Selisih Tipis Pilkada Sumenep Berbuah Saling Klaim Kemenangan

PILKADA SUMENEP

Pasangan A Busyro Karim dan A Fauzi (kiri), pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (kanan)

Sumenep (Sergap) – Pilkada Kabupaten Sumenep terasa lebih hangat dibanding Pilkada Serentak lainnya di Jawa Timur. Pasalnya dua pasangan calon bupatinya, yaitu A Busyro Karim-A Fauzi dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, saling menyatakan memenangi pilkada sesuai hasil penghitungan internal mereka masing-masing.

Tim Pemenangan Busyro-Fauzi menggelar jumpa pers tentang hasil hitung cepat yang dilakukan konsultannya dan hasil hitung riil berbasis laporan saksi di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami tidak dalam posisi ingin mendahului rekapitulasi penghitungan perolehan suara pilkada yang akan dilakukan KPU Sumenep. Namun, sesuai hasil hitung cepat maupun hitung riil, perolehan suara kami memang unggul,” ujar Busyro di Sumenep, Kamis (10/12/2015).

“Saat ini memang terjadi saling klaim memenangi pilkada dan itu boleh-boleh saja. Sekali lagi, kami siap menunggu rekapitulasi perolehan suara di KPU Sumenep yang merupakan hitungan resmi. Namun, klaim kami didukung dengan data riil,” kata Busyro.

Sementara itu Direktur Lembaga Survei “Terukur”, A Hasan Ubaid dalam jumpa pers menjelaskan, sesuai hasil hitung cepat berdasar hasil perolehan suara di 400 TPS yang menjadi sampel, pasangan Busyro-Fauzi meraih 50,97 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah meraih 49,03 persen.

“Hasil hitung cepat tersebut linier dengan hasil hitung riil berdasar fomulir hasil penghitungan perolehan suara di masing-masing TPS dari saksi pasangan Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Sesuai hasil hitung riil dari saksi di 2.400 TPS itu, pasangan Busyro-Fauzi memperoleh 299.274 suara atau 50,79 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah memperoleh 289.884 suara atau 49,21 persen.

“Dalam konteks itu, kami optimistis pasangan Busyro-Fauzi yang akan memenangi pilkada. Kami juga telah meminta pasangan Busyro-Fauzi untuk benar-benar mengawal proses yang berlangsung di KPU Sumenep dan jajarannya guna mengamankan perolehan suara tersebut,” kata Hasan yang lembaga surveinya menjadi konsultan pasangan Busyro-Fauzi.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, A Zahrir Ridla memastikan perolehan suara kandidatnya unggul dibanding pasangan Busyro-Fauzi. “Perolehan suaranya pada posisi 52,7 persen untuk pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah dan 47,3 persen untuk Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Ia berharap warga Sumenep tidak terpengaruh dengan adanya saling klaim memenangi pilkada, karena hitungan resmi atas hasil pilkada adalah rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Sumenep sebagai penyelenggara pilkada.

“Mari bersama-sama menunggu rekapitulasi perolehan suara hasil pilkada tingkat kabupaten di KPU Sumenep. Saling klaim itu merupakan hal yang wajar,” kata Zahrir Ridla menambahkan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sumenep, A Zubaidi meminta warga setempat untuk menunggu hasil penghitungan perolehan suara secara resmi yang akan dilakukan oleh lembaganya guna mengetahui pasangan calon yang memenangi pilkada.

Sesuai jadwal di KPU Sumenep, rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh masing-masing PPK dan penyampaian hasilnya ke KPU kabupaten pada 10-16 Desember 2015.

Sementara rekapitulasi penghitungan dan penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh KPU setempat dan penyampaian hasilnya ke KPU provinsi pada 16-18 Desember 2015.

Pilkada Sumenep 2015 yang digelar pada Rabu (9/12/2015) diikuti oleh dua pasangan, yakni A Busyro Karim-A Fauzi di nomor urut 1 (satu) dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah di nomor urut 2 (dua). (hosni)

 

Iklan

Polemik Usulan Pembentukan Provinsi Madura

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Sampang (Sergap) – Tuntutan pendirian Provinsi Madura yang disuarakan sejumlah orang berlatar etnis Madura telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Madura sendiri. Menurut penggagasnya, pembentukan provinsi Madura dianggap merupakan jalan terbaik untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura yang dianggap tertinggal.

Sekretaris Panitia persiapan pembentukan Provinsi Madura (P4M), Jumhur Saros, mengatakan, gagasan ini muncul karena perlakuan tidak adil yang selama ini terjadi. “Karena Madura telah dianaktirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat,” kata Jumhur Saros, Selasa (10/11/2015).

Di kalangan masyarakat Madura, belum ada satu suara tentang tuntutan pendirian Provinsi Madura. Mereka menganggap pendirian provinsi Madura berisiko secara politik dan terlalu memaksakan diri.

Mohammad Bakir, seorang tokoh Sumenep mengatakan, bahwa orang Madura itu lebih banyak yang tinggal di luar Pulau Madura. “Dari sisi politik, kenapa kita memaksakan diri pendirian Provinsi Madura, sementara keberadaan orang Madura itu 1:4. Satu orang Madura di (pulau) Madura, empat orang Madura di luar pulau Madura,” katanya.

Deklarasi Provinsi Madura di Gedung Rato Ebu, Bangkalan tanggal 10 Nopember 2015

Rancangan Logo Provinsi Madura

Selanjutnya, P4M merencanakan untuk menyurati Presiden Joko Widodo dan berencana menemui pimpinan DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. “Kepada DPR kita meminta hearing dan hak inisiatif. Jadi, kita mengikuti tata hukum yang ada demi terbentuknya provinsi Madura,” kata Jumhur Saros, yang dikenal pula sebagai advokat.

Pria berusia 51 tahun ini juga berencana mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pendirian sebuah provinsi yang diatur dalam undang-undang. Jumhur juga mengklaim gagasannya didukung oleh sebagian ulama di Pulau Madura.

Tentang adanya penolakan dari seorang bupati sebuah daerah di Madura atas gagasannya, pria asal kota Bangkalan, Madura ini berkata: “Apakah mereka karena sudah hidup dalam zona aman, terus kalau dijadikan provinsi, apa ruginya?”

Sejumlah laporan menyebutkan, gagasan pendirian provinsi Madura pernah disuarakan pada tahun 1995 dan 1999. “Kenapa kita harus takut? Madura ini pada tahun 1948 pernah menjadi negara merdeka. Itu mampu membiayai negara Madura,” tandasnya.

Menurutnya, Provinsi Madura akan mampu membiayai pembangunan di daerahnya sendiri, karena “di bawah Madura ini ada sumber minyak dan gas masih bertaburan.”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempersoalkan keinginan sejumlah kalangan di Pulau Madura untuk membentuk provinsi sendiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Namanya demokrasi, enggak apa-apa Madura mau jadi provinsi,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan peresmian operasional kapal di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, Bangkalan, Selasa (10//11/2015).

Presiden menegaskan, demokrasi tidak melarang suatu daerah menjadi provinsi sendiri. Bahkan, tidak hanya Madura yang ingin menjadi provinsi, tetapi daerah-daerah yang lain, seperti di Sumatera, Papua, Kalimantan, juga memiliki niatan yang sama.

Hanya saja, Presiden mengingatkan, bahwa ketentuan yang berlaku, tetap harus diperhatian, seperti prasyarat jumlah minimal kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya diharapkan kehadirannya dalam Deklarasi Provinsi Madura yang digelar di Gedung Ratoh Ebu, Bangkalan, Jawa Timur, namun Presiden memilih tidak menghadiri acara deklarasi itu. (mh)

Camat di Pamekasan Wajib Tempati Rumah Dinas

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii

Pamekasan (Sergap) – Untuk mendorong agar lebih banyak interaksi antara para Camat dengan masyarakat, Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Achmad Syafii mewajibkan para Camat untuk menempati rumah dinasnya masing-masing.

“Jangan sampai ada Camat yang tidak menempati rumah dinasnya yang telah disediakan di masing-masing kantor kecamatan,” kata Achmad Syafii di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Jumat (30/01/2015) siang.

Dengan menempati rumah dinas, diharapkan terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan interaksi antara para Camat dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan berbagai program pemerintahan.

“Makanya, pada kesempatan kali ini saya menekankan kepada para camat agar menempati rumah dinasnya dan tidak boleh pulang ke rumahnya, kecuali masa libur,” kata Bupati menegaskan.

Selanjutnya Bupati juga menjelaskan bahwa, pejabat pemkab harus dekat dengan masyarakat, karena keberlangsungan pemerintahan di negeri ini, salah satunya berkat koordinasi yang baik antara pejabat dengan masyarakatnya.

Dalam kesempatan itu, bupati juga berpesan agar pejabat benar-benar menjadi pelayan dan pengayom bagi masyarakat, karena substansi jabatan adalah pelayan dan pelindung masyarakat. “Intinya, pejabat itu bertugas mengayomi, memberikan perlindungan, bukan minta diayomi atau dilayani rakyat,” kata Bupati Achmad Syafii, sekali lagi menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Pamekasan sudah meluncurkan Program Bupati Mengajak Membangun Desa (Bunga Bangsa). Dalam pelaksanaannya, Bupati Pamekasan selalu menginap di rumah-rumah warga, dalam rangka upaya untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat. “Jika camatnya saja tidak mau menempati rumah dinasnya, itukan sama halnya dengan tidak mendukung program yang dicanangkan Pemkab Pamekasan,” pungkas Bupati. (slh)

Penembakan Aktivis Anti Korupsi Bangkalan, Sebuah Aksi Teror

Mathur Husairi sedang dirawat di di RSUD dr Soetomo Surabaya

Mathur Husairi sedang dirawat di di RSUD dr Soetomo Surabaya

Bangkalan (Sergap) – Mathur Husairi (47th), Direktur LSM CIDe (Center for Islam and Democracy Studies) dan Sekjen Madura Corruption Watch ditembak di depan rumahnya di Jalan Teuku Umar, Kota Bangkalan, Selasa (20/1/2015) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Saat itu, Mathur baru saja sampai dan sedang membuka pagar rumahnya.

Diperkirakan pelakunya 2 orang yang menghamoiri Mathur dari arah belakang. Tembakan itu mengenai pinggangnya. “Luka tembaknya ada di pinggang bagian kanan dan ususnya luka,” kata adiknya Rofi’i, Selasa (20/1/2015) pagi. Korban sempat dilarikan ke RSUD Bangkalan dan akhirnya dirujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya.

Saat ini, penyidik Kepolisian Resor Bangkalan dibantu Unit Kejahatan dan Tindak Kekerasan serta Tim Cobra Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mendalami keterangan saksi kunci peristiwa penembakan terhadap aktivis antikorupsi ini.

Kabid Humas Polda Jatim AKBP Awi Setiyono mengatakan, pelaku menembak satu kali dan mengenai perut korban, lalu pelaku lari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor. “Pelaku dua orang, yang satu mengemudikan sepeda motor, yang dibonceng yang melakukan penembakan,” kata Awi, Rabu, (21/01/2014) kepada wartawan di Mapolda Jatim.

Ditambahkan oleh Awi, bahwa sejak Selasa lalu penyidik berurutan sudah memeriksa lima saksi, yaitu dua anggota keluarga korban dan tiga rekan korban. “Di antara lima saksi, ada satu orang yang melihat kejadian (penembakan). Itu yang akan kami dalami,” katanya.

Keterangan saksi kunci itu, kata Awi, sebenarnya telah diambil kemarin. Namun karena saat itu, para saksi masih dalam suasana ketakutan, maka polisi akan melakukan pemeriksaan ulang. “Kami melakukan pendekatan persuasif untuk mendapatkan data,” kata Awi.

Polisi masih belum dapat menemui Mathur Husairi yang sedang dirawat di di RSUD dr Soetomo Surabaya, karena belum mendapat izin dokter. Namun, berdasarkan laporan dokter, korban sudah siuman dan kondisinya berangsur-angsur membaik.

Senjata rakitan

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono memastikan bahwa Mathur Husairi ditembak dengan senjata api rakitan. “Dari hasil pemeriksaan, proyektil peluru di tubuh Mathur berasal dari senjata api rakitan,” katanya, Rabu, (21/10/2015). Namun Kapolres Sulistyono belum bisa memastikan kaliber peluru dan jenis senjata api itu karena belum menerima hasil penelitian proyektil itu secara resmi.

Para sahabat Mathur Husairi, menduga penembakan Mathur dilatarbelakangi status Mathur sebagai saksi kunci KPK dalam kasus Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron.  “Dia bercerita, KPK memintanya jadi saksi kasus Fuad dan dia siap untuk bersaksi,” kata rekan Mathur, Mahmudi Ibnu Khotib, Rabu, (21/01/2015).

Mahmudi juga menduga penembakan itu bertujuan untuk membungkam Mathur, dan membuat kawan-kawannya takut. “Mereka keliru, penembakan ini justru membuat kami tambah semangat membongkar korupsi di Bangkalan,” ucap Mahmudi bersemangat.

Bambang Widjojanto

Bambang Widjojanto

Mahmudi juga meluruskan, malam sebelum penembakan, Mathur memang melakukan pertemuan. Namun bukan dengan tokoh masyarakat, melainkan dengan para pegiat antikorupsi Bangkalan. “Kami bertemu dan ngopi di Citos, Surabaya.”

Atensi KPK dan Komnas HAM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin atas kekerasan yang dialami aktivis antikorupsi Bangkalan ini. “KPK turut berduka cita atas apa yang terjadi pada Mathur Husairi di Bangkalan Madura,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (20/01/2015).

“Kenapa hal ini menjadi perhatian KPK? Karena Mathur Husairi pernah memberikan pengaduan ke KPK dan kami sangat prihatin dan mudah-mudahan bukan karena aktivis dia, sekarang Kapolres di bangkalan sedang mencari tahu dibantu dengan Polda Jawa Timur, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa mengetahu apa motifnya,” harap  Bambang, sebagaimana ditulis Antara.

Maneger Nasution

Maneger Nasution

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) juga menyayangkan kejadian penembakan itu. “Komnas HAM berduka cita atas penembakan aktivis antikorupsi Bangkalan Jatim, Mathur Husyairi. Kami tengah mencari informasi lebih jauh lagi,” kata Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, Rabu (20/1/2015), sebagaimana dikutip Antara.

Kasus ini menjadi perhatian karena sejumlah hal penting yang dinilai Komnas HAM dapat membuat teror dan orang akan takut mengungkap kasus korupsi. “Pertama, ada upaya menghilangkan hak hidup orang lain, dan kedua ada pesan kuat menebar ketakutan dan rasa aman terhadap warga negara khususnya terhadap aktivis prodemokrasi. Dan ketiga, Komnas HAM memandang Tipikor adalah berimplikasi terhadap pelanggaran HAM,” kata Maneger Nasution menjelaskan.

“Ini bukan kriminal biasa karena tidak ada barang yang dicuri misalnya, ini adalah peristiwa kemanusiaan. Dengan demikian penembakan Mathur juga ancaman terhadap pegiat HAM. Untuk itu Polri harus mengusut dan menuntaskan kasus ini dengan profesional dan mandiri,” tambah Maneger.

Aksi teror

KH. Hasyim Muzadi

KH. Hasyim Muzadi

Terkait penembakan pegiat anti korupsi ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH. Hasyim Muzadi meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. “Aksi teror seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Polisi harus segera mengungkapnya,” ujarnya di sela menjenguk korban di lantai 3 IRD RSU dr Soetomo Surabaya, Rabu (21/01/2015).

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang tersebut disambut sejumlah aktivis, antara lain Sukur (Madura Corruption Watch), Mahmudi (Poros Pemuda Jawa Timur), mantan Ketua DPRD Jatim Fathurrosyid dan mantan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf.

Menurut mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut, kondisi Mathur sampai saat ini masih tergolek lemah dan belum bisa diajak berbicara karena masih menggunakan bantuan alat pernafasan di ruang isolasi. (tim)

 

Ketua DPRD Bangkalan Ditangkap KPK

Raden Kyai Haji (RKH) Fuad Amin Imron

Raden Kyai Haji (RKH) Fuad Amin Imron

Bangkalan (Sergap) – KH. Fuad Amin Imron, Ketua DPRD yang juga mantan Bupati Bangkalan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya, Kampung Sak-Sak, Kelurahan Kraton, Bangkalan, Selasa (2/12/2014) sekitar pukul 01.00 WIB.

“Betul, KPK melakukan penangkapan terhadap FA di kediamannya dan sudah dibawa ke Jakarta oleh KPK guna pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Waka Polres Bangkalan Kompol Yanuar Herlambang yang membantu pengamanan proses penangkapan tersebut.

Dalam penangkapan KH. Fuad Amin Imron, Selasa dini hari itu, Polres Bangkalan menurunkan satu peleton Sabhara, satu unit Satuan Intel, dan satu unit Satuan Reskrim.

KPK dikabarkan juga menyita empat koper dari kediaman KH. Fuad Amien. “Ada empat koper, satu koper besar. Tiga lainnya lebih kecil. Tapi saya tidak tahu apa isinya,” ungkap Yanuar kepada wartawan.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengungkapkan, penangkapan tersebut dibawah tanggungjawab KPK pimpinan penyidik Novel Baswedan. Kepolisian hanya mem-back up pengamanan. “Pengamanan dilakukan Polres Bangkalan. Kepolisian hanya mem-back up sampai Bandara Juanda,” kata Awi, Selasa pagi.

Kabar yang lebih jelas, baru siang harinya, ketika Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menjelaskan kepada wartawan di Balai Kartini Jakarta. ” Fuad Amin Imron ditangkap karena kasusu suap. Swasta yang menyuap. Ada tiga orang (yang ditangkap). Menyangkut pembayaran ke BUMD. Mengenai suplai gas,” kata Adnan.

Pembayaran suap tersebut sudah berlangsung lama. Perjanjian tersebut dimulai tahun 2007 silam. Perjanjian tersebut ditandatangani Fuad saat menjabat sebagai Bupati Bangkalan. “Dia tandatangan ketika yang bersangkutan sebagai kepala daerah. BUMD-nya menerima pembayaran secara rutin,” tutur Adnan. (slh)

Sudah Praktek 15 Tahun, Dokter Gadungan Ditangkap Polisi

dokter gadungan wbSumenep (Sergap) – Mahmud Wuhaibi (51), warga Dusun Lebak, Desa Jungtorodaya, Kecamatan Ambunten Timur, Sumenep, Madura, sekitar pukul 21.00 WIB digerebek aparat Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim. Mahmud Wuhaib digelandang ke Mapolda Jatim katena telah membuka praktik layaknya dokter hanya berbekal pernah menjadi perawat selama dua tahun di RS Syaiful Anwar, Malang.

“Tersangka langsung dibawa dan sudah ditahan di Polda Jatim. Sejumlah peralatan medis, rekam medis pasien, beserta berbagai obat dari balai pengobatan tersebut juga disita sebagai barang bukti. Penggerebekan ini berdasar laporan masyarakat. Dan ternyata benar, bahwa praktik tersebut ilegal,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono, Senin, (08/09/2014). Saat penggerebekan, ada dua orang pasien yang sedang menjalani perawatan di sana. Keduanya pun harus dirujuk ke puskesmas setempat karena tempat ini digeledah polisi.

Kepada aparat, Mahmud Wuhaibi mengaku sudah melakukan praktik layaknya dokter selama 15 tahun.  Mahmud Wuhaibi mengakui, dirinya sama sekali tidak memiliki surat tanda resgistrasi dokter, karena memang dia bukan seorang dokter.

Tersangka juga Wuhaibi mengaku bisa mengobati pasien hanya bermodal pengalaman. Ia pernah kuliah di Akademi Perawat (Akper) Malang lulus tahun 1984, kemudian dua tahun di RS Syaiful Anwar, Malang. “Setiap saya pulang, tetangga yang tahu saya kerja di rumah sakit minta diperiksa. Dan ternyata banyak yang jodoh, banyak yang sembuh setelah saya periksa dan saya kasih obat,” ujarnya.

Balai pengobatan milik Mahmud Wuhaibi, selain melayani pengobatan umum, juga melayani rawat inap, karena itu berbagai peralatan medis dan beragam jenis obat juga disediakan di balai pengobatan itu. Praktik layaknya dokter dilakukannya sejak tahun 1999 dan semakin hari, praktiknya semakin laris, karena itu sejak tahun 2010, ia mulai melayani rawat inap.

Seakan menggambarkan “kesuksesannya” rumah dokter gadungan ini bertingkat menjulang tinggi, paling tinggi dibanding rumah tetangga sekitarnya. Usai penggrebekan rumah itu nampak sepi. Terlihat ada empat motor yang diparkir di depan ruang praktek dan dua mobil terparkir di sisi barat. Penerangan lampu dari berbagai sudut rumah, baik dilantai dasar maupun di lantai atas cukup banyak, sehingga kemegahan rumah dokter gadungan terlihat jelas.

Sebelumnya, petugas Polda Jatim membekuk Wahbi (43), warga Dusun Lebak, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, pukul 21.15 Wib, Senin (8/9/2014) yang diduga kuat menjalankan praktek penyembuhan pada pasien dengan cara menggunakan alat-alat medis. Wahbi akhirnya digelandang ke Polda Jatim berikut barang bukti, antara lain perangkat alat praktek dokter dan tabung oksigen

“Warga disini memang mengenal dia sebagai perawat. Tapi kabarnya, dia itu tidak sampai lulus sekolah keperawatan karena berhenti di tengah jalan,” kata Kadar, salah satu warga Ambunten, Selasa (09/09/14). Tetapi tempat praktiknya selalu dibanjiri pasien, meski tidak memasang papan resmi klinik pengobatan. Pasien yang datang tidak hanya warga Ambunten, tetapi juga dari kecamatan-kecamatan lain. Bahkan tidak sedikit pasien yang menjalani rawat inap di tempat praktek Wahbi.

“Setiap hari pasiennya banyak. Ada yang cuma rawat jalan, tapi tidak sedikit juga yang rawat inap. Kan di rumahnya itu memang ada banyak kamar untuk rawat inap,” ujarnya.

Menurutnya, banyak warga yang merasa cocok dan sembuh setelah berobat ke tempat praktek Mahmud Wuhaibi. “Orang sini bilang, banyak yang jodoh. Jadi orang-orang itu malah lebih suka berobat ke Wahbi daripada ke Puskesmas,” ungkapnya.

Kadar menambahkan, bahwa Mahmud Wuhaibi tidak sekedar untuk berobat biasa, tetapi juga melakukan operasi pengangkatan tumor. “Peralatannya lengkap kok. Obat-obatannya juga pakai resep,” paparnya. (hos)

Polda Jatim Kirim Pasukan Tambahan ke Pamekasan

Demonstrasi para pendukung Caleg dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Tamyiz

Demonstrasi para pendukung Caleg dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Tamyiz

Pamekasan (Sergap) – Melihat makin memanasnya situasi pascapelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Pamekasan, maka Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerjunkan pasukan tambahan ke Kabupaten Pamekasan. Langkah itu diambil karena hampir setiap hari ada massa pendukung calon legislator yang turun ke jalan untuk melakukan protes atas hasil rekapitulasi.

“Kami sudah kirim dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) Brigade Mobil dan satu SSK Pengendalian Massa Direktorat Sabhara Polda Jatim untuk membantu Polres Pamekasan,” kata Kepala Divisi Humas Polda Jatim Komisaris Besar Awi Setyono di Pamekasan, Rabu, (16/04/2014).

Kepala Polda Jatim Irjenpol Unggung Cahyono, bahkan langsung turut memantaudemonstrasi ratusan pendukung caleg dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Tamyiz, di kantor Panwaslu Pamekasan di Jalan Trunojoyo.

Menurut Awi Setyono, jauh sebelum pemilu digelar, Kapolda Jatim telah memberi perhatian khusus pada pelaksanaan pemilu di Pulau Madura. Perhatian khusus ini diberikan lantaran Madura punya sejarah buruk dalam pelaksanaan pemilu, seperti pembakaran TPS di Bangkalan pada saat Pemilu 2009. “Apalagi, penghitungan suara sampai saat ini belum selesai. Kami akan terus pantau,” ujarnya.

Pasukan tambahan itu, kata Awi, tidak akan ditarik hingga seluruh proses penghitungan suara di Pamekasan dari tingkat panitia pengawas kecamatan hingga KPU selesai. “Pasukan akan tetap berada di Pamekasan sampai 7 Mei mendatang,” ujarnya.

Hari ini, Rabu, 16 April 2014, ratusan pendukung calon legislator dari Partai Bulan Bintang, Muhammad Tamyiz, memblokir akses jalan nasional di Pamekasan. Akibatnya, jalur Pamekasan-Surabaya macet parah.

Aksi blokade jalan itu digelar karena massa kecewa terhadap Panwaslu Pamekasan yang mereka nilai tidak menggubris tuntutan mereka, yaitu menggelar penghitungan ulang surat suara di TPS 06, 07, dan 08 Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan.

Massa menduga terjadi kecurangan karena di dua TPS, yakni TPS 06 dan 07, caleg nomor urut 1 dari Partai Bulan Bintang, Bahrullah, meraih 100 persen suara. “Padahal kami di TPS itu mencoblos Tamyiz, tapi ke mana suara kami,” kata Taufik, salah seorang pendukung Tamyiz.

Sebelum memblokade jalan, massa sempat mencoba menerobos barikade polisi yang menjaga kantor Panwaslu Pamekasan. Namun, karena tidak berhasil, massa menutup jalan. “Kami tidak akan pulang sampai tuntutan kami didengar,” ujar Taufik. (leh)

PDI Perjuangan Larang Caleg Minta Suara Partai

Logo PDIPPamekasan (Sergap) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melarang semua calon legislatif dari partai itu minta hasil perolehan suara partai menjadi suara caleg.”Larangan ini sesuai dengan surat edaran DPP PDI Perjuangan Nomor: 4860/IN/DPP/IV/2014 yang ditujukan kepada semua caleg PDI Perjuangan di seluruh Indonesia,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan MH Said Abdullah dalam rilis sebagaimana dikutip Antara, Selasa malam (15/4/2014).
PDI Perjuangan berpendapat, pengalihan suara partai menjadi suara caleg merupakan bentuk penghianatan atas pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan. “Dan jika diketahui ada caleg yang minta suara partai,dalam surat itu ditegaskan yang bersangkutan akan diberikan sanksi tegas”, kata Said yang pernah maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jatim bersama Bambang DH .
Bentuk sanksinya adalah yang bersangkutan tidak akan diproses pelantikannya, apabila yang bersangkutan bersangkutan terpilih sebagai wakil rakyat, atau akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPR/ DPRD yang sudah dilantik.
Said Abdullah menjelaskan, kebijakan partai yang melarang kadernya memindah perolehan suara partai, semata-mata karena partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu menginginkan agar caleg terpilih dari PDIP melalui proses pemilu yang jujur, dan bersih.
“Karena dalam pandangan PDI Perjuangan, proses pemilu yang jujur dan bersih merupakan cita ideal guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pula,” kata Said Abdullah menambahkan.
Berdasarkan hasil hitung cepat, PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai politik yang mampu meraih dukungan suara terbanyak dibanding 12 partai politik peserta pemilu lainnya. (Saleh)

Kejaksaan Segera Panggil Bupati dan Wakil Bupati Sampang

Kajari Sampang, Abdullah, SH

Kajari Sampang, Abdullah, SH

Sampang (Sergap) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur sudah menjadwalkan pemanggilan Bupati Sampang KH Fannan Hasib dan Wakilnya Fadilah Budiono, terkait dengan kasus dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD periode 1999-2004.

Demikian pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Abdullah, SH melalui Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto, SH, pada hari Minggu (12/01/2014). Kejari Sampang memandang perlu untuk minta keterangan terhadap dua pejabat puncak Pemkab Sampang ini, karena yang bersangkutan dianggap mengetahui tentang kebijakan Pemkab Sampang saat itu, ketika memberikan uang pesangon kepada 45 anggota DPRD. “Bupati Fannan Hasib sendiri saat itu sebagai anggota DPRD, sedangkan wakilnya Fadilan Budiono masih menjabat sebagai Bupati Sampang. Keduanya akan dipanggil sebagai saksi, dalam lanjutan penyidikan” kata Sucipto menjelaskan.

Saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kejari Sampang sedang meminta izin kepada Kejaksaan Agung untuk memanggil kedua pejabat tersebut. “Kapan pemanggilan itu dilaksanakan, kami menunggu persetujuan dari Jaksa Agung”, kata Sucipto menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam kasus dugaan korupsi uang pesangon mantan anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 ini, Kejari Sampang telah menyeret ke pengadilan 3 orang, yakni Moh Sayuti, Herman Hidayat dan KH Fahrur Rozi. Mereka kini telah dipenjara di balik jeruji besi Rutan Sampang, karena telah divonis bersalah berdasar pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diketahui, pada April 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap mantan Ketua DPRD Sampang Hasan Asy’ari (sekarang almarhum), terdakwa kasus korupsi uang pesangon dewan periode 1999-2004.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Lindi Kusumaningtias, SH itu juga menyatakan, bahwa Hasan bersama tiga terdakwa lainnya secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, dan menghukumnya dengan hukuman 2 tahun penjara. Hasan Asy’ari yang juga mantan anggota DPRD Jatim dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, juga dihukum untuk mengembalikan uang pengganti senilai Rp42.500.000, serta membayar ganti rugi Rp50 juta.

Sedangkan tiga mantan Wakil Ketua DPRD Sampang lainnya, masing-masing K.H. Fahrurrozi Faruk, Moh Sayuti dan Herman Hidayat, juga dinyatakan dan divonis hukuman penjara 2 tahun dan denda senilai Rp50 juta.

Melalui penasihat hukumnya, keempat-empatnya menyatakan banding atas putusan itu. Pengadilan Tinggi Jawa Timur tetep menyatakan bersalah, namun hukuman kepada ketiganya menjadi lebih ringan, menjadi hukuman penjara 1 tahun 3 bulan serta denda Rp50 juta, subsider 3 bulan penjara.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Tinggi dan putusannya tetap sama, sebagaimana tertuang dalam surat putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 110K/PID. Sus/2011. Karena keempat terhukum tersebut tidak melakukan banding, maka vonis MA tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, kerugian negara dalam kasus uang pesangon tersebut mencapai R2,1 miliar. Para anggota Wakil Rakyat itu menerima Dana Purnatugas masing-masing sekitar Rp42,5 juta, Tunjangan Yanarti Rp110 ribu selama 12 bulan dan Tunjangan Kesehatan sekitar Rp350.000, yang pada tahun 2004 naik menjadi Rp500.000 per bulan. Sehingga, total dana yang diterima anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 mencapai Rp2,1 miliar.

Dari 45 orang anggota DPRD Sampang periode 1999-2004itu, baru empat orang tersebut yang telah diproses secara hukum. Sedangkan 41 orang sisanya masih bisa menghirup udara bebas. Tampaknya inilah yang akan dituntaskan oleh Kejari Sampang di awal tahun 2014 ini. (tim)