Serba Tertutup, Serba Cepat, Sidang PK Sony Sandra

sidang istimewa oke

Sony Sandra (63th) dan Ruang Sidang Cakra PN Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Kasus Pedofilia dengan terpidana pengusaha konstruksi Sony Sandra selalu menjadi perhatian publik. Saat sidang perkara pokoknya di dua pengadilan negeri di Kediri, juga mendapat liputan meriah dari berbagai jenis media massa baik lokal maupun nasional.

Tak kurang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait datang ke Kota Tahu ini. (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Di tengah kasus ini sedang berjalan pengadilan negeri itu, keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Presiden Joko Widodo, mempertimbangkan  bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagaimana kita ketahui, Perppu dikeluarkan salah satu syaratnya adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Secara politik hukum, negara menganggap pedofilia adalah sebuah situasi dan kondisi darurat.

Salah satu cara yang ditempuh oleh presiden adalah dengan memperberat ancaman hukuman bagi para pelakunya. Misalnya dalam perubahan pasal 81 ayat (5) tertulis “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Sebagaimana yang sudah kita ketahui pula, korban terpidana Sony Sandra yang tercantum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah 5 orang anak-anak. (baca : Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati)

Sony Sandra yang sudah diadili di semua tingkat peradilan di Indonesia ini, kemudian mengajukan Peninjauan Kembali PK, kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri.

Sidang pertama dilaksanakan pada Kamis, 19 Oktober 2017, yang dilaksanakan secara tertutup. Sidang kedua dilaksanakan pada Kamis, 26 Oktober 2017, seminggu berikutnya. Sidang ketiga yang ternyata adalah sidang terakhir, dipercepat menjadi hari Senin, 30 Oktober 2017.

Bukan hanya itu, pada hari yang sama Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pendapat ditandatangani oleh pemohon, jaksa dan majelis hakim, hanya kurang lebih 2 jam, setelah sidang terakhir itu selesai.

Pendapat Majelis Hakim PK Mempengaruhi Putusan MA

Kedua berita acara inilah yang dijadikan bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung, untuk menolak atau mengabulkan permohonan PK Sony Sandra. Memang benar, yang berwenang memanglah Mahkamah Agung, tapi berita acara dari Majelis Hakim PK di PN Kota Kediri juga menentukan, karena dalam Berita Acara Pendapat tersebut berisi pendapat dan penjelasan Majelis Hakim PK tentang sidang PK yang dipimpinnya.

Dengan kalimat lain, secara fisik Hakim Agung ada di Jakarta, maka Hakim Agung meminjam mata, telinga dan penilaian dari para hakim di PN Kota Kediri, sehingga dilakukan sidang PK untuk menguji novum dan argumentasi pemohon PK. Hasil dari meminjam inilah yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat. Logikanya, tentu saja sangat mempengaruhi keputusan Hakim Agung di Jakarta.

Sony Sandra di kantin oke

Sony Sandra (bertopi dan berkemeja putih) saat “menunggu” di kantin belakang pengadilan. (foto : Facebook)

Saat sidang selesai, terpidana Sony Sandra ternyata tidak langsung kembali ke lembaga pemasyarakatan (LP). Dikawal ketat oleh aparat keamanan dia tampak masih berada di dalam kantin belakang pengadilan.

Sekitar jam 13.30 WIB, Sony Sandra dengan tetap dikawal ketat dengan didampingi Eko Budiono, SH, MH penasehat hukumnya, kembali memasuki ruang sidang Cakra kembali. Pintu ruang sidang kemudian ditutup lagi. Tak lama kemudian, terpidana 13 tahun dan denda Rp. 250 juta ini keluar dan menuju mobil yang dikawal mobil Patwal meninggalkan pengadilan. (baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra)

Penandatangan Berita Acara Sidang dan Berita Pendapat  yang hanya dalam hitungan jam, setelah sidang berakhir ini, dibenarkan oleh Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta, SH, MH. “Benar, tadi sudah ditandatangani Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pendapat,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Sebenarnya PN Kota Kediri mempunyai waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sidang PK berakhir, untuk mengirim berkas sidang PK itu ke Mahkamah Agung (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11, sumber : http://pn-madiun.go.id/prosedur-peninjauan-kembali-pidana/informasi/prosedur-peninjauan-kembali-perkara-pidana).

Sebelumnya, LSM Kekuatan Hati dan Satgas PPA Kediri Raya, memprotes pelaksanaan sidang PK yang dilaksanakan secara tertutup, dengan alasan perkara asusila. Pengunjuk rasa berpendapat sidang PK iru hanya memeriksa novum saja, tidak lagi memeriksa para saksi pada pokok perkara.

Kemudian sidang dipercepat, yang biasanya digelar hari Kamis, dilaksanakanakan hari Senin. Penandatanganan berkas yang sebenarnya diberi waktu 30 hari, hanya sekitar 2 jam setelah sidang terakhir selesai, sudah beres.

Maka, jika Sidang PK dengan termohon Sony Sandra ini terkesan istimewa, mungkin ada benarnya juga. (Tkr)

 

Iklan

Setelah Didemo, Sidang PK Sony Sandra Akan Dibuka Terbatas

demo kompilasi

Pengunjuk rasa menuntut sidang terbuka untuk umum, agar aman dari upaya rekayasa. Paling kanan : Habib dan Jeannie Latumahina

Kediri (Sergap) – Akhirnya LSM Kekuatan Hati, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kediri Raya dan para aktivis mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri untuk mennyampaikan aspirasinya menanggapi jalannya Sidang PK Sony Sandra yang berlangsung tertutup untuk umum, Kamis (26/10/2017).

Melalui pamflet-pamflet dan orasinya, mereka menyampaikan kecurigaan terhadap novum-novum yang diajukan dalam Sidang PK yang juga digelar pada hari yang sama. Pamflet-pamflet tersebut bertuliskan antara lain : SS (Sony Sandra) Bebas Berati Negara Gagal Melindungi Anak, Menuntut Sidang PK Terbuka, Pak Hakim Jangan Ragu Tolak PK Sony Sandra, Jangan Jual Martabat Aparat Penegak Hukum.

demo kompilasi2

Para pendemo mengingatkan, Indonesia Darurat Kekerasan Anak. Presiden Jokowi bahkan sudah mengeluarkan Perppu Perlindungan Anak.

Di tengah teriknya matahari, pendemo dengan tetap penuh semangat menyuarakan agar PN Kota Kediri menegakkan keadilan dan mengutamakan rasa keadilan masyarakat. Sebagai warga Kediri, mereka mencurigai PK ini adalah upaya dari Sony Sandra, sang predator anak untuk lepas dari jeratan hukum.

“Kami menduga adanya rekayasa novum dan saksi-saksi palsu dalam persidangan ini. Hal ini dapat menghalangi upaya dari pemerintah dalam melindungi anak-anak dari tindak kejahatan,” kata Jeannie Latumahina, koordinator lapangan (korlap) unjuk rasa dalam orasinya.

Sementara itu Habib, aktivis pemerhati hukum mengatakan bahwa pengajuan PK oleh terpidana Sony Sandra ini telah melukai rasa keadilan masyarakat Kediri. “Kami berharap agar para hakim yang mulia mengutamakan azas keadilan dalam proses persidangan. Hukum tanpa keadilan adalah hukum rimba,” kata Habib berorasi.

Orator lainnya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengawal sidang PK kasus pedofilia yang patut diduga masih banyak korban lainnya yang belum masuk dalam ranah hukum.

Bahkan Asrorun Niam, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat itu, mengatakan bahwa, korban yang sudah teridentifikasi, diketahui nama, alamatnya ada 11 anak, sedangkan yang baru hanya diketahui namanya saja antara 21-37 anak. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis)

Akhirnya, dua orang perwakilan pendemo – Jeannie Latumahina dan Habib – bertemu dengan Humas PN Kota Kediri di dalam gedung pengadilan. Usai pertemuan itu kepada Tabloid Sergap, Jeannie Latumahina mengatakan bahwa dalam sidang berikutnya Satgas PPA Kediri Raya diperbolehkan untuk masuk dalam ruang sidang untuk memantau proses sidang PK yang kontroversial ini. “Sidang berikutnya kita boleh masuk. Satgas PPA boleh ikut mengikuti persidangan,” kata Jeannie menjelaskan.

Sidang PK kedua di hari yang sama, pihak pemohon mengajukan saksi baru. “Saksi itu bernama Khoiril Roju. Dia pendamping saat dibuatnya pernyataan-pernyataan”, kata Eko Budiono penasehat hukum Sony Sandra usai sidang.

Sidang PK ketiga akan digelar hari Senin, 30 Oktober 2017. Kelihatannya pers tetap tidak bisa mengikuti jalannya sidang. Apakah ini yang disebut persidangan setengah tertutup dan setengah terbuka? Tampak makin menarik untuk diikuti prosesnya. (Tkr/Bud)

 

Hakim, Jaksa dan Pengacara PK Sony Sandra Dilaporkan ke KPK

ss eko edy

Kiri ke kanan : Sony Sandra, Eko Budiono, Edy Subhan

Kediri (Sergap) – Kasus pedofilia dengan pelaku Sony Sandra (63th) sejak awal memang bikin heboh. Baik itu saat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Maklum pelakunya juga bukan orang sembarangan.  (baca : Hendak Kabur, Tersangka Sony Sandra Ditangkap di Bandara)

Sony Sandra dikenal luas sebagai pengusaha kontraktor kaya raya yang malang-melintang puluhan tahun sebagai rekanan pemerintah daerah di berbagai daerah di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur bagian selatan. (baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra)

Selama ini pengusaha kontraktor utamanya aspal hotmix ini, juga dikabarkan sebagai orang yang kebal hukum. Sehingga ketika masih dalam status tersangka dan terdakwa, timbul kecugiaan yang kuat bahwa Sony Sandra akan lolos dari jeratan hukum. Karena itu, timbul reaksi keras dari masyarakat Kediri secara massal dan berkelanjutan agar aparat penegak hukum bekerja dengan professional dan tak tergoda oleh pengaruh apapun. (baca : Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati)

Reaksi kencang ini, berdampak sampai Jakarta sehingga tak kurang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise datang ke Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Kediri dan juga bertemu dengan para aktivis LSM, serta pemerhati perlindungan anak dan perempuan dari Kediri dan sekitarnya.  (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Sebelumnya, Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Asrorun Niam, Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyambangi Kota Tahu ini. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis)

Maka ketika Sidang Peninjauan Kembali (PK) perdana dengan pemohon Sony Sandra, digelar secara tertutup pada Kamis, (19/10/2017) para aktivis tersebut bereaksi keras. Mereka menilai sidang secara tertutup ini patut untuk dicugigai, sebagai bentuk pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik dan memberi peluang terjadinya manipulasi dalam prosesnya.

Jeannie Latumahina, Ketua LSM Kekuatan Hati Kediri yang aktif mendampingi para korban pedofilia sejak dari awalnya, adalah salah satu aktivis yang langsung bereaksi keras dengan melaporkan secara tertulis, para aparat hukum yang terlibat Sidang PK Sony Sandra.

“Bagaimana mungkin sebuah sidang yang isinya menguji novum (bukti baru), dilakukan di sebuah ruangan tertutup tanpa ada kontrol dari publik? Tidak salah jika sidang tertutup ini menimbulkan kecurigaan terhadap novum-novum yang diajukan Sony Sandra. Selain melapor ke KPK, kami juga akan unjuk rasa ke pengadilan”, kata Jeannie Latumahina, Sabtu (21/10/2017).

majelis pp

Imam Khanafi Ridwan; Charni Wati Ratu Mana; Dwi Melangningsih Utami; Novita Ningtyastuti

Kecurigaan ini membuatnya melaporkan secara tertulis, hakim, jaksa dan pengacara yang menangani Sidang PK itu ke Komis Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada surat dengan kop LSM kekuatan Hati tertanggal 19 Oktober 2017 itu, tercantum nama-nama majelis hakim : Drs. H. Imam Khanafi Ridwan, SH, MH; Charni Wati Ratu Mana, SH; Dwi Melangningsih Utami, SH, MHum dan Novita N, SH, Panitera Pengganti.

Dilaporkan juga Edy Subhan, SH, Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri dan tak ketinggalan pula pengacara Eko Budiono, SH, MH, penasehat hukum Sony Sandra.

Dalam surat tersebut LSM Kekuatan Hati memita KPK untuk melakukan pemantauan terhadap perkara peninjauan kembali (PK) nomor perkara: 01/PID PK/2017/ PN KDR, dengan pemohon atas nama Sony Sandra yang telah di vonis oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

LSM Kekuatan Hati menyebut, Sony Sandra adalah seorang pengusaha konstruksi  yang kaya raya dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Sony Sandra dikenal sebagai orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Para Pejabat di kota dan kabupaten Kediri.

Karena itu LSM Kekuatan Hati meminta KPK melakukan pengawasan/penyadapan terhadap nomor telepon dan nomor rekening para hakim, jaksa, panitera dan pengacara tersebut di atas.

Ditemui di ruang kerjanya Kasipidum (Kepala seksi Pidana Umum) Kejari Kediri Edy Subhan, SH mengatakan pihaknya menyambut positif peranserta masyarakat dalam bidang hukum ini. “Dengan adanya laporan (ke KPK) tersebut, kejaksaan berharap (sidang PK Sony Sandra) bisa lebih obyektif. Kami mendukung”, kata Edy Subhan menegaskan.

Kasipidum menambahkan, dia berharap semua bentuk pengawasan oleh masyarakat tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah itu laporan ke berbagai pihak dan juga unjuk rasa.

Sementara itu Eko Budiono, SH, MH, pengacara/penasehat hukum Sony Sandra mengatakan, “Mereka (LSM Kekuatan Hati) kawan-kawan saya yang terbaik. Mereka sedang mengingatkan saya untuk tidak main yang aneh-aneh. Tidak ada maksud lain dalam surat (laporan ke KPK) tersebut. Saya diberi laporan (tembusan) surat itu,”, kata Eko Budiono, Rabu (25/10/2017) melalui Whattshap.

Para hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, tidak diketahi apa tanggapannya. Sebagaimana diketahui Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta, SH, MH pada hari Selasa 24 Oktober 2017 tidak bersedia ditemui dengan alasan sibuk. (baca : Misteri PK Sony Sandra yang Serba Tertutup).

Siapa saja pasti sepakat, bahwa praktek peradilan di negeri tercinta ini masih jauh dari ideal. Keadilan seringkali masih terasa mahal bagi utamanya warga negara yang di bawah garis kemiskinan. Walau sulit dibuktikan dugaan tentang Mafia Peradilan masih dapat dirasakan. (Tkr)

 

Misteri PK Sony Sandra yang Serba Tertutup

sidang tertutup oke

Sidang PK perdana Sony Sandra tertutup untuk umum dengan alasan, sidang kasus asusila.

Kediri (Sergap) – Sony Sandra, terpidana 13 tahun penjara dan denda Rp.250 juta yang sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung (MA), melakukan upaya hukum luar biasa. Pengusaha kontraktor besar dari Kediri ini, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Kasus Pedofilia, di mana dia sebagai terdakwa tunggal telah telah dijatuhi vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach).

Kemudian Sony Sandra yang sudah berstatus narapidana ini, mengaku telah menemukan bukti baru (novum). Hal ini dijelaskan oleh penasehat hukumnya Eko Budiono, SH, MH saat dikonfirmasi para wartawan, usai sidang PK pertama yang berlangsung tertutup, Kamis (19/10/2017).

“Tadi agendanya (sidang PK) pembacaan PKnya. Sesuai dengan KUHAP pasal 263, ayat (1) ada hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali,” kata Eko menjelaskan. Menjawab pertanyaan, Eko menjawab bahwa pengajuan PK ini pada intinya telah terjadi kekhilafan hakim pada saat persidangan pidana yang lalu. Eko juga mengatakan ada beberapa novum dan saksi yang akan diajukan pihak pemohon banding.

Sementara itu, Sigit Artanto, SH salah satu jaksa yang ditugaskan dalam Sidang PK usai sidang juga menjelaskan bahwa salah satu novum yang digunakan oleh pemohon adalah sejumlah surat-surat pernyataan para korban yang dibuat di sebuah kantor notaris.

“Surat pernyataan itu dari para korban yang isinya menyatakan bahwa apa yang terjadi di persidangan itu tidak benar,” kata Sigit menjelaskan. Dijelaskan pula, Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam sidang ini sudah membacakan kontra memori agar Mahkamah Agung menolak permohonan PK ini.

Dari penjelasan dua pihak tersebut ada kesan sangat membatasi penjelasan ke publik dengan dalih sidang perdana dinyatakan oleh Hakim Ketua Majelis tertutup untuk umum dengan alasan bahwa sidang ini sidang kasus asusila. Padahal sidang pertama acaranya hanya pembacaan permohonan PK pemohon dan pembacaan kontra memori sebagai jawabannya.

Bahkan para pihak, baik itu penasehat hukum dan jaksa maupun pengadilan terkesan sekali irit bicara tentang novum yang menjadi perihal penting dalam persidangan PK ini. Dari sumber yang dapat dipercaya, ada 8 bukti baru/novum yang diajukan sebagian besar adalah surat-surat pernyataan para korban yang isinya antara kurang lebih adalah membantah persidangan di Pengadilan Negeri Kota Kediri pada sekitar bulan April-Mei 2016 yang lalu.

Kecil kemungkinannya isi surat itu menerangkan tentang misalnya proses persetubuhan dan yang sejenisnya. Sehingga ukuran tertutup karena kasusnya asusila menjadi sangat tidak jelas.

Mencoba untuk mencari kejelasan, Tabloid Sergap berusaha untuk menemui Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta, SH, MH, Selasa (24/10/2017). Setelah mengisi buku tamu dan dibawa ke ruanganya oleh petugas piket, Dwi Hananta menolak untuk ditemui.

“Pak Dwi Hananta masih akan sidang lagi,”, kata Ade Irawan petugas piket tersebut menyampaikan alasan Humas PN Kota Kediri tersebut enggan memberikan konfirmasinya.

Lengkap sudah. Sidang PK dengan pemohon pengusaha kelas kakap Kediri ini menjadi sidang peradilan yang penuh misteri, karena keengganan para aparat penegak hukum yang menanganinya dalam menerapkan transparasi kepada publik yang punya hak untuk mengetahui proses terciptanya keadilan di peradilan, khususnya di Pengadilan Negeri Kota Kediri. (Tkr)

 

Fatmawati Mendaftar Sebagai Cawawali Kediri

fatmawati nganjuk oke

Fatmawati dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri, Agus Sunoto saat pendaftaran, Kamis ((03/08/2017)

Kediri (Sergap) – Fatmawati, seorang pengusaha wanita berasal dari Nganjuk, mendatangi kantor sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kota Kediri, Kamis (03/08/2017). Wanita karier yang menggeluti bidang pertambangan ini, bermaksud untuk mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Wali Kota Kediri, melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kapada wartawan, Fatmawati mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk berpartisipasi dalam Pilwali Kediri dan siap mendampingi siapapun Calon Walikota yang akan diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih ini.

“Saya ingin ikut berpartisipasi dan meramaikan Pilwali Kota Kediri dan siap dipasangkan dengan siapapun bakal walikotanya,” kata Fatmawati menjelaskan usai mendaftar.

Sementara itu, di tempat yang sama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri, Agus Sunoto menjelaskan bahwa pendaftaran Fatmawati ini adalah pendaftaran tahap kedua yang merupakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana perintah dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur.

Pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawali-Cawawali) Kediri, melalui PDI Perjuangan Kota Kediri, diperpanjang hingga 5 Agustus 2017.

Tahap pertama dibukanya pendaftaran oleh PDIP hanya ada dua bakal calon yang mendaftar, yaitu Samsul Ashar, mantan Wali Kota Kediri, dan Sujono Teguh Wijaya, Sekretaris DPD Golkar Kota Kediri.

“DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menginstruksikan kepada DPC, untuk memperpanjang pendaftaran. Agar dapat menjaring sebanyak-banyaknya calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Dengan daftarnya Mbak Fatmawati bertambah satu. Ia mendaftarkan untuk dirinya sendiri sebagai wakil,” kata Agus Sunoto.

Sampai dengan berita ini ditulis, Calon Walikota mengerucut pada tiga nama. Abdullah Abu Bakar, Samsul Ashar dan Sujono Teguh Wijaya.

Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kediri, sebagai partai pemenang Pemilu, sudah pasti  tetap mencalonkan lagi petahana Abdullah Abu Bakar sebagai calon Wali Kota Kediri. Walaupun untuk posisi wakil wali kota masih menunggu hasil survei internal.

“Bagi kami untuk posisi AG 2 (wakil walikota) memang masih belum menentukan. Karena posisi itu masih menunggu hasil survei,” ungkap Abdul Bagi Bafaqih, Ketua DPD PAN Kota Kediri, Kamis (15/6/2017) yang lalu. (sur/tkr)

Akhirnya, Bandara Itu Dibangun Gudang Garam di Kediri

GG kantor pusat oke

Kantor Pusat PT. Gudang Garam, Tbk Kediri

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan PT. Gudang Garam, Tbk akan membangun bandar udara (bandara) di wilayah Kabupaten Kediri yang diproyeksikan untuk penerbangan komersial.

“Bandaranya nanti digunakan untuk umum, namun sebagian untuk privasi perusahaan,” kata Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (16/03/2017).

Soekarwo mengatakan, tidak ada masalah bandara milik pribadi digunakan untuk umum. Menurutnya, pengelolaannya juga lebih mudah dibandingkan dengan bandara milik TNI.

“Sama kan bandara Abdurrahman Saleh (Malang) milik TNI AU, tapi juga bisa digunakan oleh publik. Ini lebih mudah karena bukan untuk (take off dan landing pesawat) perang. Kalau di Kediri, bisa untuk private, bisa untuk umum,” tuturnya.

Ditanya rencana sistem pengelolaan bandara pribadi yang digunakan untuk umum, kata Soekarwo rencana tersebut akan dibicarakan lebih lanjuta pada saat waktunya.

“Itu dibicarakan nanti. Posisinya sekarang diputuskan, tanahnya sudah siap. Ada uangnya dari Gudang Garam. Nanti DED (detail engineering design) dicek oleh Menteri Perhubungan,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Pakdhe Karwo, lahan dan anggaran telah dipersiapkan dan tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena murni dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini.

Soekarwo mengaku telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo di sela rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa 14 Maret lalu.

“Pak Joko Widodo sudah memberi lampu hijau dan pembangunan bandara ini menjadi prioritas. Ke depan tim dari Kementerian Perhubungan dan pihak terkait turun ke lapangan sehingga bisa segera dioperasikan,” kata Soekarwo.

Di bandara ini akan dibangun landasan pacu (runway) sepanjang 2.300 meter yang cukup untuk digunakan pendaratan pesawat berbadan lebar seperti Airbus yang berkapasitas berpenumpang 128-130 orang.

Bandara di Kediri ini akan berpengaruh kepada rencana pembangunan bandara perintis di Campurdarat Tulungagung. Walaupun Tim Kementerian Perhubungan sudah pernah meneliti lokasi, tampaknya rencana tersebut akan dibatalkan.

“Di sana (Tulungagung) masih belum siap karena ada yang belum selesai, terutama di masalah lahan. Jadi ke depan prioritasnya di Kediri dan diharapkan progresnya segera berjalan,” kata Soekarwo.

Bandara ini akan membantu Jawa Timur menghubungkan antarkota, terutama kawasan selatan yang konektivitasnya masih lemah seperti Pacitan, Madiun, Magetan, Kediri, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek.

Bandara ini diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna jasa angkutan udara daerah yang meliputi seluruh eks-Keresidenan Kediri dan eks-Keresidenan Madiun. (Win)

 

Warga Eks Lokalisasi Semampir, Demo Tolak Penggusuran Ilegal

demo-semampir

Warga RW 5 Kelurahan Semampir saat demo dan berdialog dengan Sekkota Kediri

Kediri (Sergap) – Sekitar 200 warga dari RW 5 Kelurahan Semampir, Kota Kediri berunjuk rasa mendatangi Balai Kota Kediri, menolak rencana penggusuran eks Lokalisasi Semampir, pada 10 Desember 2016 mendatang.

Dalam orasinya, massa warga Kelurahan Semampir itu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri membatalkan rencana penggusuran ratusan rumah mereka yang berada di lahan seluas 3,5 hektar. Kawasan permukiman di bawah Jembatan Semampir itu dihuni ratusan kepala keluarga (KK) selama lebih dari 20 tahun.

Warga menolak dilakukan penggususan, karena sebagian dari mereka telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) dari tanah yang dulunya merupakan bekas pemakaman Tionghwa itu. Warga mencurigai proses penerbitan seritifikat hak pengguna (SHP) atas nama Pemkot Kediri adalah penuh rekayasa dan warga sudah menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya.

Dengan telah bergulirnya gugatan warga ke PTUN, sebagaimana lazimnya sebuah proses hukum, maka seharusnya obyek gugatan wajib diposisikan de facto (kondisi saat diajukannya gugatan).

Tomi Wibowo, salah satu koordinator demo mengatakan, jika Pemkot tetap melakukan penggusuran maka Pemkot Kediri tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN. “Jika tetap menggusur artinya Pemkot Kediri telah melakukan perbuatan illegal,” kata Tomi kepada Tabloid Sergap.

Saat menemui perwakilan warga, Sekretaris Kota (Sekkota) Kediri Budwi Sunu mengatakan, menerima aspirasi dari warga, dan akan mengkaji secara lebih seksama. Pemkot juga menyatakan siap dengan tuntutan warga yang telah memperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya. Peradilan tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan agenda sidang mendengar keterangan Pemkot Kediri sebagai tergugat.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Kediri berencana akan menjadikan kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH). (sur/tkr)

 

Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati

Sofyano Cs

Sofyano Zakaria bersama Ferdinand Hutahean (paling kiri) dan M. Hatta Taliwang

Kediri (Sergap) – Tim Peduli Kediri (TPK) yang dipimpin oleh Sofyano Zakaria menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, pada Kamis (12/05/216) yang lalu. Kepada Tabloid Sergap, Sofyano Zakaria yang juga Direktur Pusat Kebijakan Publik (Pusketi) Jakarta ini, tidak bisa menyembunyikan kegeramannya terhadap kasus Pedofilia berantai yang terjadi di Kediri.

“Sony Sandra  yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap 58 anak yang masih dibawah umur ini sungguh biadab. Dia pantas dihukum mati,” kata Sofyano yang didampingi oleh M. Hatta Taliwang dan Ferdinand Hutahean dua aktifis dari Jakarta yang mendukung pembentukkan Tim Peduli Kediri.

Ditambahkan oleh Sofyano, bahwa terdakwa Sony Sandra itu melakukan perbuatannya dengan direncanakan dan memang punya niat mencari anak usia SD, maksimal Kelas II SMP, diiming-imingi uang, disuruh minum obat kemudian dibawa ke hotel dan melakukan persetubuhan dengan 2 sampai 5 anak di bawah umur.

“Menurut info dari Yayasan (Yayasan Kekuatan Cinta, red) yang ada di sini, dalam satu kamar ada 5 perempuan. Itu kan luar biasa….,” kata Sofyano dengan nada tinggi.

Sofyano berpendapat dalam UU Perlindungan Anak, ancaman hukumannya belum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagimana diketahui ancaman tertinggi dalam UU Perlindungan Anak ini, adalah 15 tahun penjara.

“Melihat kasus di Kediri ini, maka untuk memenuhi rasa keadilan, ancaman hukumannya tertingginya hukuman mati, minimalnya seumur hidup,” kata Sofyano menegaskan.

Dalam rangka itu semua maka Sofyano Zakaria dan kawan-kawannya akan mendatangi Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kejaksaan Agung untuk menyampaikan kondisi luar biasa dalam kasus Pedofilia yang tersangkanya Sony Sandra, seorang pengusaha kontraktor kaya raya, Direktur Utama PT Triple’s ini. “Kasus ini sudah nyampai ke Pak Jokowi,” kata Sofyano menambahkan.

Jauh sebelumnya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam sudah memberikan peryataannya bahwa dari sisi banyaknya jumlah korban, maka kasus pencabulan anak yang terjadi di Kediri, Jawa Timur sudah bisa digolongkan massif, terstruktur dan sistematis. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis).

Hal ini disampaikan Asrorun Niam saat bertemu Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar di rumah dinas walikota, Sabtu (01/08/2015). “Dari sisi korban sudah memenuhi kualifikasi, kalau bahasa MK (Mahkamah Konstitusi) itu, massif, terstruktur dan sistimatis,” kata Asrorun Niam yang didampingi oleh dua komisioner KPAI lainnya. (lihat video pernyataan Ketua KPAI)

Sementara itu, Sudiman Sidabukke, Penasehat Hukum Sony Sandra saat diminta komentarnya mengatakan, “Saya akan lebih prefer kasih comment, setelah putusan ya….karena tentu putusan itu memuat tentang fakta persidangan. Namun sebagai pendahuluan saya harus katakan bahwa berita yang beredar selama ini tidak benar, sepihak dan menyudutkan saudara Sony. Ada pemberitaan yang tidak berimbang,” kata pengacara asal Surabaya melalui Whatsapp, Minggu (15/05/2016) sore.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri pada tanggal 18 April 2016, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise juga sudah meminta secara khusus agar Jaksa menuntut dengan hukuman maksimal. (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Sebagaimana diketahui, kemudian Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Mei 2016, mengajukan tuntutan 14 tahun dan denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. (baca : Kejari Ngasem Menuntut 14 Tahun dan Menolak Pembelaan Sony Sandra)

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sudah mengajukan tuntutannya pada tanggal 14 April 2016 kepada Majelis Hakim Pengadilan Kota Kediri, agar Sony Sandra alias Koko dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp.250 juta, subsider 6 bulan kurungan. (baca : Sony Sandra Dituntut 13 Tahun Penjara di Pengadilan Kota Kediri)

demo ss3

Berbagai komponen masyarakat Kediri termasuk ibu-ibu, menuntut Sony Sandra dihukum mati

Berbagai unjuk rasa juga dilakukan oleh LSM dan Ormas di Kediri, karena kekhawatiran Sony Sandra akan mengatur proses hukum dirinya. Maklum saja, karena Sony Sandra dikenal sebagai pengusaha kaya raya, yang bahkan mampu lolos dari jeratan hukum dalam sebuah perkara korupsi terkait pembangunan Monumen Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. (Tkr)

Kejari Ngasem Menuntut 14 Tahun dan Menolak Pembelaan Sony Sandra

Sidang SS Replik

Sidang Kasus Phedofilia terdakwa Sony Sandra, dengan agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Senin 09 Mei 2016

Kediri (Sergap) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri telah menuntut terdakwa Sony Sandra hukuman penjara 14 tahun dan hukuman denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Selanjutnya Kejari Ngasem juga menolak mentah-mentah nota pembelaan yang dilakukan oleh tim penasehat hukum pengusaha kontraktor besar ini.

“Pada garis besarnya, kami melolak pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa. Kemarin tim penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa unsur dakwaan kami tidak terpenuhi. Jadi pada hari ini tadi, kami sampaikan dengan tegas bahwa unsur-unsur dakwaan kami telah terpenuhi dan disertai dengan argumen-argumen yuridis yang kuat’” kata Priyo Wicaksono, SH salah satu tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ngasem, kepada wartawan usai sidang hari Senin (09/05/2016).

Priyo juga menyatakan keheranannya terhadap pendapat tim penasehat hukum Sony Sandra, yang mengatakan bahwa kasus phedofilia ini seharusnya jaksa menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 287, bukan UU Perlindungan Anak (UUPA) pasal 81 dan pasal 82.

Pasal 287 ayat (1) pada KUHP bunyinya, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sedangkan Pasal 81 ayat (1) UUPA, bunyinya, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal yang sama ayat (2)nya berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada pasal 82 tertulis, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Terkait pasal-pasal dalam UUPA tersebut di atas JPU Priyo Wicaksono dengan tegas mengatakan, bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi secara materiil.

“Unsur setiap orang terpenuhi, dengan sengaja terpenuhi. Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk sifatnya alternatif yang dalam penerapannya cukup salah satunya terpenuhi. Dalam persidangan tampak nyata sekali unsur membujuknya terpenuhi, perbuatan materiilnya dilakukan oleh terdakwa dan sudah kami tuangkan dalam tuntutan kami,” kata Priyo menjelaskan.

Ditemui secara terpisah, Agus Manfalutfi, salah satu tim penasehat hukum Sony Sandra mengatakan bahwa pihaknya akan menjawab replik (jawaban jaksa atas pembelaan terdakwa) ini, nanti pada sidang berikutnya hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016.

“Kami akan menjawab replik ini pada sidang berikutnya,” kata Advokad yang juga dosen di Universitas Islam Kadiri ini kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal

Yohanna depan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna (tengah) saat berdialog dengan Aliansi LSM Kediri di Hotel Grand Surya Kediri

Kediri (Sergap) – Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apling, MA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Kediri. Kunjungan Menteri PPPA ini tak lepas dari perhatian khusus terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur yang saat ini sudah masuk ranah hukum dengan terdakwa Sony Sandra, kontraktor besar di Kediri.

Hal ini ditandai dengan bertemunya Menteri PPPA dengan para korban dan kunjungannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri serta komitmennya yang disampaikan dalam pertemuannya dengan komponen masyarakat dan LSM Kota dan Kabupaten Kediri di Chinese Restaurant Hotel Grand Surya Kediri, Senin (18/04/2016).

Dalam sambutannya, Menteri Yohanna mengatakan bahwa kasus phedofilia di Kediri sudah masuk dalam kategori skala nasional dan sudah ada di meja Presiden Jokowi. “Saya datang ke Kediri sesuai perintah Presiden. Kementrian PPPA memfasilitasi secara penuh konseling kepada para korban dan segera membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kediri,” kata Menteri PPPA menegaskan.

Bentuk Satgas PPA di Kediri

Ditambahkan oleh menteri, sebelum Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kediri itu terbentuk, maka Satgas PPA dari kementrian segera pula akan menangani 12 korban phedofilia di Kediri, baik yang sudah, maupun yang belum ditangani secara hukum. “Pada pokoknya, Say No to Phedofilia,” kata menteri bersemangat.

Sebelumnya, Habib, SH menyampaikan kepada Menteri PPPA agar Kasus Phedofilia dengan tersangka Sony Sandra ini, telah meresahkan masyarakat dan menjadi issu tak sedap yang bisa berdampak etnis.

“Karena itu itu, kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk kasus ini, baik dalam ranah hukum, maupun dampaknya bagi korban dan masyarakat,” kata Habib.

Yohanna depan2

SAY NO TO PHEDOFILIA !!! Menteri Yohanna bersama Aliansi LSM Kediri

Ditambahkan pula oleh Habib, bahwa masih ada 12 anak korban phedofilia yang belum tersentuh bantuan apapun. “Baru 5 orang korban yang saat ini proses hukumnya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kota dan Kabupaten Kediri, terhadap 12 korban yg lain, kami minta dengan hormat kepada Ibu Menteri untuk ikut mendukung penuntasan proses hukumnya,” tambah praktisi hukum yang bekerja sebagai notaris ini.

Tampaknya semua harapan itu, mendapatkan sambutan positif dari Menteri PPPA yang hadir lengkap bersama semua deputynya.

Sebelumnya, Menteri PPPA juga mendatangi Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan berpesan agar Pemerintah Kota Kediri mewujudkan Kota Kediri sebagai Kota Ramah Anak. “Saya harapkan Walikota beserta jajaran melindungi anak-anak. Kota Kediri mendapatkan penghargaan kota layak anak, jadi harus diwujudkan,” katanya di rumah dinas walikota.

Minta Sony Sandra Dituntut Maksimal

Selanjutnya, Menteri Yohanna mengunjungi Kejari Ngasem Kabupaten Kediri. Usai pertemuan secara tertutup itu, Kasi Intel Bob Sulistian menjelaskan kepada wartawan, bahwa Menteri PPPA meminta Kejaksaan Ngasem menuntut pelaku dengan hukuman tertinggi. Selain itu, menurut Yohana, kasus Sony Sandra sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya berharap pihak kejaksaan lebih transparan dan menuntut tersangka semaksimal mungkin,” kata Yohanna sebagaimana disampaikan Bob Sulistian.

Sebagaimana diketahui, Kasus Sony Sandra ini berjalan di Kota dan Kabupaten Kediri. Proses hukum berjalan lebih cepat di Kota Kediri. Kejaksaan Kota Kediri telah menuntut pengusaha kontraktor ini dengan tuntutan 13 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, belum sampai pada tahapan penuntutan. (Tkr)