Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT Tambah 10 Orang

Suasana di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT saat pelantikan anggota DPRD NTT

Suasana di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT saat pelantikan anggota DPRD NTT

Kupang (Sergap) – Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT dalam rangka pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Daerah Provinsi NTT dalam masa jabatan 2014–2019, digelar di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Jl. El Tari I, Kota Kupang, Rabu (03/09/2014) yang lalu.

Para wakil rakyat ini dilantik atau diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTT, Dr. Robinson Tarigan, SH, MH dipimpin Ketua DPRD NTT Drs. Ibrahim Agustiinus Medah yang dihadiri pula oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Wakil Gubernur, Drs. Beny Litelnoni, S.H, Forkopimda, pimpinan TNI, Polri, partai politik serta undangan lainnya.

Aggota DPRD yang dilantik itu bertambah 10 orang dari periode sebelunya yang hanya 55 anggota. Penambahan anggota ini terjadi karena penambahan kursi dari 55 kursi pada periode sebelumnya menjadi 65 kursi pada periode 2014-2019.  Dari 65 orang yang dilantik, 45 orang (64,64%) merupakan wajah atau pendatang baru dan hanya 20 orang (36,36%) merupakan anggota lama (incumbent) yang terpilih kembali.

Perolehan kursi periode ini adalah Golkar (11 kursi), PDIP (10 kursi), Nasdem, Demokrat, Gerindra masing-masingnya 8 kursi, PAN, PKB dan Hanura masing-masingnya 5 kursi serta fraksi gabungan yang terdiri dari PKPI (3 kursi) dan PKS (2 kursi) dengan nama fraksi Gabugan Keadilan dan Persatuan.

Pimpinan Sementara DPRD dipegang oleh Alfridus Bria Seran, ST (Golkar) dan Nelson Obed Matara, SIP (PDIP). Sementara, Calon Ketua DPRD NTT definitif, menurut informs adalah Anwar Pua Geno, SH, yang meraup suara sebanyak 17.000 lebih suara. (Vincent Nifu)

Perhutani Diduga Terlibat Alih Fungsi Hutan Lindung Ilegal

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar M. Ansori, SE  (membawa buku catatan) sedang berbicara dengan Wakil Adm Perhutani KPH Blitar (berkacamata) di lokasi sidak.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar M. Ansori, SE (membawa buku catatan) sedang berbicara dengan Wakil Adm Perhutani KPH Blitar (berkacamata) di lokasi sidak.

Blitar (Sergap) – Temuan yang mengejutkan, berhasil dijumpai Komisi II DPRD Kabupaten Blitar saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.

Rombongan Wakil Rakyat ini, menemukan puluhan ribu alih fungsi Hutan Lindung yang diduga dilakukan secara illegal. Hutan Lindung tersebut saat ini telah ditanami ketela dan tebu. Bahkan secara mencolok Hutan Lindung yang berada di tepi Pantai Molang ini, telah berubah menjadi lahan budi daya yang diberi nama Tambak Udang Molang.

Pada papan yang dipasang pada dindingnya tertulis bahwa tambak udang itu merupakan kerja sama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blitar dengan dua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Wono Rejeki Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung dan LMDH Sido Rukun Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar dan PT. Lima Satu Lapan yang berkantor di Sidoarjo.

Dari data yang diterima oleh Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, luas lahan yang diduga telah beralih fungsi secara haram ini, adalah 18.690 hektar berlokasi di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar dan seluas 13.215 hektar berlokasi di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.

“Hasil temuan di lapangan jelas sekali, ada dugaan terjadinya pengalihan fungsi hutan di wilayah Desa Plandirejo Kecamatan Bakung mencapai ribuan hektar mulai dari penanaman tebu, ketela hinga tambak udang. Pengalihan fungsi hutan lindung menjadi tambak udang ini berlangsung sejak tahun 2006. Kami pastikan ini ilegal, karena hingga kini adminstrasinya masih dalam proses,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar M Ansori, SE kepada wartawan, saat sidak bersama Forumpimka (Forum Pimpinan Kecamatan) Bakung, Perangkat Desa Plandirejo dan Perhutani KPH Blitar, Senin (23/6/2014).

Rombongan Perhutani “menghilang”

M. Ansori juga menyatakan kekecewaannya terhadap Perum Perhutani KPH Blitar yang memberikan informasi setengah-setengah serta diduga telah mengorbankan masyarakat setempat. Anehnya, saat rombongan akan menuju Kantor Desa Plandirejo, untuk melakukan koordinasi dan dialog langsung dengan masyarakat, rombongan Perum Perhutani KPH Blitar yang antara lain terdiri dari Wakil Administratur, Wawan Gunawan dan Mantri Hutan Yusmanto, memisahkan diri dari rombongan dan menghilang.

“Kami sangat kecewa kepada Perhutani Blitar, jelas akan kita melakukan koordinasi di Kantor Desa Plandirejo, mereka justru menghilang dari rombongan, dan ditunggu-tungu cukup lama tidak nongol juga,” ujar Ansori tak dapat menyembunyikan kekesalannya.

Sebelumnya saat dikonfirmasi saat sidak, Wawan Gunawan, Wakil Adm (administrasi) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar mengakui tambak udang milik PT. Lima Satu Lapan asal Kabupaten Sidoarjo sudah beroperasi sejak tahun 2006, kemudian pada tahun 2012 diusulkan untuk dilakukan tukar guling namun sampai sekarang proses tersebut belum selesai. “Untuk alih fungsi hutan sejak tahun 2006, namun tahun 2012 pemohon diminta tukar menukar (tukar guling red), namun sampai sekarang belum selesai, ada dokumenya di kantor,” kata Wawan Gunawan.

Untuk pengalihan fungsi hutan ini merupakan kewenangan Perhutani Divre (Divisi Regional) Jawa Timur, sehingga pihaknya hanya menerima pelaksanaanya saja dan tidak mengetahui prosesnya secara detail, “Karena semua kewenangan berada di Divre Surabaya,” elaknya.

Udang komoditas ekspor

Informasi yang dihimpun Tabloid Sergap, menyebutkan total keseluruhan (Blitar dan Tulungagung) kawasan Hutan Lindung yang menjelma menjadi tambak udang mencapai 40 hektare lebih, yang dikelola PT. Lima Satu Lapan Sidoarjo dengan mempekerjakan sebanyak 80 karyawan.

Jenis udang yang dibudidayakan adalah Udang Windu dan Udang Vanname yang semuanya diekspor ke luar negeri. Tambak udang yang patut diduga ilegal ini, mampu  menghasilkan 2 jenis udang yang dikenal berharga mahal ini, 80-120 ekor udang per meter persegi.

Menuding masyarakat

Papan nama di tembok Tambak Udang Molang

Papan nama di tembok Tambak Udang Molang

Tentang adanya dugaan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan tanaman musiman, seperti tanaman ketela dan tebu diakui Yusmanto, Mantri Hutan Perhutani KPH Blitar. Namun Yusmanto mengatakan tidak tahu prosesnya sehingga terjadi demikian. Yusmanto, justru menuding masyarakat yang melakukan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Perhutani KPH Blitar.

Selain itu pihaknya juga mengelak adanya kerjasama salah satu PT secara illegal untuk menanam ketela di wilayahnya mencapai 18 hektar dari luas hutan 2.979 hektar tersebut dengan menuding salah satu warga setempat, bernama Kemi sebagai pengalih fungsi hutan kepada pihak lain.

“Kami sama sekali tidak mengetahui prosesnya, sebab dengan personil yang terbatas mana mungkin kami tahu ada kejadian tersebut,” elaknya di hadapan Komisi II DPRD Kabupaten Blitar beserta Muspika dan Perangkat Desa Plandirejo.

Akibat tudingan itu, kelompok masyarakat yang menamakan Gerakan Rakyat Blitar Selatan Untuk Keadilan, mendatangi Kantor Perhutani KPH Bli-tar dan mengadu ke wakilnya di DPRD Kabupaten Blitar untuk membentuk tim gabungan mengusut kerusakan hutan dan pengalihan fungsi hutan lindung yang berada di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar yang mencapai ribuan hektar.

Berdasakan pengaduan inilah, akhirnya Komisi II DPRD Kabupaten Blitar bersama Fo-rumpimka Bakung, Perangkat Desa Plandirejo dan Perhutani KPH Blitar sidak ke lokasi tam-bak udang.

Sayangnya, pihak Perhutani ku-rang menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama dan mereka  justru menghilang dari rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, ketika seluruh agenda sidak belum selesai dilaksanakan. Sungguh tidak etis  (oke)

DPRD Tulungagung Menerima Pertanggungjawaban APBD 2013

Suasana Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, tanggal 1 Juli 2014

Suasana Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, tanggal 1 Juli 2014

Tulungagung (Sergap) – DPRD Kabupaten Tulungagung mengawali bulan Juli ini dengan menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketuanya Supriono, SE, MSi. Dalam Rapat Paripurna ini hadir lengkap dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, yaitu Bupati Syahri Mulyo, SE, MSi dan Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM dan segenap Kepala Dinas, Badan, Camat, Direktur Perusahaan Daerah dan tentu saja para wartawan media cetak dan elektronika.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPRD mengatakan bahwa rapat paripurna kali ini bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah, karenanya Ketua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya.  “Semoga amal ibadah diterima oleh Allah SWT dan diberi kekuatan dan takwa sehingga bisa membangun menuju masyarakat sejahtera ayem trentrem mulyo lan tinoto”, kata Ketua DPRD.

Ketua juga menjelaskan Raperda yang akan disahkan ini, adalah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013. “Sekaligus dalam rapat ini, akan diserahkan Raperda Perubahan APBD Tahun 2014 dari eksekutif”, kata Ketua dalam pidatonya.

Berdasarkan daftar hadir, anggota dewan yang telah datang di gedung dewan telah memenuhi kourum, sebagaimana ketentuan dalam Tata Tertib Nomor 01 Tahun 2010, tentang  Peraturan Tata Tertib DPRD Tulung Agung, Pasal 11 Ayat (2). “Dengan demikian rapat paripurna hari ini tanggal 1 Juli 2014 sah untuk dilaksanakan”, kata Ketua sambil mengetukkan palunya.

Rapat paripurna dimulai tepat pukul 09.50. Semua fraksi yang hadir, yaitu Fraksi PDIPerjuangan, 2 Fraksi Hati Nurani Rakyat, 3. Fraksi PAN, 4. Fraksi Golkar, 5. Fraksi Demokrat, 6. Fraksi PKB, 7. Fraksi Kebangkitan Ulama (PKNU) menyatakan telah setuju atas Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013, menjadi Perda Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013. Ketetapan DPRD Tulungagung terhadap Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 ini dibacakan oleh Sekretaris DPRD Tulungagung Drs. Budi Fatahilah, MSi.

Bupati Syahri Mulyo, MSi dalam pidatonya mengucapkan terima kasihnya, atas kerjsama yang baik dari DPRD Tulungagung selama ini. “Kerjasama yang produktif seperti ini, saya pastikan akan memberikan manfaat bagi, peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Tulungagung, kata bupati.

Dijelaskan oleh bupati, bahwa realisasi anggaran APBD 2013 telah berjalan dengan baik. Untuk itu bupati juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.

Penutupan lokalisasi

Di penghujung pidatonya, Bupati Tulungagung meminta kepada DPRD untuk bersama-sama menyiapkan perda sebagai payung hukum, terkait dengan penutupan lokalisasi di wilayah Kabupaten Tulungagung. “Penutupan lokalisasi akan lebih baik, jika ada payung hukum berupa paraturan daerah”, kata bupati menegaskan. (pur/adv)

Terkait Bencana, KPU Siapkan Dua Skenario Pileg 2014

Arief Budiman

Arief Budiman

Kediri (Sergap) – Guna mengantisipasi agar bencana tidak mengganggu jalannya pemilu 2014, KPU RI telah menyiapkan dua skenario, yakni memindahkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan merelokasi pemilih ke satu tempat yang aman.

Komisioner KPU RI, Arief Budiman dikonfirmasi saat meninjau korban kelud di kediri Rabu (19/2) mengatakan, di awal tahun  2014, setidaknya ada empat musibah bencana alam yakni banjir bandang di Manado, banjir di DKI, letusan Gunung Sinabung di Tanah Karo dan terbaru letusan Gunung Kelud di Kediri Jawa Timur.

“KPU RI telah menerjunkan tim untuk menginventarisasi kesiapan daerah-daerah yang terkena bencana, termasuk saya sekarang datang ke Kediri untuk mendapat masukan dari KPU Kab dan Kota  Kediri, Kab Blitar, Kab dan Kota Malang, Kota Batu dan Kab Tulungagung terkait dampak bencana letusan Gungung Kelud,” ujarnya

Laporan sementara, ada sekitar 60-70 ribu pengungsi dari enam daerah terdampak dan ratusan TPS yang terancam tidak bisa menyelenggarakan pemungutan suara karena lokasinya masuk daerah bahaya terdampak letusan Gunung Kelud. “Di Kediri dan Malang ada dua TPS yang kotak suaranya rusak. Kita sarankan pinjam ke daerah terdekat yang memiliki kelebihan kotak suara,” ujar mantan komisioner KPU Jatim.

Selain itu juga ada seorang petugas PPS di Kediri yang meninggal dunia dan seorang petugas PPS meninggal di Sinabung. Tapi khusus logistik hanya di Manado yang cukup parah karena ada puluhan bilik yang hancur sehingga harus diganti baru. “Kita sarankan kepada KPU setempat untuk segera mengganti, baik petugas yang meninggal dunia, sakit permanen atau cidera cukup parah,” paparnya.

KPU juga memberikan tenggat waktu jika pada pertengahan Maret 2014, daerah-daerah yang terkena bencana sudah bisa pulih atau normal kembali maka tidak perlu dilakukan perubahan. Sebaliknya jika hingga akhir Maret belum pulih, maka KPU menyarankan supaya dilakukan relokasi TPS atau relokasi pemilih.

“Saat ini masih dilakukan pemetaan apakah masih memungkinkan pemungutan suara di lokasi awal atau tidak. Jika KPU Kab/Kota atau  provinsi masih memiliki alokasi anggaran untuk direvisi maka biaya relokasi itu ditanggung mereka. Namun jika tidak akan dipenuhi KPU RI,” paparnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan akan memperketat pengawasan di kawasan bencana. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik maupun caleg. “Banyak caleg atau partai yang turun di kawasan bencana. Selama tidak melanggar, silahkan saja,” ujarnya. (tkr)

Kejaksaan Tahan Anggota DPRD Tulungagung, Kapan Ketuanya Menyusul?

88 edi tetuko

Edi Tetuko

Tulungagung (Sergap) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung , hari Selasa (04/01/2014) menahan Anggota DPRD Tulungagung Edi Tetuko, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI 2011 senilai Rp1,7 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulungagung, I Made Murtika sebenarnya sudah memberikan isyarat tentang rencana penahanan tersebut pada akhir 2013 dan awal Januari 2014.

Edi Tetuko akan ditahan oleh pihak kejaksaan terhitung tanggal tanggal 4 hingga 24 Februari 2014. Tim Kejaksaan menjemputnya sekitar jam 11.00 dan langsung membawanya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung.

Kajari Tulungagung melalui Kasipidsus Wahyu P, SH mengatakan, ‘’ Setelah dilakukan penahanan, selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, sebelum masa penahanannya habis selama 20 hari. Saat ini sudah tahap II untuk pemeriksaan tersangka dan barang bukti sudah dinilai cukup’’.

Selain anggota DPRD 2010-2014, Edi Tetuko adalah Sekretaris Pengurus Cabang PSSI Tulungagung periode 2010-2014. Edi disangkakan telah menyalahgunakan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diterima Pengcab PSSI melalui KONI Kabupaten Tulungagung sebesar Rp1,7 miliar.

Dari total anggaran tersebut, jelas Kasipidsus, hanya sebesar Rp500 juta yang bisa dipertanggungjawabkan. Selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak pernah ada (fiktif). Jaksa melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sejak Desember 2010 dan menindaklanjuti dengan penyelidikan pada Maret 2011. “Tersangka Edi Tetuko diduga memakai uang sekitar Rp290 juta dari nilai dana yang digelontorkan pemda ke PSSI”, tambah Kasipidsus.

Sebelumnya, Bandahara Cabang PSSI Tulungagung Aang Pungky sudah diadili dan sudah divonis 3,5 tahun penjara.

Selain Aang Pungky dan Edi Tetuko, Kejari juga sudah menetapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriono sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun sampai saat ini Supriono belum ditahan.

Kepada Tabloid Sergap, Wahyu P, SH mengatakan terkait tersangka Supriono, pihaknya masih menumpulkan tambahan alat bukti. “Kami konsentrasi dulu ke tersangka Edi Tetuko, karena banyak kesaksian yang mengarah kepadanya. Dari persidangan ini, kita harap ada penambahan alat bukti. Yang pasti kami akan mengusut kasus ini sampai tuntas”, katanya menegaskan. (rohman)

DPRD Kabupaten Blitar, Berinisiatif Ajukan Raperda Penanggulangan Bencana

H. Gatot Darwoto, SPd, MM

H. Gatot Darwoto, SPd, MM

Blitar (Sergap) – Mengingat wilayah Kabupaten Blitar yang rawan bencana alam, maka untuk mempermudah penanganannya dan tepat sasaran, maka Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Penanggulan Bencana.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, H. Gatot Darwoto, SPd, MM mengatakan, beberapa wilayah Kabupaten Blitar rawan bencana, baik bencana banjir, angin putting beliung, tanah longsor, gempa bumi sampai bencana letusan gunung berapi.

“Maka sebagai bentuk langkah antisipasi adanya potensi terjadinya bencana di Kabupaten Blitar, DPRD Kabupaten Blitar menggunakan hak inisiatif dengan mengajukan Raperda terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah”, kata Gatot Darwoto.

Selama ini penanganan bencana sudah dilakukan dengan baik, namun untuk penyaluran bantuan belum disertai dengan mekanisme maupun prosedur tetap, sehingga diperlukan payung hukum yang jelas berupa Raperda Penanggulangan Bencana, agar mekanisme penyaluran bantuan bencana dapat terlaksana dengan baik dan jelas sasarannya. “Jika tidak ada dasar hukumnya yang jelas, dikhawatirkan akan berpeluang terjadinya penyimpangan atau tidak tepat sasaran bantuan yang harusnya diperuntukkan kepada para korban dari bencana alam tersebut”, kata Gatot menjelaskan.

Selain tepat sasaran, dengan mekanisme ini masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat segera terbantu dan dapat memperbaiki hidupnya setelah bencana usai. Dalam pasal-pasal Raperda tersebut akan diatur alur penanggulangan bencana dan penanganan bantuan bencana saat terjadi dan paska terjadi bencana. Sehingga diharapkan akan dapat tepat sasaran serta masyarakat korban dari bencana cepat terhabilitasi untuk kembali hidup seperti semula. “Jika ada penyimpangan pasti ada sanksi. Sebab ini persoalan sosial yang harus dapat diatur melalui mekanisme yang jelas”, terang Gatot Darwoto.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Kabupaten Blitar Joni Setiawan mengatakan bahwa ubtuk penanganan bencana selama ini semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur darurat bencana. “Sehingga penanggulangan pada korban bencana dapat dilakukan secara cepat, salah satunya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar. Raperda itu diharapkan akan dapat membantu mekanisme yang telah ada”, kata Joni Setiawan. (oke)

APBD Perubahan Pemkot Balikpapan Disahkan Tepat Waktu

Gedung DPRD Kota Balikpapan

Gedung DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan (Sergap) – DPRD Kota Balikpapan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2013 menjadi Peraturan Daerah (Perda), setelah dua minggu dievaluasi oleh Gubernur Kaltim. Perda Perubahan APBD 2013 itu ditetapkan saat rapat paripurna mengenai penetapan Raperda 2013, Senin (21/10) lalu.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong juga menjelaskan kronologi pembahasan APBD Perubahan 2013. Sebelumnya, sejak 9 September 2013 yang lalu Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi, SE menyampaikan nota penjelasan di hadapan semua fraksi DPRD. Selanjutnya fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya, kemudian jawaban walikota disampaikan pada tanggal 23 September lalu.

Setelah itu adalah pandangan akhir fraksi-fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama pada 30 September dan kemudian disampaikan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Evaluasi gubernur ini dituangkan dalam surat 903/9195/ 99/V/KEU tanggal 17 Oktober 2013 tentang Hasil Evaluasi Raperda Perubahan APBD 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013.

“Tahapan-tahapan ini telah sesuai dengan Permendagari Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dua kali menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 mengenai pengawasan peraturan daerah dan kepala daerah,” jelas Andi Burhanuddin Solong, yang juga memimpin rapat.

Setelah ditetapkannya raperda ini Andi Burhanuddin Solong, meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot dapat mengambil langkah-langkah dalam sisa waktu tahun 2013 guna melanjutkan proses dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan 2013. “Waktu sangat singkat dalam penyusunan ini. Tetapi saya yakin, bisa terselesaikan,” lanjutnya.

Walikota HM. Rizal Effendi dalam pidato usai penetapan Perubahan APBD 2013 tersebut menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi gubernur, hasilnya tidak ada yang bertentangan dengan Undang-undang (UU) yang lebih tinggi. “Setelah dievaluasi, semuanya tak bertentangan dengan UU. Jadi, Raperda ini DPRD dan Pemkot dapat menetapkan menjadi Perda,” ungkap walikota.

Mengenai struktur Perubahan APBD 2013 setelah ditetapkan ini, Rizal menjelaskan jumlah pembiayaan daerah total setelah terjadi perubahan mencapai Rp3,1 triliun lebih. Jumlah ini mengalami kenaikan Rp297 milyar dari APBD murni sebelum perubahan Rp2,21 triliun, atau kenaikannya sebesar 15 persen lebih.

“Dari komposisi pembiayaan  daerah  dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp952 miliar yang dimanfaat untuk menutupi defisit Rp952 miliar dengan demikian sisa lebih anggaran setelah perubahan adalah nihil,” jelas Rizal.

Raperda Perubahan APBD 2013 dapat disyahkan menjadi perda ternyata sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Permendagri nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2013 yakni pertengahan bulan Oktober 2013. (tw)

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu 2014

KPU-logo

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

PENGUMUMAN

Nomor : 169/KPU.Kab.014.329738/VIII/2013 

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ( DCT ) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU PATEN KEDIRI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Berdasarkan KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI No. 16/Kpts/KPU.Kab-014.329738/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, berikut ini Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

 FORMAT  MODEL BE 1 DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEDIRI PEMILU 2014, BISA DILIHAT SELENGKAPNYA DI :

  1. KANTOR KPU KABUPATEN KEDIRI : JL. PAMENANG NO. 1 ( KOMPLEKS GEDUNG BAGAWANTA BHARI) Telp. 0354-690777
  2. WEBSITE : http://www.kpud-kedirikab.go.id
  3. FACEBOOK : KPU Kabupaten Kediri

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEDIRI INI DIMUAT DI TABLOID SERGAP EDISI 84

Anda ingin membaca daftar selengkapnya atau mengunduhnya (dalam format pdf)

Klik di sini : DCT Caleg DPRD Kabupaten Kediri 2013

Akbar Abbas, “Ini Kasus Kepentingan Politik Pilkada”

Sanimin Akbar Abbas

Sanimin Akbar Abbas

Surabaya (Sergap) – Setelah dituntut dituntut 6 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (15/07/2013). Maka mantan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Saniman Akbar Abbas, dalam pembelaannya (pledoi) menuding tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Trenggalek, telah menjadikan dirinya sebagai korban politik dan hukum. Diungakapkan pula Ia kondisi psikologis dan sosial, yang dialami anak istrinya akibat perkara korupsi yang menurut  Akbar telah difitnahkan kepadanya.

“Tiap pagi, saat saya mau berangkat kerja, anak saya yang masih duduk di bangku SD, selalu berpesan kepada saya untuk tidak korupsi, karena korupsi itu menurutnya perbuatan maling dan dosa. Dan pesan dari buah hati saya tersebut saya jadikan acuan untuk melangkah berhati-hati terhadap godaan tindakan korupsi. Kok malah sekarang saya dipaksa JPU duduk dikursi pesakitan sebagai terdakwa perkara korupsi yang tak pernah saya lakukan,” kata Akbar yang membaca pledoi dengan mata yang berkaca-kaca menahan tangis.

Akbar mengaku tidak pernah memerintahkan pemotongan dana saku kunjungan kerja (kunker) milik anggota DPRD, pemotongan itu sudah berlangsung sejak 1999-2009, saat ketua dewan dijabat oleh Dawam Ismail, Hardijo dan Sukono. “Malah saat ketua dewan saya jabat, penyisihan uang saku milik anggota dewan, mengalami penurunan, dari 5 persen menjadi 3 persen, itupun yang memotong bendahara Sekwan, bukan saya. Dengan berhasilnya saya dikorbankan menjadi terdakwa, tujuan JPU tercapai, saya tidak bisa mengikuti Pilkada lagi, jelas ini ada kepentingan politik dalam penanganan proses hukum ini,” terang Akbar.

Keputusan penurunan pemotongan itupun juga berdasarkan rapat pimpinan DPRD lainnya, tanpa kehadiran Akbar. ”Penurunan pemotongan berdasarkan putusan rapat pimpinan dewan pada tanggal 30 Juni 2010, yang dihadiri Kholik, Lamudji, Miklasiati, Muhtarom dan Siwi Wahono, tanpa kehadiran saya selaku ketua dewan, lah kok malah saya sekarang yang dikorbankan,” bela Akbar.

Dikatakannya bahwa penyisihan uang saku tersebut dialokasikan sebagai dana taktis, untuk membiayai kebutuhan dewan yang tidak dicover oleh APBD. Selain untuk membiayai perayaan peringatan hari besar nasional, dana taktis itu digunakan juga untuk kegiatan sosial, membantu korban bencana alam dan keluarga dewan yang mengalami kesusahan, sakit atau kematian.

“Kalau anggota dewan mengaku tidak mengetahui peruntukan dana taktis, hal itu merupakan tindakan memutar balikan fakta, semua tahu dan menikmatinya, bahkan dari beberapa anggota dewan ada yang meminjam dana tersebut untuk kepentingan pribadinya,” ujar Akbar.

Wahid Nurohman, anggota tim penasehat hukum Akbar mengatakan, bahwa Akbar layak bebas. Karena tidak ditemukan kerugian negara seperti yang didakwakan JPU. “Yang disisihkan itu uang pribadi para anggota dewan, untuk urunan membiayai kebutuhan kegiatan DPRD yang tidak ditanggung oleh APBD, semua peruntukan jelas, dan pemotongan itu sudah berjalan sebelum terdakwa menjabat sebagai ketua dewan. Selain itu, tidak pernah ada pernyataan keberatan dari anggota dewan selama ini. Keterangan saksi ahli pun mengatakan bahwa hal itu merupakan persetujuan secara diam-diam,” terang Wahid.

Ridwan, Ketua Tim JPU Kejari Trenggalek mengatakan bahwa pihaknya tetap pada tuntutannya, yaitu 6 tahun kurungan penjara. Perlu diketahui, terdakwa Saniman Akbar Abbas yang juga ketua DPC PDIP Trenggalek itu didakwa melanggar pasal 12 e dan f Undang-undang 20 tipikor. Ia didakwa JPU karena diduga telah memotong perjalanan dinas DPRD Trenggalek sejak tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2012, dengan total pemotongan Rp 263 juta.  (ang/yud)

Dua Perda Disetujui DPRD Jawa Timur

DPRD Provinsi Jawa Timur

DPRD Provinsi Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyetujui dan menerima dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jatim Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas serta Raperda Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) R Soeryo ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Titik Indrawati pada acara Sidang Paripurna Agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Dua Raperda di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/5/2013) mengatakan, pihaknya memandang lahirnya dua Perda ini secara idiil menjadi pertaruhan komitmen bersama untuk selalu berpihak kepada kebutuhan rakyat.

“Itu semua dilakukan agar rakyat merasakan kehidupan yang aman dan tentram serta sumber daya ekonomi yang cukup dengan pilar ekologis kehutanannya. Pada tahapan selanjutnya, kami akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakkan hukum,” ujarnya.

Dia mejelaskan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakkan hukum kedua Perda, merupakan bagian untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Jatim yang terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintahan demi terwujudnya Jatim yang lebih baik dan maju lagi.

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, Endang Sulastuty mengatakan, Raperda pengelolaan Tahura R Soerjo ini layak dan memenuhi syarat untuk disahkan menjadi perda. Ini dikarenakan dalam draf Raperda ini sudah cukup jelas dan rinci terutama yang berkaitan dengan mekanisme perijinan dan pemanfaatan kawasannya.

Selain itu, Raperda ini juga sudah memenuhi syarat ketentuan mengenai kerjasama pengusahaan pariwisata alam, pengaturan tentang perluasan dan perubahan fungsi hutan di sekitar kawasan Tahura serta pengaturan penetapan batas daerah penyangga termasuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Apalagi draf Raperda yang sudah disempurnakan ini juga telah menambah beberapa dasar hukum serta tampak lebih terstruktur dan tersistematisasi. Begitu pula sudah memuat pengaturan mengenai bagi hasil restribusi karcis masuk dan iuran obyek wisata kepada pemerintah kab/kota yang berada di kawasan Tahura R Soerjo,” paparnya.

Sementara itu, untuk Raperda Pelindungan dan Pelayanan Disabilitas dinilai memiliki tujuan yang sangat mulia karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang menyandang kebutuhan khusus. “Raperda inisitaif ini layak dan dapat disahkan menjadi Perda karena sudah memenuhi syarat dan berkualitas. Apalagi, sudah ada penambahan beberapa dasar hukum, penyempurnaan struktur dan tata bahasa, pengatusan sanksi administratif serta sanksi pidana,” katanya. (ang)