Nelayan Lamongan Minta Menteri Susi Tunda Larangan Kapal Pukat

Kapal nelayan di Pantai Lamongan

Kapal nelayan di Pantai Lamongan

Lamongan (Sergap) – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan, Jawa Timur, Agus Mulyono mengatakan bahwa aturan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merugikan nelayan. Jika dipaksakan maka nelayan akan melawan. “Kalau kapal pukat tarik ditangkap, kita akan lawan,” ujarnya, Kamis (02/04/2015).

Agus menambahkan, bahwa hasil tangkapan laut mereka akan berkurang sekitar 75%, jika pemerintah tetap memaksakan Peraturan Menteri Kalutan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Pengoperasian Beberapa Jenis Kapal Tangkap. “Tidak hanya membunuh kehidupan nelayan, tetapi juga akan mengurangi pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan,” kata Agus yang juga Kepala Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Brondong ini.

“Tempat Pelelangan Ikan Brondong rata-rata menghasilkan sekitar 80-100 ton ikan per hari. Sebagian besar ikan yang dibawa adalah hasil tangkapan nelayan di Brondong dan Paciran yang menggunakan kapal pukat tarik serta dogol. Ini serius, kami meminta untuk sementara larangan itu ditangguhkan dulu, sebelum pemerintah mempunyai solusinya” jelas Agus.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Suyatmoko, membenarkan bahwa hasil tangkapan ikan di daerahnya terancam hilang sekitar 75 persen bila larangan menggunakan pukat tarik dan dogol oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan.

Suyatmoko merujuk data di dinas yang dipimpinnya, di mana tercatat bahwa sebagian besar nelayan di daerahnya menggunakan kapal pukat tarik dan dogol. Dari sekitar 6.300 kapal dan perahu nelayan yang beroperasi di Kabupaten Lamongan, 80% di antaranya didesain menggunakan pukat tarik dan dogol.

Sedangkan data di HNSI Cabang Lamongan menyebutkan jumlah nelayan di kabupaten ini sebanyak 31 ribu orang. Sebagian besar dari mereka bermukim di 17 desa di Kecamatan Paciran dan Brondong. Kampung-kampung nelayan itu tersebar di Desa Kandang Semangkon, Kelurahan Belimbing, Desa Kranji di Kecamatan Paciran, dan Desa Lohgung, Kecamatan Brondong. (win)

Ketegangan Warnai Pemakaman Bomber Mapolres Poso

Suasana pemakaman pelaku bom bunuh diri di Mapolres Poso

Suasana pemakaman pelaku bom bunuh diri di Mapolres Poso

Lamongan (Sergap) – Pemakaman Zainul Arifin (34th), pelaku peledakan bom bunuh diri Mapolres Poso, Sulawesi Tengah diwarnai dengan kedatangan sekelompok orang berjenggot dan bercelana di atas mata kaki. Mereka mengenakan baju koko dan sebagian mengenakan rompi.

Mereka datang di  Lingkungan Semangu, Kelurahan Blimbing,  Kecamatan Paciran, Selasa (25/6/2013) menumpang dua kendaraan roda empat berpelat nomor Semarang (H) dan langsung memasang benner berukuran 2,5 x 1, 5  meter dengan menutup papan nama perguruan Muhammadiyah.

Pemasangan benner bergambar dua senjata jenis AK-4 yang bertuliskan huruf Arab kalimat tauhid dan ucapan Selamat Datang Mujahid Poso ini, ditentang oleh sebagian keluarga Zainul Arifin. Namun orang-orang berjenggot itu dengan muka garang, memaksakan untuk memasangan benner itu walau sempat ribut dengan keluarga almarhum Zainal Arifin.

Ada tiga benner yang dipasang, dua di antaranya bertuliskan, “Selamat datang jihad Poso”, “Mati satu tumbuh seribu” dan “Kami semua akan segera menyusulmu”.

”Sebenarnya keluarga tidak menginginkan itu , karena akan memanaskan suasana,”, kata Sis, yang mengaku sebagai adik Zainul Arifin kepada wartawan.

Massa dengan ciri khasnya ini juga seakan menunjukkan dirinya sebagai kelompok yang seolah paling bertanggungjawab dalam semua urusan menyambut kedatangan hingga proses pemakaman. Massa relawan ini kemudian lalu lalang di Jl Pendidikan, tempat kediaman Zainul Arifin.

Beberapa orang diantaranya dengan muka garang, menyisir keberadaan awak media massa dan menyruh wartawan keluar dari Jl Pendidikan. Mereka selanjutnya membentuk barisan yang saling bergandengan tangan memblokir pintu masuk Jl Pendidik yang berjarak dengan rumah duka sekitar 75 meter dengan terus meneriakkan kalimat tauhid dan takbir.

Mereka seolah tidak perduli dengan warga yang hendak masuk Jl Pendidikan, termasuk para awak media massa yang hendak masuk meliput. Salah seorang dari mereka berulang-ulang menginstruksikan tidak ada orang lain, kecuali mereka yang sudah ditunjuk untuk mengangkat dan mengusung jenazah dalam peti. ”Termasuk para wartawan nanti juga tidak boleh masuk,” kata orang berjenggot itu .

Pukul  10. 30 WIB, mobil ambulan yang mengangkut jenazah Zainul Arifin muncul dari arah barat. Kalimat takbir dan tauhid terdengar bertambah keras. Peti jenazah Zainul diturunkan dari ambulan dan langsung diusung oleh mereka ke rumah duka.

Sempat terjadi keributan antara massa berjenggot dengan warga yang melayat. Relawan menghadang dan mendorong semua orang yang ingin masuk ke Jl Pendidikan. Dan warga memilih mengalah setelah melihat kegarangan massa yang konon datang dari Semarang, Madura, Pekalongan, Bandung itu.

Setelah disemayamkan sekitar satu jam, jenazah lalu disolatkan di Masjid Darussalam dan orang yang dianggap tidak berkepentingan dilarang mendekat oleh massa berciri khusus itu. Saat jenazah diangkat dari peti dan dimasukkan ke liang lahat satu diantara mereka mengomando dengan lafal takbir. Setelah usai pemakaman, mereka membakar peti jenazah, tidak jauh dari situ.

Suasana tegang dalam pemakaman pelaku bom Mapolres Poso ini tak diduga sama sekali oleh warga sekitarnya. Toha Mansur, Kepala Kelurahan Blimbing mengaku tidak tahu menahu, perihal pemakaman tersebut. “Yang pasti tiap kampung ada kumpulan kematian yang bertugas mulai mengurusi masalah merawat jenasah. Namun dalam kasus ini saya tidak tahu,” terangnya. Kepala Kelurahan ini juga tidak bisa memastikan dari kelompok siapa yang mengatur pemakaman tersebut, yang pasti pihak kelurahan telah memberi ijin untuk menerima korban dimakamkan di pemakaman setempat.

Sekitar 100 orang personil polisi berseragam maupun tidak, telah dikerahkan guna mengamankan pemakaman bomber Mapolsek Poso tersebut.  Wakapolres Lamongan Kompol Yudistira yang berada di sekitar lokasi pemakaman mengatakan, pihaknya hanya melakukan pemantaun. “Kita selaku Polri sudah menyerahkan pada keluarga di Jakarta namun karena mereka meminta pengamanan ya kita bantu dari jauh,” ujarnya. (sule/ang)

Tahun 2013, PNPM Mandiri Lamongan Naik 100%

Bupati Lamongan Fadeli

Bupati Lamongan Fadeli

Lamongan, Sergap – Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk Lamongan tahun ini naik hampir 100 persen. Berharap kualitas pengerjaan proyek infrastruktur dari program itu bisa terjaga kualitasnya, Bupati Fadeli turun langsung awasi pelaksanaannya mulai dari proses perencanaan.

Berlangsung di Balai Desa Guminingrejo/Tikung, Kamis (17/1/2013), Fadeli memberikan arahan teknis saat pelatihan bagi Kader Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Dalam kegiatan yang baru kali pertama diadakan itu, dia berharap para kader bisa secara mandiri merencanakan dengan baik pembangunan infrastruktur di desa, baik teknis maupun perencanaan anggarannya.

“Setelah pelatihan ini diharapkan kader desa mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur dari anggaran PNPM secara lebih efektif dan efisien. Dengan artian, dengan alokasi yang ada, pembangunan dapat dilaksanakan tanpa mengurangi kualitas. Lebih-lebih agar tidak sampai menyalahi besteknya, “ tegas dia.

Dia kemudian memberi arahan untuk pembangunan jalan rabat beton agar spesifikasinya disesuaikan dengan kontur tanah. Jika jenis tanahnya gerak, maka komposisinya menurut Fadeli harus semen 1, pasir 3 dan batu pecah 5.

Lain lagi jika jalan tersebut diperkirakan akan dilalui kendaraan dengan tonase besar. Maka dia meminta agar ketebalan betonnya 15 cm. Kalau tidak pernah dilewati kendaraan tonase besar, ketebalannya baru boleh 12 cm.

Sedangkan bagi desa yang ingin mengerjakan jalan dengan bahan paving stone, agar juga memeperhatikan jenis serta ketebalannya. Jika banyak dilewati kendaraan dengan tonase cukup besar, dia berharap perencanaan pembangunann jalannya agar menggunakan paving stone dengan tebal 8 cm dan kualitas K 300.

“Jangan sampai keliru dalam merencanakan spesifikasi, pelaksanaan dan pengawasannya. Kualitas harus tetap dijaga. Karena yang akan memanfaatkan jalan tersebut juga masyarakat desa sendiri, “ tegas ia.

Seusai memberi arahan teknik, dia memeriksa langsung pengerjaan jalan. Untuk jalan rabat beton, dia cek ketebalannya mulai dari tepian hingga tengah. Sementara untuk yang paving stone juga dicek sendiri ketebalan dan kualitasnya.

Untuk diketahuui, besaran alokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk Lamongan tahun ini naik dua kali lipat. Dari alokasi tahun lalu yang sebesar Rp 27.350.000.000, naik menjadi Rp 53.950.000.000 di tahun 2013.

Untuk alokasi PNPM Mandiri di tahun 2013, paling sedikit kecamatan di Lamongan akan menerima Rp 1 miliar hingga yang terbanyak sebesar Rp 3 miliar. Yakni untuk Kecamatan Maduran, Sarirejo, Sekaran dan Solokuro. Sedangkan sebanyak 14 kecamatan menerima alokasi hingga Rp 3 miliar. Diantaranya Kecamatan Babat, Bluluk, Babat, Glagah dan Kalitengah.

Sedangkan untuk alokasi PNPM Mandiri di tahun 2012 hanya ada dua kecamatan yang mendapat alokasi hingga Rp 3 miliar. Yakni Kecamatan Babat dan Kecamatan Turi. Sementara kecamatan yang lain jumlahnya bervariasi antara Rp 600 juta hingga Rp 2 miliar. (sule)

Pilkades Massal Lamongan Dilaksanakan Bulan Mei 2013

Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa

Lamongan, Sergap – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara massal serentak di 381 desa akan kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, pada bulan Mei 2013. Untuk menunjang kesuksesannya, dalam pelaksanaan Pilkades massal itu nanti, ada subsidi sebesar Rp 5 juta per desa atau total senilai Rp 1,905 miliar yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan.

Sebagaimana diketahui Kabupaten Lamongan sudah pernah menggelar Pilkades massal pada tahun 2007 yang dilaksaksanakan dalam tiga periode.  “Saat itu ada 398 desa yang menggelar Pilkades massal pada kurun waktu Mei-Juni 2007”, kata Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Lamongan, Rusgianto, menjelaskan kepada wartawan.

Pada 20 Mei 2007, Pilkades digelar di 130 desa di eks wilayah Pembantu Bupati Karangbinangun dan Babat. Pada 3 Juni 2007 digelar di 120 desa di eks wilayah Pembantu Bupati Lamongan dan Paciran. Pada 17 Juni, diikuti 148 desa di wilayah eks Pembantu Bupati di Sukodadi dan Ngimbang.

“Dari tiga periode pilkades massal itu, warga yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades sebanyak 934.622 orang atau 83 persen dari 1.116.523 yang masuk daftar pemilih,” kata Rusgianto.

Namun sebagaimana catatan Tabloid Sergap, pada pelaksanaan Pilkades massal pada tahun 2007 tersebut, ada beberapa daerah yang rawan konflik. Beberapa di antaranya adalah Desa Kedung Kumpul Kecamatan Sarirejo. Terjadinya konflik, biasanya karena adanya gesekan di antara para pendukung kades, yang tentu saja dapat diredam jika proses sosialisasi segera dilaksanakan oleh para pihak  terkait.

Keberhasilan Lamongan dalam menggelar Pilkades massal ini, pernah menjadi bahan studi banding Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. (red/sule)

20% Jaringan Irigasi di Lamongan Rusak

Lamongan, Sergap – Sekitar 20 persen jaringan irigasi di dua waduk besar di Lamongan, Waduk Gondang dan Prijetan mengalami rusak ringan dan sedang. Sedang sekitar 15 persen rusak berat dan 65 persen masih dalam kondisi baik. Kondisi ini jika terus berlangsung, tentu berkorelasi terhadap pemenuhan target produksi pertanian di lumbung padinya Jatim tersebut.

Ibnu Multazam

Ibnu Multazam

Terkait hal itu, Bupati Fadeli menegaskan di tahun 2013, bidang pertanian dan pengairan bakal semakin diprioritaskan dalam program pembangunan di Lamongan. Penegasan itu juga menjawab kritikan anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam saat mengunjungi Lamongan beberapa waktu lalu.

Anggota FPKB tersebut kala itu menyebutkan minimnya perhatian daerah pada bidang pertanian. Dia mengungkapkan banyak Dinas Pertanian di daerah yang tidak memiliki program dari APBD sendiri sehingga tidak akan memiliki kegiatan jika tidak ada kucuran anggaran dari pusat. Alias hanya mengandalkan anggaran dan program dari APBN.

Bahkan, lanjutnya, dengan pendekatan pada pemerintah pusat, tahun depan Lamongan bisa melakukan rehabilitasi pada jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT). Jika rehabilitasi ini selesai dilakukan, bisa meningkatkan produksi pertanian untuk sejumlah 2.800 hektar lahan pertanian.

Sementara data terakhir dari Dinas Pertanian Kehutanan Lamongan menyebutkan, realisasi produksi padi hingga awal November ini sudah di atas target yang ditetapkan. Yakni dari target sebesar 899.871 ton gabah kering giling (GKG), sudah mencapai 901.237 ton GKG. Demikian pula realisasi panen sudah mencapai 146.939 hektar atau diatas target yang seluas 143.774 hektar.

Panjang keseluruhan jaringan irigasi Waduk Gondang (primer, sekunder dan tersier) mencapai 80.075 meter. Dengan kondisi baik 65 persen, rusak ringan/sedang 20 persen dan rusak berat 15 persen. Sementara Waduk Prijetan memiliki jaringan irigasi sepanjang 164.676 meter. Dengaan kondisi baik mencapai 60 persen, rusak ringan/sedang sebanyak 20 persen dan rusak berat juga 20 persen. (sule)

Acara Keluarga, Masfuk Tidak Datang ke Kejati

H. Masfuk, SH

Surabaya, Sergap – Mantan Bupati Lamongan H. Masfuk, SH ternyata tidak memenuhi panggilan dari pemeriksaan penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Senin (17/9/2012). Masfuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi biaya pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan ini hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya Yani Karyanto, SH.
Lewat penyidik Kejati, kata Yani selaku kuasa hukum Masfuk kalau mantan bupati dua periode itu ada kegiatan pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Yani juga menyerahkan surat izin tertulis yang ditujukan kepada Kajati Jatim Arminsyah cq Aspidsus dan cq penyidik.

“Tadi wakilnya datang yang juga kuasa hukum Masfuk. Dimana intinya dia meminta agar penyidikan dijadwal ulang,”kata Muljono,SH selaku Kasi Penkum Kejati Jatim. Dengan tak hadirnya, Masfuk di panggilan pertama ini, rencananya Kejati akan memanggilnya lagi. “Untuk ini akan ada rapat kecil untuk menentukan langkah selanjutnya dan menjadwal ulang panggilan kedua,” katanya.

Tentang kemungkinan adanya tersangka lain, menurut Muljono sampai saat ini tersangkanya masih satu yakni Masfuk. Untuk menambah tersangka dibutuhkan bukti-bukti yang cukup. “Kami tidak mau mendzolimi orang, jadi keputusannya harus tepat,” pungkasnya.

Sebagaimana telah diberitakan, Kejati menetapkan Masfuk sebagai tersangka kasus ini pada 31 Juli lalu, sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan nomor 676/0.5/FD.1/7/2012. Penetapan tersangka diterbitkan satu setengah bulan setelah kasus ini mulai diselidiki.

Masfuk dianggap bertanggungjawab pada dugaan penyimpangan pelepasan lahan seluas 98 hektare lebih. Itu didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 188/563/Kep/412/013/2003 tentang biaya panitia pengadaan tanah yang dinilai menyimpang.

Di SK tersebut, anggaran pelepasan lahan yang ditetapkan dari APBD sebesar 10 persen dari nilai proyek. Padahal, sesuai Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1994, batas biaya panitia untuk pengadaan tanah yang diperbolehkan hanya 4 persen. Dengan modal SK tersebut, penyidik mencium adanya praktikmark up alias penggelembungan harga tanah. (ang)

Waspadai, Ruas Jalan Rawan Macet di Lamongan

Pasar tumpah di Babat Lamongan

Lamongan, Sergap – Terdapat belasan ruas jalan di Lamongan yang perlu diwaspadai pengguna jalan hingga H + 7 Lebaran, karena di sejumlah titik itu rawan kemacetan arus lalu lintas. ”Kita sejak awal sudah  melakukan antisipasi dengan menempatkan sejumlah petugas untuk mengurai kemacetan,”ungkap Kasat Lantas Polres Lamongan, AKP Paulus Sujatmiko.

Penempatan petugas dilakukan sejak H – 7 Idul Fitri di jalur jalan Daendels dengan tujuh titik yang perlu diwaspadai. Yakni depan pintu masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI), empat pasar tumpah masing – masing Pasar Blimbing, Kranji, Kemantren dan Banjarwati, depan Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan Maharani  Zoo and  Goa (Mazola).

Di tujuh titik jalan Daendels itu adalah jalan pantura yang menjadi perhatian penuh petugas. Utamanya kebiasaan kemacaten yang terjadi pada Lebaran Ketupat atau tujuh hari setelah 1 Syawal.

“Di tempat tersebut kita siagakan petugas baik dari kepolisian maupun Dishub,”kata Sujatmiko. Paulus Sujatmiko menyatakan, setiap tahun, di kawasan jalan Deandels itu selalu terjadi kemacetan. Makanya Polres Lamongan jauh hari juga membentuk tim pengurai selain menugaskan sejumlah petugas yang stand by di titik rawan kemacetan itu.

Kewaspadaan pada arus mudik maupun balik juga diperlukan saat melintasi ruas jalan  nasioanal Lamongan–Babat. Ditambahkan oleh  Kasatlantas jika di jalur Babat–Lamongan juga ada ruas jalan yang perlu diwaspadai, di antaranya di depan Pasar Babat, Pasar Agrobis, pertigaan Sumlaran, depan Pasar Sukodadi, jembatan Kaliotik serta depan Lamongan Plazar atau depan Stasiun Lamongan.

Ditambahkan, ruas jalan provinsi Lamongan–Mojokerto titik kemacetan biasanya terjadi di Pasar Babatan Mantup, Pasar Kecamatan Mantup, pertigaan Pasar Sidoarjo. Sedangkan jalan provinsi Babat–Jombang terjadi di depan Pasar Ngimbang.

“Tapi pengguna jalan juga harus lebih waspada ketika masuk jalan raya zig – zag menanjak yang ada di kawasan hutan perbatasan Lamongan – Jombang,”ungkap Sujatmiko. (sule)

Mantan Bupati Lamongan Resmi Tersangka Korupsi

H. Masfuk, mantan Bupati Lamongan

Surabaya, Sergap – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akhirnya menetapkan mantan Bupati Lamongan H. Masfuk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Kejati Jawa Timur (Jatim) melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi. Masfuk diduga merugikan negara Rp 4 miliar.

Penetapan mantan Bupati Lamongan ini, muncul setelah penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati memeriksa Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Anggaran Daerah (DPKAD) Kabupaten Lamongan, Herry Pranoto.

Kasus ini berawal dari Surat Keputusan (SK) Nomor 188/ 563/Kep/413.013/2003 yang dikeluarkan Masfuk saat masih menjabat Bupati Lamongan. SK ini untuk pembebasan lahan pembangunan pelabuhan oleh PT Lamongan Integrated Shorebase (PT. LIS). ”SK tersebut tidak hanya untuk proyek pembangunan pelabuhan tapi juga digunakan untuk proyek lain selama tersangka menjabat tahun 2003-2010,” kata Kepala Kejati Jatim Palty Simanjuntak, hari Selasa (31/7/2012).

Menurut penyidik, SK ini menabrak Kepres No 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 1994. Peraturan ini menerangkan bahwa dana maksimal yang bisa dipakai untuk kepentingan pembebasan lahan sebesar 4% dari nilai proyek.Tapi, di dalam SK ini besaran yang dianggarkan sampai 10%. Selisih prosentasi inilah yang menyeret Masfuk sebagai tersangka. Mantan Bupati Lamongan dua periode itu resmi ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor 676/0.5/ FD.1/VII/2012.

Tentang pemeriksaan Herry Pranoto, Palty Simanjuntak menyatakan, dia dimintai keterangan terkait dokumen dana yang dikeluarkan dari APBD 2003-2010 untuk pembebasan lahan seluas 98 hektare lebih, yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan. ”Meski tidak berkaitan langsung dengan kasus yang terjadi, saksi ini mungkin tahu dari dokumen yang ada,”katanya.

Herry ini adalah saksi pertama yang dipanggil setelah dinaikkannya status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. ”Kalau sejak dari penyelidikan saksi yang sudah kita mintai keterangan ada banyaklah, ada sekitar 20 saksi,”katanya. Namun sayang Palty Simanjuntak belum memastikan jadwal pemeriksaan Masfuk. ”Nanti kalau semua saksi yang lain sudah dimintai keterangan,” jawabnya.

Terkait kerugian negara, pada awalnya hanya diperki-rakan sekitar Rp4 miliar.Namun jumlah tersebut kemungkinan bisa bertambah karena telah diketahui SK ternyata tidak hanya digunakan dalam proyek pembangunan pelabuhan.”Penyidik belum bisa memperkirakan pasti kerugiannya.Perkiraan kasar yamasih sekitar Rp4 miliar. Nanti biar BPKP saja yang menghitung,”jelas Palty.

Kasi Penkum Kejati Mulyono menambahkan,pihaknya masih terus mendalam kasus ini. Berapa lagi saksi masih akan dipanggil untuk diperiksa?. Apakah akan ada tersangka tambahan? Mulyono buru-buru mengelak menjawab pertanyaan tersebut. ”Sebentar dululah, baru saja menetapkan tersangka. Biarkan penyidik bekerja dulu,” jawab Mulyono sambil berlalu. (Angga/Sule)

Ngaku Anggota KPK, Dua Pencuri Dihajar Warga

Illustrasi

Lamongan, Sergap – Ada-ada saja cara penjahat mencoba lolos dari resiko kejahatannya. Dua pencuri yang kepergok warga sempat mengaku sebagai anggota Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang melakukan tugas menyelidiki kasus korupsi. Warga yang merasa dibodohi, tidak menggubris dan menghajar dua pencuri itu ramai-ramai. Untung perangkat desa datang dan menghentikan aksi main hakim sendiri itu.  “Mana ada petugas KPK kok masuk rumah kos-kosan”, kata salah satu warga, Senin (9/7/12),

Dua orang pencuri yang sempat menjadi bulan-bulanan warga itu belakangan diketahui bernama Tirto Agung (35) warga Karangpilang Surabaya dan Heru Santoso (35) warga Putat Gede, Surabaya. Saat ini mereka sudah diamankan oleh polisi setempat.

Kisah pencurian ini berawal dari kewaspadaan warga Warga Dusun Plalangan Desa Plosowahyu Kecamatan Kota Lamongan yang memang sering kehilangan barang miliknya. Rudi, salah satu warga mengisahkan dua pencuri itu yang satu masuk ke rumah kos, sedangkat temannya menjaga di luar rumah. Saat masuk ke salah satu kamar, kepergok penghuni lainnya. “Melihat ada orang asing yang masuk dan menggeledah salah satu kamar temannya, penghuni kost ini langsung berteriak minta tolong dan wargapun langsung beramai-ramai dating.” kata Rudi. (sule)