GM Pelindo III Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Foto1004

Press Release di Mapolrestabes Surabaya, AKBP Takdir Mattanete (kiri) dan tersangka Eko Harijadi Budijanto

Surabaya (Sergap) – Setelah menjalani pemeriksaan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak,  Eko Harijadi Budijanto, pelaku penodongan pistol ke pegawai konter HP di Plasa Marina, M Sofi, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka, Minggu (6/12/2015).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Takdir Mattanete, mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan maraton, baik mengambil keterangan dari pelaku Eko Harijadi maupun korbannya, M Sofi, pihaknya langsung menaikkan status pelaku dari terlapor menjadi tersangka. “Tepat pukul 14.00 WIB, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya resmi melakukan penahanan terhadap tersangka EH,” tegasnya.

AKBP Takdir Mattanete menjelaskan bahwa senjata yang digunakan GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak itu saat melakukan aksi penodongan merupakan jenis airsoft gun yang mirip jenis FN. “Tersangka tidak memiliki Surat ijin kepemilikan senjata dari Polda Jatim dan hanya punya surat keanggotaan dari Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN),” tambahnya.

Sementara GM PT Pelindo III cabang Tanjung Perak,  Eko Harijadi Budijanto mengaku sangat menyesali perbuatannya di hadapan puluhan wartawan yang menghadiri Press Release di Mapolrestabes Surabaya.

Menurutnya, sebagai pejabat publik tak sepaptutnya melakukan hal yang arogan dan memalukan tersebut. “Sebagai salah satu pejabat publik, saya membuktikan bahwa saya pribadi taat hukum dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan dengan siap untuk ditahan atas kesalahan yang saya perbuat, tandasnya sambil menunduk.

Perlu diketahui, GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak,  Eko Harijadi Budijanto ini diamankan Polrestabes Surabaya setelah menodong M Sofi, karyawan konter HP di lantai III Plasa Marina Jl Margorejo, Sabtu (5/12/2015).

Akibat perbuatannya, pejabat BUMN ini dijerat pasal berlapis yakni pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan serta UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata. (ib)

Kerusuhan Tambang Emas Banyuwangi, Polda Jatim Tetapkan 2 Tersangka

demo tambang emas banyuwangi oke

Unjuk rasa warga di depan kantor PT BSI, pada 25 November 2015

Surabaya (Sergap) – Dua orang tersangka, yaitu GT, 19, dan SU, 45 telah ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terkait kerusuhan yang terjadi di kawasan tambang emas PT Bumi Sukses Indo (BSI), Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kombespol Raden Prabowo Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, bahwa keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan barang bukti dan keterangan sejumlah saksi. Keduanya diduga adalah orang yang harus bertanggung jawab atas pembakaran dan perusakan kantor PT BSI saat unjuk rasa pada 25 November lalu.

“Dua alat bukti sudah dikantongi penyidik dan keduanya memenuhi untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Senin (30/11/2015).

Penyidik juga masih mendalami unsur pidana lainnya dalam kasus ini. Sejumlah petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Laboratorium Forensik masih berada di Banyuwangi. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menggali keterangan sejumlah saksi.

Sejumlah barang bukti yakni batu, pecahan kaca, dan benda lainnya disita penyidik. Polisi masih membidik pelaku lainnya dalam bentrokan polisi dan warga yang mengakibatkan empat orang terluka itu. “Dalam kasus ini selain Polda Jatim juga dibantu Polres Banyuwangi melakukan penyidikan,” ujar perwira melati tiga ini menambahkan.

Bentrok antara polisi dan warga pecah usai gagalnya mediasi antara PT BSI dan warga di Hotel Baru Indah. Warga mendesak aktivitas tambang emas di Gunung Tumpang Pitu itu ditutup. Namun, PT BSI mengklaim sudah mengantongi izin sehingga menolak melakukan penutupan.

Warga kemudian berunjuk rasa di depan kantor PT BSI, pada 25 November 2015. Tuntutan tak dutanggapi, sejumlah orang kemudian merusak dan membakar sarana perusahaan. Polisi kemudian mengeluarkan tembakan peringatan yang mengakibatkan empat orang terluka. (win)

Mengaku ISIS, Ancam Bom 2 Hotel di Surabaya

Fax

Faximil yang diterima oleh Hotel Sangri La dan JW Marriot Surabaya

Surabaya (Sergap) – Dua hotel berbintang di Surabaya, yaitu Hotel JW Marriot di Jalan Embong Malang dan Hotel Shangrilla di Jalan Mayjend Sungkono menerima ancaman bom. Peneror mengaku ancaman tersebut dari gerakkan Islamic State of Iraq Syiria (ISIS). Ancaman bom tersebut dikirim melalui mesin faksimili yang diterima oleh manajemen hotel.

Hotel pertama yang menerima ancaman adalah Hotel Shangrilla kemudian JW Marriot. Selanjutnya, pihak hotel langsung menghubungi kepolisian terkait ancaman tersebut. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanette membenarkan adanya ancaman bom kedua hotel tersebut. “Benar ada ancaman bom di dua hotel itu,” kata Kasatreskrim, Senin (23/11/2015).

Terpisah, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya AKP Lyli Djafar mengatakan, faksimili yang diterima Polrestabes Surabaya di dua hotel tersebut, berisi informasi bahwa telah terpasang bom yang siap diledakkan. Namun, Lyli enggan menyebutkan pengirim faksimili itu.

Penyisiran dilakukan dengan mengerahan tim penjinak bom dari Polrestabes Surabaya dan dibantu anjing pelacak. Selain itu, tim K-9 Polda Jatim juga ikut membantu sebagai langkah antisipasi. Meski demikian, saat melakukan penyisiran, kegiatan itu sama sekali tidak menimbulkan kepanikan mereka yang sebelumnya ada di hotel.

Namun, setelah satu jam melakukan penyisiran, tidak ada satu bom pun yang berhasil ditemukan polisi, baik di Hotel Shangri-La maupun di Hotel JW Marriot. Meski demikian, Lily mengaku tidak kecewa dengan hal itu. “Kami justru sangat senang karena setidaknya bisa segera menindaklanjuti ancaman itu dengan cepat. Jangan sampai kebobolan,” kata

 

Berikut isi ancaman bom yang diterima pihak hotel :

Surabaya 23 November 2015

ISIS TELAH MENYEBAR DI JAWA TIMUR

Waspada… Malam ini Hotel Shangrilla dan JW Marriot akan diledakkan

Telah dipasang bom di beberapa lantai dengan detonator yang akan diaktifkan secara serentak dengan seluler phone malam ini

Allahu Akbar,Tujuan kami adalah membunuh warga asing bule khususnya warga amerika serikat yang mana telah banyak membunuh kaum muslim

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup ISIS !!!

Wassalam

Dani

082317244314

083830243613

(win)

 

 

Ceroboh Bikin Status di Medsos, Bisa Tersangkut Kasus Pidana

media-sosial_2308Sergap (Nasional) – Salah membagikan kekesalan, terlebih menyangkut nama atau pihak tertentu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini wajib diketahui masyarakat, khususnya mereka yang hobi berselancar di dunia maya melalui media sosial.

Pasalnya telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang ujaran kebencian atau hate speech. Salah membagikan kekesalan, terlebih menyangkut nama atau pihak tertentu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Kalau memang mau mengungkapkan kekesalan, gunakan saluran komunikasi yang terbatas dan bersifat personal,” ungkap Suprapto, Sosiolog Kriminal UGM, Selasa (3/11/2015).

Suprapto menanggapi SE tersebut sebagai usaha yang baik selama itu tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi. “Selama SE itu tidak membawa kita kembali ke zaman orde baru dimana kebebasan benar-benar dibredel, saya rasa tidak masalah,” imbuhnya.

Mengenai pro dan kontra dari masyarakat, di awal keluarnya SE tersebut, dianggapnya sebagai hal yang wajar. “Sekarang masyarakat harus pintar mengolah kata. Gunakan bahasa yang tidak menjatuhkan. Kalaupun ada tuduhan, harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas,” ucap Suprapto .

Selain itu, perlu sebuah tuntunan untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam SE tersebut. “Harus ada definisi dan konsep yang jelas tentang hujatan apa saja yang dilarang. Hal ini penting, karena di media sosial semuanya bebas berekspresi menyampaikan unek-uneknya,” pungkasnya.

Pendapat Suprapto tersebut diamini oleh Andin Rahmana, seorang pengamat media sosial. Peran Kapolri dalam memberikan contoh dan penjelasan secara gamblang sangat diperlukan. “Momentum keluarnya SE ini sangat tepat, yakni saat internet sedang bertumbuh. Literasi masyarakat juga masih rendah,” ujarnya.

Diperlukan pedoman atau panduan tentang poin poin yang boleh dan tidak boleh diungkapkan dalam media sosial. Baik itu berupa opini, kritik, hingga yang bisa digolongkan sebagai hujatan.

Kapolri resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait ujaran kebencian atau Hate Speech. SE yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 ini akan menjadi panduan bagi satuan kepolisian hingga ke tingkat polsek dalam kaitannya penegakan hukum yang menyangkut aktivitas berpendapat di muka umum, termasuk diantaranya aktivitas di Media Sosial.

Terutama yang bernada penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi serta menyebarkan berita bohong yang berpotensi memicu konflik sosial.

Disebutkan dalam SE bernomor SE/06/X/2015 ini, meliputi

  1. Penghinaan,
    2. Pencemaran nama baik,
    3. Penistaan,
    4. Perbuatan tidak menyenangkan,
    5. Memprovokasi,
    6. Menghasut,
    7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

  1. Suku,
    2. Agama,
    3. Aliran keagamaan,
    4. Keyakinan atau kepercayaan,
    5. Ras,
    6. Antargolongan,
    7. Warna kulit,
    8. Etnis,
    9. Gender,
    10. Kaum difabel,
    11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

  1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
    2. Spanduk atau banner,
    3. Jejaring media sosial,
    4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
    5. Ceramah keagamaan,
    6. Media massa cetak atau elektronik,
    7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Kapolri Jendral Badrodin Haiti menyatakan, dengan adanya SE ini, ada kepastian hukum kemana warga akan mengadu jika dihujat atau ada provokasi di media sosial (medsos).

“Jika ada seseorang yang mendapatkan hujatan di media sosial, ke mana mereka akan mengadu. Mau diselesaikan sendiri atau dilaporkan polisi. Kan lebih bagus jika dilaporkan polisi,”katanya.

Menurut Kapolri, SE merupakan bagian dari usaha untuk menegakkan Hak Asasi. “Kami menghargai hak orang lain dan hak asasinya,” kata Badrodin usai mengikuti wisuda Prajurit Taruna dan Prajurit Bhayangkara Taruna (Prabhatar) di lapangan Saptamarga, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Selasa (3/11/2015).

(Tkr-berbagai sumber)

UNDUH SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : SE/06/X/2015 

Pembunuhan Salim Kancil, Mantan Kapolres Akan Diperiksa

Para tersangka Kasus Salim Kancil di Mapolda Jawa Timur

Para tersangka Kasus Salim Kancil di Mapolda Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadi berencana memanggil mantan Kapolres Lumajang terkait kegiatan penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar, yang mencuat pasca kematian Salim Kancil. Desakan untuk memeriksa perwira menengah yang pernah menjabat di Polres Lumajang juga disuarakan Komisi III DPR RI usai berkunjung ke Lumajang.

Sebelumnya, anggota Komisi III Benny K Harman mendesak Kapolda untuk memeriksa eks Kapolres, Kapolres, dan beberapa anggota Polres itu disampaikan. “Kami menduga ada oknum aparat kepolisian setempat yang membekingi kegiatan penambangan pasir ilegal di Lumajang”, kata politisi Partai Demokrat.

Namun, Irjen Anton Setiadi mengatakan pihaknya masih fokus pada pengembangan beberapa anggota di Polres Lumajang. Langkah ini yang selanjutnya menjadi dasar untuk memanggil eks Kapolres maupun Kapolres Lumajang. “Kita fokus keterangan-keterangan dari bawahannya dulu. Apakah nanti mengarah ke sana atau ada ketelibatan, mendiamkan, kalau ada mengarah ke sana kita akan panggil,” kata mantan Kapolda Sulawesi Selatan ini, Senin (5/10/2015).

Ditambahkan oleh Kapolda, bahwa pemeriksaan beberapa anggota Polres Lumajang langsung dibawah pengawasan Kepala Divisi Propam Irjen Raden Budi Winarso. “Kadiv Propam masih di Lumajang, mengawasi pemeriksaan,” kata Anton.

Sementara itu itu Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol R Prabowo Argo Yuwono, mengatakan sudah 37 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus pidana umum dan pidana khusus. Sebanyak 24 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Salim Kancil dan pengeroyokan terhadap Tosan. Untuk 13 tersangka lainnya, ditetapkan tersangka dalam kasus tambang ilegal. “Kalau bilang total jumlah tersangka adalah 31 orang,” kata Kombes Pol Argo.

Argo menjelaskan penyidik menjerat para pelaku ke dalam dua perkara pidana, yakni kasus pembunuhan, pengeroyokan masuk pidana umum. Kemudian kasus kepemilikan tambang ilegal (masuk pidana khusus). “Yang sudah dilakukan penahanan di Mapolda Jatim 25 orang, enam orang masih diperiksa di Lumajang. Kemudian dua masih anak di bawah umur tidak dilakukan penahanan,” ujarnya.

Dari 37 orang yang jadi tersangka salah satunya Kepala Desa Desa Selok Awar-Awar, Hariyono, yang diduga sebagai otak pembantaian terhadap Salim dan Tosan. Selain itu, seorang pengusaha berinisial R juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga terlibat dalam pertambangan pasir ilegal dan juga sebagai pemberi dana dalam pembunuhan dan penganiayaan aktivis yang menolak kegiatan tambang pasir ilegal di Lumajang,

Salim Kancil tewas dibantai, dan Tosan mengalami luka serius akibat dihantam berbagai benda keras pada Sabtu, 26 September 2015. Mereka dianiaya oleh puluhan orang yang dikenal dengan sebutan Tim 12. Tim inilah yang dikendalikan oleh Kepala Desa Hariyono.

Kepolisian juga telah menyita sejumlah alat berat di areal penambangan pasir besi ini. Siapa sesungguhnya pemilik alat berat itu masih diselidiki kepolisian. Pendalaman kasus pembunuhan dan penambangan ilegal juga tak menutup kemungkinan melakukan pemeriksaan terhadap Perhutani. Apalagi muncul dugaan tambang itu berada di lahan milik Perhutani. PT IMMS selaku pengelola tambang ini pertama kali, juga tak luput dari pemeriksaan nanti. (win)

Laporan dan Gugatan Warnai Pilbup Kediri 2015

Dari kiri ke kanan : Bambang Sumaji HS, Taufiq Dwi Kusuma dan Mustain saat menunjukkan ijasah Haryanti di Polres Kediri, Jawa Timur.

Dari kiri ke kanan : H. Bambang Sumaji HS, Taufiq Dwi Kusuma dan Mustain saat menunjukkan ijasah Haryanti di Polres Kediri, Jawa Timur.

Kediri (Sergap) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Kediri 2015, diwarnai berbagai protes dalam bentuk laporan ke Polisi dan gugatan ke pangadilan. Pada hari Senin (31/08/2015), Calon Bupati Kediri dokter Haryanti Sutrisno, dilaporkan ke Polres Kediri terkait dengan berkas persyaratan pencalonannya, yang didampingi Drs. H. Masykuri, MM sebagai Calon Wakil Bupati.

Tiga orang pelapor tersebut adalah Mustain, Taufik Dwi Kusuma dan H. Bambang Sumaji HS, Warga Kabupaten Kediri menyebut dirinya sebagai warga yang peduli terhadap Pilkada bersih dan transparan.

Mereka memasuki Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPK) Polres Kediri di Pare, sekitar jam 11.00 WIB dengan berbekal berkas laporan dan ditemui oleh staf SPK. Setelah berbincang beberapa saat, staf tersebut membawa berkas ke luar menuju ruang Kapolres.

H. Bambang Sumaji HS, aktivis Forum Pengajian Politik Islam (FPPI) Kediri, kepada wartawan menjelaskan, bahwa tujuan dari laporan ke polisi ini sama sekali tidak mengandung muatan politik, walaupun dilakukan di tengah-tengah berlangsungnya Pilbup Kediri.

“Kami hanya ingin mempunyai pemimpin yang bersih dan tidak tercela. Kami melihat, bahwa ijasah Calon Bupati Kediri meragukan, karenanya kami minta kepada Kepolisian untuk memdalami data yang kami laporkan. Bilamana terdapat perbuatan melanggar hukum, maka harus diproses sebagaimana peraturan yang berlaku”, kata Bambang Sumaji menjelaskan.

Sedangkan, Taufiq Dwi Kusuma menambahkan, bahwa pihaknya mempunyai data yang diperoleh dari website resmi KPUD Kabupaten Kediri, yang salah satunya adalah ijasah dokter Haryanti Sutrisno, sang petahana dalam Pilbup tahun ini.

Dijelaskan oleh Taufiq, yang diunggah KPUD Kabupaten Kediri tersebut bukanlah ijasah, tetapi salinan ijasah yang banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan mencurigakan. Nama pemegang ijasah, misalnya tertulis Harjanti Hadi Koesworo. Sementara dalam Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-014.329738/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015, nama dokter Haryanti Sutrisno, tertanggal 24 Agustus 2015, tertulis Haryanti.

“Padahal, kita semua tahu bahwa pergantian nama secara hukum baru sah, jika mendapat penetapan dari pengadilan. Nama tersebut, menurut kami tidak sah untuk didaftarkan sebagai Calon Bupati”, kata Taufiq.

Ditambahkan pula oleh Taufiq, foto yang tertempel pada Salinan Ijazah tersebut tidak tertindih oleh stempel. Padahal pada ijasah yang sama, jelas tertulis ketentuan, bahwa foto pemegang ijasah harus distempel. “Kami menduga telah terjadi perbuatan pemalsuan dokumen, sebagaimana tercantum dalam pasal 263,264 dan 266 KUHP”, katanya menegaskan.

Menanggapi hal ini, Ketua KPUD Kabupaten Kediri, Sapta Andaruisworo, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa, dengan telah ditetapkannya dua pasangan Cabup dan Cawabup Pilbup Kediri 2015, maka semua persyaratan para calon dianggap sudah benar.

Adapun tentang penulisan nama pada Surat Keputusan KPUD Kabupaten Kediri, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sapta Andaruisworo mengatakan bahwa acuannya adalah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, pasal 70, bahwa penulisan nama calon mengacu kepada nama di KTP. “Nama calon penulisan, pada surat ketetapan maupun kartu suara mengacu pada nama di KTP. Pada intinya KPUD telah memutuskan dan berpendapat bahwa putusan tersebut adalah benar”, katanya.

Seminggu sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, Ormas MKLB (Menuju Kediri Lebih Baik), juga telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Gugatan itu diajukan karena MKLB melihat ada kejanggalan dari Calon Bupati dokter Ari Purnomo Adi, yang gelar dokternya pada ijazah ditulis dengan huruf besar DR.

“Penulisan DR itu, merupakan salah satu contoh kejanggalan pada ijasah dokter Purnomo Adi. Kami menduga ada perbuatan melawan hukum pada penerbitan ijasah tersebut. Karena itu kami mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Kabupaten Kediri, untuk menguji keabsahan ijasah tersebut”, kata Drs. Sumaji, SH, MH yang di dampingi Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH, di kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kediri, Senin (24/8/2015) yang lalu. Keduanya adalah kuasa hukum Ormas MKLB dalam kasus perdata ini.

Sementara itu, santer terdengar kabar bahwa minggu depan juga akan ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terhadap Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-014.329738/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015.

Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri ini, dianggap tidak sah karena dibuat berdasarkan data dan dokumen yang tidak sah dan melawan hukum. Padahal KPUD Kabupaten Kediri sudah terlanjur menetapkan dua pasangan Cabup dan Cawabup, yaitu dengan nomor urut 1, DR Ari Purnomo Adi berpasangan denga Arifin dan nomor urut 2, pasangan Haryanti dan Drs. H. Masykuri, MM.

Lantas, bagaimanakah jika ternyata laporan dan gugatan tersebut dimenangkan para pelapor dan penggugat? Padahal Bupati dan Wakil Bupati sudah terpilih? Akankah Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri akan melantiknya? Pilbup Kediri 2015 memang sangat menarik untuk diikuti perkembangannya. (Tim)

Hendak Kabur, Tersangka Sony Sandra Ditangkap di Bandara

Sony Sandra dan Kantor PT. Triple S Kediri

Sony Sandra dan Kantor PT. Triple S Kediri

Kediri (Sergap) – Pengusaha dan kontraktor ternama di Kediri, Ir. Sony Sandra (62th), ditangkap Tim Buru Sergap Kepolisian Resor Kota Kediri, Senin siang, 13 Juli 2015, di Bandar Udara (Bandara) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur saat hendak kabur ke luar negeri. Saat ini Direktur PT. Triple S tersebut ditahan di Mapolresta Kediri.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Kediri AKBP Bambang Widjanarko Baiin mengatakan, bahwa Sony Sandra ditangkap pada pukul 12.30 WIB saat check-in di terminal keberangkatan internasional Bandara Juanda. “Saat itu pelaku hendak terbang ke Eropa,” kata Bambang kepada wartawan, Senin sore (13/7/2015).

Sony Sandra ditangkap terkait dengan kasus dugaan pencabulan puluhan anak di bawah umur, di mana kontraktor rekanan tetap Pemerintah Kabupaten Kediri ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, pada Jumat, 10 Juli 2015.

Menurut Kapolresta, pihaknya telah mencium gelagat Sony Sandra hendak melarikan diri sejak Sabtu malam, 11 Juli 2015. Pada saat itu pula Bambang memerintahkan anak buahnya mengawasi gerak-geriknya ketika sedang berada di kantor maupun di rumah.Mobil tersangka dikuntit sejak dari Jombang hingga Bandara Juanda. Pelarian tersangka sempurna jika polisi tak bertindak sigap meminta kantor imigrasi setempat melakukan pencegahan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sony Sandra yang sebelumnya banyak diberitakan bernama Koko itu, menunjuk tiga pengacara dari Surabaya. Mereka mengajukan penangguhan penagguhan penahanan.

Namun permintaan tersebut ditolak Bambang dengan alasan menghindari upaya melarikan diri, mengingat Sony baru saja ditangkap di Bandara Juanda saat hendak kabur ke luar negeri.  “Kuasa hukum tersangka mengajukan penangguhan, tapi kami tolak,” kata Bambang.

Hingga saat ini polisi telah mengidentifikasi 15 korban pencabulan Koko. Namun, untuk mempercepat pemberkasan, polisi hanya akan memeriksa lima korban. “Korban lainnya akan kita periksa kemudian,” katanya.

Nama Sony Sandra menjadi terkenal setelah berhasil menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dan menguasai hampir seluruh proyek fisik Pemkab Kediri, termasuk Monumen Simpang Lima Gumul, yang mulai dibangun pada 2002 dengan anggaran lebih dari 350 milyar.

Proyek tersebut dibiayai secara voorfinanciring dan multi years dan ditengarai penuh dengan potensi tindak pidana korupsi. Bangunan yang menjiplak Monumen Arch de Thriompe di Paris ini digadang-gadang menjadi pusat kegiatan bisnis, namun faktanya tak satupun kegiatan usaha yang muncul di tempat itu.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bahkan pernah menetapkan Sony Sandra bersama tiga pejabat Pemkab Kediri sebagai tersangka, namun status tersebut kemudian dicabut kembali. Tak heran jika Sony Sandra juga dikenal sebagai “orang kuat” di Kediri.

Namun hari ini takdir menentukan lain. Orang kuat yang selalu lolos dari jeratan tindak pidana korupsi, ternyata terjeblos dalam tindak pidana pencabulan anal-anak di bawah umur. (Tkr)

Berakting Sebagai Camat, Menggondol Uang Janda Rp. 8 Juta

Antok Sumantri alias

Antok Sumantri alias “Camat” Suhadi dan Sri (kanan)

Kediri (Sergap) – Sri (nama yang disamarkan) adalah seorang janda warga yang beralamat di Dusun Sidodadi,  Desa Cangguh, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Wanita paruh baya ini telah menjadi korban tipu daya, Antok Sumantri (52th), warga Kelurahan Turen, Malang yang tinggal di jalan Kenongosari Nomor 21.

Kira-kira setahun yang lalu, Sri berkenalan dengan Antok yang saat itu mengaku sebagai seorang guru di SMK Kelautan di Turen Malang. Selain sebagai guru, Antok juga mengaku sebagai seorang paranormal handal yang mempunyai banyak teman dan relasi dengan pejabat.

Perkenalan ini semakin erat, setelah Antok mengunjungi rumah Sri, dan mengobati ayah Sri yang sedang sakit. Dalam suasana keakraban itu, Antok bercerita bahwa ia kenal dengan Suhadi, seorang pegawai Kecamatan Pakisaji di Malang yang statusnya duda.

Untuk memudahkan komunikasi, Antok memberi nomor hp Suhadi kepada Sri. Ditambahkan pula oleh Antok, bahwa Suhadi tak akan lama akan diangkat sebagai Camat. Tentu saja Sri sangat gembira bisa berkenalan dengan seorang Calon Camat yang berstatus lajang. “Siapa tahu jodoh”, kata Antok memberi semangat.

Pada saat inilah Sri mulai masuk dalam perangkap Antok. Karena nomor seluler yang diberikan kepada Sri tersebut sebenarnya, adalah nomor lainnya milik Antok. Jadi sebenarnya Antok dan Suhadi itu adalah orang yang sama.

Melalui telpon genggam, Suhadi mulai merayu Sri. Bulan demi bulan mereka semakin mesra lewat udara. Rupanya Antok pandai sekali berakting memerankan tokoh Calon Camat bernama Suhadi. “Saat bicara di telpon Camat Suhadi ini bicara menggunakan bahasa yang berwibawa dan istilah-istilah resmi, sehingga saya percaya bahwa dia memang benar-benar pejabat”, kata Sri kepada Tabloid Sergap.

Sri semakin mabuk kepayang kepada si Calon Camat, ketika dijanjikan akan diperistri jika dirinya sudah diangkat sebagai Camat Pakisaji Malang. Beberapa kali Suhadi pinjam uang untuk berbagai keperluan kepada Sri yang dititipkan kepada Antok.

Puncaknya adalah ketika Suhadi mengatakan bahwa dirinya sudah diangkat sebagai Camat dan pinjam uang Rp. 8 juta, untuk keperluan syukuran. Lagi-lagi uang itu disuruh titipkan kepada Antok.

Mungkin karena merasa gembira “pacarnya” sudah diangkat menjadi Camat Pakisaji, maka Sri meluluskan permintaan yang penuh rayuan maut itu. Sambil membayangkan dirinya akan dipinang oleh seorang Camat, maka Sri menitipkan uang itu kepada Antok tanpa sedikitpun rasa curiga.

Kecurigaan mulai timbul, ketika Suhadi tak lagi pernah menelponnya. Dibalut rasa rindu dan curiga, Sri menelpon Suhadi. Namun Suhadi selalu mengatakan bahawa dirinya sedang repot dan banyak tugas dan pekerjaan lainnya. Maklum Camat baru ya………

Sri juga menelpon Antok. Setali tiga uang, Antok juga selalu mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk mengajar, karena murid-muridnya akan ujian.

Penasaran, akhirnya Sri mencari Antok ke Turen Malang. Dia ingin tanya dulu ke Antok, tentang “pacarnya” yang tiba-tiba berubah sikap…..tak lagi romantis.

Namun Antok Sumantri ternyata tak berada di rumahnya. Dedy yang mengaku sebagai anak Antok, mengatakan bahwa ayahnya sudah 2-3 bulan ini tak pulang ke rumah. “Bapak saya sudah kira-kira dua atau tiga bulan tidak pulang,” kata Dedy.

Dedy juga menambahkan, jika banyak tamu yang juga mencari ayahnya. Rata-rata para tamu itu mengaku sebagai korban penipuan Antok. “Teman akrab saya saja, ditipu oleh bapak saya Rp 12 juta”, kata Dedy menambahkan.

Tinggal kini Sri menyesali kesembronoannya. Uang yang diberikan kepada Camat abal-abal itu sebenarnya uang yang akan dibayarkan untuk biaya kuliah anaknya. Berharap jadi istri Camat, kini dunia Sri seakan kiamat.

Kepada Tabloid Sergap, Sri berharap kisahnya ini ditulis agar dapat dibaca oleh banyak orang. Sehingga pengalaman pahitnya ini tak menimpa orang lain. “Cukup saya sajalah yang mengalaminya”, kata Sri menutup ceritanya. (Yus)

Terlalu, Korupsi di Tubuh FIFA Merajalela

Jaksa Agung Amerika Serikat AS, Lorretta Lynch dan FBI James Comey

Jaksa Agung Amerika Serikat AS, Lorretta Lynch dan FBI James Comey

Washington – Jaksa Agung Amerika Serikat (AS), Lorretta Lynch, Rabu (27/05/2015) siang waktu setempat, merilis pernyataan yang mengejutkan. Jaksa Agung wanita berkulit hitam ini menyatakan bahwa, di tubuh FIFA atau Federasi Sepak bola Internasional sangatlah parah. Korupsi itu sudah sangat merajalela,  sistematis dan mengakar. Tidak hanya di markasnya di Zürich, Swiss, namun juga sudah merembet ke Amerika Serikat.

“Korupsi yang mereka lakukan sedikitnya sudah terjadi dalam dua periode kepemimpinan FIFA. Mereka menggunakan jabatannya untuk mendapatkan miliran dolar melalui suap dan gratifikasi,” kata Lorretta Lynch menegaskan.

Lycnh juga menyebut bahwa pihaknya sedang membidik 9 pejabat dan 5 direktur FIFA yang terindikasi melakukan korupsi. “Apa yang mereka lakukan melukai jutaan pencinta sepakbola mulai dari pemain, pemerintah, asosiasi sepakbola, hingga penonton di rumah,” lanjutnya.

Kejaksaan Agung AS akan meneruskan penyidikan korupsi di tubuh FIFA, usai penggerebakan 6 petinggi FIFA oleh Polisi Swiss di Hotel Baur au Lac, Rabu (27/5/2015) subuh waktu setempat. Hotel Baur au Lac adalah tempat berlangsungnya Konggres Tahunan di mana para petinggi FIFA berkumpul.

Keenam tersangka itu adalah Jeffrey Webb, Eugenio Figueredo, Jack Warner, Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas, Rafael Esquivel, Jose Maria Marin, dan Nicolas Leoz. Mereka selanjutnya akan diekstradisi ke AS untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Kiri ke kanan, Jack Warner, Eugenio Figueredo dan Jeffrey Webb. Facebook Twitter Pinterest

: Kiri ke kanan, Jack Warner, Eugenio Figueredo dan Jeffrey Webb. Facebook Twitter Pinterest

Mereka disangkakan telah melakukan dengan 47 kasus kejahatan, di antaranya penyuapan, pemerasan, penipuan surat  dan pencucian uang. Kasus penyuapan itu terjadi sejak tahun 1991 yang melibatkan perusahaan pemasaran olahraga.

Salah satu modus penyuapan itu adalah menutup persaingan dalam kontrak sponsor maupun turnamen, termasuk dalam even Piala Dunia. Sebagaimana diketahui penjualan hak siaran oleh media massa dan hak pemasaran untuk turnamen internasional, adalah penghasilan terbesar dari bisnis FIFA yang bernilai miliaran dolar.

FIFA menjual hak itu kepada perusahaan pemasaran olahraga, yang selanjutnya menjualnya ke TV dan jaringan radio dan sponsor. Menurut surat dakwaan, para pejabat FIFA telah menerima uang suap lebih dari 150 Milyar Dollar.

Pembayaran diduga suap itu, berasal dari sponsor CBF (Liga Sepakbola Brasil) oleh perusahaan pakaian olahraga utama AS, serta penyuapan untuk menentukan pemilihan negara tuan rumah Piala Dunia 2010 dan 2011, serta untuk pemilihan Presiden FIFA, demikian surat dakwaan Kejaksaan Agung AS.

Di antara para pejabat FIFA yang ditangkap itu, salah satunya adalah Wakil Presiden FiFA Jeffrey Webb, yang menjadi calon kuat pada pemilihan Presiden FIFA yang akan datang.

Sedangkan empat eksekutif perusahaan pemasaran olahraga, satu dari Amerika Serikat dan tiga dari Argentina, juga, seorang eksekutif perusahaan penyiaran yang diduga menjadi mediator suap menyuap antara eksekutif perusahaan dan pejabat FIFA.

Sebagaimana diketahui, penangkapan para elit FIFA di hotel mewah ini, dilakukan oleh FBI Kepolisian Federal AS yang terkenal itu. Direktur FBI James Comey mengatakan, bahwa para tersangka itu telah memupuk budaya korupsi dan keserakahan yang menciptakan ketidakadilan bagi olahraga terbesar di dunia ini.  “Transaksi ilegal, suap menyuap menjadi cara melakukan bisnis di FIFA. Saya sangat menghargai para polisi dan dan jaksa di seluruh dunia yang telah rajin mengejar kasus ini, selama bertahun-tahun. Sesuai dengan hukum AS, para tersangka tersebut diancam hukuman hingga 20 tahun,” kata Comey menjelaskan.

Sepp Blatter sementara bersih

Direktur Komunikasi FIFA, Walter De Gregorio, menyatakan Blatter sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat dalam penggerebekan enam petinggi FIFA. “Dia sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat, bahkan Blatter bersikap tenang saat penangkapan,” jelas Walter menjawab pertanyaan wartawan. Hal itu disampaikan Walter dalam konferensi pers di Kantor Pusat FIFA beberapa jam setelah penangkapan.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) atau Federasi Sepakbola Internasional adalah badan pengatur internasional sepak bola, yang berkantor pusat di Zürich, Swiss. FIFA didirikan di Paris pada 21 Mei 1904.

FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA, dan menerbitkan daftar Peringkat Dunia FIFA setiap bulannya.

Badan ini berfungsi bersama dengan asosiasi-asosiasi regional yang memantau perkembangan sepak bola di berbagai belahan dunia. Keenam konfederasi yang membentuk FIFA (dan wilayah yang di bawah pengawasan mereka) adalah AFC (Asia), CAF (Afrika), CONMEBOL (Amerika Selatan), CONCACAF (Amerika Utara, Tengah dan Karibia), OFC (Oseania) dan UEFA (Eropa).

Penangkapan para pejabat FIFA ini, mungkin merpakan skandal paling memalukan bagi FIFA. Sementara itu di tanah air sendiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan membentuk tim transisi dalam rangka membenahi tata kelola sepakbola nasional, yang diduga juga telah lama dikotori oleh praktek suap-menyuap.

Sumber : The Guardian

Akbid Medika Wiyata Kediri Berakreditasi Abal-Abal?

Kampus Akademi Kebidanan Wiyata di jalan Dr. Saharjo Nomor 17 Kediri

Kampus Akademi Kebidanan Medika Wiyata di jalan Dr. Saharjo Nomor 17 Kediri

Kediri (Sergap) – Akademi Kebidanan (Akbid) Medika Wiyata Kediri adalah salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi kebidanan di Kota Kediri. Dalam websitenya akademi ini mengaku sejak berdirinya telah menyelenggarakan konsep pendidikan bidan modern bertaraf internasional dan turut serta menyukseskan program pemerintah menuju Indonesia Sehat Tahun 2018.

Pertanyaan besarnya, apakah Akbid Medika Wiyata Kediri benar-benar bertaraf internasional sebagaimana yang ditulis dalam websitenya tersebut? Ataukah itu semua hanyalah sekedar publikasi beraroma “kecap nomor satu”?

Dalam semua publikasinya, salah satunya adalah sebuah baliho yang terpampang di depan gerbang kampusnya nan megah yang berlokasi di jalan Dr. Saharjo No 17 Kediri, tak jauh ke arah utara Terminal Tamanan Kota Kediri.

Ada informasi sangat penting yang dicantumkan dalam baliho itu, yaitu tentang Akreditasi. Akreditasi bagi satuan pendidikan, seperti Akbid Medika Wiyata Kediri ini sangatlah penting, karena terkait dengan sah dan tidaknya sertifikat atau ijazah yang dikeluarkannya.

Pada baliho tertulis “Terakreditasi B”, tanpa keterangan berasal dari Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementrian Kesehatan.

Pada baliho tertulis “Terakreditasi B”, tanpa keterangan berasal dari Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementrian Kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Mandiri yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi.

Sedangkan pada Pasal 87 ayat (1) dinyatakan akreditasi oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) butir b, dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

Untuk itu maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang bertugas melakukan akreditasi perguruan tinggi.

Jadi jelas sekali bahwa BAN-PT merupakan satu-satunya badan yang memperoleh wewenang dari Kementrian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, untuk mengeluarkan akreditasi perguruan tinggi, bukan yang lain.

Tak Punya Akreditasi?

Dalam suratnya tertanggal 11 Maret 2015, bernomor : 1949/BAN-PT/LL/2015 yang ditandatangani oleh Ketua BAN-PT, Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, tertulis dengan jelas bahwa status Program Studi Diploma III Kebidanan, Akbid Medika Wiyata Kediri aktif, tetapi belum pernah mengajukan berkas Akreditasi Program Studi tersebut kepada Badan Akriditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Maka menjadi sangat aneh jika Akbid Medika Wiyata Kediri yang didirikan pada tahun 2007 ini, ternyata belum mempunyai akreditasi. Lebih parah lagi, dengan gagahnya Akbid yang mendidik bidan jenjang Diploma III ini, memajang keterangan “Terakreditasi B” pada spanduk dan baliho yang disebar di perbagai tempat strategis di Kota dan Kabupaten Kediri.

Mengapa Akbid Medika Wiyata Kediri yang mempunyai kampus sangat megah ini berani mencantumkan keterangan “Terakreditasi B”, padahal belum punya akreditasi dari BAN-PT?

Untuk menjawab hal itu, maka Tabloid Sergap mencoba menemui Direktur Akbid Medika Wiyata Kediri, Hj. Suharti, S.SiT, M.Kes pada hari Kamis (07/05/2015) di kantornya.

Menurut staf kantornya, direktur sedang keluar kota. Namun kemudian Pembantu Direktur II, Doni Erwanto, ST menghubungi Tabloid Sergap melalui telpon.

Doni menjelaskan bahwa pencantuman “Terakreditasi B” tanpa keterangan, bahwa akreditasi itu didapat dari BAN-PT. Dijelaskan oleh Doni bahwa akreditasi yang dimiliki oleh Akbid Medika Wiyata Kediri itu didapat dari Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI.

“Kami tidak mencantumkan bahwa “Terakreditasi B” itu dari BAN-PT. Jadi menurut kami itu tidak masalah. Kami sejak tahun 2010 telah mempunyai Akreditasi B dari Kementrian Kesehatan”, kata Doni berkilah.

Sayangnya, Pembantu Direktur II yang berpendidikan Sarjana Tehnik ini tidak menjelaskan mengapa Akbid Medika Wiyata Kediri tidak mencantumkan keterangan di poster dan balihonya, bahwa “Terakreditasi B”nya berasal dari Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementrian Kesehatan.

Ketentuan Pidana dan Perdata

Yang jelas, menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, patut diduga Akbid Medika Wiyata Kediri tidak berhak mengeluarkan ijazah untuk Program Studi Diploma III Kebidanan yang diselenggarakannya.

Wisuda di Akbid Medika Wiyata Kediri (kiri). Ijazah yang dikeluarkan oleh Akbid Medika Wiyata Kediri (kanan)

Wisuda di Akbid Medika Wiyata Kediri (kiri). Ijazah yang dikeluarkan oleh Akbid Medika Wiyata Kediri (kanan)

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XX Ketentuan Pidana, pasal 67, ayat (1) disebutkan bahwa, perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di atas sudah dijelaskan, bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Maka bisa jadi, ijazah yang dikeluarkan oleh Akbid Medika Wiyata Kediri tidak diakui oleh pemerintah. Tentu saja yang paling dirugikan adalah para mahasiswa yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya yang tidak murah.

Jika hal ini terjadi, para mahasiswa dan orang tuanya dapat menggugat secara perdata kepada penyelenggara dan pemilik Akbid Medika Wiyata Kediri, untuk menuntut ganti rugi materiil maupun inmateriil.

Lantas, siapakah pemilik Akbid Medika Wiyata Kediri? Bagaimanakah tanggungjawabnya secara moral dan hukum? Tabloid Sergap akan menyajikannya untuk anda. (Tkr)