatkan, dengan melibatkan dinas-dinas yang menangani bidang pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta LPMP.
Harun juga menyatakan bahwa pelaksanaan Kurikulum 2013 di Jatim sudah mencapai 80%, karena itu tidak mungkin lagi untuk berubah atau kembali ke KTSP.

Perubahan kurikulum itu malah akan merusak sistem yang sudah terbentuk serta merugikan sisi guru, biaya, waktu hingga psikologis anaknya. Dari sisi guru mereka sudah dilatih pemahamannya tentang Kurikulum 2013. Begitu juga psikologis anaknya yang sudah dipersiapkan matang materi pembelajaran yang teintegrasi. “Masak ini harus dihentikan, kan sayang sekali,”kata alumnus Lemhanas 2008.

Sedang dari sisi biaya, implementasi Kurikulum 2013 ini telah menghabiskan biaya yang sangat besar. Untuk jatim saja dikucurkan sekitar Rp 10 miliar yang dipakai untuk pelatihan guru. “Ini belum termasuk dari biaya yang telah dikelaurkanoleh kabupaten/kota atau dari LPMP,”ujarnya. (ang)

 

Guru MTs Negeri Pare Ditahan Polisi

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Pare, Jl. Canda Bhirawa No. 1 Pare Kediri

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Pare, Jl. Canda Bhirawa No. 1 Pare Kediri

Kediri (Sergap) – Dwiyono, S.Pd, (36th) seorang guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Pare Kabupaten Kediri, saat ini mendekam di balik jeruji tahanan Kepolisian Resor (Polres) Kediri Kota, karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menjanjikan Ikatan Dinas kepada puluhan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Kediri dengan imbalan uang bervariasi, antara Rp10 juta – Rp20 juta.

Salah seorang korban yang namanya minta untuk tidak ditulis mengatakan, bahwa dirinya kuliah di UT jurusan Perpustakaan dan mengenal Dwiyono di kampusnya yang terletak di jalan Pemuda Kota Kediri. Suatu saat 4 tahun yang lalu, ia ditawari oleh Dwiyono untuk mendapatkan Ikatan Dinas dari pemerintah, lewat pintu belakang. Tentu saja untuk itu, ia harus membayar sejumlah uang.

Akhirnya disepakati “biaya”nya Rp20 juta. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 26 Januari 2011 dengan bukti selembar kuitansi yang tertulis : Untuk pembayaran biaya perpustakaan IKATAN DINAS RESMI. Kalimat ikatan dinas tersebut ditulis dengan huruf kapital.

Kepala Sekolah MTsN Model Pare, Dra. Siti Umi Hanik, MPd.I saat ditemui Tabloid Sergap, Rabu (08/10/2014) membenarkan bahwa Dwiyono, SPd adalah guru yang mengajar Kesenian dan Budaya di sekolah yang dipimpinnya.

Kepala Sekolah MTs Sekolah Model Pare ini mengaku terkejut dan belum mengetahui tentang kasus yang melibatkan anak buahnya itu. “Maaf saya belum tahu tentang itu, kami sedang sibuk menyiapkan akreditasi”, katanya di ruang kerjanya.

Dijelaskan pula, bahwa Dwiyono, SPd adalah guru tidak tetap (GTT) non PNS yang mengajar di sekolahnya sejak tahun 2009. Menjawab pertanyaan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap para guru, kepala sekolah menjawab bahwa setiap hari Sabtu pihaknya rutin mengadakan pengajian, walau tak bisa menjawab apakah Dwiyono rajin mengikuti pengajian tersebut ataukah tidak. “Jumlah guru kami banyak ya, jadi saya kurang tahu tentang itu,” kata kepala sekolah.

Sementara itu Kapolres Kediri Kota AKBP Budhi Herdi Susianto, melalui Kasat Reskrim AKP Surono membenarkan bahwa polisi telah menahan Dwiyono, SPd setelah yang bersangkutan ditangkap pada hari Sabtu (04/10/2014) di perbatasan Tulungagung-Kediri.

Dwiyono, SPd kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya masih sedang disidik secara intensif oleh Polresta Kediri Kota. “Kami menahannya untuk keperluan penyidikan lebih lanjut”, kata AKP Surono di ruang kerjanya, Senin (13/10/2014).

Informasi yang dihimpun Tabloid Sergap, diperkirakan jumlah korban ±49 orang yang semuanya adalah mahasiswa UT Kabupaten dan Kota Kediri, dengan modus menjanjikan Ikatan Dinas jika sudah lulus, dengan imbalan puluhan juta rupiah. Namun ternyata janji itu hanya pepesan kosong belaka.

Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku tetapi juga karena adanya kesempatan, terjadi dalam kasus ini. Dwiyono, SPd mempunyai peluang untuk melakukan kejahatan ini, karena dia bekerja sebagai guru madrasah ternama di Kediri.

Sehingga para korbannya percaya dengan janji manisnya, untuk mendapatkan ikatan dinas. Padahal, dalam penelusuran Tabloid Sergap, di Universitas Terbuka tidak ada program Ikatan Dinas. (Tkr)