Status Raung Siaga Level 3, Berpotensi Meletus

Peta Gunung Raung

Banyuwangi, Sergap –Status Gunung Raung, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kembali ditingkatkan dari Waspada Level 2 menjadi Siaga Level 3.Kini, aktivitas gunung setinggi 3.332 meter di atas permukaan laut tersebut terus mengalami peningkatan sejak pada tanggal 18-22 Oktober 2012. Tepatnya, pada pukul 20.30 WIB keberadaan kondisi status gunung raung tersebut ditingkatkan  dengan amplitudo tremor vulkanik 2-32 milimeter pada titik dominan 16 dengan suhu udara mencapai 20 derajat Celsius dan mengeluarkan hembusan asap tebal setinggi 50 meter, Senin (23/10/2012). Terhitung sejak pukul 00.00 WIB – 06.00 WIB suhu udara mencapai 18 derajat celsius diikuti tremor menerus amplitudo 2-32 mm pada titik dominan 17.

“Pada hari Minggu hingga Senin dilihat dari jarak 14 km antara kantor pos pantau Vulkanologi menuju ke gunung raung terlihat jelas munculnya asap tebal hingga membumbung tinggi berada di puncak Gunung Raung dengan ketinggian antara 50 sampai 75 meter dan posisi amplitudo tremor vulkanik terus mengalami peningkatan 30 mm hingga overscale,” ungkap Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Raung, Balok Suryadi.

Ditambahkan oleh Balok Suryadi bahwa hembusan dari asap tebal tersebut mengarah ke arah barat laut atau menuju ke arah Kabupaten Bondowoso.

Telah dilaporkan ada sebanyak tiga Desa yang berada di Kabupaten Bondowoso yang letaknya berada tepat di kaki Gunung Raung terdampak embusan asap tersebut hingga mengakibatkan tanaman warga sekitar banyak yang layu.

Sementra itu Pelaksana tugas (Plt) BPBD Banyuwangi, menjelaskan sejumlah titik lokasi yang rawan terjadi erupsi terdapat di 3 Kabupaten. Diantaranya, Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Jember.

Wilayah Banyuwangi tepatnya di daerah Sumberbaru, Wonorejo, Panggungrejo, Sidomulyolor, Lider, Bejong, Kampunganyar. Untuk Kabupaten Jember terdapat di titik wilayah Sidomulyo, Sumberjambe, Sumberbulus. Sedangkan di Bondowoso titik rawan ada di Babakan, Sumbermas, Sumbermelati dan Gunungsari.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengantisipasi banyaknya korban akibat bencana erupsi kedua gunung tersebut, apabila benar-benar terjadi erupsi,” katanya.

Menurut Wiyono, lima kecamatan di Banyuwangi yang rawan terkena dampak erupsi Gunung Raung adalah Kecamatan Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, dan tidak menutup kemungkinan erupsi bisa meluas ke Kecamatan Genteng.

“Posko penanggulangan bencana juga disiagakan di kantor camat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama Gunung Raung berstatus siaga dengan bantuan aparat kepolisian dan TNI,”paparnya.

Sementara sumber bahaya utama letusan Gunung Ijen adalah air kawahnya yang bervolume besar dan kadar keasaman yang cukup tinggi, sehingga membahayakan permukiman yang berada di daerah aliran sungai (DAS) yang dilalui lahar di Kabupaten Bondowoso hingga Situbondo.

“Sesuai dengan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masyarakat tidak boleh mendekati kawah yang ada di puncak Gunung Raung dalam radius 3 kilometer dari pusat kawah aktif karena jarak itu merupakan batas aman dari erupsi gunung api tersebut,” paparnya.

Rekomendasi untuk Ijen yakni masyarakat baik pendaki maupun penambang belerang tidak diperbolehkan mendekati kawah yang ada di puncak dalam radius 1,5 kilometer dari kawah aktif.

Masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Banyuputih yang berhulu di danau Kawah Ijen diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air danau kawah, apabila terjadi letusan Gunung Ijen.

“Saya mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Raung dan Ijen tetap tenang, tidak panik dan tidak terpancing isu-isu tentang letusan karena BPBD akan menyampaikan informasi tentang aktivitas gunung api itu kepada perangkat desa dan camat,” ujarnya.  (Tim Biro Besuki)

Iklan

Hanya 30% Temuan BPK Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Ali Masykur Moesa

Jember, Sergap – Penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jember, terkesan “masuk angin”, karena lambat sekali penanganannya. Kasus-kasus tersebut antara lain :

  1. Kasus dana Program Bedah Rumah, yakni perbaikan 20.160 rumah warga miskin yang tersebar di 31 kecamatan di Jember. Setiap rumah mendapat jatah Rp 2 juta sehingga total dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006 senilai lebih dari Rp 40 miliar. Pada 2009 telah ditetapkan dua orang tersangka, yakni bekas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember, Soehardijanto, dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Jember, Didit Aji Purnomo. Kejaksaan menemukan penyimpangan, di antaranya jumlah dana yang diterima 1.000 pemilik rumah hanya Rp 600 ribu.
  2. Kasus dana operasional Bandar Udara Notohadinegoro Jember, kejaksaan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah bekas Kepala Dinas Perhubungan, Sunarsono; bekas Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Jember, Syafril Jaya; dan bekas Direktur Utama PT Aero Express International, Raymont Mailangkai. Kejaksaan menaksir kerugian negara, seperti untuk sewa pesawat, sekitar Rp 5 miliar.
  3. Kasus pengadaan Bus Perpustakaan Keliling di Jember yang ditangani kejaksaan sejak 2008. Proyek yang mulai dikerjakan 2007 itu dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional bersama Dinas Perhubungan Jember. Proyek menghabiskan dana Rp 1,6 miliar karena harga setiap unit bus dipatok Rp 800 juta. Namun, kejaksaan mencium adanya penggelembungan harga bus. Bekas Kepala Dispendiknas Jember, Achmad Sudiyono, dan bekas Kepala Dinas Perhubungan, Sunaryono, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
  4. Kasus pengadaan laptop untuk 1.282 sekolah dari tingkat SD hingga SMA, termasuk sekolah swasta dan sekolah luar biasa. Proyek menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2007 senilai Rp 7,2 miliar. Dalam kasus tersebut dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Liauw Inggarwati dan David Gunawan. Keduanya pemilik toko yang menjual laptop. Kasus tersebut juga menyeret Kepala Dispendiknas saat itu, Achmad Sudiyono, dan manajer pengelola BOS Dispendiknas, Wiwik Hamiseno. Namun, keduanya masih berstatus sebagai saksi.

Menanggapi hal ni Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, tetap berdalih bahwa lambannya penanganan sejumlah kasus korupsi disebabkan karena lambatnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterima penyidik.

“Kami selalu mengirim surat kepada BPK maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur menanyakan hasil audit. Tapi lama tidak ada jawaban,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Kliwon Sugiyanta, Rabu, 17 Oktober 2012.

Kliwon mengaku sejumlah kasus korupsi yang ditangani sejak 2009 hingga kini masih ngendon di kejaksaan. Jaksa tidak berani terburu-buru menanganinya karena takut dimentahkan hakim di pengadilan. “Kami membutuhkan audit untuk memastikan jumlah kerugian negara sehingga bisa dijadikan dasar dakwaan,” ujarnya.

Untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut dan bisa dibawa ke pengadilan, tetap dibutuhkan hasil audit BPK maupun BPKP. ”Kami tidak mungkin melakukan penuntutan di pengadilan kalau tidak jelas jumlah kerugia negara, sedangkan hasil audit tak kunjung kami terima hingga sekarang”, kata Kliwon berdalih.

Sebelumnya Wakil Ketua BPK, Ali Masykur Moesa, Selasa (16/10/2012) membantah proses audit menghambat proses hukum kasus-kasus korupsi. “Selama ini kami selalu merespon dengan cepat permintaan audit untuk kepentingan proses hukum,” katanya usai memberikan kuliah umum di kampus Universitas Jember.

Ali bahkan mengungkapkan, selama ini hanya sekitar 30 persen hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti aparat penegak hukum. “Kalau memang ada permintaan penegak hukum, maksimal dua sampai tiga bulan hasil audit sudah selesai.”

Itu sebabnya Ali merasa heran hasil audit BPK kerap dijadikan alasan lambannya penyidikan kasus korupsi oleh kepolisian maupun kejaksaan. “Mohon dicek apakah benar sudah meminta audit BPK atau tidak. Kalau benar, silakan aparat hukum kirim surat kepada kami,” ujarnya. (tim)