Akhirnya, Bandara Itu Dibangun Gudang Garam di Kediri

GG kantor pusat oke

Kantor Pusat PT. Gudang Garam, Tbk Kediri

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan PT. Gudang Garam, Tbk akan membangun bandar udara (bandara) di wilayah Kabupaten Kediri yang diproyeksikan untuk penerbangan komersial.

“Bandaranya nanti digunakan untuk umum, namun sebagian untuk privasi perusahaan,” kata Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (16/03/2017).

Soekarwo mengatakan, tidak ada masalah bandara milik pribadi digunakan untuk umum. Menurutnya, pengelolaannya juga lebih mudah dibandingkan dengan bandara milik TNI.

“Sama kan bandara Abdurrahman Saleh (Malang) milik TNI AU, tapi juga bisa digunakan oleh publik. Ini lebih mudah karena bukan untuk (take off dan landing pesawat) perang. Kalau di Kediri, bisa untuk private, bisa untuk umum,” tuturnya.

Ditanya rencana sistem pengelolaan bandara pribadi yang digunakan untuk umum, kata Soekarwo rencana tersebut akan dibicarakan lebih lanjuta pada saat waktunya.

“Itu dibicarakan nanti. Posisinya sekarang diputuskan, tanahnya sudah siap. Ada uangnya dari Gudang Garam. Nanti DED (detail engineering design) dicek oleh Menteri Perhubungan,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Pakdhe Karwo, lahan dan anggaran telah dipersiapkan dan tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena murni dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini.

Soekarwo mengaku telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo di sela rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa 14 Maret lalu.

“Pak Joko Widodo sudah memberi lampu hijau dan pembangunan bandara ini menjadi prioritas. Ke depan tim dari Kementerian Perhubungan dan pihak terkait turun ke lapangan sehingga bisa segera dioperasikan,” kata Soekarwo.

Di bandara ini akan dibangun landasan pacu (runway) sepanjang 2.300 meter yang cukup untuk digunakan pendaratan pesawat berbadan lebar seperti Airbus yang berkapasitas berpenumpang 128-130 orang.

Bandara di Kediri ini akan berpengaruh kepada rencana pembangunan bandara perintis di Campurdarat Tulungagung. Walaupun Tim Kementerian Perhubungan sudah pernah meneliti lokasi, tampaknya rencana tersebut akan dibatalkan.

“Di sana (Tulungagung) masih belum siap karena ada yang belum selesai, terutama di masalah lahan. Jadi ke depan prioritasnya di Kediri dan diharapkan progresnya segera berjalan,” kata Soekarwo.

Bandara ini akan membantu Jawa Timur menghubungkan antarkota, terutama kawasan selatan yang konektivitasnya masih lemah seperti Pacitan, Madiun, Magetan, Kediri, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek.

Bandara ini diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna jasa angkutan udara daerah yang meliputi seluruh eks-Keresidenan Kediri dan eks-Keresidenan Madiun. (Win)

 

Gubernur Jatim Kukuhkan Satgas Saber Pungli

saber-pungli-jatim-oke

Gubernur Jatim Soekarwo ketika melantik Satgas Saber Pungli Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur  H. Soekarwo kembali mengukuhkan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (14/11).

Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Timur, yakni Ketua Pelaksana Irwasda Polda Jatim Kombes Wahyu Hidayat, Wakil Ketua I Inspektorat Jatim Nurwiyatno, Wakil Ketua II dari Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi  Jatim Nikoalus Komondus SH.

Soekarwo mengatakan pembentukan satgas dinilai tepat karena saat ini kondisi ekonomi turun, sehingga satgas ini diperlukan untuk memantau jalannya pemerintah menjadi bersih tanpa pungutan liar. “Keppres 14 tentang Satgas Pungli ini sangat tepat untuk memberantas pungutan liar di wilayah Investasi, pasalnya saat ini investasi ketika menanamkan investasi terkendala masalah pungutan liar, dan apabila proses investasi di Jatim bersih, maka investasi di Jatim akan naik dan para investor akan datang,” ujarnya.

Ia mencontohkan, kasus Perak Dualtime ini dilakukan orang pihak ketiga, jadi untuk di lingkungan Pemprov Jatim akan menghilangkan kerjasama dengan pihak ketiga saat proses lelang nanti. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada tim satuan tugas pungutan liar agar selalu melakukan komunikasi dan koordinasi agar tugas dan fungsinya berjalan dengan baik.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadji mengatakan tugas unit satuan tugas pungutan liar adalah melaksanakan tugas tangkap tangan, membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Provinsi Jatim,  mengumpulkan data dan informasi dari instasi pemerintahan atau lembaga negara yang menggunakan teknologi informasi, dan memberikan masukan atau rekomendasi kepada lembaga atau instansi terkait sanksi bagi pelaku pungutan liar.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan pihak kepolisian juga membentuk satgas Pungli ini mulai dari Polda Jatim, Polres dan hingga Polsek Se Jatim. Bahkan, satgas ini sudah melakukan tugasnya seperti penemuan kasus pungli di lingkungan Pemkab Malang soal pungli pemindahan jabatan di BKD Kabupaten Malang, kemudian kasus Dueltime di pelabuhan Tanjung Perak yang saat ini sudah ditangani Mabes Polri. Bahkan pihaknya juga menindak tegas terkait penyelewengan pelayanan publik di Polres Magetan.

“Kami mendukung adanya satgas ini agar  ke depan pengawasan pelayanan publik di Jatin benar – benar bersih dari pungli, Bahkan kami meminta kepada satgas dari kepolisian untuk selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga tugasnya bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.

(win)

Antisipasi Teror, Pemprov Jatim Tingkatkan Kewaspadaan

gus-ipul-1

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf

Surabaya (Sergap) – Menanggapi teror bom molotov di halaman gereja di Samarinda, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama TNI, Polri dan tokoh ulama, tokoh masyarakat terus meningkatkan kewaspadaannya. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf berharap, kejadian teror di Samarinda tidak terulang dan Indonesia tetap aman, termasuk wilayah Jawa Timur.

“Tentu kewapadaan di tingkatkan. Jajaran kepolisian, TNI dan pemerintah daerah plus tokoh masyarakat, terus melakukan konsolidasi di semua tingkatan. Koordinasi terus dilakukan,” kata Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim, Minggu (13/11/2016).

Wagub yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, pihaknya terus menggalakkan sistem deteksi dini. Misalnya pada hari Jumat yang lalu , Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim telah melakukan pertemuan dengan Camat, Kapolsek, Danramil serta jajarannya di bawahnya untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi.

“Kami juga berharap peran serta seluruh lapisan masyarakat, untuk melaporkan kejadian sekecil apapun ke aparat, ke Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, agar tercipta situasi Kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat) tetap aman dan nyaman, kondusif,” kata Wagub menjelaskan.

Dalam hal ini, Wagub mendapatkan informasi dari pihak berwenang di bidang keamanan, situasi Kamtibmas di Jawa Timur aman dan terkendali. Semua tempat-tempat strategis, objek vital tetap dalam pantauan.

Wagub juga menyampaikan keprihatinnannya serta turut berduka bagi warga Samarinda yang menjadi korban dan mengalami luka-luka akibat terkena ledakan bom. Sekaligus Gus Ipul berharap proses penegakkan hukum dapat dijalankan secara konsisten. “Mari kita ciptakan Indonesia yang aman, damai, tentram. Jawa Timur kondusif terus,” jelasnya.

(win)

Komjen Buwas Siap Tembak Mati Pengedar Narkoba

buwas

Ketua Badan Narkotika Nasional Komjenpol Budi Wasesa

Surabaya (Sergap) – Dalam acara ‘Ngopi Bareng Buwas-Pimred Media’ di Surabaya, Rabu malam (09/11/2016), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) menegaskan, bahwa pihaknya siap menembak mati pengedar narkoba, karena tindakannya sudah merusak jutaan generasi muda dan mengancam masa depan negara.

“Kami tidak ngawur, karena tindakan tegas itu juga terukur, sebab akan kami lakukan pada pengedar yang kami sudah punya data pelanggaran hukumnya. Kalau sudah begini masih direhabilitasi justru kita yang kalah, karena mereka pasti cari mangsa lagi,” tegasnya. Mantan Kabareskrim Polri ini juga menjamin, bahwa tindakannya tidak akan melanggar hukum dan HAM.

“Pernyataan Presiden bahwa Indonesia berstatus darurat narkoba itu sudah di atas UU, bahkan Presiden menyatakan perang pada narkona. Selain itu juga ada Perkap (Peraturan Kapolri). Tindakan mereka yang merusak jutaan generasi muda itu justru lebih melanggar HAM,” katanya.

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang akan bertindak tegas pada pengedar narkoba yang merusak jutaan generasi muda itu. “Kami tinggal menunggu senjata standar yang kami pesan dan akan datang pada bulan November,” katanya.

Alasannya, katanya, saat ini tercatat 40-an orang per hari yang meninggal dunia akibat menjadi pengguna narkoba yang menggerogoti sistem metabolisme pada organ tubuh mereka, sedangkan bandar besar yang diuntungkan umumnya ada di luar negeri.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji mengakui kendala paling berat dalam penegakan hukum untuk kasus narkoba adalah melawan ‘musuh’ dari dalam. “Kalau musuh di luar itu gampang mengatasi, tapi kalau ‘musuh’ itu ada di dalam itulah yang paling sulit, karena setiap tindakan kita bisa bocor kepada musuh di luar, sehingga penegakan hukum pun bisa berantakan (gagal). Mereka juga layak ditembak mati, karena merusak citra Polri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir menilai Komjen Buwas dalam penegakan hukum di Tanah Air merupakan sosok yang memiliki daya kejut. “Bagi wartawan, tentu hal itu sangat layak untuk diberitakan, apalagi untuk pemberantasan narkoba yang patut mendapat dukungan media,” katanya.

Tampak juga hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jatim H. Saifullah Yusuf, Kepala Staf Kodam V/Brawijaya, Brigjen TNI Rahmad Pribadi, Kepala Staf Armada Timur, Laksamana Pertama TNI I.N.G. Ariawan dan Kepala Staf Garnisun Tetap III Surabaya, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Amiruddin Harun. (win)

Ketua Umum PSSI Tersangka Kasus Dana Hibah

la-nyala-mataliti oke

La Nyalla Mattalitti (berkemeja batik) saat usai diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu

Surabaya (Sergap) – Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), terkait kasus dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur tahun 2012. Penetapan status tersebut berdasarkan Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016, menindaklanjuti surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Print-291/ 0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016.

“Dana tersebut digunakan untuk membeli saham terbuka atau IPO di Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Made Suarnawan, Rabu (16/3/2016). Sebelumnya, Kejati Jatim telah mengeluarkan sprindik umum, tetapi dapat digagalkan oleh kuasa hukum La Nyalla pada gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. “Sprindik yang lama itu bersifat umum, sprindik yang terbaru sudah menyebutkan inisial tersangka, LN,” tambahnya.

Dalam kasus ini, La Nyalla Mattalitti dalam kapasitas jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Jatim. (Baca : Ketua Kadin Jatim Diperiksa Kejati Jawa Timur). Kasus dana hibah yang merugikan negara sebesar Rp 48 miliar itu sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap dan dua pengurus Kadin Jatim sudah divonis di Pengadilan Tipikor. Namun, Kejati Jatim mengembangkan kasus tersebut karena menemukan fakta bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli saham publik di Bank Jatim sebesar Rp 5,3 miliar.

Dua petinggi Kadin Jawa Timur tersebut, yakni Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Kerjasama Antar Provinsi, Diar Kusuma Putra dan Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Jatim Nelson Sembiring.

Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring terbukti terlibat penyalahgunaan dana hibah dari Pemprov Jatim 2012-2013 senilai lebih dari Rp 20 miliar. Data dari Biro Perekonomian Jatim, Kadin Jatim mendapat dana hibah sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2014, Rp 15 miliar tahun 2013, Rp 10 miliar tahun 2012 dan Rp 12 miliar tahun 2011).

Pada P-APBD 2014, ada dana hibah lagi untuk Kadin Jatim sebesar Rp 5 miliar. Tapi hingga akhir Desember 2014, tidak ada pengajuan pencairan dari Kadin Jatim, karena syaratnya untuk pencairan, harus ada SPJ dana hibah sebelumnya. (wina)

Gubernur Jatim Siapkan Pergub Tentang Tambang Pasir

pakde Karwo

Gubernur Jawa Timur DR. H. Soekarwo

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo segara akan menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pertambangan khususnya pasir dan bahan galian bangunan lainnya. Pergub ini dirasa penting mengingat peruntukannya yang mendesak dan mengganti kekosongan dari Peraturan Pemerintah (PP).

“Kami meminta ijin kepada Mendagri dan Menteri ESDM, Pemprov Jatim bersama Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, red) dari Kejaksaan akan membuat dan menyusun Pergub yang mengatur tentang mineral dan tambang,” ungkap Pakde Karwo pada Rapat Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Kick Off Meeting Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi tahun 2016 di Gedung KPK Jakarta, Senin (15/2/2016).

Ia mengatakan, Pergub tersebut nantinya akan mengatur terhadap semua peraturan perundang-undangan untuk pertambangan mineral (logam, non logam, dan batuan) antara pertambangan skala besar (ribuan hektar dengan pertambangan skala kecil sampai dengan 5 hektar).

Menurut Gubernur, jika peraturan tentang hal tersebut tidak segera diterbitkan, bisa berdampak pada terhambatnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Selain itu, banyak masyarakat Jatim yang hidupnya bergantung kepada sektor pertambangan pasir dan batu (sirtu).

Di depan Pimpinan KPK, Mendagri, dan Menteri ESDM, Pakde Karwo menekankan bahwa pembuatan Pergub bertujuan untuk memperlancar pembangunan infrastruktur yang belakangan ini progresnya berjalan lambat. Padahal, terbangunnya infrastruktur tersebut bisa memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. “Banyak proyek infrastruktur yang terhambat. Kebutuhan pasir ini sangat mendesak dan membutuhkan sirtu, pasir dan galian serta urukan terutama untuk proyek pembangunan jalan tol di Jatim,” imbuhnya melalui siaran pers Humas Setdaprov.

Sementara itu, Menteri ESDM, Sudirman Said mengapresiasi usulan Pakde Karwo. Ia mempersilahkan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah seperti Pergub. “Sangat baik jika Pak Gubernur menyiapkan aturan, sehingga seorang yang sebelumnya melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa aturan bisa dikendalikan. Dengan adanya Pergub tersebut seseorang bisa melaksanakannya sesuai aturan,” ujarnya.

Mendagri RI, Tjahjo Kumolo menanggapi senada. Menurutnya, Pergub diperlukan karena aturan sebelumnya soal proses perijinan tambang, mineral, dan pasir masih melalui Bupati maupun Walikota. “Dengan adanya aturan yang akan dibuat Pakde Karwo, maka proses perijinan akan lebih tertata, sehingga mayarakat sekitar bisa memperoleh manfaat dari adanya aturan tersebut,” tegasnya.

Ketua KPK, Agus Raharjo mengajak para Kepala Daerah untuk menerapkan sistem e-budgeting dalam setiap penggunaan anggaran, terutama di sektor energi dan mineral. Hal tersebut bertujuan agar proses yang terjadi bisa dilakukan secara transparansi sehingga masyarakat percaya.

Ia juga minta para gubernur untuk mengawasi proses perijinan pertambangan yang ada. Proses tersebut sebelumnya menjadi wewenang bupati/walikota, dan saat ini diambil alih  provinsi. “Dari catatan dan data kami terdapat 5.000 ijin bermasalah, dan baru sekitar 1.100 di cabut. Jika dahulu KPK yang mencabut, sekarang giliran gubernur yang mencabut perizinan yang telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota,” ungkapnya.

Kepala Dinas Enegi Sumber Daya Mineral Prov Jatim, Dewi J Putriani mengatakan, rakor ini merupakan kelanjutan dari koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK dan dilaporkan setiap enam bulan. Laporan yang diserahkan terkait ijin yang dikeluarkan, pajak maupun retribusi pemegang ijin. Kemudian, melaporkan tindak lanjut terhadap ijin yang non CNC (Clear N Clean) artinya tidak bermasalah, tumpang tindih, prosesnya sudah betul.

Ia menjelaskan, dengan adanya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan mencabut yang non CNC. (win)

Polda Jatim Waspadai Serangan Sianida !!!

Kapolda Jatim

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji

Surabaya (Sergap) – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Pol Anton Setiadji mengingatkan anggotanya untuk mewaspadai aksi terorisme dengan modus menyerang anggota polisi dengan sianida.

Sebuah bocoran surat telegram rahasia (TR) Kapolda Jatim yang ditujukan ke pejabat utama serta para Kapolres jajaran dan tersebar di broadcast, pada Minggu (14/2/2016). Dalam TR itu Kapolda Jatim menerangkan ada rencana dari kelompok teroris melakukan aksinya dengan memberi atau mengirim makanan yang sudah dicampur dengan sianida. “Serangan” racun sianida dengan sasaran anggota Polri yang melaksanakan tugas di lapangan maupun di markas komando kepolisian, karena terinspirasi kasus Jessica.

TR Kapolda Jatim yang ditandatangani Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol M Arief Pranoto, Kapolda Jatim meminta para Kapolres jajaran serta Pejabat Utama, untuk mengingatkan seluruh anggotanya yang bertugas di lapangan maupun Mako, agar waspada dengan rencana aksi teroris tersebut pada saat makan di warung atau diberi sesuatu oleh orang yang tidak dikenal.

TR yang bersifat perintah itu, juga meminta para pimpinan di Kepolisian, untuk mengarahkan anggotanya agar saling mengingatkan. Juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya modus-modus baru aksi kelompok teroris ini, agar warga masyarakat memiliki daya cegah dan tangkal terhadap modus baru para teroris.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi melalui telepon tentang bocoran TR yang tersebar di broadcast, belum memberikan jawaban. Kemudian, saat dikonfirmasi ulang melalui pesan singkat, Argo tidak membantah maupun membenarkan. Dia tidak memberikan komentar terhadap TR tersebut. Namun dari sejumlah pemberitaan, polisi-polisi di Jatim sudah menerima edaran tersebut dan membenarkannya.

Sementara itu, Polrestabes Surabaya menyetakan sudah menerima telegram rahasisa (TR) imbauan dari Kapolda sejak Jumat lalu. “Sudah kita terima TR arahan dari Kapolda Jatim. arahan itu buat anggota. Diarahkan kepada anggota,” kata Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Lily Djafar, Minggu (14/2/2016).

 

Dinkes Jatim Jamin Virus Zika Tidak Masuk Jawa Timur

Kadinkes jatim dr-Harsono

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur dr. Harsono

Surabaya (Sergap)  – Dinas Kesehatan Jawa Timur (Dinkes Jatim) memastikan bahwa Virus Zika yang belakangan menyerang sejumlah negara-negara di Amerika Selatan tidak akan masuk wilayah Jatim. Untuk memastikannya, pemerintah terus melakukan pemeriksaan setiap warga asing dan Indonesia yang baru datang dari luar negeri.

“Saat ini, pemerintah melakukan pemeriksaan di beberapa pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan dengan target sasaranpemeriksaan warga asing dan Indonesia yang baru datang dari luar negeri, untuk memastikan Virus Zika tidak masuk keIndonesia,” kata Kepala Dinkes Jatim, dr. Harsono, Kamis (4/2/2015).

Harsono mengimbau kepada masyarakat agar melakukan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan lingkungan. ”Virus Zika menular ke orang melalui nyamuk, jika lingkungan rumah bersih maka perkembangbiakan nyamuk sulit terjadi,” katanya.

Dikatakannya, dampak dari Virus Zika ini hanya terdapat pada kelainan kepala bayi yang baru dilahirkan, atau kepala tidak bisamembesar sesuai usianya. ”Kita tidak ingin bayi yang dilahirkan nantinya mengalami kelainan pada kepala, karena itu peran serta warga masyarakat dalam mengawal kebersihan lingkungan lewat program pemberantasan sarang nyamuk perlu digalakkan,”tuturnya.

Harsono meminta masyarakat Jatim bersama-sama melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap penyakit. Denganpencegahan dini dapat meminimalisir terjadinya penularan penyakit. ”Jika masyarakat melakukan pencegahan, maka jumlah pasien yang datang ke rumah sakit akan berkurang,” terangnya..

Sementara itu Menteri Kesehatan RI, Prof dr. Nila Farid Moeloek SpM(K) dalam siaran persnya memberikan pesan agar masyarakat tetap waspada terhadap perkembangan Virus Zika, namun hendaknya tidak panik dan berlebihan.

Bagi warga negara Indonesia yang hendak berkunjung negara yang sedang terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Virus Zika, dianjurkan untuk menghindarkan diri dari gigitan nyamuk dengan cara memakai pakaian panjang dan tertutup, menggunakan obat oles anti nyamuk, dan tidur menggunakan kelambu atau dalam kamar dengan kawat kassa anti nyamuk.

Selanjutnya, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter bila mengalami sakit. “Wanita hamil dianjurkan sebaiknya tidak berkunjung ke negara yang sedang KLB penyakit Virus Zika. Jika terpaksa harus melakukan perjalanan ke negara tersebut,hendaknya melakukan tindakan pencegahan dari gigitan nyamuk secara ketat”, ujar Menkes.

Bagi siapa saja yang baru kembali dari negara yang sedang mengalami KLB penyakit Virus Zika, juga diminta untuk memeriksakan kondisi kesehatannya dalam kurun waktu14 hari setelah tiba di Indonesia. “Segera periksakan diri ke dokter apabila mengalamikeluhan atau gejala demam, ruam kulit, nyeri sendi dan otot, sakit kepala dan mata merah. Jangan lupa, sebutkan riwayat perjalanan dari negara yang sedang KLB penyakit Virus Zika kepada dokter pemeriksa”, pesan Menkes.

Dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia terhadap kemungkinan tertular penyakit yang bersumber dari Virus Zika, Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mencegah kemungkinan masuknya virus dari luar negeri yang dilakukan oleh tingginya intensitas lalu lintas barang dan manusia lintas negara. Untuk itu Kementerian Kesehatan akan meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk negara melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di seluruh bandara dan pelabuhan di Indonesia. Upaya lainnya adalah meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Negara-negara yang mengalami KLB Virus Zika, yaitu: Brazil, Cape Verde, Colombia, El Savador, Honduras, Martinique, Panama, dan Suriname. Sedangkan negara-negara yang memiliki status transmisi aktif, yaitu: Barbados, Bolivia, Curacao, The Dominican Republic, Ecuador, Fiji, French Guiana, Guadalope, Guatemala, Guyana, Haiti, Meksiko, New Caledonia, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, Saint Martin, Samoa, Tonga, Thailand, US Virgin Islands, dan Venezuela. (win)

 

Presiden Setujui Tarif Tol Jembatan Suramadu Turun 50%

972fb8b8b2057e1abb7a3760818cfc61

Gubernur Jatim Soekarwo, saat memberikan keterangan pers di Istana, didampingi Walikota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung

Surabaya (Sergap) – Presiden RI Joko Widodo akhirnya menyetujui usulan Gubernur Jatim Soekarwo terkait tarif tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Usulan gubernur adalah menggratiskan tol, namun sesuai persetujuan, tarif tol disepakati turun 50 persen dari harga yang saat ini berlaku.

Kepastian ini dikatakan Gubernur Soekarwo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai  Pengembangan  Wilayah di Kaki Jembatan Suramadu bersama Presiden RI, Ir. Joko Widodo dengan para Menteri Kabinet Kerja terkait di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Dikatakan Pakde Karwo saat didampingi Walikota Surabaya Tri Rismaharini, untuk membebaskan tarif Jembatan Suramadu belum disetujui, namun dalam rapat terbatas Bapak Presiden menetapkan tarif tol diturunkan lebih kecil atau turun 50 persen dari harga saat ini.

Dalam rapat terbatas bersama presiden, telah disetujui dua keputusan, yakni tarif tol Jembatan Suramadu diturunkan 50 persen serta kemudahan kepengurusan status tanah seluas 600 ha tanah masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya yang ditinggali selama ini.

Pakde melalui siaran pers Humas Setdaprov menjelaskan, penurunan tarif untuk Jembatan Suramadu berlaku baik dari Surabaya ke Madura maupun sebaliknya dari Madura ke Surabaya. Sementara untuk kendaraan roda dua sudah digratiskan. “Sebelumnya, kendaraan roda empat, truk berat tarif melintasi Jembatan Suramadu sebesar Rp 90  ribu, truk sedang sebesar Rp 60.000 dan kendaraan sedan sebesar Rp 30 ribu. Setelah melalui proses panjang antara digratiskan dan diturunkan, akhirnya presidenmemutuskan untuk diturunkan. Keputusan ini pastinya akan sangat membantu masyarakat Surabaya dan Madura,” ujarnya.

Pakde Karwo menuturkan, sebelum diputuskan Presiden RI bahwa tarif diturunkan 50 persen dari harga saat ini, pihaknya telah mengusulkan agar tarif tol digratiskan. “ Pemprov Jatim mengusulkan agar tarif tol digratiskan karena melihat perkembanganmasyarakat Madura setelah dibangunnya Jembatan Suramadu masih lambat karena masih terbebani biaya tarif tol,” ungkapnya.

Alasan kenapa tarif tol Suramadu digratiskan adalah untuk mengurangi ongkos transportasi bagi masyarakat Madura. Paling tidak, dengan digratiskan tarif tol, harga barang di Madura dan Surabaya bisa sama, sehingga akan mengungkit perekonomian. “Tidak mungkin orang dari luar Madura akan berinvestasi di Madura tapi masih dibebani biaya tarif tol yang cukup tinggi. Untuk potensi perekonomian sebenarnya cukup besar, akan tetapi tarif tol tetap menjadi  kendala utama Madura bisa lebih maju,” ucapnya.

Ia mencontohkan, Pulau Madura memiliki potensi bagus dibidang pertanian khususnya ditemukan tebu tanah kering yang sering disebut Pasuruan Jatim 1 (PSJT 1). Akan tetapi setelah diproduksi dengan jumlah yang banyak dan dikirim ke luar Madura, ongkosnya menjadi mahal, dan membuat gairah petani tebu turun drastis. “Petani tidak bersemangat karena margin yangrendah dari harga tebu tersebut dan seringkali mengalami kerugian. Kerugian utama disebabkan faktor transportasi yang masihterbebani salah satunya biaya tol, dengan demikian, tujuan awal agar Pulau Madura bisa maju disektor perkonomian akan tergerus,” paparnya.

Namun demikian, dengan diputuskan tarif tol turun 50 persen dari harga saat ini, ia mendukung upaya tersebut karena bebanmasyarakat ikut berkurang. “Kedepannya, semoga biaya tol Suramadu bisa dibebankan kepada APBD Provinsi, sehingga bisa digratiskan agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dari Jembatan Suramadu,” harap Pakde Karwo.

Demikian juga pengembangan perumahan atau real estate di Madura tidak akan bisa berkembang. Hal tersebut dikarenakan mereka yang mempunyai rumah di Madura dan bekerja di Surabaya masih harus terbebani biaya tarif tol Rp 60.000 per hari.

Terkait keputusan kedua, Pakde Karwo mengatakan, ada sekitar 600 ha tanah masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya akan dipermudah kepengurusan status tanah yang ditinggali selama ini. Sejak tahun 1978, masyarakat tidak bisa mengurus status kepemilikan tanah. Maka dari itu, kewenangan akan dikembalikan kepada Pemerintah daerah yakni Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya untuk bisa meningkatkan status tanah tersebut. Hal tersebut tentunya akan menjadi kado awal tahun bagi masyarakat Kota Surabaya.

Hal serupa dikatakan Tri Rismaharini sebagai walikota terpilih. Menurutnya, selama ini warga sekitar jembatan tersebut belum bisa meningkatkan status tanahnya. Dengan adanya penetapan dalam rapat bersama Presiden RI, maka masyarakat kini memiliki kepastian akan status tanahnya. ”Selama ini status tanah masyarakat kebanyakan Petok D atau Letter C dan sebagian belum bersertifikat. Padahal tanah tersebut bukan tanah negara tetapi milik masyarakat,” ucapnya. (win)

 

 

Kapolda : Pilkada Serentak Jatim Aman Karena Masyarakat Sudah Cerdas

kapolda-jatim-anton-setiadji-2015

Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji

Surabaya (Sergap) – Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji memastikan, bahwa Hari H pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12/2015) di wilayah Jawa Timur, berlangsung tertib dan aman.

“Selama sehari pelaksanaan Pilkada di 19 kabupaten/kota, semua berlangsung aman dan terkendali,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (10/12/2015).

Perwira tinggi polisi bintang dua tersebut mengakui sempat ada sedikit permasalahan di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Malang, yaitu ada kesalahan di salah satu kartu. “Tapi itu bisa diatasi dan selesai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Jadi, secara umum tidak ada masalah berarti,” Kapolda menjelaskan.

Tentang Pilkada Kabupaten Mojokerto, yang sebelumnya dianggap rawan, lulusan terbaik Akademi Polisi 1983 itu menegaskan bahwa mayoritas di seluruh TPS di kabupaten tersebut berlangsung aman.

Mojokerto menjadi daerah yang menjadi prioritas pengamanan karena adanya dinamika politik menjelang pelaksanaan, yaitu pencoretan salah satu calon peserta Pilkada. Pada Hari H, Kapolda bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi dan Gubernur Jatim Soekarwo memantau langsung di Mojokerto, sekaligus berkomunikasi melalui telekonferensi jarak jauh dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan serta Kapolri Badrodin Haiti.

“Laporan yang saya terima sampai sekarang, Mojokerto terkendali dan situasinya kondusif. Diharapkan sampai proses Pilkada selesai tetap suasananya terkendali,” katanya.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur dan menilai kecerdasan dan kedewasaan menjadi faktor utama sehingga pilkada serentak dapat berlangsung aman.

“Masyarakat sudah cerdas semua, siapa yang memilih dan siapa yang akan dipilih. Mereka sudah menyadari kalau kalah bisa melalui upaya hukum berlaku,” katanya.

Kapolda Jatim juga menegaskan belum akan menarik atau menggeser pasukan kembali ke markas karena pengamanan Pilkada masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. “Status sampai sekarang masih siaga dan belum dicabut. Nanti kalau semuanya sudah selesai, baru saya mencabut statusnya,” katanya. (win)