Proyek Alkes RSUD Kota Madiun Dibidik Kejaksaan

RSUD Kota Madiun oke

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Madiun

Madiun (Sergap) – Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Kota Madiun, Jawa Timur sedang dibidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Proyek senilai Rp. 2 Milyar tersebut patut diduga sarat dengan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

“Ada atau tidaknya penyimpangan, masih diselidiki. Sejauh ini baru pemanggilan perdana sejumlah pihak dari RSUD Kota Madiun,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Madiun, Paris Pasaribu, kepada wartawan, Rabu (20/01/2016).

Ditambahkan oleh Paris Pasaribu, bahwa kasus tersebut masih memasukki tahap awal penyelidikan dan butuh proses pendalaman lebih lanjut. Sejauh ini telah memasuki tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Sejumlah pihak yang telah dipanggil dan dimintai keterangan antara lain, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sri Marhaendra Datta, Kasi Pelayanan Medik drg. Priyo Rahardjo, Kasi Keuangan Yuda K, dan Apoteker Yusuf.

Namun sejauh ini, Kejaksaan Negeri Kota Madiun masih belum menyimpulkan apakah laporan masyarakat terkait proyek alat kesehatan dan proyek fisik tahun 2013, 2014 dan 2015 itu, memang telah ditemukan adanya kerugian negara atau tidak.

“Ada beberapa yang kita dalami, termasuk Alkes. Mungkin ada juga bangunan fisik. Yang kita klarifikasi adalah proyek anggaran mulai tahun 2013, 2014 dan 2015. Ini baru awal saja, semuanya masih kita dalami,” kata dia.

Tentang kemungkinan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Kota Madiun, Resty Lestantini, Paris Pasaribu mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik. “Siapa menurut mereka para penyidik yang dibutuhkan keterangannya, ya akan kita panggil,” tambah Pasaribu.

Sementara itu, Wali Kota Madiun Bambang Irianto menyatakan pihaknya yakin jika tidak ada masalah di RSUD Kota Madiun. Pihaknya mengaku telah memanggil Direktur RSUD Kota Madiun, Resty Lestantini, guna diminta keterangannya.

Menurutnya, pengadaan semua alkes di rumah sakit milik pemkot tersebut sudah masuk dalam sistem elektronik katalog (e-katalog). “Jika pengadaan alkes sudah terdaftar di E-katalog, anggaran tidak dapat diselewengkan. Saya yakin tidak ada penyelewengan anggaran dalam pengadaan Alkes di RSUD Kota Madiun,” kata Bambang Irianto.

Meski demikian, Walikota menghormati proses hukum yang dilakukan Kejari Madiun untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran di lingkup Pemkot Madiun. Ia tidak akan melakukan intervensi dalam hal itu karena bukan pemegang anggaran. (HS)

Ribuan Pengunjung Serbu Pameran Akik di Madiun

Semakin menggoda.....

Semakin menggoda…..

Madiun (Sergap) – Ribuan pengunjung menyerbu pameran dan kontes Batu Akik yang digelar Paguyuban Penggemar Akik dan Permata Madiun “Selo Aji Mataraman”, di halaman Kantor Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) I Madiun di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (16/04/2015).

Pameran akan berlangsung dari tanggal 16 April hingga 19 April 2015,melibatkan sekitar 106 perajin, pehobi, dan kolektor batu akik dan mulia dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, dan juga Bengkulu.

“Awalnya kami prediksi pesertanya hanya wilayah Jawa Timur. Di luar dugaan, animo masyarakat akan pameran tersebut sangat luar biasa. Ini bisa juga merupakan pameran batu akik tingkat nasional yang pertama di Madiun dan sekitarnya. Baru hari pertama digelar, jumlah pengunjung sudah ribuan,” ujar Yoyok Suharmadi, Ketua Panitia Pameran.

Ditambahkan oleh Yoyok, pameran tersebut merupakan ajang bagi para perajin, pehobi, dan kolektor Batu Akik di wilayah Bakorwil I (dulu disebut Karesidenan) Madiun untuk mengenalkan batu mulia agar semakin digemari masyarakat. “Selain itu, pameran ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para Perajin Akik dan mengenalkan potensi Batu Mulia yang ada di wilayah Jawa Timur,” tambahnya.

Contohnya, Batu Mulia asli yang berasal dari wilayah Sungai Catur di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, dan Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang diberi nama “Blue Kresek”, “Badar Mas”, dan “Badar Perak”.

“Kegiatan ini merupakan momentum yang tepat untuk mengenalkan Batu Mulia asli dari Kabupaten Madiun kepada masyarakat. Batu mulia asli Kabupaten Madiun dari segi kualitas tidak kalah dengan Akik dari Pacitan, Ponorogo, dan wilayah lainnya,” kata Darsiyanto, salah satu peserta.

Dijelaskan oleh Darsiyanto, bahwa motif dari Batu Mulia asli Kabupaten Madiun adalah terdapat guratan garis pada seratnya yang melambangkan tempat asalnya yakni di aliran Sungai Catur. Selain itu, unsur batu tersebut juga terbuat dari gabungan besi, emas, dan perak.

Jika sudah diolah menjadi bulatan cincin, harganya berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bijinya. Sedangkan jika masih batu bongkahan, berkisar antara Rp550 ribu hingga Rp600 ribu per Kilogramnya.

“Proses pembuatannya semuanya alami. Mulai dari cara mendapatkannya yang tidak merusak lingkungan hingga pengolahannya yang dilakukan secara manual,” kata Darsiyanto berpromosi.

Batu Mulia Serendibite, dibandrol Rp20 Milyar

Batu Mulia Serendibite, dibandrol Rp20 Milyar (foto : vivanews.com)

Batu Mulia Dikawal Brimob

Salah seorang peserta, Lim Saputra, warga Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, membuat gempar dengan membanderol Batu Mulia miliknya yang berjenis Serendibite dengan kadar karat 4,85 miliknya dengan harga Rp 20 miliar. Batu itu telah dipoles dan siap diletakkan pada tempatnya alias emban cincin.”Harga tersebut terbilang murah karena harga per karat secara internasional Rp 24 miliar,” kata Lim.

Tingginya harga yang dipatok itu, menurut dia, karena Serendibite termasuk batu mulia langka di dunia. Bahkan, hanya bisa ditemukan di Sri Lanka dan Myanmar Utara. Adapun keunikannya memiliki penyerapan cahaya yang sangat tinggi. Saat disenteri, serendibite mampu mengeluarkan warna hijau kekuningan hingga hijau kebiruan dan violet pada permukaannya.

Karena nilai jual dan keunikan yang tinggi, Batu Mulia itu dikawal oleh aparat Satuan Brigade Mobil Detasemen C Pelopor Madiun. (to2k)

Kasus Pemukulan Petugas Pemilu di Kabupaten Madiun, Pemkab Akan Beri Sanksi Kades dan Perangkat Desa

90 mdn pemukulan panwas

Katimun dengan wajah ketakutan “diselamatkan” polisi berpakaian preman

Madiun (Sergap) — Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panswaslu) Kabupaten Madiun,  melaporkan dugaan kasus penganiayaan yang menimpa dua anggotanya ke Polres Madiun. Dua anggota Panwaslu korban penganiayaan tersebut ialah Katimun, Komisioner Divisi Penindakan, dan Tri Lestari, Ketua Panwas Kecamatan Jiwan. Mereka mengalami luka di bagian kepala dan tangannya. Untuk menindaklanjuti dugaan pengiayaan tersebut, pihak Panwaslu juga melaporkan kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur.

“Kami sudah melapor ke polisi karena kami didorong dan dipukul oleh anggota Parade Nusantara yang mengikuti sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan,” kata Katimun, Senin, (7/7/2014) siang.

Saat berita ini ditulis, Katimun masih dirawat di RSUD Caruban, Kabupaten Madiun, sedangkan Tri Lestari dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah, Kota Madiun.

Pemukulan terhadap petugas Pemilu itu terjadi hari Minggu sore, 6 Juli 2014. Adapun penyebab penganiayaan, ia melanjutkan, karena dalam sosialisasi tersebut ditengarai terjadi kampanye terselubung. Narasumber dalam kegiatan itu di antaranya Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dan Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santosa. “Narasumber ini beberapa kali menyebut capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa,” ujar Katimun.

Karena hari Minggu kemarin itu sudah memasuki masa tenang kampanye, petugas Panwaslu menegur narasumber agar tidak mempromosikan Prabowo. Namun, sejumlah anggota Parade Nusantara Kabupaten Madiun yang jadi Timses Prabowo tidak terima dengan teguran tersebut. Dua petugas Panwaslu yang hendak membubarkan kegiatan itu malah menjadi sasaran pemukulan.

Sadewo, anggota Panwaslu Kecamatan Jiwan, mengatakan pihaknya mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat Kepolisian dan Badan Pangawas Pemilu Jawa Timur. Kedua lembaga ini diharapkan bisa bertindak tegas dalam menangani dugaan penganiayaan. “Kami belum mendapatkan informasi terbaru dari kasus ini. Mungkin nanti siang baru dikoodinasikan ke polisi dan Banwaslu Jawa Timur,” kata Sadewo.

Informasinya, Ketua Panitia Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan itu adalah Dimyati Dahlan.

Dimyati Dahlan, S.Sos dikenal sebagai aktivis LSM dan Parade Nusantara, pernah mencalonkan diri sebagai Calon Legeslatif dari PKPI, juga pernah mencalon diri sebagai Wakil Bupati Madiun yang diusung oleh PKNU, Partai Patriot, dan PDK namun gagal memperoleh suara yang berarti.

Sementara itu, Pemkab Madiun merasa kecolongan atas upaya mobilisasi Kepala Desa (Kades) dan perangkat di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, yang berakhir dengan ricuhan dan menyebabkan anggota Panwaslu dan Ketua Panwascam Jiwan menjadi korban penganiayaan saat sesuai dengan tugasnya, berusaha membubarkan acara.

“Kami merasa kecolongan atas peristiwa itu. Kami tak ada yang disana. Tetapi itu sudah kami laporkan ke Bupati Madiun karena kejadian itu sudah melukai warga Kabupaten Madiun,” terang Kepala Bakesbangpol Dagri Pemkab Madiun, Kurnia Amrullah saat menemui para perwakilan Rakyat Peduli Demokrasi di kantornya, Senin (7/7/2014).

Bupati Madiun merasakan prihatin atas kejadian tersebut. Oleh karenanya, Bupati Madiun langsung memerintahkan Asisten Pemerintahan dan Kepala Bappemas dan Pemdes untuk menindaklanjuti kasusitu, termasuk menginventarisir Kades dan perangkat yang hadir dalam acara itu.

“Mungkin saja ada sanksinya bagi Kades dan perangkat desa. Itu akan diberikan setelah proses hukum di Panwaslu dan proses hukum di polisi selesai.  “Polisi mulai kan sudah menangani. Bupati dan sekda pun sudah mewarning para Kades dan perangkat sebelumnya. Kejadian kemarin melukai pemerintah daerah.Kami akan tindaklanjuti masalah itu,” kata Kurnia Amrullah menegaskan.

Sarono, salah seorang aktivis Rakyat Peduli Demokrasi, meminta sanksi juga diberikan kepada Kades yang menyediakan rumahnya dijadikan ajang sosialisasi berbau kampanye. “Pilpres aman dan damai tanggung jawab Pemkab Madiun beserta Forpimda. Karena itu, jangan sampai para Kades dan perangkatnya mendukung dan menjadi alat pemenangan salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Ini kan sudah masa tenang. Seharusnya aparat desa termasuk Kades tak membuat kacau”, katanya. (tkr/hs)

 

Gugatan Keabsahan Ijazah Bupati Madiun Ditolak PTUN

85 PTUN Jatim

PTUN Jawa Timur di Surabaya

Madiun (Sergap) – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan keabsahan ijazah Bupati Madiun Muhtarom yang diajukan oleh aktivis LSM Pentas Gugat Indonesia.

“Majelis hakim yang diketuai Muhammad Ilham Lubis memutuskan menolak gugatan tersebut, karena penggugat Harsanto tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan. Hal tersebut diungkapkan majelis hakim dalam sidang putusan yang digelar di Surabaya pada Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 kemarin,” ujar Penasihat Hukum Muhtarom, Nuryanto kepada wartawan, Rabu (10/10/2013).

Dalam perkara nomor : 89/G/2013/TUN.SBY, Harsanto menggugat pihak Kanwil Kemenag Jatim yang menggeluarkan ijazah MTs maupun MA milik Muhtarom. Namun, gugatan tersebut akhirnya ditolak selepas majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN.

“Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang boleh mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh produk hukum PTUN. Pada Pentas Gugat Indonesia dilihat dari sisi lembaga dan kerugian, ternyata tidak memiliki kualitas makanya gugatannya tidak diterima,” kata Nuryanto.

Selain itu, dalam amar putusananya, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat satu (Kanwil Kemenag Jatim) dan tergugat dua intervensi (Muhtarom). Majelis hakim juga memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara selama proses persidangan berlangsung.

Nuryanto menjelaskan, dalam pertimbangannya, majelis hakim juga tidak melihat iktikad baik dari penggugat Harsanto yang mewakili Persatuan Guru Indonesia (PGI). Sebab, selepas sidang kelima, Harsanto maupun PGI tidak pernah hadir di persidangan. Bahkan saat majelis hakim mengagendakan pembuktian, Harsanto juga tidak muncul di PTUN Surabaya.

“Walaupun penggugat tidak pernah hadir, kami tetap mengikuti persidangan. Begitu juga saat pembuktikan, ada sembilan bukti dari Muhtarom yang kami bawa. Sedangkan dari Kanwil ada sekitar 16 bukti yang dibeber di persidangan,” terang dia.

Bukti yang diungkap di persidangan cukup beragam, seperti buku induk hingga daftar nilai milik Muhtarom selama menjalani pendidikan di MTs maupun MA. “Putusan ini patut kami syukuri. Sebab, membuktikan bahwa ijazah milik Bupati Madiun terpilih, Muhtarom, tidak bermasalah seperti yang dituduhkan selama ini,” tambahnya.

Sebelumnya, kasus tersebut sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Di mana, LSM Petas Gugat Indonesia yang waktu itu diwakili oleh Heru Kuncahyo menggugat tentang keabsahan serta beberapa kejanggalan ijazah Muhatrom dari tingkat SD, MTs, MA, dan juga KTP yang digunakan sebagai persyaratan administrasi ketika mendaftar sebagai calon bupati periode 2008-2013 di KPU Kabupaten Madiun, dan terpilih sebagai Bupati Madiun 2008 lalu.

Namun, dalam prosesnya, gugatan tersebut juga ditolak oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Dalam putusan sela tanggal 29 Februari 2012, majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut (Kompetensi Absolut), karena masuk dalam ranah administrasi negara. Sehingga yang berwenang mengadili, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya. (ang/hs)

Pemilukada Kota Madiun Diikuti 6 Pasangan

KPU Kota MadiunMadiun (Sergap) – Enam pasangan bakal calon Walikota Madiun secara resmi sudah mendaftarkan Pemilukada Kota Madiun yang akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2013 nanti. Mereka terdiri dari dua pasangan melalui jalur independen, dan empat pasangan melalui jalur parpol.

Dua pasangan melalui jalur independen, yakni pasangan Mochid Soetono dan Karni (Murni) dan pasangan Achmad Zainudin- Kushendrawan dengan bendera Awan 19.

Sementara jalur parpol yakni pasangan incumben Bambang Irianto-Sugeng Rismianto (Baris) yang diusung Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Kemudian pasangan Parji-Inda Raya yang diusung 14 parpol.Yakni PDIP, Partai Gerindra, PPP, PKPI, Partai Patriot, PPNUI, Partai Merdeka, PPRN, PPPI, Partai Kedaulatan, PNI Marhaenisme, Partai PIB, PKNU dan Partai Buruh dan pasangan Arief Purwanto-Hari Sutji (Aha) yang diusung Partai Golkar dan PKS. Terakhir, pasangan Sutopo-Anie Carera (Top Care) yang diusung Partai Hanura, PDS dan PDP.

“Ada enam pasang yang mendaftar, selanjutnya akan dilakukan tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap para kandidat tersebut.  Jadwal tahapan itu sampai pada tanggal 9 Juni,” ” ujar Ketua KPU Kota Madiun Sasongko.

Usai verifikasi, lanjut dia, para calon tersebut bisa melengkapi kekurangan pada 10-16 Juni 2013 mendatang. Tahap berikutnya adalah verifikasi tahap kedua dan akan diikuti penetapan pada 14-15 Juli 2013.

“Saat ini masih beberapa yang kurang dari hampir semua calon. Di antaranya adalah LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan rekening khusus tim kampanye. Itu masih kita tunggu dan harus masuk pada masa perbaikan,” kata Sasongko. (hs)

Situs Patirtan Zaman Jenggala Ditemukan di Madiun

Diperkiran dibangun di era Kerajaan Jenggala

Diperkiran dibangun di era Kerajaan Jenggala

Madiun (Sergap) – Sebuah situs sejarah berupa patirtan (tempat pemandian) yang diperkirakan berumur 700 tahun ditemukan di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Situs tersebut ditemukan oleh Darno, salah satu warga setempat saat menggali tanah liat sebagai bahan baku pembuat batu bata di pekarangan belakang rumahnya. Situs tersebut ditemukan terkubur sedalam kurang lebih dua meter.

Setelah digali lebih dalam lagi, ia dan warga desa lainnya yang membantu penggalian, menemukan sebuah arca pada kedalaman sekitar dua meteran. Ia akhirnya melaporkan temuannya tersebut ke kantor desa dan tokoh masyarakat setempat.
“Saat saya menggali tanah, cangkul saya menghantam batu bata. Dan ternyata batu bata tersebut ukurannya tiga kali lipat lebih lebar di banding bata sekarang,” ujarnya, Senin (20/5/2013).

Anto Purba, seorang pemerhati budaya mengatakan, bangunan dari batu bata tersebut diduga sebuah bangunan candi dari zaman Kerajaan Jenggala yang wilayahnya mencapai Madiun sebelum zaman kerajaan Majapahit.

“Jika dilihat dari bentu batu batanya yang lebar dan adanya kendi dengan leher yang panjang, situs ini merupakan tempat mandi atau patirtan dari zaman Kerajaan Jenggala pada masa sekitar 700 tahun yang lalu,” katanya.

Namun untuk lebih pastinya, akan dilaporkan penemuan ini kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, Mojokerto dan Pemkab Madiun. Anto berharap agar instansi terkait melakukan peninjauan atas temuan sisa bangunan yang diduga bersejarah tersebut. Sehingga, jika ternyata benar merupakan peninggalan bersejarah, maka aset tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan semata.

Anto Purba juga menambahkan, bahwa sebelumnya di wilayah Dolopo juga pernah ditemukan Yoni dan Lumpang. (hs)

Kasus Ijazah Bupati Madiun, Resmi Dihentikan

Bupati Madiun Muhtarom

Bupati Madiun Muhtarom

Madiun, Sergap – Akhirnya proses penyidikan atas laporan ijazah Sekolah Dasar (SD) yang melibatkan Bupati Madiun Muhtarom dihentikan secara resmi oleh penyidik Polres Madiun Kota. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 30 Januari 2013 sudah ditandatangani oleh Kapolres Madiun Kota (Kapolresta) AKBP Ucu Kuspriyadi.

Kepada wartawan, Rabu (6/2/2013) AKBP Ucu menjelaskan dengan terbitnya SP3 itu bukan berarti penyidikan dihentikan selamanya.  “Jika ada bukti-bukti baru, penyidik dapat kembali membuka atau melanjutkan penyidikan laporan kasus tersebut”, kata kapolresta.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kapolrtesta bahwa terlapor dan pelapor sudah diberi SP3 tersebut. Terbitnya SP3 itu menindaklanjuti hasil rekomendasi dari gelar perkara penyidikan kasus ijazah SD Muhtarom di Direskrim Umum, Polda Jatim, pada 25 Januari 2013. Dalam gelar perkara dipaparkan hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan alat bukti dari Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim. ’’Menyatakan bahwa ijazah itu identik, artinya tidak terbukti adanya unsur pemalsuan,’’ tambah kapolresta.

Diinformasikan pula oleh kapolresta bahwa pihaknya juga menerima laporan terkait ijazah MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Muhtarom. “Sebagai pelayan masyarakat, Polres Madiun Kota tetap menangani laporan tersebut, sebagai upaya secepatnya memberikan kepastian hukum kepada terlapor”, jelas kapolresta.

Sementara itu, Kasatreskrim AKP Suhono menambahkan, hasil Labfor Polda Jatim menyebutkan terdapat 12 titik yang identik dengan keabsahan ijazah Muhtarom saat bersekolah di SDN Ketawang, Dolopo tersebut. Di antaranya dicocokkan dengan sidik jari Muhtarom. Selain itu, buku induk, logo, nomor dan stempel. ‘’Tanpa ada identik keabsahan itu, politi tidak berani menerbitkan SP3, karena objeknya itu adalah ijazah yang dilaporkan diduga palsu,’’ ujarnya.

Sedangkan terkair dengan laporan baru terhadap Bupati Madiun Kasatreskrim AKP Suhono menjelaskan, laporan ijazah MTs itu dibuat Arif Subagyo, warga Kabupaten Madiun. Ijazah Muhtarom dari MTsN Kembangsawit itu dipergunakan saat mendaftar sebagai calon bupati pada Pilkada Kabupaten Madiun 2008, di KPUD setempat yang saat itu berkantor di Jalan Suhud Nosingo, Kota Madiun. ’’Dua kali kami undang pelapor tidak datang, bagaimana proses bisa ke penyidikan?’’ kata Suhono.

Sementara itu Bupati Madiun Muhtarom, Sabtu (9/2/2013), mengatakan, pemberhentian penyidikan tersebut berdasarkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bernomor SP.PP/34/1/2013/Satrekrim dan ditandatangani oleh Kapolres Madiun Kota, AKBP Ucu Kuspriyadi.

“SP3 sudah beberapa hari yang lalu saya terima. Kalau tidak salah tiga sampai empat hari setelah gelar pekara di Mapolda Jatim,” ujar Bupati Madiun Muhtarom kepada wartawan.

“Dengan adanya surat tersebut, semua tahu ijazah SD saya tidak bermasalah. Ini juga sudah dibuktikan dengan kesaksian sejumlah teman sekolah dasar saya di Ketawang dulu,” kata Muhtarom yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun itu.

Menindaklanjuti penerbitan SP3 yang telah diterimanya tersebut, Muhtarom mengaku tidak berniat melakukan upaya hukum balik pada orang-orang yang telah mengunggat ijazahnya. Dia memandang, gugatan ijazah SD miliknya ini bagian dari pembelajaran di era demokrasi.

Sementara, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Madiun, Nuryanto, sekaligus pendamping hukum Muhtarom menyatakan tidak kaget dengan terbitnya SP3 dari Polres Madiun Kota. Sebab, pihaknya yakin sejak awal ijazah SD milik Bupati Muhtarom tidak bermasalah.

“Kami sikapi biasa saja. Dari awal kami sudah yakin jika ijazah Pak Muhtarom tidak ada masalah atau palsu,” ujar Nuryanto singkat.

Polemik keabsahan ijazah SD Bupati Madiun Muhtarom digulirkan oleh sejumlah warga Kabupaten Madiun yang tergabung dalam Pentas Gugat Indonesia (PGI). PGI meragukan keabsahan ijazah Muhtarom yang pernah digunakan sebagai syarat administrasi pencalonan sebagai bupati saat Pilkada 2008 lalu. (tim)

Kejati Jatim Hentikan Lidik Pasar Besar Madiun

Pasar Besar Madiun

Pasar Besar Madiun

Madiun, Sergap – Dengan alasan kerugian negara sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp. 980 juta sudah dikembalikan oleh pelaksana proyek ke kas daerah, maka Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, akhirnya menghentikan penyelidikan kasus proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM), senilai Rp. 76,5 miliar.

Demikian dikatakan oleh Kasi Inteljen (Kaintel) Kejaksaan Negeri Madiun M Alig, Senin (10/12/12) kepada wartawan. “Sesuai informasi yang kami terima memang seperti itu. Penyelidikan dianggap prematur karena pembangunan pasar masih dalam pemeliharaan, sedangkan penghentian penyelidikan dimulai awal September 2012, karena belum tergambar memenuhi unsur merugikan negara. ” katanya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kasintel, bahwa menyangkut keterangan saksi ahli dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang bahwa pendapat ahli memang diperlukan tapi tidak mengikat. Namun, tentang temuan tim Universitas Brawijaya Malang terkait adanya besi cor yang dipakai tidak sesuai hingga kualitas semen tidak sesuai standar, pihaknya tidak bisa menjawab. “Maaf, saya tidak tahu pasti. Saat itu saya belum menjabat Kasi Intel di sini. Lebih jelas ada di Kejati karena kasus ini telah dilimpahkan ke sana,” kata dia.

Menanggapi penghentian kasus tersebut, kalangan LSM di Madiun menilai bahwa ada indikasi kesengajaan yang mementahkan kasus, padahal BPK sudah menerangkan ada kerugian negara.

“Kami merasa janggal dengan hal ini. Karena itu, kami bersama sejumlah LSM lain akan bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan melaporkan ke institusi lain,” ujar Koordinator Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Budi Santosa.

Alasan Kejati Jawa Timur dalam menghentikan penyelidikan dikarena kerugian negara belum tergambar dan penyelidikan masih prematur jelas tidak masuk akal. Begitu juga menyangkut pengembalian uang sebesar Rp980 juta seharusnya tidak membuat kasus berhenti atau pelaku dibiarkan begitu saja. “Karena pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur pidana korupsinya”, tegas Budi.

Kasus ini berawal ketika Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek PBM melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, diduga juga ada pelanggaran jadwal pengerjaan dan kualitas serta model konstruksi bangunan.

Di tengah perjalanan penyelidikannya, tiba-tiba Kejati Jawa Timur mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PBM tersebut, dan ternyata kemudian menghentikan penyelidikannya.

Di saat kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember yang lalu, maka tak heran jika penghentian penyelidikan kasus mega proyek di Kota Madiun ini menimbulkan kecurigaan berbagai kalangan masyarakat. (tim)

Jalan Tol Solo-Kertosono Rampung Tahun 2014

Proyek Tol Solo-Kertosono

Madiun, Sergap – Kementrian Pekerjaan Umum (PU) menyediakan anggaran awal senilai Rp 60 miliar untuk pembebasan tanah pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono, khusus di wilayah Kabupaten Madiun. Rencananya, uang senilai puluhan miliar ini untuk membebaskan lahan luas 2.561.354 meter persegi atau sepanjang 36,925 kilometer.

Jumlah desa yang dilalui jalan tol ini sebanyak 26 desa yang terbagi di 5 wilayah kecamatan yakni Kecamatan Jiwan, Sawahan, Balerejo, Mejayan, Wonoasri dan Saradan. Sementara yang bakal dibebaskan ini terdapat sebanyak 1.786 bidang tanah.

Plt. Asisten Pemerintahan Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono mengatakan jika pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 60 miliar bagi masyarakat Kabupaten Madiun yang tanahnya terkena dampak pembangunan tol. Meski demikian, belum ada kesepakatan dengan warga nilai harga jual tanah yang bakal dibebaskan. “Sekarang belum ada kesepakatan harga tanah antara warga dengan Panitia Pembebasan Lahan( P2L). Kami belum tahu uang Rp 60 miliar tersebut bisa digunakan untuk membebaskan berapa banyak tanah warga,” terangnya.

Dana sebesar Rp 60 miliar tersebut merupakan jatah awal yang telah ditetapkan P2T untuk  pembebasan dibeberapa bagian lahan milik warga di Kabupaten Madiun yang terdampak dari proyek nasional tersebut. “Targetnya memang untuk dua kecamatan dari enam wilayah kecamatan yang terdampak. Tapi kalau dana tersebut masih sisa bisa dipakai untuk pembebsan daerah lain. Tetapi kalau kurang ya nanti minta lagi,” imbuhnya.

Asisten Pemerintahan ini juga mengakui jika perkembangan pelaksanaan pembangunan jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono di Kabupaten Madiun berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain.

Hal ini karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala, diantaranya banyaknya tahapan yang belum dilalui seperti penyiapan surat keputusan satgas dan surat keputusan penentuan harga tanah yang dikelola beberapa satuan kerja.

Ruas jalan tol Solo-Kertosono diharapkan akan selesai pada 2014 mendatang. Proyek pembangunan jalan yang menelan biaya investasi sebesar Rp10,77 triliun itu merupakan kerjasama pembangunan antara pemerintah dan swasta.

“Saya harapkan tahun 2014 sudah selesai karena tanah relatif tidak ada masalah. Semua bisa dicarikan solusinya tidak sampai deadlock seperti ruas tol lainnya,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, seperti dikutip situs resmi Kementerian PU, Minggu (8/4/2012).

Djoko menjelaskan, konstruksi ruas tol Solo-Kertosono dibangun oleh pemerintah dan swasta. Ruas Colomadu-Karanganyar sepanjang 20,9 kilometer dan Saradan-Kertosono sepanjang 40,1 kilometer akan dikerjakan pemerintah.

Alasannya nilai kelayakan finansial tergolong rendah sebesar 17,5 persen dengan nilai konstruksi ruas tol yang menjadi tugas pemerintah itu sebesar Rp3,55 triliun.

Sementara itu, pihak swasta mendapat jatah pengerjaan ruas Karanganyar-Saradan sepanjang 120 kilometer dengan nilai konstruksi Rp. 5,57 triliun. Biaya-biaya ini masih belum termasuk dana pembebasan lahan tol sepanjang 181 kilometer sekitar Rp1,85 triliun. Sehingga, total investasi Solo-Kertosono mencapai Rp10,77 triliun.

“Tol ini di ujung-ujungnya memang menjadi tugas pemerintah untuk membangunnya. Namun, di bagian tengah akan dilakukan oleh investor,” tambah Djoko. (yan)