Gubernur Jatim Kukuhkan Satgas Saber Pungli

saber-pungli-jatim-oke

Gubernur Jatim Soekarwo ketika melantik Satgas Saber Pungli Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur  H. Soekarwo kembali mengukuhkan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (14/11).

Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Timur, yakni Ketua Pelaksana Irwasda Polda Jatim Kombes Wahyu Hidayat, Wakil Ketua I Inspektorat Jatim Nurwiyatno, Wakil Ketua II dari Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi  Jatim Nikoalus Komondus SH.

Soekarwo mengatakan pembentukan satgas dinilai tepat karena saat ini kondisi ekonomi turun, sehingga satgas ini diperlukan untuk memantau jalannya pemerintah menjadi bersih tanpa pungutan liar. “Keppres 14 tentang Satgas Pungli ini sangat tepat untuk memberantas pungutan liar di wilayah Investasi, pasalnya saat ini investasi ketika menanamkan investasi terkendala masalah pungutan liar, dan apabila proses investasi di Jatim bersih, maka investasi di Jatim akan naik dan para investor akan datang,” ujarnya.

Ia mencontohkan, kasus Perak Dualtime ini dilakukan orang pihak ketiga, jadi untuk di lingkungan Pemprov Jatim akan menghilangkan kerjasama dengan pihak ketiga saat proses lelang nanti. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada tim satuan tugas pungutan liar agar selalu melakukan komunikasi dan koordinasi agar tugas dan fungsinya berjalan dengan baik.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadji mengatakan tugas unit satuan tugas pungutan liar adalah melaksanakan tugas tangkap tangan, membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Provinsi Jatim,  mengumpulkan data dan informasi dari instasi pemerintahan atau lembaga negara yang menggunakan teknologi informasi, dan memberikan masukan atau rekomendasi kepada lembaga atau instansi terkait sanksi bagi pelaku pungutan liar.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan pihak kepolisian juga membentuk satgas Pungli ini mulai dari Polda Jatim, Polres dan hingga Polsek Se Jatim. Bahkan, satgas ini sudah melakukan tugasnya seperti penemuan kasus pungli di lingkungan Pemkab Malang soal pungli pemindahan jabatan di BKD Kabupaten Malang, kemudian kasus Dueltime di pelabuhan Tanjung Perak yang saat ini sudah ditangani Mabes Polri. Bahkan pihaknya juga menindak tegas terkait penyelewengan pelayanan publik di Polres Magetan.

“Kami mendukung adanya satgas ini agar  ke depan pengawasan pelayanan publik di Jatin benar – benar bersih dari pungli, Bahkan kami meminta kepada satgas dari kepolisian untuk selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga tugasnya bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.

(win)

Iklan

Kades Taringin Diduga Selewengan Dana ADD Setengah Milyar

lapangan badminton

Lapangan Badminton yang “katanya” dibangun menggunakan Dana ADD Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Gunung Mas (Sergap) – Tidak pernah ada yang menyangka, seorang Kepala Desa (Kades) yang baru saja terpilih diduga telah berani melakukan perbuatan tidak terpuji. Dia adalah Kepala Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Informasi yang dihimpun Tabloid Sergap bersama LSM Komite Penyelamat Aset Negara, menemukan dugaan penyelewengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.447 juta. Salah satu petunjuk penyelewengan yang beraroma korupsi ini adalah ketika Kepala Desa Taringin ini mencairkan dana ADD sebesar hampir setengah milyar rupiah itu, tanpa tanda tangan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Dari hasil pantauan di lapangan dana sebesar itu, hanya berwujud gorng-gorong, lapangan voli dan lapangan badminton. Ulah Kades Taringin yang bernama Novenson ini, tentu saja membuat resah para perangkat desa dan juga warga desa lainnya.

Karena merasa risih atas perbuatan Kades tersebut, maka sekitar 30 Kepala Keluarga warga Desa Taringin kemudian membuat surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan sangat keberatan terhadap cara Kades Novenson, mengelola dana milik rakyat ini.

Warga sangat menyayangkan seorang kepala desa yang belum dilantik sudah melakukan perbuatan tidak terpuji, bahkan berbau tindak pidana korupsi. “Kami sangat kecewa, seorang Kepala Desa terpilih yang belum dilantik sudah berani mencairkan dana ADD tanpa persetujuan dari ketua BPD” kata Ersa, salah satu warga kepada Tabloid Sergap.

Ersa juga menilai, bahwa pembangunan lapangan voli dan lapangan badminton itu tidak sesuai dengan rencana pembangunan desa. “Pembangunan lapangan vili dan badminton itu bukan kehendak warga, tidak jelas perencanaannya. Gorong-gorong yang dibangun juga tidak terbuka laporan keuangannya. Sehingga warga tidak tahu berapa sebenarnya biayanya. Sungguh ini sangat membuat masyarakat risih dan kecewa, “kata Ersa menjelaskan.

Ditambahkan juga oleh Ersa, pihaknya menginginkan agar penggunaan dana ADD tersebut dimusyawarahkan dengan warga dengan harapan Desa Taringin akan lebih maju pembangunannya. “Kita bukan menghambat program pemerintah. Kita justru sangat mendukung, tetapi harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku,” tambah Ersa lagi.

Sementara itu Kepala BPD Taringin, Edius mengatakan, bahwa dirinya sama sekali tidak dilibatkan dalam pengambilan dana ADD tersebut. “Saya tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pencairan dana ADD itu. Dan saya sebagai Ketua BPD merasa keberatan karena tidak dilibatkan,“ kata Edison menjelaskan.

Edison juga menjelaskan bahwa Kades Novenson, baru akan dilantik pada tanggal 12 Agsustus 2016. “Dia memang sudah dinyatakan terpilih sebagai Kades Taringin, tapi pelatikkannya baru nanti pada tanggal 12 Agustus,” tambanhya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Said Ismail mengatakan, perihal dugaan-dugaan penyelewengan dana ADD tersebut memang harus dipantau. Bahkan Wagub memberi apresiasi kepada para pihak yang peduli terhadap penyaluran dana ADD.

“Itu (Dana ADD) memang harus dipantau semua, hanya di Palangka Raya, tetapi seluruh Kalteng juga harus dipantau. Saya berharap agar masyarakat turut serta memberi pengawasan dan informasi kepada pemerintah,” kata Wagub menegaskan. (ab)

Kejaksaan Keluarkan Sprindik Dugaan Penyalahgunaan Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri

Bob Sulistian

Kepala Seksi Inteljen Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH

Kediri (Sergap) – Akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri, secara resmi memulai proses penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri.

Tahapan ini ditandai dengan telah diperiksanya dua pelapor, yaitu Agustianto dan Khoirul Anam, serta langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya oleh dua penyidik di lantai II Kantor Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Kamis (14/04/216) pagi sampai tengah hari. Kedua pelapor tersebut, terlihat diperiksa sebagai saksi pelapor secara terpisah di ruangan yang berbeda.

Usai pemeriksaan, kuasa hukum Danan Prabandaru, SH, MH yang mendampingi pemeriksaan sepanjang ± 5 jam itu, membenarkan bahwa Agustianto dan Khoirul Anam telah diperiksa sebagai saksi pelapor terkait laporannya tentang adanya dugaan penyalahgunaan jabatan oleh para pimpinan DPRD Kabupaten Kediri.

“Benar telah diperiksa dan dibuat BAPnya. Tapi saya tidak bisa memberikan keterangan tentang pemberkasan BAP ini ya, karena sifatnya rahasia,” kata Danan sambil menyarankan untuk menghubungi pejabat kejaksaan saja.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH juga membenarkan, bahwa pihaknya telah secara resmi telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan oleh para pimpinan DPRD Kabupaten Kediri.

“Sprindik (surat perintah penyelidikan, red) sudah ditandatangani Pak Kajari kemarin, hari Rabu tanggal 13 April 2016. Bahkan para saksi pelapor sedang kami periksa hari ini,” kata Kasintel menjelaskan.

Sekretaris DPRD giliran berikutnya

Bob Sulistian juga menambahkan, jadwal pemanggilan selanjutnya adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri, Drs. Mohamad Solikin, MAP. “Selanjutnya akan kami panggil untuk diperiksa adalah Sekwan, nanti pada hari Senin, tgl 18 April 2016,” kata Bob menjelaskan.

Sampai dengan berita ini ditulis, Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri, Drs. Mohamad Solikin, MAP belum dapat dihubungi untuk diminta pendapatnya.

Sebagaimana diketahui, pada hari Selasa tanggal, 22 Maret 2016 yang lalu Advokad Danan Prabandaru, SH, MH selaku penerima kuasa dari Agustianto dan Khoirul Anam, melaporkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Periode 2014-2019, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri. (Baca : Diduga Menyalahgunakan Jabatan, Pimpinan DPRD Dilaporkan ke Kejaksaan).

Laporan tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri Periode 2015-2019, karena tidak membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kediri.

Laporan tersebut diterima oleh Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH di ruang kerjanya. Danan Prabandaru menyerahkan laporan tertulis, dengan lampiran 2 lembar. Selain itu advokad anggota Peradi ini juga menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi rekaman telpon dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kediri. (Tkr)

Diduga Menyalahgunakan Jabatan, Pimpinan DPRD Dilaporkan ke Kejaksaan

lapor kejari oke

Danan Prabandaru menyerahkan laporan dan flashdisk berisi rekaman pembicaraan telpon kepada Bob Sulistian

Kediri (Sergap) – Advokad Danan Prabandaru, SH, MH selaku penerima kuasa dari Agustianto dan Khoirul Anam, melaporkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Periode 2014-2019, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri, Selasa siang (22/03/2016).

Laporan tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri Periode 2015-2019, karena tidak membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kediri.

Laporan tersebut diterima oleh Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH di ruang kerjanya. Danan Prabandaru menyerahkan laporan tertulis, dengan lampiran 2 lembar. Selain itu advokad yang berkantor di Jalan Patiunus Nomor 10 Kota Kediri ini, juga menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi rekaman telpon dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kediri.

“Kami berharap Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, berkenan untuk menyelidiki kebenaran laporan klien kami tersebut,” kata Danan sambil menyerahkan surat laporan dan flashdisk.

“Kami akan sampaikan laporan ini kepada atasan, untuk mendapatkan petunjuk tentang tindak lanjutnya”, kata Bob Sulistian, setelah menandatangani tanda bukti penerimaan laporan.

Usai memberikan laporannya, kepada wartawan Danan Prabandaru menjelaskan bahwa, dugaan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Anggota DPRD Periode 2014-2019 ini, berawal dari keengganan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri memenuhi permintaan Gabungan 17 LSM dan Ormas yang menamakan dirinya Aliasi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (Aloka), agar DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan pelaksanaan Pilbup Kediri 2015. (Baca : Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih)

Kemudian pada tanggal 29 Pebruari 2016 Aloka menyampaikan permintaan RDP terkait Pilbup 2015 yang diterima oleh Komisi A DPRD Kabupaten Kediri. Permintaan tersebut ditolak secara tertulis oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Maret 2016, dengan alasan materi RDP tersebut, masih menjadi obyek sengketa di pengadilan oleh beberapa pihak. (Baca : Dewan Akan Panggil KPU dan Panwas Kabupaten Kediri)

Tidak puas atas jawaban itu kemudian Aloka berkirim surat tertanggal 14 Maret 2016, yang isinya meminta jawaban atas surat tertanggal 8 Maret 2016, perihalnya Rekomendasi Penundaan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kediri Hasil Pilkada Serentak Tahun 2015.

Dalam surat ini Aloka juga meminta diagendakan kembali pertemuan antara Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi A dengan Aloka, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 pukul 12.00 WIB di kantor DPRD Kabupaten Kediri. (Baca : Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat)

Surat Aloka ini dibalas oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, melalui surat tertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak semua permintaan Aloka tanpa terkecuali. Surat yang ditandatangani, H. Sulkani (Ketua), Drs. H. Sentot Djamaludin (Wakil Ketua), Iskak, S.Ag (Wakil Ketua) dan Arief Junaidi, SH ini, menegaskan tidak dapat memfasilitasi permintaan Aloka dan mempersilahkan Aloka untuk mengikuti proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merasa tidak mendapatkan pelayanan dari wakilnya di parlemen, kemudian Aloka mengadukan hal ini ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kediri. Namun ternyata BK DPRD Kabupaten Kediri belum mempunyai Peraturan Tata Beracara.

“Kami berpendapat, dengan tidak memiliki Peraturan Tata Beracara, maka BK DPRD Kabupaten Kediri telah lebih dari setahun melakukan kegiatan secara ilegal. Dan kami juga berpendapat yang patut diduga bersalah dalam hal ini adalah seluruh anggota dewan, terutama unsur pimpinan dewan,” kata Danan menjelaskan.

 

lapor kejari foto bareng

Foto bersama setelah melapor secara resmi. “Fiat justitia ruat coeleum”, hukum harus tetap ditegakkan, biarpun langit runtuh

Masih menurut Danan, kewajiban membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan adalah tanggungjawab semua anggota dewan, dengan arahan pimpinan dewan. “Para anggota dewan tersebut bisa dipersalahkan, karena membiarkan saja semua ini terjadi dalam rentang waktu lebih dari setahun. Peraturan Tata Beracara ini adalah KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, red) nya BK. Dengan demikian, bisa jadi telah terjadi kegiatan tanpa payung hukum yang dibiayai uang negara dan berpotensi mengarah ke tindak pidana korupsi,” kata advokad anggota Peradi ini menerangkan.

Laporan sudah masuk secara resmi ke Kejari Ngasem Kabupaten Kediri. Bagaimana kelanjutannya, Tabloid Sergap akan menyajikannya untuk pembaca setianya. (Tkr)

Ketua Umum PSSI Tersangka Kasus Dana Hibah

la-nyala-mataliti oke

La Nyalla Mattalitti (berkemeja batik) saat usai diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu

Surabaya (Sergap) – Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), terkait kasus dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur tahun 2012. Penetapan status tersebut berdasarkan Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016, menindaklanjuti surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Print-291/ 0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016.

“Dana tersebut digunakan untuk membeli saham terbuka atau IPO di Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Made Suarnawan, Rabu (16/3/2016). Sebelumnya, Kejati Jatim telah mengeluarkan sprindik umum, tetapi dapat digagalkan oleh kuasa hukum La Nyalla pada gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. “Sprindik yang lama itu bersifat umum, sprindik yang terbaru sudah menyebutkan inisial tersangka, LN,” tambahnya.

Dalam kasus ini, La Nyalla Mattalitti dalam kapasitas jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Jatim. (Baca : Ketua Kadin Jatim Diperiksa Kejati Jawa Timur). Kasus dana hibah yang merugikan negara sebesar Rp 48 miliar itu sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap dan dua pengurus Kadin Jatim sudah divonis di Pengadilan Tipikor. Namun, Kejati Jatim mengembangkan kasus tersebut karena menemukan fakta bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli saham publik di Bank Jatim sebesar Rp 5,3 miliar.

Dua petinggi Kadin Jawa Timur tersebut, yakni Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Kerjasama Antar Provinsi, Diar Kusuma Putra dan Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Jatim Nelson Sembiring.

Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring terbukti terlibat penyalahgunaan dana hibah dari Pemprov Jatim 2012-2013 senilai lebih dari Rp 20 miliar. Data dari Biro Perekonomian Jatim, Kadin Jatim mendapat dana hibah sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2014, Rp 15 miliar tahun 2013, Rp 10 miliar tahun 2012 dan Rp 12 miliar tahun 2011).

Pada P-APBD 2014, ada dana hibah lagi untuk Kadin Jatim sebesar Rp 5 miliar. Tapi hingga akhir Desember 2014, tidak ada pengajuan pencairan dari Kadin Jatim, karena syaratnya untuk pencairan, harus ada SPJ dana hibah sebelumnya. (wina)

Proyek Alkes RSUD Kota Madiun Dibidik Kejaksaan

RSUD Kota Madiun oke

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Madiun

Madiun (Sergap) – Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Kota Madiun, Jawa Timur sedang dibidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Proyek senilai Rp. 2 Milyar tersebut patut diduga sarat dengan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

“Ada atau tidaknya penyimpangan, masih diselidiki. Sejauh ini baru pemanggilan perdana sejumlah pihak dari RSUD Kota Madiun,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Madiun, Paris Pasaribu, kepada wartawan, Rabu (20/01/2016).

Ditambahkan oleh Paris Pasaribu, bahwa kasus tersebut masih memasukki tahap awal penyelidikan dan butuh proses pendalaman lebih lanjut. Sejauh ini telah memasuki tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Sejumlah pihak yang telah dipanggil dan dimintai keterangan antara lain, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sri Marhaendra Datta, Kasi Pelayanan Medik drg. Priyo Rahardjo, Kasi Keuangan Yuda K, dan Apoteker Yusuf.

Namun sejauh ini, Kejaksaan Negeri Kota Madiun masih belum menyimpulkan apakah laporan masyarakat terkait proyek alat kesehatan dan proyek fisik tahun 2013, 2014 dan 2015 itu, memang telah ditemukan adanya kerugian negara atau tidak.

“Ada beberapa yang kita dalami, termasuk Alkes. Mungkin ada juga bangunan fisik. Yang kita klarifikasi adalah proyek anggaran mulai tahun 2013, 2014 dan 2015. Ini baru awal saja, semuanya masih kita dalami,” kata dia.

Tentang kemungkinan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Kota Madiun, Resty Lestantini, Paris Pasaribu mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik. “Siapa menurut mereka para penyidik yang dibutuhkan keterangannya, ya akan kita panggil,” tambah Pasaribu.

Sementara itu, Wali Kota Madiun Bambang Irianto menyatakan pihaknya yakin jika tidak ada masalah di RSUD Kota Madiun. Pihaknya mengaku telah memanggil Direktur RSUD Kota Madiun, Resty Lestantini, guna diminta keterangannya.

Menurutnya, pengadaan semua alkes di rumah sakit milik pemkot tersebut sudah masuk dalam sistem elektronik katalog (e-katalog). “Jika pengadaan alkes sudah terdaftar di E-katalog, anggaran tidak dapat diselewengkan. Saya yakin tidak ada penyelewengan anggaran dalam pengadaan Alkes di RSUD Kota Madiun,” kata Bambang Irianto.

Meski demikian, Walikota menghormati proses hukum yang dilakukan Kejari Madiun untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran di lingkup Pemkot Madiun. Ia tidak akan melakukan intervensi dalam hal itu karena bukan pemegang anggaran. (HS)

Wakil Ketua KPK Kunjungi Kampung Inggris Kediri

Buku saku

Buku saku “Memahami Untuk Membasmi”. Adnan Pandu Praja saat sosialisasi di BEC Pare Kediri

Kediri (Sergap) – Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Selasa sore (26/05/2015) mengunjungi Kampung Inggris, Desa Pelem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salah satu pimpinan KPK ini, tiba sekitar jam  16.30 WIB disertai dua orang asistennya di kampus Basic English Course (BEC), sebuah lembaga Kursus Bahasa Inggris yang didirikan oleh perintis Kampung Inggris M. Kalend Osen.

Begitu turun dari mobilnya, Pandu langsung ke mushala untuk sholat baru kemudian menuju Garden Hall sebuah aula di kampus BEC. Pandu disambut oleh M. Kalend Osen sang perintis Kampung Inggris. Setelah doa, acara bertajuk Silaturrahim inipun dimulai dengan sambutan dari Ustad Kalend, panggilan akrab M. Kalend Osen.

“Selamat datang kepada Bapak Adnan Pandu Praja di kampus kami”, kata pria kelahiran Kutai Kertanegara Kalimantan Timur,  4 Pebruari 1945 ini memulai sambutannya.

Selanjutnya Ustad Kalend mengisahkan bahwa dirinya mulai merintis kursus Bahasa Inggris pada 15 Juni 1977. Lembaga ini didirikan setelah dirinya secara tak sengaja harus membantu 2 mahasiswa belajar Bahasa Inggris. Pak Kalend yang “terdampar” di Pare Kediri karena drop out dari Pondok Gontor Ponorogo ini, akhirnya menemukan profesi yang membuat dirinya terkenal hingga saat ini.

Tentang budaya Anti Korupsi, Ustad Kalend menyatakan bahwa di lembaganya atmosfir Anti Korupsi sudah merupakan komitmen bersama keluarga besar BEC. “Karena jiwa Anti Korupsi itu, maka kami dapat berkembang seperti saat ini”, katanya menjelaskan.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan kegembiraan dan kebanggaanya karena bisa mendatangi Kampung Inggris yang sangat terkenal ini. “Sekaligus saya juga bangga karena pendirinya juga sesama jebolan Pondok Gontor,” kata Pandu disambut tepuk tangan yang hadir.

Diceritakan oleh Pandu bahwa dirinya juga drop out Pondok Gontor Ponorogo. “Saya 3 tahun di Gontor, kemudian melanjutkan ke SMA di Jakarta”, katanya. Kemudian ia kuliah hukum di Universitas Indonesia. Sempat menjadi pengacara dan notaris.

Bersama teman-temannya Pandu juga mendirikan LSM Police Watch, kemudian menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan sukses menjadi salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang.

Bicara tentang korupsi di negeri kita, Pandu mengatakan bahwa Gubernur Jendral Herman Willem Daendels, yang menjabat antara tahun 1808–1811, didatangkan ke Hindia Belanda, salah satu tugasnya adalah memberantas korupsi yang sudah mengganggu jalannya pemerintahan saat itu.

“Jadi korupsi itu sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan. Barulah para era reformasi pemberantasan korupsi mendapatkan perhatian yang sangat serius. Maka terbentuklah KPK sebagai sebuah lembaga super body, yang diberi kekuasaan istimewa dalam memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat di segala tingkatan. Kita waktu itu banyak mencontoh KPKnya Hongkong”, kata Adnan Pandu Praja menjelaskan.

Foto bersama usai acara

Foto bersama usai acara

KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 azas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

“DPR hasil Pemilu tahun 1999 saat itu sangat top. Mereka idealis dan mendukung sepenuhnya semangat pemberantasan korupsi di negara kita. Beda dengan yang sekarang”, kata Pandu.

Pandu menekankan pemberantasan korupsi harus dimulai sejak kecil. “Budaya berani jujur harus kita mulai dari keluarga kita masing-masing, sehingga ke depan akan terbentuk generasi penerus yang punya sikap anti korupsi sejak dini”, tegas Pandu.

Acara selanjutnya diisi tanya jawab dan pembagian buku saku “Memahami Untuk Membasmi” yang berisi pemahaman tentang tindak pidana korupsi,perundang-undangan anti korupsi dan tata cara melaporkan tindak pidana korupsi. (Tkr)

Ketua Kadin Jatim Diperiksa Kejati Jawa Timur

La Nyala Matalitti

La Nyala Matalitti

Surabaya (Sergap) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyala Matalitti memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp. 20 Milyar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2012-2013.

Penasehat hukum La Nyala, Ahmad Riyadh, Selasa (31/03/2015), mengatakan kepada wartawan, kehadiran La Nyala di Kejati Jatim ini untuk menghormati proses hukum yang ada.

“Pada panggilan pertama ini Pak Nyala langsung hadir dan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, dialami supaya masalah ini menjadi transparan,” ucapnya.

Dijelaskan juga Ahmad Riyadh bahwa pada pemeriksaan yang dilakukan akan dijelaskan bagaimana alur yang terjadi terkait dengan masalah ini. “Kehadirannya di Kejati Jatim ini memang untuk masalah Kadin, di mana Pak Nyala akan memberikan semua data dan bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, bukti-bukti tersebut seperti surat pengajuan dan juga berapa dana yang didapatkan supaya semuanya bisa dipertanggunjawabkan. “Jika memang ada data yang kurang akan disusulkan, karena biasanya penyidik akan melebar saat melakukan pemeriksaan,” tuturnya.

Pada bulan Pebruari 2015 yang lalu, Kejati Jatim sudah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Diar Kusuma Putra, Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Kerjasama Antar Provinsi  dan Nelson Sembirin, Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Saat ini keduanya telah ditahan di Rumah Tahanan Medaeng.

La Nyala Matalitti datang di lantai 5 Kejati Jatim sekitar pukul 10.00 WIB dan sampai dengan berita ini ditulis, pemeriksaan terhadap Ketua Kadin Jatim yang juga Wakil Ketua PSSI ini belum selesai. (win)

Kasus Pengadaan Beras Fiktif, Kejaksaan Tetapkan 11 Tersangka

Kajari Pamekasan Sudiharto. Tumpukan beras di gudang Bulog

Kajari Pamekasan Sudiharto. Tumpukan beras di gudang Bulog

Pamekasan (Sergap) – Menindaklanjuti hilangnya 1.504,7 ton beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura, maka Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan sebanyak 11 orang tersangka.

“Dua diantara tersangka yang telah kami tetapkan hari ini adalah Mantan Kepala Bulog Sud Divre XII Madura dan Wakilnya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Sudiharto di Pamekasan, Jumat (20/02/2015) yang lalu.

Kesebelas orang tersangka tersebut berbagai pihak, seperti pejabat Bulog Madura, Pengawas Bulog, bagian administrasi, dan rekanan pengadaan beras di Gudang Bulog Madura. Para tersangka itu masing-masing berinisial SU, PA, ES, HA, SM, PA, MA, KA, ID, NS dan SU.

Kajari menjelaskan, 11 orang ini ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan maraton kepada 30 orang, baik dari pihak Bulog, tim pengawas dan mitra rekanan pengadaan beras Bulog. “Status mereka sama, dan kami belum melakukan penyidikan lebih lanjut siapa aktor intelektual dibalik kasus ini,” katanya menjelaskan.

Berdasarkan hasil penyidikan tim penyidik Kejari Pamekasan tersebut, hilangnya beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura itu, bukan karena hilang, akan tetapi karena pengadaan beras fiktif yang dilakukan oknum pegawai Bulog bekerja sama dengan mitra kerjananya atau rekanan pengadaan beras.

Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Pamekasan Samiadji Zakaria, juga menjelaskan, “Kesimpulan tentang adanya pengadaan beras fiktif di Bulog Madura itu, setelah kami melakukan pemeriksaan kepada sekitar 30 orang, terkait kasus hilangnya beras di Gudang Bulog Madura yang dilaporkan ke Kejari Pamekasan.”

Jumlah beras di gudang Bulog Sub Divre XII Madura yang dilaporkan hilang oleh pihak Bulog ke Kejari Pamekasan itu sebanyak 1.504, 07 ton, atau setara dengan Rp1,8 miliar.

Sebagaimana diketahui, kasus hilangnya beras Bulog itu terungkap setelah Bulog Sub Divre Jatim melakukan audit internal di Bulog Sub Divre XII Madura. Dari hasil audit itu lalu ditemukan bahwa sebanyak 1.504,07 ton beras hilang, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.

Jumlah kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar ini belum termasuk termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara sebesar Rp 58 miliar lebih, karena digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebab berdasarkan hasil kajian Farum Kajian Kabijakan Publik (FPPK), setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram. Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 tahun, termasuk bantuan Raskin ke-13. (ms)

Polisi Selidiki Mobil Ambulance Diduga Fiktif di Sorong Selatan

Kabag Humas dan Protokoler,  Edy Bati dan Kapolres Sorong AKBP Alexander Louw

Kabag Humas dan Protokoler, Edy Bati dan Kapolres Sorong AKBP Alexander Louw

Sorong Selatan (Sergap) – Pengadaan dua unit Mobil Ambulance yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat ini, dilaksanakan dengan cara curang, bahkan patut diduga adalah sebuah proyek fiktif belaka.

Mobil Ambulance yang pengadaannya merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan dan tentunya sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini, sampai dengan berita ini ditulis, tak kunjung ada.

Seorang pegawai honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, yang disebut-sebut sebagai pelaksana pengadaan dua Mobil Ambulance tersebut, menurut teman-teman sekantornya sudah beberapa bulan tak pernah masuk kantor.

Sementara itu, Dokter Lina, istri dari Wawan saat di konfirmasi enggan memberikan komentar dan mengatakan dirinya tidak mau tahu urusan suaminya. “Itu urusan suami saya, tanya saja lansung ke Wawan,” katanya sambil berlalu.

Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw, melalui Kabag Humas dan Protokoler,  Edy Bati ketika dikonfirmasi di kediamannya, Selasa (10/03/2015) membenarkan adanya pengadaan 2 unit Mobil Ambulance dari Kementrian Kesehatan tersebut. “Namun hingga masa kontraknya berakhir, kendaraan tersebut tidak ada”, jelas Edy Bati melalui SMS.

Edy Bati juga menjelaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pengadaan Modil Ambulance itu, diberi waktu 50 hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2015, dana yang sudah dicairkan 100% itu harus dikembalikan ke kas daerah.

Kapolres Sorong Selatan AKBP Alexander Louw, melalui Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Kanit Tipikor) Bripka Ilham Baco, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan pengadaan mobil ambulance yang diduga fiktif itu. “Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti dan mendalaminya,” kata Ilham Baco. (Jemmy M)