Kades Taringin Diduga Selewengan Dana ADD Setengah Milyar

lapangan badminton

Lapangan Badminton yang “katanya” dibangun menggunakan Dana ADD Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Gunung Mas (Sergap) – Tidak pernah ada yang menyangka, seorang Kepala Desa (Kades) yang baru saja terpilih diduga telah berani melakukan perbuatan tidak terpuji. Dia adalah Kepala Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Informasi yang dihimpun Tabloid Sergap bersama LSM Komite Penyelamat Aset Negara, menemukan dugaan penyelewengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.447 juta. Salah satu petunjuk penyelewengan yang beraroma korupsi ini adalah ketika Kepala Desa Taringin ini mencairkan dana ADD sebesar hampir setengah milyar rupiah itu, tanpa tanda tangan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Dari hasil pantauan di lapangan dana sebesar itu, hanya berwujud gorng-gorong, lapangan voli dan lapangan badminton. Ulah Kades Taringin yang bernama Novenson ini, tentu saja membuat resah para perangkat desa dan juga warga desa lainnya.

Karena merasa risih atas perbuatan Kades tersebut, maka sekitar 30 Kepala Keluarga warga Desa Taringin kemudian membuat surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan sangat keberatan terhadap cara Kades Novenson, mengelola dana milik rakyat ini.

Warga sangat menyayangkan seorang kepala desa yang belum dilantik sudah melakukan perbuatan tidak terpuji, bahkan berbau tindak pidana korupsi. “Kami sangat kecewa, seorang Kepala Desa terpilih yang belum dilantik sudah berani mencairkan dana ADD tanpa persetujuan dari ketua BPD” kata Ersa, salah satu warga kepada Tabloid Sergap.

Ersa juga menilai, bahwa pembangunan lapangan voli dan lapangan badminton itu tidak sesuai dengan rencana pembangunan desa. “Pembangunan lapangan vili dan badminton itu bukan kehendak warga, tidak jelas perencanaannya. Gorong-gorong yang dibangun juga tidak terbuka laporan keuangannya. Sehingga warga tidak tahu berapa sebenarnya biayanya. Sungguh ini sangat membuat masyarakat risih dan kecewa, “kata Ersa menjelaskan.

Ditambahkan juga oleh Ersa, pihaknya menginginkan agar penggunaan dana ADD tersebut dimusyawarahkan dengan warga dengan harapan Desa Taringin akan lebih maju pembangunannya. “Kita bukan menghambat program pemerintah. Kita justru sangat mendukung, tetapi harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku,” tambah Ersa lagi.

Sementara itu Kepala BPD Taringin, Edius mengatakan, bahwa dirinya sama sekali tidak dilibatkan dalam pengambilan dana ADD tersebut. “Saya tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pencairan dana ADD itu. Dan saya sebagai Ketua BPD merasa keberatan karena tidak dilibatkan,“ kata Edison menjelaskan.

Edison juga menjelaskan bahwa Kades Novenson, baru akan dilantik pada tanggal 12 Agsustus 2016. “Dia memang sudah dinyatakan terpilih sebagai Kades Taringin, tapi pelatikkannya baru nanti pada tanggal 12 Agustus,” tambanhya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Said Ismail mengatakan, perihal dugaan-dugaan penyelewengan dana ADD tersebut memang harus dipantau. Bahkan Wagub memberi apresiasi kepada para pihak yang peduli terhadap penyaluran dana ADD.

“Itu (Dana ADD) memang harus dipantau semua, hanya di Palangka Raya, tetapi seluruh Kalteng juga harus dipantau. Saya berharap agar masyarakat turut serta memberi pengawasan dan informasi kepada pemerintah,” kata Wagub menegaskan. (ab)

Iklan

Bupati Gumas Berharap Putra Daerah Dapat Prioritas Daftar Brigadir Polri

Hambit Bintih

Hambit Bintih

Gunung Mas, Kalteng (Sergap) – Terkait dengan segera dibukanya penerimaan calon Brigadir Polri tahun anggaran 2013, Bupati Gunung Mas (Gumas) Hambit Bintih, sangat berharap agar putra dan putri dari Kabupaten Gunung Mas bisa mendapatkan prioritas masuk dalam jajaran korps baju coklat itu.

Dalam beberapa kesempatan, orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Gumas tersebut meminta kepada pimpinan kepolisian, khususnya Polres Gumas agar memberikan kemudahan dalam seleksi para Calon Brigadir Polri, khusunya bagi putra dan putri dari Gunung Mas.

Bupati Hambit menilai, faktor gagalnya orang lokal masuk polisi, lantaran tinggi badan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, Bupati Hambit Bintih minta kebijaksanaan dari institusi kepolisian agar syarat tinggi badan minimal 163 bagi pria dan 160 bagi wanita, bisa dikurangi minimal 2 centimeter untuk orang lokal.

“Tingkat kecerdasan atau IQ (intelligence quotient) orang lokal tidak kalah dibandingkan dari luar. Hanya saja, kita kalah di syarat minimal tinggi badan. Oleh karena itu, mohon kepada Pak Kapolres Gumas kiranya bisa dipertimbangkan untuk syarat minimal tinggi badan tersebut dikurangi minimal 2 centimeter,” kata bupati, belum lama ini.

Pada kesempatan yang berbeda, bupati kembali melontarkan harapannya saat pembukaan Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah Dewan Adat Dayak Kabupaten Gumas belum lama ini, agar putra dan putri lulusan SMA dan SMK sederajat di Gumas bisa masuk anggota polisi.

“Saya sudah bertemu dengan Bapak Kapolda. Saya sudah sampaikan agar dalam seleksi calon brigadir Polri, khususnya syarat minimal tinggi badan 163 cm bagi pria dan 160 cm bagi wanita, bisa dikurangi minimal 2 centimeter untuk orang lokal. Karena bicara kecerdasan, orang lokal masih banyak yang cerdas, hanya saja syarat tinggi badannya tidak mencapai,” tukas bupati.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Keputusan Kapolri tentang penyelenggaraan penerimaan Brigadir Polri tahun anggaran 2013, Kep Kapolri Nomor : kep / 67 / II / 2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang penerimaan dibuka pendidikan mulai 27 Mei – 23 Desember 2013, dengan lama pendidikan 7 bulan. Jumlah peserta pendidikan yang dicari untuk seluruh Indonesia 17.000 orang terdiri dari terdiri dari 500 Polwan dan 16.500 orang pria (4.250 orang Brigadir Brimob dan 12.250 orang Brigadir Dalmas).

Persyaratan umum, berijazah serendah-rendahnya SMU/MA jurusan IPA / IPS atau SMK yang sesuai dengan kompetensi dengan tugas pokok Polri. Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan brigadir Polri tahun 2013, minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 21 tahun. Tinggi badan minimal 163 bagi pria dan 160 bagi wanita. (ar)

Fraksi DPRD Gumas Setujui APBD 2013 dan 10 Raperda

Ketua DPRD Gumas, Drs. H. Gumer menyerahkan draf keputusan kepada Bupati Hambit Bintih

Ketua DPRD Gumas, Drs. H. Gumer menyerahkan draf keputusan kepada Bupati Hambit Bintih

Gunung Mas, Kalsel, Sergap – Empat Fraksi DPRD Kabupaten Gumas) yaitu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDK dan Fraksi Demokrat Sejahtera menyetujui RAPBD tahun anggaran 2013 ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Gumas Tahun Anggaran 2013 serta menyetujui 10 Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gumas.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Gumas dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap RAPBD dan 10 Raperda dan penetapan RAPBD menjadi APBD dan Raperda menjadi Perda, Sabtu (6/12/2012) yang lalu.

Empat fraksi tersebut sepakat, tentang pentingnya RAPBD untuk kesinambungan pembangunan dan demi lancarnya roda Pemerintahan ditahun 2013. Hampir semua fraksi meminta agar Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan APBD dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu. Sedangkan untuk Perda yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan.

Adapun 10 Raperda yang ditetapkan menjadi Perda antara lain, Raperda tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas, Raperda Penyelenggaraan  Surat Tempat Ijin Usaha, tentang Usaha Ketenagalistrikan, Raperda tentang Standar Pelayanan Minimal Surat Ijin Usaha Perdagangan di Kabupaten Gumas, Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah, Raperda tentang perubahan  Perda Kabupaten Gumas Nomor 11 tahun 2010 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gumas pada PDAM Gumas, Raperda tentang Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalteng, Raperda tentang Pembentukan Kelurahan Rabambang di Kabupaten Gumas, Raperda tentang Desa dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gumas Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah dan Lembaga Teknis Daerah kabupaten Gumas.

Bupati Gumas, Hambit Bintih, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna tersebut menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan kepada DPRD Kabupaten Gumas. “Dewan yang terhormat yang akhirnya berhasil menyamakan persepsi terhadap berbagai substansi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan APBD Kabupaten Gumas Tahun Anggaran 2013 walaupun melalui proses panjang pembahasan”, kata bupati dalam sambutannya.

Bupati juga merasa bangga, khususnya selama empat tahun terakhir telah terjalin sinergi yang sangat baik antara pihak legislatif dan eksekutif. “Walaupun kita berbeda tugas pokok dan fungsi dan sekalipun DPRD ini terdiri dari berbagai fraksi, terdiri berbagai Partai Politik dan dari berbagai Daerah Pemilihan, tetapi kita selalu dapat meletakkan kepentingan pada porsinya yang tepat, yakni berdiri di atas prinsip, semua untuk kepentingan masyarakat dalam rangkan menuju Kabupaten Gumas yang sejahtera, mandiri dan bermartabat yang menjadi cita-cita dan tujuan kita bersama”, kata Bupati Hambit Bintih memberikan apresiasinya. (oke)

Kasus Korupsi Meningkat di Kabupaten Gumas

Mapolres Kaupaten Gunung Mas

Mapolres Kabupaten Gunung Mas

Gunung Mas, Kalsel, Sergap – Gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunung  Mas (Polres Gumas) tercatat meningkat. Pada tahun 2011 terjadi 17 kasus, sementara pada tahun 2012 tercatat 19 kasus. Demikian antara lain, keterangan Kapolres Gumas, AKBP Sihar M Manrung, SH, kepada wartawan Senin (7/1/2012) yang lalu.

Pada tahun 2011 pengungkapan kasus yang dapat diselesaikan 18 kasus, sedangkan pada tahun 2012 hanya dapat diselesaikan 5 kasus. Sehingga Polres Gumas menutup tahun 2012 ini dengan masih mempunyai tunggakan penyelesaian kasus.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kapolres, kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) pada tahun 2011 terjadi 7 kejadian, pada tahun 2012 ini menurun menjadi hanya 3 Lakalantas. Korban meninggal dunia pada tahun 2011 dan tahun 2012, sama yaitu 7 orang meninggal. “Faktor penyebab terjadinya Lakalantas adalah faktor manusia, di antaranya karena lalai atau mabuk”, kata Kapolres menjelaskan.

Untuk kasus korupsi, Polres Gumas pada tahun 2011 menangani 10 kasus, pada tahun 2012 ini meningkat menjadi 14 kasus. “Jadi ada peningkatan 4 kasus korupsi di wilayah hukum Polres Gumas, “ kata Kapolres menambahkan.

Di tahun 2013 ini Kapolres Gumas berharap akan terjadi efek jera yang lebih kepada masyarakat, sehingga kecenrungan melakukan tindak kejahatan akan berkurang. “Kami berharap kepada warga Kabupaten Gumas untuk lebih tertib dan mentaati hukum yang berlaku. Sehingga Kamtibmas di Kabupaten Gumas untuk tahun 2013 ini akan lebih baik dan kondusif”, kata Kapolres menyampaikan harapannya. (eko)

Kajati Kalteng : Kesadaran Hukum, Kunci Memerangi Korupsi

Kejati Kalteng Uung Abdul Syakur, SH, MH saat acara penyambutan

Kuala Kurun (Kalteng), Sergap –  Dalam kunjungan Kerjanya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) Uung Abdul Syakur, SH, MH ke Kabupaten Gunung  Mas (Gumas) memberikan Ceramah tentang masalah kesadaran hukum masyarakat, yang dilaksanakan di Gedung Damang Batu Kuala Kurun (30/10) dengan peserta para PNS dijajaran Pemkab Gumas serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hadir pula, Bupati Gumas Hambit Bintih, Wakil Bupati Gumas Arton S Dohong dan Ketua DPRD Gumer. Bupati Gumas Hambit Bintih dalam sambutannya mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Gumas sangat konsen terhadap penegakan hukum dan ketentuan yang berlaku, dampak serta penanggulangannya.

Masalah yang mengemuka di Kabupaten Gumas mengenai pidana umum, misalnya ilegal logging, ilegal mining, dan penyakit masyarakat antara lain; perjudian, pencurian, peredaran narkotika dan masalah lain menjadi perhatian serius.

“Yang juga menjadi perhatian serius Pemkab Gumas adalah masalah perselisihan/sengketa lahan antarmasyarakat dengan investor. Namun pemkab bersama Dewan Adat Dayak dan perangkat adat (damang, mantir adat) terus berupaya. Menjadi mediator dan penengah untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik seperti ini, sehingga tidak berujung pada tindakan melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” kata bupati pada sambutannya.

Sementara itu Kajati Kalteng Uung Abdul Syakur dalam ceramahnya dengan tema Proses Penegakan Hukum (pidana) Korupsi, mengatakan korupsi bukan budaya namun tumbuh subur di bumi Indonesia, maka perlu pengawasan dan pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan berat. Harus ditanggulangi untuk mengurangi kebocoran-kebocoran kas negara.

“Maksud dari tema yang kita sampaikan sekarang agar para PNS atau penanggung jawab keuangan tahu akan akibat-akibat penyalah gunaan wewenang dan dengan disampaikan sekarang diharapkan Kabupaten Gumas ini dapat terbebas dari tindak Pidana Korupsi dan Kabupaten Gumas merupakan daerah pemekaran karena apabila tingkat korupsinya kecil maka pembangunanya akan lebih maju  dengan pesat oleh sebab itu diharapkan kepada semua agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan sehingga nantinya akan terlepas dari korupsi,” ungkap Kejati dihadapan ratusan peserta ceramah

“Pengawasan perlu dilakukan agar Kabupaten Gumas bebas korupsi apalagi sebagai daerah baru. Karena jika tingkat korupsi kecil maka pembangunan akan lancar, dan pengawasan dari masyarakat sangat perlu. Dari tokoh masyarakat, agama, LSM untuk memerangi korupsi, dan harus terus dilakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah. Apabila sudah bersinergi untuk memerangi korupsi, maka dapat ditekan korupsi sehingga Gumas bebas korupsi,” kata Uung dalam ceramahnya.

Selain itu ia mengatakan tindakan pidana korupsi tidaklah hanya perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun juga perbuatan lainnya yang menyertainya, seperti penyuapan, penggelapan dan pemerasan. Karena itu, perlu kesadaran hukum masyarakat, LSM, tokoh masyarakat , tokoh agama untuk berperanserta mengontrol jalannya pemerintahan.

“Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya perang melawan korupsi, karena pada hakikatnya baik buruknya pemerintahan yang berkuasa, dan baik buruknya aparat hukum merupakan manifestasi dari keadaan kebatinan masyarakat, dan diharapkan pemerintahan saling mengontrol dan kepala SKPD mengawasi bawahan, karena korupsi akan lebih baik jika dilakukan pencegahan terlebih dahulu,” tegas Kajati Kalteng. (tok/eko)