Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT Tambah 10 Orang

Suasana di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT saat pelantikan anggota DPRD NTT

Suasana di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT saat pelantikan anggota DPRD NTT

Kupang (Sergap) – Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT dalam rangka pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Daerah Provinsi NTT dalam masa jabatan 2014–2019, digelar di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Jl. El Tari I, Kota Kupang, Rabu (03/09/2014) yang lalu.

Para wakil rakyat ini dilantik atau diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTT, Dr. Robinson Tarigan, SH, MH dipimpin Ketua DPRD NTT Drs. Ibrahim Agustiinus Medah yang dihadiri pula oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Wakil Gubernur, Drs. Beny Litelnoni, S.H, Forkopimda, pimpinan TNI, Polri, partai politik serta undangan lainnya.

Aggota DPRD yang dilantik itu bertambah 10 orang dari periode sebelunya yang hanya 55 anggota. Penambahan anggota ini terjadi karena penambahan kursi dari 55 kursi pada periode sebelumnya menjadi 65 kursi pada periode 2014-2019.  Dari 65 orang yang dilantik, 45 orang (64,64%) merupakan wajah atau pendatang baru dan hanya 20 orang (36,36%) merupakan anggota lama (incumbent) yang terpilih kembali.

Perolehan kursi periode ini adalah Golkar (11 kursi), PDIP (10 kursi), Nasdem, Demokrat, Gerindra masing-masingnya 8 kursi, PAN, PKB dan Hanura masing-masingnya 5 kursi serta fraksi gabungan yang terdiri dari PKPI (3 kursi) dan PKS (2 kursi) dengan nama fraksi Gabugan Keadilan dan Persatuan.

Pimpinan Sementara DPRD dipegang oleh Alfridus Bria Seran, ST (Golkar) dan Nelson Obed Matara, SIP (PDIP). Sementara, Calon Ketua DPRD NTT definitif, menurut informs adalah Anwar Pua Geno, SH, yang meraup suara sebanyak 17.000 lebih suara. (Vincent Nifu)

Proyek Rp 200 Trilyun Vico Group di Teluk Kupang

Sebagian Teluk Kupang dilihat dari udara

Sebagian Teluk Kupang dilihat dari udara

Kupang (Sergap) – Sebuah proyek pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Internasional, Bandara Internasional dan Pabrik Daging Beku senilai Rp. 200 Trilyun akan dibangun di Teluk Kupang, di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang.

Indra Hasan, seorang pengusaha Indonesia melalui Vico Group telah menjalin kerjasama dengan beberapa  investor dari Australia. Bahkan Lokasi proyek telah disurvei Selasa (07/01/2014) pekan lalu, oleh beberapa staf dari Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing dari Jakarta.

“Memang benar, adanya megaproyek tersebut. Kami sudah turun ke lokasi. Nanti akan ada tim lengkap turun lagi ke lokasi untuk membuat pemetaan dan melengkapi data survei awal,” kata Sekda Kabupaten Kupang, Hendrik Paut, Jumat (10/1/2013) kepada wartawan.

Megaproyek itu, papar Paut, “Saya lupa nama investor dari Australia itu. Mereka bekerjasama dengan pengusaha Indonesia, Indra Hasan dari Vico Group untuk pembangunan pelabuhan peti kemas internasional, bandara internasional dan pabrik daging beku,” jelas Paut.

Tentang  besarnya nilai investasi, Sekda tidak dapat memberikan angka pasti, ia hanya memperkirakan nilainya ratusan triliun rupiah. Menjawab pertanyaan tentang lahan yang akan dipakai, Hendrik Paut mengatakan hal itu masih harus dibicarakan secara rinci dengan tim yang dikirim oleh investor.

Ketua DPRD Octory Gasperz dan Sekdakab Hendrik Paut

Ketua DPRD Octory Gasperz dan Sekdakab Hendrik Paut

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kupang, LC Noke, juga membenarkan adanya megaproyek tersebut. “Itu rencana Pak Indra Hasan melalui Vico Group bekerjasama dengan investor dari Australia. Kita doakan saja agar rencana investasi ini terwujud,” jelas Noke.

Sedangkan, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Octory Gasperz, sebagaimana dikutip oleh beberapa media juga membenarkan tentang akan adanya proyek ratusan trilyun di Teluk Kupang itu. “Minggu lalu saya bersama Pak Bupati Kupang, muspida dan dinas teknis terkait bersama investor dari Australia turun survai awal ke Teluk Kupang, persisnya di Sulamu,” katanya menjelaskan.

Octory Gasperz menambahkan, DPRD Kabupaten Kupang tentu saja sangat mendukung upaya-upaya mendatangkan investor ke Kabupaten Kupang. “Saya berharap proyek itu segera terwujud dalam waktu dekat. Dan semoga regulasi pendukung rencana investasi itu supaya disampaikan secara dini agar calon investor tidak kaget. Bahkan kalau boleh yang bisa dipermudah, supaya dilakukan. Ini untuk menciptakan iklim berusaha. Yang penting soal lahan aman,” jelas Gasperz. (tim)

Bupati Kupang Marah Besar

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki

Kupang (Sergap) – Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, tak bisa menyembunyikan kemarahannya atas tersendatnya pembahasan APBD dengan DPRD Kabupaten Kupang. “Terus terang saya marah. Silahkan tulis, biar rakyat tahu kalau wakil rakyatnya menghalangi upaya eksekutif membahas APBD bagi kesejahreraan rakyat. Biar rakyat yang akan menghadapi mereka,” kata bupati kepada wartawan yang mengerumuninya dalam sebuah konferensi pers di Rumah Dinas Bupati, Rabu (18/12/2013) malam.

Bupati juga meminta meminta rakyat berdoa dan berpuasa bagi keselamatan pemerintahan daerah yang kini dipimpinnya. “Saya juga akan berdoa dan berpuasa, agar Tuhan mau menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Kupang dari kehancuran,” kata Titu Eki.

Ditambahkan oleh bupati, bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang dalam kondisi sekarat. Dikatakan sekarat, karena menurut Titu Eki, sampai dengan hari Rabu (18/12/2013) ini, DPRD Kabupaten Kupang tidak mau menggelar Sidang Perubahan APBD Kabupaten Kupang 2013. Selain itu dokumen perhitungan APBD 2012 untuk perubahan juga belum ditandatangan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yohanes Masse tanpa alasan yang jelas.

“Dan sampai sekarang pun belum digelar sidang pembahasan anggaran induk atau APBD Tahun Anggaran 2014,” jelas Titu Eki.

Pemerintah, kata Titu Eki, terdiri dari dua unsur, yaitu legislatif dan eksekutif. Dan turut melengkapi unsur yudikatif. Namun yang terjadi sekarang, lanjut Titu Eki, ada pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dibantu beberapa anggota Dewan, selalu menghalangi niat eksekutif membahas anggaran dan belanja daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Bupati juga mengatakan bahwa dirinya dan Sekdakab sudah memerintahkan staf untuk mencari Wakil Ketua DPRD Johanes Masse untuk minta tanda tangan. “Tapi Pak Masse selalu menghindar. Bahkan staf ikut sampai ke rumah, tapi Pak Masse menghindar terus. Akhirnya dokumen perubahan anggaran 2012 itu sampai sekarang belum ditandatangan,” jelas Titu Eki dengan nada sangat marah. Akibatnya asistensi perhitungan anggaran 2012 di Pemprov NTT belum bisa dilakukan. (tim)

Adhyaksa Dault Terpilih Sebagai Ketua Kwarnas Pramuka

Adhyaksa Dault saat Munas Pramuka di Kupang

Adhyaksa Dault saat Munas Pramuka di Kupang

Kupang (Sergap) – Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Adhyaksa Dault akhirnya terpilih menjadi Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka. Pemilihan berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kwarnas Gerakan Pramuka 2013 yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (5/12/2013).

Pemilihan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara tersebut, Adhyaksa memperoleh 17 suara dari dari total 34 suara yang diperebutkan. Ia menang tipis dari Wakil Ketua Diklat Kwarnas serta Dosen Lemhanas, Jana T Anggadireja.

Adhyaksa juga mengalahkan mantan Wakapolri Nanan Sukarnan, mantan Sekjen Kementerian Pertahanan Marsda Erris. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengundurkan diri dari pemilihan.

“Tantangan dan visi kedepan bagi Gerakan Pramuka adalah terwujudnya Pramuka yang relevan dengan kebutuhan anak muda untuk melakukan perubahan. Scout for change!,” kata Adhyaksa, melalui rilis ke berbagai media massa, Kamis (5/12/2013).

Kebutuhan anak muda dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, kata Adhyaksa, yakni pengetahuan, kecakapan atau keahlian dan karakter, persahabatan, akses, dan jaringan, karier, uang, eksistensi, kebebasan, dan kemandirian, reputasi, pengaruh, dan kekuasaan. “Jika Gerakan Pramuka gagal memenuhi kebutuhan anak muda tersebut, maka Pramuka akan ditinggalkan dan mati,” ujarnya.

Adhyaksa menilai, Pramuka merupakan organisasi yang strategis bagi kalangan muda sebagai generasi penerus bangsa maupun dalam menangkal pengaruh-pengaruh negative sebagai efek globalisasi dan modernisasi. Dirinya tidak ingin Gerakan Pramuka dijadikan alat atau tujuan politik pihak-pihak tertentu.

“Saya tidak bisa menerima Pramuka dijadikan alat atau tujuan politik pihak-pihak tertentu. Pramuka harus independen, bebas menentukan calonnya di masa mendatang. Pramuka adalah wadah bagi kaum muda untuk berprestasi, berinovasi, kreatif, patriotik, berjiwa nasionalis religius dalam membangun Bangsa Indonesia,” tegas Adhyaksa yang menjadi anggota Pramuka sejak kecil tersebut.

Setelah terpilih, dalam tiga bulan ke depan Adhyaksa akan membenahi dua aspek yakni aturan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Alasannya, aturan yang bagus tidak akan dapat berjalan tanpa adanya SDM yang berkualitas, begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya Adyaksa juga berjanji akan membuat program-program yang inovatif sehingga menjadi anggota Pramuka adalah merupakan kebanggaan tersendiri di masyarakat. “Pramuka akan menjadi organisasi kepemudaan yang melahirkan generasi muda-generasi muda harapan bangsa,” tegasnya. (tim)

Kapolda NTT : Masih Banyak Cara Polisi Dapatkan Rejeki Halal

Kapolda NTT Brigjenpol Ricky HP Sitohang

Kapolda NTT Brigjenpol Ricky HP Sitohang

Kupang, Sergap – Tidak selayaknya polisi yang bertugas mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat malah menjadi ‘maling’.  Demikian dikatakan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Brigadir Jenderal Polisi (Brigjenpol) Ricky HP Sitohang, kepada wartawan di kantornya, Selasa (11/12/2012),  menanggapi tentang kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) ke Timor Leste, yang diduga melibatkan oknum anggota Polres Belu. “Masih banyak cara yang dilakukan anggota polisi untuk mendapatkan rejeki yang halal”, kata Kapolda NTT menambahkan.

Ditegaskan oleh Kapolda Sitohang,  bahwa sapapun yang terlibat, termasuk anggota akan diproses hukum. Keterlibatan itu bisa berupa memfasilitasi, menadah, pasti ditetapkan sebagai tersangka apabila betul-betul terbukti.  “Saya sudah sampaikan kepada Kapolres Belu, siapapun anggota terlibat, apalagi mereka langsung sebagai pelakunya, tidak ada kata lain harus diproses,” tegasnya. Kapolda juga menambahkan, bahwa proses hukum tersebut harus didukung bukti yang kuat.

Sementara itu, penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Belu sudah memeriksa Amodius Yohanes Manke dan Alfons Mau, yang diduga  menimbun bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1,6 ton, yang kemudian disita tim Brigade Mobil (Brimob) Kompi A Belu, Senin pagi (10/12/2012), yang dipimpin langsung oleh Komandan Kompi (Danki) Iptu Eujebio Bere.

Kapolres Belu, AKBP Yudi Priyono, SH, MH, menjelaskan melalui Kabid Humas, Iptu Muhammad Azhar, S.H,  bahwa Amodius Yohanes Manke dan Alfons Mau, hingga kini belum ditahan oleh Polres Belu. Mereka masih diambil keterangannya oleh penyidik, untuk mengetahui unsur pidananya dalam kasus ini.  “Intinya proses hukum tengah berjalan. Soal sudah ditahan atau belum, kami ikuti proses penyelidikan dulu. Kalau ada unsur pidana, tentu kami tidak akan tolerir dan pasti ditahan,” kata Kabid Humas menambahkan.

Iptu Eujebio Bere

Iptu Eujebio Bere

Yang menarik,  Amodius Yohanes Manke dan Alfons Mau mencoba menyuap Iptu Eujebio Bere, SH yang memimpin penyitaan dengan dua botol bir bintang dan uang Rp 1 juta. Semua barang tersebut sudah diamankan di Mapolres Belu untuk keperluan proses hukum selanjutnya.

“Harga diri saya dan pangkat ini tidak bisa dihargai dengan  dua botol bir atau uang Rp 1 juta. Siapa saja yang coba-coba bermain dengan bahan bakar minyak akan saya sikat”, tegas Iptu Eujebio Bere yang didampingi Pasi Operasional, Aipda Abel Sarmento dan Kanit Intel, Bripka Lina Soares Babo, kepada wartawan di Markas Kotis Atambua, Senin (10/12/2012).

Ditambahkan oleh Eujebio, Brimob merupakan pasukan elit kepolisian yang selalu siaga mengamankan manakala ada kondisi yang meresahkan masyarakat. Permasalahan yang lagi meresahkan warga Belu saat ini adalah krisis BBM yang menyebabkan kelangkaan selama beberapa minggu belakangan.

“Mengantisipasi kondisi ini, anggota sudah saya perintahkan menjaga SPBU, juga mengintai manakala ada oknum warga yang bermain menimbun BBM.  Mereka pikir saya gampang diatur. Mereka salah alamat. Bagi saya tidak ada ampun, saya sikat kalau melanggar hukum,” tegas Eujebio.

Eujebio juga menyatakan, bahwa kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Belu terhadap Brimob Belu untuk menjaga SPBU belakangan ini cukup efektif.  Walaupun saat ini kuota premium dari sebelumnya 80 ton menjadi 40 ton/hari dan solar sebelumnya 75 ton menjadi 30 ton/hari untuk lima SPBU, ternyata berjalan normal. Bahkan masih ada sisa BBM untuk melayani kebutuhan warga hari berikutnya.

” Ada warga yang persoalkan kenapa Brimob jaga karena mereka terusik tidak bisa menjual  BBM ke perbatasan lagi. Kalau kalian main kucing-kucingan, saya lebih gila. Saya akan sikat, siapapun,” tegas Eujebio.

Sementara itu pemilik solar, Amodius dan Alfons Mau mengatakan, penimbunan BBM solar ini dilakukan baru seminggu belakangan. Penimbunan BBM ini, untuk memenuhi kebutuhan petani di daerah itu yang setiap kali datang membeli.  “Kami tidak selundup ke Timor Leste. Solar ini untuk kebutuhan petani. Sementara uang dan dua botol bir itu memang atas inisiatif kami, bukan atas permintaan dari Danki (Eujebio) ,” kata Amodius. (Tim Sergap Biro NTT)