Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal

Yohanna depan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna (tengah) saat berdialog dengan Aliansi LSM Kediri di Hotel Grand Surya Kediri

Kediri (Sergap) – Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apling, MA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Kediri. Kunjungan Menteri PPPA ini tak lepas dari perhatian khusus terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur yang saat ini sudah masuk ranah hukum dengan terdakwa Sony Sandra, kontraktor besar di Kediri.

Hal ini ditandai dengan bertemunya Menteri PPPA dengan para korban dan kunjungannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri serta komitmennya yang disampaikan dalam pertemuannya dengan komponen masyarakat dan LSM Kota dan Kabupaten Kediri di Chinese Restaurant Hotel Grand Surya Kediri, Senin (18/04/2016).

Dalam sambutannya, Menteri Yohanna mengatakan bahwa kasus phedofilia di Kediri sudah masuk dalam kategori skala nasional dan sudah ada di meja Presiden Jokowi. “Saya datang ke Kediri sesuai perintah Presiden. Kementrian PPPA memfasilitasi secara penuh konseling kepada para korban dan segera membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kediri,” kata Menteri PPPA menegaskan.

Bentuk Satgas PPA di Kediri

Ditambahkan oleh menteri, sebelum Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kediri itu terbentuk, maka Satgas PPA dari kementrian segera pula akan menangani 12 korban phedofilia di Kediri, baik yang sudah, maupun yang belum ditangani secara hukum. “Pada pokoknya, Say No to Phedofilia,” kata menteri bersemangat.

Sebelumnya, Habib, SH menyampaikan kepada Menteri PPPA agar Kasus Phedofilia dengan tersangka Sony Sandra ini, telah meresahkan masyarakat dan menjadi issu tak sedap yang bisa berdampak etnis.

“Karena itu itu, kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk kasus ini, baik dalam ranah hukum, maupun dampaknya bagi korban dan masyarakat,” kata Habib.

Yohanna depan2

SAY NO TO PHEDOFILIA !!! Menteri Yohanna bersama Aliansi LSM Kediri

Ditambahkan pula oleh Habib, bahwa masih ada 12 anak korban phedofilia yang belum tersentuh bantuan apapun. “Baru 5 orang korban yang saat ini proses hukumnya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kota dan Kabupaten Kediri, terhadap 12 korban yg lain, kami minta dengan hormat kepada Ibu Menteri untuk ikut mendukung penuntasan proses hukumnya,” tambah praktisi hukum yang bekerja sebagai notaris ini.

Tampaknya semua harapan itu, mendapatkan sambutan positif dari Menteri PPPA yang hadir lengkap bersama semua deputynya.

Sebelumnya, Menteri PPPA juga mendatangi Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan berpesan agar Pemerintah Kota Kediri mewujudkan Kota Kediri sebagai Kota Ramah Anak. “Saya harapkan Walikota beserta jajaran melindungi anak-anak. Kota Kediri mendapatkan penghargaan kota layak anak, jadi harus diwujudkan,” katanya di rumah dinas walikota.

Minta Sony Sandra Dituntut Maksimal

Selanjutnya, Menteri Yohanna mengunjungi Kejari Ngasem Kabupaten Kediri. Usai pertemuan secara tertutup itu, Kasi Intel Bob Sulistian menjelaskan kepada wartawan, bahwa Menteri PPPA meminta Kejaksaan Ngasem menuntut pelaku dengan hukuman tertinggi. Selain itu, menurut Yohana, kasus Sony Sandra sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya berharap pihak kejaksaan lebih transparan dan menuntut tersangka semaksimal mungkin,” kata Yohanna sebagaimana disampaikan Bob Sulistian.

Sebagaimana diketahui, Kasus Sony Sandra ini berjalan di Kota dan Kabupaten Kediri. Proses hukum berjalan lebih cepat di Kota Kediri. Kejaksaan Kota Kediri telah menuntut pengusaha kontraktor ini dengan tuntutan 13 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, belum sampai pada tahapan penuntutan. (Tkr)

 

 

Sony Sandra Dituntut 13 Tahun Penjara di Pengadilan Kota Kediri

SS PN Kota

Terdakwa Sony Sandra saat akan memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, akhirnya menuntut pengusaha kontraktor terkenal Sony Sandra, dengan hukuman 13 tahun penjara, denda Rp.250 juta, subsider 6 bulan kurungan, dalam sidang lanjutan yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Kamis (14/04/216) siang.

“Tim JPU sudah membacakan tututan, meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara, ditambah denda Rp.250 juta. Jika terdakwa tidak membayar denda, bisa diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan, “ kata Yudi Hermanto, SH salah satu Tim JPU kepada Tabloid Sergap, usai sidang.

Menjawab pertanyaan, Yudi menambahkan dalam persidangan Tim JPU mencatat beberapa hal yang memberatkan terdakwa Sony Sandra, yaitu terdakwa telah merusak generasi muda masa depan bangsa dan terdakwa juga berbelit-belit saat memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Jadwal persidangan selanjutnya adalah pembelaan terdakwa, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 April 2016 yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, Sony Sandra didakwa telah melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-.

Kasus pencabulan anak dibawah umur dengan terdakwa boss kaya raya  berusia 62 tahun, warga Jalan Kombes Pol Duryat, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri ini digelar di dua pengadilan negeri, Kota dan Kabupaten Kediri. Masing-masing pengadilan, menyidangkan perkara dengan dua orang korban. (Baca : Jaksa Semakin Yakin Bahwa Sony Sandra Bersalah)

Peristiwanya sendiri terjadi kira-kira sekitar bulan September 2014 bertempat di hotel Bukit Daun Kediri. Dalam setiap pencabulan Sony Sandra membawa dua anak di bawah umur sekaligus, untuk kemudian dia setubuhi secara bergantian.

Dalam kesaksiaannya, semua korban mengatakan selalu diberi suatu obat sebelum dilakukan persetubuhan itu kurang kesadarannya saat terjadi persetubuhan. (Tkr)

 

Jaksa Semakin Yakin Bahwa Sony Sandra Bersalah

sony sandra sidang

Sony Sandra (bermasker) sesaat setelah selesai sidang di PN Kabupaten Kediri, Senin, 21 Maret 2016 (foto kiri). JPU Priyo Wicaksono (foto kanan)

Kediri (Sergap) – Sidang lanjutan, kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa kontraktor kaya raya Sony Sandra, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, Senin (22/02/2016). Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan 4 orang yang merupakan saksi terakhir yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri.

Dari pantauan Tabloid Sergap, Sony Sandra tampak datang diangkut dengan bus tahanan bersama para tahanan lainnya. Rupanya kejaksaan menepati janjinya untuk memperlakukan pengusaha kontraktor ini, sebagaimana tahanan lainnya.

Sebagaimana diketahui, Warga Kediri seminggu sebelumnya melakukan unjuk rasa yang salah satu tuntutannya adalah tidak mengistimewakan Sony Sandra sebagai seorang tahanan. (Baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra).

Usai sidang, salah satu anggota tim JPU Priyo Wicaksono, kepada Tabloid Sergap menjelaskan, bahwa 4 orang saksi yang di antaranya adalah seorang psikolog, mengatakan bahwa ketiga saksi ini adalah para saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kediri.

“Hari ini sudah didengar kesaksiannya, 3 saksi fakta dari Hotel Bukit Daun dan seorang saksi ahli, seorang psikolog. Para saksi fakta itu memberikan keterangan berdasarkan data, berupa Room History Report dari Hotel Bukit Daun dan Buku Control Security. Dan terhadap keterangan saksi fakta tersebut tidak ada penyanggahan dari terdakwa,” kata Priyo menjelaskan.

Menjawab pertanyaan, JPU Priyo Wicaksono menegaskan bahwa sampai sidang saat ini, pihaknya masih sangat yakin bahwa terdakwa Suny Sandra bersalah. “Ketika kami sudah menyatakan P21 artinya kami yakin terhadap apa yang kami dakwakan,” kata Priyo Wicaksono menegaskan.

Priyo juga menjelaskan bahwa, selanjutnya giliran terdakwa melalui para penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankankanya (saksi ade charge). “Dalam BAP ada 5 orang saksi yang diajukan oleh terdakwa, yang dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan terdakwa,” jelas Priyo.

Sidang pidana pencabulan anak di bawah umur ini, sempat ramai menjadi perbincangan warga Kediri. Hal ini disebabkan terdakwa adalah orang yang sangat dikenal di Kediri, sebagai pengusaha sukses yang merupakan rekanan proyek-proyek pemerintah di Kediri.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis I Komang Dediek, didampingi oleh Prayogo Purnomo Adi dan Lila Sari, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis.

Sony Sandra didakwa oleh JPU telah melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-  (Tkr)

Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra

demo ss3

LSM, aktifis perempuan dan professional saat berdemo di depan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Kelompok masyarakat Kediri yang terdiri dari LSM, aktifis perempuan dan professional, Senin siang (14/03/2016), melakukan unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Mereka meminta agar sidang kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa Sony Sandra (62th), dilakukan dengan serius dan memperhatikan aspirasi warga Kediri.

Sony Sandra adalah kontraktor kaya raya dan sudah puluhan tahun merupakan rekanan dalam pengerjaan proyek-proyek milik Pemerintah Kabupaten Kediri maupun Pemerintah Kota Kediri. Para pengunjuk rasa mengungkapkan kekhawatirannya, kasus dugaan pencabulan dengan jumlah korban puluhan anak di bawah umur ini akan berujung pada hukuman ringan.

“Dengan kekuatan uang dan pertemanan terdakwa Sony Sandra bisa jadi akan mendapatkan hukuman paling ringan. Karena itu kami minta Jaksa dan Hakim tidak terpengaruh oleh apapun dalam persidangan. Jangan mau disuap….jangan terpengaruh oleh uang haram,” kata Khoirul Anam, Ketua LSM Komite Rakyat Untuk Reformasi dan Demokrasi saat orasi.

Dikatakan juga oleh Khoirul Anam, bahwa Sony Sandra sebagai tahanan juga diberlakukan secara istimewa. Pengusaha aspal ini tidak harus naik bus tahanan, dia selalu datang ke pengadilan mengendarai Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan.

“Mengapa Sony Sandra diperlakukan istimewa? Kami sebagai warga Kediri tentu saja curiga,” kata Tomy Aribowo Ketua Ikatan Pemuda Kediri, membenarkan apa yang dikatakan sejawatnya.

Terhadap kecurigaan ini, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong menjelaskan bahwa memang benar bahwa status Sony Sandra adalah tahanan PN Kabupaten Kediri, namun urusan mengantar tahanan ditangani oleh Kejaksaan Ngasem Kabupaten Kediri.

“Terdakwa memang tahanan pengadilan, tapi penjemputan tahanan dilakukan oleh kejaksaan,” kata Erwin Djong di depan para pengunjuk rasa.

demo ss2

Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri, Erwin Djong (foto kiri) dan Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi saat dialog dengan para pengunjuk rasa

Selain itu, Wakil Ketua PN Kabupaten Kediri ini juga berjanji untuk meneruskan aspirasi pengunjuk rasa kepada Ketua PN Kabupaten Kediri yang sedang tidak berada di tempat.

Selanjutnya di tengah panasnya sinar matahari, para pengunjuk rasa meneruskan aksinya ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri yang berjarak ± 1Km dari pengadilan.

Sebagaimana di pengadilan, pengunjuk rasa hanya bisa beraksi di luar halaman. Setelah berulang kali meminta, akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngasem Kabupaten Kediri, Pipuk Firman Priyadi keluar menemui pengunjuk rasa.

Tentang penggunaan Mobil Operasional Tipikor Kejaksaan yang digunakan untuk mengantar jemput Sony Sandra, Kajari tidak menjelaskan secara gamblang. Kajari hanya berjanji bahwa pada persidangan selanjutnya Sony Sandra akan diangkut menggunakan mobil tahanan jenis bus bersama-sama para tahanan lainnya.

“Saya memastikan terdakwa akan diangkut menggunakan Mobil Tahanan seperti tahanan lainnya,” kata Kajari disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa.

Selanjutnya Kajari yang lahir di Solo pada tanggal 3 Maret 1966 ini menjamin bahwa Jaksa Penuntut Umum akan bekerja secara professional untuk membuktikan di pengadilan bahwa terdakwa memanglah bersalah.

Namun tentunya, kebenaran pernyataan mantan Kajari Sijunjung, Sumatera Barat ini dapat dilihat dari apakah masih ada perlakukan istimewa terhadap Sony Sandra. Benarkah hari Senin pekan depan pengusaha kaya raya ini diangkut bersama-sama tahanan lainnya? Kita lihat saja pekan depan.

Sebagaimana diketahui, Sony Sandra didakwa melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-

Sementara itu, Habib, SH seorang Notaris juga aktifis yang bertindak sebagai koordinator lapangan unjuk rasa mengatakan, demo ini adalah sebuah gerakan moral demi penegakkan hukum untuk mencapai keadilan.

“Ini adalah gerakan moral agar hukum dapat ditegakkan, agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat,” kata Habib kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

 

 

Polda Jatim Waspadai Serangan Sianida !!!

Kapolda Jatim

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji

Surabaya (Sergap) – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Pol Anton Setiadji mengingatkan anggotanya untuk mewaspadai aksi terorisme dengan modus menyerang anggota polisi dengan sianida.

Sebuah bocoran surat telegram rahasia (TR) Kapolda Jatim yang ditujukan ke pejabat utama serta para Kapolres jajaran dan tersebar di broadcast, pada Minggu (14/2/2016). Dalam TR itu Kapolda Jatim menerangkan ada rencana dari kelompok teroris melakukan aksinya dengan memberi atau mengirim makanan yang sudah dicampur dengan sianida. “Serangan” racun sianida dengan sasaran anggota Polri yang melaksanakan tugas di lapangan maupun di markas komando kepolisian, karena terinspirasi kasus Jessica.

TR Kapolda Jatim yang ditandatangani Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol M Arief Pranoto, Kapolda Jatim meminta para Kapolres jajaran serta Pejabat Utama, untuk mengingatkan seluruh anggotanya yang bertugas di lapangan maupun Mako, agar waspada dengan rencana aksi teroris tersebut pada saat makan di warung atau diberi sesuatu oleh orang yang tidak dikenal.

TR yang bersifat perintah itu, juga meminta para pimpinan di Kepolisian, untuk mengarahkan anggotanya agar saling mengingatkan. Juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya modus-modus baru aksi kelompok teroris ini, agar warga masyarakat memiliki daya cegah dan tangkal terhadap modus baru para teroris.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi melalui telepon tentang bocoran TR yang tersebar di broadcast, belum memberikan jawaban. Kemudian, saat dikonfirmasi ulang melalui pesan singkat, Argo tidak membantah maupun membenarkan. Dia tidak memberikan komentar terhadap TR tersebut. Namun dari sejumlah pemberitaan, polisi-polisi di Jatim sudah menerima edaran tersebut dan membenarkannya.

Sementara itu, Polrestabes Surabaya menyetakan sudah menerima telegram rahasisa (TR) imbauan dari Kapolda sejak Jumat lalu. “Sudah kita terima TR arahan dari Kapolda Jatim. arahan itu buat anggota. Diarahkan kepada anggota,” kata Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Lily Djafar, Minggu (14/2/2016).

 

GM Pelindo III Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Foto1004

Press Release di Mapolrestabes Surabaya, AKBP Takdir Mattanete (kiri) dan tersangka Eko Harijadi Budijanto

Surabaya (Sergap) – Setelah menjalani pemeriksaan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak,  Eko Harijadi Budijanto, pelaku penodongan pistol ke pegawai konter HP di Plasa Marina, M Sofi, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka, Minggu (6/12/2015).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Takdir Mattanete, mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan maraton, baik mengambil keterangan dari pelaku Eko Harijadi maupun korbannya, M Sofi, pihaknya langsung menaikkan status pelaku dari terlapor menjadi tersangka. “Tepat pukul 14.00 WIB, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya resmi melakukan penahanan terhadap tersangka EH,” tegasnya.

AKBP Takdir Mattanete menjelaskan bahwa senjata yang digunakan GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak itu saat melakukan aksi penodongan merupakan jenis airsoft gun yang mirip jenis FN. “Tersangka tidak memiliki Surat ijin kepemilikan senjata dari Polda Jatim dan hanya punya surat keanggotaan dari Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN),” tambahnya.

Sementara GM PT Pelindo III cabang Tanjung Perak,  Eko Harijadi Budijanto mengaku sangat menyesali perbuatannya di hadapan puluhan wartawan yang menghadiri Press Release di Mapolrestabes Surabaya.

Menurutnya, sebagai pejabat publik tak sepaptutnya melakukan hal yang arogan dan memalukan tersebut. “Sebagai salah satu pejabat publik, saya membuktikan bahwa saya pribadi taat hukum dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan dengan siap untuk ditahan atas kesalahan yang saya perbuat, tandasnya sambil menunduk.

Perlu diketahui, GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak,  Eko Harijadi Budijanto ini diamankan Polrestabes Surabaya setelah menodong M Sofi, karyawan konter HP di lantai III Plasa Marina Jl Margorejo, Sabtu (5/12/2015).

Akibat perbuatannya, pejabat BUMN ini dijerat pasal berlapis yakni pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan serta UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata. (ib)

Kerusuhan Tambang Emas Banyuwangi, Polda Jatim Tetapkan 2 Tersangka

demo tambang emas banyuwangi oke

Unjuk rasa warga di depan kantor PT BSI, pada 25 November 2015

Surabaya (Sergap) – Dua orang tersangka, yaitu GT, 19, dan SU, 45 telah ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terkait kerusuhan yang terjadi di kawasan tambang emas PT Bumi Sukses Indo (BSI), Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kombespol Raden Prabowo Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, bahwa keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan barang bukti dan keterangan sejumlah saksi. Keduanya diduga adalah orang yang harus bertanggung jawab atas pembakaran dan perusakan kantor PT BSI saat unjuk rasa pada 25 November lalu.

“Dua alat bukti sudah dikantongi penyidik dan keduanya memenuhi untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Senin (30/11/2015).

Penyidik juga masih mendalami unsur pidana lainnya dalam kasus ini. Sejumlah petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Laboratorium Forensik masih berada di Banyuwangi. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menggali keterangan sejumlah saksi.

Sejumlah barang bukti yakni batu, pecahan kaca, dan benda lainnya disita penyidik. Polisi masih membidik pelaku lainnya dalam bentrokan polisi dan warga yang mengakibatkan empat orang terluka itu. “Dalam kasus ini selain Polda Jatim juga dibantu Polres Banyuwangi melakukan penyidikan,” ujar perwira melati tiga ini menambahkan.

Bentrok antara polisi dan warga pecah usai gagalnya mediasi antara PT BSI dan warga di Hotel Baru Indah. Warga mendesak aktivitas tambang emas di Gunung Tumpang Pitu itu ditutup. Namun, PT BSI mengklaim sudah mengantongi izin sehingga menolak melakukan penutupan.

Warga kemudian berunjuk rasa di depan kantor PT BSI, pada 25 November 2015. Tuntutan tak dutanggapi, sejumlah orang kemudian merusak dan membakar sarana perusahaan. Polisi kemudian mengeluarkan tembakan peringatan yang mengakibatkan empat orang terluka. (win)

Mengaku ISIS, Ancam Bom 2 Hotel di Surabaya

Fax

Faximil yang diterima oleh Hotel Sangri La dan JW Marriot Surabaya

Surabaya (Sergap) – Dua hotel berbintang di Surabaya, yaitu Hotel JW Marriot di Jalan Embong Malang dan Hotel Shangrilla di Jalan Mayjend Sungkono menerima ancaman bom. Peneror mengaku ancaman tersebut dari gerakkan Islamic State of Iraq Syiria (ISIS). Ancaman bom tersebut dikirim melalui mesin faksimili yang diterima oleh manajemen hotel.

Hotel pertama yang menerima ancaman adalah Hotel Shangrilla kemudian JW Marriot. Selanjutnya, pihak hotel langsung menghubungi kepolisian terkait ancaman tersebut. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanette membenarkan adanya ancaman bom kedua hotel tersebut. “Benar ada ancaman bom di dua hotel itu,” kata Kasatreskrim, Senin (23/11/2015).

Terpisah, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya AKP Lyli Djafar mengatakan, faksimili yang diterima Polrestabes Surabaya di dua hotel tersebut, berisi informasi bahwa telah terpasang bom yang siap diledakkan. Namun, Lyli enggan menyebutkan pengirim faksimili itu.

Penyisiran dilakukan dengan mengerahan tim penjinak bom dari Polrestabes Surabaya dan dibantu anjing pelacak. Selain itu, tim K-9 Polda Jatim juga ikut membantu sebagai langkah antisipasi. Meski demikian, saat melakukan penyisiran, kegiatan itu sama sekali tidak menimbulkan kepanikan mereka yang sebelumnya ada di hotel.

Namun, setelah satu jam melakukan penyisiran, tidak ada satu bom pun yang berhasil ditemukan polisi, baik di Hotel Shangri-La maupun di Hotel JW Marriot. Meski demikian, Lily mengaku tidak kecewa dengan hal itu. “Kami justru sangat senang karena setidaknya bisa segera menindaklanjuti ancaman itu dengan cepat. Jangan sampai kebobolan,” kata

 

Berikut isi ancaman bom yang diterima pihak hotel :

Surabaya 23 November 2015

ISIS TELAH MENYEBAR DI JAWA TIMUR

Waspada… Malam ini Hotel Shangrilla dan JW Marriot akan diledakkan

Telah dipasang bom di beberapa lantai dengan detonator yang akan diaktifkan secara serentak dengan seluler phone malam ini

Allahu Akbar,Tujuan kami adalah membunuh warga asing bule khususnya warga amerika serikat yang mana telah banyak membunuh kaum muslim

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup ISIS !!!

Wassalam

Dani

082317244314

083830243613

(win)

 

 

Ceroboh Bikin Status di Medsos, Bisa Tersangkut Kasus Pidana

media-sosial_2308Sergap (Nasional) – Salah membagikan kekesalan, terlebih menyangkut nama atau pihak tertentu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini wajib diketahui masyarakat, khususnya mereka yang hobi berselancar di dunia maya melalui media sosial.

Pasalnya telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang ujaran kebencian atau hate speech. Salah membagikan kekesalan, terlebih menyangkut nama atau pihak tertentu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Kalau memang mau mengungkapkan kekesalan, gunakan saluran komunikasi yang terbatas dan bersifat personal,” ungkap Suprapto, Sosiolog Kriminal UGM, Selasa (3/11/2015).

Suprapto menanggapi SE tersebut sebagai usaha yang baik selama itu tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi. “Selama SE itu tidak membawa kita kembali ke zaman orde baru dimana kebebasan benar-benar dibredel, saya rasa tidak masalah,” imbuhnya.

Mengenai pro dan kontra dari masyarakat, di awal keluarnya SE tersebut, dianggapnya sebagai hal yang wajar. “Sekarang masyarakat harus pintar mengolah kata. Gunakan bahasa yang tidak menjatuhkan. Kalaupun ada tuduhan, harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas,” ucap Suprapto .

Selain itu, perlu sebuah tuntunan untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam SE tersebut. “Harus ada definisi dan konsep yang jelas tentang hujatan apa saja yang dilarang. Hal ini penting, karena di media sosial semuanya bebas berekspresi menyampaikan unek-uneknya,” pungkasnya.

Pendapat Suprapto tersebut diamini oleh Andin Rahmana, seorang pengamat media sosial. Peran Kapolri dalam memberikan contoh dan penjelasan secara gamblang sangat diperlukan. “Momentum keluarnya SE ini sangat tepat, yakni saat internet sedang bertumbuh. Literasi masyarakat juga masih rendah,” ujarnya.

Diperlukan pedoman atau panduan tentang poin poin yang boleh dan tidak boleh diungkapkan dalam media sosial. Baik itu berupa opini, kritik, hingga yang bisa digolongkan sebagai hujatan.

Kapolri resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait ujaran kebencian atau Hate Speech. SE yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 ini akan menjadi panduan bagi satuan kepolisian hingga ke tingkat polsek dalam kaitannya penegakan hukum yang menyangkut aktivitas berpendapat di muka umum, termasuk diantaranya aktivitas di Media Sosial.

Terutama yang bernada penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi serta menyebarkan berita bohong yang berpotensi memicu konflik sosial.

Disebutkan dalam SE bernomor SE/06/X/2015 ini, meliputi

  1. Penghinaan,
    2. Pencemaran nama baik,
    3. Penistaan,
    4. Perbuatan tidak menyenangkan,
    5. Memprovokasi,
    6. Menghasut,
    7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

  1. Suku,
    2. Agama,
    3. Aliran keagamaan,
    4. Keyakinan atau kepercayaan,
    5. Ras,
    6. Antargolongan,
    7. Warna kulit,
    8. Etnis,
    9. Gender,
    10. Kaum difabel,
    11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

  1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
    2. Spanduk atau banner,
    3. Jejaring media sosial,
    4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
    5. Ceramah keagamaan,
    6. Media massa cetak atau elektronik,
    7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Kapolri Jendral Badrodin Haiti menyatakan, dengan adanya SE ini, ada kepastian hukum kemana warga akan mengadu jika dihujat atau ada provokasi di media sosial (medsos).

“Jika ada seseorang yang mendapatkan hujatan di media sosial, ke mana mereka akan mengadu. Mau diselesaikan sendiri atau dilaporkan polisi. Kan lebih bagus jika dilaporkan polisi,”katanya.

Menurut Kapolri, SE merupakan bagian dari usaha untuk menegakkan Hak Asasi. “Kami menghargai hak orang lain dan hak asasinya,” kata Badrodin usai mengikuti wisuda Prajurit Taruna dan Prajurit Bhayangkara Taruna (Prabhatar) di lapangan Saptamarga, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Selasa (3/11/2015).

(Tkr-berbagai sumber)

UNDUH SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : SE/06/X/2015 

Pembunuhan Salim Kancil, Mantan Kapolres Akan Diperiksa

Para tersangka Kasus Salim Kancil di Mapolda Jawa Timur

Para tersangka Kasus Salim Kancil di Mapolda Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadi berencana memanggil mantan Kapolres Lumajang terkait kegiatan penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar, yang mencuat pasca kematian Salim Kancil. Desakan untuk memeriksa perwira menengah yang pernah menjabat di Polres Lumajang juga disuarakan Komisi III DPR RI usai berkunjung ke Lumajang.

Sebelumnya, anggota Komisi III Benny K Harman mendesak Kapolda untuk memeriksa eks Kapolres, Kapolres, dan beberapa anggota Polres itu disampaikan. “Kami menduga ada oknum aparat kepolisian setempat yang membekingi kegiatan penambangan pasir ilegal di Lumajang”, kata politisi Partai Demokrat.

Namun, Irjen Anton Setiadi mengatakan pihaknya masih fokus pada pengembangan beberapa anggota di Polres Lumajang. Langkah ini yang selanjutnya menjadi dasar untuk memanggil eks Kapolres maupun Kapolres Lumajang. “Kita fokus keterangan-keterangan dari bawahannya dulu. Apakah nanti mengarah ke sana atau ada ketelibatan, mendiamkan, kalau ada mengarah ke sana kita akan panggil,” kata mantan Kapolda Sulawesi Selatan ini, Senin (5/10/2015).

Ditambahkan oleh Kapolda, bahwa pemeriksaan beberapa anggota Polres Lumajang langsung dibawah pengawasan Kepala Divisi Propam Irjen Raden Budi Winarso. “Kadiv Propam masih di Lumajang, mengawasi pemeriksaan,” kata Anton.

Sementara itu itu Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol R Prabowo Argo Yuwono, mengatakan sudah 37 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus pidana umum dan pidana khusus. Sebanyak 24 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Salim Kancil dan pengeroyokan terhadap Tosan. Untuk 13 tersangka lainnya, ditetapkan tersangka dalam kasus tambang ilegal. “Kalau bilang total jumlah tersangka adalah 31 orang,” kata Kombes Pol Argo.

Argo menjelaskan penyidik menjerat para pelaku ke dalam dua perkara pidana, yakni kasus pembunuhan, pengeroyokan masuk pidana umum. Kemudian kasus kepemilikan tambang ilegal (masuk pidana khusus). “Yang sudah dilakukan penahanan di Mapolda Jatim 25 orang, enam orang masih diperiksa di Lumajang. Kemudian dua masih anak di bawah umur tidak dilakukan penahanan,” ujarnya.

Dari 37 orang yang jadi tersangka salah satunya Kepala Desa Desa Selok Awar-Awar, Hariyono, yang diduga sebagai otak pembantaian terhadap Salim dan Tosan. Selain itu, seorang pengusaha berinisial R juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga terlibat dalam pertambangan pasir ilegal dan juga sebagai pemberi dana dalam pembunuhan dan penganiayaan aktivis yang menolak kegiatan tambang pasir ilegal di Lumajang,

Salim Kancil tewas dibantai, dan Tosan mengalami luka serius akibat dihantam berbagai benda keras pada Sabtu, 26 September 2015. Mereka dianiaya oleh puluhan orang yang dikenal dengan sebutan Tim 12. Tim inilah yang dikendalikan oleh Kepala Desa Hariyono.

Kepolisian juga telah menyita sejumlah alat berat di areal penambangan pasir besi ini. Siapa sesungguhnya pemilik alat berat itu masih diselidiki kepolisian. Pendalaman kasus pembunuhan dan penambangan ilegal juga tak menutup kemungkinan melakukan pemeriksaan terhadap Perhutani. Apalagi muncul dugaan tambang itu berada di lahan milik Perhutani. PT IMMS selaku pengelola tambang ini pertama kali, juga tak luput dari pemeriksaan nanti. (win)