Kapolresta Batu : Malang Bagian Barat Lebih Rawan

AKBP Windiyanto Pratomo

AKBP Windiyanto Pratomo

Malang (Sergap) – Kinerja aparat keamanan bakal bertambah berat pada Pilpres Rabu 9 Juli 2014 ini. Penyebabnya adalah pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Malang Raya, berdampak pada membengkaknya jumlah pemilih.Di wilayah Malang Barat (Pujon, Ngantang dan Kasembon) pengurangan itu berpotensi menimbulkan kerawanan.Pasalnya, akibat pengurangan ini, satu TPS bisa mencapai 700 hingga 800 pemilih.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kapolres Batu, AKBP Windiyanto Pratomo. Kondisi tersebut sedikit berbeda dibandingkan dengan TPS yang ada di wilayah Kota Batu. Pengurangan ini, menurut Kapolres bisa menimbulkan permasalahan.

“Banyaknya jumlah pemilih, bisa juga menimbulkan antrian panjang yang memungkinkan berbagai potensi keributan”, kata kapolres. Sebab itulah, Polres Batu memberikan pengamanan lebih, untuk TPS yang berada di wilayah Kabupaten Malang tersebut. Untuk diketahui tiga kecamatan Kabupaten Malang menjadi wilayah hukum Polres Batu.

Kapolres juga mengatakan bahwa berdasarkan prediksi intelijen, seluruh wilayah hukum Polres Batu seluruhnya aman, sebelum maupun sesudah pemilihan presiden. Namun demikian, beberapa langkah antisipasi tetap akan dilakukan agar kondisi yang sudah kondusif ini tetap terjaga.

Jumlah pasangan Capres yang hanya ada dua orang ini, menurut Kapolres memang menimbulkan potensi konflik yang lebih tinggi, karena itulah ia meminta kepada seluruh personil Polres Batu untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi.

Tak mau kecolongan, Polres Batu menggelar apel kesiapan pengamanan pemilihan presiden, sekaligus apel pergeseran pasukan, Senin (7/7/2014). Sebagian besar personil Polsek dikerahkan untuk pengamanan pilpres ini, bahkan PNS di lingkungan Polres Batu juga dilibatkan untuk membantu. “Kita menggunakan pola pengamanan 2, 5, 10, artinya dua orang petugas mengendalikan beberapa TPS, sementara Linmas pada setiap TPS terdapat dua orang,” jelas Kapolres.Seluruh personil yang diterjunkan ke TPS itu, sudah dibekali buku saku yang berisikan pedoman pengamanan, dukungan dana operasional, hingga dukungan obat-obatan. (enny)

Buah Impor Distop, Petani Apel Tersenyum Lebar

Petani Apel Kota Batu

Petani Apel Kota Batu

Batu (Sergap) – Pada bulan Desember 2012 sampai dengan Januari 2013 yang lalu, harga apel Batu yang biasanya berkisar pada harga Rp 4.000 per kilogram, pada bulan Februari naik Rp 6.000, dan pada April menjadi Rp 10.000. hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang menghentikan impor buah.

“Petani cukup bersyukur pemerintah menghentikan impor buah. Ini pesta bagi petani apel,” kata Sunaryo, petani apel Bumiaji Kota Batu, Senin (20/5/2013). Keceriaan tampak di wajah para petani apel di Kota Batu. Merekapun beramai-ramai membeli sepeda motor baru.

Sejak terjadi kenaikan, katanya, petani apel meraup keuntungan bisa dua kali lipat. Misalnya, saat ini, harga apel kualitas super jenis Ana dan Manalagi dari petani mencapai harga Rp 13.000, sedangkan jenis Rome Beauty harganya Rp 17.500 per kilogram.

Petani berharap, harga apel Batu tersebut terus bertahan agar petani memiliki posisi tawar tinggi dengan para tengkulak. “Saat ini, petani menolak tengkulak yang bakal membeli Apel Rome Beauty seharga Rp 16.500,” kata Sunaryo.

Menurut Sunaryo, biaya produksi setiap hektarnya sebesar Rp 25 juta. Sedangkan produksi mencapai 25 ton per hektar. Saat harga apel Rp 4.000, petani banyak yang terlilit utang untuk modal. “Sekarang petani serentak beli sepeda motor baru,” kata Sunaryo sambil tersenyum lebar.

Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Sugeng Pramono mengatakan produktivitas tanaman apel di Batu mulai membaik karena harga naik. “Pemerintah Kota Batu sudah menyediakan anggaran peremajaan tanaman serta dana sebesar Rp 400 juta untuk membeli pupuk. Lahan tanaman apel harus diperbaiki dan petani dianjurkan lebih baik menggunakan pupuk organik,” kata Sugeng berharap. (en)

Walikota dan Wawali Kota Batu Akhirnya Dilantik Juga

Gubernur Jawa Timur melantik Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso

Gubernur Jawa Timur melantik Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso

Batu, Sergap – Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu terpilih Eddy Rumpoko-Punjul Santoso akhirnya terlaksana juga. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo atas nama Pemerintah Pusat, melantik pasangan kepala daerah ini di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (26/12/2012).

Eddy Rumpoko menjabat untuk kedua kalinya sebagai walikota dengan didampingi wakil walikota yang baru. Sebagaimana diketahui, pada periode sebelumnya Eddy Rumpoko pada periode sebelumnya berdampingan dengan wakil walikota Budiono, sedangkan untuk periode keduanya ini ia maju di arena Pemilukada didampingi oleh Punjul Santoso.

Dalam sambutannya, setelah melantik pimpinan eksekutif Kota Batu ini, Gubernur Soekarwo mengingatkan bahwa pesatnya perkembangan Kota Batu saat ini berpotensi menimbulkan masalah. Salah satunya, urbanisasi pekerja dari luar Kota Batu.

“Saat ini Kota Batu ibarat sebuah lampu, hingga laron-laronnya banyak, maka kemudian banyak orang dari luar Kota Batu tinggal di kota wisata ini. Ini menimbulkan masalah apa tidak, tolong ini dikelola betul,” kata Gubenur yang popular dengan nama panggilan Pakde Karwo ini.

Data statistik mencatat pertambahan penduduk di Kota Batu, pada 2011 lalu tercatat 207 ribu jiwa. Pada 2012 ini pertumbuhan penduduk menjadi 210 ribu atau ada pertumbuhan sebesar 0,4%. Meski demikian, Soekarwo memuji kinerja walikota dan wakil walikota periode 2007 – 2012, Eddy Rumpoko dan Budiono lantaran pertumbuhan ekonomi naik signifikan sebesar 8%. Angka itu di atas pertumbuhan ekonomi Jatim yang hanya 7%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Batu (2011) sebesar Rp 15,95 juta, sedangkan PDRB Jatim (2012) hanya Rp 27,78 juta. Pertumbuhan ekonomi Batu 80% ditopang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 47,16%, pertanian 19,79% dan jasa. Sedangkan angka kemiskinan di Kota Batu juga menurun dari 9,83% pada tahun 2011 menjadi 8,52% pada pada tahun 2012, angka pengangguran juga turun dari 7,65% pada tahun 2011 menjadi 7,42% pada tahun 2012.

Juga diamanatkan oleh gubernur, agar walikota dan wakilnya untuk melaksanakan dengan konsisten visi misi yang dibuat dalam Pemilukada lalu. “Visi misi ini harus dilaksanakan, karena akan ditagih oleh masyarakat,” kata Gubernur mengingatkan.

Gubernur juga menyinggung masalah pengelolaan keuangan, untuk tetap mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Gubernur mengingat dalam tiga tahun terakhir, hasil periksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemkot Batu mendapat penilaian disclaimer.

Usai pelantikan dalam pidatonya, Walikota Batu, Eddy Rumpoko berjanji bekerja lebih keras lagi selama lima tahun ke depan. Hal itu bertujuan agar Kota Batu lebih maju, aman dan nyaman bagi masyarakatnya. “Tidak ada di Indonesia sebuah kota kecil yang aman dan nyaman kecuali di Kota Batu,” kata Eddy.

Walikota juga berjanji, bahwa bersama pasangannya yang baru Wakil Walikota Punjul Santoso, ia akan bekerja lebih giat lagi untuk membangun Kota Batu. Karena itu, Eddy berharap dukungan dan partisipasi semua pihak untuk mewujudkannya. “Mari bersama kita membangun Kota Batu. Ke depan, saya bersama Pak Punjul akan kerja keras lagi,” tuntas Eddy.

Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota yang sempat diwarnai dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sampai dengan berbagai demo yang menentang penetapan oleh KPU Kota Batu ini. Bahkan di saat pelantikan demo masih juga terjadi. Puluhan massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Kota Batu (GMPKB) menghadang rombongan gubernur dan walikota yang akan melintas menuju tempat pelantikan. Mereka memblokir Simpang Lima Dusun Junwatu, Desa Junrejo Kota Batu. Aksi pemblokiran ini mereka lakukan untuk membatalkan pelantikan walikota.

Tidak hanya berorasi dan membeber pamflet, mereka juga menggelar kesenian barongsai hingga menarik perhatian warga. Kemacetan arus lalu lintas pun tak terelakkan lagi, beberapa undangan pun terpaksa harus memilih jalan lain untuk menuju gedung DPRD Kota Batu.

Sempat terjadi ketegangan saat salah seorang pengunjukrasa memaksa masuk dengan menggunakan motor. Polisi menghalang-halangi hingga terjadi dorong-dorongan antara polisi dengan para pengunjukrasa.

Juru bicara aksi, Haji Sular, mengatakan, aksi blokir jalan itu dilakukan hingga pelantikan usai. “Gubernur Jawa Timur harus tahu bahwa yang akan dilantik itu adalah walikota tanpa ijasah,” kata Sular. Massa menuntut pelantikan itu dibatalkan hingga Eddy Rumpoko bisa menunjukkan ijasahnya. Mereka juga menuntut gubernur untuk melakukan sumpah pocong dan membatalkan pelantikan. Karena penghadangan ini, rombongan gubernur dan walikota terpaksa harus dilewatkan jalan alternatif yang sudah dijaga ketat petugas kepolisian.

Di lain sisi, Eddy Rumpoko mendapat dukungan dari para ulama di Kota Apel ini. Karena itu, usai dilantik Eddy dan Punjul langsung melakukan sujud syukur dan bersilaturahmi dengan para ulama idi Masjid An-Nur Kota Batu.

“Secara prinsip kami siap mendukung pemimpin Kota Batu. Kami pun akan selalu mendoakan agar semua langkah yang dilakukan mendapat berkah dari Allah SWT,” kata Habib Muhammad bin Abu Bakar Alaydrus dalam pertemuan silaturahmi tersebut.

Meski begitu, dia berpesan agar wali kota dan wakil wali kota ini selalu menjadi pemimpin yang amanah. “Kalau menjadi pemimpin amanah, insyaa Allah bakal memperhatikan dan bisa mewujudkan kesejahteraan rakyatnya,” kata Habib Muhammad menyampaikan pesannya. (en)

Eddy-Punjul Menang Quick Qount, Tapi Digugat ke MK

Eddy Rumpoko bersama pengikutnya.

Batu, Sergap – Pasangan incumbent calon wali kota dan wakil wali kota Batu, Eddy Rumpoko-Punjul Santoso, unggul dalam perolehan suara dalam hitung cepat oleh Laboratorium Ilmu Politik dan Rekayasa Kebijakan (Lapora) FISIP Universitas Brawijaya, Malang. Dalam hitung cepat itu hingga Selasa (2/10/2012) sore, pasangan calon nomor urut 4 itu meraih 48 persen suara.

Kepala Lapora FISIP UB Malang Wawan E Kuswandoro mengatakan, hingga pukul 15.25 WIB, seluruh sampel data untuk hitung cepat tersebut telah masuk. Hitung cepat itu melibatkan 160 sampel tempat pemungutan suara (TPS) di 3 kecamatan dan semua kelurahan di Kota Batu.

Hitung cepat itu menempatkan pasangan nomor urut 1 Abdul Majid-Kustomo (MK) di urutan kedua dengan 24 persen suara. Adapaun pasangan urut 2 Suhadi-Suyitno (Dino) mengantongi 21 persen suara dan kandidat nomor urut 3 Gunawan-Sunjoyo (WakGus) mendapatkan 6 persen. Eddy-Punjul di tempat teratas dengan 48 persen suara.

“Untuk suara tidak sah hanya 1 persen. Adapun total suara 39.216 suara. Itu yang masuk ke kita yang menjadi sampel. Hasil quick count ini bukan untuk menyaingi KPU Kota Batu, tetapi hanya untuk pembelajaran politik bagi masyarakat dan khususnya mahasiswa UB sendiri,” kata Wawan.

Wawan E.Kuswandoro

Dengan margin of error sebesar 2 persen, Wawan menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah kali ini akan dimenangkan oleh Eddy-Punjul.

Secara terpisah, Eddy menyambut positif terhadap hasil hitung cepat Pilkada Kota Batu. “Saya berpikir positif saja. Kita tunggu saja hasil hitungan resmi KPU,” katanya.

Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Namun ada proses gugatan hukum membayangi pemilihan kepala daerah Kota Batu, sehingga terancam diulang. Dari empat calon yang ada, tiga pasangan sudah melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dari tiga pasangan itu, langsung direspons oleh MK.

Sidang gugatan akan berlangsung pada 8 Oktober mendatang. Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan upaya hukum yang ditempuh oleh tiga pasangan calon, yakni pasangan Abdul Majid-Kustomo (MK), Suhadi-Suyitno (Dino), dan Gunawan-Sundjojo (WakGus). Surat dari MK itu terkait panggilan sidang di MK yang ditujukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu. Surat bernomor 1005.66/PAN/MK/10/2012 itu dikirim pada Selasa (2/10/2012) melalui faksimile ke KPUD Kota Batu.

Tiga pasangan calon Pilkada Batu telah menerima surat undangan sidang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan berlangsung 8 Oktober, menyusul permohonan kuasa hukum ketiga pasangan calon yang hendak mempermasalahkan SK KPU perihal penetapan pasangan calon. Selain melayangkan permohonan ke MK, tiga pasangan calon juga mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan tergugat juga KPU Kota Batu.

Maryadi, koordinator kuasa hukum tiga pasangan calon Pilkada Batu yang dihubungi Senin (3/10/2012) mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan permintaan peninjauan atas SK KPU Batu No 29 yang mengesahkan pencalonan pasangan calon petahana, padahal sebelumnya sudah ada SK KPU No 25 yang mengesahkan hanya tiga pasangan calon.

“Itu artinya, ada dua sidang pleno yang mengesahkan calon, padahal seharusnya hanya ada satu sidang pleno. Ini yang kami persoalkan,” kata Maryadi, bertindak sebagai kuasa hukum tiga pasangan calon, yakni Gunawan Wirutomo dan Sundjojo, Abdul Majid dan Kustomo serta Suhadi dan Suyitno .

Sidang pleno kedua, yang memasukkan pasangan calon keempat, yakni petahana Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso (anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi PDI Perjuangan), berlangsung setelah hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabu lkan gugatan terhadap SK KPU No 25 yang mengesahkan tiga pasangan calon. Hakim menyatakan, SK tersebut cacat hukum, dan memerintahkan KPU Batu memasukkan nama pasangan calon petahana.

Sebelumnya, KPU Batu menyatakan menolak pasangan petahana, dan mengesah kan hanya tiga pasangan dengan alasan persyaratan administrasi Wali Kota Batu Eddy Rumpoko berupa ijzah SMP diketahui tidak sah. KPU Batu sempat menempuh upaya mencari tahu perihal kebenaran ijazah ini hingga ke sekolah dan kantor dinas setempat, hingga m emutuskan penolakan terhadffap pencalonan petahana. Namun putusan PTUN yang memerintahkan diikutkannya petahana, kemudian dituruti KPU.

Alasan KPU, menurut Humas KPU Batu Priyanto, KPU tidak bertugas mencari kebenaran material, namun sudah memenuhi syarat untuk berpegang pada bukti formal (berupa perintah hakim PTUN). KPU Batu kemudian menerima surat keterangan pengganti ijazah dan surat penghentian penyidikan dari Polda Jawa Timur perihal dugaan pemalsuan ijazah.

Menurut Maryadi, pihaknya menilai keputusan KPU menerima pencalonan petahana melawan hukum, sehingga pihaknya merasa patut memperkarakan ke MK. Adapun pemungutan suara, yang sudah dilaksanakan tangga 2 Oktober 2012, kata Maryadi, bisa dinyatakan ilegal. “Hal itu sudah kami mohonkan kepada MK dalam gugatan kami,” tambahnya.

Priyanto yang dihubungi terpisah hari Rabu (3/10/2012) menjawab, pihaknya tetap menghargai hak-hak hukum masing-masing pasangan calon. “Ya sesuai dengan undangan untuk hadir di MK sebagai termohon, maka kami harus dan wajib melayani,” katanya.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang, Zulkarnaen, menilai bahwa potensi pilkada ulang itu cukup besar dengan melihat sejumlah gugatan yang diajukan oleh tiga pasangan yang ada. “Prediksi saya, Pilkada Kota Batu kemungkinan besar akan diulang, apa pun hasilnya,” kata Zulkarnaen, Rabu (3/10/2012).

Kuasa hukum dari ketiga calon sampai saat ini tetap berjuang untuk membuktikan adanya berbagai pelanggaran terstruktur dan sistematis yang memengaruhi proses pelaksanaan pilkada hingga hasil pilkada. Zulkarnaen memberikan contoh adanya dua kali rapat pleno KPUD Kota Batu yang membahas penetapan Eddy-Punjul.

“MK bisa meminta bantuan pihak Polda Jatim terkait dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) soal kasus dugaan ijazah palsu Eddy Rumpoko karena sudah pernah turun surat izin dari Presiden untuk pemeriksaan Eddy Rumpoko. Tetapi menjelang pendaftaran pasangan calon di KPUD, keluar SP3 dari Polda Jatim,” kata Zulkarnaen mengenai dugaan pelanggaran pilkada.

Melihat kondisi tersebut, Zulkarnaen menilai, Pilkada Kota Batu terancam diulang. MK sudah mengabulkan upaya hukum yang ditempuh oleh tiga pasangan calon itu.

Menanggapi gugatan ketiga calon peserta pilkada, Ketua KPUD Kota Batu Bagyo Prasasti Prasetyo membenarkan bahwa ada surat panggilan sidang ke MK. “Kita akan mempersiapkan kuasa hukum yang akan menangani kasus itu. Kuasa hukum yang kami tunjuk nanti orang baru dan dari profesional,” katanya. (en)

Pesaing Eddy Rumpoko Mengancam Akan Mundur

Peserta Pemilukada Kota Batu, sebelum ditetapkannya pasangan Eddy-Punjul sebagai peserta nomor urut 4

Batu, Sergap – Menyusul ditetapkannya pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso sebagai peserta Pemilukada oleh KPUD, maka situasi politik di Kota Batu menghangat.  Agenda sidang paripurna paparan visi dan misi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu di Gedung DPRD Kota Batu diwarnai aksi walk out (WO) tiga pasangan lawan politik calon incumbent, Eddy Rumpoko.Tiga pasangan yang memilih WO adalah Abdul Majid-Kustomo (MK), Suhadi- Suyitno (Dino), dan Gunawan Wirutomo-Sundjojo (Wak Gus). Meski demikian, DPRD Kota Batu tetap melanjutkan paparan visi misi dengan hanya satu pasangan saja, yakni Eddy-Punjul.

Sebelumnya, ketiga pasangan lawan pasangan incumbent ini datang terlambat. Mereka tiba di Kantor DPRD Kota Batu sekira pukul 11.00 WIB, padahal agenda sidang seharusnya pukul 10.00 WIB. Mereka meninggalkan gedung DPRD Kota Batu selang 40 menit kemudian usai menemui ketua DPRD Kota Batu, Suliadi.

Maryadi, juru bicara tiga pasangan calon, mengatakan bahwa  paparan visi dan misi ini cacat hukum, sehingga mereka memilih tidak ikut. “Kalau kami ikut berarti kami membenarkan cacat hukum itu,” kata juru bicara tiga calon, Maryadi, Senin (24/09/2012).

Maryadi mengatakan, masuknya pasangan calon incumbent Eddy-Punjul belum sah karena belum memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka bakal membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. “Kami akan gugat KPUD melalui MK,” ujarnya. Selain itu, mereka juga bakal melaporkan KPUD ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan komisi III DPR.

Setelah tiga pasang calon lawan politik pasangan incumbent, Eddy Rumpoko, walk out (WO) saat pemapran visi dan misi di Gedung DPRD Kota Batu. Kini, mereka mengancam akan mundur dari pencalonan bila tuntutan mereka tidak dikabulkan KPU Kota Batu.

Eko Rudi, juru bicara pasangan Abdul Majid-Kustomo, mengatakan, saat ini tiga tim sukses lawan politik Eddy Rumpoko tengah melakukan koordinasi. Dari beberapa wacana yang terlontar, kata Eko, mereka mendesak KPU Kota Batu untuk menunda dulu tahapan pemilukada yang dijadwalkan 2 Oktober mendatang. “Jika tidak, bisa saja kami akan mundur dari pencalonan,” tegasnya, Selasa (25/9/2012).

Selain mengancam mundur, lanjut Eko, mereka juga sedang menyiapkan materi untuk menempuh jalur hukum. Mereka akan menggugat KPU Kota Batu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, juga bakal menggugat putusan hakim persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya ke Komisi Yudisial. “Kami minta tahapan pilkada ditunda dulu, setelah kami mendaftarkan gugatan itu,” tambah Eko.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Pokja Humas Perencanaan dan Data KPU Kota Batu, Supriyanto, mempersilakan bila ketiga pasangan calon tersebut ingin menggugat. Sebab, kata Suprianto, KPU hanya hanya melaksanakan putusan PTUN. “Itu hak mereka untuk menggugat,” ujarnya.

Menurutnya, bila tiga pasangan calon tersebut benar mundur, nama mereka tetap tercantum dalam kartu suara karena telah ditetapkan. Setelah ditetapkan, seharusnya mereka tidak boleh mundur.  Bahkan, kata Supri, jika calon independen mundur yang menyebabkan tersisa satu pasangan calon, maka bisa dikenakan denda sebesar Rp20 miliar dan larangan mengikuti pemilukada di seluruh Indonesia. “Ini sesuai UU No 12/2008 tentang perubahan kedua UU No 32/2004 tentang Otonomi Daerah,” sebutnya. (en)

Berita terkait :  Akhirnya Eddy Rumpoko-Punjul Santoso Jadi Ikut Pemilukada

Akhirnya Eddy Rumpoko-Punjul Santoso Jadi Ikut Pemilukada

Eddy Rumpoko-Punjul Santoso

Batu, Sergap – Akhirnya pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso dapat  mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Batu, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jawa Timur, hari Kamis (20/9/2012) mengabulkan gugatan DPC PDI Perjuangan Batu yang diwakili Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur.

Dengan demikian, majelis hakim pun membatalkan surat keputusan KPU Batu Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pilkada.

Dalam keputusan itu, KPU “mencoret” nama Eddy Rumpoko-Punjul Santoso sebagai pasangan calon. “Tergugat tidak teliti karena syarat-syarat administrasi yang diajukan pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso telah lengkap,” kata hakim PTUN Surabaya, Esau Ngefak. Syarat administrasi yang dimaksud hakim, antara lain surat pelaporan kehilangan ijazah, surat keterangan pengganti ijazah, dan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang diterbitkan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim.

Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan kepada KPU Kota Batu untuk menerbitkan keputusan baru yang menyatakan bahwa pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2012.

Setelah persidangan usai, Ketua Tim Advokasi, Martin Hamonangan SH, menegaskan bahwa kewajiban bagi KPU untuk segera melaksanakan perintah hakim seperti bunyi amar putusan di persidangan. “Keputusannya, yakni agar KPU Batu segera menetapkan pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Batu dan diberi nomer urut 4,” ujarnya.

Menanggapi keputusan PTUN ini, sehari kemudian, Kamis (21/9/2012), KPUD Batu menggelar digelar sidang pleno yang berakhir hingga malam hari. Hasilnya KPUD meloloskan calon pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso dibursa Pilkada Kota Batu, yang akan digelar 2 Oktober mendatang. Alasannya demi keamanan dan keberlangsungan pelaksanaan Pilkada.

“Keputusan itu atas pertimbangan aspek kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu, juga pertimbangan demi lancarnya pilkada dan tidak menganggu jadwal pilkada,” jelas Ketua KPUD Kota Batu Bagyo Prasasti Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (22/9/2012).

Menurut Bagyo, keputusan KPUD itu, jauh sekali dari intervensi pihak lain. Apa yang diputuskan KPUD itu dinilai sudah sesuai dengan hukum yang ada. “Putusan kami secara hukum sudah benar. KPUD sudah menghormati putusan pengadilan (PTUN, red),” katanya.

KPUD Kota Batu, jelasnya, memang punya hak banding. Tapi demi kemaslahatan bersama, pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso ini diloloskan. Keputusan lolosnya pasangan petahana yang diusung 11 partai politik itu dituangkan dalam surat putusan KPUD nomor 270/80/BA/IX/2012 tentang penetapan bakal pasangan calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Kota Batu.

Dengan masukknya pasangan Eddy-Punjul tersebut, secara otomatis pasangan Eddy-Punjul itu, langsung mendapatkan nomor urut 4. Sementara, tiga pasangan lainnya masing-masing sudah mendapatkan nomor urut lebih dahulu. (en)

Eddy Rumpoko Dicoret, KPUD Batu Dituding Tidak Netral

Abdul Wahab Adinegoro (sumber : Facebook)

Batu, Sergap – KPUD Kota Batu dinilai tidak netral terkait dengan pencoretan pasangan Calon Walikota Batu Eddy Rumpoko dan unjul Santoso oleh 11 partai politik (parpol) pengusung bakal calon Wali Kota Batu dalam Pilkada yang akan digelar pada Oktober 2012 mendatang.  Melalui kuasa hukumnya, Abdul Wahab Adinegoro,  11 parpol itu juga mengatakan pencoretan tersebut tidak netral dan tidak profesional. Akibat pencoretan tersebut, suhu politik di kota wisata itu semakin memanas.

Abdul Wahab Adinegoro juga menilai, pencoretan tersebut dilatarbelakangi permainan pihak internal KPUD, saat proses verifikasi maupun ketika penelitian dokumen persyaratan para bakal calon. KPU pun dinilai tidak profesional dalam penggunaan pasal sebagai dasar pencoretan pasangan Eddy Rumpoko – Punjul Santoso.

“KPU telah menyebarkan opini ke publik jika ER berijazah palsu. Padahal saat itu, sidang pleno belum juga digelar. Selain itu, ada yang salah pada penerapan pasal Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011. Dan hal itu terlihat disengaja,” tegas Abdul Wahab Adhinegoro, kuasa hukum sebelas parpol pengusung Eddy Rumpoko, Jumat (10/8/2012) kepada wartawan.

Menurut Wahab, pada salinan dokumen penelitian yang dilakukan KPUD, hanya satu jenis dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat. Yakni ijazah/STTB SLTP atau sederajat yang diserahkan Eddy ke KPUD saat pendaftaran. Dokumen tersebut, terdiri dari Surat Keterangan Pengganti, Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Taman Siswa dan Laporan Kehilangan dari kepolisian.

Hasil klarifikasi dan penelitian KPUD itu, kata Abdul Wahab Adhinegoro,  tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf d tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011. Sedangkan dalam pasal tersebut tertuang persyaratan fotocopy ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.

“Klien kami, telah menyerahkan dokumen surat keterangan pengganti ijazah. Setelah diketahui ijazahnya hilang dan telah melaporkannya ke polisi. Semua berkas sudah dipenuhi. Yang perlu diketahui, bahwa pak Eddy tak pernah menyerahkan Ijazah. Karena jelas sudah hilang. Tapi menyerahkan surat keterangan dari sekolah dan surat kehilangan. Jadi bukan ijazah palsu,” urai Wahab.

Semestinya tegas Wahab, pasal yang digunakan adalah Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012. Karena dalam pasal itu berbunyi, dalam hal ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal, tidak ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011.

“Dari itu, jelas KPUD tidak profesional saat melakukan penelitian berkas milik klien kami. KPU jelas-jelas sudah sengaja membangun opini jika ER berijazah palsu jauh sebelum pleno digelar. Sehingga membuat keresahan di masyarakat Kota Batu. Memang kenyatannya, klien kami tak memegang ijazah yang dimaksud, karena tak ditemukan keberadaannya atau hilang,” katanya.

Menyusul ijazah SMP yang hilang, katanya, maka diterbitkan Surat Pengganti Keterangan Lulus juga digunakan pada Pilkada 2007 lalu. “Ketika kini terbit surat pernyataan pencabutan, maka surat yang lama masih dapat digunakan karena belum memiliki putusan hukum tetap. Bahkan sudah terbit SP3 ketika akan mengungkap dugaan jika surat itu diragukan keabsahannya,” kata Wahab lagi.

Dari temuan tersebut, lanjut Wahab, pihaknya akan segera mengadukan ke KPU Pusat serta Dewan Kehormatan KPU Pusat tentang penyalahgunaan wewenang oleh KPUD Kota Batu. Selain itu, pihaknya juga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya.

“Begitu juga masalah surat dari Diknas Pemkot Surabaya yang ditujukan ke DPD PDIP Jatim yang dikeluarkan Kadiknas Surabaya oleh Dr Ikhsan, S.Psi, MM tanggal 7 Agustus 2012. Dalam surat jawaban permintaan pencabutan surat No 422/1542/436.6.4/2010, tertanggal 3 Pebruari 2010, Ikhsan mengganggap surat tersebut tidak relevan lagi,” ujarnya.

Adapun dasar pencabutan surat tersebut berdasar surat ketetapan Nomor SP.Tap/31/VI/2012/Ditreskrimum Polda Jatim tertanggal 7 Juni 2012. “Terbitnya surat tersebut menjelaskan, proses klarifikasi dan penelitian berkas yang dilakukan oleh KPUD tidak dilakukan dengan benar,” jelas Wahab.

Sementara dalam surat pencabutan No 045/ABD/TD/VII/2012, dari SMP Taman Siswa hanya mencabut satu surat yang bernomr 15/TD/Sket/II/2007. Padahal terdapat satu bundel berkas lainnya yang menyatakan/menunjukan Eddy Rumpoko sekolah dan lulus (62/TD/SP/II/2007). Selain itu, surat pencabutan dari SMP Taman Siswa Nomor 045/ABD/TD/VII/2012, dan surat keterangan Nomor 046/ABD/TD/VII/2012 dari SMP Taman Siswa yang diterima oleh KPUD Kota Batu, dan keduanya tidak pernah diklarifikasi oleh KPUD Kota Batu.

“KPUD jelas terkesan asal-asalan dan disengaja dalam melakukan klarifikasi. Kita hanya berharap rakyat Kota Batu jangan dibohongi. Eddy diusung PDIP dan 10 partai lainnya,” katanya lebih lanjut.

Melihat KPUD Kota Batu yang tidak netral tegas Wahab, pihaknya akan terus melakukan pembelaan dan akan menguak ketidaknetralan KPUD. “Proses hukum akan terus dilakukan,” katanya menegaskan.

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Batu, Bagyo Prasasti tetap menegaskan pencoretan Eddy Rumpoko sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sudah melalui rapat pleno KPUD Kota Batu. “Silahkan kalau akan menempuh jalur hukum,” kata Bagyo singkat. (En)

Berita terkait :   Eddy Rumpoko Dicoret Sebagai Calon Walikota

 

Eddy Rumpoko Dicoret Sebagai Calon Walikota

Eddy Rumpoko

Batu, Sergap – Pasangan Calon Walikota Batu Eddy Rumpoko-Punjul Santoso resmi dicoret sebagai kontestan Pemilukada Kota Baru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (8/8/2012. “Untuk memutuskan pencoretan ini, kami melalui rapat pleno yang prosesnya cukup panjang dan alot. Sejak Selasa (7/8) hingga Rabu dini hari tadi baru bisa diputuskan dicoret tidaknya pasangan yang diusung PDIP tersebut,” tegas Supriyanto, Anggota KPU Kota Batu kepada wartawan.

Pencoretan Eddy Rumpoko sebagai salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota (cawali-cawawali) Batu itu karena terganjal keabsahan ijazah SMP. Sebab, ijazah SMP Taman Siswa Surabaya yang dimiliki Eddy Rumpoko yang diusung PDI Perjuangan ini, dinyatakan tidak berlaku oleh sekolah bersangkutan.

Supriyanto menjelaskan, keputusan pleno itu memiliki pertimbangan yang cukup kuat, sebab sebelumnya KPU melakukan klarifikasi berkas berdasarkan aspek legal formal melalui pengakuan sekolah maupun Dinas Pendidikan.

Dalam klarifikasi itu, lanjutnya, diketahui adanya ketidakabsahan ijazah SMP Eddy Rumpoko. Bahkan, ijazah Eddy Rumpoko juga dinyatakan tidak berlaku oleh sekolah bersangkutan (SMP Taman Siswa Surabaya) maupun Dinas Pendidikan Pemprov Jatim.

Supriyanto menambahkan, yang menjadi pertimbangan adalah hasil konsultasi dengan KPU Jatim, berita acara supervisi dan monitoring KPU Provinsi Jatim ke KPU Batu serta rekomendasi Panwaslu setempat. “Yang menjadi pijakan KPU Kota Batu adalah UU Sisdiknas dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang pendidikan nasional harus urut dan berjenjang”, tegas Suriyanto.

Selain Eddy Rumpoko-Punjul, KPU Kota Batu juga mencoret calon ‘independen’ (perseorangan) pasangan Sugiarto-Solikhin  sebagai kontestan Pemilukada Kota Batu yang akan digelar Oktober mendatang, karena tidak memenuhi batas minimal dukungan KTP.

Menyinggung kemungkinan munculnya gugatan dari para calon terkait keputusan tersebut, Supriyanto secara tegas mengatakan, pihaknya siap menerima dan pihaknya juga menghormati pihak-pihak yang melayangkan gugatan. “KPU Kota Batu mempersilahkan jika ada calon yang tak puas,  untuk menempuh jalur hukum”, kata Supriyanto.

Sebagaimana diberitakan, Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Surabaya Drs. Abdullah telah membuat surat yang menyatakan bahwa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko tidak pernah tercatat sebagai siswa SMP Taman Siswa.

Sesuai klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan KPU Batu, surat keterangan pengganti ijazah Eddy Rumpoko dinyatakan tidak berlaku oleh sekolah bersangkutan. Dan pada Pemilukada  periode sebelumnya, persyaratan cawali dan cawawali hanya membutuhkan ijazah SMA, namun tahun ini, ijazah SMP juga dibutuhkan.

Bahkan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga mendesak Polda Jatim kembali melakukan pengusutan terhadap dugaan pemalsuan surat keterangan lulus Eddy Rumpoko dari SMP Taman Siswa Surabaya itu.

Menyikapi hal ini, kuasa hukum Eddy Rumpoko, Abdul Wahab Adhinegoro, dalam waktu dekat ini akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan partai pengusung (PDIP) juga akan melakukan hal yang sama.

Abdul Wahab menilai, KPU telah berbuat dzolim dan ada konspirasi politik dalam keputusan tersebut, bahkan ia curiga jika ada permainan politik atas keputusan yang merugikan kliennya tersebut.  “Apa yang terjadi pada klien saya ini, ada dugaan kuat jika ada pihak-pihak tertentu yang menjegal Pak Eddy agar tidak bisa maju dalam Pilkada Oktober mendatang,” tegasnya.

Dengan demikian maka KPU Kota Batu menetapkan tiga pasangan cawali dan cawawali. Ketiga pasangan cawali-cawawali itu adalah Suhadi–Suyitno (Partai Golkar dan PKB), Gunawan Wirutomo–Sundjojo (Partai Hanura dan PKNU), serta calon perseorangan Abdul Majid – Kustomo.  (enny)

Berita terkait :   

Eddy Rumpoko Terganjal Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Eddy Rumpoko Terganjal Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Eddy Rumpoko

Batu, Sergap – Nasib Calon Walikota Batu incumbent Eddy Rumpoko masih mengambang, tidak menentu. Sementara Pemilukada Kota Batu tinggal 3 bulan lagi. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Batu belum mau menyimpulkan lolos tidaknya Eddy Rumpoko sebagai salah satu calon walikota.

Kabarnya, nasib calon incumbent yang diusung oleh PDIP ini masih menunggu hasil rapat pleno anggota KPUD Kota Batu yang rencananya digelar pada 6 Agustus mendatang.

Anggota KPUD Kota Batu, Supriyanto, mengatakan, masih ada yang harus dilakukan oleh KPUD sebelum mengambil keputusan. “Kami juga masih menunggu kesimpulan dari Dinas Pendidikan Surabaya dan masih harus konsultasi ke KPU Pusat minggu depan,” urai Supriyanto, Sabtu (28/7).

Sebagaimana diberitakan, Jumat (27/7), KPUD Kota Batu mendatangi Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk proses verifikasi dan klarifikasi. Yakni terkait tentang surat keterangan pernah sekolah di SMP Taman Siswa Surabaya yang dikeluarkan oleh pihak yayasan sekolah tersebut.

Tentang hasil pertemuan itu, Supriyanto mengatakan belum dapat disimpulkan. “Pihak Dispendik Surabaya masih melakukan kajian, jadi belum bisa disimpulkan. Kami juga menunggu hasil kajian dari Dispendik Surabaya,” paparnya.

Selain itu, pada hari itu juga KPUD Kota Batu juga melakukan konsultasi ke KPU Jawa Timur. Sempat beredar kabar jika pihak KPU Jawa Timur menyatakan bahwa nasib Eddy Rumpoko sudah bisa diputuskan oleh KPUD Kota Batu. “Tidak benar kabar itu, semua belum bisa diputuskan. Kami hanya konsultasi biasa,” bantah Supriyanto saat disinggung mengenai kabar tersebut.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Supriyanto, bahwa KPUD Kota Batu memaparkan di hadapan KPU Jawa Timur berbagai tahapan yang sudah dilaluinya. Berbagai tahapan itu juga dianggap sudah benar atau sudah sesuai prosedur. “Semua tahapan sudah benar,” ucapnya.

Dikatakannya, keputusan lolos atau tidaknya Eddy Rumpoko sebagai calon peserta pemilukada masih menunggu rapat pleno. Berbagai materi hasil konsulutasi dan klarifikasi menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Kasus dugaan ijasah palsu Eddy Rumpoko mencuat pada Juni 2010 silam. Saat itu, Polwiltabes Surabaya (sekarang Polrestabes Surabaya) menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka dengan dugaan pemalsuan surat keterangan lulus SMP Taman Siswa Surabaya. Surat keterangan lulus itu telah digunakan untuk maju pada Pemilukada 2007 silam.

Dalam perkembangannya saat itu, Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Surabaya, Suherminah, mencabut surat keterangan yang pernah dikeluarkannya. Selain itu, dalam proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan KPUD Kota Batu ke sekolah itu juga menemukan bukti jika dalam bukti induk siswa tidak dapat ditemukan nama Eddy Rumpoko.

Kasus ini sendiri oleh pihak kepolisian sudah dihentikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) beberapa saat lalu. Namun, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Batu, kembali mengadukan kasus ini ke polisi. (enny)

Berita terkait :

KPUD akan Gelar Pleno Tentukan Nasib Eddy Rumpoko   –   Eddy Rumpoko Bantah Teror Kasek SMP Taman Siswa   –   Kompolnas Soroti SP3 Eddy Rumpoko   –   PDIP: Eddy Rumpoko Tak Bermasalah

Nama Munir Diusulkan Untuk Nama Jalan

Almarhum Munir

Batu, Sergap – Nama Munir, sang Pejuang Hak Azasi Manusia (HAM) diusulkan oleh sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat Kota Batu untuk diabadikan sebagai salah satu nama jalan di Kota Batu.

Salah satu ruas jalan yang diusulkan adalah sebuah jalan di kawasan Bendo, Desa Sidomulyo Kecamatan Bumiaji yang menghubungkan antara Desa Sidomulyo dengan Desa Pandanrejo, yang memang belum ada nama jalannya. “Kita berharap usulan ini diakomodir oleh Pemerintah Kota Batu,” ujar Ani salah satu tokoh pemuda Kota Batu kepada wartawan, Sabtu (14/07/2012)

Usulan ini sebenarnya bukan barang baru. Pertama kali usulan itu disampaikan sekitar tahun 2007 kepada Walikota Batu saat itu, almarhum H. Imam Kabul. Namun hingga saat ini masih belum ada tanggapan dari Pemkot.

Usulan ini kembali mencuat seiring dengan rencana Pemkot Batu memberi nama – nama jalan. Pemkot Batu  sebelumnya telah menggelar pertemuan untuk membahas nama-nama jalan yang akan diganti tersebut.

Almarhum Munir yang nama lengkapnya Munir Said Thalib, lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Ia adalah salah seorang pendiri dan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS). Ia meninggal pada 7 September 2004 dalam penerbangan pesawat Garuda Jakarta-Amsterdam yang transit di Singapura. Ia meninggal karena terkonsumsi racun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda.

Pria keturunan Arab lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini merupakan seorang aktivis dan pejuang HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Almarhum dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sisir, Kota Batu.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Batu, Imam Suryono, mengatakan, rencananya nama jalan baru ini akan diresmikan pada hari Selasa (17/7) besok. “Sekarang masih dibahas dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Selain dari Pemkot, kami juga melibakan pihak kepolisian,” ucap Imam.

Menurutnya, ada beberapa jalan yang akan diganti, seperti Jalan Raya Beji – Mojorejo hingga Jalan Raya Dadaprejo diganti namanya menjadi Jalan Ir. Soekarno.  Sementara Jalan Raya Pendem hingga perbatasan Karangploso diberi nama dengan Jalan Dr. M. Hatta.

Pergantian nama ini sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Batu. Imam menambahkan, Pemkot Batu akan terus mensosialisasikan pemberian nama jalan baru ini. Tidak hanya di tingkat kota, tapi disosialisasikan melalui kecamatan dan desa/kelurahan. “Sehingga semua masyarakat tahu bahwa ada sejumlah jalan raya yang namanya sudah berganti,” tambah Imam. (Enny)