Laporan dan Gugatan Warnai Pilbup Kediri 2015

Dari kiri ke kanan : Bambang Sumaji HS, Taufiq Dwi Kusuma dan Mustain saat menunjukkan ijasah Haryanti di Polres Kediri, Jawa Timur.

Dari kiri ke kanan : H. Bambang Sumaji HS, Taufiq Dwi Kusuma dan Mustain saat menunjukkan ijasah Haryanti di Polres Kediri, Jawa Timur.

Kediri (Sergap) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Kediri 2015, diwarnai berbagai protes dalam bentuk laporan ke Polisi dan gugatan ke pangadilan. Pada hari Senin (31/08/2015), Calon Bupati Kediri dokter Haryanti Sutrisno, dilaporkan ke Polres Kediri terkait dengan berkas persyaratan pencalonannya, yang didampingi Drs. H. Masykuri, MM sebagai Calon Wakil Bupati.

Tiga orang pelapor tersebut adalah Mustain, Taufik Dwi Kusuma dan H. Bambang Sumaji HS, Warga Kabupaten Kediri menyebut dirinya sebagai warga yang peduli terhadap Pilkada bersih dan transparan.

Mereka memasuki Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPK) Polres Kediri di Pare, sekitar jam 11.00 WIB dengan berbekal berkas laporan dan ditemui oleh staf SPK. Setelah berbincang beberapa saat, staf tersebut membawa berkas ke luar menuju ruang Kapolres.

H. Bambang Sumaji HS, aktivis Forum Pengajian Politik Islam (FPPI) Kediri, kepada wartawan menjelaskan, bahwa tujuan dari laporan ke polisi ini sama sekali tidak mengandung muatan politik, walaupun dilakukan di tengah-tengah berlangsungnya Pilbup Kediri.

“Kami hanya ingin mempunyai pemimpin yang bersih dan tidak tercela. Kami melihat, bahwa ijasah Calon Bupati Kediri meragukan, karenanya kami minta kepada Kepolisian untuk memdalami data yang kami laporkan. Bilamana terdapat perbuatan melanggar hukum, maka harus diproses sebagaimana peraturan yang berlaku”, kata Bambang Sumaji menjelaskan.

Sedangkan, Taufiq Dwi Kusuma menambahkan, bahwa pihaknya mempunyai data yang diperoleh dari website resmi KPUD Kabupaten Kediri, yang salah satunya adalah ijasah dokter Haryanti Sutrisno, sang petahana dalam Pilbup tahun ini.

Dijelaskan oleh Taufiq, yang diunggah KPUD Kabupaten Kediri tersebut bukanlah ijasah, tetapi salinan ijasah yang banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan mencurigakan. Nama pemegang ijasah, misalnya tertulis Harjanti Hadi Koesworo. Sementara dalam Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-014.329738/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015, nama dokter Haryanti Sutrisno, tertanggal 24 Agustus 2015, tertulis Haryanti.

“Padahal, kita semua tahu bahwa pergantian nama secara hukum baru sah, jika mendapat penetapan dari pengadilan. Nama tersebut, menurut kami tidak sah untuk didaftarkan sebagai Calon Bupati”, kata Taufiq.

Ditambahkan pula oleh Taufiq, foto yang tertempel pada Salinan Ijazah tersebut tidak tertindih oleh stempel. Padahal pada ijasah yang sama, jelas tertulis ketentuan, bahwa foto pemegang ijasah harus distempel. “Kami menduga telah terjadi perbuatan pemalsuan dokumen, sebagaimana tercantum dalam pasal 263,264 dan 266 KUHP”, katanya menegaskan.

Menanggapi hal ini, Ketua KPUD Kabupaten Kediri, Sapta Andaruisworo, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa, dengan telah ditetapkannya dua pasangan Cabup dan Cawabup Pilbup Kediri 2015, maka semua persyaratan para calon dianggap sudah benar.

Adapun tentang penulisan nama pada Surat Keputusan KPUD Kabupaten Kediri, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sapta Andaruisworo mengatakan bahwa acuannya adalah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, pasal 70, bahwa penulisan nama calon mengacu kepada nama di KTP. “Nama calon penulisan, pada surat ketetapan maupun kartu suara mengacu pada nama di KTP. Pada intinya KPUD telah memutuskan dan berpendapat bahwa putusan tersebut adalah benar”, katanya.

Seminggu sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, Ormas MKLB (Menuju Kediri Lebih Baik), juga telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Gugatan itu diajukan karena MKLB melihat ada kejanggalan dari Calon Bupati dokter Ari Purnomo Adi, yang gelar dokternya pada ijazah ditulis dengan huruf besar DR.

“Penulisan DR itu, merupakan salah satu contoh kejanggalan pada ijasah dokter Purnomo Adi. Kami menduga ada perbuatan melawan hukum pada penerbitan ijasah tersebut. Karena itu kami mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Kabupaten Kediri, untuk menguji keabsahan ijasah tersebut”, kata Drs. Sumaji, SH, MH yang di dampingi Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH, di kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kediri, Senin (24/8/2015) yang lalu. Keduanya adalah kuasa hukum Ormas MKLB dalam kasus perdata ini.

Sementara itu, santer terdengar kabar bahwa minggu depan juga akan ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terhadap Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-014.329738/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015.

Surat Ketetapan KPUD Kabupaten Kediri ini, dianggap tidak sah karena dibuat berdasarkan data dan dokumen yang tidak sah dan melawan hukum. Padahal KPUD Kabupaten Kediri sudah terlanjur menetapkan dua pasangan Cabup dan Cawabup, yaitu dengan nomor urut 1, DR Ari Purnomo Adi berpasangan denga Arifin dan nomor urut 2, pasangan Haryanti dan Drs. H. Masykuri, MM.

Lantas, bagaimanakah jika ternyata laporan dan gugatan tersebut dimenangkan para pelapor dan penggugat? Padahal Bupati dan Wakil Bupati sudah terpilih? Akankah Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri akan melantiknya? Pilbup Kediri 2015 memang sangat menarik untuk diikuti perkembangannya. (Tim)

Hendak Kabur, Tersangka Sony Sandra Ditangkap di Bandara

Sony Sandra dan Kantor PT. Triple S Kediri

Sony Sandra dan Kantor PT. Triple S Kediri

Kediri (Sergap) – Pengusaha dan kontraktor ternama di Kediri, Ir. Sony Sandra (62th), ditangkap Tim Buru Sergap Kepolisian Resor Kota Kediri, Senin siang, 13 Juli 2015, di Bandar Udara (Bandara) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur saat hendak kabur ke luar negeri. Saat ini Direktur PT. Triple S tersebut ditahan di Mapolresta Kediri.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Kediri AKBP Bambang Widjanarko Baiin mengatakan, bahwa Sony Sandra ditangkap pada pukul 12.30 WIB saat check-in di terminal keberangkatan internasional Bandara Juanda. “Saat itu pelaku hendak terbang ke Eropa,” kata Bambang kepada wartawan, Senin sore (13/7/2015).

Sony Sandra ditangkap terkait dengan kasus dugaan pencabulan puluhan anak di bawah umur, di mana kontraktor rekanan tetap Pemerintah Kabupaten Kediri ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, pada Jumat, 10 Juli 2015.

Menurut Kapolresta, pihaknya telah mencium gelagat Sony Sandra hendak melarikan diri sejak Sabtu malam, 11 Juli 2015. Pada saat itu pula Bambang memerintahkan anak buahnya mengawasi gerak-geriknya ketika sedang berada di kantor maupun di rumah.Mobil tersangka dikuntit sejak dari Jombang hingga Bandara Juanda. Pelarian tersangka sempurna jika polisi tak bertindak sigap meminta kantor imigrasi setempat melakukan pencegahan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sony Sandra yang sebelumnya banyak diberitakan bernama Koko itu, menunjuk tiga pengacara dari Surabaya. Mereka mengajukan penangguhan penagguhan penahanan.

Namun permintaan tersebut ditolak Bambang dengan alasan menghindari upaya melarikan diri, mengingat Sony baru saja ditangkap di Bandara Juanda saat hendak kabur ke luar negeri.  “Kuasa hukum tersangka mengajukan penangguhan, tapi kami tolak,” kata Bambang.

Hingga saat ini polisi telah mengidentifikasi 15 korban pencabulan Koko. Namun, untuk mempercepat pemberkasan, polisi hanya akan memeriksa lima korban. “Korban lainnya akan kita periksa kemudian,” katanya.

Nama Sony Sandra menjadi terkenal setelah berhasil menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dan menguasai hampir seluruh proyek fisik Pemkab Kediri, termasuk Monumen Simpang Lima Gumul, yang mulai dibangun pada 2002 dengan anggaran lebih dari 350 milyar.

Proyek tersebut dibiayai secara voorfinanciring dan multi years dan ditengarai penuh dengan potensi tindak pidana korupsi. Bangunan yang menjiplak Monumen Arch de Thriompe di Paris ini digadang-gadang menjadi pusat kegiatan bisnis, namun faktanya tak satupun kegiatan usaha yang muncul di tempat itu.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bahkan pernah menetapkan Sony Sandra bersama tiga pejabat Pemkab Kediri sebagai tersangka, namun status tersebut kemudian dicabut kembali. Tak heran jika Sony Sandra juga dikenal sebagai “orang kuat” di Kediri.

Namun hari ini takdir menentukan lain. Orang kuat yang selalu lolos dari jeratan tindak pidana korupsi, ternyata terjeblos dalam tindak pidana pencabulan anal-anak di bawah umur. (Tkr)

Berakting Sebagai Camat, Menggondol Uang Janda Rp. 8 Juta

Antok Sumantri alias

Antok Sumantri alias “Camat” Suhadi dan Sri (kanan)

Kediri (Sergap) – Sri (nama yang disamarkan) adalah seorang janda warga yang beralamat di Dusun Sidodadi,  Desa Cangguh, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Wanita paruh baya ini telah menjadi korban tipu daya, Antok Sumantri (52th), warga Kelurahan Turen, Malang yang tinggal di jalan Kenongosari Nomor 21.

Kira-kira setahun yang lalu, Sri berkenalan dengan Antok yang saat itu mengaku sebagai seorang guru di SMK Kelautan di Turen Malang. Selain sebagai guru, Antok juga mengaku sebagai seorang paranormal handal yang mempunyai banyak teman dan relasi dengan pejabat.

Perkenalan ini semakin erat, setelah Antok mengunjungi rumah Sri, dan mengobati ayah Sri yang sedang sakit. Dalam suasana keakraban itu, Antok bercerita bahwa ia kenal dengan Suhadi, seorang pegawai Kecamatan Pakisaji di Malang yang statusnya duda.

Untuk memudahkan komunikasi, Antok memberi nomor hp Suhadi kepada Sri. Ditambahkan pula oleh Antok, bahwa Suhadi tak akan lama akan diangkat sebagai Camat. Tentu saja Sri sangat gembira bisa berkenalan dengan seorang Calon Camat yang berstatus lajang. “Siapa tahu jodoh”, kata Antok memberi semangat.

Pada saat inilah Sri mulai masuk dalam perangkap Antok. Karena nomor seluler yang diberikan kepada Sri tersebut sebenarnya, adalah nomor lainnya milik Antok. Jadi sebenarnya Antok dan Suhadi itu adalah orang yang sama.

Melalui telpon genggam, Suhadi mulai merayu Sri. Bulan demi bulan mereka semakin mesra lewat udara. Rupanya Antok pandai sekali berakting memerankan tokoh Calon Camat bernama Suhadi. “Saat bicara di telpon Camat Suhadi ini bicara menggunakan bahasa yang berwibawa dan istilah-istilah resmi, sehingga saya percaya bahwa dia memang benar-benar pejabat”, kata Sri kepada Tabloid Sergap.

Sri semakin mabuk kepayang kepada si Calon Camat, ketika dijanjikan akan diperistri jika dirinya sudah diangkat sebagai Camat Pakisaji Malang. Beberapa kali Suhadi pinjam uang untuk berbagai keperluan kepada Sri yang dititipkan kepada Antok.

Puncaknya adalah ketika Suhadi mengatakan bahwa dirinya sudah diangkat sebagai Camat dan pinjam uang Rp. 8 juta, untuk keperluan syukuran. Lagi-lagi uang itu disuruh titipkan kepada Antok.

Mungkin karena merasa gembira “pacarnya” sudah diangkat menjadi Camat Pakisaji, maka Sri meluluskan permintaan yang penuh rayuan maut itu. Sambil membayangkan dirinya akan dipinang oleh seorang Camat, maka Sri menitipkan uang itu kepada Antok tanpa sedikitpun rasa curiga.

Kecurigaan mulai timbul, ketika Suhadi tak lagi pernah menelponnya. Dibalut rasa rindu dan curiga, Sri menelpon Suhadi. Namun Suhadi selalu mengatakan bahawa dirinya sedang repot dan banyak tugas dan pekerjaan lainnya. Maklum Camat baru ya………

Sri juga menelpon Antok. Setali tiga uang, Antok juga selalu mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk mengajar, karena murid-muridnya akan ujian.

Penasaran, akhirnya Sri mencari Antok ke Turen Malang. Dia ingin tanya dulu ke Antok, tentang “pacarnya” yang tiba-tiba berubah sikap…..tak lagi romantis.

Namun Antok Sumantri ternyata tak berada di rumahnya. Dedy yang mengaku sebagai anak Antok, mengatakan bahwa ayahnya sudah 2-3 bulan ini tak pulang ke rumah. “Bapak saya sudah kira-kira dua atau tiga bulan tidak pulang,” kata Dedy.

Dedy juga menambahkan, jika banyak tamu yang juga mencari ayahnya. Rata-rata para tamu itu mengaku sebagai korban penipuan Antok. “Teman akrab saya saja, ditipu oleh bapak saya Rp 12 juta”, kata Dedy menambahkan.

Tinggal kini Sri menyesali kesembronoannya. Uang yang diberikan kepada Camat abal-abal itu sebenarnya uang yang akan dibayarkan untuk biaya kuliah anaknya. Berharap jadi istri Camat, kini dunia Sri seakan kiamat.

Kepada Tabloid Sergap, Sri berharap kisahnya ini ditulis agar dapat dibaca oleh banyak orang. Sehingga pengalaman pahitnya ini tak menimpa orang lain. “Cukup saya sajalah yang mengalaminya”, kata Sri menutup ceritanya. (Yus)

Terlalu, Korupsi di Tubuh FIFA Merajalela

Jaksa Agung Amerika Serikat AS, Lorretta Lynch dan FBI James Comey

Jaksa Agung Amerika Serikat AS, Lorretta Lynch dan FBI James Comey

Washington – Jaksa Agung Amerika Serikat (AS), Lorretta Lynch, Rabu (27/05/2015) siang waktu setempat, merilis pernyataan yang mengejutkan. Jaksa Agung wanita berkulit hitam ini menyatakan bahwa, di tubuh FIFA atau Federasi Sepak bola Internasional sangatlah parah. Korupsi itu sudah sangat merajalela,  sistematis dan mengakar. Tidak hanya di markasnya di Zürich, Swiss, namun juga sudah merembet ke Amerika Serikat.

“Korupsi yang mereka lakukan sedikitnya sudah terjadi dalam dua periode kepemimpinan FIFA. Mereka menggunakan jabatannya untuk mendapatkan miliran dolar melalui suap dan gratifikasi,” kata Lorretta Lynch menegaskan.

Lycnh juga menyebut bahwa pihaknya sedang membidik 9 pejabat dan 5 direktur FIFA yang terindikasi melakukan korupsi. “Apa yang mereka lakukan melukai jutaan pencinta sepakbola mulai dari pemain, pemerintah, asosiasi sepakbola, hingga penonton di rumah,” lanjutnya.

Kejaksaan Agung AS akan meneruskan penyidikan korupsi di tubuh FIFA, usai penggerebakan 6 petinggi FIFA oleh Polisi Swiss di Hotel Baur au Lac, Rabu (27/5/2015) subuh waktu setempat. Hotel Baur au Lac adalah tempat berlangsungnya Konggres Tahunan di mana para petinggi FIFA berkumpul.

Keenam tersangka itu adalah Jeffrey Webb, Eugenio Figueredo, Jack Warner, Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas, Rafael Esquivel, Jose Maria Marin, dan Nicolas Leoz. Mereka selanjutnya akan diekstradisi ke AS untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Kiri ke kanan, Jack Warner, Eugenio Figueredo dan Jeffrey Webb. Facebook Twitter Pinterest

: Kiri ke kanan, Jack Warner, Eugenio Figueredo dan Jeffrey Webb. Facebook Twitter Pinterest

Mereka disangkakan telah melakukan dengan 47 kasus kejahatan, di antaranya penyuapan, pemerasan, penipuan surat  dan pencucian uang. Kasus penyuapan itu terjadi sejak tahun 1991 yang melibatkan perusahaan pemasaran olahraga.

Salah satu modus penyuapan itu adalah menutup persaingan dalam kontrak sponsor maupun turnamen, termasuk dalam even Piala Dunia. Sebagaimana diketahui penjualan hak siaran oleh media massa dan hak pemasaran untuk turnamen internasional, adalah penghasilan terbesar dari bisnis FIFA yang bernilai miliaran dolar.

FIFA menjual hak itu kepada perusahaan pemasaran olahraga, yang selanjutnya menjualnya ke TV dan jaringan radio dan sponsor. Menurut surat dakwaan, para pejabat FIFA telah menerima uang suap lebih dari 150 Milyar Dollar.

Pembayaran diduga suap itu, berasal dari sponsor CBF (Liga Sepakbola Brasil) oleh perusahaan pakaian olahraga utama AS, serta penyuapan untuk menentukan pemilihan negara tuan rumah Piala Dunia 2010 dan 2011, serta untuk pemilihan Presiden FIFA, demikian surat dakwaan Kejaksaan Agung AS.

Di antara para pejabat FIFA yang ditangkap itu, salah satunya adalah Wakil Presiden FiFA Jeffrey Webb, yang menjadi calon kuat pada pemilihan Presiden FIFA yang akan datang.

Sedangkan empat eksekutif perusahaan pemasaran olahraga, satu dari Amerika Serikat dan tiga dari Argentina, juga, seorang eksekutif perusahaan penyiaran yang diduga menjadi mediator suap menyuap antara eksekutif perusahaan dan pejabat FIFA.

Sebagaimana diketahui, penangkapan para elit FIFA di hotel mewah ini, dilakukan oleh FBI Kepolisian Federal AS yang terkenal itu. Direktur FBI James Comey mengatakan, bahwa para tersangka itu telah memupuk budaya korupsi dan keserakahan yang menciptakan ketidakadilan bagi olahraga terbesar di dunia ini.  “Transaksi ilegal, suap menyuap menjadi cara melakukan bisnis di FIFA. Saya sangat menghargai para polisi dan dan jaksa di seluruh dunia yang telah rajin mengejar kasus ini, selama bertahun-tahun. Sesuai dengan hukum AS, para tersangka tersebut diancam hukuman hingga 20 tahun,” kata Comey menjelaskan.

Sepp Blatter sementara bersih

Direktur Komunikasi FIFA, Walter De Gregorio, menyatakan Blatter sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat dalam penggerebekan enam petinggi FIFA. “Dia sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat, bahkan Blatter bersikap tenang saat penangkapan,” jelas Walter menjawab pertanyaan wartawan. Hal itu disampaikan Walter dalam konferensi pers di Kantor Pusat FIFA beberapa jam setelah penangkapan.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) atau Federasi Sepakbola Internasional adalah badan pengatur internasional sepak bola, yang berkantor pusat di Zürich, Swiss. FIFA didirikan di Paris pada 21 Mei 1904.

FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA, dan menerbitkan daftar Peringkat Dunia FIFA setiap bulannya.

Badan ini berfungsi bersama dengan asosiasi-asosiasi regional yang memantau perkembangan sepak bola di berbagai belahan dunia. Keenam konfederasi yang membentuk FIFA (dan wilayah yang di bawah pengawasan mereka) adalah AFC (Asia), CAF (Afrika), CONMEBOL (Amerika Selatan), CONCACAF (Amerika Utara, Tengah dan Karibia), OFC (Oseania) dan UEFA (Eropa).

Penangkapan para pejabat FIFA ini, mungkin merpakan skandal paling memalukan bagi FIFA. Sementara itu di tanah air sendiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan membentuk tim transisi dalam rangka membenahi tata kelola sepakbola nasional, yang diduga juga telah lama dikotori oleh praktek suap-menyuap.

Sumber : The Guardian

Akbid Medika Wiyata Kediri Berakreditasi Abal-Abal?

Kampus Akademi Kebidanan Wiyata di jalan Dr. Saharjo Nomor 17 Kediri

Kampus Akademi Kebidanan Medika Wiyata di jalan Dr. Saharjo Nomor 17 Kediri

Kediri (Sergap) – Akademi Kebidanan (Akbid) Medika Wiyata Kediri adalah salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi kebidanan di Kota Kediri. Dalam websitenya akademi ini mengaku sejak berdirinya telah menyelenggarakan konsep pendidikan bidan modern bertaraf internasional dan turut serta menyukseskan program pemerintah menuju Indonesia Sehat Tahun 2018.

Pertanyaan besarnya, apakah Akbid Medika Wiyata Kediri benar-benar bertaraf internasional sebagaimana yang ditulis dalam websitenya tersebut? Ataukah itu semua hanyalah sekedar publikasi beraroma “kecap nomor satu”?

Dalam semua publikasinya, salah satunya adalah sebuah baliho yang terpampang di depan gerbang kampusnya nan megah yang berlokasi di jalan Dr. Saharjo No 17 Kediri, tak jauh ke arah utara Terminal Tamanan Kota Kediri.

Ada informasi sangat penting yang dicantumkan dalam baliho itu, yaitu tentang Akreditasi. Akreditasi bagi satuan pendidikan, seperti Akbid Medika Wiyata Kediri ini sangatlah penting, karena terkait dengan sah dan tidaknya sertifikat atau ijazah yang dikeluarkannya.

Pada baliho tertulis “Terakreditasi B”, tanpa keterangan berasal dari Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementrian Kesehatan.

Pada baliho tertulis “Terakreditasi B”, tanpa keterangan berasal dari Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementrian Kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Mandiri yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi.

Sedangkan pada Pasal 87 ayat (1) dinyatakan akreditasi oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) butir b, dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

Untuk itu maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang bertugas melakukan akreditasi perguruan tinggi.

Jadi jelas sekali bahwa BAN-PT merupakan satu-satunya badan yang memperoleh wewenang dari Kementrian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, untuk mengeluarkan akreditasi perguruan tinggi, bukan yang lain.

Tak Punya Akreditasi?

Dalam suratnya tertanggal 11 Maret 2015, bernomor : 1949/BAN-PT/LL/2015 yang ditandatangani oleh Ketua BAN-PT, Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, tertulis dengan jelas bahwa status Program Studi Diploma III Kebidanan, Akbid Medika Wiyata Kediri aktif, tetapi belum pernah mengajukan berkas Akreditasi Program Studi tersebut kepada Badan Akridutasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Maka menjadi sangat aneh jika Akbid Medika Wiyata Kediri yang didirikan pada tahun 2007 ini, ternyata belum mempunyai akreditasi. Lebih parah lagi, dengan gagahnya Akbid yang mendidik bidan jenjang Diploma III ini, memajang keterangan “Terakreditasi B” pada spanduk dan baliho yang disebar di perbagai tempat strategis di Kota dan Kabupaten Kediri.

Mengapa Akbid Medika Wiyata Kediri yang mempunyai kampus sangat megah ini berani mencantumkan keterangan “Terakreditasi B”, padahal belum punya akreditasi dari BAN-PT?

Untuk menjawab hal itu, maka Tabloid Sergap mencoba menemui Direktur Akbid Medika Wiyata Kediri, Hj. Suharti, S.SiT, M.Kes pada hari Kamis (07/05/2015) di kantornya.

Menurut staf kantornya, direktur sedang keluar kota. Namun kemudian Pembantu Direktur II, Doni Erwanto, ST menghubungi Tabloid Sergap melalui telpon.

Doni menjelaskan bahwa pencantuman “Terakreditasi B” tanpa keterangan, bahwa akreditasi itu didapat dari BAN-PT. Dijelaskan oleh Doni bahwa akreditasi yang dimiliki oleh Akbid Medika Wiyata Kediri itu didapat dari Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI.

“Kami tidak mencantumkan bahwa “Terakreditasi B” itu dari BAN-PT. Jadi menurut kami itu tidak masalah. Kami sejak tahun 2010 telah mempunyai Akreditasi B dari Kementrian Kesehatan”, kata Doni berkilah.

Sayangnya, Pembantu Direktur II yang berpendidikan Sarjana Tehnik ini tidak menjelaskan mengapa Akbid Medika Wiyata Kediri tidak mencantumkan keterangan di poster dan balihonya, bahwa “Terakreditasi B”nya berasal dari Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kementrian Kesehatan.

Ketentuan Pidana dan Perdata

Yang jelas, menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, patut diduga Akbid Medika Wiyata Kediri tidak berhak mengeluarkan ijazah untuk Program Studi Diploma III Kebidanan yang diselenggarakannya.

Wisuda di Akbid Medika Wiyata Kediri (kiri). Ijazah yang dikeluarkan oleh Akbid Medika Wiyata Kediri (kanan)

Wisuda di Akbid Medika Wiyata Kediri (kiri). Ijazah yang dikeluarkan oleh Akbid Medika Wiyata Kediri (kanan)

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XX Ketentuan Pidana, pasal 67, ayat (1) disebutkan bahwa, perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di atas sudah dijelaskan, bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Maka bisa jadi, ijazah yang dikeluarkan oleh Akbid Medika Wiyata Kediri tidak diakui oleh pemerintah. Tentu saja yang paling dirugikan adalah para mahasiswa yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya yang tidak murah.

Jika hal ini terjadi, para mahasiswa dan orang tuanya dapat menggugat secara perdata kepada penyelenggara dan pemilik Akbid Medika Wiyata Kediri, untuk menuntut ganti rugi materiil maupun inmateriil.

Lantas, siapakah pemilik Akbid Medika Wiyata Kediri? Bagaimanakah tanggungjawabnya secara moral dan hukum? Tabloid Sergap akan menyajikannya untuk anda. (Tkr)

Kemiripan Antara Artis Berinsial AA dan Amel Alvi

Foto ini ungkap kemiripan antara artis berinsial AA dan Amel Alvi

Foto ini ungkap kemiripan antara artis berinsial AA dan Amel Alvi

Meski identitas dari artis inisial saat ini masih disembunyikan oleh pihak kepolisian dan yang bersangkutan juga masih membantahnya, nampaknya publik punya cara lain untuk membongkar identitas artis tersebut.

Melalui sebuah foto, wajah dari artis Amel Alvi dan artis inisial AA ditampilkan dalam satu frame untuk kemudian dicari kemiripannya. Dalam foto tersebut foto Amel yang tengah berbaring disandingkan dengan foto artis inisial AA yang dijaring oleh Polres Jakarta Selatan akibat kasus prostitusi beberapa waktu lalu.

Oleh akun @Adityanggasmara, foto tersebut disebar dengan caption yang mempertanyakan bantahan Amel Alvi, “Amel alvi membantah dirinya trtangkap?? So what this? @amelalvi28 #amelalvi” tulisnya. Foto tersebut pun dengan cepat tersebar melalui twitter.

Selain foto tersebut ada juga beberapa foto yang menunjukkan bahwa gaun yang dikenakan Alvi dan gaun yang dikenakan oleh artis inisial AA sama warna dan modelnya.

Tersebarnya foto tersebut tak pelak membuat nama Amel Alvi makin kerap disebut sebagai artis berinisial AA yang selama ini digaungkan.

Pihak kepolisian yang hingga saat ini masih merahasiakan artis dibalik inisial AA tersebut, rupanya menimbulkan aksi publik yang memutuskan untuk mengungkap sendiri sosok artis yang dimaksud kepolisian berdasarkan bukti-bukti seadanya.

Saat ini, artis AA telah dibebaskan dari penahanan polisi sejak hari minggu lalu. Statusnya sebagai saksi membuat pihak kepolisian enggan mengungkapkan namanya, berbeda hal dengan RA alias Obbie yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. (Tkr)

Sumber : Beranda

Polisi Tangkap Artis AA Terkait Prostitusi Online. Benarkah Dia Amel Alvi?

Amel Alvi (kiri). Artis AA (tengah) saat diperiksa polisi. Bandingkan baju yang dipakai dengan baju Amel Alvi. Obbie sang Mucikari (kiri).

Amel Alvi (kiri). Artis AA (tengah) saat diperiksa polisi. Bandingkan baju yang dipakai dengan baju Amel Alvi. Obbie sang Mucikari (kiri). Foto : Rimanews

Seorang Artis Sinetron dan Foto Model berinisial AA serta seorang Mucikari jaringan prostitusi papan atas yang biasa dipanggil Obbie, ditangkap saat beraksi di sebuah hotel bintang lima yang terletak di Jakarta Selatan.

Penangkapan dilakukan oleh Satreskrim Polres Jakarta Selatan pada Jumat (8/05/2015) malam. Artis tersebut terlihat dikawal sejumlah polisi saat keluar dari lift hotel dan dibawa menuju parkir basement hotel tersebut. AA yg terlihat menggunakan baju terusan warna coklat berusaha menutupi wajahnya saat dibawa ke mobil polisi.

Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Audie Latuheru membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi. “Iya, benar. Tapi ini masih dalam pengembangan,” jelas Audie singkat.

Artis sinetron AA memasang tarif Rp.80 juta untuk kencan selama satu jam. AA juga menentukan lokasi kencan di hotel berbintang lima. Tarif tersebut terungkap dari pengakuan Obbie  yang telah diincar polisi selama dua minggu ini di sejumlah hotel bintang lima di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

“Untuk AA saya pasang harga sekali kencan all in Rp80 juta untuk short time,” kata Obbie beberapa saat setelah ditangkap.

Obbie dengan gayanya yang agak melambai ini tertunduk saat digelandang polisi di parkiran basement sebuah hotel bintang lima di kawasan Jakarta Selatan ini. Obbie juga terus menundukkan kepalanya sambil sesenggukan dan memainkan borgol yang terpasang di tangannya.

Germo papan atas yang tertangkap bersama dengan artis sinetron berinisial AA ini, sempat menyebut nama Amel. “Namanya Amel,” sebut dia lirih beberapa saat setelah ditangkap aparat Polres Jakarta Selatan. Benarkah Amel tersebut adalah Amel Alvi?

Editing : Tkr.  Sumber : Rimanews

Buku Nikah Diduga Palsu, Made In Haji Busro

Buku Nikah (illutrasi)

Buku Nikah (illutrasi)

Blitar (Sergap) – Pernikahan adalah peristiwa penting dan sakral bagi semua orang. Perkawinan adalah janji suci pasangan pengantin dihadapan Tuhannya masing-masing. Perkawinan juga sebuah awal kehidupan baru bagi pasangan suami istri untuk meniti bahtera bersama mendidik anak-anak masa depan bangsa.

Namun itu semua dikotori oleh ulah Haji Busro, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pria asal dari Desa Mayaksantren, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini, patut diduga telah “menerbitkan” ratusan Buku Nikah asli tapi palsu (aspal), bagi pasangan-pasangan tak resmi/siri.

Proses “penerbitan” Buku Nikah tersebut, sangatlah gampang, yang penting ada duitnya. Dengan melalui perantara orang-orang tertentu, pasangan pengantin abal-abal ini, cukup titip data, nama, tempat dan tanggal lahir, agama dan alamat, cukup di secarik kertas ditulis tangan.

Data tersebut kemudian dibawa ke rumah Haji Busro, beserta “biaya administrasi” yang besarnya berkisar antara Rp. 2 Jutaan. Jika pasangan pengantin abal-abal tersebut membutuhkan acara Akad Nikah, Haji Busro dengan senang hati akan melakukan Ijab Kabul, tentu saja dengan biaya tambahan untuk Ijab Kabul dan untuk biaya Wali Hakimnya.

Kira-kira seminggu kemudian, Buku Nikah made in Haji Busro siap diambil dan digunakan sebagaimana kebutuhan para pemesannya. Dari hasil investigasi yang dilakukan Tabloid Sergap, kebanyakan para pemesan Buku Nikah Aspal itu, menggunakannya sebagai cara mengamankan wanita simpanan atau isteri sirihnya.

Dengan memiliki Buku Nikah Aspal itu, maka si lelaki dengan gampang menempatkan wanita idaman lainnya di sebuah rumah kontrakan, atau kos-kosan, tanpa ada yang mencurigainya. Bahkan beberapa istri-istri itu, merasa bahagia karena merasa telah dinikahi secara resmi, bukan hanya sekedar nikah siri.

Sebenarnya Buku Nikah Aspal ini, mengandung beberapa kejanggalan yang mudah sekali terlihat, walaupun blanko Buku Nikah tersebut memanglah asli. Seorang Kepala KUA yang diminta pendapatnya oleh Tabloid Sergap mengatakan bahwa, Buku Nikah tersebut memang asli dan diduga merupakan Buku Nikah sisa, yang seharusnya dimusnahkan/dibakar.

Data dan tulisan dalam Buku Nikah itu yang tampak sangatlah janggal. Misalnya, Nomor Buku Nikah yang sudah mencapai angka 500, padahal baru dikeluarkan pada Bulan April. “Bagaimana mungkin dari satu kecamatan saja, dalam waktu 4 bulan, sudah terjadi 500 pernikahan? Itu tidak masuk akal”, kata Kepala KUA yang minta namanya tidak ditulis itu menjelaskan.

Nama petugas pencatat nikah, juga ditulis dengan sembrono sekali. Di sebuah kolom ditulis Drs. Slamet Daroini, kemudian di kolom lainnya ditulis Drs. H. Slamet.

Terkait berita ini, sayang sekali Haji Busro tidak bersedia untuk dikonfirmasi. Ketika ditemui di rumahnya, Kamis (09/04/2015) di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, anak perempuannya mengatakan bahwa ayahnya ada di rumahnya yang di Desa Mayaksantren, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Saat ditelpon HPnya, Haji Busro membenarkan bahwa dirinya ada di Jombang. Tapi ketika Tabloid Sergap mendatangi rumahnya itu, adiknya mengatakan bahwa Haji Busro tidak ada di rumah. Saat HPnya dtelpon berkali-kali juga sudah tidak aktif lagi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ulah Haji Busro ini berpotensi melanggar pasal 263, 279 dan 280, dengan ancaman hukuman mulai dari 5 sampai dengan 7 tahun penjara. (tkr)

Tak Kembalikan Uang Nasabah, PT. Dua Belas Suku Blitar Dilaporkan ke Polisi

Suasana kantor PT. Dua Belas Suku Blitar, ketika masih berjalan normal

Suasana kantor PT. Dua Belas Suku Blitar, ketika masih berjalan normal

Blitar (Sergap) – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Blitar, Jawa Timur, masih memeriksa  laporan belasan nasabah PT. Dua Belas Suku (PT. DBS) Blitar, karena uang yang mereka investasikan belum dikembalikan.

“Kami sudah terima laporan dari member dan sementara, kami masih dalam proses pemeriksaan saksi,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Blitar AKP Naim Ishak, Rabu (25/03/2015).

Dikatakan oleh Kasatreskrim, bahwa belasan member/nasabah yang melaporkan PT. DBS Blitar mengaku telah dirugikan dengan nominal yang beragam mulai jutaan, puluhan juta, hingga miliaran rupiah. Rata-rata, uang itu adalah milik orang lain yang dititipkan. Mereka resah, sebab PT. DBS ternyata tutup dan tidak bisa dikonfirmasi kejelasan kembalinya uang mereka.

Polisi, saat ini masih memeriksa para saksi, selanjutnya pihak menejemen PT. DBS juga akan dilakukan dipanggil untuk diminta keterangannya. Namun sampai saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

AKP Naim Ishak juga mengatakan, bahwa polisi juga telah berkoordinasi dengan otoritas terkait, yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui lebih rinci terkait PT. DBS. Hasil koordinasi itu, PT DBS ternyata tidak bisa dijerat dengan UU Perbankan, sebab bukan di bawah pengawasan dari OJK.

Bahkan Polresta Blitar juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, untuk penanganan kasus investasi ini. “Kami juga koordinasi dengan Bareskrim untuk penanganan kasus ini. Nantinya dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, sebab ranah pidana khusus (UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) belum masuk,” kata AKP Naim Ishak menambahkan.

Sebagaimana tertulis di websitenya : www.12-suku.com,  PT. DBS menyatakan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan, yaitu Jasa Konsultan Tambahan Income dan Jasa Konsultan Kredit.

Komisaris dan Direksi PT. Dua Belas Suku : Jefri Christian, (duduk), berdiri dari kiri ke kanan: Rinekso Hari, Yeremia Kusumo, Natalia dan Naning Yuliati. (www.12suku.com)

Komisaris dan Direksi PT. Dua Belas Suku : Jefri Christian, (duduk), berdiri dari kiri ke kanan : Rinekso Hari, Yeremia Kusumo, Natalia dan Naning Yuliati. (www.12suku.com)

Jajaran Direksi PT. DBS terdiri atas Komisaris Utama yang dijabat oleh Jefri Christian dan Komisaris Naning Yuliati. Keduanya merupakan pasangan suami isteri. Adapun Direktur Utama dijabat oleh Rinekso Hari, Direktur Income dijabat oleh Yeremia Kusumo dan Direktur Keuangan dijabat oleh Natalia.

Sampai saat ini, kantor PT DBS yang ada di Jalan TGP Kota Blitar masih tutup. Para nasabah yang sudah terlanjur memasukkan uangnya merasa resah, sebab belum ada kejelasan kapan uang mereka kembali. Kantor itu juga sudah tidak beroperasional selama beberapa minggu ini dan tak jelas kapan akan dibuka kembali.

DBS berdiri sejak 19 Agustus 2014 dan berkantor di sebuah ruko di jalan TGP Kota Blitar. Sejak berdiri, ribuan nasabah memasukkan uangnya ke kantor tersebut. Prosedurnya, satu orang hanya satu akun dengan investasi Rp 1 juta sampai dengan Rp 250 juta. Dari nominal itu, nasabah dijanjikan mendapatkan keuntungan yang mereka sebut sebagai return deposit sebesar 30% hanya dalam jangka waktu seminggu.

Pada awalnya, para nasabah lancar dalam pengembalian uang, namun kemudian akhir-akhir, sudah tidak lancar lagi, bahkan ada yang belum dikembalikan sama sekali. Karena panik, mereka akhirnya melaporkan manajemen PT tersebut ke Polresta Blitar.

Menyalahi Perijinan

Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, menilai PT Duabelas Suku telah menyalahi perizinan sebab dalam praktiknya mereka tidak menyelenggarakan kegiatan seperti yang diajukan di awal. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Blitar Suharyono, Rabu (25/03/2015), mengatakan PT. DBS benar telah mengajukan izin usaha yang diproses sejak 2014, dan izin telah dikeluarkan pada 9 September 2014, dengan izin jasa penunjang jasa keuangan.

“Izin yang diajukan sebagai jasa penunjang keuangan, dan semestinya badan usaha yang memerlukan manajemen keuangan sebagai nasabah, tapi dalam praktiknya banyak nasabah perorangan,” kata Suharyono.

Ia mengatakan banyaknya nasabah perorangan itu tidak sesuai dengan izin yang telah diajukan oleh perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, perusahaan itu juga telah melakukan penghimpunan dana yang seharusnya mendapat pengawasan dari otoritas terkait. “Adanya pengumpulan dana harus mengajukan izin lagi ke otoritas terkait,” tegasnya.

Sementara itu, Humas PT. DBS Bagus Sujatmiko, sampai dengan berita ini ditulis, belum bisa dikonfirmasi.

Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh PT. DBS ini yang sering disebut sebagai Aisan Berantai. Salah satunya adalah kasus Danasonic, yang menghebohkan pada tahun 1995. Jangan pernah tergiur oleh tawaran keuntungan tinggi yang tak masuk akal, jika tak ingin terjadi “mencari untung malah buntung”. (tkr/hen)

Rp. 12,2 Milyar Uang Palsu di Jember, Diduga Dicetak di Nganjuk

Anggota Polres Jember tunjukkan barang bukti Upal

Anggota Polres Jember tunjukkan barang bukti Upal

Jember (Sergap) – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Jember, Jawa Timur berhasil dengan gemilang membongkar peredaran uang palsu (upal) sebanyak Rp. 12,2 milyar dan mengamankan empat orang pelaku, berkat pengembangan penyelidikan atas kasus uang palsu yang sebelumnya ditemukan di Bondowoso.

“Konsentrasi kami antisipasi peredaran uang palsu, di waktu Pilkada. Apalagi sebelumnya sempat kami temukan upal di Bondowoso sebesar Rp. 5 juta, saya yakin peredarannya dari Jember,” kata Kapolres Jember, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sabilul Alif, Senin (26/1/2015).

Kronologi penangkapan berawal sekitar pukul 19.30 WIB, Sabtu (24/1/2015), di Terminal Bus Tawangalun, Kecamatan Rambipuji, polisi menangkap tersangka Aman dengan barang bukti sebanyak Rp. 116 juta uang palsu.

Setelah melakukan introgasi terhadap Aman, polisi menangkap lagi tersangka Sugiyoto di Rumah Makan Pujasera, Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, dengan barang bukti Rp 1,8 milyar dan mobil Toyota Avanza.

Kemudian petugas kembali menangkap Karim dan Kasmari dengan barang bukti uang palsu senilai Rp12 miliar yang tersimpan di dalam mobil Toyota Innova yang diparkir, di Hotel Beringin Indah Kecamatan Ajung.

Sugiyoto mengaku baru membuat uang palsu itu pada awal Januari 2015 karena ada orang Jember yang memesan uang palsu itu. Ia membuat uang palsu sebanyak Rp. 12 milyar lebih dalam waktu dua minggu.

“Jadi total barang bukti yang berhasil kami secara keseluruhan sebesar Rp 12,2 miliar,” kata mantan Kapolres Jember yang sebelumnya menjabat di Bondowoso ini.

Polres Jember terus terus melakukan penyelidikan mendalam. Dari hasil pemeriksaan sementara, uang palsu sebanyak itu akan diedarkan ke wilayah Indonesia bagian timur.

“Jadi mereka ini diduga kuat merupakan sindikat nasional pelaku pemalsuan uang, sebab rencananya, Upal sejumlah Rp 12,2 miliar akan dikirimkan kepada seseorang di Bali, untuk kemudian diedarkan ke wilayah Indonesia timur,” ungkap Kapolres.

Menurut pengakuan pelaku, uang tersebut katanya untuk Ngaben, tetapi polisi tidak percaya begitu saja, sebab jumlahnya sangat besar. Untuk modus operandi para pelaku, Rp 100 juta uang palsu, ditukar dengan Rp 50 juta uang asli.

Kualitas Upal yang berhasil disita tersebut tergolong bagus. “Jika tidak seksama memeriksanya, pasti akan dikira uang asli, sangat mirip dengan uang asli,” tambah Kapolres. Terkait itu polisi kemudian mengejar keberadaan mesin pencetak Upal tersebut.

Kabar keberadaan mesin cetak itu, diungkapkan oleh Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Awi Setiyono, Kabid Humas Polda Jatim. “Masih dikembangkan, untuk mencari bukti baru yaitu mesin cetak, yang informasinya berada di daerah Nganjuk,” katanya kepada wartawan, Senin (26/1/2015).

Empat pelaku yang kini ditahan di Polres Jember itu, adalah Sugiyoto (48), pecatan polisi berpangkat AKP  yang merupakan warga Kabupaten Jombang, Aman (35) seorang guru honorer di Sumatera Selatan, Abdul Karim (46) warga Kabupaten Jombang, dan Kasmari (50) warga Kabupaten Kediri.

Polres Jember nantinya akan melakukan koordinasi dengan Polres Nganjuk. “Polda hanya membackup saja. Jika nantinya itu peredaran uang palsu sampai di luar Jawa Timur, tim Polda akan ikut membantu Polres Jember,” kata Awi Setiyono. (af/ang)