Polres Lumajang Siap Amankan Pilpres 2014

AKBP Singgamata

Lumajang (Sergap) – Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Polres Lumajang, semakin meningkatkan berbagai langkah persiapan, salah satunya adalah mengecek persiapan pasukan Pengendali Massa (Dalmas) dan Sabhara beserta peralatannya.

Untuk itu maka, Kapolres beserta puluhan anggotanya melakukan pemeriksaan, pengecekan, uji coba dan latihan peralatan yang biasa digunakan untuk menghadapi unjuk rasa, pada hari Sabtu, (5/7/2014).

Salah satu peralatan yang diuji adalah senapan pelontar gas air mata. Selain menguji peralatan tersebut, pasukan juga dilatih bagaimana cara menembak dengan arah yang benar, sesuai jarak massa dengan patugas. Misalnya, jika massa berada pada jarak 25 meter sudut tembaknya beda dengan massa yang berada di jarak 100 meter.

Kapolres Lumajang, AKBP Singgamata usai memimpin langsung kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan pengamanan Pilpres. “Hari ini saya melatihkan kepada anggota tentang penggunaan senjata untuk melontarkan gas air mata, hal ini sengaja dilakukan agar mereka dapat menggunakannya secara profesional, mengerti bagaimana cara menggunakannya, jarak tembakannya juga efektif,” katanya.

Penggunaan senapan pelontar gas air mata ini, dimaksudkan sebagai langkah persiapan apabila terjadi aksi massa yang melakukan tindakan anarkis, dan diperlukan tindakan untuk membubarkannya secara paksa. “Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi, namun jika itu terjadi maka kami sudah siap untuk menghadapinya”, kata kapolres menegaskan.

Ditambahkan oleh AKBP Singgamata, bahwa dalam kondisi tertentu  anggota diperbolehkan untuk menembakkan gas air mata. “Jika massa sudah melakukan tindakan anarkis, merusak dan tidak terkendali, kami akan gunakan gas air mata. Namun semua itu harus ada perintah dari saya,” kata kapolres menegaskan.

Terkait dengan Pilpres 2014, jajaran Polda Jatim juga sudah menggelar  Operasi Simpatik 2014, pada 19 Mei sampai dengan 8 Juni 2014 yang lalu. Dalam pelaksanaan Operasi Simpatik 2014 yang digelar selama 21 hari itu melibatkan 3.600 personil kepolisian di semua jajaran. Fokus kegiatan ini sendiri terletak pada preventif dan pre-entive dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.

“Sasaran lain dari kegiatan ini adalah menciptakan suasana kondusif, menurunkan pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pengendara kendaraan bermotor, mencegah kemacetan dan meningkatkan disiplin masyarakat, “ kata Kapolda Jatim Irjenpol Unggung Cahyono saat itu.

Masih menurut Unggung, rangkaian kegiatan ini semua tidak lain sebagai bentuk cipta kondisi dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang akan dihelat bulan Juli, sebagaimana amanat Kapolri Jendral Polisi Sutarman.

“Dalam tahapan Pam (pengamanan, red) Pemilu nanti, dihimbau kepada seluruh personil, supaya melakukan kegiatan cipta kondisi dengan tetap memberi perhatian terhadap hal-hal yang berpotensi kerawanan dikuatirkan akan terjadi seperti kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, “ kata Kapolda. (kho/ang)

 

Di Lumajang, 1 Polisi Mengamankan 5.000 Warga

AKBP Singgamata, SIK

Lumajang (Sergap) – Perbandingan jumlah polisi di Lumajang saat ini memang masih jauh dari cukup, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Lumajang yang mencapai satu juta lebih. Saat ini jumlah seluruh personil polisi di wilayah hukum Polres Lumajang sebanyak 649 orang. Dari jumlah ini, hanya 200 orang yang siaga.

“Kalau kita hitung-hitung dari jumlah 600 orang polisi yang ada di Lumajang, mungkin hanya 200 orang yang siaga. Karena sebagian sedang lepas dinas karena menggunakan sistem sif kerja atau mereka tidak bisa terjun ke masyarakat karena memiliki tugas lainnya untuk berada dikantor. Maksimum yang siaga hanya sepertiga dari seluruh polisi yang ada, atau hanya sekitar 200 orang,” kata Kapolres Lumajang AKBP Singgamata, dalam acara launching Bersama Perangi Kejahatan untuk Lumajang Aman, Kamis (18/7) malam.

Dengan kesiagaan yang hanya berkisar antara 200 orang pada setiap waktu, maka jumlah personil polisi yang bersiaga berbanding 200 dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa, atau satu orang polisi bertugas untuk mengamankan 5 ribu orang. Jumlah ini, menurut Kapolres jauh dari memadai, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengamanan dilingkungannya masing-masing.

“Saya analisa kejahatan di Lumajang terjadi ditempat sepi dan saat masyarakat tertidur pulas. Saya kemudian berfikir, kalau saja saat itu ada orang yang masih terjaga untuk menjaga lingkungannya, mungkin kejahatan itu tidak akan terjadi. Inilah kemudian yang menginspirasi saya untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak kejahatan di Lumajang,” kata Kapolres.

Kapolres juga mengatakan, keamanan di Lumajang bukan untuk siapa-siapa, namun untuk masyarakat Lumajang sendiri. Jika Lumajang aman, maka pembangunan Lumajang akan berjalan dengan lancar dan kemajuan akan dicapai di Lumajang. “Begitu saya sampai di Lumajang, saya jatuh cinta pada Lumajang dan saya bertekad jangan sampai ada satu orangpun mengganggu keamanan Lumajang, mari kita jaga bersama keamanan Lumajang,” kata Kapolres kemudian.

Kapolres juga mengatakan, untuk urusan penegakan hukum memang tugas polisi, namun untuk pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas adalah tugas seluruh masyarakat Lumajang untuk mewujudkannya. Dalam launcing Bersama Ciptakan Lumajang Aman yang berlangsung di Pendopo, Polres Lumajang menggandeng semua pihak yang memiliki potensi untuk membantu terciptanya keamanan di Lumajang. (kho)

Pemilukada Lumajang Tetap Dimenangkan Pasangan Incumbent

Pasangan incumben Sjahrazad Masdar dan As’at Malik

Lumajang (Sergap) – Hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU Jawa Timur di kantor KPU Lumajang menetapkan pasangan incumben Sjahrazad Masdar dan As’at Malik (SA’AT) memperoleh suara terbanyak.

Pasangan incumben bupati dan wakil bupati ini meraih suara 199.342 atau 35,36% dan mengalahkan pasangan Ali Mudhori-Samsul Hadi (ASA) yang memperoleh 190.321 suara atau 33,76%. Pasangan Agus Wicaksono-KH Adnan Syarif (ARIF) memperoleh 137.917 suara atau 24,46 % dan pasangan Indah Pakarti-Abdul Kafi (Indah-Kafi) memperoleh 36.206 suara atau 6,24%.

“Kita sudah melakukan perhitungan dan hasilnya dimenangkan pasangan Sjahrazad Masdar dan As’at Malik, dengan perolehan suara 199.342 atau 35,36%,” ujar Komisioner KPU Jatim Agus Mahfudz Fauzi, Jumat (7/6/2013).

KPU Jatim menggelar perhitungan suara di kantor KPU Kabupaten Lumajang selesai Kamis (6/6/2013) malam. Hasil perhitungan KPU ini hampir sama dengan perhitungan yang dilakukan Desk Pilkada Lumajang sebelumnya.

Hasil penghitungan yang dilakukan Desk Pilkada di 1.872 TPS, hasilnya juga dimenangkan pasangan incumbent H Sjahrazad Masdar – H As’at Malik (SA’AT) mendapatkan suara sebanyak 35,39 persen, pasangan H Agus Wicaksono-KH. Adnan Syarif (ARIF) memperoleh suara 24,57 persen, pasangan H Ali Mudhori-H. Samsul Hadi (ASA) memperoleh suara sebanyak 33,65 persen dan pasangan Indah-Kafi memperoleh suara sebanyak 6,40 persen.

“KPU tidak menggunakan acuan desk pilkada atau quick count. Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, KPU melakukan perhitungan secara manual dan terbuka serta disaksikan banyak orang. Sehingga jika ada kesalahan, maka pada saat itu juga bisa diluruskan,” tegasnya.

Pasca perhitungan suara Pilbup Lumajang, KPU memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa tidak puas untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) selama 3 hari efektif kerja. Jika tidak ada, maka hasilnya akan disampaikan ke pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang untuk segera diproses pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

Perhitungan KPU ini sekaligus mementahkan hasil perhitungan quick count yang digelar Proximity. Sebagaimana diketahui Proximity yang mengambil sampel di 150 TPS dari total 1.872 TPS “memenangkan” pasangan nomor urut 3, Ali Mudhori-Samsul Hadi (ASA) yang diusung PKB, meraih suara 36,25 %.

Pasangan incumben dengan nomor urut 1, Sjahrazad Masdar-As’at Malik (SA’AT), yang diusung Demokrat, Golkar dan PAN, meraih 33,26 %. Pasangan nomor urut 2 yang diusung PDIP, PKS dan PPP, Agus Wicaksono-KH Adenan Syarif (ARIF) meraih 24,82%. Sedangkan pasangan nomor urut 4 yang diusung Gerindra dan PKNU, Indah Pakarti-Abdul Kafi (Indah-Kafi) meraih suara 5,67%.

Sementara itu KPU Jawa Timur juga memutuskan tetap mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mencoret pasangan Ali Mudhori-Samsul Hadi dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Lumajang. Meskipun sesuai dengan perhitungan suara oleh KPU Lumajang, pasangan incumbent  Syahrazad Masdar-As’at Malik unggul. ”Sesuai dengan rapat pleno KPU Jatim memutuskan tetap banding. .”Banding atau tidak itu sebuah pilihan dan semua diperbolehkan. KPU Jatim melakukan banding karena sudah melakukan proses yang panjang untuk memutuskan langkah tersebut” kata Komisioner KPU Jatim Agus Mahfud Fauzi pada Kamis (6/6/2013).

Namun Agus juga mengakui bahwa banding dalam perkara ini tidak akan mempengaruhi hasil Pemilukada Lumajang yang dimenangi oleh pasangan incumben Sjahrazad Masdar dan As’at Malik. ”Upaya banding yang dilakukan KPU Jatim itu memang tidak mempengaruhi proses penetapan calon. Itu hanya langkah hukum sambil menunggu keputusan yang tetap,” katanya lagi. (kontributor : khoiri)

Perjuangan Ahli Waris Menuntut Keadilan

Sholikin anak mbok Atim

Lumajang, Sergap – Ada kejanggalan dalam keputusan Majelis Hakim Perdata yang digelar pada tahun 1995 di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang, yang waktu itu menyidangkan penggugat  Atim (Ny. Warjo) dengan tergugat  Ariyah, saudara kandung tapi lain ibu, yang sama-sama warga Desa  Blukon Kecamatan Kota, Kabupaten Lumajang.

Kisah yang akhirnya sampai di meja hijau ini, berawal dari Pak Tori alias Samirin, warga Desa Blukon Kecamatan Kota, Kabupaten Lumajang  yang meninggal pada tahun 1942. Semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali, yang pertama dengan  mBok Naam yang melahirkan anak perempuan bernama Ariyah yang  tidak mempunyai keturunan.

Setelah mBok Naam meninggal dunia, Pak Tori menikah lagi dengan  mBok Dani yang dikaruniai anak perempuan juga , bernama  Atim yang mempunyai anak yaitu Bawon dan Sholikin.

Almarhum P. Tori alias Samirin meniggalkan harta warisan yang antara lain adalah (1). Sebidang tanah tegal (tanah darat) seluas kurang lebih O,231 Ha, yang dikenal sebagai Pipil no.21, Persil No 36 dan terletak di Dusun Sadeng Lor, Desa Blukon, Kecamatan Kota Kabupaten Lumajang. (2). Sebidang tanah tegal (tanah darat) seluas  O,3O7 Ha, yang dikenal sebagai Pipil No.21  dan Persil No. 14 yang juga terletak di Dusun Sadeng Lor, Desa Blukon, Kecamatan Kota, Kabupaten Lumajang.  (3). Sebuah bangunan rumah ukuran 5m x 2Om dinding tembok dengan kerangka campur kayu, atap genteng , yang berdiri diatas tanah subyek. Dan barang-barang inilah yang disengketakan semenjak meninggalnya Pak Tori alias Samirin  pada tahun 1940  sampai sekarang,

Pada tanggal 31 Juli 1995, mBok Atim  melayangkan gugatan Perdata kepada Ariyah di PN Lumajang , karena mBok Atim merasa bahwa sesama ahli waris dari almarhum Pak Tori alias Samirin sangatlah tidak adil. Mengingat semua peninggalan atas nama Pak Tori alias Samirin dikuasai oleh Ariyah, bahkan pihak Pengadilan Negeri Lumajang dalam putusannya tanggal 9 Oktober 1995 yang diketuai oleh Suntoro Husodo, SH  memenangkan  pihak Ariyah (tergugat) tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dalam perrtimbangannya.

Pada tahun 2012 yang lalu, mBok Ariyah meninggal. Anehnya, saat ini muncul nama Ewuk Handayani yang saat ini memegang  sertifikat atas sebagian dari tanah warisan Pak Tori alias Samirin. Mengapa bisa terjasi hal yang demikian?

Kepada Tabloid Sergap, hari Sabtu (2/2/2013) mBok Atim yang ditemani anak-anaknya , membenarkan bahwa sebagian  dari harta peninggalan almarhum P. Tori  alias Samirin sekarang ini telah dikuasai oleh Ewuk Handayani  tanpa ada keterangan yang jelas.

Pemerintahan Desa Blukon ternyata juga tidak bisa meluruskan permasalahan ini. Menurut keluarga mBok Atim seakan membiarkan saja semuanya ini terjadi. Bahkan patut diduga memihak kepada Ewuk Handayani.

Hal ini Nampak jelas, saat anak-anak mBok Atim meminta dibuatkan Surat Keterangan Waris, Kepala Desa Suhud Budi Santoso sangat dipersulit dengan alasan yang tidak masuk akal.  Padahal dalam surat putusan Pengadilan Negeri Lumajang disebutkan kalau mBok Atim ini adalah sah keturunan dari mendiang Ari Pak Tori alias Tori Samiri.

Patut diduga pula, Kepala Desa Blukon juga menahan akte miliknya mBok Atim. Karena saat mBok Atim menjual sebagian tanah miliknya delapan tahun yang lalu kepada  salah satu tetangganya dan saat akan mengurus balik nama akte tanah diminta oleh Kepala Desa Suhud Budi Santoso, dan sampai sekarang belum dikembalikan.Berkali-kali akte ini ditanyakan, selalu dijawab oleh Kepala Desa dengan jawaban yang berbelit-belit .

Sebelum  mengakhiri pembicaraan dengan media ini, Mbok Atim dan anak-anak nya mengharap kepada semua  penegak hukum di Lumajang , agar melihat permasalahan ini dengan  arif dan bijaksana,  sehingga bisa memutuskan  masalah ini  dengan adil tanpa ada rekayasa yang bisa merugikan  kepada ahli waris yang sah.

Sampai dengan berita ini ditulis, Kades Buklon, Suhud Budi Santosa, belum dapat dikonfirmasi. Telpon genggamnya tidak aktif. (tim)

 

Wilayah Selatan Lumajang Berpotensi Menyimpan Kandungan Emas

Ir. Indah Amperawati Masdar, MM

Lumajang, Sergap – Kabupaten Lumajang ternyata tidak hanya menyimpan potensi bahan galian berupa pasir Gunung Semeru dan Pasir Besi di sepanjang pesisir selatan saja. Ternyata, Kota Pisang ini menyimpan potensi kandungan emas yang bisa diusahakan dalam bentuk pertambangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Lumajang,  Ir. Indah Amperawati Masdar, MM  Senin (7/1/2013) kapada wartawan mengatakan bahwa potensi bahan galian yang tersimpan di wilayah Kabupaten Lumajang yang dilirik investor akan terus bertambah.

”Setelah material Galian C berupa pasir Gunung Semeru dan Pasir Besi, saat ini dieksplorasi oleh berbagai investor, kini muncul lagi potensi kandungan bahan galian berupa emas yang juga dilirik investor dari Jakarta. Kalau tidak salah PT. Panas Emas,” katanya menginformasikan.

Menurutnya, potensi kandungan bahan galian emas ini, diperkirakan cukup besar di 2 wilayah Kecamatan, yakni Pronojiwo dan Tempursari yang mencakup luasan lahan 15 ribu hektar.  ”Hanya saja, investor sejauh ini haru menyampaikan keinginannya untuk melakukan penelitian. Mereka mengajukan ijin eksplorasi dan kami belum memberikan perijinan apapun kepada mereka,” katanya menambahkan.

Pemkab Lumajang sebelumnya akan melakukan penelitian terlebih dulu, guna memastikan berapa besar deposit kandungan emas di kedua wilayah kecamatan ini sebelum menawarkannya kepada investor.

Penelitian itu akan dilakukan bekerjasama dengan LAPAN (Lembaga Penelitian Antariksa Nasional), dengan melakukan survey permukaan dan pengambilan sampel di beberapa titik di kedua wilayah kecamatan tersebut.

Pemkab Lumajang, juga akan menggandeng Badan Geologi dan Kementerian ESDM. Sebab, Pemkab tidak memiliki tenaga ahli dan penelitian itu memerlukan tehnologi tertentu, untuk mengetahui berapa besar material yang bisa ditambang.  “Penelitian itu akan dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel dan pengujian serta survey permukaan. Untuk penelitian yang dilakukan LAPAN, tentunya dengan tehnologi tinggi,” kata Indah menjelaskan. (tim biro lumajang)

Unjuk Rasa Anarkis, Kapolres Lumajang Pingsan

Massa akan merobohkan gerbang kantor bupati

Lumajang, Sergap – Unjuk rasa menolak penundaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Lumajang, yang berlangsung Kamis (06/09/2012) berujung ricuh. Massa yang hendak menemui bupati tertahan di pintu gerbang. Massa marah dan merusak pintu kantor bupati. Dalam suasana kisruh itu, massa melempar batu ke arah petugas dan sebuah batu mengenai kepala Kapolres Lumajang, AKBP Susanto.

Kontan, menantu mantan Kapolri Jenderal (Pur) Bambang Hendarso Danuri itu, pingsan dan buru-buru diselamatkan anggotanya. Polisi yang melihat massa makin brutal, akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Kapolres tampak dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Akibat tembakan gas air mata itu, ratusan orang yang berkerumun di luar pagar Kantor Bupati Lumajang langsung semburat dan kabur menyelamatkan diri. Meski begitu, massa tetap belum beranjak dari kawasan kantor bupati. Massa berkerumun membentuk sejumlah kelompok kecil.

Aksi massa yang mendesak bupati untuk mencabut surat penundaan Pilkades di Lumajang, sempat merobohkan papan baliho yang terbuat dari besi di atas papan kantor bupati. Massa yang hendak merangsek ke depan kantor bupati berbarengan merubuhkan baliho besi itu.

Aksi demo ratusan orang bakal calon kades itu terkordinir dalam wadah Asosiasi Kepala Desa (AKD). Mereka mendesak bupati mencabut surat penundaan jadwal Pilkades. Pasalnya, saat ini terdapat 136 desa yang masuk dalam jadwal Pilkades.

Wakil Ketua AKD, Junaidi Rais, menegaskan, jika jadwal Pilkades ditudan dengan dalih berbarengan dengan Pemilihan Bupati Lumajang, maka sama saja dengan membungkam demokrasi. “Bupati ini aneh. Masak pesta demokrasi kok ditunda,” tandasnya.

Sementara itu, Kabag Operasional Polres Lumajang, Kompol Enu Sasmonang, menjelaskan, pengamanan aksi demo menerjunkan sekitar 700 aparat gabungan yang terdiri dari anggota polisi, personel TNI dan Satpol PP. “Kami bertugas mengamankan kawasan alun-alun Lumajang yang berada di depan kantor bupati. Selama berjalannya demo, kawasan ini harus steril dari kendaraan warga umum,” jelasnya.

Akhirnya rencana penundaan 137 pilkades akhirnya batal dan tetap digelar akhir Desember 2012 secara serentak. Ratusan pengunjuk rasa dari

700 personil polisi, TNI dan Satpol PP kewalahan

berbagai desa di Lumajang ini tiba di kantor bupati sekitar pukul 10.00 WIB.Sebelum terjadi kericuhan, mereka sempat berorasi menolak kebijakan Bupati Syahrazad Masdar yang akan menunda pilkades secara serentak. Dalam aksinya,massa membawa puluhan spanduk berisikan cacian pada orang nomor satu di Lumajang.

Unjuk rasa akhirnya makin panas setelah perwakilan pengunjuk rasa gagal bertemu dengan Bupati Syahrazad Masdar. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan tak dapat dihindari. Ratusan pengunjuk rasa akhirnya berhasil menjebol pagar besi. Mereka berhamburan masuk ke kompleks kantor Pemkab Lumajang. Unjuk rasa makin tak terkendali.

Mulai ada yang melempar batu ke arah kantor bupati Lumajang. Akibatnya, sebagian kaca ruangan pecah terkena lemparan batu. Di sela-sela hujan batu itulah, Kapolres Lumajang AKBP Susanto yang berusaha menenangkan pengunjuk rasa terkena batu. Perwira menengah yang pernah menjadi Kapolres Sumenep ini akhirnya pingsan karena terkena lemparan batu pada kepala.

Aksi baru reda setelah Bupati Syahrazad Masdar membuka ruang dialog. Bunyamin, bakal calon kades dari Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo, menyatakan bahwa bupati harus segera melakukan pemilihan kepala desa serentak. Sebab sudah banyak bakal calon kepala desa yang mengeluarkan dana jutaan rupiah.

Perwakilan dari Paguyuban Bakal Calon Kepala Desa akhirnya menggelar pertemuan secara tertutup dengan pejabat terkait di ruang rapat Sekdakab. Pilkades 137 desa di Lumajang disepakati akan dilaksanakan secara serentak pada akhir tahun 2012.

”Pilkades kami laksanakan dan diserahkan pada pemerintahan desa,” kata Bupati Syahrazad Masdar didampingi Wabup As’at Malik. Dia menambahkan, kebijakan itu dilakukan demi kepentingan masyarakat Lumajang.  ”Anda tahu sendiri, massa menyampaikan demokrasi dengan anarkis,” ujarnya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Lumajang, Edy Hozaini kepada wartawan mengatakan sangat menyayangkan tindakan massa yang merusak sejumlah aset negara di kantor Bupati Lumajang.  ”Sebenarnya alasan penundaan pilkades tersebut untuk menjaga situasi di desa kondusif karena bersamaan dengan tahapan pilkada, namun massa tetap bersikeras untuk melaksanakan pilkades sesuai jadwal akhir tahun ini,”katanya.

Aksi Anarkis Diusut

Kepolisian Resor (Polres) Lumajang, Jawa Timur mengusut aksi demo para pendukung calon kepala desa yang berujung pengrusakan Kantor

Aksi saling dorong massa dan polisi

Bupati Lumajang, Kamis kemarin, 6 September 2012. Upaya pengusutan aksi anarkistis ini diawali dengan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan pasca aksi unjuk rasa penolakan penundaan pemilihan kepala desa serentak itu.

“Masih dalam proses penyelidikan dan akan terus kami dalami,” kata Wakil Kepala Kepala Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Lumajang, Komisaris Polisi Gathut Irianto kepada wartawan di Markas Kepolisin Resor Lumajang, Jumat (07/09/2012)

Olah TKP, kata Gathut, telah dilakukan mulai Kamis kemarin dan terus didalami. Gathut mengatakan, hasil pengusutan ini akan disampaikan ke pimpinan. Ihwal dugaan ada skenario rusuh dalam aksi massa itu, Gathut belum berani untuk menyimpulkan. “Kerusuhan dan perusakan dalam aksi kemarin situasional. Kami tidak bisa menyimpulkan secara dini,” kata Gathut.

Informasi yang beredar, aksi demo yang menimbulkan perusakan Kantor Bupati itu, diambil gambarnya oleh personel kepolisian yang ditempatkan di Lantai III Kantor Bupati Lumajang. (tim)

Ihwal kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lumajang pasca aksi rusuh demo kemarin, kata Gathut, masih dalam suasana yang kondusif. “Situasi keamanan dan ketertiban berangsur pulih,” katanya.

Pemantauan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pasca rusuh lebih ditekankan pada pengawasan menyeluruh. Hal ini karena massa yang melakukan demo berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Lumajang. (tim)

Jalur Lintas Selatan Sudah Nyambung Malang-Pacitan

Jembatan Bajulmati di Jalur Lintas Selatan

Surabaya, Sergap – Mega proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) terus dikebut. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dilintasi JLS, kini fokus pada penyelesaian menyambungkan jalur Pacitan-Malang.

Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jatim, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) V, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir Siswo Dwiyanto, MT mengatakan, terbatasnya anggaran setiap tahunnya, membuat pelaksana proyek melakukan sejumlah prioritas agar proyek terus berjalan. Di antaranya prioritas wilayah yang digarap, kesiapan lahan oleh daerah serta fungsi jalan. Dipilihnya prioritas itu agar jangan sampai ketika jalan dibangun, ternyata tidak bisa menggerakkan ekonomi warga sekitarnya.
Panjang jalan di ruas Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Malang sekitar 496,36 km dari total panjang JLS yang mencapai 618 Km mulai dari Banyuwangi hingga Pacitan. Berdasarkan feasibility study (FS), jalur Pacitan–Malang terdiri atas 10 ruas jalan. Ruas jalan itu adalah Pacitan–Glonggong (40,82 km), Pacitan–SPG 160.1 (31 km), Pacitan–Jarakan (116 km), Panggul– Prigi (56 km), dan Prigi-Batas Trenggalek (10,80 km). Selain itu ada ruas jalan Batas Trenggalek–Blitar (41,10 km), Batas Blitar–Batas Malang (62,45 km), Batas Malang–Sendangbiru (60 km), Talok–Druju–Sendangbiru (41,51 km), dan Turen–Batas Lumajang (36,68 km).
Pada tahun 2012, APBD Jawa Timur mengalokasikan lagi Rp 50 miliar untuk menambah 10 jembatan. Lima jembatan baru bakal ada mulai Tulungagung sampai Jember. Serta lima lagi mulai Tulungagung, Blitar dan Kabupaten Malang. “Anggaran 2012 difokuskan untuk pembangunan jalan,” katanya.
Menurutnya, dari 618 Km, sebanyak 6 Km dipakai untuk jembatan. Jumlah jembatan saat ini masih selesai 30 persen. Lebar jembatan sekitar 7 km untuk dua jalur dilengkapi trotoar. Sedang jalan yang sudah beraspal 14 persen.
Salah satu kendala besar pembangunan JLS adalah izin pemakaian lahan milik Perhutani. Dari total panjang JLS Jatim 618,8 km, sepanjang 265,82 km di antaranya milik Perhutani. Bahkan, jika dipersentasekan jumlahnya mencapai 42,40%. Pada 2010 lalu, persoalan izin pakai lahan milik Perhutani ini sudah dapat diselesaikan.
Dari 42,40% persen itu, baru 50 persen yang lahannya sudah terbuka. Gubernur pada Oktober lalu telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat terkait pendanaan JLS agar bisa cepat tuntas.
Tahun 2012, Pakde Karwo mengusulkan anggaran APBN untuk percepatan pembangunan jalan senilai Rp 660 miliar. Jika disetujui, anggaran itu bisa membantu menyelesaikan kekurangan. Sejak mulai digarap pada 2002 lalu, JLS hingga 2012 nanti akan menghabiskan anggaran Rp 1 triliun.
Sesuai perhitungan awal, pembangunan jalan dan jembatan bisa selesai tuntas butuh dana Rp 7,5 triliun. Diperkirakan juga bisa lebih dengan perhitungan inflasi. Dengan anggaran itu, jika anggaran tidak terlalu banyak, untuk menuntaskan JLS perlu waktu 60 tahun.
Membengkak
Proyek JLS dimulai sejak 2002. Proyek ini seharusnya sudah tuntas 2012. Tetapi hingga saat ini pembangunannya belum sampai 50 persen. Pembiayaan proyek JLS ini melalui sharing antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
Delapan kabupaten yang dilintasi JLS mempunyai tugas melakukan pembebasan lahan, antara lain Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Pemprov Jatim bertanggung jawab melakukan pembukaan lahan, fondasi jalan, dan pembangunan jembatan. Terkait pendanaan, estimasi awal biaya pembangunan JLS secara total adalah Rp 3,5 triliun yang kini diperkirakan membengkak menjadi Rp 7,7 triliun. (angga)

Berita terkait :

Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Jatim Ditargetkan Selesai 2014