Fatmawati Mendaftar Sebagai Cawawali Kediri

fatmawati nganjuk oke

Fatmawati dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri, Agus Sunoto saat pendaftaran, Kamis ((03/08/2017)

Kediri (Sergap) – Fatmawati, seorang pengusaha wanita berasal dari Nganjuk, mendatangi kantor sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kota Kediri, Kamis (03/08/2017). Wanita karier yang menggeluti bidang pertambangan ini, bermaksud untuk mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Wali Kota Kediri, melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kapada wartawan, Fatmawati mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk berpartisipasi dalam Pilwali Kediri dan siap mendampingi siapapun Calon Walikota yang akan diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih ini.

“Saya ingin ikut berpartisipasi dan meramaikan Pilwali Kota Kediri dan siap dipasangkan dengan siapapun bakal walikotanya,” kata Fatmawati menjelaskan usai mendaftar.

Sementara itu, di tempat yang sama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri, Agus Sunoto menjelaskan bahwa pendaftaran Fatmawati ini adalah pendaftaran tahap kedua yang merupakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana perintah dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur.

Pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawali-Cawawali) Kediri, melalui PDI Perjuangan Kota Kediri, diperpanjang hingga 5 Agustus 2017.

Tahap pertama dibukanya pendaftaran oleh PDIP hanya ada dua bakal calon yang mendaftar, yaitu Samsul Ashar, mantan Wali Kota Kediri, dan Sujono Teguh Wijaya, Sekretaris DPD Golkar Kota Kediri.

“DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menginstruksikan kepada DPC, untuk memperpanjang pendaftaran. Agar dapat menjaring sebanyak-banyaknya calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Dengan daftarnya Mbak Fatmawati bertambah satu. Ia mendaftarkan untuk dirinya sendiri sebagai wakil,” kata Agus Sunoto.

Sampai dengan berita ini ditulis, Calon Walikota mengerucut pada tiga nama. Abdullah Abu Bakar, Samsul Ashar dan Sujono Teguh Wijaya.

Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kediri, sebagai partai pemenang Pemilu, sudah pasti  tetap mencalonkan lagi petahana Abdullah Abu Bakar sebagai calon Wali Kota Kediri. Walaupun untuk posisi wakil wali kota masih menunggu hasil survei internal.

“Bagi kami untuk posisi AG 2 (wakil walikota) memang masih belum menentukan. Karena posisi itu masih menunggu hasil survei,” ungkap Abdul Bagi Bafaqih, Ketua DPD PAN Kota Kediri, Kamis (15/6/2017) yang lalu. (sur/tkr)

Iklan

Akhirnya, Bandara Itu Dibangun Gudang Garam di Kediri

GG kantor pusat oke

Kantor Pusat PT. Gudang Garam, Tbk Kediri

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan PT. Gudang Garam, Tbk akan membangun bandar udara (bandara) di wilayah Kabupaten Kediri yang diproyeksikan untuk penerbangan komersial.

“Bandaranya nanti digunakan untuk umum, namun sebagian untuk privasi perusahaan,” kata Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (16/03/2017).

Soekarwo mengatakan, tidak ada masalah bandara milik pribadi digunakan untuk umum. Menurutnya, pengelolaannya juga lebih mudah dibandingkan dengan bandara milik TNI.

“Sama kan bandara Abdurrahman Saleh (Malang) milik TNI AU, tapi juga bisa digunakan oleh publik. Ini lebih mudah karena bukan untuk (take off dan landing pesawat) perang. Kalau di Kediri, bisa untuk private, bisa untuk umum,” tuturnya.

Ditanya rencana sistem pengelolaan bandara pribadi yang digunakan untuk umum, kata Soekarwo rencana tersebut akan dibicarakan lebih lanjuta pada saat waktunya.

“Itu dibicarakan nanti. Posisinya sekarang diputuskan, tanahnya sudah siap. Ada uangnya dari Gudang Garam. Nanti DED (detail engineering design) dicek oleh Menteri Perhubungan,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Pakdhe Karwo, lahan dan anggaran telah dipersiapkan dan tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena murni dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini.

Soekarwo mengaku telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo di sela rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa 14 Maret lalu.

“Pak Joko Widodo sudah memberi lampu hijau dan pembangunan bandara ini menjadi prioritas. Ke depan tim dari Kementerian Perhubungan dan pihak terkait turun ke lapangan sehingga bisa segera dioperasikan,” kata Soekarwo.

Di bandara ini akan dibangun landasan pacu (runway) sepanjang 2.300 meter yang cukup untuk digunakan pendaratan pesawat berbadan lebar seperti Airbus yang berkapasitas berpenumpang 128-130 orang.

Bandara di Kediri ini akan berpengaruh kepada rencana pembangunan bandara perintis di Campurdarat Tulungagung. Walaupun Tim Kementerian Perhubungan sudah pernah meneliti lokasi, tampaknya rencana tersebut akan dibatalkan.

“Di sana (Tulungagung) masih belum siap karena ada yang belum selesai, terutama di masalah lahan. Jadi ke depan prioritasnya di Kediri dan diharapkan progresnya segera berjalan,” kata Soekarwo.

Bandara ini akan membantu Jawa Timur menghubungkan antarkota, terutama kawasan selatan yang konektivitasnya masih lemah seperti Pacitan, Madiun, Magetan, Kediri, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek.

Bandara ini diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna jasa angkutan udara daerah yang meliputi seluruh eks-Keresidenan Kediri dan eks-Keresidenan Madiun. (Win)

 

Warga Eks Lokalisasi Semampir, Demo Tolak Penggusuran Ilegal

demo-semampir

Warga RW 5 Kelurahan Semampir saat demo dan berdialog dengan Sekkota Kediri

Kediri (Sergap) – Sekitar 200 warga dari RW 5 Kelurahan Semampir, Kota Kediri berunjuk rasa mendatangi Balai Kota Kediri, menolak rencana penggusuran eks Lokalisasi Semampir, pada 10 Desember 2016 mendatang.

Dalam orasinya, massa warga Kelurahan Semampir itu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri membatalkan rencana penggusuran ratusan rumah mereka yang berada di lahan seluas 3,5 hektar. Kawasan permukiman di bawah Jembatan Semampir itu dihuni ratusan kepala keluarga (KK) selama lebih dari 20 tahun.

Warga menolak dilakukan penggususan, karena sebagian dari mereka telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) dari tanah yang dulunya merupakan bekas pemakaman Tionghwa itu. Warga mencurigai proses penerbitan seritifikat hak pengguna (SHP) atas nama Pemkot Kediri adalah penuh rekayasa dan warga sudah menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya.

Dengan telah bergulirnya gugatan warga ke PTUN, sebagaimana lazimnya sebuah proses hukum, maka seharusnya obyek gugatan wajib diposisikan de facto (kondisi saat diajukannya gugatan).

Tomi Wibowo, salah satu koordinator demo mengatakan, jika Pemkot tetap melakukan penggusuran maka Pemkot Kediri tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN. “Jika tetap menggusur artinya Pemkot Kediri telah melakukan perbuatan illegal,” kata Tomi kepada Tabloid Sergap.

Saat menemui perwakilan warga, Sekretaris Kota (Sekkota) Kediri Budwi Sunu mengatakan, menerima aspirasi dari warga, dan akan mengkaji secara lebih seksama. Pemkot juga menyatakan siap dengan tuntutan warga yang telah memperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya. Peradilan tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan agenda sidang mendengar keterangan Pemkot Kediri sebagai tergugat.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Kediri berencana akan menjadikan kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH). (sur/tkr)

 

Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati

Sofyano Cs

Sofyano Zakaria bersama Ferdinand Hutahean (paling kiri) dan M. Hatta Taliwang

Kediri (Sergap) – Tim Peduli Kediri (TPK) yang dipimpin oleh Sofyano Zakaria menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, pada Kamis (12/05/216) yang lalu. Kepada Tabloid Sergap, Sofyano Zakaria yang juga Direktur Pusat Kebijakan Publik (Pusketi) Jakarta ini, tidak bisa menyembunyikan kegeramannya terhadap kasus Pedofilia berantai yang terjadi di Kediri.

“Sony Sandra  yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap 58 anak yang masih dibawah umur ini sungguh biadab. Dia pantas dihukum mati,” kata Sofyano yang didampingi oleh M. Hatta Taliwang dan Ferdinand Hutahean dua aktifis dari Jakarta yang mendukung pembentukkan Tim Peduli Kediri.

Ditambahkan oleh Sofyano, bahwa terdakwa Sony Sandra itu melakukan perbuatannya dengan direncanakan dan memang punya niat mencari anak usia SD, maksimal Kelas II SMP, diiming-imingi uang, disuruh minum obat kemudian dibawa ke hotel dan melakukan persetubuhan dengan 2 sampai 5 anak di bawah umur.

“Menurut info dari Yayasan (Yayasan Kekuatan Cinta, red) yang ada di sini, dalam satu kamar ada 5 perempuan. Itu kan luar biasa….,” kata Sofyano dengan nada tinggi.

Sofyano berpendapat dalam UU Perlindungan Anak, ancaman hukumannya belum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagimana diketahui ancaman tertinggi dalam UU Perlindungan Anak ini, adalah 15 tahun penjara.

“Melihat kasus di Kediri ini, maka untuk memenuhi rasa keadilan, ancaman hukumannya tertingginya hukuman mati, minimalnya seumur hidup,” kata Sofyano menegaskan.

Dalam rangka itu semua maka Sofyano Zakaria dan kawan-kawannya akan mendatangi Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kejaksaan Agung untuk menyampaikan kondisi luar biasa dalam kasus Pedofilia yang tersangkanya Sony Sandra, seorang pengusaha kontraktor kaya raya, Direktur Utama PT Triple’s ini. “Kasus ini sudah nyampai ke Pak Jokowi,” kata Sofyano menambahkan.

Jauh sebelumnya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam sudah memberikan peryataannya bahwa dari sisi banyaknya jumlah korban, maka kasus pencabulan anak yang terjadi di Kediri, Jawa Timur sudah bisa digolongkan massif, terstruktur dan sistematis. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis).

Hal ini disampaikan Asrorun Niam saat bertemu Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar di rumah dinas walikota, Sabtu (01/08/2015). “Dari sisi korban sudah memenuhi kualifikasi, kalau bahasa MK (Mahkamah Konstitusi) itu, massif, terstruktur dan sistimatis,” kata Asrorun Niam yang didampingi oleh dua komisioner KPAI lainnya. (lihat video pernyataan Ketua KPAI)

Sementara itu, Sudiman Sidabukke, Penasehat Hukum Sony Sandra saat diminta komentarnya mengatakan, “Saya akan lebih prefer kasih comment, setelah putusan ya….karena tentu putusan itu memuat tentang fakta persidangan. Namun sebagai pendahuluan saya harus katakan bahwa berita yang beredar selama ini tidak benar, sepihak dan menyudutkan saudara Sony. Ada pemberitaan yang tidak berimbang,” kata pengacara asal Surabaya melalui Whatsapp, Minggu (15/05/2016) sore.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri pada tanggal 18 April 2016, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise juga sudah meminta secara khusus agar Jaksa menuntut dengan hukuman maksimal. (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Sebagaimana diketahui, kemudian Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Mei 2016, mengajukan tuntutan 14 tahun dan denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. (baca : Kejari Ngasem Menuntut 14 Tahun dan Menolak Pembelaan Sony Sandra)

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sudah mengajukan tuntutannya pada tanggal 14 April 2016 kepada Majelis Hakim Pengadilan Kota Kediri, agar Sony Sandra alias Koko dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp.250 juta, subsider 6 bulan kurungan. (baca : Sony Sandra Dituntut 13 Tahun Penjara di Pengadilan Kota Kediri)

demo ss3

Berbagai komponen masyarakat Kediri termasuk ibu-ibu, menuntut Sony Sandra dihukum mati

Berbagai unjuk rasa juga dilakukan oleh LSM dan Ormas di Kediri, karena kekhawatiran Sony Sandra akan mengatur proses hukum dirinya. Maklum saja, karena Sony Sandra dikenal sebagai pengusaha kaya raya, yang bahkan mampu lolos dari jeratan hukum dalam sebuah perkara korupsi terkait pembangunan Monumen Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. (Tkr)

Kejari Ngasem Menuntut 14 Tahun dan Menolak Pembelaan Sony Sandra

Sidang SS Replik

Sidang Kasus Phedofilia terdakwa Sony Sandra, dengan agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Senin 09 Mei 2016

Kediri (Sergap) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri telah menuntut terdakwa Sony Sandra hukuman penjara 14 tahun dan hukuman denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Selanjutnya Kejari Ngasem juga menolak mentah-mentah nota pembelaan yang dilakukan oleh tim penasehat hukum pengusaha kontraktor besar ini.

“Pada garis besarnya, kami melolak pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa. Kemarin tim penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa unsur dakwaan kami tidak terpenuhi. Jadi pada hari ini tadi, kami sampaikan dengan tegas bahwa unsur-unsur dakwaan kami telah terpenuhi dan disertai dengan argumen-argumen yuridis yang kuat’” kata Priyo Wicaksono, SH salah satu tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ngasem, kepada wartawan usai sidang hari Senin (09/05/2016).

Priyo juga menyatakan keheranannya terhadap pendapat tim penasehat hukum Sony Sandra, yang mengatakan bahwa kasus phedofilia ini seharusnya jaksa menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 287, bukan UU Perlindungan Anak (UUPA) pasal 81 dan pasal 82.

Pasal 287 ayat (1) pada KUHP bunyinya, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sedangkan Pasal 81 ayat (1) UUPA, bunyinya, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal yang sama ayat (2)nya berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada pasal 82 tertulis, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Terkait pasal-pasal dalam UUPA tersebut di atas JPU Priyo Wicaksono dengan tegas mengatakan, bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi secara materiil.

“Unsur setiap orang terpenuhi, dengan sengaja terpenuhi. Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk sifatnya alternatif yang dalam penerapannya cukup salah satunya terpenuhi. Dalam persidangan tampak nyata sekali unsur membujuknya terpenuhi, perbuatan materiilnya dilakukan oleh terdakwa dan sudah kami tuangkan dalam tuntutan kami,” kata Priyo menjelaskan.

Ditemui secara terpisah, Agus Manfalutfi, salah satu tim penasehat hukum Sony Sandra mengatakan bahwa pihaknya akan menjawab replik (jawaban jaksa atas pembelaan terdakwa) ini, nanti pada sidang berikutnya hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016.

“Kami akan menjawab replik ini pada sidang berikutnya,” kata Advokad yang juga dosen di Universitas Islam Kadiri ini kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal

Yohanna depan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna (tengah) saat berdialog dengan Aliansi LSM Kediri di Hotel Grand Surya Kediri

Kediri (Sergap) – Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apling, MA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Kediri. Kunjungan Menteri PPPA ini tak lepas dari perhatian khusus terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur yang saat ini sudah masuk ranah hukum dengan terdakwa Sony Sandra, kontraktor besar di Kediri.

Hal ini ditandai dengan bertemunya Menteri PPPA dengan para korban dan kunjungannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri serta komitmennya yang disampaikan dalam pertemuannya dengan komponen masyarakat dan LSM Kota dan Kabupaten Kediri di Chinese Restaurant Hotel Grand Surya Kediri, Senin (18/04/2016).

Dalam sambutannya, Menteri Yohanna mengatakan bahwa kasus phedofilia di Kediri sudah masuk dalam kategori skala nasional dan sudah ada di meja Presiden Jokowi. “Saya datang ke Kediri sesuai perintah Presiden. Kementrian PPPA memfasilitasi secara penuh konseling kepada para korban dan segera membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kediri,” kata Menteri PPPA menegaskan.

Bentuk Satgas PPA di Kediri

Ditambahkan oleh menteri, sebelum Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kediri itu terbentuk, maka Satgas PPA dari kementrian segera pula akan menangani 12 korban phedofilia di Kediri, baik yang sudah, maupun yang belum ditangani secara hukum. “Pada pokoknya, Say No to Phedofilia,” kata menteri bersemangat.

Sebelumnya, Habib, SH menyampaikan kepada Menteri PPPA agar Kasus Phedofilia dengan tersangka Sony Sandra ini, telah meresahkan masyarakat dan menjadi issu tak sedap yang bisa berdampak etnis.

“Karena itu itu, kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk kasus ini, baik dalam ranah hukum, maupun dampaknya bagi korban dan masyarakat,” kata Habib.

Yohanna depan2

SAY NO TO PHEDOFILIA !!! Menteri Yohanna bersama Aliansi LSM Kediri

Ditambahkan pula oleh Habib, bahwa masih ada 12 anak korban phedofilia yang belum tersentuh bantuan apapun. “Baru 5 orang korban yang saat ini proses hukumnya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kota dan Kabupaten Kediri, terhadap 12 korban yg lain, kami minta dengan hormat kepada Ibu Menteri untuk ikut mendukung penuntasan proses hukumnya,” tambah praktisi hukum yang bekerja sebagai notaris ini.

Tampaknya semua harapan itu, mendapatkan sambutan positif dari Menteri PPPA yang hadir lengkap bersama semua deputynya.

Sebelumnya, Menteri PPPA juga mendatangi Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan berpesan agar Pemerintah Kota Kediri mewujudkan Kota Kediri sebagai Kota Ramah Anak. “Saya harapkan Walikota beserta jajaran melindungi anak-anak. Kota Kediri mendapatkan penghargaan kota layak anak, jadi harus diwujudkan,” katanya di rumah dinas walikota.

Minta Sony Sandra Dituntut Maksimal

Selanjutnya, Menteri Yohanna mengunjungi Kejari Ngasem Kabupaten Kediri. Usai pertemuan secara tertutup itu, Kasi Intel Bob Sulistian menjelaskan kepada wartawan, bahwa Menteri PPPA meminta Kejaksaan Ngasem menuntut pelaku dengan hukuman tertinggi. Selain itu, menurut Yohana, kasus Sony Sandra sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya berharap pihak kejaksaan lebih transparan dan menuntut tersangka semaksimal mungkin,” kata Yohanna sebagaimana disampaikan Bob Sulistian.

Sebagaimana diketahui, Kasus Sony Sandra ini berjalan di Kota dan Kabupaten Kediri. Proses hukum berjalan lebih cepat di Kota Kediri. Kejaksaan Kota Kediri telah menuntut pengusaha kontraktor ini dengan tuntutan 13 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, belum sampai pada tahapan penuntutan. (Tkr)

 

 

Kejaksaan Keluarkan Sprindik Dugaan Penyalahgunaan Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri

Bob Sulistian

Kepala Seksi Inteljen Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH

Kediri (Sergap) – Akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri, secara resmi memulai proses penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri.

Tahapan ini ditandai dengan telah diperiksanya dua pelapor, yaitu Agustianto dan Khoirul Anam, serta langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya oleh dua penyidik di lantai II Kantor Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Kamis (14/04/216) pagi sampai tengah hari. Kedua pelapor tersebut, terlihat diperiksa sebagai saksi pelapor secara terpisah di ruangan yang berbeda.

Usai pemeriksaan, kuasa hukum Danan Prabandaru, SH, MH yang mendampingi pemeriksaan sepanjang ± 5 jam itu, membenarkan bahwa Agustianto dan Khoirul Anam telah diperiksa sebagai saksi pelapor terkait laporannya tentang adanya dugaan penyalahgunaan jabatan oleh para pimpinan DPRD Kabupaten Kediri.

“Benar telah diperiksa dan dibuat BAPnya. Tapi saya tidak bisa memberikan keterangan tentang pemberkasan BAP ini ya, karena sifatnya rahasia,” kata Danan sambil menyarankan untuk menghubungi pejabat kejaksaan saja.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH juga membenarkan, bahwa pihaknya telah secara resmi telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan oleh para pimpinan DPRD Kabupaten Kediri.

“Sprindik (surat perintah penyelidikan, red) sudah ditandatangani Pak Kajari kemarin, hari Rabu tanggal 13 April 2016. Bahkan para saksi pelapor sedang kami periksa hari ini,” kata Kasintel menjelaskan.

Sekretaris DPRD giliran berikutnya

Bob Sulistian juga menambahkan, jadwal pemanggilan selanjutnya adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri, Drs. Mohamad Solikin, MAP. “Selanjutnya akan kami panggil untuk diperiksa adalah Sekwan, nanti pada hari Senin, tgl 18 April 2016,” kata Bob menjelaskan.

Sampai dengan berita ini ditulis, Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri, Drs. Mohamad Solikin, MAP belum dapat dihubungi untuk diminta pendapatnya.

Sebagaimana diketahui, pada hari Selasa tanggal, 22 Maret 2016 yang lalu Advokad Danan Prabandaru, SH, MH selaku penerima kuasa dari Agustianto dan Khoirul Anam, melaporkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Periode 2014-2019, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri. (Baca : Diduga Menyalahgunakan Jabatan, Pimpinan DPRD Dilaporkan ke Kejaksaan).

Laporan tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri Periode 2015-2019, karena tidak membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kediri.

Laporan tersebut diterima oleh Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH di ruang kerjanya. Danan Prabandaru menyerahkan laporan tertulis, dengan lampiran 2 lembar. Selain itu advokad anggota Peradi ini juga menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi rekaman telpon dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kediri. (Tkr)

Sony Sandra Dituntut 13 Tahun Penjara di Pengadilan Kota Kediri

SS PN Kota

Terdakwa Sony Sandra saat akan memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, akhirnya menuntut pengusaha kontraktor terkenal Sony Sandra, dengan hukuman 13 tahun penjara, denda Rp.250 juta, subsider 6 bulan kurungan, dalam sidang lanjutan yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Kamis (14/04/216) siang.

“Tim JPU sudah membacakan tututan, meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara, ditambah denda Rp.250 juta. Jika terdakwa tidak membayar denda, bisa diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan, “ kata Yudi Hermanto, SH salah satu Tim JPU kepada Tabloid Sergap, usai sidang.

Menjawab pertanyaan, Yudi menambahkan dalam persidangan Tim JPU mencatat beberapa hal yang memberatkan terdakwa Sony Sandra, yaitu terdakwa telah merusak generasi muda masa depan bangsa dan terdakwa juga berbelit-belit saat memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Jadwal persidangan selanjutnya adalah pembelaan terdakwa, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 April 2016 yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, Sony Sandra didakwa telah melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-.

Kasus pencabulan anak dibawah umur dengan terdakwa boss kaya raya  berusia 62 tahun, warga Jalan Kombes Pol Duryat, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri ini digelar di dua pengadilan negeri, Kota dan Kabupaten Kediri. Masing-masing pengadilan, menyidangkan perkara dengan dua orang korban. (Baca : Jaksa Semakin Yakin Bahwa Sony Sandra Bersalah)

Peristiwanya sendiri terjadi kira-kira sekitar bulan September 2014 bertempat di hotel Bukit Daun Kediri. Dalam setiap pencabulan Sony Sandra membawa dua anak di bawah umur sekaligus, untuk kemudian dia setubuhi secara bergantian.

Dalam kesaksiaannya, semua korban mengatakan selalu diberi suatu obat sebelum dilakukan persetubuhan itu kurang kesadarannya saat terjadi persetubuhan. (Tkr)

 

Diduga Menyalahgunakan Jabatan, Pimpinan DPRD Dilaporkan ke Kejaksaan

lapor kejari oke

Danan Prabandaru menyerahkan laporan dan flashdisk berisi rekaman pembicaraan telpon kepada Bob Sulistian

Kediri (Sergap) – Advokad Danan Prabandaru, SH, MH selaku penerima kuasa dari Agustianto dan Khoirul Anam, melaporkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Periode 2014-2019, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri, Selasa siang (22/03/2016).

Laporan tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri Periode 2015-2019, karena tidak membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kediri.

Laporan tersebut diterima oleh Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH di ruang kerjanya. Danan Prabandaru menyerahkan laporan tertulis, dengan lampiran 2 lembar. Selain itu advokad yang berkantor di Jalan Patiunus Nomor 10 Kota Kediri ini, juga menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi rekaman telpon dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kediri.

“Kami berharap Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, berkenan untuk menyelidiki kebenaran laporan klien kami tersebut,” kata Danan sambil menyerahkan surat laporan dan flashdisk.

“Kami akan sampaikan laporan ini kepada atasan, untuk mendapatkan petunjuk tentang tindak lanjutnya”, kata Bob Sulistian, setelah menandatangani tanda bukti penerimaan laporan.

Usai memberikan laporannya, kepada wartawan Danan Prabandaru menjelaskan bahwa, dugaan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Anggota DPRD Periode 2014-2019 ini, berawal dari keengganan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri memenuhi permintaan Gabungan 17 LSM dan Ormas yang menamakan dirinya Aliasi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (Aloka), agar DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan pelaksanaan Pilbup Kediri 2015. (Baca : Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih)

Kemudian pada tanggal 29 Pebruari 2016 Aloka menyampaikan permintaan RDP terkait Pilbup 2015 yang diterima oleh Komisi A DPRD Kabupaten Kediri. Permintaan tersebut ditolak secara tertulis oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Maret 2016, dengan alasan materi RDP tersebut, masih menjadi obyek sengketa di pengadilan oleh beberapa pihak. (Baca : Dewan Akan Panggil KPU dan Panwas Kabupaten Kediri)

Tidak puas atas jawaban itu kemudian Aloka berkirim surat tertanggal 14 Maret 2016, yang isinya meminta jawaban atas surat tertanggal 8 Maret 2016, perihalnya Rekomendasi Penundaan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kediri Hasil Pilkada Serentak Tahun 2015.

Dalam surat ini Aloka juga meminta diagendakan kembali pertemuan antara Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi A dengan Aloka, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 pukul 12.00 WIB di kantor DPRD Kabupaten Kediri. (Baca : Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat)

Surat Aloka ini dibalas oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, melalui surat tertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak semua permintaan Aloka tanpa terkecuali. Surat yang ditandatangani, H. Sulkani (Ketua), Drs. H. Sentot Djamaludin (Wakil Ketua), Iskak, S.Ag (Wakil Ketua) dan Arief Junaidi, SH ini, menegaskan tidak dapat memfasilitasi permintaan Aloka dan mempersilahkan Aloka untuk mengikuti proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merasa tidak mendapatkan pelayanan dari wakilnya di parlemen, kemudian Aloka mengadukan hal ini ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kediri. Namun ternyata BK DPRD Kabupaten Kediri belum mempunyai Peraturan Tata Beracara.

“Kami berpendapat, dengan tidak memiliki Peraturan Tata Beracara, maka BK DPRD Kabupaten Kediri telah lebih dari setahun melakukan kegiatan secara ilegal. Dan kami juga berpendapat yang patut diduga bersalah dalam hal ini adalah seluruh anggota dewan, terutama unsur pimpinan dewan,” kata Danan menjelaskan.

 

lapor kejari foto bareng

Foto bersama setelah melapor secara resmi. “Fiat justitia ruat coeleum”, hukum harus tetap ditegakkan, biarpun langit runtuh

Masih menurut Danan, kewajiban membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan adalah tanggungjawab semua anggota dewan, dengan arahan pimpinan dewan. “Para anggota dewan tersebut bisa dipersalahkan, karena membiarkan saja semua ini terjadi dalam rentang waktu lebih dari setahun. Peraturan Tata Beracara ini adalah KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, red) nya BK. Dengan demikian, bisa jadi telah terjadi kegiatan tanpa payung hukum yang dibiayai uang negara dan berpotensi mengarah ke tindak pidana korupsi,” kata advokad anggota Peradi ini menerangkan.

Laporan sudah masuk secara resmi ke Kejari Ngasem Kabupaten Kediri. Bagaimana kelanjutannya, Tabloid Sergap akan menyajikannya untuk pembaca setianya. (Tkr)

Jaksa Semakin Yakin Bahwa Sony Sandra Bersalah

sony sandra sidang

Sony Sandra (bermasker) sesaat setelah selesai sidang di PN Kabupaten Kediri, Senin, 21 Maret 2016 (foto kiri). JPU Priyo Wicaksono (foto kanan)

Kediri (Sergap) – Sidang lanjutan, kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa kontraktor kaya raya Sony Sandra, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, Senin (22/02/2016). Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan 4 orang yang merupakan saksi terakhir yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri.

Dari pantauan Tabloid Sergap, Sony Sandra tampak datang diangkut dengan bus tahanan bersama para tahanan lainnya. Rupanya kejaksaan menepati janjinya untuk memperlakukan pengusaha kontraktor ini, sebagaimana tahanan lainnya.

Sebagaimana diketahui, Warga Kediri seminggu sebelumnya melakukan unjuk rasa yang salah satu tuntutannya adalah tidak mengistimewakan Sony Sandra sebagai seorang tahanan. (Baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra).

Usai sidang, salah satu anggota tim JPU Priyo Wicaksono, kepada Tabloid Sergap menjelaskan, bahwa 4 orang saksi yang di antaranya adalah seorang psikolog, mengatakan bahwa ketiga saksi ini adalah para saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kediri.

“Hari ini sudah didengar kesaksiannya, 3 saksi fakta dari Hotel Bukit Daun dan seorang saksi ahli, seorang psikolog. Para saksi fakta itu memberikan keterangan berdasarkan data, berupa Room History Report dari Hotel Bukit Daun dan Buku Control Security. Dan terhadap keterangan saksi fakta tersebut tidak ada penyanggahan dari terdakwa,” kata Priyo menjelaskan.

Menjawab pertanyaan, JPU Priyo Wicaksono menegaskan bahwa sampai sidang saat ini, pihaknya masih sangat yakin bahwa terdakwa Suny Sandra bersalah. “Ketika kami sudah menyatakan P21 artinya kami yakin terhadap apa yang kami dakwakan,” kata Priyo Wicaksono menegaskan.

Priyo juga menjelaskan bahwa, selanjutnya giliran terdakwa melalui para penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankankanya (saksi ade charge). “Dalam BAP ada 5 orang saksi yang diajukan oleh terdakwa, yang dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan terdakwa,” jelas Priyo.

Sidang pidana pencabulan anak di bawah umur ini, sempat ramai menjadi perbincangan warga Kediri. Hal ini disebabkan terdakwa adalah orang yang sangat dikenal di Kediri, sebagai pengusaha sukses yang merupakan rekanan proyek-proyek pemerintah di Kediri.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis I Komang Dediek, didampingi oleh Prayogo Purnomo Adi dan Lila Sari, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis.

Sony Sandra didakwa oleh JPU telah melanggar pasal 81 dan 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014. Kontraktor ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-  (Tkr)