Polda Jatim Kirim Pasukan Tambahan ke Pamekasan

Demonstrasi para pendukung Caleg dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Tamyiz

Demonstrasi para pendukung Caleg dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Tamyiz

Pamekasan (Sergap) – Melihat makin memanasnya situasi pascapelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Pamekasan, maka Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerjunkan pasukan tambahan ke Kabupaten Pamekasan. Langkah itu diambil karena hampir setiap hari ada massa pendukung calon legislator yang turun ke jalan untuk melakukan protes atas hasil rekapitulasi.

“Kami sudah kirim dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) Brigade Mobil dan satu SSK Pengendalian Massa Direktorat Sabhara Polda Jatim untuk membantu Polres Pamekasan,” kata Kepala Divisi Humas Polda Jatim Komisaris Besar Awi Setyono di Pamekasan, Rabu, (16/04/2014).

Kepala Polda Jatim Irjenpol Unggung Cahyono, bahkan langsung turut memantaudemonstrasi ratusan pendukung caleg dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Tamyiz, di kantor Panwaslu Pamekasan di Jalan Trunojoyo.

Menurut Awi Setyono, jauh sebelum pemilu digelar, Kapolda Jatim telah memberi perhatian khusus pada pelaksanaan pemilu di Pulau Madura. Perhatian khusus ini diberikan lantaran Madura punya sejarah buruk dalam pelaksanaan pemilu, seperti pembakaran TPS di Bangkalan pada saat Pemilu 2009. “Apalagi, penghitungan suara sampai saat ini belum selesai. Kami akan terus pantau,” ujarnya.

Pasukan tambahan itu, kata Awi, tidak akan ditarik hingga seluruh proses penghitungan suara di Pamekasan dari tingkat panitia pengawas kecamatan hingga KPU selesai. “Pasukan akan tetap berada di Pamekasan sampai 7 Mei mendatang,” ujarnya.

Hari ini, Rabu, 16 April 2014, ratusan pendukung calon legislator dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Tamyiz, memblokir akses jalan nasional di Pamekasan. Akibatnya, jalur Pamekasan-Surabaya macet parah.

Aksi blokade jalan itu digelar karena massa kecewa terhadap Panwaslu Pamekasan yang mereka nilai tidak menggubris tuntutan mereka, yaitu menggelar penghitungan ulang surat suara di TPS 06, 07, dan 08 Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan.

Massa menduga terjadi kecurangan karena di dua TPS, yakni TPS 06 dan 07, caleg nomor urut 1 dari Partai Bulan Bintang, Bahrullah, meraih 100 persen suara. “Padahal kami di TPS itu mencoblos Tamyiz, tapi ke mana suara kami,” kata Taufik, salah seorang pendukung Tamyiz.

Sebelum memblokade jalan, massa sempat mencoba menerobos barikade polisi yang menjaga kantor Panwaslu Pamekasan. Namun, karena tidak berhasil, massa menutup jalan. “Kami tidak akan pulang sampai tuntutan kami didengar,” ujar Taufik. (leh)

Iklan

PDI Perjuangan Larang Caleg Minta Suara Partai

Logo PDIPPamekasan (Sergap) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melarang semua calon legislatif dari partai itu minta hasil perolehan suara partai menjadi suara caleg.”Larangan ini sesuai dengan surat edaran DPP PDI Perjuangan Nomor: 4860/IN/DPP/IV/2014 yang ditujukan kepada semua caleg PDI Perjuangan di seluruh Indonesia,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan MH Said Abdullah dalam rilis sebagaimana dikutip Antara, Selasa malam (15/4/2014).
PDI Perjuangan berpendapat, pengalihan suara partai menjadi suara caleg merupakan bentuk penghianatan atas pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan. “Dan jika diketahui ada caleg yang minta suara partai,dalam surat itu ditegaskan yang bersangkutan akan diberikan sanksi tegas”, kata Said yang pernah maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jatim bersama Bambang DH .
Bentuk sanksinya adalah yang bersangkutan tidak akan diproses pelantikannya, apabila yang bersangkutan bersangkutan terpilih sebagai wakil rakyat, atau akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPR/ DPRD yang sudah dilantik.
Said Abdullah menjelaskan, kebijakan partai yang melarang kadernya memindah perolehan suara partai, semata-mata karena partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu menginginkan agar caleg terpilih dari PDIP melalui proses pemilu yang jujur, dan bersih.
“Karena dalam pandangan PDI Perjuangan, proses pemilu yang jujur dan bersih merupakan cita ideal guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pula,” kata Said Abdullah menambahkan.
Berdasarkan hasil hitung cepat, PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai politik yang mampu meraih dukungan suara terbanyak dibanding 12 partai politik peserta pemilu lainnya. (Saleh)

Megawati Minta Mahasiswa Aktif Awasi Pemilu 2014

Megawati saat menjadi pembicara di Universitas Surabaya (Ubaya)

Megawati saat menjadi pembicara di Universitas Surabaya (Ubaya)

Surabaya (Sergap) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta mahasiswa untuk tidak golput, melainkan justru aktif mengawasi Pemilu 2014, agar dapat terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang baik.

“Jangan golput, karena kita akan mendapatkan pemimpin yang tidak kita inginkan, tapi awasi agar tidak curang,” katanya di hadapan mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu, (01/03/2014), saat menyampaikan kuliah umum bertajuk “Memperkokoh Kebhinnekatunggalikaan Indonesia: Dari Primordial ke Sipil-Politik”,.

Mega melihat indikasi kecurangan itu sudah mulai ada.”Misalnya, kerja sama KPU dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara), buat apa kerja sama itu, apakah hal itu tidak bermaksud untuk mematai-matai masyarakat,” tuduhnya.

Dalam acara yang juga menampilkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu, Presiden RI ke-5 itu menilai kerja sama KPU-Lemsaneg juga mengindikasikan intelijen akan “bermain” dalam tahapan-tahapan pemilu.

“Tahun ini bukan saja tahun politik, tapi tahun yang menentukan, apakah bangsa ini sudah dapat berdemokrasi secara benar seperti tahun 1955 atau masih tetap belajar berdemokrasi karena di sana-sini masih melakukan kecurangan,” kata Mega menegaskan.

Menurutnya, pemilu yang menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai keinginan atau pemimpin yang curang akan justru melahirkan penderitaan masyarakat.

“Masalah utama bangsa ini adalah pemimpin yang tidak berani menegakkan kepala dan bangga menjadi Bangsa Indonesia, sehingga pemimpin seperti itu akan mengerdilkan negara sendiri dengan selalu berharap pada bantuan orang asing,” ujarnya.

Padahal, katanya, bantuan asing sebenarnya utang yang dikemas dengan istilah hibah atau pun investasi, yang sebenarnya mereka tidak punya apa-apa, karena mereka justru ingin mengambil kekayaan bangsa Indonesia.

Megawati dan Jokowi saat hadir sebagai pembicara seminar di Ubaya Minggu, 1 Maret 2014

Megawati dan Jokowi saat hadir sebagai pembicara seminar di Ubaya Minggu, 1 Maret 2014

Pada saat gilirannya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan tentang kebiasaannya blusukan, keluar-masuk kampung untuk bertemu masyarakat, yang dilakukannya saat menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta.

Pria yang poluler dengan panggilan Jokowi ini sekali lagi menyatakan bahwa blusukan itu bukanlah pencitraan. “Buat apa pencitraan, lha wong saya tidak punya televisi, apa mungkin saya bisa mengatur media massa? Tujuan utama saya adalah mendengar suara dan penderitaan masyarakat yang sebenarnya,” tuturnya.

Menurut Jokowi, pemimpin itu harus banyak mendengar suara dan penderitaan masyarakat agar program yang dibuat akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti program Kartu Jakarta Sehat atau Kartu Jakarta Pintar.

“Kartu Jakarta Sehat itu, karena blusukan yang saya lakukan menemukan banyak masyarakat yang sakit dan meninggal di rumah, karena tidak mampu membayar biaya berobat atau rumah sakit, sedangkan Kartu Jakarta Pintar itu karena BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red) itu tidak menjangkau kebutuhan seragam, tas, sepatu, dan sebagainya,” ucapnya.

Selain itu, blusukan juga bermanfaat untuk mengajak masyarakat mau bermusyawarah dan bergotong royong. “Saya bisa memindahkan masyarakat tanpa penggusuran juga melalui dialog atau musyawarah, lalu perbaikan pemukiman masyarakat pinggiran juga dengan gotong royong. Musyawarah dan gotong royong itu adalah budaya kita,” kata Jokowi yang tampil sederhana dengan kemeja putih berlengan panjang dan digulung itu. (ang)

Terkait Bencana, KPU Siapkan Dua Skenario Pileg 2014

Arief Budiman

Arief Budiman

Kediri (Sergap) – Guna mengantisipasi agar bencana tidak mengganggu jalannya pemilu 2014, KPU RI telah menyiapkan dua skenario, yakni memindahkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan merelokasi pemilih ke satu tempat yang aman.

Komisioner KPU RI, Arief Budiman dikonfirmasi saat meninjau korban kelud di kediri Rabu (19/2) mengatakan, di awal tahun  2014, setidaknya ada empat musibah bencana alam yakni banjir bandang di Manado, banjir di DKI, letusan Gunung Sinabung di Tanah Karo dan terbaru letusan Gunung Kelud di Kediri Jawa Timur.

“KPU RI telah menerjunkan tim untuk menginventarisasi kesiapan daerah-daerah yang terkena bencana, termasuk saya sekarang datang ke Kediri untuk mendapat masukan dari KPU Kab dan Kota  Kediri, Kab Blitar, Kab dan Kota Malang, Kota Batu dan Kab Tulungagung terkait dampak bencana letusan Gungung Kelud,” ujarnya

Laporan sementara, ada sekitar 60-70 ribu pengungsi dari enam daerah terdampak dan ratusan TPS yang terancam tidak bisa menyelenggarakan pemungutan suara karena lokasinya masuk daerah bahaya terdampak letusan Gunung Kelud. “Di Kediri dan Malang ada dua TPS yang kotak suaranya rusak. Kita sarankan pinjam ke daerah terdekat yang memiliki kelebihan kotak suara,” ujar mantan komisioner KPU Jatim.

Selain itu juga ada seorang petugas PPS di Kediri yang meninggal dunia dan seorang petugas PPS meninggal di Sinabung. Tapi khusus logistik hanya di Manado yang cukup parah karena ada puluhan bilik yang hancur sehingga harus diganti baru. “Kita sarankan kepada KPU setempat untuk segera mengganti, baik petugas yang meninggal dunia, sakit permanen atau cidera cukup parah,” paparnya.

KPU juga memberikan tenggat waktu jika pada pertengahan Maret 2014, daerah-daerah yang terkena bencana sudah bisa pulih atau normal kembali maka tidak perlu dilakukan perubahan. Sebaliknya jika hingga akhir Maret belum pulih, maka KPU menyarankan supaya dilakukan relokasi TPS atau relokasi pemilih.

“Saat ini masih dilakukan pemetaan apakah masih memungkinkan pemungutan suara di lokasi awal atau tidak. Jika KPU Kab/Kota atau  provinsi masih memiliki alokasi anggaran untuk direvisi maka biaya relokasi itu ditanggung mereka. Namun jika tidak akan dipenuhi KPU RI,” paparnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan akan memperketat pengawasan di kawasan bencana. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik maupun caleg. “Banyak caleg atau partai yang turun di kawasan bencana. Selama tidak melanggar, silahkan saja,” ujarnya. (tkr)

Massa Pendukung Geng Wahyudi Geruduk Rumah Sirmadji

Pendukung Geng Wahyudi saat mendatangi rumah Sirmaji

Pendukung Geng Wahyudi saat mendatangi rumah Sirmadji. Geng Wahyudi (kanan)

Malang (Sergap) – Ratusan pendukung Geng Wahyudi mendatangi rumah Sirmadji Tjondropragolo, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Kamis (25/4/2013). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan alasan Wahyudi tidak masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) DPR pada pemilhan anggota legislatif (pileg) 2014. Geng Wahyudi merupakan kader PDI Perjuangan Malang yang pernah mencalonkan diri sebagai bakal Bupati Malang pada 2010 lalu.

Sementara rumah Sirmadji sendiri, sejak pagi dikawal ketat ratusan aparat kepolisian serta massa pendukunngya. Sirmadji merupakan suami dari Calon Wali Kota Malang 2013, Sri Rahayu.

Koordinator aksi, Mulyono, meminta massa agar tidak membuat kerusuhan. “Kami di sini adalah tamu, jangan sampai ada tindakan yang mencoreng nama baik Pak Geng Wahyudi,” kata Mulyono di depan massa PDI Perjuangan.

Dia menegaskan tujuan utama kedatangannya untuk menuntut keadilan terkait tidak lolosnya Wahyudi dalam DCS DPR. Perwakilan massa Geng Wahyudi dan perwakilan Sirmadji menggelar rapat tertutup.

Geng yang datang belakangan mengatakan, bahwa pihaknya hanya ingin bersilaturahmi ke rumah Sirmadji. Ia mengaku tidak bermaksud menggelar aksi unjuk rasa di kediaman Sirmadji. “Saya hanya silaturahmi, berbicara langsung dengan Pak Sirmadji,” katanya, Kamis (25/4/2013).

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa awalnya ada isu yang menyebut dirinya tidak masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) untuk DPR RI dari Dapil Malang Raya. Padahal seharusnya dirinya masuk urutan kedua, di bawah seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Isu tersebut yang membuat pendukungnya marah dan ingin mendengar penjelasan langsung dari Sirmadji. “Intinya kami ingin mendengar penjelasan langsung dari Pak Sirmadji. Meski DCS tersebut belum resmi dikeluarkan,” jelasnya.

Geng sempat menelpon Sirmadji, namun Sirmadji sedang rapat pleno di DPP PDIP di Jakarta.Sirmadji berjanji akan menginformasikan jika pleno sudah selesai. Alhasil Geng Wahyudi dan ratusan pendukungnya menunggu di halaman rumah Sirmadji. Mereka duduk-duduk hingga ke jalan raya. “Kami akan bubar setelah mendengar jawaban dari Pak Sirmadji,” tegasnya.

Geng mengaku legowo seandainya benar dicoret dari DCS PDIP, namun ia minta penjelasan kongkrit dari DPP dan DPD. (en)

KPU Tulungagung Umumkan DCS Tgl 7-8 Mei 2013

Sekretariat KPU Tulungagung di hari terakhir pendaftaran DCS

Sekretariat KPU Tulungagung di hari terakhir pendaftaran DCS

Tulungagung (Sergap) – Hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif, Senin (22/4/2013), KPU Tulungagung menerima pengajuan berkas DCS (Daftar Calon Sementara) dari delapan partai politik. Delapan partai politik itu secara berurutan adalah Partai Nasdem, PDIP, PPP, PBB, PKPI, Partai Demokrat, PKB dan PAN.

Sebelumnya, partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang telah menyerahkan DCS para bakal caleg-nya masing-masing adalah Partai Golkar yang menyerahkan pada Jumat (19/4). Kemudian disusul PKS pada Hari Sabtu (20/4) dan Partai Gerindra serta Partai Hanura pada Hari Minggu (21/4).

Anggota KPU Tulungagung, M Fatah Masrun MSi, sore hari mengungkapkan sampai pukul 16.00 WIB dari 12 partai politik yang tercatat sebagai peserta Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Tulungagung semua sudah mendaftarkan bakal caleg-nya untuk DPRD setempat ke KPU Tulungagung. “Dari 12 partai politik peserta Pileg 2014 semuanya telah mendaftarkan bakal caleg DPRD Tulungagung ke KPU Tulungagung,” katanya.

Sesuai data yang telah masuk ke KPU Tulungagung, menurut Fatah Masrun, Partai Golkar menyerahkan 50 nama bakal caleg. Sedang PKS, Partai Gerindra dan Partai Hanura masing-masing secara berurutan 41 nama bakal caleg, 50 nama bakal caleg dan 43 nama bakal caleg.

Sementara partai politik yang mendaftarkan bakal caleg-nya di hari terakhir yakni Partai Nasdem menyerahkan 39 nama bakal caleg, PDIP (50 nama bakal caleg), PPP (45 nama bakal caleg), PBB (28 nama bakal caleg), PKPI (48 nama bakal caleg), Partai Demokrat (50 nama bakal caleg), PKB (50 nama bakal caleg) dan PAN (50 nama bakal caleg).

Fatah Masrun menyebut kendati sebagian besar dari 12 partai politik menyerahkan pengajuan berkas pendaftaran pada hari terakhir, petugas pemeriksa berkas dari Sekretariat KPU Tulungagung tetap sigap melayani. Bahkan mereka terlihat bekerja relatif cepat. “Meski petugas pemeriksa terbatas kami berusaha kerja secara cepat dan tepat. Kami yakin pemeriksaan berkas pada hari terakhir tidak akan sampai malam hari,” tuturnya.

Rencananya, KPU Tulungagung bakal melakukan verifikasi seluruh berkas bakal calon mulai tanggal 23 April sampai 6 Mei 2013. “Setelah itu tanggal 7-8 Mei 2013 kami akan umumkan hasil verifikasi tersebut ke semua partai politik peserta Pileg 2014,” ungkap Fatah Masrun. (sumber : KPU Tulungagung)