Ditemukan 88.675 Data Bermasalah di DPT Jember

pilkada-serentak-1-yos-150805Jember (Sergap) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menemukan sebanyak 88.675 data pemilih bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.

“Kami menemukan sebanyak 88.675 data bermasalah seperti pemilih memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK invalid, dan identitas berupa nama, alamat, tempat tanggal lahir yang sama persis,” kata Ketua Panwaslu Jember, Dima Akhyar dalam jumpa pers di sebuah hotel di Jalan Karimata Jember, Senin (02/11/2015).

Rincian dari 88.675 data bermasalah itu, adalah 52.302 pemilih memiliki NIK ganda, 21.653 pemilih memiliki nama, tempat tanggal lahir, dan alamat yang sama, serta 14.720 pemilih memiliki NIK invalid. “Bahkan saat dilakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), ditemukan 11 pemilih yang namanya Yulia Fajar dengan nama, alamat, tempat tinggal lahir yang sama persis dalam DPT Pilkada Jember,” kata Dima.

Dima menambahkan, bahwa temuan Panwaslu Jember itu sudah disampaikan kepada KPU Jember pada 22 Oktober 2015 untuk segera ditindaklanjuti, karena dapat menjadi persoalan dikemudian hari. “KPU sudah meminta data soft copy kepada Panwaslu, namun sejauh ini kami belum mengetahui tindaklanjut penyelenggara pilkada atas data pemilih bermasalah itu,” kata Dima menjelaskan.

Panwaslu sudah melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada Jember secara bertahap yakni temuan sebanyak 6.663 data bermasalah dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) pada 21 Agustus 2015.

Kemudian Panwaslu juga menemukan data bermasalah dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 126.813 pemilih pada 22 September 2015, dan terakhir terdapat data pemilih bermasalah dalam DPT sebanyak 88.675 pemilih.

“Saya berharap KPU Jember menindaklanjuti temuan Panwaslu untuk menyempurnakan data pemilih Pilkada Jember tersebut, sehingga datanya benar-benar valid,” katanya.

Sementara itu Komisioner KPU Jember, Habib M. Rohan mengaku sudah mendapat surat dari Panwaslu terkait data bermasalah itu pada 22 Oktober 2015 dan pihak penyelenggara Pemilu masih dalam proses menindaklanjuti temuan itu.

“Pada saat penetapan DPT tambahan (DPTb1) sepekan yang lalu, pihak Panwaslu tidak menyampaikan terkait dengan data pemilih bermasalah, bahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga tidak mendapat rekomendasi apapun dari Panwaslu di tingkat kecamatan, namun tiba-tiba saat ini ada data bermasalah muncul sebanyak 88.675 pemilih,” tuturnya.

KPU Jember menetapkan DPT Pilkada setempat sebanyak 1.892.435 orang dengan rincian sebanyak 935.935 pemilih laki-laki dan 956.500 pemilih perempuan, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap tambahan (DPTb1) sebanyak 537 orang. (arif)

Risma dan Wisnu Kembali Diusung PDI Perjuangan Jatim

Tri Rismaharini, Wisnu Buana Sakti dan Kusnadi

Tri Rismaharini, Wisnu Buana Sakti dan Kusnadi

Surabaya (Sergap) – Pada akhirnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur, dipastikan akan mengusung pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar Desember 2015.

“Sudah pasti itu. Bu Risma calon wali kota dan Pak Wisnu wakilnya,” ujar Ketua DPD PDI-P Jatim Kusnadi, di sela-sela uji kepatutan dan kelayakan calon kepala daerah yang diusung untuk 19 Pilkada serentak di Kantor DPD PDI-P Jatim di Surabaya, Sabtu (9/5/2015).

Kepastian ini disampaikan setelah pimpinan PDI-P Jatim menggelar rapat dan diskusi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen)  DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, sebelum membuka secara resmi tes uji kepatutan dan kelayakan.

Kusnadi menambahkan, bahwa DPD PDI-P sudah melaporkan ke DPP bahwa khusus untuk Kota Surabaya pihaknya sudah melakukan pemetaan, sekaligus melaporkan Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana, sebagai Calon Walikota Surabaya periode 2015-2020. Proses selanjutnya adalah merupakan kewenangan DPP. “Sekjen sendiri yang bilang, nanti kewenangan DPP menggandengkan mereka kembali dengan rincian Risma walikota dan Wisnu Sakti wakilnya,” tuturnya.

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto juga membenarkan bahwa Tri Rismaharini-Wisnu Sakti merupakan pasangan yang akan diusung kembali oleh partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri ini. “Kalau bicara pribadi, kepemimpinan Rismaharini-Wisnu Sakti memang sangat layak dipertahankan. Tapi tentunya partai punya mekanisme dan aturan main untuk mengusung kembali dan segera diumumkan,” kata mantan Plt Sekjen PDI-P ini menjelaskan.

Sementara itu, Ketua DPC PDI-P Surabaya Wisnu Sakti Buana mengaku siap menjalankan apapun perintah dan tugas dari partai, berada di posisi manapun. “Dari dulu saya bilang kalau selalu siap ditempatkan sebagai apa saja dan di mana saja, selama itu tugas ketua umum dan partai,” kata Wakil Walikota Surabaya tersebut menegaskan. (win)

Bupati Banyuwangi Himbau Warganya Tak Terpancing Isu Negatif

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, MSi

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, MSi

Banyuwangi (Sergap) – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta warganya agar tidak terpancing isu negatif, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati pada Desember 2015 ini. Hal ini disampaikan bupati dalam acara pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (16 April 2015).

“Apalagi ini tahun politik, jangan sampai masyarakat terpancing dengan isu-su yang muncul dari dinamika politik yang semakin dinamis,” katanya bupati menegaskan. Bupati juga mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga suasana yang aman dan kondusif.

Pertemuan ini digagas Bupati Azwar Anas untuk mendapatkan masukan dan evaluasi kinerja sebelum penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke DPRD. Bupati menjelaskan bahwa dirinya ingin mendengar evaluasi kinerjanya dari masyarakat melalui para tokoh dari berbagai elemen, sebelum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara formal kepada dewan, dirinya “Melalui forum ini kami ingin agar masyarakat menveluasi kinerja kami selama lima tahun,” katanya.

Sementara itu, KH. Yusuf Nur Iskandar yang akrab disapa Gus Yus juga mengingatkan Bupati Anas di akhir masa jabatannya ini akan banyak terjadi dinamika politik yang terjadi. Berbagai isu negatif maupun positif, katanya, pasti akan menerpa. Sebagai mantan wakil bupati, dia mengaku juga pernah mengalaminya.

“Kalau akhir-akhir Bupati diisukan negatif sudah biasa. Jangan sampai isu negatif ini mempengaruhi kinerjanya dalam membangun daerah yang sudah banyak kemajuannya. Kita hanya bisa mendoakan yang menghembuskan isu-isu negatif akan diberi kesadaran dan rahmat,” kata Gus Yus.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati 2015 ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan anggaran sebesar Rp. 49,8 miliar. Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, Anacleto Da Silva di Banyuwangi, Senin (13/4/2015) menjelaskan anggaran itu akan diserahkan ke KPU sebagai dana hibah untuk membiayai semua keperluan hajatan pemilihan pemimpin di daerah itu.

“Dalam APBD 2015, dana sejumlah itu memang dianggarkan untuk keperluan pilkada. Namun dalam perkembangan selanjutnya ternyata hasil konsultasi bersama KPU ada penambahan biaya-biaya seperti biaya kampanye dan lainnya yang belum terakomodasi,” katanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah, kata dia, kemungkinan akan menambahi anggaran tersebut lewat APBD perubahan yang dijadwalkan dibahas sekitar bulan Juni mendatang. (arif)

Pilkada Serentak Jatim Digelar Desember 2015

Sufiyanto, Ketua Bawaslu Jawa Timur

Sufiyanto, Ketua Bawaslu Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim) Sufiyanto menyatakan, bahwa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jatim direncanakan akan digelar pada Desember 2015.

Sufiyanto juga menjelaskan, bahwa saat ini, Bawaslu Jatim sudah melakukan rekrutmen calon anggota Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilih) di 16  kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak. “Rekrutmen calon anggota Panwaslih di 16 kabupaten/kota sudah memasuki enam besar, tinggal mengikuti uji publik lalu ditetapkan menjadi tiga besar dan pelantikan,” ujarnya, Kamis (29/01/2015) di kantornya.

Uji publik bagi calon anggota Panwaslih untuk pertama kali akan dilakukan di Universitas Negeri Jember. “Uji publik di Jember akan diikuti enam besar calon Panwaslih dari Banyuwangi, Jember dan Situbondo,” paparnya.

Sementara pada tahap kedua, akan dilaksanakan di Bawaslu Jatim yang dijadwal pada awal Februari 2015 diikuti oleh 42 calon anggota Panwalih dari Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo. Kota Surabaya, Gresik, Lamongan dan Sumenep.

Sedangkan uji publik yang terakhir akan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri diikuti dari Malang, Kota Blitar, Kediri, Trenggalek, Ponorogo dan Ngawi.  “Yang pasti sebelum 26 Februari sesuai rencana KPU RI yang akan memulai tahapan Pilkada, Bawaslu akan melakukan penetapan tiga anggota Panwaslih terpilih dan tiga orang lainnya sebagai cadangan, sekaligus pelantikan,” ujarnya.

Untuk itu diharapkan sebelum uji publik maupun penetapan dilakukan, masyarakat bisa memberi masukan kepada Bawaslu Jatim terkait perilaku enam kandidat Panwaslih di masing-masing daerah. “Kami akan menerima semua pengaduan terkait calon panwaslih yang lolos enam besar. Masukan masyarakat ini akan menjadi pertimbangan bagi tim untuk menentukan apakah mereka berhak lolos atau cukup menjadi cadangan,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, meskipun Perppu No.1/2014 tentang Pilkada masih dalam revisi di DPR RI, tapi KPU Jatim juga optimis Pilkada di Jatim dilaksanakan secara serentak pada Desember 2015. Bahkan KPU Jatim telah mengumpulkan KPU Kab/kota. se-Jatim untuk melaksanakan sosalisasi terkait Perppu Pilkada yang telah disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang.

Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam mengakui pihaknya telah mengumpulkan KPU Kab/kota se-Jatim untuk melakukan sosialisasi ke semua parpol terkait dengan telah disahkannya Perppu No.1/2014 oleh DPR RI. Namun demikian pihaknya optimis tahapan Pilkada akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu 26 Februari 2015 ini.

“Memang kami masih menunggu hasil revisi Perppu Pilkada oleh DPR RI yang selanjutnya diundangkan dan dimasukan dalam lembaran negara. Sesuai janji DPR RI, revisi akan selesai pada 18 Pebruari 2015. Kami akan melakukan tahapan Pilkada diantaranya pendaftaran calon sebelum penetapan dan penjadwalan,” ujarnya

Terkait soal janji DPR RI yang akan menyelesaikan revisi Perppu No.1/2014 tentang Pilkada pada 18 Februari mendatang. Sufyanto mengaku enggan berkomentar sebab Bawaslu dan KPU adalah penyelenggara Pilkada sehingga tidak etis berkomentar. “Kami ini penyelenggara, jadi apapun yang diputuskan oleh DPR RI kami siap melaksanakan,” tegasnya. (ang)

Acara Pamit Sambut, Mantan Walikota Kediri Tidak Datang

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah beserta suami dan istrinya masing-masing.

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah beserta suami dan istrinya masing-masing.

Kediri (Sergap)Setelah siang harinya dilantik oleh Gubernur Jawa Timur DR. Soekarwo, maka Rabu malam (02/04/2014), Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah menghadiri acara Malam Pamit Sambut di Restoran Panglima Kota Kediri.

Acara yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat ini, sayangnya tidak dihadiri oleh mantan Walikota dr. Samsul Ashar. Mestinya dalam acara pisah sambut ini, sebagaimana tercantum dalam susunan acara yang tertera dalam undangan ada sambutan dari pejabat lama yang tentunya adalah mantan Walikota dr. Samsul Ashar.

Hadirin baru mengetahui setelah Walikota Abdullah Abu Bakar menyampaikan kepada para hadirin, bahwa dr. Samsul Ashar tidak dapat hadir karena ada keperluan di Surabaya. “Tadi siang di rumah dinas, Pak Samsul mengatakan tidak dapat hadir dalam acara malam ini, karena ada keperluan di Surabaya,” kata walikota saat memberikan sambutan.

Tampak aneh sekali bahwa pejabat lama (mantan walikota) tidak hadir dalam acara yang biasanya diisi dengan ucapan terima kasih, permintaan maaf dan sebagainya di hadapan hadirin yang terdiri dari para PNS jajaran Pemkot Kediri, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolresta, Komandan Kodim 0809 dan tokoh-tokoh berbagai agama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. “Kok pergi tanpa pamit ya?”, celetuk salah satu PNS yang hadir.

Dalam sambutannya Walikota Abdullah Abu Bakar meminta dukungan dari semua lapisan masyarakat Kota Kediri. “Saya berharap dukungan dari seluruh warga Kota Kediri, mulai dari yang tinggal di jalan besar, sampai yang tinggal di gang buntu. Karena tanpa dukungan itu, saya tidak bisa apa-apa”, kata walikota yang didampingi oleh Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah beserta suami dan istrinya masing-masing.

Panggil saya Mas Abu…

Dalam acara ini tergambar jelas, bahwa Walikota Kediri ingin merangkul semua warga. Pada saat doa semua perwakilan agama ikut berdoa bersama. Mereka dari Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Kediri, mewakili agama Islam, Katolik, Kristen, Hidhu, Buda dan Kong Hu Cu, yang mendoakan agar hidup dan kehidupan pemerintah dan warga Kota Kediri selalu dalam naungan Tuhan YME.

Dalam kesempatan itu Walikota kelahiran Kediri, 12 April 1980 ini juga meminta agar tetap dipanggil dengan panggilan akrabnya Mas Abu. “Supaya nggak repot, panggil saya Mas Abu dan Ibu Wakil Walikota Ning Lik”, katanya dengan santai. (Tkr)

Walikota dan Wakil Walikota Kediri Dilantik Gubernur, di Bawah Pengawalan Lengkap

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Lilik Muhibbah

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Lilik Muhibbah

Kediri (Sergap) – Gubernur Jawa Timur DR. Soekarwo, Rabu (02/04/2014) melantik secara resmi Walikota dan Wakil Walikota Kediri terpilih Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos, MpdI. Sebelum melantik pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia, mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah mengandung tanggungjawab kepada negara, Pancasila, UUD 1945 dan mengemban tugas untuk mensejahterakan rakyat.

Sumpah jabatan dilaksanakan tepat pada pukul 09.25 WIB, yang kemudian diteruskan dengan penyematan tanda jabatan, penandatangan pakta integritas dan penandatanganan serah terima jabatan dari mantan Walikota dr. H. Samsul Ashar, SpPD kepada Walikota Abdullah Abu Bakar, SE.

Saat Walikota baru, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota ini berjabatan dan    bercepika-cepiki, tepuk tangan menggema di ruang sidang paripurna DRPD Kota Kediri. Bahkan ada yang nyeletuk, “Meh limang tahun, lagek saiki salaman.” (Hampir lima tahun, baru saat ini mereka bersalaman).

Memang selama ini terdengar kabar bahwa hubungan antara Samsul Ashar dengan Abdullah Abu Bakar sudah lama tak harmonis. Karena itu kemudian Abdullah Abu Bakar kemudian maju mencalonkan diri bersaing dengan Samsul Ashar.

Kabar hoax

PENGAWALAN LENGKAP Motor trail Sabhara, Mobile Security Barrier dan Mobil Taktis yang mesinnya menyala selama acara

PENGAWALAN LENGKAP – Motor trail Sabhara, Mobile Security Barrier dan Mobil Taktis yang mesinnya menyala selama acara

Bahkan beberapa hari menjelang pelantikan, masih beredar rumor bahwa kubu Samsul Ashar akan melakukan demo menentang pelantikan ini. Namun ternyata hanya hoax (kabar bohong). Walaupun demikian Polresta Kediri tidak mau mengambil resiko, sehingga penjagaan pada hari ini terlihat sangat lengkap.

Sehari sebelumnya, Kapolresta Kediri AKBP Budhi Herdi Susianto menjelaskan bahwa pengamanan pelantikan melibatkan 300 personel Kepolisian, TNI AD 100 personel, Satpol PP 100 orang, petugas Dishub 50 orang dan 10 petugas Pemadam Kebakaran. Ring 1 lantai II tempat acara utama pelantikan, akan dijaga anggota Intel. Anggota Sabara Ring II dan Ring III Sat Lantas di lantai bawah. “Semuanya, dibawah pengendalian Kabag Ops Polres Kediri Kota.

Juga tampak siaga kendaraan pembawa kawat berduri (Mobile Security Barrier), satu unit kendaraan taktis siaga di samping utara gedung utama DPRD yang mesinnya dihidupkan selama acara berlangsung. Pasukan Sabhara bermotor trail juga siaga 30 meter di selatan gedung DPRD Kota Kediri.

Disparitas pendapatan

Dalam amanatnya sebagai Gubernur Jawa Timur, Kepala Daerah Provinsi yang biasa dipanggil Pakde Karwo, menekankan pentingnya penguatan jasa keuangan di Kota Kediri. Menurut data statistik pendapatan per kapita Kota Kediri tergolong tinggi, yaitu Rp. 286 juta per tahun. “Tapi disparitasnya juga tinggi, ngumpul di Gudang Garam,” kata Pakde Karwo.

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah saat mengucapkan sumpah jabatan dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah saat mengucapkan sumpah jabatan dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur

Karena itu, Pakde Karwo memandang penting untuk memperkuat BPR Kota milik Pemkot Kediri sebagai sarana untuk menyediakan modal murah bagi usaha kecil dan mikro. “BPR milik Kota Kediri, usahakan mampu menyediakan modal usaha dengan bunga 6% per tahun, untuk mengurangi tingkat disparitas pendapatan per kapita di Kota Kediri,” kata gubernur.

Gubernur juga mengingatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik untuk segera membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD). “Selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantikan harus membuat RPJMD, agar segera disinkronkan dengan RJMD provinsi dan RJMD pusat,” ujarnya.

Pakde Karwo juga mengingatkan eksekutif dan legislatif di Kota Kediri untuk harmonis dan rukun, serta mengutamakan musyawarah mufakat. Terkait hal ini Pakde Karwo juga sempat menyentil ketidakharmonisan hubungan antara Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar yang baru dilantik dengan mantan walikota Samsul Ashar.”Kemarin sudah saya buatkan surat agar dokter Samsul pindah kerja di provinsi. Biarlah yang lalu sudah berlalu tidak usah diperpanjang lagi,” kata Pakde Karwo.

Acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kediri dihadiri ratusan undangan. Tampak hadir Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, Bupati Kediri Hj. Haryanti, Wakil Walikota Blitar Purnawan Buchori, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Erjik Bintoro, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono, mantan Walikota Kediri HA Maschut, mantan Bupati Kediri Sutrisno dan lainnya. Namun dua anggota kabinet, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang semula akan hadir, mendadak membatalkan kehadiran karena ada agenda rapat kabinet. (tkr)

Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dilantik

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini dan Wakil Walikota Probolinggo HM. Suhadak saat diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini dan Wakil Walikota Probolinggo HM. Suhadak saat diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur

Probolinggo (Sergap) – Pasangan Walikota Probolinggo Hj Rukmini dan Wakil Walikota Probolinggo HM Suhadak Periode 2014-2019 resmi dilantik. Prosesi pelantikan dilakukan Gubernur Jawa Timur H Soekarwo dengan membacakan Surat Keputusan  Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi dengan No 131.35-7104 Tahun 2013 dan No 132.35-7105 Tahun 2013, di Gedung Islamic Center Kota Probolinggo, Selasa (28/1/2014)

Dalam amanatnya,  gubernur berpesan kepada walikota dan wakilnya untuk merealisasikan semua janji-janji yang diucapkan sewaktu melakukan kampanye. Selain itu, pasangan yang menang pemilukada dengan  mengantongi perolehan suara 36,19 persen ini bisa mengajak para  pemimpin di pemerintahan kota setempat untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif.

Menurut Pakde, kunci utamanya yakni silaturahmi dengan masyarakat dan mengajaknya merumuskan kebijakan. “Datangi semua pihak dan semua harus belajar. Kompetisi sudah selesai dan lupakan. Kini saatnya meningkatkan kesejahteraan demi rakyat,” kata Pakde Karwo.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki budaya demokrasi yang baik melalui musyawarah mufakat, bukan budaya tanding. Salah satu penerapannya yakni dengan dilakukannya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan “stakeholder” atau pemangku kepentingan. Hanya saja, ia menekankan menjaga kerukunan antar warga yang dimulai dengan walikota dan wakil walikota dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Keduanya diharapkan bisa menjalin komunikasi yang baik dan rukun, sehingga mampu membangun dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Tidak mungkin kabupaten ini tumbuh jika tidak ada kerukunan di pemimpinnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga mengatakan bahwa Kota Probolinggo merupakan daerah yang berkembang dan menjadi tempat transit selain Lumajang dan Situbondo.

Peluang industri pengolahan telah menyumbangkan persentase yang cukup besar terhadap PDRB Kota Probolinggo. Sektor ini menyumbang sekitar 14,37 persen terhadap PDRB Kota Probolinggo. “Sehingga jika dikembangkan lebih lanjut lagi dengan industri kecil, akan semakin meningkatkan perekonomian Kota Probolinggo,” ucapnya.

Di samping itu, kota ini memiliki potensi wisata cukup baik, sehingga tidak mengherankan sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang terbesar, yakni 42,63 persen terhadap PDRB Kota Probolinggo “Saya sarankan untuk bidang perdagangan, restoran dan hotel lebih ditingkatkan. SDM nya perlu dilatih dalam bidang keramahan. Agar wisatawan betah tinggal di Probolinggo,” pungkas Gubernur Soekarwo (ang)

Mas Abu-Ning Lik, Pemenang Pilwali Kediri 2013

Mas Abu-Ning Lik

Mas Abu-Ning Lik

Kediri (Sergap) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri pada akhirnya menyatakan pasangan Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan pada tgl 29 Agustus 2013, untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kediri masa jabatan 2013-2018.

Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofik, Selasa (3/9/2013), mengatakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pasangan yang mendapatkan suara tertinggi, setelah lebih dari 30 persen, dinyatakan sebagai pemenangnya.

“Pasangan Abdullah-Lilik Muhibbah mendapatkan suara sebanyak 67.915 (45,09%), sementara pasangan Samsul Ashar-Sunardi mendapatkan suara 63.784 suara (42,34%),” katanya, usai rekapitulasi penghitungan suara yang mendapatkan penjagaan ekstra ketat dari aparat keamanan.

Sedangkan untuk pasangan Arifudinsyah-Sudjatmiko mendapatkan mendapatkan 867 suara (0,58 persen), Bambang Hariyanto-Hartono mendapatkan 13.719 suara (9,11 persen), Imam Subawi-Suparlan mendapatkan 1.362 suara (0,90 persen), Kasiadi-Budi Rahardjo 1.508 suara (1 persen), dan Herry Muller-Ali Imron 1.478 suara (0,98 persen).

Dengan hasil rekapitulasi tersebut maka, yang memperoleh suara terbayak dan memenangi Pemilukada/Pilwali di Kota Kediri adalah pasangan nomor urut enam, Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah (Mas Abu-Ning Lik).

Sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Kediri Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013, Tanggal : 25 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan  Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013, maka paling lambat tanggal 5 September 2013, KPU Kota Kediri akan menetapkan secara resmi pemenang Pilwali Kota Tahu ini.

Pemilukada Kota Kediri yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilukada Jatim ini 206.340 pemilih, yang moncoblos di 530 TPS. (tkr)

KPU Kota Kediri, Kami Anggap Sebagai Obat Kuat

Tim Pemenang SAS saat demo menuntut penghitungan ulang

Tim Pemenang SAS saat demo menuntut penghitungan ulang

Kediri (Sergap) – Sebagaimana ramai diberitakan di berbagai media massa, Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) Samsul Ashar-Sunardi (SAS), menuding bahwa Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq tidak netral dan memihak salah satu calon.

Saat ditemui di kantornya, Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq membantah tuduhan tersebut. “Kami dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan, mengungkapkan atau tidak mengungkapkan sesuatu, semua sudah kita dasari sesuai perintah. Semenjak kami dilantik sebagai anggota KPU, kami sudah berkeyakinan  dan kami lambari apapun yang kami lakukan atas nama Bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan tertentu apalagi demi kepentingan perorangan”, kata Gus Rofiq, demikian ia akrab dipanggil, menjelaskan.

Agus Rofiq, Ketua KPU Kota Kediri

Agus Rofiq, Ketua KPU Kota Kediri

“Yang penting bukti riil di lapangan, kita tidak melakukan (sebagaimana yang dituduhkan, red) dan waktu yang akan menjawab, sebab mereka akan tahu kalau kami netral. Itu semua kami anggap sebagai obat kuat” tegasnya.

Sebelumnya, bertempat di Sekretariat Bersama SAS jalan Imam Bonjol Nomor 362 Tim Kemenangan SAS dan para kader SAS melakukan orasi mengkritik ketidaknetralan Ketua KPU Kota Kediri. Mereka akan melakukan gugatan sengkata pemilukada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

”Yang jelas dengan adanya kecurangan-kecurangan di mulai dari tingkat TPS sampai perhitungan suara di PPS maupun di PPK, apapun kecurangan itu akan kami sertakan bukti-bukti ke MK. Kami menuntut perhitungan ulang atau Pilkada ulang. Hal ini juga kami sampaikan ke KPU baik KPU Kota, KPU Provinsi, termasuk Panwas dan Bawas”, kata Jaka Siswa Lelana Ketua Tim Pemenang yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri kepada Tabloid Sergap.

Tuntutan Tim Pemenangan SAS, selengkapnya adalah : 1). Panwas tidak netral, kita menuntut Ketua Panwasda Kota Kediri MUNDUR. 2). Menuntut Ketua KPU Kota Kediri untuk MUNDUR karena tidak netral, memihak pada salah satu calon. 3). Menuntut Kapolresta Kediri MUNDUR karena melebihi kewenangan pengamanan dengan mempolice line di PPS-PPS. 4). Menuntut perhitungan ulang seluruh kotak suara yang ada / pilkada  diulang.

Ditandatangani di Kediri pada 2 September 2013 oleh Edi GD, Pri Wahono, Samsudin, Ali Fauzi, Panggih Widodo, Dani Ragata. (dick/tkr)

Mbah Yai Idris Lirboyo, Jangan Ada Kerusuhan

KH. Idris Marzuki

KH. Idris Marzuki

Kediri (Sergap) – “Baik pemenang Pilgub maupun Pilwali Kediri yang sudah ditetapkan oleh KPUD nanti, saya sangat mendukung. Sehingga jangan sampai ada kegiatan atau tindakan yang menduduki Kantor KPU, baik di Jatim maupun di Kota Kediri,” pesan KH. Idris Marzuki, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Senin (2/9/2013) di kediamannya usai menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur maupun Pemilihan Walikota (Pilwali) telah usai. Namun siapa pemenangnya, masih harus menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU Jatim dan KPU Kota Kediri. Melihat perkembangan situasi yang masih menghangat, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kota Kediri, yang akrab disapa Mbah Yai Idris ini menghimbau semua pihak kembali bersatu dan bersama membangun Jawa Timur.

“Siapapun nanti pemimpin Jatim yang ditetapkan, semua pihak harus bisa menerima kenyataan dan legawa”, tambah Mbah Yai Idris menekankan.

Sekadar diketahui, terkait Pilgub Jatim 2013, paslon Khofifah Indar Parawansa – Herman Suriadirja (Berkah), sepertinya belum mau menerima kenyataan. Kubunya masih mencari data atau bukti kuat untuk mengungkap  dugaan kecurangan.

Demikian pula di Pilwali Kediri, kubu Samsul Ashar –Sunardi (SAS) juga berusaha mengungkap dugaan kecurangan dan akan membawa perkaranya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cawagub inkumben, juga menginginkan semua pihak untuk kembali bersama-sama menata Jawa Timur menjadi semakin baik ke depannya.  “Pesta demokrasi sudah usai dan Pilkada merupakan proses dalam demokrasi. Dan setelah selesai, mari kita bersama-sama membangun Jatim untuk lebih maju,” kata Gus Ipul menegaskan. (tkr)