Beras Raskin Diganti Beras Medium Mulai 2016

Pembagian Raskin

Pembagian Raskin

Surabaya (Sergap) – Kendati banyak keluhan soal kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin), namun permintaan dan animo masyarakat masih cukup tinggi. Namun program yang sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu tersebut bakal dihapus oleh Perum Bulog terhitung mulai tahun 2016 mendatang.

“Penghapusan raskin dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian gabah petani yang kualitasnya bagus. Apalagi, saat ini HPP (harga pembelian pemerintah) juga terbilang tinggi sejalan dengan gabah berkualitas bagus yang dihasilkan petani,” kata Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu, Selasa (23/6/2016).

Sebagai gantinya, Bulog akan mengedarkan beras medium. Langkah ini dilakukan untuk menghapus citra beras raskin dengan kualitas rendah menjadi beras bagus standar beras kemasan. “Tahun depan raskin sudah tidak ada lagi. Nanti diganti beras medium dengan kualitas bagus,” ujarnya.

Bulog membagi tiga jenis beras yang akan diproduksi. Pertama beras medium, kedua beras premium, dan ketiga beras super. Sebelumnya, beras raskin juga termasuk jenis beras medium. Namun, kedepan tidak lagi diberikan dalam bentuk eceran, tapi kemasan. “Dalam proses pengarungan beras, Bulog akan melakukan pemeriksaan saat beras dikemas. Jika sebelumnya untuk beras raskin sebanyak 15 kg per bulan akan dikemas,” ungkapnya.

Jadi tahun depan tidak ada lagi perbedaan antara beras raskin dengan beras cadangan pemerintah ataupun beras untuk operasi pasar. “Semua beras Bulog berkualitas bagus dan sama. Pembedanya adalah bobot atau berat beras per kemasan. Bulog akan mengeluarkan tiga jenis beras dengan tiga kemasan, yakni berat 15 kg, 50 kg dan 100 kg,” jelasnya.

Seperti diketahui, di Jawa Timur kuota rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) raskin masih cukup banyak yakni dengan kuota beras 514.344.420 kg per tahun atau  42.862.035 kg per bulan. Namun, dari kuota tersebut setiap kab/kota berhak untuk mengatur distribusi sesuai data terbaru yang dimiliki dari hasil verifikasi.

Sebelumnya, rencana penghapusan raskin sudah pernah disampaikan Presiden RI, Joko WIdodo awal tahun lalu. Saat itu penghapusan raskin rencananya bakal diganti dengan uang elektronik (e-money). Namun, kepastian prosedur dan dampak yang kurang bagus bagi sektor pertanian, akhirnya program tersebut dibatalkan.

Selain itu, persoalan raskin yang terjadi atau bermasalah dengan hukum di beberapa daerah juga menjadi dasar rencana penghapusan program raskin. Persoalan yang kerap terjadi yakni soal kualitas raskin yang dianggap tidak layak konsumsi, seperti menjamur atau berkutu.

Kendati demikian, Perum Bulog berupaya memperbaiki perawatan beras kualitas medium tersebut sejak digudang hingga mengganti jika ada raskin yang diterima masyarakat dalam kondisi rusak.

Dengan penghapusan program raskin, hingga kini belum diketahui bagaimana mekanisme dan ketentuan harga beras medium, premium, dan super dalam berbagai kemasan yang dijual Bulog mulai tahun depan. (win)

Iklan

Jatim Mempunyai 5 Kabupaten Tertinggal

Menteri PDT Helmy Faisal Zaini

Jember, Sergap – Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal Zaini, menyatakan ada 5 kabupaten di wilayah Jawa Timur yang tergolong sebagai daerah tertinggal. Yakni, Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Menteri PDT menambahkan bahwa jumlah daerah tertinggal di seluruh Indonesia sebanyak 183 kabupaten/kota, lima di antaranya berada di Jawa Timur. Kementerian PDT menargetkan daerah kategori miskin akan berkurang sebanyak 50 kabupaten dari total 183 kabupaten yang ada saat ini hingga akhir 2014.

Penentuan 183 kabupaten tertinggal tersebut didasarkan enam kriteria utama, yakni perekonomian masyarakat, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur berupa prasarana, kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. “Kementerian PDT berusaha untuk mengembangkan ekonomi lokal daerah tertinggal sehingga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten setempat,” kata menteri yang kementraiannya pernah dipimpin oleh Syaifullah Yusuf yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubenur Jawa Timur ini.

Kementerian PDT berupaya mengurangi daerah tertinggal agar sama daerah lain dengan berkoordinasi dan memfasilitasi kementerian atau lembaga lainnya melalui program peningkatan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan peningkatan pelayanan pendidikan di daerah tertinggal.

Sejauh ini, kata dia, Kementerian PDT masih fokus terhadap daerah tertinggal yang cakupannya kabupaten/kota dan belum menyentuh tingkat desa dan kecamatan.

“Kategori daerah tertinggal akan disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) yang akan direvisi oleh DPR, sehingga saat ini pihak kementerian masih fokus pada kabupaten,” katanya saat berkunjung ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Kabupaten Jember, Jatim, Sabtu (17/11).

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal bersama rombongannya akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Bondowoso yang menjadi salah satu kabupaten kategori daerah tertinggal di Jawa Timur, hari Minggu, 18 Nopember 2012 ini. (tim)

Kemiskinan di Jatim Tertinggi se Indonesia

Kemiskinan di pinggir rel kereta

Surabaya, Sergap – Sebuah fakta tak nyaman menampar muka Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), saat Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, orang miskin Indonesia paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur. Padahal program kesejahteraan di APBD Jawa Timur setiap tahunnya sekitar Rp 244,97 miliar. Karena itu jargon yang didengungkan Pakde Karwo, yaitu APBD Untuk Rakyat, menjadi terasa ironis.

“Saya melihat bukan permasalahan anggarannya, anggaran untuk Jalin Kesra (program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan,Red) di Jatim sudah cukup besar harusnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan yang signifikan. Ada yang salah di sini misal ketepatan sasaran anggaran,” ujar Anggota komisi E DPRD Pemprov Jatim Ahmad Jabir, Selasa (3/7).

Sekadar diketahui, BPS menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling banyak terdapat di Jawa Timur, yang jumlahnya 5,1 juta jiwa. Padahal, angka ini sebenarnya telah menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 5,4 juta jiwa penduduk miskin.

Selain Jawa Timur, ada 6 provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin di atas 1 juta jiwa, yaitu Jawa Tengah sebanyak 4,98 juta, turun dibanding tahun lalu 5,1 juta. Lalu Jawa Barat sebanyak 4,5 juta atau turun dari tahun lalu yang sebanyak 4,6 juta.

Kemudian Sumatera Utara dengan penduduk miskin 1,4 juta atau turun 1,48 juta penduduk dari tahun. Lampung memiliki penduduk miskin sebanyak 1,25 juta atau turun dari 1,29 dari tahun lalu. Sumatera Selatan mempunyai penduduk miskin 1,06 juta atau turun dari tahun lalu sebanyak 1,07 penduduk, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 1,012 juta penduduk miskin atau turun tipis dari tahun lalu.

Sementara di DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin mencapai 363,2 ribu pada tahun ini. Jumlah tersebut turun sedikit dibandingkan penduduk miskin tahun lalu sebanyak 363,42 ribu penduduk.

Berdasarkan pulau, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di pulau Jawa, sebanyak 16,1 juta. Namun, secara persentase dengan jumlah penduduk keseluruhan, jumlah penduduk miskin di pulau Jawa hanya 11,57%. Berbeda dengan Maluku dan Papua, meski jumlah penduduk miskin hanya 1,6 juta tetapi persentasenya mencapai 24,77%.

“Jadi kalau persentase yang paling banyak di Maluku dan Papua, tetapi secara absolute ada di Pulau Jawa,” jelas Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Sairi Hasbullah.

Program yang tidak efektif dari Pemerintah Provinsi lagi-lagi menjadi bulan-bulanan. Dirinya mencontohkan saat ini Komisi E tidak pernah menerima data secara akurat dari tiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang memiliki program pengentasan kemiskinan. “Berapa dari rumah tangga miskin yang jadi sasaran program telah meningkat keberdayaan ekonominya, sehingga tak lagi menjadi kategori keluarga miskin?” tanyanya.

Data ini yang terus diminta oleh komisi E DPRD Provinsi Jatim. “Dalam LKPJ Gubernur lalu kita tanyakan, tapi lagi-lagi tidak dijawab. Ini kan celaka anggaran sudah banyak dikucurkan tapi dampaknya tidak jelas dengan penurunan kemiskinan,” ujarnya.

Dirinya menduga kalau berkurangnya angka kemiskinan di Jawa Timur dari tahunke tahun bukan karena program dari pemerintah, melainkan karena usaha dari masyarakat itu sendiri untuk mentas dari kemiskinan. Untuk itu dirinya meminta Pemprov lebih serius terkait dengan pengentasan kemiskinan. “Jangan sampai ini hanya lips service saja,” tegasnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Pemprov Jatim Bawon Adhitiyoni mengatakan meskipun angka kemiskinan di Jatim tertinggi, namun dari tahun-ke tahun Pemprov Jawa Timur telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun dirinya tidak menyangkal bahwa masih banyak kendala di lapangan.

Sekadar diketahui, BPS Jatim memang merilis data ada penurunan kemiskinan tiap tahun.Tercatat orang miskin Jatim per Maret 2012 sebesar 5,071 juta jiwa (13,40%) atau mengalami penurunan 5,53% dari jumlah penduduk miskin bulan Maret 2011 yang mencapai 5,356 juta jiwa (14,23%). Angka prasentasi kemiskinan tersebut masih di atas target kemiskinan yang dicanangkan Pemprov sebesar 15%- 15,5%.

Diakuinya banyak kendala mengentaskan kemiskinan di lapangan. Dirinya mencontohkan, mayoritas penerima yang sudah jompo tak memiliki KTP ataupun KSK sehingga secara administrasi sulit untuk dibuktikan statusnya. “Tahun 2011, total pemberian adalah untuk 8.790 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di 29 kabupaten dengan total anggaran Rp 27.688.537.800,” kata Bawon.

“Tapi ini rawan penyalahgunaan karena bisa saja penerima dialihkan atau diganti,” kata dia. Untuk mensiasatinya, Biro Administrasi Kesra melakukan protap secara ketat dengan cara menyesuaikan sesuai pedoman umum.

Pemerintah Jawa Timur mengucurkan beragam bantuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Di antaranya sebanyak 1.454 orang cacat nonproduktif diberi bantuan sosial berupa uang tunai Rp 300 ribu per orang per bulan. “Bantuan diberikan seumur hidup,” katanya

Selain itu, untuk pengentasan kemiskinan, sebanyak 5.470 keluarga fakir miskin akan diberikan paket bantuan sebesar Rp 2,5 juta per keluarga. Namun bantuan hanya diberikan satu kali ini.

Tak Tepat Sasaran

Terpisah Prof. I.B Wirawan, peneliti kemiskinan dan ketenagakerjaan Jatim ini mengungkapkan, ada 3 faktor yang bisa melandasi dari masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur. Kalkulasi tersebut berdasar hipotesa tentang sistem regulasi yang berjalan tanpa memikirkan dampak ikutannya.

“Investasi yang mana dulu ? Apa dan bagaimana ? Apa setiap investasi bisa membuat serapan naiknya rating kinerja secara makro di masyarakat ? Jangan dulu menyimpulkan seperti itu ?” ujar pakar dan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Surabaya ini.

Menurutnya, investasi yang selama ini berkembang di Jawa Timur hanya sebatas pada bidang keuangan tanpa memandang faktor serapan tenaga kerja baru. Praktis, pemerataan yang terjadi hanya berjalan pada potensi profit yang rata-rata tidak menyentuh realitas di masyarakat.

“Selama ini, pemerintah tidak pernah memikirkan, bagaimana masyarakat diajak untuk berusaha dengan implementasi investasi yang mengena hingga terjadi pemerataan usaha terampil,” katanya.

Wirawan juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak terkonsentrasi pada pokok masalah pada prioritas sesungguhnya. Alhasil, banyak ‘proyek’ yang secara monumental tidak pernah tergarap maksimal hingga pada titik hasil yang diharapkan.

“Ini karena, cepatnya pergantian pimpinan yang juga membawa akibat pada perubahan pada kebijakan,” ingat ahli Ilmu Sosiologi ini.

Meski demikian, ia tidak menampik munculnya fenomena baru ‘kaum miskin’ dadakan yang juga memiliki potensi angka statistic kemiskinan bertambah. Stigma ini yang kian membuat melangitnya posisi Jawa Timur pada ranking pertama daerah paling miskin se-Indonesia.

“Itu hipotesa saya yang pertama, karena kesalahan kebijakan masa lalu yang kerap memanjakan masyarakat dengan beragam bantuan semacam BLT (bantuan langsung tunai, red). Kalau sudah begini standar penilaian kemiskinannya dari mana dan dengan apa ?” ingat Wirawan di ponselnya.

Selain ketergantungan karena kebijakan yang salah dan tidak terukur itu, indikasi lain dari kemiskinan juga bisa diakibatkan kelompok miskin secara realitas. Kelompok yang dikatagori ada 3 kelompok, miskin, sangat miskin dan kurang miskin ini semakin tidak tertolong karena dampak bencana. “Hipotesa saya yang ketiga adalah, karena penggunaan data usang tanpa updating. Data yang diperoleh dari RT dan dikumpulkan oleh para relawan itu hanya mengandalkan data dengan waktu yang tidak berjenjang. Artinya, data lama dipakai lagi tanpa kebaruan dengan fakta,” tuturnya. (angga/tim)

Data terkait : Profil Kemiskinan di Jawa Timur 2012