Tak Kembalikan Uang Nasabah, PT. Dua Belas Suku Blitar Dilaporkan ke Polisi

Suasana kantor PT. Dua Belas Suku Blitar, ketika masih berjalan normal

Suasana kantor PT. Dua Belas Suku Blitar, ketika masih berjalan normal

Blitar (Sergap) – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Blitar, Jawa Timur, masih memeriksa  laporan belasan nasabah PT. Dua Belas Suku (PT. DBS) Blitar, karena uang yang mereka investasikan belum dikembalikan.

“Kami sudah terima laporan dari member dan sementara, kami masih dalam proses pemeriksaan saksi,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Blitar AKP Naim Ishak, Rabu (25/03/2015).

Dikatakan oleh Kasatreskrim, bahwa belasan member/nasabah yang melaporkan PT. DBS Blitar mengaku telah dirugikan dengan nominal yang beragam mulai jutaan, puluhan juta, hingga miliaran rupiah. Rata-rata, uang itu adalah milik orang lain yang dititipkan. Mereka resah, sebab PT. DBS ternyata tutup dan tidak bisa dikonfirmasi kejelasan kembalinya uang mereka.

Polisi, saat ini masih memeriksa para saksi, selanjutnya pihak menejemen PT. DBS juga akan dilakukan dipanggil untuk diminta keterangannya. Namun sampai saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

AKP Naim Ishak juga mengatakan, bahwa polisi juga telah berkoordinasi dengan otoritas terkait, yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui lebih rinci terkait PT. DBS. Hasil koordinasi itu, PT DBS ternyata tidak bisa dijerat dengan UU Perbankan, sebab bukan di bawah pengawasan dari OJK.

Bahkan Polresta Blitar juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, untuk penanganan kasus investasi ini. “Kami juga koordinasi dengan Bareskrim untuk penanganan kasus ini. Nantinya dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, sebab ranah pidana khusus (UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) belum masuk,” kata AKP Naim Ishak menambahkan.

Sebagaimana tertulis di websitenya : www.12-suku.com,  PT. DBS menyatakan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan, yaitu Jasa Konsultan Tambahan Income dan Jasa Konsultan Kredit.

Komisaris dan Direksi PT. Dua Belas Suku : Jefri Christian, (duduk), berdiri dari kiri ke kanan: Rinekso Hari, Yeremia Kusumo, Natalia dan Naning Yuliati. (www.12suku.com)

Komisaris dan Direksi PT. Dua Belas Suku : Jefri Christian, (duduk), berdiri dari kiri ke kanan : Rinekso Hari, Yeremia Kusumo, Natalia dan Naning Yuliati. (www.12suku.com)

Jajaran Direksi PT. DBS terdiri atas Komisaris Utama yang dijabat oleh Jefri Christian dan Komisaris Naning Yuliati. Keduanya merupakan pasangan suami isteri. Adapun Direktur Utama dijabat oleh Rinekso Hari, Direktur Income dijabat oleh Yeremia Kusumo dan Direktur Keuangan dijabat oleh Natalia.

Sampai saat ini, kantor PT DBS yang ada di Jalan TGP Kota Blitar masih tutup. Para nasabah yang sudah terlanjur memasukkan uangnya merasa resah, sebab belum ada kejelasan kapan uang mereka kembali. Kantor itu juga sudah tidak beroperasional selama beberapa minggu ini dan tak jelas kapan akan dibuka kembali.

DBS berdiri sejak 19 Agustus 2014 dan berkantor di sebuah ruko di jalan TGP Kota Blitar. Sejak berdiri, ribuan nasabah memasukkan uangnya ke kantor tersebut. Prosedurnya, satu orang hanya satu akun dengan investasi Rp 1 juta sampai dengan Rp 250 juta. Dari nominal itu, nasabah dijanjikan mendapatkan keuntungan yang mereka sebut sebagai return deposit sebesar 30% hanya dalam jangka waktu seminggu.

Pada awalnya, para nasabah lancar dalam pengembalian uang, namun kemudian akhir-akhir, sudah tidak lancar lagi, bahkan ada yang belum dikembalikan sama sekali. Karena panik, mereka akhirnya melaporkan manajemen PT tersebut ke Polresta Blitar.

Menyalahi Perijinan

Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, menilai PT Duabelas Suku telah menyalahi perizinan sebab dalam praktiknya mereka tidak menyelenggarakan kegiatan seperti yang diajukan di awal.

Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Blitar Suharyono, Rabu (25/03/2015), mengatakan PT. DBS benar telah mengajukan izin usaha yang diproses sejak 2014, dan izin telah dikeluarkan pada 9 September 2014, dengan izin jasa penunjang jasa keuangan.

“Izin yang diajukan sebagai jasa penunjang keuangan, dan semestinya badan usaha yang memerlukan manajemen keuangan sebagai nasabah, tapi dalam praktiknya banyak nasabah perorangan,” kata Suharyono.

Ia mengatakan banyaknya nasabah perorangan itu tidak sesuai dengan izin yang telah diajukan oleh perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, perusahaan itu juga telah melakukan penghimpunan dana yang seharusnya mendapat pengawasan dari otoritas terkait. “Adanya pengumpulan dana harus mengajukan izin lagi ke otoritas terkait,” tegasnya.

Sementara itu, Humas PT. DBS Bagus Sujatmiko, sampai dengan berita ini ditulis, belum bisa dikonfirmasi.

Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh PT. DBS ini yang sering disebut sebagai Aisan Berantai. Salah satunya adalah kasus Danasonic, yang menghebohkan pada tahun 1995. Jangan pernah tergiur oleh tawaran keuntungan tinggi yang tak masuk akal, jika tak ingin terjadi “mencari untung malah buntung”. (tkr/hen)

Rp. 12,2 Milyar Uang Palsu di Jember, Diduga Dicetak di Nganjuk

Anggota Polres Jember tunjukkan barang bukti Upal

Anggota Polres Jember tunjukkan barang bukti Upal

Jember (Sergap) – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Jember, Jawa Timur berhasil dengan gemilang membongkar peredaran uang palsu (upal) sebanyak Rp. 12,2 milyar dan mengamankan empat orang pelaku, berkat pengembangan penyelidikan atas kasus uang palsu yang sebelumnya ditemukan di Bondowoso.

“Konsentrasi kami antisipasi peredaran uang palsu, di waktu Pilkada. Apalagi sebelumnya sempat kami temukan upal di Bondowoso sebesar Rp. 5 juta, saya yakin peredarannya dari Jember,” kata Kapolres Jember, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sabilul Alif, Senin (26/1/2015).

Kronologi penangkapan berawal sekitar pukul 19.30 WIB, Sabtu (24/1/2015), di Terminal Bus Tawangalun, Kecamatan Rambipuji, polisi menangkap tersangka Aman dengan barang bukti sebanyak Rp. 116 juta uang palsu.

Setelah melakukan introgasi terhadap Aman, polisi menangkap lagi tersangka Sugiyoto di Rumah Makan Pujasera, Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, dengan barang bukti Rp 1,8 milyar dan mobil Toyota Avanza.

Kemudian petugas kembali menangkap Karim dan Kasmari dengan barang bukti uang palsu senilai Rp12 miliar yang tersimpan di dalam mobil Toyota Innova yang diparkir, di Hotel Beringin Indah Kecamatan Ajung.

Sugiyoto mengaku baru membuat uang palsu itu pada awal Januari 2015 karena ada orang Jember yang memesan uang palsu itu. Ia membuat uang palsu sebanyak Rp. 12 milyar lebih dalam waktu dua minggu.

“Jadi total barang bukti yang berhasil kami secara keseluruhan sebesar Rp 12,2 miliar,” kata mantan Kapolres Jember yang sebelumnya menjabat di Bondowoso ini.

Polres Jember terus terus melakukan penyelidikan mendalam. Dari hasil pemeriksaan sementara, uang palsu sebanyak itu akan diedarkan ke wilayah Indonesia bagian timur.

“Jadi mereka ini diduga kuat merupakan sindikat nasional pelaku pemalsuan uang, sebab rencananya, Upal sejumlah Rp 12,2 miliar akan dikirimkan kepada seseorang di Bali, untuk kemudian diedarkan ke wilayah Indonesia timur,” ungkap Kapolres.

Menurut pengakuan pelaku, uang tersebut katanya untuk Ngaben, tetapi polisi tidak percaya begitu saja, sebab jumlahnya sangat besar. Untuk modus operandi para pelaku, Rp 100 juta uang palsu, ditukar dengan Rp 50 juta uang asli.

Kualitas Upal yang berhasil disita tersebut tergolong bagus. “Jika tidak seksama memeriksanya, pasti akan dikira uang asli, sangat mirip dengan uang asli,” tambah Kapolres. Terkait itu polisi kemudian mengejar keberadaan mesin pencetak Upal tersebut.

Kabar keberadaan mesin cetak itu, diungkapkan oleh Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Awi Setiyono, Kabid Humas Polda Jatim. “Masih dikembangkan, untuk mencari bukti baru yaitu mesin cetak, yang informasinya berada di daerah Nganjuk,” katanya kepada wartawan, Senin (26/1/2015).

Empat pelaku yang kini ditahan di Polres Jember itu, adalah Sugiyoto (48), pecatan polisi berpangkat AKP  yang merupakan warga Kabupaten Jombang, Aman (35) seorang guru honorer di Sumatera Selatan, Abdul Karim (46) warga Kabupaten Jombang, dan Kasmari (50) warga Kabupaten Kediri.

Polres Jember nantinya akan melakukan koordinasi dengan Polres Nganjuk. “Polda hanya membackup saja. Jika nantinya itu peredaran uang palsu sampai di luar Jawa Timur, tim Polda akan ikut membantu Polres Jember,” kata Awi Setiyono. (af/ang)

Penembakan Aktivis Anti Korupsi Bangkalan, Sebuah Aksi Teror

Mathur Husairi sedang dirawat di di RSUD dr Soetomo Surabaya

Mathur Husairi sedang dirawat di di RSUD dr Soetomo Surabaya

Bangkalan (Sergap) – Mathur Husairi (47th), Direktur LSM CIDe (Center for Islam and Democracy Studies) dan Sekjen Madura Corruption Watch ditembak di depan rumahnya di Jalan Teuku Umar, Kota Bangkalan, Selasa (20/1/2015) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Saat itu, Mathur baru saja sampai dan sedang membuka pagar rumahnya.

Diperkirakan pelakunya 2 orang yang menghamoiri Mathur dari arah belakang. Tembakan itu mengenai pinggangnya. “Luka tembaknya ada di pinggang bagian kanan dan ususnya luka,” kata adiknya Rofi’i, Selasa (20/1/2015) pagi. Korban sempat dilarikan ke RSUD Bangkalan dan akhirnya dirujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya.

Saat ini, penyidik Kepolisian Resor Bangkalan dibantu Unit Kejahatan dan Tindak Kekerasan serta Tim Cobra Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mendalami keterangan saksi kunci peristiwa penembakan terhadap aktivis antikorupsi ini.

Kabid Humas Polda Jatim AKBP Awi Setiyono mengatakan, pelaku menembak satu kali dan mengenai perut korban, lalu pelaku lari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor. “Pelaku dua orang, yang satu mengemudikan sepeda motor, yang dibonceng yang melakukan penembakan,” kata Awi, Rabu, (21/01/2014) kepada wartawan di Mapolda Jatim.

Ditambahkan oleh Awi, bahwa sejak Selasa lalu penyidik berurutan sudah memeriksa lima saksi, yaitu dua anggota keluarga korban dan tiga rekan korban. “Di antara lima saksi, ada satu orang yang melihat kejadian (penembakan). Itu yang akan kami dalami,” katanya.

Keterangan saksi kunci itu, kata Awi, sebenarnya telah diambil kemarin. Namun karena saat itu, para saksi masih dalam suasana ketakutan, maka polisi akan melakukan pemeriksaan ulang. “Kami melakukan pendekatan persuasif untuk mendapatkan data,” kata Awi.

Polisi masih belum dapat menemui Mathur Husairi yang sedang dirawat di di RSUD dr Soetomo Surabaya, karena belum mendapat izin dokter. Namun, berdasarkan laporan dokter, korban sudah siuman dan kondisinya berangsur-angsur membaik.

Senjata rakitan

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono memastikan bahwa Mathur Husairi ditembak dengan senjata api rakitan. “Dari hasil pemeriksaan, proyektil peluru di tubuh Mathur berasal dari senjata api rakitan,” katanya, Rabu, (21/10/2015). Namun Kapolres Sulistyono belum bisa memastikan kaliber peluru dan jenis senjata api itu karena belum menerima hasil penelitian proyektil itu secara resmi.

Para sahabat Mathur Husairi, menduga penembakan Mathur dilatarbelakangi status Mathur sebagai saksi kunci KPK dalam kasus Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron.  “Dia bercerita, KPK memintanya jadi saksi kasus Fuad dan dia siap untuk bersaksi,” kata rekan Mathur, Mahmudi Ibnu Khotib, Rabu, (21/01/2015).

Mahmudi juga menduga penembakan itu bertujuan untuk membungkam Mathur, dan membuat kawan-kawannya takut. “Mereka keliru, penembakan ini justru membuat kami tambah semangat membongkar korupsi di Bangkalan,” ucap Mahmudi bersemangat.

Bambang Widjojanto

Bambang Widjojanto

Mahmudi juga meluruskan, malam sebelum penembakan, Mathur memang melakukan pertemuan. Namun bukan dengan tokoh masyarakat, melainkan dengan para pegiat antikorupsi Bangkalan. “Kami bertemu dan ngopi di Citos, Surabaya.”

Atensi KPK dan Komnas HAM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin atas kekerasan yang dialami aktivis antikorupsi Bangkalan ini. “KPK turut berduka cita atas apa yang terjadi pada Mathur Husairi di Bangkalan Madura,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (20/01/2015).

“Kenapa hal ini menjadi perhatian KPK? Karena Mathur Husairi pernah memberikan pengaduan ke KPK dan kami sangat prihatin dan mudah-mudahan bukan karena aktivis dia, sekarang Kapolres di bangkalan sedang mencari tahu dibantu dengan Polda Jawa Timur, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa mengetahu apa motifnya,” harap  Bambang, sebagaimana ditulis Antara.

Maneger Nasution

Maneger Nasution

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) juga menyayangkan kejadian penembakan itu. “Komnas HAM berduka cita atas penembakan aktivis antikorupsi Bangkalan Jatim, Mathur Husyairi. Kami tengah mencari informasi lebih jauh lagi,” kata Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, Rabu (20/1/2015), sebagaimana dikutip Antara.

Kasus ini menjadi perhatian karena sejumlah hal penting yang dinilai Komnas HAM dapat membuat teror dan orang akan takut mengungkap kasus korupsi. “Pertama, ada upaya menghilangkan hak hidup orang lain, dan kedua ada pesan kuat menebar ketakutan dan rasa aman terhadap warga negara khususnya terhadap aktivis prodemokrasi. Dan ketiga, Komnas HAM memandang Tipikor adalah berimplikasi terhadap pelanggaran HAM,” kata Maneger Nasution menjelaskan.

“Ini bukan kriminal biasa karena tidak ada barang yang dicuri misalnya, ini adalah peristiwa kemanusiaan. Dengan demikian penembakan Mathur juga ancaman terhadap pegiat HAM. Untuk itu Polri harus mengusut dan menuntaskan kasus ini dengan profesional dan mandiri,” tambah Maneger.

Aksi teror

KH. Hasyim Muzadi

KH. Hasyim Muzadi

Terkait penembakan pegiat anti korupsi ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH. Hasyim Muzadi meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. “Aksi teror seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Polisi harus segera mengungkapnya,” ujarnya di sela menjenguk korban di lantai 3 IRD RSU dr Soetomo Surabaya, Rabu (21/01/2015).

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang tersebut disambut sejumlah aktivis, antara lain Sukur (Madura Corruption Watch), Mahmudi (Poros Pemuda Jawa Timur), mantan Ketua DPRD Jatim Fathurrosyid dan mantan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf.

Menurut mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut, kondisi Mathur sampai saat ini masih tergolek lemah dan belum bisa diajak berbicara karena masih menggunakan bantuan alat pernafasan di ruang isolasi. (tim)

 

Oknum Polisi Diduga Terlibat Debkolektor Berkedok Adira Finance

Ismail dan Anita sedang duduk menunggu di Mapolsek Kapuas Timur

Ismail dan Anita tampak sedang duduk menunggu di Mapolsek Kapuas Timur

Palangkaraya (Sergap) – Tahun Baru 2015, menjadi hari tak terlupakan bagi Agati Sansyah (40th). Pasalnya di hari yang bayak dirayakan dengan gembira ria oleh kebanyakkan orang itu, AG justru mengalami kejadian yang menegangkan.

Pada hari Kamis (01/01/2015) itu, dengan mengendarai sepeda motor, kedua anak Agati, yaitu Ismail (20th) dan adiknya Anita (18th),  yang sedang berbocengan sepeda motor dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, mengalami kejadian yang menegangkan.

Kejadian itu terjadi saat kedua remaja itu berada di Kilometer 1, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tiba-tiba mereka berdua dicegat oleh 5 orang yang sama sekali tak mereka kenal. Salah seorang mencabut kunci kontak motor.

Kelima pria tersebut mengaku sebagai debkolektor dari perusahaan leasing, Adira Finance. Dengan nada bicara cenderung kasar, salah seorang dari mereka mengatakan, bahwa mereka ditugaskan oleh Adira Finance untuk mengambil/menarik sepeda motor Nopol KH 4300 TA yang dikendarai oleh kakak beradik ini.

Dalam suasana gugup dan takut, Ismail segera menelpon ayahnya. Setelah mendengar kejadian yang menimpa kedua anaknya, Agati Sansyah langsung menelpon salah seorang keluarganya yang berprofesi sebagai polisi.

Dengan cepat, kejadian ini sampai ke telinga Kapolsek Kapuas Timur, Iptu Joko Setiyono. Kapolsek disertai anggotanya, segera meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP), dan hanya menemukan Ismail dan Anita. Sepeda motornya juga masih ada, namun para pencegatnya tak nampak lagi batang hidungnya. Kapolsek memutuskan untuk membawa kedua remaja kakak beradik ini ke Mapolsek, untuk diperiksa lebih lanjut.

Sementara itu, Agati Sansyah yang juga Ketua Umum LSR-LPMT (Lembaga Swadaya Rakyat – Laskar Pembela Rkyat Tertindas) ditemani anggotanya dan 3 orang wartawan, belum sampai di TKP. Diperlukan 3 jam untuk sampai di KM1, Kapuas Timur.

Saat menuju TKP tesebut, Agati menerima telpon dari salah seorang pencegat anaknya, yang belakangan diketahui namanya berinisial H. Agati yang belum tahu, bahwa kedua anaknya sudah dibawa ke Mapolsek, diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp. 1,8 juta.

Agati mengatur siasat untuk menjebak para pencegat anaknya. Ia bersedia membayar uang sesuai dengan permintaan H. Namun sebelumnya, nomor seri uang yang akan dibayarkan sudah difoto, dan 3 wartawan yang ikut serta juga sudah menyiapkan kameranya.

Sesampai di TKP, nampak 5 orang pencegat itu. Tetapi 3 orang di antara mereka melarikan diri, begitu melihat bahwa Agati ditemani oleh anggotanya dan melihat para wartawan yang membawa kamera.

Uang diterima oleh H dan SS. Semua kejadian ini direkam dalam bentuk foto dan video oleh 3 wartawan yang salah satunya wartawan Tabloid Sergap, Ahmad Bakri. Setelah itu, para anggota LSR-LPMT keluar dari mobil dan meringkus dua orang pencegat tersebut.

Oknum polisi diduga terlibat

Dua orang yang tertangkap tangan ini, kemudian dibawa ke Mapolsek Kapuas Timur. Di sini diketahui, bahwa SS salah seorang pelaku adalah anggota Polri berpangkat Brigadir. Oknum polisi ini berdinas di Polsek Marabahan, Kabupaten Marabahan, Kalimantan Selatan.

”Benar bahwa salah satu pelaku adalah anggota polisi. Jika memang benar terbukti adan indikasi perampasan dan pemerasan, maka kami akan menindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku”, kata Kapolsek Kapuas Timur, Iptu Joko Setiyono, kepada Tabloid Sergap.

Dalam rangka penegakkan hukum dan untuk menjaga stabilitas kemanan dan ketertiban, para pelaku masih menjalani pemeriksaan di di Mapolsek Kapuas Timur. Sementara ketiga temannya, sampai berita ini ditulis, masih menjadi buron pihak yang berwajib.

Sedangkan Adira Finance Palangkaraya, yang berkantor di jalan RT Meluno KM 2, saat dikonfirmasi tentang kejadian ini pada Kamis (06/01/2015), tidak bersedia memberikan keterangan apapun. (ab)

 

Kapal CPO Dirompak, Kerugian Rp 21 Milyar

Pelabuhan Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Pelabuhan Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Sampit (Sergap)  – Kapal Srikandi 515 yang bermuatan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang bertolak dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dirompak saat dalam perjalanan menuju Gresik. “Kapal Srikandi 515 mengangkut 3.100 ton minyak sawit berangkat pada 8 Oktober dan digiring kapal pandu ke luar muara pada 9 Oktober. Seharusnya, paling tiga hari sudah sampai Gresik, tapi kemudian kami dikonfirmasi pada tanggal 17 Oktober lalu bahwa kapal itu belum sampai ke Gresik,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sampit, Benny Noviandinudin di Sampit, Sabtu malam (25/10/2014).

Begitu mendapat kabar tersebut, KSOP Sampit langsung melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Perhubungan yang kemudian menyebarkan informasi itu ke seluruh pelabuhan dan instansi terkait di seluruh Indonesia.

Penelusuran beberapa hari oleh seluruh pelabuhan, belum juga mendapatkan perkembangan positif terkait hilangnya kapal tersebut. KSOP Sampit juga berkoordinasi dengan pihak lain untuk mencari informasi terkait keberadaan kapal yang diawaki sebelas orang itu.

Kapal tersebut sebelumnya tambat di Muara Sungai Mentaya Sampit untuk membawa CPO yang diangkut tongkang dari pelabuhan Sampit. Usai bongkar muat di laut, kapal yang diawaki 11 Anak Buah Kapal (ABK) berlayar. Tapi tiba-tiba dirampok di tengah laut. Setelah dikuasai para perompak, kapal itu pun dibawa ke laut lepas.

Selama 13 hari, ABK disekap dalam kapal tersebut dengan mata tertutup. Mereka tidak bisa melawan, karena para pelaku menggunakan senjata api dan tajam. Pada 22 Oktober 2014, para perampok membebaskan 11 ABK dengan dihanyutkan menggunakan kapal karet.

Para ABK itu terombang-ambing selama 2 hari. Pada Jumat (24/10) pukul 20.50 WIB, mereka ditemukan terapung di tengah lautan Pulau Yu, Trengganu, Malaysia.

Kerugian Rp. 21 Milyar

Sementara Kapal Srikandi 515 yang penuh dengan CPO itu tidak diketahui keberadaannya. Akibat peristiwa itu, perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit yang ada di Kotim itu mengalami kerugian mencapai ± Rp 21 miliar. Informasinya, CPO yang diangkut kapal tanker itu berasal dari perusahaan perkebunan yang ada di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim.

Dirpolair Polda Kalteng Kombes Pol Alex Fauzi Rasad, membenarkan adanya peristiwa itu. “Saat ini kami sudah membentuk tim untuk menelusuri asal kapal yang dirompak,” tegasnya, Sabtu (25/10/2014).

Alex mengakui, pihaknya kesulitan untuk melacak dari mana asal kapal yang memuat CPO,  karena kapal tersebut belum ada laporan dari pihak perusahaan setelah mereka berlayar. “Saat ini kami masih meminta keterangan dari pihak yang terkait untuk memastikan asal usul kapal itu. Katanya, kapal itu berasal dari perairan Kotim mengangkut CPO,” ungkapnya.

Dikatakannya, perompakan terhadap kapal pengangkut CPO itu baru diketahui setelah polisi mendapat informasi dari Mabes Polri,  bahwa ada sebelas ABK asal Indonesi ditemukan terapung di tengah yang masuk wilayah Malasysia. “Informasi yang kami terima saat ini kejadian perompakan itu terjadi pada 8 Oktober 2014 lalu,” akuinya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Jumat (24/10/2014), sebagaimana diberitakan detik.com menjelaskan bahawa kesebelas ABK yang berusia antara 24-45 tahun tersebut terapung di perairan Trengganu dengan perahu karet. Saat ini mereka berada di rumah sakit setempat untuk pemeriksaan kesehatan. Keseluruhan ABK itu dinyatakan dalam keadaan baik dan tidak mengalami cidera apapun. Para ABK itu juga memiliki dokumen lengkap.

Berdasarkan informasi dari Kantor Polisi Chendering, ABK tersebut diselamatkan oleh kapal nelayan pada Kamis (23/10/2014) sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Lalu pada Jumat (24/10) sekitar pukul 02.50 waktu setempat, tiba di pelabuhan Chendering.

Setelah mendapatkan informasi dari Kepolisian Trengganu, Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno menugaskan Tim Satgas Perlindungan WNI agar berkoordinasi dengan aparat setempat untuk penanganan lebih lanjut. Tim Satgas Perlindungan hari ini akan menemui para korban dan membawa mereka ke Kuala Lumpur.

Herman Prayitno juga menugaskan Tim Satgas untuk berkoordinasi dengan instansi terkait di Indonesia guna melakukan pendalaman atas peristiwa perompakan tersebut.

Berdasarkan keterangan nakhoda kapal Van Swandi (32), dia dan 10 ABK lainnya menjadi korban perompakan di perairan Kalimantan Tengah, pada tanggal 9 Oktober 2014 dalam perjalanan dari Sampit ke Gresik. Menurutnya, kapal yang dinakhodai adalah kapal pengangkut CPO SPOB Srikandi 515 dengan muatan 3.100 ton CPO.

Nama-nama ABK yang berhasil diselamatkan: 1. Van Swandi (32). 2. Simon Peter Kamasi (29). 3. Mapparenta (38). 4. Wahyudi (31). 5. Febrian Indo Albias (25). 6. Tri Endarjono (45). 7. Thohari (44). 8. Arkilaus (43). 9. Irwan Purwanto (32). 10. Taufik Surya Pharma (29). 11. Agung Ari Wibowo (29).  (Harry/Benny/Red)

Guru MTs Negeri Pare Ditahan Polisi

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Pare, Jl. Canda Bhirawa No. 1 Pare Kediri

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Pare, Jl. Canda Bhirawa No. 1 Pare Kediri

Kediri (Sergap) – Dwiyono, S.Pd, (36th) seorang guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Pare Kabupaten Kediri, saat ini mendekam di balik jeruji tahanan Kepolisian Resor (Polres) Kediri Kota, karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menjanjikan Ikatan Dinas kepada puluhan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Kediri dengan imbalan uang bervariasi, antara Rp10 juta – Rp20 juta.

Salah seorang korban yang namanya minta untuk tidak ditulis mengatakan, bahwa dirinya kuliah di UT jurusan Perpustakaan dan mengenal Dwiyono di kampusnya yang terletak di jalan Pemuda Kota Kediri. Suatu saat 4 tahun yang lalu, ia ditawari oleh Dwiyono untuk mendapatkan Ikatan Dinas dari pemerintah, lewat pintu belakang. Tentu saja untuk itu, ia harus membayar sejumlah uang.

Akhirnya disepakati “biaya”nya Rp20 juta. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 26 Januari 2011 dengan bukti selembar kuitansi yang tertulis : Untuk pembayaran biaya perpustakaan IKATAN DINAS RESMI. Kalimat ikatan dinas tersebut ditulis dengan huruf kapital.

Kepala Sekolah MTsN Model Pare, Dra. Siti Umi Hanik, MPd.I saat ditemui Tabloid Sergap, Rabu (08/10/2014) membenarkan bahwa Dwiyono, SPd adalah guru yang mengajar Kesenian dan Budaya di sekolah yang dipimpinnya.

Kepala Sekolah MTs Sekolah Model Pare ini mengaku terkejut dan belum mengetahui tentang kasus yang melibatkan anak buahnya itu. “Maaf saya belum tahu tentang itu, kami sedang sibuk menyiapkan akreditasi”, katanya di ruang kerjanya.

Dijelaskan pula, bahwa Dwiyono, SPd adalah guru tidak tetap (GTT) non PNS yang mengajar di sekolahnya sejak tahun 2009. Menjawab pertanyaan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap para guru, kepala sekolah menjawab bahwa setiap hari Sabtu pihaknya rutin mengadakan pengajian, walau tak bisa menjawab apakah Dwiyono rajin mengikuti pengajian tersebut ataukah tidak. “Jumlah guru kami banyak ya, jadi saya kurang tahu tentang itu,” kata kepala sekolah.

Sementara itu Kapolres Kediri Kota AKBP Budhi Herdi Susianto, melalui Kasat Reskrim AKP Surono membenarkan bahwa polisi telah menahan Dwiyono, SPd setelah yang bersangkutan ditangkap pada hari Sabtu (04/10/2014) di perbatasan Tulungagung-Kediri.

Dwiyono, SPd kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya masih sedang disidik secara intensif oleh Polresta Kediri Kota. “Kami menahannya untuk keperluan penyidikan lebih lanjut”, kata AKP Surono di ruang kerjanya, Senin (13/10/2014).

Informasi yang dihimpun Tabloid Sergap, diperkirakan jumlah korban ±49 orang yang semuanya adalah mahasiswa UT Kabupaten dan Kota Kediri, dengan modus menjanjikan Ikatan Dinas jika sudah lulus, dengan imbalan puluhan juta rupiah. Namun ternyata janji itu hanya pepesan kosong belaka.

Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku tetapi juga karena adanya kesempatan, terjadi dalam kasus ini. Dwiyono, SPd mempunyai peluang untuk melakukan kejahatan ini, karena dia bekerja sebagai guru madrasah ternama di Kediri.

Sehingga para korbannya percaya dengan janji manisnya, untuk mendapatkan ikatan dinas. Padahal, dalam penelusuran Tabloid Sergap, di Universitas Terbuka tidak ada program Ikatan Dinas. (Tkr)

Petani Kediri Tuding Bupati Telah Melanggar HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. Secara universal HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan YME. Ruang lingkup hak asasi manusia itu adalah: Hak Untuk Hidup, Hak Untuk Memperoleh Pendidikan, Hak Untuk Hidup Bersama-sama Seperti Orang Lain, Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan yang Sama, dan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan juga tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia.

Kediri (Sergap) – Petani Kediri yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil Kediri (Formassi), Front Perjuangan Rakyat Kediri Bersatu (FPPKB), bersama para mahasiswa dan aktivis Kaum Miskin Kota (KMK) serta Kaum Marhaen Menggugat Kediri, menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional  dan Hari Agraria Nasional 2014, pada tanggal 24 September 2014.

Petani dan aktivis saat berangkat, orasi di Monumen SLG dan di gerbang DPRD. Hadiah 2 Kampret yang dititipkan kepada polisi.

Petani dan aktivis saat berangkat, orasi di Monumen SLG dan di gerbang DPRD. Hadiah 2 Kampret yang dititipkan kepada polisi.

Agustianto, Koordinator Ujuk Rasa mengatakan, demo ini bertujuan untuk mengingatkan penguasa Kabupaten Kediri untuk lebih membela petani dan mematuhi Undang– Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. “Kami melihat selama 15 tahun pemerintahan Bupati Kediri, yang terjadi justru para petani di Kabupaten Kediri mendapatkan perlakuan yang buruk dari Bupati Kediri,” kata Agus kepada Tabloid Sergap, Rabu (24/08/2014) di area Terminal SLG, saat menunggu peserta demo lainnya berkumpul.

“Bahkan Bupati Kediri telah kami laporkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), pada tanggal 1 April 2014, karena telah merusak lahan milik petani di Dukuh Simbarlor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri,” kata Agus menambahkan.

Perusakan lahan menggunakan alat berat itu, telah merusak tanaman petani berupa tebu, nanas dan ketela pohon. Perusakan ini dipimpin oleh Gembong Sujatmiko, Direktur Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) Margomulyo, sebuah perusahaan plat merah milik Pemkab Kediri, dan Anastasius Irwan Hidayat, Kepala Desa (Kades) Plosokidul.

Agustianto, Koordinator Demonstrasi

Agustianto, Koordinator Demonstrasi

Mereka ini membolduser tanaman petani berpayungkan Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/282/418.32/2012, tertanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PDP Margomulyo Kabupaten Kediri yang ditandatangani Bupati Haryanti Sutrisno.

“Kami menilai tindakan itu brutal dan tidak berperikemanusiaan. Bukan hanya tindakan pidana biasa, tetapi sudah tergolong tindak kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan melanggar HAM”, kata Agus menegaskan.

Komnas HAM turun tangan

Berdasarkan laporan Formassi, Komnas HAM telah mengirimi Bupati Kediri, surat bernomor : 1.447/K/PMT/VII/2014, tertanggal 18 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi, Ph.D.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan peninjauan ke lokasi terjadinya perusakan tanaman petani di Dukuh Simbarlor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, pada tanggal 27 Mei 2014.

Berdasarkan hasil peninjauan itu, maka Komnas HAM meminta kepada Bupati Kediri untuk :

  1. Melakukan upaya peninjauan kembali peneritan HGU Nomor 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, dan 519 milik PDP Margomulyo, agar tidak ada hak-hak warga yang terlanggar.
  2. Menghentikan sementara aktivitas penertiban lahan dan aktivitas PDP Nargomulyo, hingga sengketa selesai secara berkeadilan.
  3. Memberi kesempatan kepada penggarap lahan untuk melanjutkan usaha taninya, hingga tercapai penyelesaian sengketa lahan, karena sebagian besar penghidupan ekonominya bergantung kepada lahan tersebut.

Selanjutnya Komnas HAM mengingatkan kepada Bupati Kediri, selaku Aparatur Penyelenggara Negara harus menghormati, menegakkan dan memajukan Hak Azasi Manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan ICESCR yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Unjuk rasa petani dan aktivis di Hari Tani Nasional dan Hari Agraria Nasional tersebut sasaran utamanya adalah para Wakil Rakyat di gedung DPRD Kabupaten Kediri. “Kami melapor kepada para wakil rakyat, bahwa Bupati Kediri telah melakukan rangkaian tindakan melanggar HAM, yang sangat dilarang di sebuah negara beridiologi Pancasila, negara yang berdemokrasi, negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Kami mohon dengan hormat, agar DPRD Kabupaten Kediri secepatnya membentuk Pansus Pelanggaran Kontitusi dan HAM oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti,” kata Agus saat berorasi di depan pintu gerbang gedung DPRD Kabupaten Kediri.

Dihadiahi Kampret

Permintaan para pengunjuk rasa untuk bertemu dengan bupati dan para wakil rakyat tidak dapat dipenuhi, tanpa keterangan yang jelas. Pada akhirnya mereka menitipkan dua anak kelelawar (kampret), masing-masing untuk Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, melalui petugas polisi yang berjaga.

Setelah itu para demonstran yang sebelumnya juga sempat beraksi di di depan monumen SLG itu, membubarkan diri dengan tertib, sambil berjanji akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 22 September 2014, para petani Dukuh Simbarlor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri juga telah menggugat perdata Kepala Desa Plosokidul, PDP Margomulyo dan Bupati Kediri, ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Sidang pertama, sebagaimana berita acara perdata masuk pada tahap mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Komang Ari Anggara, SH dan Anjar Anggara, SH, dengan batas waktu 2 minggu. (Tkr)