DPD PAN dan Fraksinya Protes Kejaksaan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gambiran II Kediri

Kholifi Yunon

Kediri, Sergap – Dengan langkah pasti Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Kediri Kholifi Yunon dan Wakil Ketua Resa Darmawan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri guna menanyakan penanganan kasus dugaan korupsi mega proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II Kediri yang sejauh ini tampak “membeku “ di tangan penegak hokum Korps Adyaksa Kota Kediri ini.

PAN sekaligus Fraksi PAN DPRD Kota Kediri meminta kasus dugaan korupsi yang menyangkut nama-nama pejabat tinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri ini segera di tindaklanjuti secara tuntas.

“Kedatangan kami kemari (Kejari Kota Kediri,red) untuk menanyakan tindaklanjut kejaksaan mengenai kasus korupsi pembangunan RSUD Gambiran II yang sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat Kota Kediri. Kita selaku masyarakat Kota Kediri dan juga lembaga kontrol masyarakat juga merasa memiliki Kota Kediri,  juga berhak menanyakan perkembangan kasus pembangunan Gambiran II ini sampai dimana,”ujar Yunon kepada wartawan Tabloid Sergap, Selasa (16/10/2012)

Dijelaskan oleh Yunon, dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Gambiran II, kejaksaan sudah menetapkan tersangka, tetapi belum ada tindaklanjutnya yang lebih serius. ”Sudah banyak pejabat yang di tetapkan sebagai tersangka, namun sejauh ini belum ada tindakan yang lebih serius, padahal sudah ada pemeriksaan, sudah ada tersangka, tetapi tindakan tegas dari kejaksaan belum ada, ”kecam Ketua DPD PAN Kota Kediri ini.

Sebagaimana diketahui Fraksi PAN DPRD Kota Kediri adalah satu-satunya yang tidak menyetujui pembangunan RSUD Gambiran II yang dianggarkan secara multi years itu. Karena keputusan diambil suara terbanyak,maka Fraksi PAN tidak bisa melakukan penyetopan kucuran dana yang menyapai ratusan milyar secara berkelanjutan itu.

Reza Darmawan

Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPD PAN Kota Kediri Reza Darmawan, bahwa PAN menanyakan ke Kejari Kota Kediri secara tertulis dan resmi pakai surat. “Kami masih  dan kami menunggu jawaban dari kejaksaan. Waktu itu Kepala Kejaksaan tidak ada ditempat sedang keluar kota. Dan kami akan datang lagi pada Senin, 29 Oktober terhitung 20 hari setelah kami serahkan surat itu”, kata Reza menegaskan.

“Meskipun banyak kalangan masyarakat Kota Kediri beranggapan kasus ini di duga ada permainan antara fihak kejaksaan dan Pemkot Kediri, PAN dan Fraksi PAN DPRD Kota Kediri tidak memiliki niat untuk menduga-duga ada permainan dibalik kasus pembangunan RSUD Gambiran II.  F-PAN percaya sepenuhnya Kejaksaan mampu segera menyelesaikan kasus itu. Hingga kini kejaksaan memang belum berani menahan tiga oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pasalnya, mereka masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian dalam kasus itu”, kata Reza menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, tiga orang oknum pejabat Pemkot Kediri sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan, Budi Siswantoro, bekas Pejabat Pengguna Anggaran, dan Wiyanto, bagian lelang.

Kerugian negaranya terang benderang

Setelah melakukan penelusuran, Tabloid Sergap mendapatkan data bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Jawa Timur, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 di Kediri, Nomor : 25/RXIII.JATIM/02/2011, tertanggal 8 Pebruari 2011, ternyata sudah menghitung kerugian negara dalam proyek ini.

Gambar Maket RSUD Gambiran II

Potensi kerugian itu tercantum pada halaman 12, diuraikan di situ bahwa terdapat kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton sebesar Rp. 394.771.445,51 yang terbagi dalam kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton pada Sub Kontrak II sebesar Rp. 301.871.851,86 dan kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton pada Sub Kontrak III sebesar Rp. 92.899.593,65

Bahkan rincian kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton itu, diuraikan dalam bentuk tabel yang sangat detil sebagai sebuah Lampiran sebanyak 8 halaman.

Tak heran jika DPD PAN dan Fraksinya di DPRD Kota Kediri mendatangi dan menyurati Kejaksaan Kota Kediri. Karena semuanya sudah terang benderang , perhitungan kerugian negaranya sudah ada.

Namun Koprs Adyaksa Kota Kediri tak terhindarkan lagi, telah menimbulkan kesan meng”ambang”kan kasus dugaan korupsi di Kota Kediri ini. Dan tentu saja hal ini dapat merugikan upaya negara dalam pemberantasan korupsi, penegakkan hukum dan dapat menurunkan kewibawaan aparat penegak hukum di mata masyarakat.  (sur/tkr)

Iklan

Subiyono dan Aroma Dugaan Korupsinya

ICON Lapsus wp

subiyono dan aroma cvrSurabaya, Sergap – Ir. Subiyono, MMA saat ini menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PTPN (PT Perkebunan Nusantara) X yang berkantor di jalan Jembatan Merah Nomor 3-11 Surabaya. Sebelumnya pria kelahiran Banyuwangi, 21 Maret 1951 ini, menjabat sebagai Kepala Disbun Jatim (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur). Dalam dua jabatannya ini, sosok Subiyono menjadi sangat menarik karena digunjingkan oleh kasus-kasus yang kurang sedap.

Kasus Korupsi Terbesar di Jatim

Yang gegap gempita adalah kasus Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Petani Tebu Rakyat di Disbun Jatim yang diperkirakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  sejumlah Rp. 27.625.625.150,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah). Sebuah kasus korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar sepanjang sejarah anti korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kasus ini telah membuat Ir. Rini Sukriswati, MSi, Kepala Bidang Usaha Tani Dinas Perkebunan Jatim -bawahan langsung Subiyono- ditetapkan sebagai buronan negara (DPO) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejati Jatim No: 722/0.5/Fd.1/08/2010 tertanggal 31 Agustus 2010.

Sebagaimana telah banyak diberitakan di berbagai media massa, Rini Sukriswati diberikan status buronan setelah beberapa kali dipanggil kejaksaan, namun tidak hadir bahkan kemudian menghilang bak ditelan bumi.

Ir. Rini Sukriswati, MSi, DPO

Berbagai spekulasi berkembang tentang keberadaan perempuan paruh baya yang dijuluki Ratu Koruptor oleh berbagai media massa ini. Ada yang mengatakan dia berada di Jepang, karena salah satu anaknya tinggal di sana. Namun muncul pula dugaan, karena Rini Sukriswati adalah pelaku utama dalam kasus korupsi ini, maka ada pihak-pihak tertentu yang menyembunyikannya, dengan tujuan agar tidak merembet ke pejabat-pejabat lainnya.

Terkait dengan masih buronnya Ratu Koruptor dari Jawa Timur ini, Ketua KPK saat itu, Busyro Muqqodas menyarankan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, untuk mengirimkan surat permintaan bantuan ke KPK untuk memburu dua koruptor yang masuk daftar pencarian orang (DPO)Kejati Jatim, Rini Sukriswati dan dokter Bagoes Sutjipto.

“Saya sarankan Kajati Jatim mengirim surat ke kami, kami punya sumber daya untuk ikut mencari buron kasus korupsi,” katanya di sela-sela penutupan lokakarya investigasi antikorupsi untuk jurnalis di Surabaya, Rabu, 20 April 2011.

Namun, tidak jelas apakah kemudian Kajati Jawa Timur menanggapi tawaran KPK ini. Sebagaimana dijelaskan Busyro, cara serupa sukses dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. “Kajati Makassar pernah meminta bantuan KPK untuk mencari tiga DPO. Itu nggak soal, asalkan ada surat permohonan bantuan dan akhirnya kami dapat menangkap ketiga DPO itu pada pukul 23.00 Wita, kemudian hasilnya kami laporkan ke Kajakgung. Kajakgung merespons positif dan minta kerja sama serupa dilakukan terus,” kata Busyro saat itu sebagaimana dirilis oleh republika.co.id.

Dugaan Keterkaitan Ir. Subiyono, MMA

Tersangka kasus korupsi Rini Sukriswati, sejak 2008 diduga melakukan penggelapan dana PUMK senilai Rp 27,6 milyar. Dalam kasus korupsi tersebut dana PUMK yang seharusnya digunakan untuk keperluan penggelolaan lahan petani tebu, ternyata diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan pembuatan pabrik gula di Mojokerto oleh Koperasi Usaha Bersama (KUB) Rosan Kencana. Di mana Rini Sukriswati merupakan salah satu pendirinya.

Putusan PN Mojokerto dengan terdakwa Drs. Makmud Rosyad, SE, MM

Tersangka lainnya sudah menjadi terdakwa dan ditahan di Rutan Medaeng. Mereka adalah  Drs. Makmud Rosyad, SE, MM, selaku Ketua Koperasi Usaha Bersama (KUB) Rosan Kencana, HM Koesmanan, Bambang HP dan H. Ainur Rokid, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua, sekretaris dan bendahara Koperasi Primer Tebu Rakyat (KPTR) Sari Rosan Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Sedangkan Ir. Wahyu Teguh Wiyono, Bendahara KUB Rosan Kencana yang juga pernah menjadi Calon Bupati Situbondo itu sudah meninggal karena penyakit lever yang dideritanya pada hari Minggu, 31 Juli 2011 di RS Husada Bhakti Surabaya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto Nomor : 593/Pid.B/2010/PN.Mkt yang dibacakan Majelis Hakim pada hari Kamis, 07 April 2011, terdakwa Drs. Makmud Rosyad, SE, MM, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dan telah dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan, serta denda Rp. 75 juta.

Pada halaman 5 alinea terakhir pada putusan ini yang bersambung ke halaman 6, tertulis bahwa Ir. Subiyono, MMA telah menandatangani untuk setuju dibayar dana PUMK sebesar Rp. 75.054.651.394,00 (tujuh puluh lima milyar, lima puluh empat juta, enam ratus lima puluh satu ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)..

Putusan MA dengan terdakwa H. Ainur Rokid

Mahkamah Agung RI dalam putusan bernomor : 143K/PID.SUS/2012 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Agung pada Selasa, 29 Mei 2012, terdakwa H. Ainur Rokid, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. Dan telah menjatuhkan hukuman 1 tahun, serta denda Rp. 200 juta.

Pada halaman 4 point pertama pada putusan ini, juga tertulis bahwa Ir. Subiyono, MMA telah menandatangani untuk setuju dibayar dana PUMK sebesar Rp. 75.054.651.394,00 (tujuh puluh lima milyar, lima puluh empat juta, enam ratus lima puluh satu ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Karena tercantum dalam putusan pengadilan dan kedua terdakwanya sudah dinyatakan bersalah, hal di atas bisa dikatakan adalah merupakan Fakta Hukum Tindak Pidana Korupsi. Artinya peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Mojokerto dan Mahkamah Agung RI sudah menyatakan dalam putusannya bahwa Ir. Subiyono, MMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah setuju untuk dibayar dana PUMK sebesar Rp. 75.054.651.394,00 yang ternyata di kemudian hari ternyata dikorupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan oleh Rini Sukriswati dan kawan-kawannya, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 27.625.625.150,00.

Logika sederhananya, sudah menjadi tugas dan kewajiban Ir. Subiyono, MMA sebagai Kepala Disbun Pemprov Jatim dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saat itu, untuk mengawasi penggunaan uang rakyat yang telah disetujuinya untuk dibayar dalam rangka proyek PUMK yang dibiayai dari APBN ini.

Subiyono sudah beberapa kali diperiksa oleh Kejati Jatim. Namun putusan PN Mojokerto dan Mahkamah Agung itu, bisa menjadi petunjuk baru untuk membongkar kasus ini, tanpa harus menghadirkan Rini Sukriswati, karena dia bisa diadili dengan cara in absensia (tidak perlu menghadirkan terdakwa di pengadilan).

“Benar. Putusan itu (PN Mojokerto dan Mahkamah Agung, red) merupakan petunjuk baru yang dapat dijadikan pedoman penyidikan”, kata seorang jaksa di Kejati Jatim yang minta namanya tidak ditulis kepada Tabloid Sergap, Kamis (27/09/2012)

Kepemimpinan Otoriter Ala Ir. Subiyono, MMA

Subiyono, mengawali karier sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemprov Jatim pada tanggal 05-11-1980 dengan pangkat Penata Muda golongan IIIa. Belum ada 2 tahun sudah PNS penuh pada tanggal 05-05-1981. Bahkan pangkat Penata Muda IIIb, hanya diraihnya dalam masa 3 tahun. Dan jabatan Kasie Perencananan Disbunda Provinsi Dati I Jatim di Bojonegoro sudah didudukinya sejak 01-06-1981, dan satu setengah tahun kemudian jabatan Kepala Cabang Disbunda Provinsi Dati I Jatim di Bojonegoro berhasil diraihnya pada tanggal 28-07-1982.

Empat tahun di Bojonegoro, kemudian Subiyono menjabat sebagai Kepala Cabang Disbunda Prop. Dati I Jatim di Jember. Suami dari Trusiana Nastiti ini menjabat di Jember selama 8 tahun, baru kemudian ditarik ke Surabaya sebagai Kepala Sub Dinas Tehnik Produksi Disbunda Provinsi Dati I Jatim di Surabaya pada tanggal 25-12-1994.

Pada tanggal 23-12-1998, Subiyono menjabat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang didudukinya selama 10 tahun sampai dengan tahun 2008. Dari data yang Tabloid Sergap kumpulkan, tertera pada tahun ini jenis kepegawaian Subiyono PNS Drop Out (DO). Bisa diartikan bahwa Subiyono mungkin mengundurkan diri dari PNS untuk dapat memegang posisi sebagai Direktur Utama PTPN X, yang dipegangnya sejak 13-06-2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-116/MBU/2008.

Latar belakang sebagai birokrat di jajaran Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur inilah yang mungkin menimbulkan pendapat di kalangan internal PTPN X sendiri, bahwa Subiyono menerapkan kepemimpinan otoriter, sama dengan style di birokrasi.

Kegagalan Demi Kegagalan

Rumor yang beredar saat itu, kehadiran Subiyono di PTPN X adalah dalam rangka “mengamankan” KSO (Kerjasama Operasional) antara Pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kediri dengan PT. Kencana Gula Manis sebuah perusahaan swasta yang punya bisnis pergulaan dari Malang. Namun karena ditentang oleh para serikat pekerja di seluruh PTPN X, maka akhirnya gagal total.

Demo menolak KSO di PG Ngadirejo saat itu

Akibatnya, PTPN X terancam membayar puluhan milyar, karena PT. Kencana Gula Manis menggugatnya lewat Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Kegagalan pertama ini, juga diikuti oleh sejumlah besar kegagalan-kegagalan menejemen lainnya, sebagaimana diuraikan dalam fotokopi yang resume (ringkasan) yang diterima oleh Tabloid Sergap dari sumber yang dapat dipercaya.

Resume yang berjudul Penilaian Kinerja Direktur Utama (Dirut) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Tahun 2008 s/d 2011. Ditulis di situ bahwa PTPN X, adalah perusahaan agribisnis tebu yang mengelola 11 pabrik gula 3 Kebun Tembakau, 3 Rumah Sakit dan beberapa unit usaha lainnya seperti jasa cutting (cerutu), pabrik karung plastik.

Ditulis pula di situ tulisan kritis terhadap kinerja Dirut pada tahun 2008, kinerja tahun 2009 dan kinerja Tahun 2011. Ada 3 halaman fotokopi yang memerinci kinerja Dirut yang diterima redaksi Tabloid Sergap, yang dapat pembaca unduh, di bagian bawah berita ini.

Gali Lubang Tutup Lubang

Dan pada tulisan ini, kami sajikan kesimpulannya, yaitu :

  1. Selama 4 (empat) tahun terakhir, angka-angka produltivitas PTPN X tidak menampakkan hasil yang memuaskan, justru menunjukkan penurunan yang sangat menglhawatirkan dari tahun ke tahun, luasan areal menurun, demikian juga produktivitas hasil. Pasokan bahan baku tebu, cenderung mengandalkan dari luar wilayah (tebu bebas) yang membutuhkan subsidi angkutan yang nilainya semakin meningkat.
  2. Di sisi lain, tebu sendiri (TS) hasilnya buruk, mengakibatkan beban pada biaya produksi sangat tinggi, rata-rata kehilangan keuntungan dari TS mencapai Rp. 25 milyar.
  3. Kinerja keuangan dihasilkan dari kondisi eksternal yang tidak dikuasai (harga gula naik) dan produksi tetes yang melimpah pada tahun 2011.
  4. Apabila dilihat dari sisi likuiditas, kumulatif sumber dana dari hutang tahun 2010, membebani cash flow, tahun-tahun berikutnya :
  • Tahun 2010 Hutang KMK/KI Rp. 1,7 trilyun mencapai 400,9% penjualan hasil.
  • Tahun 2011 Hutang KMK/KI Rp 845,7 milyar mencapai 42,76% penjualan hasil.
  • Tahun 2012 Hutang KMK/KI Rp 850 milyar mencapai 40,85% penjualan hasil.
  • Cash flow akan tergantung dari hutang bank di kemudian hari.

Perbandingan Total Asset dengan Penjualan : Tahun 2010 : 83,30%; Tahun 2011 : 90,66%; Tahun 2012 : 81,46% (RKAP). Catatan : Buruk, jika lebih kecil dari 100%, Cukup, jika sama dengan 100%, Baik, jika lebih besar dari 100%.

Cane Harvester, mesin tebang tebu. Kabarnya mesin ini mangkrak (sumber : ptpn10.com)

Hal-hal lain yang menyebabkan hasil kerja operasional tidak memuaskan :

  1. Kepemimpinan otoriter, sama dengan style di birokrasi.
  2. Tidak memberikan contoh kehidupan yang sederhana (pemakaian fasilitas perusahaan yang berlebihan).
  3. Kurang memperhatikan peningkatan kualitas SDM.
  4. Inefisiensi, melakukan perjalanan dinas minimum 2 kali dalam satu tahun ke luar negeri, tanpa menghasilkan out put yang jelas.
  5. Menciptakan proyek-proyek boros pembiayaan tanpa di dukung FS (Feasibility Study) yang benar (seperti : bioethanol, revitalisasi/road map, pengadaan Harvester).

Dengan bahasa yang lebih sederhana, pengirim Penilaian Kinerja Direktur Utama (Dirut) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Tahun 2008 s/d 2011 ke Tabloid Sergap itu ingin menyampaikan bahwa kinerja Ir. Subiyono, MMA selama menjabat sebagai Dirut PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011, telah gagal total.

Tidak Berkomentar

Diterima tgl 27 Sep 2012 oleh Fifi Lutfiana

Sayangnya, Ir. Subiyono, MMA tidak bersedia memberikan tanggapan ataupun konfirmasi maupun klarifikasi terhadap semua ini. Surat konfirmasi Nomor :  132.20/Sgp/IX/2012, Perihal :  Konfirmasi Berita, dengan Lampiran :  11  lembar yang dikirimkan Tabloid Sergap ke kantornya di jalan Jl. Jembatan Merah No. 3-11,  Surabaya, tidak ditanggapi baik dengan wawancara langsung, lewat telpon, maupun jawaban tertulis berupa surat maupun melalui email.

Padahal, surat konfirmasi tersebut telah diterima resepsionis bernama Fifi Lutfiana pada hari Kamis, 27 September 2012 siang dan dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa terkait dengan deadline, maka jika sampai dengan hari Senin, 1 Oktober 2012 tidak memberikan konfirmasinya, maka kami anggap tidak berkomentar (no comment).

Saat berita ini ditulis, ternyata masih ada informasi masuk ke redaksi tentang kinerja Ir. Subiyono, MMA selama menjabat sebagai Kadisbun Provinsi Jatim maupun sebagai Dirut PTPN X (Persero). Semua itu akan kami sajikan dalam berita kami selanjutnya. (Tkr)

(Bersambung)

Fotokopi Penilaian Kinerja Dirut PTPN X (Persero) Tahun 2008 s/d 2011

Berita Terkait :

Mapalhi Jatim : Waspadai Pabrik Bioetanol di PG Gempokrep

Acara Keluarga, Masfuk Tidak Datang ke Kejati

H. Masfuk, SH

Surabaya, Sergap – Mantan Bupati Lamongan H. Masfuk, SH ternyata tidak memenuhi panggilan dari pemeriksaan penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Senin (17/9/2012). Masfuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi biaya pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan ini hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya Yani Karyanto, SH.
Lewat penyidik Kejati, kata Yani selaku kuasa hukum Masfuk kalau mantan bupati dua periode itu ada kegiatan pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Yani juga menyerahkan surat izin tertulis yang ditujukan kepada Kajati Jatim Arminsyah cq Aspidsus dan cq penyidik.

“Tadi wakilnya datang yang juga kuasa hukum Masfuk. Dimana intinya dia meminta agar penyidikan dijadwal ulang,”kata Muljono,SH selaku Kasi Penkum Kejati Jatim. Dengan tak hadirnya, Masfuk di panggilan pertama ini, rencananya Kejati akan memanggilnya lagi. “Untuk ini akan ada rapat kecil untuk menentukan langkah selanjutnya dan menjadwal ulang panggilan kedua,” katanya.

Tentang kemungkinan adanya tersangka lain, menurut Muljono sampai saat ini tersangkanya masih satu yakni Masfuk. Untuk menambah tersangka dibutuhkan bukti-bukti yang cukup. “Kami tidak mau mendzolimi orang, jadi keputusannya harus tepat,” pungkasnya.

Sebagaimana telah diberitakan, Kejati menetapkan Masfuk sebagai tersangka kasus ini pada 31 Juli lalu, sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan nomor 676/0.5/FD.1/7/2012. Penetapan tersangka diterbitkan satu setengah bulan setelah kasus ini mulai diselidiki.

Masfuk dianggap bertanggungjawab pada dugaan penyimpangan pelepasan lahan seluas 98 hektare lebih. Itu didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 188/563/Kep/412/013/2003 tentang biaya panitia pengadaan tanah yang dinilai menyimpang.

Di SK tersebut, anggaran pelepasan lahan yang ditetapkan dari APBD sebesar 10 persen dari nilai proyek. Padahal, sesuai Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1994, batas biaya panitia untuk pengadaan tanah yang diperbolehkan hanya 4 persen. Dengan modal SK tersebut, penyidik mencium adanya praktikmark up alias penggelembungan harga tanah. (ang)