Kasus Pengadaan Beras Fiktif, Kejaksaan Tetapkan 11 Tersangka

Kajari Pamekasan Sudiharto. Tumpukan beras di gudang Bulog

Kajari Pamekasan Sudiharto. Tumpukan beras di gudang Bulog

Pamekasan (Sergap) – Menindaklanjuti hilangnya 1.504,7 ton beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura, maka Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan sebanyak 11 orang tersangka.

“Dua diantara tersangka yang telah kami tetapkan hari ini adalah Mantan Kepala Bulog Sud Divre XII Madura dan Wakilnya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Sudiharto di Pamekasan, Jumat (20/02/2015) yang lalu.

Kesebelas orang tersangka tersebut berbagai pihak, seperti pejabat Bulog Madura, Pengawas Bulog, bagian administrasi, dan rekanan pengadaan beras di Gudang Bulog Madura. Para tersangka itu masing-masing berinisial SU, PA, ES, HA, SM, PA, MA, KA, ID, NS dan SU.

Kajari menjelaskan, 11 orang ini ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan maraton kepada 30 orang, baik dari pihak Bulog, tim pengawas dan mitra rekanan pengadaan beras Bulog. “Status mereka sama, dan kami belum melakukan penyidikan lebih lanjut siapa aktor intelektual dibalik kasus ini,” katanya menjelaskan.

Berdasarkan hasil penyidikan tim penyidik Kejari Pamekasan tersebut, hilangnya beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura itu, bukan karena hilang, akan tetapi karena pengadaan beras fiktif yang dilakukan oknum pegawai Bulog bekerja sama dengan mitra kerjananya atau rekanan pengadaan beras.

Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Pamekasan Samiadji Zakaria, juga menjelaskan, “Kesimpulan tentang adanya pengadaan beras fiktif di Bulog Madura itu, setelah kami melakukan pemeriksaan kepada sekitar 30 orang, terkait kasus hilangnya beras di Gudang Bulog Madura yang dilaporkan ke Kejari Pamekasan.”

Jumlah beras di gudang Bulog Sub Divre XII Madura yang dilaporkan hilang oleh pihak Bulog ke Kejari Pamekasan itu sebanyak 1.504, 07 ton, atau setara dengan Rp1,8 miliar.

Sebagaimana diketahui, kasus hilangnya beras Bulog itu terungkap setelah Bulog Sub Divre Jatim melakukan audit internal di Bulog Sub Divre XII Madura. Dari hasil audit itu lalu ditemukan bahwa sebanyak 1.504,07 ton beras hilang, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.

Jumlah kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar ini belum termasuk termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara sebesar Rp 58 miliar lebih, karena digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebab berdasarkan hasil kajian Farum Kajian Kabijakan Publik (FPPK), setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram. Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 tahun, termasuk bantuan Raskin ke-13. (ms)

Camat di Pamekasan Wajib Tempati Rumah Dinas

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii

Pamekasan (Sergap) – Untuk mendorong agar lebih banyak interaksi antara para Camat dengan masyarakat, Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Achmad Syafii mewajibkan para Camat untuk menempati rumah dinasnya masing-masing.

“Jangan sampai ada Camat yang tidak menempati rumah dinasnya yang telah disediakan di masing-masing kantor kecamatan,” kata Achmad Syafii di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Jumat (30/01/2015) siang.

Dengan menempati rumah dinas, diharapkan terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan interaksi antara para Camat dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan berbagai program pemerintahan.

“Makanya, pada kesempatan kali ini saya menekankan kepada para camat agar menempati rumah dinasnya dan tidak boleh pulang ke rumahnya, kecuali masa libur,” kata Bupati menegaskan.

Selanjutnya Bupati juga menjelaskan bahwa, pejabat pemkab harus dekat dengan masyarakat, karena keberlangsungan pemerintahan di negeri ini, salah satunya berkat koordinasi yang baik antara pejabat dengan masyarakatnya.

Dalam kesempatan itu, bupati juga berpesan agar pejabat benar-benar menjadi pelayan dan pengayom bagi masyarakat, karena substansi jabatan adalah pelayan dan pelindung masyarakat. “Intinya, pejabat itu bertugas mengayomi, memberikan perlindungan, bukan minta diayomi atau dilayani rakyat,” kata Bupati Achmad Syafii, sekali lagi menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Pamekasan sudah meluncurkan Program Bupati Mengajak Membangun Desa (Bunga Bangsa). Dalam pelaksanaannya, Bupati Pamekasan selalu menginap di rumah-rumah warga, dalam rangka upaya untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat. “Jika camatnya saja tidak mau menempati rumah dinasnya, itukan sama halnya dengan tidak mendukung program yang dicanangkan Pemkab Pamekasan,” pungkas Bupati. (slh)

TPP Nunggak, Ribuan Guru Pamekasan Mengeluh

84 Tunjangan_Guru

Tujangan Profesi Pendidikan (TPP) sering telat dibayarkan

Pamekasan (Sergap) – Ribuan guru yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP) di lingkup Dinas Pendidikan Pamekasan, mengeluhkan belum cairnya TPP sisa tahun anggaran 2011 dan 2012. Hingga kini para guru yang jumlahnya mencapai hampir 3.000 orang itu belum tahu dan tidak memperoleh kepastian waktu pembayarannya. Apakah dibayarkan anggaran 2013 ini atau tidak. Mereka berharap dana tunjangan yang berasal dari anggaran pemerintah pusat itu segera cair, karena sangat dibutuhkan.

“Saya bukan menuntut, hanya butuh kepastian kapan hak guru guru itu bisa dibayar. Karena selama dua tahun sebelumnya selalu ada yang nunggak. Kami juga berharap pemerintah tidak lagi menunggak pembayaran tunjangan profesi guru untuk anggaran tahun ini. Sebab, jika kondisi itu terulang setiap tahun, guru guru yang memiliki sertifikat sertifikasi sangat dirugikan,” kata Mahmudi, salah seorang guru SD di Pamekasan, Selasa (20/8/2013).

Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pamekasan, Kusfandi, belum memastikan kapan waktu pembayaran tunggakan dana itu. Sebab hingga kini pihaknya belum memperoleh kepastian dari pemerintah pusat apakah dana itu bisa dilunasi tahun ini atau tidak.

Dia mengatakan bahwa dari pembayaran  tahun anggaran 2011 dan 2012 lalu sebenarnya masih ada sisa dana, namun belum cukup untuk membayar keseluruhan tunggakan pada tahun itu. Sehingga dana itu ditunda pencairannya dan diakumulasikan karena tidak cukup.

Jika mencukupi untuk membayar tunggakan itu, akan diupayakan untuk melunasi tunggakan Nopember dan Desember 2011. Meski demikian, pembayaran itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, tetapi masih menunggu pelunasan untuk jatah tahun anggaran 2013.

“Pembayaran tahun anggaran 2013 akan kami prioritaskan. Setelah itu akan kami hitung sisanya untuk mencicil tunggakan 2011 dan 2012. Petunjuknya dari pusat memang seperti itu. Perhitungan sementara, dana tunjangan profesi 2013 bisa mencukupi pembayaran selama satu tahun,” katanya.

Jumah dana yang masuk dan tersedia untuk anggaran tahun 2013, kata Kusfandi, telah mencapai Rp 145 miliar. Jumlah ini diperkirakan masih sisa, yang mungkin bisa melunasi tunggakan anggaran tahun 2011 dan tahun 2012. (sal)

BOS Belum Cair, Kepala Sekolah Terpaksa Ngutang

BOSPamekasan/Probolinggo (Sergap) – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan Pertama (Januari-Maret 2013) untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Madura belum jelas kapan cairnya.

Padahal dana itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah. Akibatnya, sejumlah sekolah terpaksa mencari utangan untuk membiaya kebutuhan operasional sekolah, termasuk untuk honor guru swasta.

Abdul Hamid, salah satu pengelola MI sekaligus MTs di Kecamatan Kadur, Pamekasan mengaku sudah memiliki utang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dana itu digunakan untuk membayar honor guru selama tiga bulan, serta kebutuhan operasional lainnya seperti pembelian alat tulis kantor (ATK).

Menurut Hamid, pihaknya sudah beberapa kali mencari tahu tentang pencairan dana itu ke kantor Kementerian Agama setempat, tetapi belum ada kepastian hingga kini. “Kami secara kelembagaan sudah berkali-kali menanyakan ke Kemenag Pamekasan, tapi tidak ada jawaban pasti. Katanya menyangkut kebijakan pusat,” katanya Kamis (23/5/2013).

Hal yang sama juga terjadi di Probolinggo. Komisi A DPRD Kota Probolinggo menyarankan agar Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang belum mendapatkan dana BOS tahun 2013 agar mengutang ke bank, agar kegiatan sekolah tetap berlanjut.

Saran tersebut disampaikan Ketua Komisi A As’ad Anshari saat dengar pendapat dengan Kementerian Agama di ruang Komisi A DPRD Probolinggo, Selasa (21/5/2013). Komisi A menemukan sedikitnya 26 MI dan 16 MTs belum mendapatkan dana BOS sepanjang tahun ini. Tak hanya itu, tunjangan profesi pendidik (TPP) sebagian besar juga belum cair.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut terungkap, selama ini, lembaga pendidikan tersebut terus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan berutang ke sejumlah pihak. Bahkan, tak sedikit kepala sekolah yang menalangi biaya operasional sambil menunggu dana BOS cair.

Kasubbag Tata Usaha Kemenag Didik Heryadi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kanwil Kemenag Jatim dan Kemenag Pusat perihal informasi dana BOS tersebut. Namun, sampai kini, pihaknya belum mendapatkan informasi yang valid. Sambil menunggu informasi itu, para kepala sekolah tak tinggal diam. Mereka terpaksa menalangi BOS dengan mengutang.

Menjawab pertanyaan tentang sebab belum cairnya dana BOS dan TPP, Didik menyatakan tidak tahu. “Saya tidak tahu, itu kewenangan pusat,” jelas Didik. (ms)

Sekolah Anti Narkoba Akan Dibangun di Pamekasan

Kadarisman Sastrodiwirdjo

Pamekasan, Sergap – Dusun Asem Pitu Desa Pademawu Barat terpilih sebagai salah satu Kampung Anti Narkoba mewakili Kabupaten Pamekasan.Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Pamekasan memilih Dusun Asem Pitu, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, sebagai salah satu kampung yang secara kongkrit memiliki program terhadap pencegahan masuknya penyalah gunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya atau Kampung Anti Narkoba.

Ketua BNK sekaligus Wakil Bupati Pamekasan Kadarisman Sastrodiwirdjo, Selasa (3/7), mengatakan, dijadikannya dusun tersebut sebagai kampung anti narkoba  mewakili Kabupaten Pamekasan, dengan berbagai pertimbangan, di antaranya dusun itu dianggap mampu membentengi masyarakatnya dari ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Jadi, Kampung Anti Narkoba itu konsep dari Jawa Timur, yang intinya kita melakukan pembentengan satu sisi kami juga mempunyai program Sekolah Anti Narkoba atau Sekolah Bebas Narkoba. Jadi sistem pembentengan itu kita perlukan karena BNK ini sesuai dengan bidangnya kan di pencegahan dan sosialisasi dan lain sebagainya, itu latar belakangnya,“ terang Kadarisman Sastrodiwirdjo.

Kampung Anti Narkoba di Dusun Asem Pitu itu, hari Rabu (4/7), mendapat penilaian dari Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur. Ketua Tim BNNP Jatim, Puji Hartono mengatakan, lomba ini digelar untuk mencegah peredaran narkoba di masyarakat. Menurut dia, peredaran narkoba kini tidak hanya ada di perkotaan, namun juga masuk ke pedesaan. ”Lomba ini kita lakukan untuk seluruh Jawa Timur, semoga saja banyak manfaatnya untuk menghentikan meluasnya peredaran narkoba,”  katanya.

Indikator penilaian terdiri dari kelembagaan, struktur organisasi, personalia, sarana-prasarana, program kerja, peran kamtibmas, babinsa, dan kamtrantib. Ditambah partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh remaja, serta evaluasi kegiatan.

Untuk mengefektifkan programnya dalam membebaskan peredaran narkoba di Pamekasan, Puji Hartono mengatakan, bahwa  Badan Narkotika Jawa Timur menjajaki pendirian sekolah anti narkoba yang bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) di Pamekasan.

Bupati Pamekasan Kholilurrahman, berharap, semangat anti narkoba terus membara. “Ke depan, semoga generasi muda kita bebas narkoba. Utamanya, para kalangan pemuda harus tetap semangat melakukan gerakan anti narkoba. Narkoba adalah musuh kita bersama,” tegasnya.

Selain di Dusun Asem Pitu Desa, Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, BNK Pamekasan juga memprogram adanya 9 kampung  serupa, sehingga seluruhnya nanti berjumlah 10 Kampung Anti Narkoba yang didukung berbagai elemen dalam membendung merambahnya penyalahgunaan narkoba hingga ke desa-desa. (hosni)

NARKOBA MUSUH KITA BERSAMA