Sekilas Sejarah Peringatan Hari Ibu

hari-ibu

Konggres Perempuan Indonesia tanggal 22-25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta.

Hari ini, Selasa 22 Desember 2015, kita memperingati Hari Ibu yang ke 87. Cikal bakal lahirnya Hari Ibu, tak lepas dari semangat yang menggebu atas telah sukses dilaksanakannya Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928.

Atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22-25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi Federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI).

Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju.

Pada tahun 1929 Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI) berganti nama menjadi Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII). Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut disamping berhasil membentuk Badan Kongres Prempuan Indonesia, juga menetapkan Fungsi Utama Perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik Generasi Baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya.

Pada tahun 1938 Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya, dikukuhkan Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional Bukan Hari Libur tertanggal 16 Desember 1959, yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan Hari Nasional dan Bukan Hari Libur. Tahun 1946 Badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI, yang sampai saat ini berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman.Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi Kesatuan Pergerakan Perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang Ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai Ibu dan Istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional.

Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama Generasi Muda, akan makna Hari Ibu sebagai Hari Kebangkitan dan Persatuan dan Kesatuan Perjuangan Kaum Perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk kita perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melajutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (tkr)

Bertemu Blogger, Jokowi Ajak Berfikir Optimistis

blogger kompasiana

Sekitar 100 Blogger saat berfoto bersama dengan Presiden Jokowi

Saat bertemu dengan seratusan Blogger yang sering menulis di Kompasiana, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (12/12/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan harapannya agar agar para blogger lebih banyak lagi menulis suatu tulisan yang memberi rasa optimisme kepada publik.  ”Tulisan-tulisan yang menyadarkan pentingya integritas, pentingnya kejujuran harus ditumbuhkan,” pintanya.

Presiden memberi contoh ketika ekonomi melambat, sebenarnya semua negara mengalami perlambatan. Bahkan beberapa negara besar di dunia seperti Rusia mengalami pertumbuhan yang minus. Tidak jarang presiden atau perdana menteri dari suatu negara yang bertanya kepada Presiden Jokowi, bagaimana negara sebesar Indonesia mempunyai pertumbuhan 4,8 persen. Turun dari 5% ke 4,8% jurusnya apa. “Tapi di kita sendiri banyak yang menulis resesi, anjlok,” ungkap  Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, dirinya anti berbicara hal-hal yang negatif, dan pesimis. “Saya ingin menjadikan sebuah kendala itu sebagai tantangan yang harus kita rampungkan. Bisa kita hadapi kalau kita bersatu,” tuturnya.

Presiden menegaskan, untuk membangun negara kita, kita harus menumbuhkan trust atau kepercayaan untuk mendatangkan investor karena kita berjualan kepercayaan. “Presiden dibilang gila, presiden sarap, presiden koppig, saya tidak apa-apa. Tapi jangan menjelekkan negara kita sendiri, jangan menjelekkan pemerintah,” kata Presiden.

Mengubah Indonesia

Diakui oleh Presiden Jokowi, bahwa untuk mengubah cara kerja, pola pikir, kebiasaan, tradisi-tradisi yang sudah lama menuju ke sesuatu yang baru memang tidak mudah. Hal ini dialami Presiden ketika dirinya menjadi Walikota Solo. “Tahun ketiga baru bisa, tapi tidak mencapai 60 persen membangun sistemnya, tapi tidak bisa semuanya,” ungkapnya.

Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi mengaku telah berusaha membangun e-budgeting, tapi tidak berhasil dan diteruskan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. “Tahun pertama gagal. Sistem ini merupakan keinginan masyarakat dan ini harus segera ada perubahan. Faktanya tidak segampang itu,” kata Presiden.

Sebenarnya, kata Presiden, mengubah Indonesia adalah mengubah sistemnya. “Sistem akan menjadikan orang terbiasa, terbiasa akan menjadikan orang sebuah kebiasaan dan menjadikan sebuah budaya, sebuah etos,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan kenapa dirinya sering turun ke lapangan adalah untuk mengontrol langsung pekerjaan. Hal ini dijalankan oleh Presiden karena setiap kali ke lapangan akan mendapat informasi tambahan yang tidak mungkin diterimanya seandainya tidak turun ke lapangan. “Dengan ke lapangan akan memperkaya masalah dan problem sehingga membangun sistemnya akan lebih tepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyanggupi permintaan Blogger Kompasiana yang ingin turut serta dalam kunjungan kerja Presiden ke daerah dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1. “Kami akan menulis dari sisi lain, berbeda dengan wartawan yang berasal dari media,” ucap salah satu Blogger.

Presiden pun meminta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki untuk mengikutsertakan dua orang blogger. “Yang menentukan siapa terserah. Dua dulu, siapa nanti kita tentukan,” kata Presiden.

Sumber : Setkab RI

Presiden : Nilai-Nilai Kepahlawanan Adalah Nafas Hidup Kita

Surabaya (Sergap) – Dalam rangkaian Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun ini, ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Tugu Pahlawan Surabaya akan dipimpin oleh seorang Presiden.

Presiden Jokowi Beramah-tamah dengan Keluarga Bung Tomo, sesaat setelah memimpin Upacara Hari Pahlawan di Tugu Pahwan Surabaya (10/11/2015)

Presiden Jokowi beramah-tamah dengan Keluarga Bung Tomo, sesaat setelah memimpin Upacara Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan Surabaya (10/11/2015)

Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Tugu Pahlawan, Selasa (10/11/2015) tadi pagi.

Dalam amanatnya, Presiden RI Joko Widodo berpesan dan mengingatkan seluruh rakyat berbagai elemen agar jangan lelah mencintai Indonesia, setelah pengorbanan para pahlawan membuka jalan bagi masyarakat saat ini.

“Ingat, dengan keringat dan darah para pahlawan membuka jalan. Sekarang saatnya kita bersatu padu menempuh jalan perubahan untuk masa depan yang berdaulat mandiri dan berkepribadian,” kata Presiden.

Saat ini Indonesia berada di awal perubahan menuju penguatan pondasi pembangunan nasional dengan harapan membawa kemakmuran rakyat se-Tanah Air. “Selanjutnya perubahan Indonesia sentris, bukan sekadar Jawa sentris, kemudian perubahan ke arah kebebasan berpendapat konstrutif dan merajut persatuan nasional, bukan menghasut konflik horizontal dan menciptakan histeria publik,” kata Presiden dalam pidatonya.

Selain itu, berikutnya adalah perubahan ke arah pengargaan pada hak asasi manusia, perang terhadap korupsi, serta pemberantasan kemiskinan. “Hal itulah yang menjadi tantangan sejarah yang harus kita hadapi ke depan. Tapi saya percaya nilai-nilai kepahlawanan seperti perjuangan, pengabdian dan pengorbanan tanpa pamrih untuk bangsa adalah nafas hidup kita di bidang masing-masing,” tegas Presiden.

Presiden yang didampingi Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo juga mengakui bahwa dengan jiwa kepahlawanan maka bangsa ini akan memiliki pahlawan-pahlawan baru yang berjuang untuk bangsa dan Negara di lapangan kehidupannya. “Maka itu saya mengajak elemen bangsa untuk selalu optimistis dan tetap dengan keyakinan kuat merajut persatuan, membangun bangsa dan menggapai kemajuan sehingga Negara Indonesia tegak berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” ujarnya.

Presiden menambahkan bahwa secara khusus pada tahun 2015 ini, Negara telah menganugerahkan gelar pahlawan kepada Almarhum Bernard Wilhem Lapian, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara, Almarhum Mas Isman, tokoh dari Provinsi Jawa Timur; Almarhum Komisaris Jendral Polisi Dr. H. Moehammad Jasin, tokoh dari Provinsi Jawa Timur; Almarhum I Gusti Ngurah Made Agung, tokoh dari Provinsi Bali dan Almarhum Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah.

Tampak hadir bersama Presiden antara lain Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan sejumlah menteri Kabinet Kerja lainnya.

Juga tampak di barisan kursi undangan, Gubernur Jatim Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar beserta pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, dalam siaran persnya, menginformasikan bahwa usai memimpin upacara, Presiden dan Ibu Negara Iriana akan menuju Galangan Kapal PT Adi Luhung Sarana Segara Indonesia (ALSSI) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jatim.

“Dalam beberapa kesempatan kunjungannya ke daerah, Presiden menyempatkan diri untuk melihat industri galangan kapal. Hal ini dilakukan Presiden untuk menunjukkan keseriusan pemerintahan Jokowi-JK memperhatikan sektor maritime,” terang Ari dalam rilisnya.

Di Bangkalan ini, Presiden Jokowi akan meresmikan Kapal Khusus Pengangkut Ternak KM Camara 1, Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 56 dan Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 55.

Pada sore harinya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara  Iriana, lanjut Ari, akan menuju Malang untuk membuka Turnamen Sepakbola Piala Jenderal Sudirman. Turnamen ini adalah turnamen yang dijanjikan Presiden usai menyaksikan pertandingan final Piala Presiden antara Persib dan Siriwijaya FC.

Hari ketiga di Jawa Timur, Presiden dan Ibu Negara Iriana akan menuju Tuban untuk melihat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).  ‎Di TPPI ini, Presiden akan melihat pemrosesan bensin premium di dalam negeri.

“Proses premium ini akan mengurangi impor premium 20 persen atau 61.000 barel per hari . Bila harga gasoline 60 dollar AS per barel maka penghematan devisa mencapai 1,9 Miliar dollar AS per tahun atau hampir Rp 24 Triliun penghematan per tahun,” jelas Ari.

Menurut Tim Komunikasi Presiden itu, sebelum kembali ke Jakarta, Presiden Jokowi akan  meluncurkan program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi investasi dengan pondok pesantren di Kabupaten Gresik.

Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada hari Rabu (11/11) pukul 17.30 WIB, dan diperkirakan tiba di Jakarta pada pukul 18.50 WIB. (win)

Ceroboh Bikin Status di Medsos, Bisa Tersangkut Kasus Pidana

media-sosial_2308Sergap (Nasional) – Salah membagikan kekesalan, terlebih menyangkut nama atau pihak tertentu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini wajib diketahui masyarakat, khususnya mereka yang hobi berselancar di dunia maya melalui media sosial.

Pasalnya telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang ujaran kebencian atau hate speech. Salah membagikan kekesalan, terlebih menyangkut nama atau pihak tertentu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Kalau memang mau mengungkapkan kekesalan, gunakan saluran komunikasi yang terbatas dan bersifat personal,” ungkap Suprapto, Sosiolog Kriminal UGM, Selasa (3/11/2015).

Suprapto menanggapi SE tersebut sebagai usaha yang baik selama itu tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi. “Selama SE itu tidak membawa kita kembali ke zaman orde baru dimana kebebasan benar-benar dibredel, saya rasa tidak masalah,” imbuhnya.

Mengenai pro dan kontra dari masyarakat, di awal keluarnya SE tersebut, dianggapnya sebagai hal yang wajar. “Sekarang masyarakat harus pintar mengolah kata. Gunakan bahasa yang tidak menjatuhkan. Kalaupun ada tuduhan, harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas,” ucap Suprapto .

Selain itu, perlu sebuah tuntunan untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam SE tersebut. “Harus ada definisi dan konsep yang jelas tentang hujatan apa saja yang dilarang. Hal ini penting, karena di media sosial semuanya bebas berekspresi menyampaikan unek-uneknya,” pungkasnya.

Pendapat Suprapto tersebut diamini oleh Andin Rahmana, seorang pengamat media sosial. Peran Kapolri dalam memberikan contoh dan penjelasan secara gamblang sangat diperlukan. “Momentum keluarnya SE ini sangat tepat, yakni saat internet sedang bertumbuh. Literasi masyarakat juga masih rendah,” ujarnya.

Diperlukan pedoman atau panduan tentang poin poin yang boleh dan tidak boleh diungkapkan dalam media sosial. Baik itu berupa opini, kritik, hingga yang bisa digolongkan sebagai hujatan.

Kapolri resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait ujaran kebencian atau Hate Speech. SE yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 ini akan menjadi panduan bagi satuan kepolisian hingga ke tingkat polsek dalam kaitannya penegakan hukum yang menyangkut aktivitas berpendapat di muka umum, termasuk diantaranya aktivitas di Media Sosial.

Terutama yang bernada penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi serta menyebarkan berita bohong yang berpotensi memicu konflik sosial.

Disebutkan dalam SE bernomor SE/06/X/2015 ini, meliputi

  1. Penghinaan,
    2. Pencemaran nama baik,
    3. Penistaan,
    4. Perbuatan tidak menyenangkan,
    5. Memprovokasi,
    6. Menghasut,
    7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

  1. Suku,
    2. Agama,
    3. Aliran keagamaan,
    4. Keyakinan atau kepercayaan,
    5. Ras,
    6. Antargolongan,
    7. Warna kulit,
    8. Etnis,
    9. Gender,
    10. Kaum difabel,
    11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

  1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
    2. Spanduk atau banner,
    3. Jejaring media sosial,
    4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
    5. Ceramah keagamaan,
    6. Media massa cetak atau elektronik,
    7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Kapolri Jendral Badrodin Haiti menyatakan, dengan adanya SE ini, ada kepastian hukum kemana warga akan mengadu jika dihujat atau ada provokasi di media sosial (medsos).

“Jika ada seseorang yang mendapatkan hujatan di media sosial, ke mana mereka akan mengadu. Mau diselesaikan sendiri atau dilaporkan polisi. Kan lebih bagus jika dilaporkan polisi,”katanya.

Menurut Kapolri, SE merupakan bagian dari usaha untuk menegakkan Hak Asasi. “Kami menghargai hak orang lain dan hak asasinya,” kata Badrodin usai mengikuti wisuda Prajurit Taruna dan Prajurit Bhayangkara Taruna (Prabhatar) di lapangan Saptamarga, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Selasa (3/11/2015).

(Tkr-berbagai sumber)

UNDUH SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : SE/06/X/2015 

Pemerintah Pertimbangkan Evakuasi Anak-Anak Terdampak Asap

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan

Jakarta (Sergap) – Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengevakuasi anak-anak dan bayi yang terimbas kabut asap di Sumatera dan Kalimantan, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Kepada sejumlah wartawan, seusai menggelar rapat koordinasi dengan beberapa menteri, Luhut mengatakan rencana evakuasi sedang dipertimbangkan mengingat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di banyak kawasan menunjukkan angka yang tinggi.

Khusus di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ISPU memperlihatkan konsentrasi partikulat PM10 berada pada taraf 1.430 mikrogram per meter kubik, Kamis (22/10/2015) pukul 14.00. Sehari sebelumnya, pengukuran partikulat serupa berada di atas 3.000 mikrogram per meter kubik.Padahal, angka 300 telah dikategorikan berbahaya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan evakuasi akan dilakukan ke provinsi yang memiliki kualitas udara baik.

“Kalau memang ISPU-nya begitu parah, tiada ruangan lagi yang ISPU-nya normal, kita mempertimbangkan untuk bawa ke provinsi di selatan yang ISPU-nya baik, misalnya Banjarmasin,”kata Luhut.

Apabila di tempat evakuasi, tingkat pencemaran udara masih parah, Luhut mengatakan pemerintah akan menyiapkan kapal-kapal sebagai tempat tinggal sementara.

“Kalau masih lebih parah, kita mungkin sudah mempertimbangkan untuk menggunakan kapal perang atau kapal Pelni, untuk mereka tinggal di situ sampai keadaan membaik,” ujarnya.

Kapal perang akan digunakan sebagai tempat tinggal sementara, kata Luhut.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan BBC Indonesia di Palangkaraya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mempertanyakan langkah evakuasi.

“Kalau evakuasi, saya melihat, di Kalimantan ini penyebaran penduduk luas sekali. Bagaimana kita melakukan evakuasi? Itu juga harus dipikirkan. Atau di daerah Riau. Begitu banyaknya manusia, kita mau evakuasi (mereka) ke mana?” tanyanya.

Dalam laporan kajian organisasi lingkungan hidup, World Resources Insitute, emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah melampaui rata-rata emisi karbon harian Amerika Serikat selama 26 hari dari 44 hari sejak awal September.

Catatan tersebut praktis menunjukkan lonjakan signifikan. Pasalnya, selama ini AS merupakan sumber gas rumah kaca kedua setelah Cina. Adapun Indonesia biasanya dikategorikan WRI pada peringkat lima.

Sumber : BBC Indonesia

Blusukan ke Arab Saudi, Jokowi Dapat Medali, Tambah Kuota Haji dan Kilang Minyak

Presiden Jokowi saat menerima Medali Star of Order of Abdul Aziz Al Saud - Order of Merit with 5 degrees

Presiden Jokowi saat menerima Medali Star of Order of Abdul Aziz Al Saud – Order of Merit with 5 degrees

Jeddah – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi, membuahkan hasil yang menggembirakan. Dalam pertemuan dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Indonesia pada Musim Haji tahun depan akan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 10.000 orang.

Dalam rilisnya Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung Wibowo menjelaskan, bahwa tambahan kuota tersebut diberikan langsung oleh Raja Salman, setelah Presiden memintanya. “Alhamdulilah untuk tahun depan mendapatkan tambahan sebanyak 10.000,” kata Pramono dalam rilisnya, Minggu (13/9/2015) dinihari WIB.

Kuota haji bagi Indonesia sangatlah penting, karena jumlah penduduk muslimnya yang terbesar di dunia. “Dengan kuota haji yang sekarang ini orang bisa antri 10 tahun baru bisa berhaji. Maka dengan demikian harapan Presiden selain tambahan 10.000, dan kita lagi fight lagi minta tambahan, dan mudah mudahan tahun depan dapat kembali lagi seperti awal sekitar 200.000 untuk kuota kita”, kata Seskab menjelaskan.

Seskab Pramono Anung juga menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi secara sungguh sungguh memberikan perhatian pada perbaikan pelayanan haji. Ia menilai musibah jatuhnya crane yang merenggut banyak korban merupakan force majeure atau bencana karena adanya badai.

“Tetapi yang lebih utama adalah agar pelayanan haji kita itu dapat ditingkatkan. Walaupun sekarang ini sudah mengalami kemajuan tetapi bahwa ini masih banyak kekurangan untuk melakukan perbaikan,” kata Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung, mengutip pernyataan Presiden Jokowi.

Kedatangan Presiden Joko Widodo di Arab Saudi mendapat sambutan hangat dari Sang Raja. Jokowi pun diberikan tanda kehormatan oleh Raja Arab Saudi berupa medali  Star of Order of Abdul Aziz Al Saud – Order of Merit with 5 degrees. Medali serupa juga pernah diberikan kepada Barack Obama, David Cameron, George Bush, dan Shinzo Abe.

Pemberian tanda kehormatan dilakukan di Istana Al Salam Diwan Malaki, Jeddah, Arab Saudi setelah pertemuan bilateral dan santap siang. Tak sembarang kepala negara bisa mendapatkan tanda kehormatan ini dari Raja Arab Saudi.

“Apa yang kita lihat dan saksikan hari ini kerajaan beri apresiasi pada Presiden Jokowi dan pemerintahan. Mulai dari sambutan yang diberikan, dimulai diterima di pintu gerbang pesawat, jamuan makan siang dan medali Raja,” ujar Pramono Anung di Istana Raja Faisal, Jeddah, Sabtu (12/9/2015).

Tak hanya penyambutan dan medali penghormatan, Raja Arab bahkan meminjamkan Istana Raja Faisal untuk digunakan sebagai kantor bagi Presiden Jokowi. Di Istana Raja Faisal, Jokowi melakukan sederet pertemuan dan membahas berbagai macam isu.

Sebelumnya Presiden juga melakukan pertemuan marathon dengan Presiden Islamic Development Bank (IDB) dan Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Hasil lain yang didapat dari pembicaraan marathon Presiden Jokowi dengan sejumlah pejabat di Arab Saudi, menurut Seskab, adalah kemauan kuat perusahaan minyak Aramco,  yang dimiliki Saudi Arabia, untuk membangun kilang, sekaligus tanki penyimpanan minyaknya (storage).

Presiden Jokowi, lanjut Seskab, memberikan peluang untuk Arab Saudi berinvestasi di Indonesia, membangun kilang, dan nilai investasinya sekitar 10 miliar dollar AS.

“Maka dengan demikian itu salah satu hal konkrit yang dihasilkan pada pertemuan ini, selain itu kita juga meminta untuk pembebasan pajak berganda yang akhirnya disetujui kedua belah pihak yang nanti akan disiapkan oleh Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian kita,” tambah Seskab kelahiran Kediri ini menjelaskan.

Selain itu, lanjut Seskab, Presiden Jokowi juga telah menyinggung mengenai upaya Bank BNI untuk membuka cabang di Jeddah mengingat banyaknya jumlah jemaah haji maupun umroh Indonesia, yang tiap tahunnya mecapai sekitar 700.000 orang.

“Insya Allah bisa diberikan, di Mekkah dan Madinah,” kata Mas Pram seraya menyampaikan pesan Presiden Jokowi agar para pejabat terkait memantau, memonitor terhadap pembahasan selanjutnya karena Saudi Arabia pernah gagal di sektor komunikasi, yaitu dengan perusahaan Axis yang akhirnya sahamnya dijual ke Malaysia dan seterusnya.

Menurut Pramono, pertemuan maraton kali ini masih ada 3 (tiga) lagi yaitu dengan Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Tenaga Kerja dan terakhir Badan Intelijen Negara (BIN).

“Presiden sungguh sangat gembira dengan perkembangan yang ada, dan memamg pemerintah Saudi Arabia menyampaikan belum pernah ada pembahasan yang maraton seperti ini yang dilakukan pemerintahan siapapun, dan ini menunjukan kesungguhan pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia untuk lebih meningkatkan keakraban kedua negara,” pungkas Mas Pram.

Sumber : Setkab – Editor    : Tkr

Peluncuran “Ini Baru Indonesia” Dalam Peringatan Lahirnya Pancasila di Blitar

Presiden Jokowi tampak bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR EE Mangindaan dan Ketua DPD, H. Irman Gusman, sesaat setelah penandatanganan Manifesto Ini Baru Indonesia.

Presiden Jokowi tampak bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR EE Mangindaan dan Ketua DPD, H. Irman Gusman, sesaat setelah penandatanganan Manifesto Ini Baru Indonesia.

Blitar (Sergap) – Alun-Alun Kota Blitar, benar-benar dipenuhi ribuan warga Kota Blitar dan sekitarnya, dalam peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 2015. Warga yang terdiri dari masyarakat umum, pegawai negeri, sampai pelajar ini mengenakan berbagai macam atribut. Sebagian besar warga mengenakan pakaian tradisional Jawa. Mereka sudah mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB.

Mereka berkumpul bersama di alun-alun Kota Blitar, dengan mengusung gunungan tumpeng yang dihiasi oleh berbagai hasil bumi berupa sayur dan buah, dengan bentuk yang artistik. Gunungan ini melengkapi kegiatan peringatan Hari Lahirnya Pancasila, yang bertepatan dengan Senin (1/6/2015).

Setelah mengikuti upacara, gunungan-gunungan tersebut diarak menuju Makam Bung Karno di di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Di lokasi ini pula dilaksanakannya kenduri wisata serta doa bersama.

Agenda peringatan Hari Lahirnya Pancasila ini, sebenarnya sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Kota Blitar. Namun penyelenggaraan tahun ini, menjadi sangat istimewa, karena hadirnya Presiden Joko Widodo yang disertai Kegiatan peringatan itu dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada dasar negara yang dapat menjelma menjadi kenyataan tanpa perjuangan termasuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. “Tidak ada satu pun dasar negara yang menjelma menjadi realitas tanpa perjuangan, jika ingin merealisasikan Pancasila perlu perjuangan,” kata Presiden.

Presiden menegaskan, dengan telah berdirinya Negara Indonesia tidak berarti perjuangan selesai, justru harus memulai perjuangan lebih keras. Jokowi mengajak rakyat secara bersama-sama menghayati semangat yang bersumber pada ide, cita-cita dan gagasan besar Bung Karno cita-cita gagasan dan harapan Bung Karno yakni untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdaulat, berdikari dan Indonesia yang berkepribadian.

“Saya selalu teringat pidato Bung Karno 1 Juni 1945, 70 tahun yang lalu di depan sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang menyatakan Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dada saya sejak berpuluh puluh tahun diterima atau tdk terserah saudara-saudara tapi saya sendiri mengerti seinsyaf insyafnya bahwa tidak satu pun akan menjelma dengan sendirinya menjadi realita jika tidak dengan perjuangan,” kata Kepala Negara.

Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bukan jalan mudah. “Kita tidak boleh berhenti, adalah tugas kita bersama untuk membumikan Pancasila, menjadikannya realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Republik ini sejatinya bukan sebuah negara yang dibangun untuk satu golongan ataupun beberapa kelompok saja, republik ini memerlukan persatuan, memerlukan kebersamaan, memerlukan gotong royong dari berbagai elemen bangsa,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan meluncurkan program gerakan ‘Ini Baru Indonesia’. Presiden Jokowi, Ketua MPR, serta Megawati bersama Boediono untuk menandatangani spanduk ‘Ini Baru Indonesia’.

Tak ketinggalan tiga Wakil Ketua MPR yaitu EE Mangindaan, Mahyudin, dan Hidayat Nur Wahid juga ikut membubuhkan pesannya. Secara bergantian, tokoh-tokoh ini membubuhkan pesan dan tandatangan dalam kain spanduk.

Gerakan “Ini Baru Indonesia” merupakan program sosialisasi inisiatif dari MPR. Program gerakan ini bertujuan merangkul seluruh komponen masyarakat melalui cara yang simpel, kreatif, dan menyesuaikan kondisi sekarang untuk menyadarkan kembali masyarakat terkait pentingnya nilai-nilai kebangsaan. (tim)

Kemiripan Antara Artis Berinsial AA dan Amel Alvi

Foto ini ungkap kemiripan antara artis berinsial AA dan Amel Alvi

Foto ini ungkap kemiripan antara artis berinsial AA dan Amel Alvi

Meski identitas dari artis inisial saat ini masih disembunyikan oleh pihak kepolisian dan yang bersangkutan juga masih membantahnya, nampaknya publik punya cara lain untuk membongkar identitas artis tersebut.

Melalui sebuah foto, wajah dari artis Amel Alvi dan artis inisial AA ditampilkan dalam satu frame untuk kemudian dicari kemiripannya. Dalam foto tersebut foto Amel yang tengah berbaring disandingkan dengan foto artis inisial AA yang dijaring oleh Polres Jakarta Selatan akibat kasus prostitusi beberapa waktu lalu.

Oleh akun @Adityanggasmara, foto tersebut disebar dengan caption yang mempertanyakan bantahan Amel Alvi, “Amel alvi membantah dirinya trtangkap?? So what this? @amelalvi28 #amelalvi” tulisnya. Foto tersebut pun dengan cepat tersebar melalui twitter.

Selain foto tersebut ada juga beberapa foto yang menunjukkan bahwa gaun yang dikenakan Alvi dan gaun yang dikenakan oleh artis inisial AA sama warna dan modelnya.

Tersebarnya foto tersebut tak pelak membuat nama Amel Alvi makin kerap disebut sebagai artis berinisial AA yang selama ini digaungkan.

Pihak kepolisian yang hingga saat ini masih merahasiakan artis dibalik inisial AA tersebut, rupanya menimbulkan aksi publik yang memutuskan untuk mengungkap sendiri sosok artis yang dimaksud kepolisian berdasarkan bukti-bukti seadanya.

Saat ini, artis AA telah dibebaskan dari penahanan polisi sejak hari minggu lalu. Statusnya sebagai saksi membuat pihak kepolisian enggan mengungkapkan namanya, berbeda hal dengan RA alias Obbie yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. (Tkr)

Sumber : Beranda

Polisi Tangkap Artis AA Terkait Prostitusi Online. Benarkah Dia Amel Alvi?

Amel Alvi (kiri). Artis AA (tengah) saat diperiksa polisi. Bandingkan baju yang dipakai dengan baju Amel Alvi. Obbie sang Mucikari (kiri).

Amel Alvi (kiri). Artis AA (tengah) saat diperiksa polisi. Bandingkan baju yang dipakai dengan baju Amel Alvi. Obbie sang Mucikari (kiri). Foto : Rimanews

Seorang Artis Sinetron dan Foto Model berinisial AA serta seorang Mucikari jaringan prostitusi papan atas yang biasa dipanggil Obbie, ditangkap saat beraksi di sebuah hotel bintang lima yang terletak di Jakarta Selatan.

Penangkapan dilakukan oleh Satreskrim Polres Jakarta Selatan pada Jumat (8/05/2015) malam. Artis tersebut terlihat dikawal sejumlah polisi saat keluar dari lift hotel dan dibawa menuju parkir basement hotel tersebut. AA yg terlihat menggunakan baju terusan warna coklat berusaha menutupi wajahnya saat dibawa ke mobil polisi.

Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Audie Latuheru membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi. “Iya, benar. Tapi ini masih dalam pengembangan,” jelas Audie singkat.

Artis sinetron AA memasang tarif Rp.80 juta untuk kencan selama satu jam. AA juga menentukan lokasi kencan di hotel berbintang lima. Tarif tersebut terungkap dari pengakuan Obbie  yang telah diincar polisi selama dua minggu ini di sejumlah hotel bintang lima di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

“Untuk AA saya pasang harga sekali kencan all in Rp80 juta untuk short time,” kata Obbie beberapa saat setelah ditangkap.

Obbie dengan gayanya yang agak melambai ini tertunduk saat digelandang polisi di parkiran basement sebuah hotel bintang lima di kawasan Jakarta Selatan ini. Obbie juga terus menundukkan kepalanya sambil sesenggukan dan memainkan borgol yang terpasang di tangannya.

Germo papan atas yang tertangkap bersama dengan artis sinetron berinisial AA ini, sempat menyebut nama Amel. “Namanya Amel,” sebut dia lirih beberapa saat setelah ditangkap aparat Polres Jakarta Selatan. Benarkah Amel tersebut adalah Amel Alvi?

Editing : Tkr.  Sumber : Rimanews

Membasmi Mafia Migas?

93 lapsus cvrFaisal Basri yang ditunjuk menjadi Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, mengatakan, Mafia Migas adalah para pemburu rente yang memiliki kedekatan dan pengaruh terhadap para pejabat tinggi pengambil keputusan yang berdampak pada tidak optimalnya produksi migas, inefisiensi, dan ekonomi biaya tinggi pada penyediaan BBM serta mata rantai supply gas. Hal tersebut juga difasilitasi oleh kelemahan peraturan yang berlaku. Faisal mengatakan, mafia migas inilah yang mempengaruhi kebijakan sehingga kilang minyak tidak dibangun, kapasitas tangki timbun BBM tidak ditambah, gas bumi lebih banyak diekspor, dan banyak lagi.

Ditambahkan pula oleh Faisal Basri bahwa Mafia Migas sudah masuk ke segala lini dan menanamkan pengaruhnya. “Tidak hanya di minyak, di gas juga sudah ada mafianya. Seperti alokasi gas, mau diekspor, diberikan ke PLN, untuk pupuk, atau untuk industri? Tentunya mereka senang kalau gasnya diekspor, dia dapat fee. Di situlah permainannya.”, katanya.

Istilah Mafia

Istilah Mafia, mempunyai arti sebuah perkumpulan rahasia yg bergerak di bidang kejahatan (kriminal). Ada beberapa teori mengenai asal-usul nama Mafia. Ada yang mengatakan kata Mafia berasal dari kata “mafiusu”, sebuah kata sifat dalam bahasa Sisilia, dipinjam dari beberapa kemungkinan istilah bahasa Arab “mahyas” yang artinya gertakan agresif, membual”, atau “marfud” yang artinya tertolak”, atau kata “mu’afa” yang artinya keamanan atau perlindungan.

Jika diterjemahkan secara kasar, kedua istilah pertama dapat bermakna “pelagak” atau “keberanian, gagah-gagahan”, sesuai sifat atau kesan yang dilihat orang dalam diri mafiusi-mafiusi Sisilia gaya lama. Istilah ketiga sangat berhubungan dengan sifat kerahasiaan organisasi ini. Sementara istilah yang terakhir, sepertinya adalah kemungkinan yang paling meyakinkan bila ditinjau dari kedekatan bunyi serta arti yang berhubungan dengan gaya kerja Mafia.

Mafia, juga dirujuk sebagai La Cosa Nostra (bahasa Italia: Hal Kami), adalah panggilan kolektif untuk beberapa organisasi rahasia di Sisilia dan Amerika Serikat. Mafia awalnya merupakan nama sebuah konfederasi yang orang-orang di Sisilia masuki pada Abad Pertengahan untuk tujuan perlindungan dan penegakan hukum sendiri (main hakim).

Konfederasi ini kemudian mulai melakukan kejahatan terorganisir. Anggota Mafia disebut “mafioso”, yang berarti “pria terhormat”. Mafia melebarkan sayap ke Amerika Serikat melalui imigrasi pada abad ke-20.

Kekuatan Mafia mencapai puncaknya di AS pada pertengahan abad ke-20, hingga rentetan penyelidikan FBI pada tahun 1970-an dan 1980-an agak mengurangi pengaruh mereka. Meski kejatuhannya tersebut, Mafia dan reputasinya telah tertanam di budaya populer Amerika, difilmkan di televisi dan bahkan iklan-iklan.

Belakangan ini, di tanah air kita serasa akrab dan familiar dengan kata “Mafia”. Maraknya praktek-praktek kotor yang terorganisir, sistematik dan endemik di hampir segenap lini kehidupan negara kita, tak pelak memunculkan istilah-istilah seperti Mafia Migas, Mafia Hukum, Mafia Peradilan, Mafia Pertanian, Mafia Listrik dan sebagainya.

Mafia Migas

Mafia Migas menjadi sangat penting dan menarik untuk dibicarakan, karena mampu menimbulkan dampak multi dimensional kepada kehidupan dan penghidupan rakyat kita. Tersendatnya kemajuan pembangunan dan tidak meratanya hasil pembangunan, dituding oleh banyak pihak sebagai akibat dari ulah Mafia Migas ini.

Seperti apakah “sosok” Mafia Migas ini, sedikit disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, dalam diskusi bertajuk Migas Untuk Rakyat digelar KAMMI, Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Erwin menyebut, Mafia Migas adalah salah satunya membuat Soeharto dengan Orde Barunya berjaya hingga 32 tahun lamanya. “Era booming minyak tahun 80-90an, saat itu Indonesia mampu menghasilkan 1,6 juta barel per hari (bph), benar-benar menjadikan Mafia berpesta pora,” kata Erwin.

Rezim berganti, tapi Mafia Migas justru makin menjadi. Erwin mengatakan, di Era Reformasi, Mafia Migas menggurita paska pemberlakuan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). “Kerja sindikasinya makin menohok ke dalam sistem negara. Dalam UU Migas ini, urusan migas didorong menjadi sangat liberal dan praktis menghilangkan kedaulatan nasional atas migas,” ucap Erwin.

Mafia Migas, sempat “vakum” di era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, mereka kembali masuk paska sukses mengintervensi tata kelola dan tata niaga Migas melalui UU Migas 2001.

Memiskinkan negara

Erwin menuturkan, jelas, para Mafia ini hendak merusak sistem tata kelola dan tata niaga migas. “Dipreteli perangkat aturannya, sistemnya, lalu jalankan kaderisasi mafia dan bonekanya untuk masuk seluruh jaringan tata kelola dan tata niaga migas dalam sistem negara,” lanjut dia.

Erwin menjelaskan, mereka adalah kombinasi dari kekuatan peusahaan miltunasional, jaringan birokrasi antek imperialisme, serta politisi nirnasionalisme. Mereka bergerak menciptakan kaderisasi dari hulu ke hilir. “Nama-nama Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Ari Soemarni, Muhammad Reza Chalid, R Priyono, hingga Karen Agustiawan adalah sederet nama yang tak boleh dilepaskan dari perhatian kita, ketika kita mempersoalkan amburadulnya tata kelola migas Indonesia, di level hilir,” sebut Erwin, sebagaimana ditulis kompas.com.

Erwin mengutip sebuah laporan menyebutkan kerugian negara dari praktik sindikasi Mafia Migas di Indonesia per tahun minimal sebesar 4,2 miliar dollar AS atau setara Rp 37 triliun. Artinya, kata dia, kerugian negara akibat operasi Mafia Migas dalam 10 rahun terakhir sudah menyentuh Rp 370 triliun.

Erwin Usman, Poltak Sitanggang, Hendrajit, Uchok Sky Khadafi

Erwin Usman, Poltak Sitanggang, Hendrajit, Uchok Sky Khadafi

Transaksi di hulu untuk urusan minyak meliputi 850.000 barel per hari mencapai 16,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 196,3 triliun per hari.  “Ini baru dari migas, belum dari mafia pangan dan sektor strategis lainnya. Kasihan benar bangsa dan rakyat miskin Indonesia. Para mafia dan bonekanya berpesta pora, sementara mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kubangan kemiskinan, dan kemelaratan,” kata Erwin.

Poltak Sitanggang, Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pengelolaan sektor energi menjadi berantakan karena campur tangan pihak-pihak yang mencoba meraup keuntungan dari bisnis sektor migas. “Mafia migas ini yang harus utama diselesaikan. Sekarang mereka sudah sampai tahap mengganggu tatanan bernegara kita,” ujarnya, sebagaimana dirilis merdeka.com.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit melihat pergerakan bandit migas di Indonesia sudah sangat luas, bahkan masuk dalam ranah pemerintahan. Dia menuding, Mafia Migas berjalan beriringan dengan para pejabat di pemerintahan.

“Bayangkan kalau Indonesia punya presiden yang tidak paham dengan tren global. Mafia itu dasar utamanya interest group yang bukan hanya lobi pemerintah, tapi sudah menegara di pemerintahan dan di DPR,” tegas Hendrajit.

Sementara itu Uchok Sky Khadafi, Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitria) mengatakan mafia minyak dan gas akan selalu hadir dan mencari celah untuk merugikan negara. “Mafia migas pasti memiliki kekuatan yang besar.”

Uchok mengatakan modus yang digunakan para mafia adalah memanfaatkan ruang di Pertamina untuk melakukan transaksi jual-beli migas yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. “Yang pasti negara akan selalu merugi,” ujarnya.

Menurut Uchok, Mafia Migas bercokol di jantung Pertamina. Maksudnya adalah mereka berwenang dalam setiap kebijakan dan transaksi jual-beli di Pertamina. Selain itu, mafia migas juga bergerak dan mengatur sistem Pertamina, sehingga sangat sulit untuk dilacak. jika terlacak pun akan sulit dihentikan, karena melibatkan banyak kekuatan besar di dalamnya, seperti pemerintah, internal pertamina, dan taipan besar dalam dan luar negeri.

Uchok mencontohkan, anak perusahaan Pertamina di Singapura PT Pertamina Energy Trading (Petral), sarat praktek mafia migas. Hal itu terlihat dari asal muasal migas yang dibeli Petral dari NOC Thailand. “NOC Thailand itu broker minyak, tidak punya sumber minyak sendiri, dan yang punya orang Indonesia,” katanya.

Uchok mengatakan membeli minyak di broker itu harganya lebih mahal dan tentu saja merugikan kas Pertamina karena tidak efisien. Seharusnya, kata Uchok, Pertamina membeli minyak mentah kepada produsen langsung saja untuk mendapatkan harga yang lebih murah, meskipun memang cukup sulit bernegosiasi dengan produsen minyak langsung. “Bayangkan siapa saja yang terlibat dalam transaksi ini,” katanya.

Mafia migas di Indonesia sudah ada sejak zaman Orde Baru. Mereka diduga beroperasi dengan menjadikan Pertamina dan anak-anak usahanya sebagai ladang bisnis empuk untuk memperkaya diri sendiri dan menguatkan kelompok mereka.

Memerangi Mafia Migas

Pada hari Minggu, 16 November 2014, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengangkat Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, yang sering disebut oleh media massa sebagai Tim Anti Mafia Migas.

Rini Soemarno, Faisal Basri dan Sudirman Said

Rini Soemarno, Faisal Basri dan Sudirman Said

Masyarakat menyembut baik pembentukan tim ini, karena sebelumnya banyak yang meragukan, bahwa Jokowi-JK akan berani melakukan pembersihan dan pembenahan tata kelola migas, yang sudah amburadul sejak jaman Orde Baru itu.

Ada empat ruang lingkup tim ini selama bertugas, yakni mengkaji ulang seluruh proses perizinan dari hulu ke hilir, menata ulang kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas, mempercepat revisi Undang-Undang Migas, dan merevisi proses bisnis untuk mencegah adanya pemburu rente (pencari fee).

Bicara tentang target, Faisal Basri –sebagaimana ditulis Majalah Tempo- timnya akan memberikan rekomendasi yang tepat bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberantas praktek mafia Migas dalam enam bulan. “Jangan sampai setelah enam bulan bekerja, sektor Migas masih dinikmati kelompok tertentu,” kata dia.

Menurut Faisal, salah satu target timnya adalah rekomendasi penguatan sektor industri berbasis Migas. Dia mencontohkan, jika pemerintah bisa memproduksi kondensat dan meningkatkan olahan produk petrokimia, maka biaya impor plastik dan bahan kimia organik bisa ditekan.

Mantan Komisioner KPK

Dalam rangka memperkuat upaya memerangi Mafia Migas, selanjutnya Pemerintah menunjuk Amien Sunaryadi, sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), meggantikan Rudi Rubiandini yang telah divonis 7 tahun penjara, karena kasus suap. Amien ditunjuk Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan strategis ini pada hari Rabu, 19 Nopember 2014.

Amien Sunaryadi

Amien Sunaryadi

Sebagaimana diketahui, Amien Sunaryadi adalah mantan Komisioner KPK periode 2003-2007. Penunjukkan Amien ini, mendapatkan apresiasi dari KPK. “Kami berharap dengan terpilihnya Pak Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas, proses reformasi pengelolaan bisnis migas semakin cepat, akuntabel, dan transparan,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi.

Amien sendiri, menyadari tugasnya adalah mengemban amanat presiden untuk memerangi Mafia Migas. “Saya mengetahui ada 300 perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) yang diberi kontrak dan 1.500 kontraktor. Ini transaksinya banyak, dan agar transaksi cepat perlu proses yang jelas,” ujar Amien kepada wartawan.

Giliran selanjutnya, pemerintah juga merombak Pertamina. Menteri BUMN Rini Soemarno, mengumumkan Dwi Soetjipto, sebagai Direktur Utama Pertamina yang baru. “Dwi Soetjitpto mulai tanggal 28 November 2014 diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina periode 2014-2019,” ujar Menteri BUMN di kantornya.

Giliran Pertamina

Dwi Soetjipto yang sebelumnya dikenal sebagai Direktur Utama (dirut) PT Semen Indonesia, yang juga bekas atlet pencak silat ini, berprestasi mengubah persaingan antara Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa menjadi pertarungan bersama untuk melawan raja-raja semen asing yang masuk ke Indonesia. Waktu itu, investor asing menguasai saham beberapa perusahaan semen nasional. Saham Indocement dikuasai Heidel Cement Group, Semen Cibinong dikuasai Holderbank Cement Swiss, dan perusahaan Prancis, Lafarge, menguasai PT Semen Andalas.

Dwi Soetjipto

Dwi Soetjipto

Dirut baru, Dwi Soetjipto menyatakan berkomitmen memberantas praktik mafia minyak dan gas bumi, termasuk di perusahaan yang mulai dipimpinnya. “Tentu saja kami akan me-review seluruh proses bisnis yang ada, dan kami melaksanakan mapping proses-proses apa yang sudah masuk pada best practices internasional maupun domestik,” kata Dwi kepada wartawan, usai diumumkan namanya sebagai dirut di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Bila proses bisnis di Pertamina ada yang tak sesuai best practices tersebut, Dwi berjanji akan melakukan transformasi. Dia juga berjanji manajemen akan segera melakukan kajian terbaik dan menentukan prioritas perusahaan ke depan.

Dwi tak menampik bila tata kelola migas tengah menjadi sorotan kecurigaan banyak orang. Sebagai perusahaan migas milik negara yang mendominasi aktivitas migas, aku dia, Pertamina pun tak luput dari sorotan itu.

“Saya menyambut baik apa yang akan dilakukan oleh KPK, ataupun BPK maupun pihak-pihak yang terkait, bagaimana membuat BUMN ini bisa berjalan lebih transparan dan lebih GCG (good corporate governance),” kata Dwi.

Mantan Dirut PT Semen Indonesia (Persero) Tbk itu pun tak khawatir jika Pertamina dimintai komitmen memberantas Mafia Migas. “Saya kira sejauh kita memang memiliki integritas sebaik-baiknya, saya kira tidak perlu khawatir dengan kerja sama ini. Bahkan kerja sama ini akan membuat manajemen bergerak lebih aman lagi dalam mengembangkan perusahaan,” tegasnya.

Harapan kepada Pertamina

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan, salah satu tugas pertama dirut baru perusahaan minyak plat merah itu yakni membenahi korporasi dalam kesesuaiannya dengan tata kelola migas. “Tugas pertama dalam waktu dekat tentu saja membersihkan mafia migas karena ia dari luar tidak punya beban,” ucap Fahmi saat dihubungi wartawan, Senin (1/12/2014).

Tugas selanjutnya, kata Fahmi, memperbaiki sisi GCG Pertamina, yang terutama adalah pembenahan skema bisnis yang saat ini sarat mengakomodir para pemburu rente/broker migas yang hanya ongkang-ongkang kaki namun menikmati margin besar.

“Soal broker migas itu juga kritik yang saya sampaikan ke Pertamina. Bukan hanya di sisi minyak dan LPG, bahkan anak usahanya yang baru dibentuk pada akhir tahun 2010 pun, seperti Pertagas misalnya, kan selama ini selalu menjual gas kepada para trader dan broker, bukan langsung ke konsumen. Fokus di hulu dengan cara peningkatan kemampuan lokal seperti itu akan mempercepat Pertamina bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia,” tegasnya.

“Mari kita dukung pemerintah untuk menjadikan Pertamina sebagai National Oil Company kebanggaan Indonesia, yang fokus dalam peningkatan kinerja di sektor minyak dan penguasaan hulu migas,” tandasnya.

Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Jakarta

Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Jakarta

Melalui akun Facebooknya yang diunggah pada 29 Nopember 2014, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan terpilihnya Dwi Sutjipto sebagai Direktur Utama Pertamina yang baru. Ia berharap di tangan Dwi Sutjipto, Pertamina bisa meloncat jauh sebagai perusahaan energi terbesar di Asia.

“Penunjukkan Bapak Dwi Sutjipto sebagai Dirut Pertamina melalui Menteri BUMN Ibu Rini Soemarno, tentunya mengandung harapan besar membawa Pertamina bukan hanya revitalisasi atas manajemen yang runtut, tapi juga bagaimana membawa Pertamina meloncat jauh ke depan menjadi Perusahaan energi terbesar di Asia,” tulis Jokowi.

Ia mengatakan Pertamina adalah BUMN terbesar di Indonesia, perusahaan yang awalnya didirikan pada masa Pemerintahan Bung Karno pada tahun 1957 dengan nama PT Permina (Perusahaan Minyak Negara).

Impian terbesar Bung Karno saat itu menjadikan Permina sebagai Perusahaan Minyak Terbesar di Asia bahkan menjadi pemain besar di dunia. Namun impian Bung Karno kandas karena perkembangan politik pada saat itu yang tak lepas dari dialektika dan dinamika geopolitik internasional.

Lika liku sejarah Pertamina sendiri seolah serupa dengan sejarah bangsa ini, ada masa jatuhnya, ada masa bangunnya. Kini Pertamina menjadi perusahaan terbaik dunia ke-122 dari 500 perusahaan besar dunia. “Tentunya kita ingin lebih dari itu. Dengan sumber daya manusia Indonesia yang sudah kampiun cerdasnya, dengan mengembangkan inovasi-inovasi baru maka Pertamina harus ngebut untuk menjadi perusahaan minyak terbesar di Asia, setidak-tidaknya di Asia Tenggara,” kata Jokowi.

Gendering perang sudah ditabuh. Lembaga dan institusi terkait dengan tata kelola migas sudah diisi oleh kader bangsa terbaik. Sektor hulu (SKK Migas) diisi mantan orang KPK dan sektor hilir (Pertamina), juga diisi oleh orang yang berprestasi.

Pertanyaan besarnya, akankah mereka semua akan mampu memberantas Mafia Migas yang sudah puluhan tahun mengakar di negeri kita?

Sebagaimana diketahui, Mafia Migas juga ada di partai-partai politik. Bisa jadi langkah Jokowi-JK yang bertekad memberantas Mafia Migas ini, akan mendapat perlawanan secara politik, karena patut diduga partai politik juga mendapatkan gelontoran dana dar Mafia Migas. Bisa jadi, suasana politik akan menjadi hiruk-pikuk dan gaduh yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mengganjal upaya memberantas Mafia Migas.

Sebagai rakyat, tugas kita adalah mendukung upaya pemerintah untuk memerangi Mafia Migas ini, agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945 dapat terwujud.

Sudah saatnya rakyat yang makmur, bukan para boss Mafia Migas yang menjadi kaya raya dengan cara merampas hak konstitusi rakyat terhadap kekayaan tanah air tercinta. (Tkr)