Komjen Buwas Siap Tembak Mati Pengedar Narkoba

buwas

Ketua Badan Narkotika Nasional Komjenpol Budi Wasesa

Surabaya (Sergap) – Dalam acara ‘Ngopi Bareng Buwas-Pimred Media’ di Surabaya, Rabu malam (09/11/2016), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) menegaskan, bahwa pihaknya siap menembak mati pengedar narkoba, karena tindakannya sudah merusak jutaan generasi muda dan mengancam masa depan negara.

“Kami tidak ngawur, karena tindakan tegas itu juga terukur, sebab akan kami lakukan pada pengedar yang kami sudah punya data pelanggaran hukumnya. Kalau sudah begini masih direhabilitasi justru kita yang kalah, karena mereka pasti cari mangsa lagi,” tegasnya. Mantan Kabareskrim Polri ini juga menjamin, bahwa tindakannya tidak akan melanggar hukum dan HAM.

“Pernyataan Presiden bahwa Indonesia berstatus darurat narkoba itu sudah di atas UU, bahkan Presiden menyatakan perang pada narkona. Selain itu juga ada Perkap (Peraturan Kapolri). Tindakan mereka yang merusak jutaan generasi muda itu justru lebih melanggar HAM,” katanya.

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang akan bertindak tegas pada pengedar narkoba yang merusak jutaan generasi muda itu. “Kami tinggal menunggu senjata standar yang kami pesan dan akan datang pada bulan November,” katanya.

Alasannya, katanya, saat ini tercatat 40-an orang per hari yang meninggal dunia akibat menjadi pengguna narkoba yang menggerogoti sistem metabolisme pada organ tubuh mereka, sedangkan bandar besar yang diuntungkan umumnya ada di luar negeri.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji mengakui kendala paling berat dalam penegakan hukum untuk kasus narkoba adalah melawan ‘musuh’ dari dalam. “Kalau musuh di luar itu gampang mengatasi, tapi kalau ‘musuh’ itu ada di dalam itulah yang paling sulit, karena setiap tindakan kita bisa bocor kepada musuh di luar, sehingga penegakan hukum pun bisa berantakan (gagal). Mereka juga layak ditembak mati, karena merusak citra Polri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir menilai Komjen Buwas dalam penegakan hukum di Tanah Air merupakan sosok yang memiliki daya kejut. “Bagi wartawan, tentu hal itu sangat layak untuk diberitakan, apalagi untuk pemberantasan narkoba yang patut mendapat dukungan media,” katanya.

Tampak juga hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jatim H. Saifullah Yusuf, Kepala Staf Kodam V/Brawijaya, Brigjen TNI Rahmad Pribadi, Kepala Staf Armada Timur, Laksamana Pertama TNI I.N.G. Ariawan dan Kepala Staf Garnisun Tetap III Surabaya, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Amiruddin Harun. (win)

Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati

Sofyano Cs

Sofyano Zakaria bersama Ferdinand Hutahean (paling kiri) dan M. Hatta Taliwang

Kediri (Sergap) – Tim Peduli Kediri (TPK) yang dipimpin oleh Sofyano Zakaria menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, pada Kamis (12/05/216) yang lalu. Kepada Tabloid Sergap, Sofyano Zakaria yang juga Direktur Pusat Kebijakan Publik (Pusketi) Jakarta ini, tidak bisa menyembunyikan kegeramannya terhadap kasus Pedofilia berantai yang terjadi di Kediri.

“Sony Sandra  yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap 58 anak yang masih dibawah umur ini sungguh biadab. Dia pantas dihukum mati,” kata Sofyano yang didampingi oleh M. Hatta Taliwang dan Ferdinand Hutahean dua aktifis dari Jakarta yang mendukung pembentukkan Tim Peduli Kediri.

Ditambahkan oleh Sofyano, bahwa terdakwa Sony Sandra itu melakukan perbuatannya dengan direncanakan dan memang punya niat mencari anak usia SD, maksimal Kelas II SMP, diiming-imingi uang, disuruh minum obat kemudian dibawa ke hotel dan melakukan persetubuhan dengan 2 sampai 5 anak di bawah umur.

“Menurut info dari Yayasan (Yayasan Kekuatan Cinta, red) yang ada di sini, dalam satu kamar ada 5 perempuan. Itu kan luar biasa….,” kata Sofyano dengan nada tinggi.

Sofyano berpendapat dalam UU Perlindungan Anak, ancaman hukumannya belum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagimana diketahui ancaman tertinggi dalam UU Perlindungan Anak ini, adalah 15 tahun penjara.

“Melihat kasus di Kediri ini, maka untuk memenuhi rasa keadilan, ancaman hukumannya tertingginya hukuman mati, minimalnya seumur hidup,” kata Sofyano menegaskan.

Dalam rangka itu semua maka Sofyano Zakaria dan kawan-kawannya akan mendatangi Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kejaksaan Agung untuk menyampaikan kondisi luar biasa dalam kasus Pedofilia yang tersangkanya Sony Sandra, seorang pengusaha kontraktor kaya raya, Direktur Utama PT Triple’s ini. “Kasus ini sudah nyampai ke Pak Jokowi,” kata Sofyano menambahkan.

Jauh sebelumnya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam sudah memberikan peryataannya bahwa dari sisi banyaknya jumlah korban, maka kasus pencabulan anak yang terjadi di Kediri, Jawa Timur sudah bisa digolongkan massif, terstruktur dan sistematis. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis).

Hal ini disampaikan Asrorun Niam saat bertemu Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar di rumah dinas walikota, Sabtu (01/08/2015). “Dari sisi korban sudah memenuhi kualifikasi, kalau bahasa MK (Mahkamah Konstitusi) itu, massif, terstruktur dan sistimatis,” kata Asrorun Niam yang didampingi oleh dua komisioner KPAI lainnya. (lihat video pernyataan Ketua KPAI)

Sementara itu, Sudiman Sidabukke, Penasehat Hukum Sony Sandra saat diminta komentarnya mengatakan, “Saya akan lebih prefer kasih comment, setelah putusan ya….karena tentu putusan itu memuat tentang fakta persidangan. Namun sebagai pendahuluan saya harus katakan bahwa berita yang beredar selama ini tidak benar, sepihak dan menyudutkan saudara Sony. Ada pemberitaan yang tidak berimbang,” kata pengacara asal Surabaya melalui Whatsapp, Minggu (15/05/2016) sore.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri pada tanggal 18 April 2016, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise juga sudah meminta secara khusus agar Jaksa menuntut dengan hukuman maksimal. (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Sebagaimana diketahui, kemudian Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Mei 2016, mengajukan tuntutan 14 tahun dan denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. (baca : Kejari Ngasem Menuntut 14 Tahun dan Menolak Pembelaan Sony Sandra)

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sudah mengajukan tuntutannya pada tanggal 14 April 2016 kepada Majelis Hakim Pengadilan Kota Kediri, agar Sony Sandra alias Koko dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp.250 juta, subsider 6 bulan kurungan. (baca : Sony Sandra Dituntut 13 Tahun Penjara di Pengadilan Kota Kediri)

demo ss3

Berbagai komponen masyarakat Kediri termasuk ibu-ibu, menuntut Sony Sandra dihukum mati

Berbagai unjuk rasa juga dilakukan oleh LSM dan Ormas di Kediri, karena kekhawatiran Sony Sandra akan mengatur proses hukum dirinya. Maklum saja, karena Sony Sandra dikenal sebagai pengusaha kaya raya, yang bahkan mampu lolos dari jeratan hukum dalam sebuah perkara korupsi terkait pembangunan Monumen Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. (Tkr)

Kejari Ngasem Menuntut 14 Tahun dan Menolak Pembelaan Sony Sandra

Sidang SS Replik

Sidang Kasus Phedofilia terdakwa Sony Sandra, dengan agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Senin 09 Mei 2016

Kediri (Sergap) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri telah menuntut terdakwa Sony Sandra hukuman penjara 14 tahun dan hukuman denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Selanjutnya Kejari Ngasem juga menolak mentah-mentah nota pembelaan yang dilakukan oleh tim penasehat hukum pengusaha kontraktor besar ini.

“Pada garis besarnya, kami melolak pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa. Kemarin tim penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa unsur dakwaan kami tidak terpenuhi. Jadi pada hari ini tadi, kami sampaikan dengan tegas bahwa unsur-unsur dakwaan kami telah terpenuhi dan disertai dengan argumen-argumen yuridis yang kuat’” kata Priyo Wicaksono, SH salah satu tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ngasem, kepada wartawan usai sidang hari Senin (09/05/2016).

Priyo juga menyatakan keheranannya terhadap pendapat tim penasehat hukum Sony Sandra, yang mengatakan bahwa kasus phedofilia ini seharusnya jaksa menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 287, bukan UU Perlindungan Anak (UUPA) pasal 81 dan pasal 82.

Pasal 287 ayat (1) pada KUHP bunyinya, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sedangkan Pasal 81 ayat (1) UUPA, bunyinya, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal yang sama ayat (2)nya berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada pasal 82 tertulis, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Terkait pasal-pasal dalam UUPA tersebut di atas JPU Priyo Wicaksono dengan tegas mengatakan, bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi secara materiil.

“Unsur setiap orang terpenuhi, dengan sengaja terpenuhi. Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk sifatnya alternatif yang dalam penerapannya cukup salah satunya terpenuhi. Dalam persidangan tampak nyata sekali unsur membujuknya terpenuhi, perbuatan materiilnya dilakukan oleh terdakwa dan sudah kami tuangkan dalam tuntutan kami,” kata Priyo menjelaskan.

Ditemui secara terpisah, Agus Manfalutfi, salah satu tim penasehat hukum Sony Sandra mengatakan bahwa pihaknya akan menjawab replik (jawaban jaksa atas pembelaan terdakwa) ini, nanti pada sidang berikutnya hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016.

“Kami akan menjawab replik ini pada sidang berikutnya,” kata Advokad yang juga dosen di Universitas Islam Kadiri ini kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal

Yohanna depan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna (tengah) saat berdialog dengan Aliansi LSM Kediri di Hotel Grand Surya Kediri

Kediri (Sergap) – Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apling, MA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Kediri. Kunjungan Menteri PPPA ini tak lepas dari perhatian khusus terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur yang saat ini sudah masuk ranah hukum dengan terdakwa Sony Sandra, kontraktor besar di Kediri.

Hal ini ditandai dengan bertemunya Menteri PPPA dengan para korban dan kunjungannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri serta komitmennya yang disampaikan dalam pertemuannya dengan komponen masyarakat dan LSM Kota dan Kabupaten Kediri di Chinese Restaurant Hotel Grand Surya Kediri, Senin (18/04/2016).

Dalam sambutannya, Menteri Yohanna mengatakan bahwa kasus phedofilia di Kediri sudah masuk dalam kategori skala nasional dan sudah ada di meja Presiden Jokowi. “Saya datang ke Kediri sesuai perintah Presiden. Kementrian PPPA memfasilitasi secara penuh konseling kepada para korban dan segera membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kediri,” kata Menteri PPPA menegaskan.

Bentuk Satgas PPA di Kediri

Ditambahkan oleh menteri, sebelum Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kediri itu terbentuk, maka Satgas PPA dari kementrian segera pula akan menangani 12 korban phedofilia di Kediri, baik yang sudah, maupun yang belum ditangani secara hukum. “Pada pokoknya, Say No to Phedofilia,” kata menteri bersemangat.

Sebelumnya, Habib, SH menyampaikan kepada Menteri PPPA agar Kasus Phedofilia dengan tersangka Sony Sandra ini, telah meresahkan masyarakat dan menjadi issu tak sedap yang bisa berdampak etnis.

“Karena itu itu, kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk kasus ini, baik dalam ranah hukum, maupun dampaknya bagi korban dan masyarakat,” kata Habib.

Yohanna depan2

SAY NO TO PHEDOFILIA !!! Menteri Yohanna bersama Aliansi LSM Kediri

Ditambahkan pula oleh Habib, bahwa masih ada 12 anak korban phedofilia yang belum tersentuh bantuan apapun. “Baru 5 orang korban yang saat ini proses hukumnya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kota dan Kabupaten Kediri, terhadap 12 korban yg lain, kami minta dengan hormat kepada Ibu Menteri untuk ikut mendukung penuntasan proses hukumnya,” tambah praktisi hukum yang bekerja sebagai notaris ini.

Tampaknya semua harapan itu, mendapatkan sambutan positif dari Menteri PPPA yang hadir lengkap bersama semua deputynya.

Sebelumnya, Menteri PPPA juga mendatangi Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan berpesan agar Pemerintah Kota Kediri mewujudkan Kota Kediri sebagai Kota Ramah Anak. “Saya harapkan Walikota beserta jajaran melindungi anak-anak. Kota Kediri mendapatkan penghargaan kota layak anak, jadi harus diwujudkan,” katanya di rumah dinas walikota.

Minta Sony Sandra Dituntut Maksimal

Selanjutnya, Menteri Yohanna mengunjungi Kejari Ngasem Kabupaten Kediri. Usai pertemuan secara tertutup itu, Kasi Intel Bob Sulistian menjelaskan kepada wartawan, bahwa Menteri PPPA meminta Kejaksaan Ngasem menuntut pelaku dengan hukuman tertinggi. Selain itu, menurut Yohana, kasus Sony Sandra sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya berharap pihak kejaksaan lebih transparan dan menuntut tersangka semaksimal mungkin,” kata Yohanna sebagaimana disampaikan Bob Sulistian.

Sebagaimana diketahui, Kasus Sony Sandra ini berjalan di Kota dan Kabupaten Kediri. Proses hukum berjalan lebih cepat di Kota Kediri. Kejaksaan Kota Kediri telah menuntut pengusaha kontraktor ini dengan tuntutan 13 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, belum sampai pada tahapan penuntutan. (Tkr)

 

 

Sony Sandra Dituntut 13 Tahun Penjara di Pengadilan Kota Kediri

SS PN Kota

Terdakwa Sony Sandra saat akan memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, akhirnya menuntut pengusaha kontraktor terkenal Sony Sandra, dengan hukuman 13 tahun penjara, denda Rp.250 juta, subsider 6 bulan kurungan, dalam sidang lanjutan yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Kamis (14/04/216) siang.

“Tim JPU sudah membacakan tututan, meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara, ditambah denda Rp.250 juta. Jika terdakwa tidak membayar denda, bisa diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan, “ kata Yudi Hermanto, SH salah satu Tim JPU kepada Tabloid Sergap, usai sidang.

Menjawab pertanyaan, Yudi menambahkan dalam persidangan Tim JPU mencatat beberapa hal yang memberatkan terdakwa Sony Sandra, yaitu terdakwa telah merusak generasi muda masa depan bangsa dan terdakwa juga berbelit-belit saat memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Jadwal persidangan selanjutnya adalah pembelaan terdakwa, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 April 2016 yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, Sony Sandra didakwa telah melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-.

Kasus pencabulan anak dibawah umur dengan terdakwa boss kaya raya  berusia 62 tahun, warga Jalan Kombes Pol Duryat, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri ini digelar di dua pengadilan negeri, Kota dan Kabupaten Kediri. Masing-masing pengadilan, menyidangkan perkara dengan dua orang korban. (Baca : Jaksa Semakin Yakin Bahwa Sony Sandra Bersalah)

Peristiwanya sendiri terjadi kira-kira sekitar bulan September 2014 bertempat di hotel Bukit Daun Kediri. Dalam setiap pencabulan Sony Sandra membawa dua anak di bawah umur sekaligus, untuk kemudian dia setubuhi secara bergantian.

Dalam kesaksiaannya, semua korban mengatakan selalu diberi suatu obat sebelum dilakukan persetubuhan itu kurang kesadarannya saat terjadi persetubuhan. (Tkr)

 

Jaksa Semakin Yakin Bahwa Sony Sandra Bersalah

sony sandra sidang

Sony Sandra (bermasker) sesaat setelah selesai sidang di PN Kabupaten Kediri, Senin, 21 Maret 2016 (foto kiri). JPU Priyo Wicaksono (foto kanan)

Kediri (Sergap) – Sidang lanjutan, kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa kontraktor kaya raya Sony Sandra, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, Senin (22/02/2016). Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan 4 orang yang merupakan saksi terakhir yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri.

Dari pantauan Tabloid Sergap, Sony Sandra tampak datang diangkut dengan bus tahanan bersama para tahanan lainnya. Rupanya kejaksaan menepati janjinya untuk memperlakukan pengusaha kontraktor ini, sebagaimana tahanan lainnya.

Sebagaimana diketahui, Warga Kediri seminggu sebelumnya melakukan unjuk rasa yang salah satu tuntutannya adalah tidak mengistimewakan Sony Sandra sebagai seorang tahanan. (Baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra).

Usai sidang, salah satu anggota tim JPU Priyo Wicaksono, kepada Tabloid Sergap menjelaskan, bahwa 4 orang saksi yang di antaranya adalah seorang psikolog, mengatakan bahwa ketiga saksi ini adalah para saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kediri.

“Hari ini sudah didengar kesaksiannya, 3 saksi fakta dari Hotel Bukit Daun dan seorang saksi ahli, seorang psikolog. Para saksi fakta itu memberikan keterangan berdasarkan data, berupa Room History Report dari Hotel Bukit Daun dan Buku Control Security. Dan terhadap keterangan saksi fakta tersebut tidak ada penyanggahan dari terdakwa,” kata Priyo menjelaskan.

Menjawab pertanyaan, JPU Priyo Wicaksono menegaskan bahwa sampai sidang saat ini, pihaknya masih sangat yakin bahwa terdakwa Suny Sandra bersalah. “Ketika kami sudah menyatakan P21 artinya kami yakin terhadap apa yang kami dakwakan,” kata Priyo Wicaksono menegaskan.

Priyo juga menjelaskan bahwa, selanjutnya giliran terdakwa melalui para penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankankanya (saksi ade charge). “Dalam BAP ada 5 orang saksi yang diajukan oleh terdakwa, yang dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan terdakwa,” jelas Priyo.

Sidang pidana pencabulan anak di bawah umur ini, sempat ramai menjadi perbincangan warga Kediri. Hal ini disebabkan terdakwa adalah orang yang sangat dikenal di Kediri, sebagai pengusaha sukses yang merupakan rekanan proyek-proyek pemerintah di Kediri.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis I Komang Dediek, didampingi oleh Prayogo Purnomo Adi dan Lila Sari, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis.

Sony Sandra didakwa oleh JPU telah melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-  (Tkr)

Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra

demo ss3

LSM, aktifis perempuan dan professional saat berdemo di depan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Kelompok masyarakat Kediri yang terdiri dari LSM, aktifis perempuan dan professional, Senin siang (14/03/2016), melakukan unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Mereka meminta agar sidang kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa Sony Sandra (62th), dilakukan dengan serius dan memperhatikan aspirasi warga Kediri.

Sony Sandra adalah kontraktor kaya raya dan sudah puluhan tahun merupakan rekanan dalam pengerjaan proyek-proyek milik Pemerintah Kabupaten Kediri maupun Pemerintah Kota Kediri. Para pengunjuk rasa mengungkapkan kekhawatirannya, kasus dugaan pencabulan dengan jumlah korban puluhan anak di bawah umur ini akan berujung pada hukuman ringan.

“Dengan kekuatan uang dan pertemanan terdakwa Sony Sandra bisa jadi akan mendapatkan hukuman paling ringan. Karena itu kami minta Jaksa dan Hakim tidak terpengaruh oleh apapun dalam persidangan. Jangan mau disuap….jangan terpengaruh oleh uang haram,” kata Khoirul Anam, Ketua LSM Komite Rakyat Untuk Reformasi dan Demokrasi saat orasi.

Dikatakan juga oleh Khoirul Anam, bahwa Sony Sandra sebagai tahanan juga diberlakukan secara istimewa. Pengusaha aspal ini tidak harus naik bus tahanan, dia selalu datang ke pengadilan mengendarai Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan.

“Mengapa Sony Sandra diperlakukan istimewa? Kami sebagai warga Kediri tentu saja curiga,” kata Tomy Aribowo Ketua Ikatan Pemuda Kediri, membenarkan apa yang dikatakan sejawatnya.

Terhadap kecurigaan ini, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong menjelaskan bahwa memang benar bahwa status Sony Sandra adalah tahanan PN Kabupaten Kediri, namun urusan mengantar tahanan ditangani oleh Kejaksaan Ngasem Kabupaten Kediri.

“Terdakwa memang tahanan pengadilan, tapi penjemputan tahanan dilakukan oleh kejaksaan,” kata Erwin Djong di depan para pengunjuk rasa.

demo ss2

Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong (foto kiri) dan Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi saat dialog dengan para pengunjuk rasa

Selain itu, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri ini juga berjanji untuk meneruskan aspirasi pengunjuk rasa kepada Ketua PN Kabupaten Kediri yang sedang tidak berada di tempat.

Selanjutnya di tengah panasnya sinar matahari, para pengunjuk rasa meneruskan aksinya ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri yang berjarak ± 1Km dari pengadilan.

Sebagaimana di pengadilan, pengunjuk rasa hanya bisa beraksi di luar halaman. Setelah berulang kali meminta, akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi keluar menemui pengunjuk rasa.

Tentang penggunaan Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan yang digunakan untuk mengantar jemput Sony Sandra, Kajari tidak menjelaskan secara gamblang. Kajari hanya berjanji bahwa pada persidangan selanjutnya Sony Sandra akan diangkut menggunakan mobil tahanan jenis bus bersama-sama para tahanan lainnya.

“Saya memastikan terdakwa akan diangkut menggunakan Mobil Tahanan seperti tahanan lainnya,” kata Kajari disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa.

Selanjutnya Kajari yang lahir di Solo pada tanggal 3 Maret 1966 ini menjamin bahwa Jaksa Penuntut Umum akan bekerja secara professional untuk membuktikan di pengadilan bahwa terdakwa memanglah bersalah.

Namun tentunya, kebenaran pernyataan mantan Kajari Sijunjung, Sumatera Barat ini dapat dilihat dari apakah masih ada perlakukan istimewa terhadap Sony Sandra. Benarkah hari Senin pekan depan pengusaha kaya raya ini diangkut bersama-sama tahanan lainnya? Kita lihat saja pekan depan.

Sebagaimana diketahui, Sony Sandra didakwa melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-

Sementara itu, Habib, SH seorang Notaris juga aktifis yang bertindak sebagai koordinator lapangan unjuk rasa mengatakan, demo ini adalah sebuah gerakan moral demi penegakkan hukum untuk mencapai keadilan.

“Ini adalah gerakan moral agar hukum dapat ditegakkan, agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat,” kata Habib kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

 

 

Polda Jatim Waspadai Serangan Sianida !!!

Kapolda Jatim

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji

Surabaya (Sergap) – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Pol Anton Setiadji mengingatkan anggotanya untuk mewaspadai aksi terorisme dengan modus menyerang anggota polisi dengan sianida.

Sebuah bocoran surat telegram rahasia (TR) Kapolda Jatim yang ditujukan ke pejabat utama serta para Kapolres jajaran dan tersebar di broadcast, pada Minggu (14/2/2016). Dalam TR itu Kapolda Jatim menerangkan ada rencana dari kelompok teroris melakukan aksinya dengan memberi atau mengirim makanan yang sudah dicampur dengan sianida. “Serangan” racun sianida dengan sasaran anggota Polri yang melaksanakan tugas di lapangan maupun di markas komando kepolisian, karena terinspirasi kasus Jessica.

TR Kapolda Jatim yang ditandatangani Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol M Arief Pranoto, Kapolda Jatim meminta para Kapolres jajaran serta Pejabat Utama, untuk mengingatkan seluruh anggotanya yang bertugas di lapangan maupun Mako, agar waspada dengan rencana aksi teroris tersebut pada saat makan di warung atau diberi sesuatu oleh orang yang tidak dikenal.

TR yang bersifat perintah itu, juga meminta para pimpinan di Kepolisian, untuk mengarahkan anggotanya agar saling mengingatkan. Juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya modus-modus baru aksi kelompok teroris ini, agar warga masyarakat memiliki daya cegah dan tangkal terhadap modus baru para teroris.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi melalui telepon tentang bocoran TR yang tersebar di broadcast, belum memberikan jawaban. Kemudian, saat dikonfirmasi ulang melalui pesan singkat, Argo tidak membantah maupun membenarkan. Dia tidak memberikan komentar terhadap TR tersebut. Namun dari sejumlah pemberitaan, polisi-polisi di Jatim sudah menerima edaran tersebut dan membenarkannya.

Sementara itu, Polrestabes Surabaya menyetakan sudah menerima telegram rahasisa (TR) imbauan dari Kapolda sejak Jumat lalu. “Sudah kita terima TR arahan dari Kapolda Jatim. arahan itu buat anggota. Diarahkan kepada anggota,” kata Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Lily Djafar, Minggu (14/2/2016).

 

GM Pelindo III Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Foto1004

Press Release di Mapolrestabes Surabaya, AKBP Takdir Mattanete (kiri) dan tersangka Eko Harijadi Budijanto

Surabaya (Sergap) – Setelah menjalani pemeriksaan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak,  Eko Harijadi Budijanto, pelaku penodongan pistol ke pegawai konter HP di Plasa Marina, M Sofi, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka, Minggu (6/12/2015).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Takdir Mattanete, mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan maraton, baik mengambil keterangan dari pelaku Eko Harijadi maupun korbannya, M Sofi, pihaknya langsung menaikkan status pelaku dari terlapor menjadi tersangka. “Tepat pukul 14.00 WIB, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya resmi melakukan penahanan terhadap tersangka EH,” tegasnya.

AKBP Takdir Mattanete menjelaskan bahwa senjata yang digunakan GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak itu saat melakukan aksi penodongan merupakan jenis airsoft gun yang mirip jenis FN. “Tersangka tidak memiliki Surat ijin kepemilikan senjata dari Polda Jatim dan hanya punya surat keanggotaan dari Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN),” tambahnya.

Sementara GM PT Pelindo III cabang Tanjung Perak,  Eko Harijadi Budijanto mengaku sangat menyesali perbuatannya di hadapan puluhan wartawan yang menghadiri Press Release di Mapolrestabes Surabaya.

Menurutnya, sebagai pejabat publik tak sepaptutnya melakukan hal yang arogan dan memalukan tersebut. “Sebagai salah satu pejabat publik, saya membuktikan bahwa saya pribadi taat hukum dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan dengan siap untuk ditahan atas kesalahan yang saya perbuat, tandasnya sambil menunduk.

Perlu diketahui, GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak,  Eko Harijadi Budijanto ini diamankan Polrestabes Surabaya setelah menodong M Sofi, karyawan konter HP di lantai III Plasa Marina Jl Margorejo, Sabtu (5/12/2015).

Akibat perbuatannya, pejabat BUMN ini dijerat pasal berlapis yakni pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan serta UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata. (ib)

Kerusuhan Tambang Emas Banyuwangi, Polda Jatim Tetapkan 2 Tersangka

demo tambang emas banyuwangi oke

Unjuk rasa warga di depan kantor PT BSI, pada 25 November 2015

Surabaya (Sergap) – Dua orang tersangka, yaitu GT, 19, dan SU, 45 telah ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terkait kerusuhan yang terjadi di kawasan tambang emas PT Bumi Sukses Indo (BSI), Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kombespol Raden Prabowo Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, bahwa keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan barang bukti dan keterangan sejumlah saksi. Keduanya diduga adalah orang yang harus bertanggung jawab atas pembakaran dan perusakan kantor PT BSI saat unjuk rasa pada 25 November lalu.

“Dua alat bukti sudah dikantongi penyidik dan keduanya memenuhi untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Senin (30/11/2015).

Penyidik juga masih mendalami unsur pidana lainnya dalam kasus ini. Sejumlah petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Laboratorium Forensik masih berada di Banyuwangi. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menggali keterangan sejumlah saksi.

Sejumlah barang bukti yakni batu, pecahan kaca, dan benda lainnya disita penyidik. Polisi masih membidik pelaku lainnya dalam bentrokan polisi dan warga yang mengakibatkan empat orang terluka itu. “Dalam kasus ini selain Polda Jatim juga dibantu Polres Banyuwangi melakukan penyidikan,” ujar perwira melati tiga ini menambahkan.

Bentrok antara polisi dan warga pecah usai gagalnya mediasi antara PT BSI dan warga di Hotel Baru Indah. Warga mendesak aktivitas tambang emas di Gunung Tumpang Pitu itu ditutup. Namun, PT BSI mengklaim sudah mengantongi izin sehingga menolak melakukan penutupan.

Warga kemudian berunjuk rasa di depan kantor PT BSI, pada 25 November 2015. Tuntutan tak dutanggapi, sejumlah orang kemudian merusak dan membakar sarana perusahaan. Polisi kemudian mengeluarkan tembakan peringatan yang mengakibatkan empat orang terluka. (win)