Akhirnya, Bandara Itu Dibangun Gudang Garam di Kediri

GG kantor pusat oke

Kantor Pusat PT. Gudang Garam, Tbk Kediri

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan PT. Gudang Garam, Tbk akan membangun bandar udara (bandara) di wilayah Kabupaten Kediri yang diproyeksikan untuk penerbangan komersial.

“Bandaranya nanti digunakan untuk umum, namun sebagian untuk privasi perusahaan,” kata Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (16/03/2017).

Soekarwo mengatakan, tidak ada masalah bandara milik pribadi digunakan untuk umum. Menurutnya, pengelolaannya juga lebih mudah dibandingkan dengan bandara milik TNI.

“Sama kan bandara Abdurrahman Saleh (Malang) milik TNI AU, tapi juga bisa digunakan oleh publik. Ini lebih mudah karena bukan untuk (take off dan landing pesawat) perang. Kalau di Kediri, bisa untuk private, bisa untuk umum,” tuturnya.

Ditanya rencana sistem pengelolaan bandara pribadi yang digunakan untuk umum, kata Soekarwo rencana tersebut akan dibicarakan lebih lanjuta pada saat waktunya.

“Itu dibicarakan nanti. Posisinya sekarang diputuskan, tanahnya sudah siap. Ada uangnya dari Gudang Garam. Nanti DED (detail engineering design) dicek oleh Menteri Perhubungan,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Pakdhe Karwo, lahan dan anggaran telah dipersiapkan dan tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena murni dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini.

Soekarwo mengaku telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo di sela rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa 14 Maret lalu.

“Pak Joko Widodo sudah memberi lampu hijau dan pembangunan bandara ini menjadi prioritas. Ke depan tim dari Kementerian Perhubungan dan pihak terkait turun ke lapangan sehingga bisa segera dioperasikan,” kata Soekarwo.

Di bandara ini akan dibangun landasan pacu (runway) sepanjang 2.300 meter yang cukup untuk digunakan pendaratan pesawat berbadan lebar seperti Airbus yang berkapasitas berpenumpang 128-130 orang.

Bandara di Kediri ini akan berpengaruh kepada rencana pembangunan bandara perintis di Campurdarat Tulungagung. Walaupun Tim Kementerian Perhubungan sudah pernah meneliti lokasi, tampaknya rencana tersebut akan dibatalkan.

“Di sana (Tulungagung) masih belum siap karena ada yang belum selesai, terutama di masalah lahan. Jadi ke depan prioritasnya di Kediri dan diharapkan progresnya segera berjalan,” kata Soekarwo.

Bandara ini akan membantu Jawa Timur menghubungkan antarkota, terutama kawasan selatan yang konektivitasnya masih lemah seperti Pacitan, Madiun, Magetan, Kediri, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek.

Bandara ini diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna jasa angkutan udara daerah yang meliputi seluruh eks-Keresidenan Kediri dan eks-Keresidenan Madiun. (Win)

 

Pasar Comboran Akan Menjadi Pusat PKL

kebakaran-di-pasar-besar-malang

Pasar Comboran Malang saat terbakar pada 13 Oktober 2016

Malang (Sergap) – Pasar tradisional di Kota Malang yang dikenal sebagai pasar barang-barang bekas, yaitu Pasar Comboran di Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat ini bakal direvitalisasi dan dirancang lebih mewah dari pasar-pasar tradisional lainnya, setelah terjadi kebakaran belum lama ini.

Wali Kota Malang, Moch Anton, Minggu (27/11/2016), mengatakan bahwa untuk merevitalisasi dan membangun pasar tersebut, Pemkot Malang telah menganggarkan dana sekitar Rp10 miliar dari APBD 2017.

“Pembangunan pasar ini nanti dirancang lebih mewah dan kemungkinan besar tahun depan sudah dimulai pembangunannya,” kata Anton.

Menurut Anton, revitalisasi Pasar Comboran yang hangus terbakar itu cukup mendesak. Nantinya, akan ada pembangunan di lantai dua dan tiga yang rencananya dikhususkan untuk menampung para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di Jalan Juanda (pasar barang bekas) dan PKL di Jalan Halmahera serta pedagang yang ada di area luar Pasar Comboran.

Sedangkan pedagang asli pasar akan tetap menempati area semula, yakni di lantai satu. “Jadi semua pedagang (PKL) itu nanti terpusat di Comboran, sehingga konsumen yang akan berbelanja lebih mudah, tidak terpencar seperti sekarang.

Revitalisasi tersebut, lanjutnya, selain untuk memusatkan pedagang pada satu titik, juga bertujuan untuk menciptakan kawasan bebas kumuh serta untuk mengurai kemacetan di kawasan Comboran maupun Jalan Juanda (Boldy) yang selama ini banyak dikeluhkan warga.

Jika pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di pinggir jalan, bahkan menggunakan trotoar dan sebagian jalan poros, bisa berdagang di dalam pasar. Harapannya, pendapatan mereka pun akan bertambah dan lebih terstruktur dan tertib.

Ia mengemukakan program revitalisasi tersebut sudah disosialisasikan kepada pedagang.

“Kami berharap kesepakatan dengan pedagang dapat segera diputuskan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat, lancar dan segera terlaksana. “Tidak ada yang diubah karena hanya bersifat penataan dan sedikit asesoris yang lebih mewah dari pasar lainnya,” kata Anton.

Pedagang yang ada di Pasar Comboran yang hangus terbakar untuk yang ketiga kalinya, pada awal Oktober lalu mencapai puluhan. Jika ditambah dengan PKL yang berjualan di Jalan Halmahera, Juanda dan Irian Jaya bisa mencapai ratusan. Oleh karena itu, Pemkot Malang menambah satu lantai lagi di Pasar Comboran, yakni menjadi tiga lantai. (nen)

Resmikan Tol Sumo Seksi IV, Presiden Minta Selesai Tahun 2017

Tol Sumo IV

Presiden bersama menteri dan pejabat terkait saat memencet tombol tanda peresmian

Mojokerto (Sergap) – Mengawali kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi meresmikan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) seksi IV sepanjang 18,47 kilometer yang memanjang dari Krian hingga Mojokerto, pada Sabtu (19/3) siang di Kabupaten Mojokerto.

Jalan Tol Sumo merupakan bagian dari Tol Trans Jawa, yang terdiri dari empat seksi yaitu: Seksi IA : Waru-Sepanjang (2,3km). Seksi IB : Sepanjang–Western Ring Road (4,3km); Seksi II : Western Ring Road – Driyorejo (5,1km); Seksi III : Driyorejo – Krian (6,1km); Seksi IV : Krian – Mojokerto (18,47km).

“Negara ingin berkonsentrasi pada dua hal besar yaitu deregulasi dan pembangunan infrastruktur. Kita ingin fokus, kita ingin konsentrasi disana. Deregulasi diperlukan agar ada kecepatan kita dalam bertindak melaksanakan pembangunan,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di gerbang Tol Penompo yang ada di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Menurut Presiden, terdapat 42.000 peraturan terdiri dari Perpres, PP, Permen, dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan yang banyak ini menjerat pemerintah sehingga tidak mempunyai kecepatan dalam bertindak di lapangan. Pemerintah segera akan menyederhanakan agar semua dapat diputuskan, dikerjakan dengan cepat.

Indonesia, lanjut Presiden Jokowi, terlambat dalam pembangunan infrastruktur oleh karena itu pemerintah menargetkan dalam 5 tahun minimal telah terbangun Tol 1.000 km.

“Dari merdeka sampai sekarang, 70 tahun, kita baru mempunyai 840 km, oleh sebab itu saya bertarget kepada Bapak Menteri PU, 5 tahun minimal 1000 km,” ujar Presiden.

Perihal Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang sudah 21 tahun direncanakan dan sudah 18 km  dapat direalisasikan, Presiden mengapresiasi kinerja Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Mojokerto, Gresik, dan pihak terkait yang dapat menyelesaikan pembebasan lahan tersebut, dan meminta pembangunan sisanya dapat diselesaikan pada tahun 2017.

Pada kesempatan yang sama, Presiden dengan tegas meminta pemerintah daerah, Gubernur, Bupati, Walikota harus segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan.

“Saya titip pada Bapak Wagub, Bupati, Walikota memang harus sering turun di lapangan, masalah-masalah itu akan selesai kalau lapangan dikuasai”, pesan Presiden.

Dengan adanya tol ini, diharapkan mobilitas barang dan orang makin cepat, biaya logistik makin murah, dan akhirnya harga-harga barang murah sehingga masyarakat dapat membeli barang lebih murah.

Setelah peresmian ini, Presiden melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meresmikan pengoperasian pemanfaatan Waduk Nipah di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Malam harinya Presiden kembali ke Surabaya untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan putri Gubernur Jatim Soekarwo di Grand City, Surabaya.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jalan Timur adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung,  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Sumber : Humas Setkab

Gubernur Jatim Siapkan Pergub Tentang Tambang Pasir

pakde Karwo

Gubernur Jawa Timur DR. H. Soekarwo

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo segara akan menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pertambangan khususnya pasir dan bahan galian bangunan lainnya. Pergub ini dirasa penting mengingat peruntukannya yang mendesak dan mengganti kekosongan dari Peraturan Pemerintah (PP).

“Kami meminta ijin kepada Mendagri dan Menteri ESDM, Pemprov Jatim bersama Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, red) dari Kejaksaan akan membuat dan menyusun Pergub yang mengatur tentang mineral dan tambang,” ungkap Pakde Karwo pada Rapat Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Kick Off Meeting Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi tahun 2016 di Gedung KPK Jakarta, Senin (15/2/2016).

Ia mengatakan, Pergub tersebut nantinya akan mengatur terhadap semua peraturan perundang-undangan untuk pertambangan mineral (logam, non logam, dan batuan) antara pertambangan skala besar (ribuan hektar dengan pertambangan skala kecil sampai dengan 5 hektar).

Menurut Gubernur, jika peraturan tentang hal tersebut tidak segera diterbitkan, bisa berdampak pada terhambatnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Selain itu, banyak masyarakat Jatim yang hidupnya bergantung kepada sektor pertambangan pasir dan batu (sirtu).

Di depan Pimpinan KPK, Mendagri, dan Menteri ESDM, Pakde Karwo menekankan bahwa pembuatan Pergub bertujuan untuk memperlancar pembangunan infrastruktur yang belakangan ini progresnya berjalan lambat. Padahal, terbangunnya infrastruktur tersebut bisa memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. “Banyak proyek infrastruktur yang terhambat. Kebutuhan pasir ini sangat mendesak dan membutuhkan sirtu, pasir dan galian serta urukan terutama untuk proyek pembangunan jalan tol di Jatim,” imbuhnya melalui siaran pers Humas Setdaprov.

Sementara itu, Menteri ESDM, Sudirman Said mengapresiasi usulan Pakde Karwo. Ia mempersilahkan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah seperti Pergub. “Sangat baik jika Pak Gubernur menyiapkan aturan, sehingga seorang yang sebelumnya melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa aturan bisa dikendalikan. Dengan adanya Pergub tersebut seseorang bisa melaksanakannya sesuai aturan,” ujarnya.

Mendagri RI, Tjahjo Kumolo menanggapi senada. Menurutnya, Pergub diperlukan karena aturan sebelumnya soal proses perijinan tambang, mineral, dan pasir masih melalui Bupati maupun Walikota. “Dengan adanya aturan yang akan dibuat Pakde Karwo, maka proses perijinan akan lebih tertata, sehingga mayarakat sekitar bisa memperoleh manfaat dari adanya aturan tersebut,” tegasnya.

Ketua KPK, Agus Raharjo mengajak para Kepala Daerah untuk menerapkan sistem e-budgeting dalam setiap penggunaan anggaran, terutama di sektor energi dan mineral. Hal tersebut bertujuan agar proses yang terjadi bisa dilakukan secara transparansi sehingga masyarakat percaya.

Ia juga minta para gubernur untuk mengawasi proses perijinan pertambangan yang ada. Proses tersebut sebelumnya menjadi wewenang bupati/walikota, dan saat ini diambil alih  provinsi. “Dari catatan dan data kami terdapat 5.000 ijin bermasalah, dan baru sekitar 1.100 di cabut. Jika dahulu KPK yang mencabut, sekarang giliran gubernur yang mencabut perizinan yang telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota,” ungkapnya.

Kepala Dinas Enegi Sumber Daya Mineral Prov Jatim, Dewi J Putriani mengatakan, rakor ini merupakan kelanjutan dari koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK dan dilaporkan setiap enam bulan. Laporan yang diserahkan terkait ijin yang dikeluarkan, pajak maupun retribusi pemegang ijin. Kemudian, melaporkan tindak lanjut terhadap ijin yang non CNC (Clear N Clean) artinya tidak bermasalah, tumpang tindih, prosesnya sudah betul.

Ia menjelaskan, dengan adanya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan mencabut yang non CNC. (win)

Presiden Setujui Tarif Tol Jembatan Suramadu Turun 50%

972fb8b8b2057e1abb7a3760818cfc61

Gubernur Jatim Soekarwo, saat memberikan keterangan pers di Istana, didampingi Walikota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung

Surabaya (Sergap) – Presiden RI Joko Widodo akhirnya menyetujui usulan Gubernur Jatim Soekarwo terkait tarif tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Usulan gubernur adalah menggratiskan tol, namun sesuai persetujuan, tarif tol disepakati turun 50 persen dari harga yang saat ini berlaku.

Kepastian ini dikatakan Gubernur Soekarwo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai  Pengembangan  Wilayah di Kaki Jembatan Suramadu bersama Presiden RI, Ir. Joko Widodo dengan para Menteri Kabinet Kerja terkait di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Dikatakan Pakde Karwo saat didampingi Walikota Surabaya Tri Rismaharini, untuk membebaskan tarif Jembatan Suramadu belum disetujui, namun dalam rapat terbatas Bapak Presiden menetapkan tarif tol diturunkan lebih kecil atau turun 50 persen dari harga saat ini.

Dalam rapat terbatas bersama presiden, telah disetujui dua keputusan, yakni tarif tol Jembatan Suramadu diturunkan 50 persen serta kemudahan kepengurusan status tanah seluas 600 ha tanah masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya yang ditinggali selama ini.

Pakde melalui siaran pers Humas Setdaprov menjelaskan, penurunan tarif untuk Jembatan Suramadu berlaku baik dari Surabaya ke Madura maupun sebaliknya dari Madura ke Surabaya. Sementara untuk kendaraan roda dua sudah digratiskan. “Sebelumnya, kendaraan roda empat, truk berat tarif melintasi Jembatan Suramadu sebesar Rp 90  ribu, truk sedang sebesar Rp 60.000 dan kendaraan sedan sebesar Rp 30 ribu. Setelah melalui proses panjang antara digratiskan dan diturunkan, akhirnya presidenmemutuskan untuk diturunkan. Keputusan ini pastinya akan sangat membantu masyarakat Surabaya dan Madura,” ujarnya.

Pakde Karwo menuturkan, sebelum diputuskan Presiden RI bahwa tarif diturunkan 50 persen dari harga saat ini, pihaknya telah mengusulkan agar tarif tol digratiskan. “ Pemprov Jatim mengusulkan agar tarif tol digratiskan karena melihat perkembanganmasyarakat Madura setelah dibangunnya Jembatan Suramadu masih lambat karena masih terbebani biaya tarif tol,” ungkapnya.

Alasan kenapa tarif tol Suramadu digratiskan adalah untuk mengurangi ongkos transportasi bagi masyarakat Madura. Paling tidak, dengan digratiskan tarif tol, harga barang di Madura dan Surabaya bisa sama, sehingga akan mengungkit perekonomian. “Tidak mungkin orang dari luar Madura akan berinvestasi di Madura tapi masih dibebani biaya tarif tol yang cukup tinggi. Untuk potensi perekonomian sebenarnya cukup besar, akan tetapi tarif tol tetap menjadi  kendala utama Madura bisa lebih maju,” ucapnya.

Ia mencontohkan, Pulau Madura memiliki potensi bagus dibidang pertanian khususnya ditemukan tebu tanah kering yang sering disebut Pasuruan Jatim 1 (PSJT 1). Akan tetapi setelah diproduksi dengan jumlah yang banyak dan dikirim ke luar Madura, ongkosnya menjadi mahal, dan membuat gairah petani tebu turun drastis. “Petani tidak bersemangat karena margin yangrendah dari harga tebu tersebut dan seringkali mengalami kerugian. Kerugian utama disebabkan faktor transportasi yang masihterbebani salah satunya biaya tol, dengan demikian, tujuan awal agar Pulau Madura bisa maju disektor perkonomian akan tergerus,” paparnya.

Namun demikian, dengan diputuskan tarif tol turun 50 persen dari harga saat ini, ia mendukung upaya tersebut karena bebanmasyarakat ikut berkurang. “Kedepannya, semoga biaya tol Suramadu bisa dibebankan kepada APBD Provinsi, sehingga bisa digratiskan agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dari Jembatan Suramadu,” harap Pakde Karwo.

Demikian juga pengembangan perumahan atau real estate di Madura tidak akan bisa berkembang. Hal tersebut dikarenakan mereka yang mempunyai rumah di Madura dan bekerja di Surabaya masih harus terbebani biaya tarif tol Rp 60.000 per hari.

Terkait keputusan kedua, Pakde Karwo mengatakan, ada sekitar 600 ha tanah masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya akan dipermudah kepengurusan status tanah yang ditinggali selama ini. Sejak tahun 1978, masyarakat tidak bisa mengurus status kepemilikan tanah. Maka dari itu, kewenangan akan dikembalikan kepada Pemerintah daerah yakni Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya untuk bisa meningkatkan status tanah tersebut. Hal tersebut tentunya akan menjadi kado awal tahun bagi masyarakat Kota Surabaya.

Hal serupa dikatakan Tri Rismaharini sebagai walikota terpilih. Menurutnya, selama ini warga sekitar jembatan tersebut belum bisa meningkatkan status tanahnya. Dengan adanya penetapan dalam rapat bersama Presiden RI, maka masyarakat kini memiliki kepastian akan status tanahnya. ”Selama ini status tanah masyarakat kebanyakan Petok D atau Letter C dan sebagian belum bersertifikat. Padahal tanah tersebut bukan tanah negara tetapi milik masyarakat,” ucapnya. (win)

 

 

Jalan Mendawai, Dua Tahun Dibiarkan Rusak Parah

jalan mendawai

Kondisi Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya

Palangkaraya (Sergap) – Ibu kota Provinsi Kalimantan tengah adalah Kota Palangkaraya. Kota ini mengusung slogan Palangkaraya Kota Cantik. Tapi ironisnya, tidak semua bagian dari kota yang digadang-gadang untuk bisa menjadi ibukota NKRI ini terlihat indah.

Beberapa ruas jalan di jantung kota ini masih nampak becek dan tentu saja tidak sehat bagi lingkungan sekitarnya. Salah satunya Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya.

Kondisi jalan ini rusak parah dan banyak lobang di sana-sini, sehingga pengguna jalan harus berhati-hati melewatinya, karena banyaknya lubang membuat sulit untuk menghindarinya. Apalagi jika musim penghujan seperti saat ini. Lubang-lubang itu tertutup genangan air, bagaikan kolam sehingga makin berbahaya bagi pengendara kendaraan.

Kerusakan jalan di tengah-tengah kota ini sudah berlangsung lama. Namun rupaya Pemerintah Kota Palangkaraya, seakan menutup mata.

Salah seorang warga yang enggan namanya ditulis mengatakan bahwa, kondisi jalan yang rusak parah ini sudah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. “Kami sebagai warga Mandawai, sangat berharap kepada Pemerintah Kota Palangkaraya untuk secepatnya memberbaiki jalan tersebut, agar kami bisa aman mengendarai motor maupun mobil meliwati jalan ini,” ujarnya kepada Tabloid Sergap. (AB)

Pemkab Jember Anggarkan Rp24 M, Untuk Jalur Lintas Selatan

JLS

Pesona Keindahan Jalan Lintas Selatan (JLS) di daerah Pacitan – Trenggalek

Jember (Sergap) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menganggarkan dana untuk pembebasan lahan jalur lintas selatan (JLS) sebesar Rp24 miliar dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

“Untuk melanjutkan program pembangunan JLS, tahun 2016 nanti ada alokasi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga senilai Rp24 miliar dalam APBD yang sudah dibahas oleh Pemkab dan DPRD Jember,” kata Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono, Sabtu (28/11/2015).

Dana yang dialokasikan tersebut untuk pendampingan pelaksanaan proyek JLS yang sempat terbengkalai dan tidak dianggarkan dalam APBD selama beberapa tahun terakhir.  “Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24 miliar itu kemungkinan akan digunakan untuk pembebasan lahan yang belum tuntas dari Kecamatan Puger hingga Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo,” tuturnya.

Ditambahkan oleh Siswono, bahwa pembangunan jalan JLS tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, sedangkan daerah hanya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan.

“Untuk JLS, Kabupaten Jember sudah tertinggal jauh dengan Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi yang sudah melakukan pengaspalan jalan, sedangkan di Jember belum sepenuhnya dilakukan pembebasan lahan,” ucap politisi Partai Gerindra Jember itu.

Siswono berharap pembebasan lahan JLS bisa tuntas tahun 2016, sehingga Pemprov Jatim segera menggarap jalan di jalur lintas selatan untuk mendongkrak perekonomian di wilayah selatan Jember tersebut.

Sementara itu Penjabat Bupati Jember Supa’ad yang juga menjabat sebagai sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 miliar dari APBD Provinsi untuk melanjutkan pembangunan JLS di Jember.

Jalur Lintas Selatan Pulau Jawa, yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2002. Di wilayah Jawa Timur, JLS melintasi delapan kabupaten, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi sepanjang 618,80 kilometer. (ma)

Sosialisasi Pembangunan Jalan, Tingkatkan Peranserta Warga Magetan

Warga Desa Temboro secara sukarela bergotongroyong membantu perbaikan ruas jalan Temboro-Taji

Warga Desa Temboro secara sukarela bergotongroyong membantu perbaikan ruas jalan Temboro-Taji

Magetan (Sergap) – Kabupaten Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Magetan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di utara, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri (keduanya termasuk provinsi Jawa Tengah). Kabupaten Magetan terbagi atas 18 kecamatan, yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan.

Luas Kabupaten Magetan adalah 688,85 km²,yang terdiri dari 18 kecamatan, 208 desa, 27 kelurahan, 822 Dusun/Lingkungan, dan 4.575 Rukun Tetangga. Kecamatan- Kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Barat, Kecamatan Bendo, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Lambeyan, Kecamatan Magetan, Kecamatan Maospati, Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Panekan, Kecamatan Parang, Kecamatan Plaosan, Kecamatan Poncol, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Takeran.

Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan yang Adil, Mandiri dan Bermartabat. Sedangkan misinya adalah Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan peningkatan sumberdaya manusia yang profesional dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah; Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan; Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah; Mewujudkan suasana aman dan damai melalui kepastian, penegakan dan perlindungan hukum.

Sistem Pendekatan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan adalah Pendekatan manusia (people centre); Pendekatan berkemampuan (empowering); Pendekatan partisipasi (partisipatif); Pendekatan berkelanjutan (sustainable).

Dalam rangka mensinergikan Sistem Pendekatan Pembangunan tersebut, salah satu langkahnya adalah sosialisasi pembangunan. Sosialisasi Pembangunan adalah penyebarluasan informasi (progam, peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pemilik progam) ke pihak lain (masyarakat umum) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi harus terintregasi dalam aktifitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk memampukan masyarakat menanggulangi masalah–masalah secara mandiri dan berkesinambungan.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi, diharapkan menerapkan beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran, pendekatan yang dilakukan, diharapkan bisa membangun keterlibatan masyarakat melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman untuk menemukan kesepakatan – kesepakatan bersama yang berpijak pada kesetaraan, kesadaran kritis dan akal sehat.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Dinas PU-BMCK) Kabupaten Magetan, sudah melaksanakan Sosialisasi Pembangunan ini dalam program-programnya. Salah satunya dalam pembangunan ruas jalan Temboro-Taji, di Desa Temboro, Kecamatan Karas.

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2015, dimulai pada jam 19.30 WIB bertempat di Balai Desa Temboro. Dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas PU-BMCK, Mohtar Wahid, ST dan Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan Wilayah V, H. Aziz, ST, serta Kapala dan Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga Desa Temboro.

Dalam sosialisasi yang berlangsung lesehan, suasananya santai tapi serius. Kabid Bina Marga, Mohtar Wahid, ST menyampaikan dengan bahasa Jawa beberapa point penting dengan nada akrab, beberapa hal yang bisa menjadi kendala pembangunan, seperti misalnya persoalan ganti rugi terkait pelebaran jalan.

“Nek saget kula ambakne sami kalih lebare jembatan, langkung sae. Dipun wiyaraken kados jembatan setuju, nggih?, Tanya Mohtar Wahid. Dijawab yang hadir, “Setujuuu…..”

Dengan sosialisasi yang efektif, kegotongroyongan sebagai budaya lelulur bangsa muncul dalam bentuk yang sangat membanggakan

Dengan sosialisasi yang efektif, kegotongroyongan sebagai budaya lelulur bangsa muncul dalam bentuk yang sangat membanggakan

Pola sosialisasi di mana pejabat turun ke bawah dan langsung berdialog dengan penuk kekeluargaan dan keakraban seperti ini, membawa dampak yang sangat baik. “Warga terlibat sejak awal dan akan membawa akibat melok andharbeni (ikut memiliki), sehingga meminimalkan kendala dalam program pembangunan setempat. Sosialisasi seperti ini kita lakukan bebrapa kali, sesuai kebutuhan,” kata Mohtar Sahid di sela-sela acara kepada Tabloid Sergap.

Suksesnya sosialisasi tampak nyata dalam pelaksanaan pembangunan ruas jalan Temboro-Taji. Di lokasi pembangunan jalan yang melewati pemukiman ini, warga secara sukarela membantu.

Tampak puluhan warga turut mengusung pasir, aspal panas dan menebar kerikil di jalan yang diperbaiki itu. Mereka melaksanakan itu dengan gembira dan penuh kegotongroyongan.

Martono, salah seorang warga mengungkapkan rasa gembiranya, Karena jalan di depan rumahnya diperbaiki lagi. “Saya merasa bersyukur, karena jalan sudah diperbaiki. Gotongroyong ini sangat menyenangkan. Terima kasih kepada Dinas PU,” katanya dengan wajah berseri.

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan Wilayah V, H. Aziz, ST juga berharap kegotongroyongan ini akan berdampak kepada meningkatnya tanggungjawab warga dalam menjaga agar jalan agar tidak mudah rusak lagi. “Warga iku menjaga dengan membatasi kendaraan yang lewat, sesuai dengan kekuatan kelas jalan ini,” kata H. Aziz menutup perbincangan dengan Tabloid Sergap. (hadi/adv)

Pemeliharaan Jalan ke Pemukiman, Pemkab Magetan Diapresiasi Warga

Sugino, ST (kiri). Perbaikan jalan di ruas jalan Krajan-Lembeyankulon

Sugino, ST (kiri). Perbaikan jalan di ruas jalan Krajan-Lembeyankulon

Magetan (Sergap) – Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.

Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Tingkat perkembangan antar wilayah yang serasi dan seimbang merupakan perwujudan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu wilayah akan dipengaruhi oleh potensi wilayah yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, perkembangan semua wilayah pengembangan perlu dikendalikan agar dicapai tingkat perkembangan yang seimbang. Usaha pengendalian tersebut pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan wilayah yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada beberapa wilayah pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat.

Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai bagian dari pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah.

Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antar sektor, antar wilayah sehingga kemajuan masyarakat dapat terbagi secara relatif lebih merata.

Jalur ini merupakan jalan akses utama masyarakat di wilayah Lembeyan dan sekitarnya, jika berpergian ke Kota Magetan

Jalur ini merupakan jalan akses utama masyarakat di wilayah Lembeyan dan sekitarnya, jika berpergian ke Kota Magetan

Pemerintah Kabupaten Magetan, mengupayakan pemerataan kemajuan masyarakat melalui sistem transportasi secara merata, dengan mengambil kebijakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, dengan akses ke berbagai wilayah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Dinas PU-BMCK) Kabupaten Magetan, juga melakukan pemeliharaan yang terencana akses jalan yang menuju ke pemukian warga.

Salah satunya adalah pemeliharaan jalan di ruas jalan Krajan-Lembeyankulon, yang merupakan prioritas berikutnya. Jalur ini merupakan jalan akses utama masyarakat di wilayah Lembeyan, ketika hendak berpergian ke Kota Magetan.

Kepala Dinas PU-BMCK Kabupaten Magetan Ir. Hegunadi, MT melalui Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan Wilayah VI, Sugino, ST mengatakan akses jalan yang aman dan nyaman akan meningkatkan rasa aman, karena tak ada lubang sekecil apapun dan nyaman karena jalannya beraspal sangat mulus.

“Dengan terciptanya rasa aman dan nyaman, tentunya kesejahteraan warga juga meningkat, karena dapat menikmati fasilitas jalan dengan kualitas prima,” kata Sugino, ST kepada Tabloid Sergap.

Rupanya perbaikan jalan Krajan-Lembeyan ini sudah sangat ditunggu-tunggu warga. Dengan spontan warga menyediakan kue dan minuman kepada para pekerja yang giat bekerja tanpa menghiraukan teriknya matahari.

“Rupanya warga ingin mengungkapkan rasa syukur dan gembira, karena jalan akses ke pemukimannya ditingkatkan kualitasnya. Kami mewakili Pemkab Magetan, tentu saja sangat haru dan berterima kasih atas antusias warga ini,” kata Sugino, ST.

Lebih lanjut, pria berkumis ini berharap agar warga juga bisa mempunyai rasa memiliki, sehingga mereka bisa ikut juga menjaga agar jalan yang mulus ini bisa awet, dengan tidak melewatinya dengan kendaraan yang melebihi tonase.

Dengan semboyan “Memayu Hayuning Bawana Suka Ambangun”, Kabupaten Magetan terus-menerus dan berkelanjutan bekerja keras untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri dan bermartabat. (hadi/adv)

Magetan Maksimalkan Jalan Sebagai Sistem Transportasi Secara Merata

Suroto, ST (kiri). Pemeliharaan jalan ruas Karangsono-Teguhan, Magetan

Suroto, ST (kiri). Pemeliharaan jalan ruas Karangsono-Teguhan, Magetan

Magetan (Sergap) – Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tersebarnya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi.

Dalam rangka itu semua, maka Pemerintah Kabupaten Magetan berupaya sekuat tenaga agar jalan sebagai bagian dari sistem transportasi dapat berfungsi secara maksimal di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Magetan.

Dengan kata lain, jaringan jalan di Kabupaten Magetan harus mampu menghubungkan seluruh desa yang ada, sehingga tak ada lagi desa terpencil di Kabupaten Magetan. Sehingga semua aspek, baik itu ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik serta pertahanan dan keamanan, mampu tersebar secara relatif merata.

Sebagaima diketahui, Bupati Magetan, Drs. H. KRA Sumantri Noto Adinagoro, MM sudah memerintahkan, agar semua jalan di wilayahnya, harus mampu mendongkrak tingkat perekonomian warganya.

Dengan semangat tidak mengenal hujan dan panas akan selalu berkarya, dan dengan motto "Ayo Kerja", secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan

Dengan semangat tidak mengenal hujan dan panas akan selalu berkarya, dan dengan motto “Ayo Kerja”, secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan

Menindaklanjuti perintah itu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Dinas PU-BMCK) Kabupaten Magetan, dengan semangat tidak mengenal hujan dan panas akan selalu berkarya, dan dengan motto “Ayo Kerja”, secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan perbaikan dan pemeliharaan semua jalan di wilayah kerjanya.

Kepala Dinas PU-BMCK Kabupaten Magetan Ir. Hegunadi, MT melalui Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan Wilayah IV, Suroto, ST mengatakan perbaikan dan pemeliharaan jalan merupakan prioritas Satuan Tugas Pemerintah Daerah di mana ia ditugaskan.

“Saat ini saya sedang menjalankan tugas untuk melakukan pemeliharaan jalan ruas Karangsono-Teguhan. Sedangkan tujuan dari pemeliharaan jalan ini adalah untuk memperlancar lalu lintas, perekonomian dan pendidikan di wilayah Kabupaten Magetan sisi Timur yang menghubungkan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun.

Ditambahkan oleh Suroto, ST bahwa pemeliharaan jalan ruas Karangsono-Teguhan tersebut juga memperlancar akses ke stasiun Barat, yang merupakan satu-satunya stasiun Kereta Api di Magetan, dan juga ke lembaga pendidikan seperti SMP dan SMA.

Kepala Dinas PU-BMCK melalui Kepala UPTD  Wilayah IV berharap, pemeratan perawatan berbagai jalan di Kabupaten Magetan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat, sehingga perekonomian bisa meningkat dari waktu ke waktu.

Dengan semboyan “Memayu Hayuning Bawana Suka Ambangun”, Kabupaten Magetan terus-menerus dan berkelanjutan bekerja keras untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri dan bermartabat. (hadi/adv)