10.000 Mangrove Percepat Penghijauan Surabaya

PENGHIJAUAN - ‎Direktur Utama PT. Terminal Teluk Lamong, Prasetyadi (empat dari kanan) dan Sekretaris Perusahaan PT. Pelindo III (Persero), Yon Irawan (tiga dari kanan) saat menanam bibit mangrove di kawasan pesisir Surabaya Utara, Jumat (30/10/2015).

PENGHIJAUAN – ‎Direktur Utama PT. Terminal Teluk Lamong, Prasetyadi (empat dari kanan) dan Sekretaris Perusahaan PT. Pelindo III (Persero), Yon Irawan (tiga dari kanan) saat menanam bibit mangrove di kawasan pesisir Surabaya Utara, Jumat (30/10/2015).
<Sergap/icsan bakhtyar>

Surabaya (Sergap) – PT. Pelindo III (Persero) melalui Terminal Teluk Lamong terus mewujudkan komitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan penanaman 10.000 bibit Mangrove  di kawasan pesisir utara Surabaya pada hari Jumat (30/10/2015). ‎

Tahun sebelumnya, Terminal Semi Otomatis ini juga telah menanam 11.000 bibit Mangrove di lingkungan kawasan pesisir utara Surabaya. Penanaman Mangrove tersebut merupakan sinergi antara PT. Pelindo III (Persero), Terminal Teluk Lamong dan PT. Pertamina (Persero) sebagai perwujudan pelestarian lingkungan melalui penghijauan.

“Kegiatan kali ini merupakan salah satu bentuk sinergi BUMN untuk memberikan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat sehingga akan terjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak”, kata Prasetyadi, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, PT Pertamina (Persero), melalui Amrun Mahda selaku Area Manager SME & SR Partnership Program Region Jatim Balinus.

Penanaman Mangrove di area pesisir utara Surabaya merupakan program kemitraan kepada lingkungan dan masyarakat yang diharapkan dapat terus dilakukan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat.

Kegiatan Bina Lingkungan Penanaman Mangrove kali ini, merupakan yang kedua setelah pada November 2014 lalu telah ditanam 11.000 mangrove dikawasan Terminal Teluk Lamong.

Dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan PT Pelindo III (Persero), Yon Irawan, acara tersebut dilakukan sebagai salah satu pembuktian komitmen green port Terminal Teluk Lamong.  “Pelindo III menyambut baik acara seperti ini demi menjaga kelestarian lingkungan serta mohon agar masyarakat menjaga dan merawat pertumbuhan mangrove tersebut agar lestari dan bermanfaat”, jelas Yon.

Penanaman Mangrove tersebut merupakan salah satu program sosial PT Pelindo III (Persero), melalui Terminal Teluk Lamong untuk menjaga ekosistem lingkungan dan dunia. Pasalnya, pelabuhan yang berkonsep green port dengan berbasis teknologi kepelabuhanan yang mutakhir dan telah menjadi icon baru tak hanya Provinsi Jawa Timur, juga menjadi icon smart port di Indonesia.

Terminal Teluk Lamong juga mengundang tokoh masyarakat untuk hadir dan melakukan penanaman Mangrove berjenis Rhizopora Apiculate tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Pelindo III (Persero) dan PT Pertamina (Persero) melalui PT. Terminal Teluk Lamong yang telah melakukan pembinaan dan tata ruang pada kawasan pesisir utara Surabaya”, ungkap Camat Benowo, Muslich Hariadi.

Camat Benowo berharap acara tersebut menciptakan sinergi antar BUMN dapat terus dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendongkrak perekonomian bangsa. (ib)

Iklan

Tiga Menteri Serahkan Dana Talangan Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berdialog dengan warga dan Menkeu Bambang Bojonegoro (kanan) menyerahkan dokumen dana talangan kepada korban lumpur Lapindo kepada Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sunarso.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berdialog dengan warga (foto kiri) dan Menkeu Bambang Bojonegoro (kanan) menyerahkan dokumen dana talangan kepada korban lumpur Lapindo kepada Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sunarso.

Sidoarjo (Sergap) – Menindaklanjuti surat perjanjian dana antisipasi korban lumpur Sidoarjo yang telah ditandatangani di Jakarta, pada Jumat (10/7/2015) yang lalu, tiga menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Prawansa mengunjungi warga korban lumpur di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (14/7) siang.

“Kehadiran tiga menteri itu merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk secara kemanusiaan membantu warga dan meringankan beban para korban di peta area terdampak 22 Maret 2007,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kehadiran ketiga Menteri di Sidoarjo ini menghapus keraguan warga, dan wujud rasa kemanusiaan Negara untuk hadir menolong warga yang kesusahan bertahun-tahun. “Joko Widodo menitipkan salam hormat dan berencana mengunjungi saudara-saudara di Sidoarjo,” kata Basuki kepada warga korban lumpur Lapindo.

Dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Sidoarjo Saiful Illah, anggota Komisi V DPR Nusyirwan, anggota DPRD Sidoarjo dan ratusan warga korban lumpur Sidoarjo di peta area terdampak itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyerahkan surat perjanjian kepada Ketua  Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso.

Surat  perjanjian antara Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia dan Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya itu telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan President Lapindo Brantas Inc Tro Setia Sutisna dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla.

Menurut Bambang, dana antisipasi dalam surat perjanjian ini sebesar Rp781.688.212.000,- dilakukan melalui DIPA Bagian 999.99 Satuan Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. “Dana dikirim ke rekening milik masyarakat di Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, setelah melakukan proses validasi atas data hasil verifikasi BPKP,” terang Bambang.

Demikian pula, jangka waktu pengembalian pinjaman selambat-lambatnya 4 tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini. Bunga pinjaman sebesar 4,8 % per tahun dari jumlah pinjaman. Jika pihak Lapindo Brantas Inc tidak dapat melunasi pinjaman, menurut Menkeu,  jaminan aset tanah dan bangunan yang telah dibayar Lapindo senilai Rp.2.797.442.841.586,- beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak semua pihak yang terkait untuk mempercepat proses administrasi dalam validasi berbagai berkas warga korban. Bupati Sidoarjo maupun Pansus DPRD Sidoarjo juga diajak pro-aktif membantu proses validasi, termasuk penerbitan akta kematian bagi warga yang telah meninggal.

Sampai hari ini, berkas yang sudah divalidasi baru 1244 plus 300 berkas yang masih dalam proses validasi. Sementara total berkas yang harus divalidasi mencapai 3337.

“Tanggal 31 Juli 2015 sebagai target akhir dalam proses validasi. Dengan selesainya validasi, pihak BPLS baru bisa mengajukan pencairan ke KPKN Jakarta. Selanjutnya, pihak KPKN akan menyalurkan langsung ke rekening warga. Namun bagi warga yang telah selesai divalidasi, akan segera diproses di KPKN,” jelas Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Seusai bertemu warga korban lumpur Lapindo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, ketiga menteri itu selanjutnya mengunjungi lokasi tanggul lumpur Lapindo, di Jalan Raya Porong, Sidoarjo. (win)

Ogoh-Ogoh Ical Dalam Peringatan 9 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo

Ogoh-Ogoh mirip Aburizal Bakrie ditanam di kolam lumpur pada peringatan sembilan tahun Lumpur Lapindo di Sidoarjo. (VOA/Petrus Riski)

Ogoh-Ogoh mirip Aburizal Bakrie ditanam di kolam lumpur pada peringatan sembilan tahun Lumpur Lapindo di Sidoarjo. (VOA/Petrus Riski)

Sidoarjo – Larung Ogoh-Ogoh dan Festival Pulang Kampung menandai peringatan sembilan tahun tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jumat (29/5).

Sekitar 200 warga korban menggelar di atas tanggul kolam penampungan lumpur di Porong, Sidoarjo, dengan membangun tiga deret rumah gubuk dari bambu di wilayah bekas Desa Siring tersebut, dan melakukan ritual kembali ke rumah sambil berjualan aneka makanan.

Selain itu warga juga menggelar doa bersama untuk arwah para leluhur, yang makamnya tenggelam di bawah tanggul lumpur Lapindo.

Rere Christanto selaku juru bicara aksi mengatakan, peringatan ini bertujuan untuk menunjukkan kembali hilangnya kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya warga penyintas, yang menjadi kerinduan warga untuk dihadirkan kembali melalui Festival Pulang Kampung.

“Sebagai penanda bahwa dulu di sini ada wilayah yang sebetulnya ramai, banyak kehidupan, ini kampung yang dulu ramai. Kemudian akibat semburan lumpur Lapindo kemudian mereka harus tercerai berai, tersebar ke mana-mana. Itu juga merusak sendi-sendi sodial mereka, kekerabatan, hubungan tetangga,” ujarnya.

“Festival Pulang Kampung ini mengajak mereka untuk melihat kembali, sekali lagi setidaknya mereka bisa berkumpul saling bertemu dengan tetangga yang lama, menjalin ikatan sosial dulu yang ada.”

Umi Salami, penyintas asal Desa Siring, Kecamatan Porong menuturkan, peristiwa semburan lumpur Lapindo sembilan tahun lalu telah menghilangkan tidak hanya mata pencaharian dan ekonomi keluarga, namun juga membuat kehidupan keluarga para penyintas tidak menentu.

Spanduk memprotes sikap Aburizal Bakrie dalam menangani Lumpur Lapondo (VOA/Petrus Riski)

Spanduk memprotes sikap Aburizal Bakrie dalam menangani Lumpur Lapondo (VOA/Petrus Riski)

“Kalau dulu saya jualan kue-kue, sekarang itu ya sudah mati usahanya. Sekarang saya momong (mengasuh bayi). Dulu ngojek di sini. Suami saya (sekarang) yang ngojek, soalnya suami saya sekarang sudah tidak kerja, dulu satpam sini,” ujarnya.

Umi bersama warga lainnya berharap pemerintah segera mempercepat pelunasan ganti rugi aset milik warga yang tenggelam oleh lumpur, yang selalu dijanjikan oleh Lapindo Brantas maupun pemerintah sejak awal lumpur panas menyembur.

“Harapan semua warga, ya ini makanya dibikin seperti ini biar orang yang di atas-atas itu biar tahu semua, biar tidak dicicil lagi karena sudah bosan. Sembilan tahun itu tidak sebentar, nunggu hanya (dijawab) iya, dikasih jarak jangka waktu. Ini saja sudah dua tahun tidak ada sama sekali cicilan. Saya hanya (dibayar) Rp 5 juta satu bulannya, cicilannya keluar 5 juta,” ujarnya.

Munif, salah seorang korban dari Desa Siring yang belum menerima sama sekali pembayaran ganti rugi rumah serta sawahnya berharap, pembayaran segera dituntaskan sebelum banyak penyintas yang meninggal dunia.

Selain Festival Pulang Kampung, warga penyintas bersama aktivis lingkungan juga mengarak serta melarung ke dalam lumpur ogoh-ogoh atau boneka berbentuk Aburizal Bakrie (Ical), yang dianggap sebagai orang paling bertanggungj awab atas kerusakan lingkungan di wilayah Porong.

Rere Christanto mengatakan, warga mendesak pemerintah dan negara memulihkan hak para korban lumpur Lapindo, selain memastikan pelunasan ganti rugi aset warga tidak lagi tertunda.

Sumber : voaindonesia

Tambang Pasir Ilegal di Desa Juwet, Kunjang, Kediri. Nama “Jendral Jakarta” Dicatut?

Bego bermerek Hitachi bercat oranye tampak sedang memuat pasir ke dump truck Mitsubishi bernomor polisi S 8384 UP, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015

Bego bermerek Hitachi bercat oranye tampak sedang memuat pasir ke dump truck Mitsubishi bernomor polisi S 8384 UP, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015

Kediri (Sergap) – Menambang pasir di wilayah Provinsi Jawa Timur saat ini –sesuai dengan peraturan yang berlaku- wajib ada izin tertulis dari Gubernur. Namun tetap saja penambangan tanpa izin yang jelas alias ilegal, masih saja terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Istimewanya, penambangan pasir illegal yang terjadi di Desa Juwet, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, berhembus kabar burung bahwa penambangan ini dilakukan oleh orang dekat seorang Jenderal di Jakarta. Namun isu ini belum dapat dikonfirmasi secara akurat.

Penambangan secara ilegal ini tergolong sangat berani. Awalnya sebuah alat berat excavator (bego) masuk ke lokasi tambang pada Senin malam (11/06/2015) sekitar jam 21.30 WIB. Masuknya alat berat beroda rantai seperti tank di malam hari ini, tentu saja mengusik ketenangan malam di desa yang biasanya sunyi dan tenteram ini.

Tak heran jika warga kemudian langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Desa (Kades) Juwet. Berdasarkan laporan warga ini, Kades Juwet, Dian Taufika langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kunjang AKP Gunawan.

“Saya tidak setuju jika ada kegiatan illegal di desa saya. Maka sudah menjadi kewajiban saya untuk melaporkan hal ini kepada yang berwajib”, kata Kades Juwet kepada Tabloid Sergap, Selasa pagi (12/05/2015).

Kapolsek Kunjang, AKP Gunawan; Kasi Trantib Kecamatan Kunjang, Eko Wahyu Purwanto; Sekdes Juwet. Sumarwan.

Kapolsek Kunjang, AKP Gunawan; Kasi Trantib Kecamatan Kunjang, Eko Wahyu Purwanto; Sekdes Juwet. Sumarwan.

Di hari yang sama ditemui di kantornya, Kapolsek Kunjang AKP Gunawan membenarkan tentang masuknya alat berat jenis Bego di Desa Juwet itu. Saat ditanya apakah pemilik bego itu sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kapolsek menjawab bahwa, menurut Camat Kunjang belum ada izinnya. “Saya menelpon pak Camat, kegiatan penambangan itu belum ada izinnya”, kata AKP Gunawan menjelaskan.

Namun Kapolsek tidak menjawab tegas, apa yang akan dilakukannya sebagai seorang kepala polisi ketika terjadi penambangan illegal di wilayahnya. “Kalau menutup atau melarang, saya harus koordinasi dulu dengan Polres. Mungkin saja mereka sudah punya rekomendasi dari kabupaten (Pemkab Kediri, red)”, kata Kapolsek menjelaskan.

Ketika ditanyakan bahwa rekomendasi bukanlah sebuah izin, Kapolsek menjawab bahwa anak buahnya akan menyelidikinya lebih lanjut. “Anggota saya sudah saya kirim ke lokasi, kita lihat dulu seperti apa…”, kata AKP Gunawan.

Penjelasan lebih gamblang, dikemukakan oleh Eko Wahyu Purwanto, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Kunjang. Eko menjelaskan bahwa saat alat berat Bego itu masuk ke lokasi penambangan, dirinya bersama petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah mendatangi lokasi dan memasang plakat dilarang menambang.

“Saya bersama Satpol PP, kemarin malam sudah datang ke lokasi. Juga ada pak Kapolsek di sana. Kami juga sudah memasang plakat dilarang menambang di bodi Bego itu”, kata Eko saat ditemui di kantornya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Juwet, Sumarwan yang kebetulan sedang berada di ruang yang sama. “Betul, saya juga datang ke lokasi. Plakat itu dipasang disaksikan oleh Satpol PP dan Pak Kapolsek”, kata Sumarwan.

Karena itu Eko mengaku terkejut, ternyata Bego itu sudah menambang dan memuat pasir ke dalam truk. Bego bermerek Hitachi bercat oranye tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar jam 10.00 WIB, sudah aktif melakukan pemuatan pasir.

Plakat dilarang menambang sebagaimana diceritakan oleh Kasi Trantib Kecamatan Kunjang itu, sudah tidak ada lagi.

Pasir tersebut dimuat ke sebuah dump truck Mitsubishi bertuliskan “Muji Sae” dengan nomor polisi S 8384 UP bak berwarna oranye. Truk bermuatan pasir seberat ±12 ton tersebut, kemudian mengangkut pasir melalui jalan tanah dan melalui buk (jembatan kecil). Truk bermuatan seberat itu, tentu saja bukan kendaraan yang diijinkan untuk melalui buk tersebut. Akibatnya buk tersebut mulai rontok di pinggirannya.

Jembatan kecil (buk) tampak rontok pinggirannya, karena dilalui dump truck yang bermuatan pasir seberat ±12 ton.

Jembatan kecil (buk) tampak mulai rontok pinggirannya, karena dilalui dump truck yang bermuatan pasir seberat ±12 ton.

Saat ditunjukkan foto-foto tersebut, Kasi Trantib mengatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan secara tertulis pencopotan plakat dan penambangan ilegal ini ke Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. “Saya akan datang ke lokasi. Dan atas persetujuan Pak Camat, saya akan laporkan hal ini ke Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri”, kata Eko menegaskan.

Mengapa penambang illegal itu sangat berani mencopot plakat dan tetap melakukan penambangan illegal? Siapakah mereka itu?

Kasi Trantib dan Sekdes kompak menjawab tidak tahu. Aneh sekali, mereka mengaku kemarin malam mendatangi lokasi, namun mereka mengaku tidak mengetahui siapa pemilik Bego dan siapa juragan yang dengan percaya diri, melakukan penambangan tanpa izin tersebut secara terang-terangan.

Menelusuri keanehan tersebut, Tabloid Sergap menemukan nama seorang “Jenderal di Jakarta” yang tampaknya dicatut, agar para pejabat dan aparat daerah terkait menjadi gentar, segan dan ewuh pakewuh.

Namun hal itu belum dapat dikonfirmasikan lebih lanjut. Tabloid Sergap akan terus mencari siapakah orang yang mampu dan berani mencatut, baik secara langsung maupun tidak langsung nama besar “Jenderal Jakarta” itu. (Tkr)

Festival Kali Bersih, Program Baru Pemkab Banyuwangi

Bupati Azwar Anas memberikan sambutan pembukaan Festifal Kali Bersih di Sungai Lo, Banywangi

Bupati Azwar Anas memberikan sambutan pembukaan Festifal Kali Bersih di Sungai Lo, Banywangi

Banyuwangi (Sergap) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, meluncurkan Festival Kali Bersih, sebuah program terbaru yang juga mampu melibatkan berbagai kalangan masyarakat, untuk peduli dan menjaga kebersihan lingkungan. Festival ini dimulai dari Sungai Lo yang terletak di pusat kota yang dipimpin oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, pada Minggu (26/4/2015).

Bupati Anas dalam sambutannya mengatakan bahwa, Festival Kali Bersih ini melengkapi gerakan peduli kebersihan lingkungan yang sudah dicanangkan sebelumnya, yaitu Festival Toilet Bersih pada Januari lalu. “Kedua kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Banyuwangi Festival 2015,” katanya.

Ditambahkan oleh Bupati Anas, Festival Kali Bersih merupakan sebuah cara baru untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan sungai, sehingga sungai bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Bersih-bersih sungai ini sengaja dikemas dengan nama festival karena festival identik dengan rasa senang. Dengan rasa senang akan tumbuh semangat untuk terus membersihkan sungai dari segala sampah maupun limbah dari rumah tangga ataupun industri. “Lewat gerakan ini sekaligus kami juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai,” ujar mantan anggota DPR RI ini.

Anas menambahkan, bahwa kegiatan ini juga merupakan upaya membangun budaya masyarakat untuk terbiasa menjaga kebersihan sungai. Ia ingin sungai bisa menjadi bagian dari wajah daerah yang dibanggakan oleh seluruh warga.

“Karena itu, selain di Sungai Lo, di tempat lain juga serentak dilaksanakan pembersihan sungai se-Kabupaten Banyuwangi. Warga masyarakat berlomba untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di lingkungannya masing-masing”, kata Bupati.

Agar lebih Festival Kali Bersih digelar berkelanjutan dalam bentuk lomba. Setelah festival tidak mungkin sungai-sungai langsung bersih, karena itu dibuat festival agar berkelanjutan. “Nanti kelurahan atau desa dengan sungai terbersih akan mendapat penghargaan. Hadiahnya ada sapi, kambing, dan peralatan elektronik,” ujar Anas.

Sedangkan Festival Toilet Bersih digelar salah satu tujuannya untuk menunjang pengembangan tujuan wisata dengan melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah. Guna menunjang festival itu, semua tema khutbah di tempat-tempat agama, mulai masjid hingga gereja, adalah soal kebersihan.

Tidak hanya tokoh semua agama, Festival Toilet Bersih juga melibatkan pengelola tempat wisata dan perhotelan sebagai pihak yang akan merasakan langsung dampak dari kegiatan tersebut jika sudah menjadi budaya mengakar di masyarakat. Pondok pesantren, sekolah, kantor swasta, hingga instansi publik juga dilibatkan dalam kegiatan itu.

“Lewat kegiatan kegiatan itu akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa selain untuk menjaga kesehatan, kebersihan adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman,” tegas Bupati Anas.

Bupati berbaur dengan warga memunguti sampah-sampah yang menggenang maupun yang hanyut terbawa arus air. Bersih-bersih sungai itu juga dihadiri bintang comedian dan penulis dan sutradara muda Raditya Dika.
“Selain bisa membuat warga kompak, dampak lainnya dari program bersih-bersih sungai ini adalah kebersihan lingkungan. Anak muda Banyuwangi harus ikut menyukseskan program lingkungan seperti ini,” kata Dika memberikan apresiasinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Banyuwangi, Guntur Priambodo mengemukakan festival ini digelar dengan beberapa kategori. Di antaranya kategori sungai yang sudah bersih dari sampah limbah domestik maupun pembuangan industri. “Selain itu, juga ada kategori pemanfaatan sempadan sungai untuk penanaman pohon. festival ini, kami ingin sungai-sungai ini bisa meningkat kualitasnya,” katanya. (arif)

Surabaya Akan Membangun Taman Komodo

Biawak Komodo (Varanus Komodoensis)

Biawak Komodo (Varanus Komodoensis)

Surabaya (Sergap) – Komodo adalah kadal raksasa peninggalan jaman purba, binatang langka yang populasi aslinya hanya terdapat di Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo juga telah terpilih sebagai salah satu dari 7 Keajaiban Dunia dan tak lama lagi, Kota Surabaya, Jawa Timur, akan membangun Taman Komodo.

Ide ini muncul, ketika populasi komodo di Kebun Binatang Surabaya (KBS) terus bertambah dan melebihi kapasitas kandang yang tersedia. Untuk itu, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merencanakan akan membangun Taman Komodo di wilayah Kenjeran.

Sebenarnya, ada solusi untuk mengatasi populasi yang berlebihan satwa langka yang sangat dilindungi ini, yaitu mengembalikannya ke habitat asalnya. Tapi biaya untuk pengiriman ke pulau tersebut mahal dan dinilai tidak ekonomis.

“Jadi, ada kemungkinan kami akan bikin Taman Komodo sendiri. Komodo di KBS kan semakin banyak. Sekarang sudah ada lagi yang kecil-kecil,” kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, di Surabaya, Jumat (3/4/2015).

Tentang pemilihan wilayah Kenjeran sebagai tempat pembangunan Taman Komodo, Pemkot masih perlu melakukan kajian lebih lanjut, apakah struktur tanah di daerah tersebut layak untuk komodo atau tidak.

Ditambahkan oleh Walikota Risma, bahwa dalam periode 21 Februari-7 Maret 2015 saja, 12 telur Komodo di KBS telah menetas. Bayi-bayi Komodo tersebut lahir dari satu induk yang bertelur pada 23 Juli 2014.

Induk Komodo itu sebenarnya bertelur 29 butir, tetapi hanya 12 butir yang bisa menetas.
Saat ini, jumlah total komodo di kebun binatang yang berlokasi di Jalan Setail itu sudah mencapai 70 ekor dan 53 ekor di antaranya berusia dewasa.

Komodo, atau yang selengkapnya disebut Biawak Komodo (Varanus Komodoensis), adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara.

Biawak yang oleh penduduk asli pulau Komodo juga disebut dengan nama Ora, termasuk anggota famili biawak Varanidae, dan klad Toxicofera, komodo merupakan kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 m. Ukurannya yang besar ini berhubungan dengan gejala Gigantisme Pulau, yakni kecenderungan meraksasanya tubuh hewan-hewan tertentu yang hidup di pulau kecil, karena tidak adanya mamalia karnivora di pulau tempat hidupnya, dan laju metabolisme komodo yang kecil.Karena besar tubuhnya, kadal ini menduduki posisi predator puncak yang mendominasi ekosistem tempatnya hidup.

Komodo ditemukan oleh peneliti barat tahun 1910. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka populer di kebun binatang. Habitat Komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia dan karenanya International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan.

Biawak besar ini kini dilindungi di bawah peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, didirikan untuk melindungi mereka dari kepunahan. (win)

Walikota Surabaya, Masuk 50 Pemimpin Terbaik Dunia, Kalahkan Pendiri Facebook

Walikota Surabaya Tri Rismaharini, berada di  peringkat 24, sementara Mark Zuckerberg, pendiri Facebook satu peringkat di bawahnya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini, berada di peringkat 24, sementara Mark Zuckerberg, pendiri Facebook satu peringkat di bawahnya.

Surabaya (Sergap) – Walikota Surabaya, Dr (HC), Ir. Tri Rismaharini, MT tercantum namanya dalam 50 pemimpin terbaik dunia menurut media terkemuka Amerika Serikat yang bersegmentasi bisnis global, Fortune. Pejabat kelahiran Kediri ini berada di urutan ke 24 atau satu peringkat lebih baik dari pendiri Facebook Mark Zuckerberg yang tercatat di urutan ke 25.

Walaupun masuk dalam jajaran pemimpin terbaik dunia, Risma mengatatakan bahwa penghargaan tersebut tidak menjadi beban tugasnya, dalam menjalankan pemerintah Kota Surabaya periode pertama yang tersisa 6 bulan lagi.

Walikota yang diusung PDI Perjuangan ini mengaku yang menjadi beban saat ini adalah menjadikan masyarakat Surabaya lebih sejahtera lagi. “Aku tidak beban, aku tidak mau jadi beban. Ini bebannya harus secepatnya masyarakat Surabaya harus lebih sejahtera lagi,” di Gedung Sawunggaling Pemkot Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/3/2015).

Walikota Risma merasa bersyukur, bahwa banyaknya penghargaan yang diraihnya, menyebabkan Kota Surabaya makin dikenal di tingkat dunia. “Mungkin dulu, kalau di forum internasional aku harus jelaskan dulu, Surabaya 1 jam penerbangan dari Jakarta, 2 jam dari Singapura. Sekarang rata-rata ketika saya bilang saya walikota Surabaya. Mereka bilang saya sudah tahu kotamu,” kata penyandang gelar Doctor Honouris Causa dari ITS ini sambil tersenyum lepas.

Selanjutnya walikota wanita pertama Surabaya ini, mengimbau kepada warga dan seluruh jajaran SKPD untuk lebih giat dan kreatif memajukan Kota Pahlawan. “Saya minta untuk tetap kreatif, ayo tambah lagi- tambah lagi,” katanya.

Sebagaimana dirilis situs Fortune.com, Jumat (27/3/2015), Risma tercatat sebagai Walikota Surabaya yang banyak melakukan langkah terobosan, terutama soal lingkungan. Risma juga ditulis telah berhasil mengubah kota dengan 2,7 juta penduduk yang tercemar polusi menjadi kota hijau yang mempunyai 11 taman dan ruang terbuka hijau lainnya. Pemakaman juga telah diubah menjadi ruang penyerapan air sehingga dapat menangkal banjir.

Fortune.com, dalam daftar itu mendudukkan CEO Apple Tim Cook, di urutan nomor satu, karena dinilai tetap bisa membuat Apple menjadi raja di bidang gadget.

Peringkat dua ada Mario Draghi, gubernur Bank Sentral Eropa. Disusul selanjutnya oleh Presiden China Xi Jinping yang dinilai sukses melakukan reformasi dan membawa kemajuan ekonomi China. Kemudian di peringkat empat ada Paus Francis, dan kemudian PM India Narendra Modi.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini berada di peringkat 24, di bawahnya ada Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook. Disusul pemain basket Yao Ming, dan pendiri Amazon Jeff Bezos.

Di dalam kumpulan tokoh ini terangkum banyak tokoh sukses di bidang IT, olahragawan, pegiat sosial dan HAM, juga pemimpin negara. Dan Risma satu-satunya wali kota di dunia yang dianggap sukses.

Sumber : Fortune

Mengganggu Tetangga, Penggergajian Kayu di Desa Sidorejo Tetap Jalan. Mengapa?

94 penggergajian kayu

Usaha Penggergajian Kayu di Dusun Kertoharo, Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Suara bising mesin penggergajian kayu yang berada tepat di samping rumahnya, membuat Yatno Budi Santoso, warga Dusun Kertoharo, Desa Sidorejo RT 02 RW12 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur merasa sangat terganggu dan ketenangan hidupnya dirampas oleh Didik Sutrisno, pemilik tempat usaha penggergajian kayu tersebut.

Ditemui di rumahnya, Senin pagi (10/03/2015) Yatno Budi Santoso menjelaskan bahwa suara mesin dan gergaji kayu yang melengking-lengking itu sungguh-sungguh telah membuat dirinya dan seluruh anggota keluarganya sangat-sangat terganggu.

Sepanjang pagi sampai dengan sore, tiada henti suara yang terdengar sangat keras tersebut telah membuatnya stress. “Kami sekeluarga sangat terganggu. Saat bicara di dalam rumah dengan istri dan anak-anak saya saja, saya harus berteriak supaya dapat didengar. Sampeyan dapat bayangkan betapa stressnya saya”, kata Yitno kepada Tabloid Sergap.

Ditambahkan oleh Yatno bahwa selain kenyamanan sudah hilang di rumah tempat tinggalnya, ia merasa bahwa kesehatannya juga semakin terganggu pula. “Saya tidak dapat beristirahat dengan nyaman di rumah saya sendiri. Sudah 7 bulan lamanya saya tidak bisa tidur siang, untuk melepas lelah setelah sejak pagi ada di sawah”, jelas Yatno.

Menjawab pertanyaan Tabloid Sergap, Yatno mengatakan bahwa dirinya tidak pernah diminta untuk tanda tangan untuk menyetujui adanya penggergajian kayu itu. “Saya tidak setuju ada mesin penggergajian yang jaraknya hanya 5 meter dari rumah saya. Karena jarak yang dekat itu, selain suara bising  juga tercium bau tak sedap dari limbah penggergajian”, kata Yatno menjelaskan.

Memang yang paling tersiksa oleh usaha penggergajian itu ada Yatno sekeluarga. Namun bukan berarti para tetangga lainnya tak terganggu. “Sebenarnya tetangga lainnya juga terganggu. Tapi saya yang paling parah, karena itu saya yang paling protes keras”, tambah Yatno.

Dalam kasus seperti di atas, sebenarnya negara mewajibkan para pelaku usaha untuk mempunyai Surat Izin Gangguan dan biasa disebut HO (Hinderordonnantie). Surat Izin Gangguan/HO adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.

Semua kegiatan usaha baik pribadi maupun perusahaan yang beroperasi di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum, wajib mendapatkan persetujuan dari para tetangga dan warga sekitarnya.

Dasar hukum izin ini adalah Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450. Kewenangan pemberian Izin HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Dalam rangka menelusuri perijinan ini, maka Tabloid Sergap pada hari Rabu pagi (11/03/2015) menemui Robin Utomo, Kepala Desa Sidorejo di rumahnya. Robin mengatakan bahwa dirinya tak banyak tahu tentang proses perijinan penggergajian kayu milik Didik Sutrisno itu. Pak Kades ini mengatakan bahwa dirinya belum menjabat saat izin itu diurus.

Bahkan Pak Kades, sangat mendukung upaya Yatno Budi Santoso untuk melakukan protes atau upaya hukum agar penggergajian tersebut ditutup. “Saya tak tahu tentang proses perijinannya, tapi saya mendukung upaya Pak Yatno yang keberatan atas gangguan akibat mesin gergaji itu, karena itu memang hak dari Pak Yatno”, kata Robin Utomo menegaskan.

Sementara itu, Al Indah Kepala Bidang Perizinan, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri, saat ditemu di kantornya di hari yang sama, membenarkan bahwa Usaha Penggergajian Kayu milik Didik Sutrisno telah mempunyai Ijin Gangguan/Izin HO. Ijin dikeluarkan karena secara teknis dan administratif sudah memenuhi syarat.

Al Indah, Kabid Perizinan KPPT Kabupaten Kediri (kiri). Didik Sutrisno, pemilik Usaha Penggergajian Kayu

Al Indah, Kabid Perizinan KPPT Kabupaten Kediri (kiri). Didik Sutrisno, pemilik Usaha Penggergajian Kayu

Tentang telah dikeluarkannya Izin HO, sementara tetangga paling dekat (Yatno Budi Santoso) tidak tanda tangan. Anehnya, tim teknis yang datang ke lokasi sebelum Izin HO dikeluarkan, diminta mampir ke rumah Yatno Budi Santoso juga tak mau, sehingga dapat dipastikan tim teknis itu tak dapat memberikan penilaian dan pertimbangan yang obyektif.

Al Indah mengakui bahwa, Yatno Budi Santoso memang belum setuju. Sedangkan tim teknis tidak mau datang ke rumah Yatno, karena Yatno belum tanda tangan. “Siapa tahu, suatu saat nanti dia setuju, karena belum setuju bukan berarti tidak setuju. Tim juga mempunyai pertimbangan sendiri, karena belum ada tanda tangan,” jawab Al Indah.

Alasan lain KPPT Kabupaten Kediri, tetap mengeluarkan Izin HO dasarnya adalah pasal 7, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang berbunyi : Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan bersyarat.

Namun kenyataannya, gangguan tersebut masih sangat dirasakan oleh keluarga Yatno Budi Santoso selama 7 bulan lebih. Karena itu Yatno Budi Santoso, sampai dengan berita ini ditulis,  tetap menyatakan tidak setuju dengan adanya mesin penggergajian kayu yang hanya berjarak 5 meter dari rumahnya itu.

Menanggapi hal ini, Al Indah memastikan akan dikirimkan tim evaluasi untuk mengevaluasi terkait gangguan-gangguan yang dirasakan oleh Yatno Budi Santoso. “Tim evaluasi akan terjun ke lokasi sebanyak 3 kali. Jika sudah dievaluasi sebanyak 3 kali, namun masih juga tidak ada perubahan yang dilakukan pemilik usaha maka usaha tersebut akan ditutup”, kata Al Indah menegaskan.

Ada rumor juga bahwa proses pengurusan Izin HO tersebut, diwarnai dengan penyuapan. Untuk mengkonfirmasinya Tabloid Sergap hari Jumat sore (13/03/2015) menemui Didik Sutrisno, pemilik usaha penggergajian kayu di rumahnya.

“Saya mengurus izin sudah sesuai prosedur dari KPPT tanpa ada suap. Musyawarah sudah berkali-kali kita lakukan, tapi Pak Yatno tetap tidak setuju sampai dengan sekarang”, kata Didik Sutrisno.

Didik juga mengakui bahwa dirinya juga ditawari lahan oleh Yatno Budi Santoso saat akan membuka usahanya, namun ia beralasan lahan itu tidak ada akses jalam masuk untuk truk-truk pengangkut kayunya. “Lahan yang ditawarkan tidak ada jalan masuk untuk ngangkut kayu, jadi saya tak mau. Lagi pula lahan itu menurut hitung-hitungan saya, kurang membawa rejeki bagi usaha saya”, kata Didik berkilah. Didik juga menambahkan bahwa dirinya bersedia, jika harus bermusyawarah lagi dengan Yatno Budi Santoso.

Saat Tabloid Sergap melihat lokasi yang ditawarkan oleh Yatno Budi Santoso kepada Didik Sutrisno tersebut, ternyata lahan itu punya akses yang cukup lebar, sehingga truk berukuran besarpun tak akan kesulitan untuk melewatinya.

Apapun yang terjadi, tak terbantahkan bahwa gangguan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keluarga Yatno Budi Santoso telah terjadi. Semuanya itu dapat terjadi karena KPPT Kabupaten Kediri, patut diduga telah ceroboh dan tidak obyektif dalam memproses Izin HO, dengan mengabaikan keberatan yang sejak awal telah disampaikan oleh keluarga Yatno Budi Santoso. (wen)

Sebelum Akhir Tahun Ini, Pemerintah Lunasi Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Lumpur Lapindo dilihat dari udara

Lumpur Lapindo dilihat dari udara

Surabaya (Sergap) – Pemerintah Pusat dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan segera melunasi ganti rugi korban lumpur Sidoarjo sebelum akhir tahun ini. Saat ini, pemerintah telah menyepakati dana talangan senilai Rp 781 miliar untuk melunasi ganti rugi yang menjadi tanggungan PT Lapindo Jaya.

Gubernur Jatim, H Soekarwo menegaskan rencana pelunasan tersebut sedang dalam proses, tinggal menunggu keputusan hukum dari Kejaksaan Agung dan Menteri Pekerjaan Umum. “Saya sudah ketemu Menteri Sosial. Prinsipnya, pencairan akan dilakukan secepatnya. Saat ini tinggal Jaksa Agung yang mencarikan payung hukumnya,” tegas Soekarwo, Rabu (4/3/2015).

Soekarwo menambahkan, jika payung hukum sudah ditetapkan, pemerintah dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera mendata seluruh korban Lapindo. Mengenai proses pencairan dana talangan itu, nantinya akan langsung ditransfer ke dalam rekening korban yang saat ini datanya telah dihimpun oleh pemerintah pusat.

Dari luasan areal cakupan lumpur seluas 640 hektare tersebut, perusahaan Lapindo hanya mampu melunasi sekitar 80% tanggungannya. Sisa 20% hingga kini tak kunjung bisa dilunasi. Sisa inilah yang nantinya akan dibeli oleh pemerintah. Sementara itu, Lapindo akan diberi batas waktu maksimal empat tahun untuk mengembalikan dana talangan tersebut kepada pemerintah. Mengenai proses pencairan dana talangan itu, nantinya akan langsung ditransfer ke dalam rekening korban yang saat ini datanya telah dihimpun oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Tim Perundingan Dana Talangan Lapindo untuk menyusun kolateral sebagai dasar pencairan Rp 781,8 miliar untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat terdampak lumpur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi anggaran dana talangan untuk melunasi ganti rugi areal terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur.

Anggaran yang disepakati sebesar Rp 781,7 miliar akan dialokasikan ke dalam pos belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tim tersebut diketuai oleh Jaksa Agung dan melibatkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian PU-Pera.

Sebagai persiapan perundingan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap aset Lapindo yang diproyeksi mencapai 641 hektare. Tanah itu akan menjadi aset yang ditempatkan sebagai jaminan untuk melunasi pinjaman atau kolateral. (ang)

 

Jalan Alas Simpenan Ditutup, Resahkan Warga

Jalan aspal ditutup tanpa pemberitahuan, tanpa sosialisasi ke warga sekitar

Jalan aspal ditutup tanpa pemberitahuan, tanpa sosialisasi ke warga sekitar

Kediri (Sergap) – Cagar Alam Manggis Gadungan adalah hutan lindung yang di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan RI, yang ditetapkan dengan SK.6B. No.83/Stbl.No382/1919, dengan luas 12 hektare.

Hutan lindung yang disebut oleh warga sekitarnya dengan nama Alas Simpenan ini, berada di antara perbatasan tiga desa yaitu desa Wonorejo, Manggis dan Satak, Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

Namun sudah beberapa bulan Alas Simpenan menjadi semacam hutan terlarang, dan tak lagi akrab bagi warga di sekitarnya. Pasalnya jalan tembus dalam hutan tersebut ditutup, tanpa penjelasan apapun yang membuat warga paham dan memakluminya.

Penutupan hanya dilakukan dengan memasang pipa besi melintang di pintu gerbang masuk Alas Simpenan tersebut. Bahkan sama sekali tidak ada tulisan atau pengumuman yang menjelaskan mengapa jalan itu ditutup dan siapa yang menutupnya.

Sehingga banyak yang baru tahu bahwa ternyata jalan itu ditutup, setelah dekat dan terpaksa putar balik sambil menggerutu. Sebab sebelunya juga tidak ada tanda dan rambu yang menunjukkan penutupan itu.

Padahal jalan beraspal mulus itu, merupakan satu-satunya jalan pintas yang bisa mengemat waktu dan bahan bakar, dari arah Puncu ke Pare atau sebaliknya. Kini warga harus lewat jalan lain yang kondisinya bergelombang dan belum diaspal, serta jaraknya lebih jauh.

“Jalan itu sudah ada sejak jaman mbah saya dulu. Bahkan sejak tahun 1971 sudah diaspal, sehingga anak-anak sekolah warga Satak dan Puncu yang sekolah di Pare suka lewat situ karena lebih dekat,” kata Bejo, warga Desa Satak.

Selain itu, Alas Simpenan ini sudah lama menjadi obyek wisata murah meriah, karena selain pemandangannya indah, kera-kera yang menghuninya lucu-lucu, yang kata warga bisa goyang Moreno ala Syahrini.

Sujarno, Kepala Desa Satak mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu, apa alasan penutupan jalan aspal yang juga merupakan urat nadi perhubungan bagi warga sekitarnya itu. “Sangat disayangkan jalan yang beraspal bagus itu ditutup tanpa alasan yang jelas. Sehingga kami harus melewati jalan lain yang belum diaspal”, kata Sujarno.

Pak Kades meminta kepada pihak berwenang, jika memang jalan aspal yang penting bagi keseharian warga ini ditutup, maka jalan alternatif yang belum diaspal itu segera diaspal sehingga warga tidak merasa resah karena dirugikan kepentingannya.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri, sampai berita ini naik cetak belum bisa diminta pendapat dan komentarnya. Beberapa kali Tabloid Sergap menyambangi kantornya, Kepala Dinas selalu tidak ada, karena ada acara. (yus)