Resmikan Tol Sumo Seksi IV, Presiden Minta Selesai Tahun 2017

Tol Sumo IV

Presiden bersama menteri dan pejabat terkait saat memencet tombol tanda peresmian

Mojokerto (Sergap) – Mengawali kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi meresmikan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) seksi IV sepanjang 18,47 kilometer yang memanjang dari Krian hingga Mojokerto, pada Sabtu (19/3) siang di Kabupaten Mojokerto.

Jalan Tol Sumo merupakan bagian dari Tol Trans Jawa, yang terdiri dari empat seksi yaitu: Seksi IA : Waru-Sepanjang (2,3km). Seksi IB : Sepanjang–Western Ring Road (4,3km); Seksi II : Western Ring Road – Driyorejo (5,1km); Seksi III : Driyorejo – Krian (6,1km); Seksi IV : Krian – Mojokerto (18,47km).

“Negara ingin berkonsentrasi pada dua hal besar yaitu deregulasi dan pembangunan infrastruktur. Kita ingin fokus, kita ingin konsentrasi disana. Deregulasi diperlukan agar ada kecepatan kita dalam bertindak melaksanakan pembangunan,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di gerbang Tol Penompo yang ada di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Menurut Presiden, terdapat 42.000 peraturan terdiri dari Perpres, PP, Permen, dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan yang banyak ini menjerat pemerintah sehingga tidak mempunyai kecepatan dalam bertindak di lapangan. Pemerintah segera akan menyederhanakan agar semua dapat diputuskan, dikerjakan dengan cepat.

Indonesia, lanjut Presiden Jokowi, terlambat dalam pembangunan infrastruktur oleh karena itu pemerintah menargetkan dalam 5 tahun minimal telah terbangun Tol 1.000 km.

“Dari merdeka sampai sekarang, 70 tahun, kita baru mempunyai 840 km, oleh sebab itu saya bertarget kepada Bapak Menteri PU, 5 tahun minimal 1000 km,” ujar Presiden.

Perihal Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang sudah 21 tahun direncanakan dan sudah 18 km  dapat direalisasikan, Presiden mengapresiasi kinerja Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Mojokerto, Gresik, dan pihak terkait yang dapat menyelesaikan pembebasan lahan tersebut, dan meminta pembangunan sisanya dapat diselesaikan pada tahun 2017.

Pada kesempatan yang sama, Presiden dengan tegas meminta pemerintah daerah, Gubernur, Bupati, Walikota harus segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan.

“Saya titip pada Bapak Wagub, Bupati, Walikota memang harus sering turun di lapangan, masalah-masalah itu akan selesai kalau lapangan dikuasai”, pesan Presiden.

Dengan adanya tol ini, diharapkan mobilitas barang dan orang makin cepat, biaya logistik makin murah, dan akhirnya harga-harga barang murah sehingga masyarakat dapat membeli barang lebih murah.

Setelah peresmian ini, Presiden melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meresmikan pengoperasian pemanfaatan Waduk Nipah di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Malam harinya Presiden kembali ke Surabaya untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan putri Gubernur Jatim Soekarwo di Grand City, Surabaya.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jalan Timur adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung,  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Sumber : Humas Setkab

Iklan

Seminggu Gratis Masuk Jalan Tol Kertosono – Mojokero

Pintu masuk tol di wilayah Jombang

Pintu masuk tol di wilayah Jombang

Jombang (Sergap) – Jalan tol Trans Jawa di ruas Kertosono–Mojokerto seksi I sepanjang 14,7 Km di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timut, telah diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, Senin (13/10/2014). Ruas jalan tol tersebut, adalah bagian dari total jarak 40,5 Km yang merupakan ruas tol terpanjang di Jawa Timur.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto mengatakan, ruas tol Kertosono – Mojokerto adalah bagian dari tol Trans Jawa. Namun, untuk saat ini yang diresmikan masih seksi satu, yang dimulai dari Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, hingga Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Jombang, sepanjang 14,7 kilometer. Proyek itu telah selesai pada Oktober 2014.

Menteri PU berharap, peresmian Seksi I ini bisa mempercepat pengerjaan ruas tok Seksi II, III dan seksi IV. Seksi II di Desa Tampingmojo-Desa Pagerluyung Mojokerto sepanjang 19,9 kilometer dan saat ini juga masih dalam tahap pembebasan lahan.

Hingga saat ini, untuk seksi 2 dari Desa Kemantren-Desa Canggu Mojokerto sepanjang 5 kilometer dan seksi 4 dari Desa Brodot-Desa Gondang Manis, Kabupaten Jombang sepanjang 0,9 kilometer dan sedang dalam proses pembebasan lahan.

Merespon permintaan Pemkab Jombang untuk mengubah nama tol tersebut dari Kertosono – Mojokerto menjadi Jombang – Mojokerto atau disingkat “Joker”, karena lokasi tol tersebut bukan berada di Kertosono, melainkan di Kabupaten Jombang, Menteri  PU masih mempertimbangkan. “Sesuai SK di Kementrian PU, nama ruas tol tersebut Kertosono – Mojokerto, bukan Jombang – Mojokerto,” ujarnya.

Presiden Direktur  (Presdir) PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI), Wiwiek D Santoso mengatakan, Seksi I sepanjang 14,7 Km ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di sekitar Jombang, khususnya dari arah Kertosono ke Ploso dan sebaliknya, juga dari Jombang ke Kertosono dan sebaliknya.

Menurutnya, momen ini menjadi tanda kesiapan beroperasinya ruas tol yang menghubungkan Bandarkedungmulyo-Jombang. Adapun gerbang sisi barat disebut Gerbang Bandar, berada di Kecamatan Bandarkedungmulyo, sedangkan gerbang sisi timur yang disebut Gerbang Jombang berada di Tembelang.

“Kami memiliki target untuk bisa mengoperasikan seksi I ini sebelum akhir tahun 2014. Target tersebut akhirnya terpenuhi, berkat dukungan dari banyak pihak, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat Jombang,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Wiwiek, pembangunan seksi 2, 3, dan 4 terkendala pembebasan lahan. Seksi 2 ruas tol Mojokerto-Kertosono akan dibangun sepanjang 19,9 km mulai Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang-Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg. Sampai September tahun ini, lahan yang dibebaskan baru 83% dari kebutuhan.

Seksi 3 sepanjang 5 km dari Desa Kemantren-Desa Canggu Kabupaten Mojokerto, lahan yang belum dibebaskan sekitar 13%. Sedangkan seksi 4 sepanjang 0,9 km dari Desa Brodot-Desa Gondang Manis, Kabupaten Jombang, pembebasan lahan baru 80%.

“Kami berharap kebutuhan lahan untuk seksi 2, 3, dan 4 dapat kami terima tahun ini, sehingga ruas tol Mojokerto-Kertosono ini dapat dioperasikan pada 2015,” ucap Wiwiek dalam acara peresmian ruas tol Mojokerto-Kertosono seksi 1 di gerbang tol Jombang, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang, Senin (13/10/2014).

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto meminta agar pemerintah daerah membantu pembebasan lahan. Caranya, pemerintah daerah ikut memberikan penjelasan kepada warga yang terdampak proyek tol bahwa pembebasan lahan bukan untuk kepentingan pemerintah atau pengusaha jalan tol, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, Djoko mengimbau agar pemberian ganti rugi lahan dan bangunan milik warga dengan nilai wajar. “Mereka (pemerintah daerah) harus kerja keras. Saya sudah bicara dengan Pak Gubenur, Pak Bupati agar pembebasan lahan bisa dipercepat,” tuturnya.

Rumitnya pembebasan lahan, menurut Djoko, juga terjadi di ruas tol lainnya yang masuk dalam jaringan Tol Trans Jawa. Antara lain ruas tol Brebes-Semarang, Bawen-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Mojokerto-Kertosono, dan Mojokerto-Surabaya. Ruas tol tersebut hingga kini masih proses pembebasan lahan.

“Tol Trans Jawa mulai dari Serang-Jakarta sudah selesai 100%, Jakarta-Karawang sudah selesai, Karawang-Cirebon dan Cirebon-Brebes tahun depan selesai, Semarang-Solo-Bawen sudah selesai,” pungkasnya.

Gratis seminggu

Meski peresmian dilakukan, Senin (13/10) namun penarikan tarif tol baru akan diberlakukan efektif mulai 20 Oktober. “Jadi dari peresmian hingga 19 Oktober pengguna jalan tol masih digratiskan,” kata Presdir PT MHI menjelaskan.

Adapun tarif tol, untuk kendaraan golongan I Rp 10.000. Selanjutnya Rp 15.500 untuk golongan II, Rp 20.500 golongan III, Rp 25.500 untuk golongan IV, dan termahal kendaraan golongan V sebesar Rp 30.500.

Direktur PT Astra International Tbk, Paulus Bambang Widjanarko menjelaskan, pembangunan  tol ini diharapkan bisa menjadi salah satu tol terbaik di Indonesia. “Desain gerbang dan kantornya dibuat dengan memperhatikan budaya setempat, namun dalam nuansa modern. Sirip-sirip pada atap menyerupai susunan batu pada candi-candi di Jawa Timur,” imbuhnya.

Paulus mengungkapkan, ruas tol Mojokerto-Kertosono seksi 1 ini seluruhnya dibangun dengan perkerasan beton baik lajur utama (dua lajur, dua arah) maupun bahu jalannya.  “Karena direncanakan di masa yang akan datang, ruas tol ini akan menjadi tiga lajur. Maka di sebagian besar seksi ini median jalannya sangat lebar,” tambahnya.

MHI sebagai Badan Usaha Jalan Tol pemegang hak konsesi ruas tol ini merupakan bagian dari Grup Astra melalui PT Astratel Nusantara, anak perusahaannya di bidang Infrastruktur dan Logistik. Sebelumnya, PT Astra International Tbk melalui PT Marga Mandala Sakti mengoperasikan jalan tol untuk ruas Tangerang-Merak sepanjang 72,5 Km. Dalam acara itu, selain dihadiri Menteri PU, juga dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. (yus/gus)

Ijin Pendirian Pabrik Baja di Trowulan Dibatalkan

Gapura/Candi Bajang Ratu, gapura peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan

Gapura/Candi Bajang Ratu, gapura peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan

Mojokerto (Sergap) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo, hari Jumat (18/10/2013) lalu telah membatalkan izin pendirian pabrik besi baja pada lahan seluas 2 hektare di Desa Bejijong dan Wates Umpak, Trowulan. Bupati Mojokerto Mustafa Kemal Pasha pun setuju mendorong investor pabrik baja menjual kembali lahan yang sudah dibeli di kedua desa tersebut dan memindahkan lokasi pabrik ke kawasan industri lain.

Keberhasilan menyelamatkan Trowulan dari pendirian pabrik baja ini dapat dilakukan melalui para seniman lokal hingga nasional yang bersama serentak melancarkan protes secara terus-menerus, selama beberapa bulan terakhir.

Di hari yang sama, puluhan warga Kecamatan Trowulan juga berunjuk rasa ke kantor Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa. Warga yang menamakan diri gerakan Save Trowulan itu mendesak Bupati menghentikan dan mencabut perizinan pendirian pabrik baja. “Kami ke sini ingin ketemu Bupati, dan Bupati harus mencabut izin pabrik baja,” kata koordinator Save Trowulan yang juga pelestari sejarah dan budaya Majapahit, Nanang, Jumat, (18/10/2013).

Mereka datang dengan mengenakan pakaian serba hitam Mojopahitan. Beberapa di antaranya juga menggunakan blangkon. Dengan membentangkan banner bertuliskan “Save Trowulan, Selamatkan Trowulan dari Industrialisasi”, mereka berjalan menuju pendapa Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Tak mendapati sambutan Bupati, warga berupaya merangsek ke ruang kerja Bupati Mojokerto di gedung kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Namun Bupati tidak berada di ruang kerjanya. Lantas mereka menuju ruang kerja Wakil Bupati Mojokerto Choirun Nisa. “Silakan ke pringgitan (pendapa), soal itu silakan ke Bupati langsung,” kata Choirun kepada para pengunjuk rasa.

Mereka turun kembali menuju pendapa dan menunggu sampai dua jam. Namun Bupati Mustafa tak kunjung muncul. Ternyata Bupati sedang melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah perwakilan Dewan Pimpinan dan Dewan Penyantun Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). BPPI juga mendesak Bupati mencabut perizinan pabrik baja di Trowulan.

Kepada wartawan, Hashim Djojohadikusumo dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) mengatakan, “Saya sudah sampaikan kepada Bupati, bahwa November 2013 ini Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah akan meresmikan selesainya hasil survei yang akan mengamankan situs Trowulan tak hanya melalui Undang-Undang Cagar Budaya, tetapi juga melalui pengawasan internasional”.

Ketua Dewan Pembina BPPI Luluk Sumiarso mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Bupati Mojokerto dan Gubernur Jawa Timur untuk membicarakan masalah Trowulan. Pemerintah sepakat untuk tidak mengeluarkan izin berikutnya dan menghentikan pembangunan pabrik baja oleh PT Manunggal Sentral Baja. “Sudah disepakati tidak mengeluarkan izin berikutnya. Tanahnya juga akan dibeli pemerintah agar investor tidak rugi,” kata Luluk.

Sedangkan Bupati Mustafa Kamal Pasa mengaku memberikan izin pendirian pabrik baja kepada PT Manunggal Sentral Baja, tapi izin gangguan (HO) belum beres karena warga sekitar masih menolak. Pemerintah kabupaten telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan di lahan yang berada di perbatasan Desa Jatipasar dan Watesumpak, Kecamatan Trowulan.

Upaya penyelamatan situs Trowulan juga dilakukan secara online. Balai Pelestarian Pusaka Indonesia dan Jaringan Pelestarian Majapahit mengunggah Petisi website di change.org dan berhasil mengumpulkan setidaknya  10.200 tanda tangan dukungan untuk menghentikan pembangunan pabrik baja di Trowulan.

“Sampai hari ini sudah ada 10.200 petisi. Tapi ini bukan final, ini justru awal,” kata Adrian Perkasa, Direktur Eksekutif BPPI sekaligus Ketua Jaringan Pelestarian Majapahit dalam jumpa pers di Surabaya Plaza Hotel, Jumat, 18 Oktober 2013.

Komunitas sejarawan dan budayawan yang didukung penuh warga gencar menolak pendirian pabrik baja.

Komunitas sejarawan dan budayawan yang didukung penuh warga gencar menolak pendirian pabrik baja dengan cara demo maupun Petisi online

Selain menyerukan penghentian pembangunan pabrik baja, petisi itu juga meminta pemerintah untuk segera menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya. Menurut Adrian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, situs Trowulan seharusnya bisa menjadi kawasan cagar budaya dengan luas 120 kilometer persegi.

Selama ini, BPPI telah mengkampanyekan “Selamatkan Trowulan” dalam berbagai kesempatan. Di antaranya presentasi dalam 15th International Conference of National Trusts di Uganda, Afrika Timur.

World Monumens Fund pada 8 Oktober 2013 telah menyatakan secara resmi bahwa Trowulan termasuk dalam situs pusaka dunia yang terancam kehancuran. Selain Trowulan, Desa Ngada di Flores seta Desa Peceren dan Desa Dokan di Sumatera Utara juga termasuk situs yang terancam di Indonesia.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga setuju dengan usulan BPPI untuk melakukan restorasi situs Trowulan. Tidak hanya diselamatkan, tapi kawasan Trowulan juga akan dibangun kembali tanpa merusak situs yang sudah ada. Restorasi itu nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat sehingga bisa mendapat nilai tambah. Seperti yang sudah terlihat di Kampung Majapahit, Desa Bejijong. (ang/win)

Melanggar Kode Etik, Kapolres Mojokerto Dicopot

AKBP Eko Puji Nugroho, SIK, MH

AKBP Eko Puji Nugroho, SIK, MH

Surabaya (Sergap) – Akhirnya, Komisi Kode Etik Profesi Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Jawa Timur mencopot Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mojokerto Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Eko Puji Nugroho dari jabatannya. Pencopotan ini diputuskan setelah Komisi Kode Etik menyatakan ia terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian dalam sidang yang digelar hari Rabu (26/6/2013) malam.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Jatim Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Awi Setiyono, menyatakan Eko terbukti melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. “Yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar kategori tidak patut dilakukan seorang pimpinan,” kata Awi. “Sidang pun memutuskan mutasi yang bersifat demosi, artinya Kapolres Mojokerto dipindah dengan penurunan jabatan”.

Briptu Rani Indah Nugraeni

Briptu Rani Indah Nugraeni

Awi Setiyono menambahkan, dalam sidang yang berlangsung sejak sore hingga pukul 22.00 itu, hakim menghadirkan dan memeriksa seluruh saksi, termasuk Brigadir Satu (Briptu) Rani Indah Nugraeni, selaku korban. Namun, Awi tidak bersedia menjelaskan detail perbuatan Eko terhadap Rani yang dianggap tidak patut oleh persidangan. Dia hanya mengatakan, “Yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela dan tidak patut dilakukan seorang pimpinan. Tidak bisa dijelaskan lebih detail karena sudah masuk ke materi persidangan.”

Awi membantah terkait adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Eko. Laporan pelecehan seksual, Awi mengatakan, tidak terbukti. Menurut dia, enam saksi yang hadir dalam persidangan juga menyatakan tidak ada pelecehan seksual. Awi juga membantah Briptu Rani sering diperintahkan untuk menemani makan-makan tamu. “Yang bersangkutan melakukan perbuatan tidak patut, yaitu mengukur baju anak buahnya,” ujar Awi.

Menjawab pertanyaan wartawan, Awi belum bisa memastikan dimutasi ke manakah AKBP Eko Puji Nugroho, karena masih harus menunggu surat keputusan dari Kapolri. Ditambahkan pula oleh Awi bahwa Kapolres Mojokerto itu juga telah menerima putusan sidang komisi kode etik. (ang)

Mantan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Dimiskinkan

Achmadi dan Suwandi ketika masih menjabat

Achmadi dan Suwandi ketika masih menjabat

Surabaya, Sergap – Para mantan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto benar-benar dimiskinkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (27/12/2012), dalam sidang yang dilaksanakan di ruang Chandra, dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Swedya, SH terkait dengan kasus korupsi dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mantan Bupati Mojokerto Drs. Achmady, MSi, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan divonis 9 tahun penjara, denda Rp. 100 juta subsider 1 tahun kurungan, serta wajib membayar uang penganti senilai Rp. 30,9 miliar lebih. Jika dalam 30 hari terpidana tidak bisa membayar, harta Achmady akan disita dan dilelang. Dan jika harta milik terpidana tidak mencapai angka Rp. 30,9 miliar, maka setelah hartanya dilelang ia harus menjalani hukuman penjara tambahan selama 1 tahun.

Sedangkan, mantan Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM diputus oleh Majelis Hakim bahwa dirinya menerima hukuman 3 tahun penjara, denda Rp. 50 juta subsider 6 bulan kurungan dan wajib membayar uang pengganti senilai Rp. 680 juta rupiah, jika dalam 30 hari terpidana tidak bisa membayar, maka harta terpidana akan disita dan dilelang. Majelis hakim juga memerintahkan jika nilai harta yang disita tidak mencapai Rp. 680 juta, terpidana harus menjalani hukuman penjara tambahan selama 1 tahun.

“Perbuatan terdakwa terbukti bersalah, tidak mengunakan surat perintah membayar. Terdakwa hanya menggunakan disposisi surat yang ditandatangani terdakwa Achmady dari terdakwa Suwandi untuk keperluan Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Swedya saat membacakan putusan.

“Untuk menghindari audit BPK, kedua terdakwa membuat rekening palsu. Agar dana peminjaman non prosedural tidak diketahui oleh BPK, sehingga kedua terdakwa bisa mencairkan dana Kas Daerah dari Bank Jatim Cabang Mojokerto untuk keperluan pribadi.”, tambah Swedya.

Achmady saat digiring menuju ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya

Achmady saat digiring menuju ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya

Sementara itu, Raharjo, SH, penasehat hukum Achmady mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim itu sangat memberatkan kliennya. “Terdakwa ini sudah melakukan perbuatan untuk kebutuhan masyarakat,”ungkapnya. Menurutnya, proses pengeluaran uang Kas Daerah tersebut juga akan kembali kepada kebutuhan masyarakat. “Itu semua untuk kebutuhan rakyat Mojokerto, kami masih punya waktu untuk mempertimbangkan putusan majelis hakim selama 7 hari, sebelum melakukan banding ataukah tidak”, kata Raharjo kepada wartawan usai sidang.

Kasus korupsi Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ini terjadi sejak tahun 2002 hingga 2008. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mendakwa Achmady dan Suwandi bertanggung jawab atas dugaan korupsi Kas Daerah senilai Rp 37,3 miliar.

Achmady didakwa menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya sebagai bupati, dengan mencairkan dana kasda tanpa prosedural sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 37,3 miliar. Jumlah tersebut, dihitung dari pencairan dana kasda yang di acc sendiri Achmady untuk diberikan kepada 27 orang, yang tidak jelas peruntukannya sejak tahun 2002 hingga 2008.

Dan Suminto Adi (terdakwa lain dalam kasus ini) yang bertindak menerbitkan laporan rekening koran fiktif dana Kasda serta mengelabui BPK atas pencairan tersebut divons 1,5 tahun penjara denda 50 juta subsider 3 bulan penjara. Karena ikut terlibat dalam pengeluaran dana Kas Daerah tersebut.

H. Suwandi sebagai terdakwa di pengadilan.

Suwandi sebagai terdakwa di pengadilan. Tubuhnya kurus digerogoti penyakit

Selain itu, Achmady juga mendisposisi pencairan dana Kas Daerah untuk dipinjamkan sementara ke Suminto Adi sebesar Rp 150 juta pada tahun 2006 dan Rp 45 juta serta Rp 195 juta pada tahun 2007.  Achmady juga mendispoisi untuk dipinjamkan ke Wakil Bupati Suwandi sejak tahun 2005 hingga Rp 2006 sebesar Rp 4,860 miliar.

Achmady juga meminjamkan dana kasda ke 22 orang, diantaranya Jumain, Tasirin, Triyanto, Ariyanto sebesar Rp 1,1 miliar. “Dari Rp 37,3 miliar dana kasda yang dicairkan tersebut, Rp 30,9 miliar diantaranya dipergunakan sendiri oleh Achmady,” kata hakim anggota Syaifudin Zahri saat membacakan putusannya.

Berdasarkan LHP audit BPK Jatim 31 Juli lalu, kerugian negara atas kasus ini diketahui sebesar Rp. 61 miliar. Artinya, masih ada Rp 22 miliar yang belum diketahui siapa yang bertanggungjawab. Maka dimungkinkan sekali kasus ini akan menyeret lagi beberapa orang untuk mempertanggungjawabkan secara hukum di depan meja hijau.

Ini contoh kasus karier kepala daerah yang berakhir di dalam jeruji besi. Denda dan pengembalian kerugian negara yang besar jumlah rupiahnya, mungkin harus dibayar dengan harta bendanya. Sementara uang yang dikorupsi mungkin sudah tercerai-berai ke berbagai pihak, yang biasanya untuk pencalonan dirinya sebagai kepala daerah. Untuk kasus di Kabupaten Mojokerto ini, keduanya mencalonkan diri untuk jabatan Gubernur Jawa Timur.

Achmady memang tampaknya relatif lebih tegar, tidak demikian untuk Suwandi. Tubuhnya kurus kering digerogoti penyakit sejak dia ditahan oleh yang berwajib. Seharusnya hal ini bisa menjadi contoh betapa korupsi itu, selain jelas-jelas merugikan rakyat, juga akan menghancurkan masa depan para pemimpin yang rakus dan tidak hati-hati. Waspadalah, waspadalah…. (ang/win)

Paspor Haji Aspal Kloter Kabupaten Mojokerto Terbongkar

Paspor Haji

Mojokerto, Sergap – Sebuah kejahatan yang memalukan terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kasus yang saat ini ditangani Polres Mojokerto ini adalah pemalsuan Paspor Haji yang patut diduga melibatkan oknum pegawai Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto.

Modusnya adalah menggunakan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Bukti Pelunasan Ibadah Haji (BPIH), Nomor Porsi (Nomor Urut Pemberangkatan) dan mengganti foto pada paspor milik calon jemaah haji lain yang tidak jadi berangkat.

Akibatnya, ada 36 Calon Jamaah Haji (Calhaj) dari Kloter 44 Kabupaten Mojokerto yang batal berangkat. Kursi mereka diganti oleh jamaah lain dengan cara tersebut.

Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim) telah memastikan, 36 paspor yang digunakan calon jamaah haji Mojokerto palsu. Kepastian ini didapatkan setelah mendapat laporan dari Kemenag Kabupaten Mojokerto usai melakukan verifikasi dugaan paspor palsu.

Kasubag Humas Kanwil Kemenag Jatim Fatkhul Arief menjelaskan, 15 calon haji diantaranya terbukti telah menggunakan nama palsu saat berangkat haji tahun lalu. Dan kini kembali digunakan lagi untuk keberangkatan tahun ini.

“Selain itu ada juga yang menggunakan paspor milik jamaah yang sudah meninggal dan sakit,” katanya, Kamis (11/10/2012), sebagaimana dirilis detiksurabaya.com

Drs. Ahmad Rodli, MAg (detiksurabaya.com)

Arief menambahkan, dalam laporan yang disampaikan Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto Drs. Ahmad Rodli, MAg juga teridentifikasi 8 diantara 36 paspor tersebut menggunakan alamat fiktif. “Yang 8 orang ini ternyata bukan asli Mojokerto tapi dari daerah lain dan menggunakan alamat fiktif dalam paspornya,” imbuhnya.

Ia juga mendukung upaya Polres Mojokerto yang sudah memulai pemeriksaan terhadap 36 orang jamaah. Bahkan kata Arief, Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto Ahmad Rodli turut diperiksa.

Pemeriksaan Ahmad Rodli, lanjut Arief disebabkan dalam paspor palsu tersebut tertera nama terang serta stempel Kemenag Kabupaten Mojokerto. “Pak Rodli dan 36 orang yang membawa paspor tersebut telah diperiksa. Kami sangat mendukung upaya tersebut demi terungkapnya kasus tersebut,” ujar Arief.

Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara bertahap. Tahap pertama, polisi meminta keterangan terhadap 36 orang pemilik porsi haji asli. Sampai hari Senin (22/10/2012) sudah ada 10 orang yang dimintai keterangan.

“Semua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, red) yang ada di di wilayah Kabupaten Mojokerto juga akan dipanggil menyusul adanya indikasi praktek jual beli Nomor Porsi calon jamaah haji”, kata Kapolres menjelaskan.

Ada indikasi, kasus menggunakan paspor aspal dengan menggunakan foto orang lain ini, terjadi sejak lama, dan melibatkan sejumlah KBIH. Kapolres menyatakan, kasus haji dengan paspor aspal ini merupakan atensi polisi. Sehingga, pihaknya menargetkan penyelesaian kasus tersebut secepatnya. Namun sejauh ini, lanjutnya, polisi belum mengarah pada tersangka. “Kami masih mengumpulkan data dan bukti, setelah itu dilakukan gelar perkara,” kata Kapolres menambahkan.

AKBP Eko Puji Nugroho, SIK, MH

Sementara itu polisi kembali melakukan pemeriksaan terhadap Calon Jamaah Haji (CJH) yang identitasnya dipakai jamaah lain. Pemeriksaan dilakukan di ruang eksekutif lantai dua, Polres Mojokerto di Mojosari, Senin (22/10/2012). Mereka diperiksa sejak pukul 11.00 WIB, dimintai keterangan seputar paspor yang yang fotonya diganti foto orang lain.

“Sebenanrnya yang kami panggil hari ini 16 orang, tapi yang bisa hadir 7, sisanya besok. Ada 33 yang sudah kami panggil,” ujar Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP I Gede Suartika, Senin (22/10/2012). Mereka itu adalah Kasiatin, Marsam, Mudlikah, Mujiadi, Siti Fatimah, dan Siti Nafiah. Mereka semuanya warga Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. “Mereka ini berangkat tahun 2010 dan menggunakan identitas orang lain,” ujar Gede.

Sebelumnya pada Kamis (18/10/2012) polisi kembali mendatangi kantor Kementrian Agama Kabupaten Mojokerto, untuk mengambil data-data dari 36 calon jamaah haji (CJH) yang diduga menggunakan paspor asli tapi palsu (aspal).

Polisi dari Polres Mojokerto ini langsung menuju ruang Kasi Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto di jl RA Basuni, Sooko, Kabupaten Mojokerto. Tiga orang polisi dari Tim Khusus yang dibentuk Satreskrim Polres Kabupaten Mojokerto itu menyita  paspor dan berkas-berkas administrasi terkait lainnya.

Sementara itu Plt Kasi Haji Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto, Amir Sholehuddin membantah keterlibatan internal di kantornya yang terlibat dalam kasus paspor asli tapi palsu (aspal). “Kalau pun memang ada itu oknum. “Ada oknum yang memalsu. Kita tidak berbuat tapi jadi sasaran ” katanya, tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud dengan oknum itu.

Amir juga mengingatkan bahwa SPPH yang diterbitkan tahun 2008 untuk keberangkatan tahun 2012, sehingga 36 CJH yang gagal berangkat itu adalah hasil temuan yang dilakukan Kemenag Kabupaten Mojokerto saat proses pemeriksaan administrasi. “Kemenag Kabupaten Mojokerto bekerja sesuai tugas, pokok dan porsi (tupoksi) yakni melayani pendaftaran dan pemberangkatan CJH yang sudah memenuhi syarat,” katanya menjelaskan. (win/smn)

Mapalhi Jatim : Waspadai Pabrik Bioethanol di PG Gempolkrep

Acmad Dja’far

Mojokerto, Sergap – Ketua Lembaga Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (Mapalhi Jatim), Achmad Dja’far menegaskan bahwa harus ada yang bertanggungjawab terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang terjadi pada tanggal 26-30 Mei 2012 yang lalu, di mana ± 800.000 ikan mati di sepanjang aliran Kali Surabaya.

Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Kematian ratusan ribu ikan itu, menurut Dja’far adalah sebuah pertanda yang diberikan oleh Tuhan YME, bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup. “Kejahatan berupa pencemaran lingkungan hidup tak terbantahkan telah terjadi, maka penjahatnya harus dicari dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, kata Dja’far kepada Tabloid Sergap, Minggu (14/10/2012).

“Bahkan, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi penjahat lingkungan hidup, bukan hanya melanggar undang-undang, namun juga melanggar konstitusi dan juga melanggar hak azasi manusia” kata Dja’far menegaskan.

Achmad Dja’far menambahkan, “Aparat penegak hukum terkait, sebagaimana tugas yang diembannya dari Negara, tidak boleh memadang sebelah mata kejahatan ini, karena kejahatan lingkungan hidup juga merupakan pelanggaran hak azasi manusia”.

Akibat dari pencemaran di Sungai Brantas yang menggegerkan itu, PG Gempolkrep salah satu pabrik gula milik PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) itu dilarang melakukan kegiatan penggilingan tebu, sebelum memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)nya terlebih dahulu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim, Indra Wiragana, Kamis (14/6/2012) mengungkapkan, pihaknya mengeluarkan surat agar produksi dihentikan sampai IPAL baik, PG Gempolkrep sempat menawar. Yaitu, produksi tetap berlanjut, sedangkan limbahnya dikelola dengan sistem close tube itu, limbah tidak dibuang ke luar, namun diolah di dalam.

PG Gempolkrep beralasan bahwa jika proses produksi dihentikan secara keseluruhan, dampaknya akan luar biasa. Yaitu menyangkut pekerjaan 750 karyawan, ribuan penebang tebu, dan para sopir angkut. BLH agaknya sempat menyetujui prosedur close tube itu. Sebab, PG Gempolkrep sempat berproduksi Sabtu (9/6/2012) hingga Minggu (17/6/2012). Namun, BLH kemudian meminta tim dari ITS melakukan analisis. Berdasarkan analisis tersebut, ternyata prosedur close tube tidak bertahan lama, hanya beberapa hari. Close tube/close loop adalah proses produksi tertutup tanpa mengeluarkan limbah ke lingkungan.

Ir. Tontowi Ismail, MSc, akademisi ITS, mengatakan bahwa pabrik harus membuang limbah dan pabrik harus berhenti beroperasi bila tidak membuang limbahnya. “Pencemaran terjadi karena kerusakan instalasi pabrik yang diakibatkan oleh kelalaian operator pabrik. Dan kami sudah melakukan peninjauan dan audit langsung kesana,” ujar Tontowi.

Yadi Yusriadi, administrator PG Gempolkrep saat itu -sekarang sudah digantikan oleh Wahyudi- sempat kebingungan menghadapi persoalan ini. Dia mengaku dalam kondisi serba salah. Di satu sisi, manajemen harus menerima sanksi dan desakan dari pemerintah untuk berhenti beroperasi akibat dampak pencemaran yang dihasilkan, di sisi lain petani tebu mendesak kami untuk tetap beroperasi.

“Ribuan petani beserta para pekerjanya menggantungkan hidup dari operasi PG Gempolkrep. Close loop adalah satu-satunya solusi yang bisa kami berikan saat ini,” ungkap Yadi, Senin (9/6/2012).

Direksi Harus Bertanggungjawab

DPRD Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dirilis situs resminya dprd.jatimprov.go.id menyatakan bahwa Agus Dono, Ketua Komisi D DPRD berpendapat bahwa Direksi PTPN X (Persero) harus bertanggungjawab. Menurutnya, PTPN X harus menyelesaikan persoalan yang ada. Mulai persoalan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) milik PG Gempolkrep hingga masalah petani yang tebunya terancam tidak digiling.

Imam Sunardhi

“PTPN jangan cuci tangan. Termasuk memberikan intervensi terhadap ongkos angkut kepada para petani tebu yang saat ini tidak bisa giling” tegasnya, Selasa (24/7).

Menurut Agus Dono penutupan IPAL merupakan wewenang kepala daerah untuk melindungan masyarakatnya. Jika air masuk ke kali Surabaya maka akan menganggu kesehatan jutaan masyarakat yang menggunakan bahan baku air Kali Surabaya. “PTPN X harus turun tangan. Terlebih lagi keuntungan yang didapat juga sangat besar. Dalam hal ini, langkah gubernur sudah tepat untuk melindungi rakyatnya,” tandasnya.

Bukan hanya anggotanya, Ketua DPRD Jawa Timur, Imam Sunardhi saat itu sempat marah dan akan melapor ke Menteri BUMN Dahlan Iskan, terkait tidak ada itikat baik pihak PTPN X untuk melakukan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Pabrik Gula (PG) Gempolkerep, yang telah mencemari Kali Surabaya.

“Secepatnya saya akan mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Harusya PTPN X melakukan tugasnya, yaitu melakukan perbaikan terhadap manajemen pabrik. Jangan sampai munculnya masalah, karena tidak ada peran PTPN  X untuk melakukan pembenahan IPAL di PG Gempolkrep,” kata Imam Sunardhi, Rabu (25/7/2012), sebagaimana dirilis merdeka.com.

Pabrik Bioethanol di PG Gempolkrep

Sekjen Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana bersama Chairman Nedo Mr. Seiji Murata disaksikan Dirut PTPN X (Persero) Subiyono Menandatangani MOU Kerjasama Bioethanol di Kementerian Perindustrian, Jakarta 2 Agustus 2010 (sumber : kemenperin)

Diminta pendapatnya, Ketua Malpahi Jatim Achmad Djafar menyetujui sikap tegas DPRD dan Gubernur Jatim. Namun aktifis lingkungan hidup ini tetap bersikukuh harus ada orang atau pihak yang bertanggungjawab. “Karena di lingkungan PG Gempolkrep saat ini sedang dibangun pabrik bioatanol yang limbahnya lebih berbahaya dibandingkan limbahnya pabrik gula”, kata Dja’far menjelaskan.

Sebagaimana diketahui PTPN X (Persero) sedang membangun pabrik bioethanol yang total investasinya mencapai Rp. 467,79 miliar, dengan skema pendanaan terdiri atas hibah dari NEDO Jepang Rp 154 miliar dan dana milik PTPN X  sendiri sebesar Rp. 313,79 miliar.

Bioethanol adalah salah satu bentuk energi terbaharui yang dapat diproduksi dari tumbuhan. Pabrik bioetanol yang dibangun PTPN X ini menyatu dengan PG Gempolkrep Mojokerto, dengan bahan bakunya molases atau tetes tebu dari pabrik-pabrik gula milik PTPN X.

Achmad Dja’far mengungkapkan rasa kekhawatirannya terhadap pembangunan pabrik bioethanol yang menyatu dengan PG Gempolkrep ini. “Tetes itu adalah limbah dari pabrik gula. Tetes kemudian dijadikan bahan baku bioethanol. Maka tentu saja limbahnya akan lebih beracun jika dibadingkan limbah pabrik gula. Jika dalam menangani limbah pabrik gula saja sudah kedodoran, bagaimana jika mereka menangani limbah bioethanol?”, ungkap Dja’far.

Masih menurut Dja’far, direksi PTPN X (Persero) harus bertanggungjawab dulu terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh PG Gempolkrep. “Baru setelah oknum-oknumnya bertanggungjawab secara hukum atas kejahatan lingkungan yang diperbuatnya, baru layak untuk mengelola pabrik bioethanol yang notabene limbahnya lebih berbahaya itu”, kata Dja’far menegaskan. (Tkr)

Berita terkait :

Subiyono dan Aroma Dugaan Korupsinya

Geger LKS Bergambar Miyabi di Mojokerto

LKS Bahasa Inggris bergambar artis porno dari Jepang Miyabi

Mojokerto, Sergap – Semakin meluasnya peredaran Lembar Kerja Siswa (LKS) kelas 3 SMP bergambar artis porno asal Jepang Maria Ozawa alias Miyabi, menimbilkan reaksi keras DPRDKota dan Kabupaten Mojokerto.  Selain mendesak sanksi blacklist bagi penerbit dan penyusun LKS, para anggota dewan mendesak agar dilakukan proses hukum dalam kasus ini.

Direktur CV.  Sinar Mulia, Mojosari Kabupaten Mojokerto, penerbit LKS The Bell berkonten foto artis porno Miyabi tersebut, segera dipanggil ke gedung dewan.  “Informasi sementara menyebutkan jika LKS yang mencoreng dunia pendidikan itu tersebar hampir seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto. Agar terdapat kepastian jumlah sekolah yang menggunakan LKS Miyabi, kami berkepentingan memanggil penerbit,” kata Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Setia Puji Lestari, Selasa (25/09/2012).

Dengan dihadirkannya penerbit, ujar Setia Puji Lestari, Dinas Pendidikan akan lebih mudah memetakan untuk penarikan LKS yang dikonsumsi siswa SMP kelas IX. “Agar tidak sampai melampaui deadline yang kami berikan,” kilah politisi PDI-Perjuangan itu.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto, Machfud Effendi menandaskan, pemanggilan penerbit juga untuk mengusut mekanisme tercetaknya LKS yang menyulut keresahan dunia pendidikan. “Ide siapa yang menempelkan gambar itu (Miyabi). Apakah dari tim penyusun atau penerbit karena kelonggaran lay out dari tim penyusun,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi yang menyatakan, lolosnya foto Miyabi ini merupakan suatu keteledoran. Agar tak terulang di masa mendatang perlu adanya sanksi.

“Salah satunya penerbit harus diblacklist,” ujar dia. Ia katakan, jika perlu kasus LKS ini dipidanakan, agar dikemudian hari semua pihak lebih berhati-hati dalam menyajikan materi ajar kepada siswa. “Ini sudah mencoreng dunia pendidikan,” katanya.

LKS Bahasa Inggris The Bell Kelas IX SMP ditemukan kali pertama di SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto. Foto bergambar Miyabi ini ada dihalaman 36. Sedang di wilayah Kabupaten Mojokerto, foto Miyabi ada di halaman 33.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Suharsono mengatakan, pihaknya mengintruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Mojokerto untuk menarik semua buku LKS Bahasa Inggris The Bell dari siswa. Kemudian menggantinya dengan buku LKS baru tanpa dipungut biaya.

“Agar kejadian ini tidak terulang kembali dihimbau kepada semua pihak untuk meneliti kembali LKS sebelum diedarkan kepada siswa. Dan jika dalam LKS memerlukan media gambar agar menggunakan gambar tokoh pahlawan, gambar cendekiawan baik dalam negeri maupun luar negeri, situs-situs sejarah baik lokal, nasional maupun internasional, serta gambar-gambar lain yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa untuk berprestasi,” ujar Suharsono.

Senin (1/10/2012), Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto membakar 312 eksemplar LKS Bahasa Inggris kelas IX yang ada gambarnya Miyabi, di halaman SMPN 1 Sooko, Kab. Mojokerto. LKS yang dimusnahkan berasal dari 37 SMPN di kabupaten Mojokerto.

Diknas juga membagikan LKS baru sebagai pengganti secara gratis ke siswa. “Semua LKS lama ditarik dan dimusnahkan. Siswa mendapatkan LKS baru gratis,” kata Kadipendik Kab. Mojokerto Drs. Suharsono Msi., seusai pembakaran LKS ‘Miyabi’ di SMPN 1 Sooko.

Diknas juga memperketat keluarnya LKS baru. Sebelum LKS naik cetak, draf  LKS baru disensor tim khusus dari MGMP (musyawarah guru mata pelajaran.. Jika hasilnya bagus LKS tadi bisa naik cetak, selanjutnya didistribusikan ke siswa.

Dengan cara ini Diknas berharap munculnya LKS bermasalah tidak akan terjadi lagi, karena tim korektor bekerja lebih dini, sebelum LKS baru dicetak dan diperbanyak.  Dengan cara ini pula bisa menghemat biaya. Jika dalam penyusunan LKS ada materi yang tak layak, akan cepat diketahui dan diperbaiki.

Terkait memblacklist penerbit, masih dikaji tim dari Diknas.  Foto-foto dalam LKS baru tidak lagi menggunakan foto di LKS lama, namun menggunakan foto -foto baru seperti foto tokoh pahlawan nasional, situs nasional maupun internasional. (win)

Ahmadi, Mantan Bupati Mojokerto Segera Diadili

Ahmadi, mantan Bupati Mojokerto

Surabaya, Sergap – Mantan Bupati Mojokerto, Ahmadi akan segera diajukan ke Pengadilan Tipikor di Surabaya. Pengadilan ini telah menunjuk majelis hakim dan menentukan jadwal sidang, hari  Rabu (22/8/2012) yang lalu. ”Pak Ketua sudah menunjuk majelis hakim dan sudah ditetapkan hari sidangnya,” ucap Humas Tipikor Surabaya, Gazalba Saleh. Dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya, Heru Pramono menunjuk Wakil Ketua PN Surabaya, Suwidya untuk memimpin sidang perkara ini.

Untuk menghindari Ahmadi lepas demi hukum pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah memperpanjang masa penahanannya. Selain Ahmadi, perpanjangan penahanan juga berlaku untuk dua tersangka lain yakni Suwandi, mantan Wakil Bupati dan Bupati Mojokerto pengganti Ahmadi, serta mantan Kasi Pelayanan Nasabah Bank Jatim Mojokerto yang kini menjadi anggota DPRD Mojokerto Suminto.

Perkara korupsi ini terjadi saat Ahmadi menjabat sebagai Bupati Mojokerto periode 2002-2007. Saat itu, dia memerintahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Anggaran Daerah (DPPKAD) agar mengeluarkan uang secara bertahap sejumlah Rp 35 miliar. Hal serupa juga dilakukan Suwandi saat meneruskan kepemimpinan Ahmadi pada tahun 2007 hingga 2010. Sebab waktu itu Ahmadi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim, otomatis Suwandi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ahmadi. Ahmadi diduga menggunakan kas daerah (kasda) Mojokerto tanpa prosedur resmi selama menjabat tahun 2002-2007.

Awalnya dia mencoba mengeluarkan dana itu secara resmi dengan memerintahkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKD) Mojokerto untuk mengeluarkan uang. Namun kepala DPPKD saat itu membuat telaah staf yang isinya menolak mencairkan uang. Tapi dia ngotot mencairkan uang tersebut. Untuk menyiasatinya, Ahmadi membuat disposisi ke bank Jatim untuk mencairkan kasda.

Akhirnya selama tahun 2002 hingga 2007, Ahmadi mampu mencairkan Rp 35 miliar tanpa ada surat perintah membayar (SPM) resmi.

Sebenarnya Ahmadi sadar kalau pencairan uang itu menyalahi prosedur. Karena itu, ia berusaha mengelabui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan cara bekerjasama dengan Suminto Adi, Kasi Pelayanan Nasabah Bank Jatim Mojokerto saat itu, agar membuatkan rekening koran palsu.

Terhadap tindakan tersebut, Ahmadi dan Suwandi dutetapkan oleh penyidik Polda Jatim sebagai tersangka karena berhasil menguras kasda hingga Rp 40 miliar. Dengan rincian, Ahmadi menilep sebesar Rp 35 miliar dan Suwandi medapat bagian sebesar Rp 5 miliar.

Selain mereka, Suminto Adi, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Amanat Nasional (PAN), juga diyakini penyidik ikut bertanggungjawab. Suminto terlibat karena membantu pencairan dana kasda oleh Ahmadi dan Suwandi. (ang)

Waspadai Titik Rawan di Mojokerto Saat Mudik

AKBP Eko Puji Nugroho

Mojokerto, Sergap – Mudik adalah tradisi yang banyak ditunggu keluarga, namun waspada di perjalanan harus diutamakan supaya selamat sampai di tujuan. Bagi pemudik yang melintasi Mojokerto harap mewaspadai titik-titik rawannya. Jangan sampai kegembiraan, justru berbuah kesedihan.

Titik rawan di Mojokerto, antara lain KM 16-17 jalur Mojokerto-Pasuruan Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging hingga Desa Kembangsari, Kecamatan Ngoro. Kemudian, KM 51-53 jalur By Pass Desa Balongmojo, Kecamatan Puri jalur Mojokerto-Jombang, serta jalur Mojokerto-Mojosari KM 7-41 Desa Pacing, Kecamatan Bangsal sampai Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari.

“Tiga titik rawan itu perlu diwaspadai,” ujar Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho. Untuk itu, ujarnya, polisi menyiapkan 12 titik pantau, satu masjid bintang yang terletak di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan dan rest area di bekas Rumah Makan Pandan Arum, Desa Balongmojo, Kecamatan Puri. “Setiap pos akan ada antara 12 hingga 14 anggota tergantung tingkat kerawanan dan dibantu instansi terkait mulai tanggal 11 hingga 26 Agustus,” katanya.

Jalur Alternatif

Sedang untuk mengurai kemacetan, Polres Mojokerto juga menyiapkan tiga jalur alternatif dari arah Surabaya dan tiga jalur alternatif dari arah Jombang dan tiga jalur aternatif dari arah Surabaya yakni :

Pertama : dari arah By Pass Tarik belok ke kanan melalui Jalan Raya Desa Mlirip menuju Jalan Raya Kemantren, Kecamatan Gedeg ke simpang tiga Ngrajeng belok kiri tembus Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.

Kedua : dari By Pass Tarik belok kanan melalui Jalan Raya Desa Mlirip ke jembatan Gajah Mada masuk Kota Mojokerto arah ke Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko tembus Jalan Raya Brangkal-Trowulan.

Ketiga : dari By Pass Tarik belok kanan melalui Jalan Raya Desa Mlirip, jembatan Gajah Mada, masuk Kota Mojokerto kearah Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, di perempatan Sooko belok kanan ke simpang tiga Murukan, Kecamatan Prajuritkulon, belok kiri arah Pasar Brangkal belok kanan masuk Desa Modongan, Kecamatan Sooko arah Desa Balongwono, Trowulan tembus ke Kecamatan Somobito, Kabupaten Jombang.

Sedangkan tiga jalur alternatif dari arah Jombang adalah :

Pertama : perempatan Trowulan belok kiri arah Desa Modongan, Kecamatan Sooko melalui Desa Murukan, Kecamatan Prajuritkulon masuk Kota Mojokerto melalui jembatan Gajah Mada ke Jalan Raya Mlirip tembus By Pass Tarik.

Kedua :  simpang tiga Desa Kedung Maling, Kecamatan Sooko arah Desa Modongan, Kecamatan Sooko melalui Desa Murukan, Kecamatan Prajuritkulon masuk Kota Mojokerto melalui jembatan Gajah Mada ke Jalan Raya Mlirip tembus By Pass Tarik.

Ketiga :  dan simpang tiga Jampirogo, Kecamatan Sooko lurus masuk Kota Mojokerto tembus jembatan Gajah Mada ke arah Jalan Raya Mlirip tembus By Pass Tarik. (win)