UMK Dianggap Tinggi, Perusahaan Besar di Jombang Ajukan Relokasi

demo buruh tolak pp 15-2015

Demo buruh menuntut pencabutan PP No. 15 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Jombang (Sergap) – Paling tidak ada tiga perusahaan besar akan segera melakukan memindahkan lokasi (relokasi) pabriknya wilayah Kabupaten Jombang. Hal ini terjadi setelah ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang 2016 sebesar Rp 1.924.000. untuk tahun 2015 ini, UMK Jombang Rp 1.725.000

UMK tersebut dinilai terlalu tinggi untuk ukuran Kabupaten Jombang, sehingga memberatkan perusahaan. Lebih-lebih jika dibandingkan daerah lain yang selevel dengan Jombang.

Sesuai data di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jombang, tercatat ada tiga perusahaan yang mengajukan relokasi itu PT Volma, PT Sohei dan PT Venezia. Ketiga perusahaan tersebut adalah perusahaan sepatu ekspor, dengan total karyawan 6.000 orang.

Selain tiga perusahaan sepatu tadi, sebelumnya terdapat sebuah perusahaan pengolah kayu yang sudah memastikan segera rekolasi. Perusahaan itu PT Sejahtera Usaha Bersama (SUB), akan relokasi ke Kabupaten Jember, dengan estimasi karyawan 2.000 orang.

Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Heru Wijayanto membenarkan adanya pengajuan relokasi dari tiga perusahaan tersebut, menyusul penetapan UMK Jatim 2016 dan untuk Jombang sebesar Rp 1.924.000.

Heru menjelaskan, alasan pengajuan relokasi dari tiga perusahaan-perusahaan tersebut ialah karena UMK Jombang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah selevel.

“Sebagai contoh saja di Kabupaten Nganjuk UMK-nya hanya Rp 1,5 juta. Dengan perhitungan bisa menghemat Rp 500.000 untuk setiap karyawan pabrik, mereka lebih memilih relokasi daripada bertahan di Kabupaten Jombang.

Penetapan UMK tahun 2016 sebesar Rp 1.924.000, untuk Kabupaten Jombang memang dinilai tidak menarik bagi investor. Maspion Group yang sebelumnya sudah mengincar Jombang untuk pengembangan pabrik, juga sudah membatalkan diri.

“Padahal Maspion Group ini yang sudah mulai membebaskan tanah. Tapi begitu ada tanda-tanda UMK di Jombang naik lagi, mereka bergeser ke wilayah Kertosono. Kertosono tak jauh dari Jombang, tapi masuk wilayah Kabupaten Nganjuk,” ujarnya.

Sementara itu, buruh getol melakukan demo menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, termasuk di Jombang. Hal ini memang persoalan yang tak mudah. Sementara buruh dan pekerja menuntut perbaikan nasib, pengusaha belum mampu memenuhinya karena kondisi ekonomi yang belum stabil, di perbagai penjuru dunia. (yus)

 

Produktivitas Rendah Upah Naik Terus, Investor Bisa Lirik Tetangga

problema UMKSurabaya (Sergap) – Menanggapi tuntutan buruh atas besaran upah minimum kota/kabupaten setiap tahun, akan membuat investor ketar-ketir. Menjelang era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sejumlah investor yang semula ingin menanamkan modal di Indonesia mulai melirik negara tetangga.

Kepala Badan Penanaman Modal Jawa Timur Lili Sholeh mengatakan, kabupaten dan kota di Ring 1, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan memang menawarkan infrastruktur yang lengkap. “Tapi jika dilihat dari segi produktivitas, investor mulai membandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Mereka sudah melirik ke Vietnam,” katanya Rabu (25/11/2015).

Menurut Lili, upah minimum di Vietnam, bisa sampai sepertiga dari buruh Indonesia. Dibandingkan upah minimum Surabaya dan sekitarnya yang mencapai Rp 3 juta, maka upah buruh Vietnam hanya sekitar Rp 1,5 juta. “Kita harus hati-hati kalau misalkan upah kita dua sampai tiga kali lipat sana, tetapi produktivitas kita lebih rendah,” ujarnya.

Maka agar Jawa Timur tetap dinilai menarik bagi investor, pihaknya berupaya menawarkan berbagai kemudahan. Dukungan dari pemerintah, terutama pada Badan Penanaman Modal ialah fasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan dan kemudahan perizinan.

Para perusahaan calon investor itu juga meminta kepastian apabila setiap tahun upah harus naik, “Mereka minta kepastian naiknya berdasarkan apa, besarannya berapa. Karena mereka khawatir tiap tahun selalu ada demo buruh, tetapi dihitung juga apakah produktivitas buruh-buruh itu tetap atau meningkat,” ujar Lili.

Meski dihantui ancaman relokasi pabrik hingga investor yang melirik negara lain, Badan Penanaman Modal optimistis Indonesia menangguk untung dari MEA. Sebab, MEA memungkinkan pengusaha dalam negeri melakukan ekspansi usaha dengan lebih luas ke negara lain akibat adanya aliran bebas uang dan investasi.

“Ini harus dijadikan pengusaha kita sebagai tantangan sekaligus kesempatan membuat pabrik di Vietnam. Myanmar, atau Kamboja yang ibaratnya masih Ring 2 atau Ring 3 kita,” kata Lili.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengumumkan ada 14 perusahaan yang siap menyerap 51.767 tenaga kerja tahun depan. Sebanyak 12 perusahaan di wilayah Jawa Timur dan dua perusahaan di Jawa Tengah itu kini sedang dalam tahap konstruksi. “Untuk 12 perusahaan di Jawa Timur akan merekrut sebanyak 49.557 orang, sedangkan 2 perusahaan di Jawa Tengah akan merekrut 2.210 orang tenaga kerja,” kata Frangky menambahkan. (win)

UMK 2016 Jawa Timur, Berlaku 1 Januari 2016

layakkah upah

Buruh menuntut kalayakan upah

Surabaya (Sergap) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada hari, Sabtu (20/11/2015) yang lalu, secara resmi telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 38 kabupaten/kota yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2016.

Berikut besaran UMK 2016 di 38 kabupaten/kota di Jatim:

  1. Kota Surabaya Rp3.045.000
  2. Kabupaten Gresik Rp3.042.500
  3. Kabupaten Sidoarjo Rp3.040.000
  4. Kabupaten Pasuruan Rp3.037.500
  5. Kabupaten Mojokerto Rp3.030.000
  6. Kabupaten Malang Rp2.188.000
  7. Kota Malang Rp2.099.000
  8. Kota Batu Rp2.026.000
  9. Kabupaten Jombang Rp1.924.000
  10. Kabupaten Tuban Rp1.757.000
  11. Kota Pasuruan Rp1.757.000
  12. Kabupaten Probolinggo Rp1.736.000
  13. Kabupaten Jember Rp1.629.000
  14. Kota Mojokerto Rp1.603.000
  15. Kota Probolinggo Rp1.603.000
  16. Kabupaten Banyuwangi Rp1.599.000
  17. Kabupaten Lamongan Rp1.573.000
  18. Kota Kediri Rp1.494.000
  19. Kabupaten Bojonegoro Rp1.462.000
  20. Kabupaten Kediri Rp1.456.000
  21. Kabupaten Lumajang Rp1.437.000
  22. Kabupaten Tulungagung Rp1.420.000
  23. Kabupaten Bondowoso Rp1.417.000
  24. Kabupaten Bangkalan Rp1.414.000
  25. Kabupaten Nganjuk Rp1.411.000
  26. Kabupaten Blitar Rp1.405.000
  27. Kabupaten Sumenep Rp1.398.000
  28. Kota Madiun Rp1.394.000
  29. Kota Blitar Rp1.394.000
  30. Kabupaten Sampang Rp1.387.000
  31. Kabupaten Situbondo Rp1.374.000
  32. Kabupaten Pamekasan RP1.350.000
  33. Kabupaten Madiun Rp1.340.000
  34. Kabupaten Ngawi Rp1.334.000
  35. Kabupaten Ponorogo Rp1.283.000
  36. Kabupaten Pacitan Rp1.283.000
  37. Kabupaten Trenggalek Rp1.283.000
  38. Kabupaten Magetan Rp1.283.000

(win)

 

Tuntut Pembubaran PHI, Buruh Akan Demo Gubernur Jatim

Presiden Rusia Vladimir Putin, saat ikut demo bersama para buruh pada Pringatan Mayday tahun 2012

Presiden Rusia Vladimir Putin, saat ikut demo bersama para buruh pada Peringatan Mayday tahun 2012

Surabaya (Sergap) – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia (Mayday), besok tanggal 1 Mei 2015, puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Persatuan Pekerja/Buruh Jawa Timur Menggugat (Sapujagat) akan melakukan demo di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya.

“Para buruh yang datang dari berbagai daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Probolinggo, Malang, akan menggunakan ratusan bus dan ribuan motor,” kata Jazuli, Koodinator Aksi Mayday Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Selasa (28/4/2015).

Jazuli menegaskan, tuntutan utama dalam Mayday 2015 adalah pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dibentuk melalui UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).
“PHI menjadi kolonialis kapitalis sehingga memilih jaloan mogok, aksi, bahkan anarkis, karena negara tidak lagi melindungi buruh, sistemnya tidak adil dan lebih memihak pengusaha. Dalam kasus PHK, sekitar 90 persen putusan bukan memperkejakan kembali, tetapi dipecat dengan pesangon”, kata Jazuli penuh semangat.

Ditambahkan oleh Jazuli, bahwa biaya perkara di PHI sangat tinggi, tak mungkin bisa dijalankan oleh buruh. “Misalnya, buruh di Banyuwangi yang setiap minggu mengikuti persidangan yang bisa sampai 10 kali sidang. Belum lagi jika harus kasasi dan PK ke Mahkamah Agung. Jika perlu eksekusi, maka dibutuhkan biaya besar antara Rp 6 juta sampai Rp 35 juta,” terangnya.

Jazuli menambahkan, sebenarnya perjuangan pembubaran PHI ini sudah mendapatkan mendapatkan dukungan dari Gubernur Jatim Soekarwo, melalui suratnya bernomor 900/14946/042/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 yang ditujukan kepada presiden dan ketua DPR RI.

“Maka dari itu, dalam peringatan Mayday ini, buruh kembali mendesak Gubernur Jatim untuk menegaskan dukungan tersebut,” tegasnya. (win)

Bupati, Walikota dan Perusahaan Terima Penghargaan dari Gubernur Jatim

Pakde Karwo saat memberikan sambutannya

Pakde Karwo saat memberikan sambutannya

Surabaya (Sergap) – Penghargaan sebagai Pembina Terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diberikan kepada 10 Bupati dan Walikota dan 405 Perusahaan juga menerima penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) oleh Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo, dalam sebuah acara di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (22/4/2015).

“Zero accident adalah salah satu faktor utama penentu kualitas perusahaan secara global. Dengan berlakunya zero accident berarti kualitas perusahaannya baik, juga kualitas buruhnya. Itu berarti perusahaan mampu menangkap informasi dan mengimplementasikan di lapangan,” kata Pakde Karwo dalam sambutannya.

Soekarwo memaparkan, bukan hanya gaji naik yang menentukan kualitas baik buruknya perusahaan, akan tetapi tidak adanya kecelakaan kerja justru lebih penting. Hubungan yang dibangun di dalam perusahaan harus berbasis pada keamanan dan kenyamanan semua pihak.

Jumlah perusahaan di Jatim saat ini mencapai 35 ribu dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2,8 juta jiwa. Sementara jumlah kepesertaan perusahaan yang mengikuti penilaian kecelakaan nihil lima tahun terakhir masih jauh dari harapan.

“Walaupun hanya sebagian kecil perusahaan yang ikut penilaian kecelakaan nihil, tapi saya bersyukur karena tahun ini terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident,” tambah gubernur.

Lebih lanjut disampaikan, tahun 2011 penerima penghargaan sebanyak 144 perusahaan, 2012 sebanyak 213 perusahaan, 2013 sebanyak 275 perusahaan, dan tahun 2014 meningkat menjadi 346 perusahaan. “Saya mengapresiasi kepada seluruh perusahaan yang ikut mendaftar dalam penilaian zero accident, karena itu berarti ikut menyukseskan program pemerintah,” tuturnya.

Pemprov Jatim memberikan penghargaan kepada 10 Bupati dan Walikota sebagai Pembina K3 terbaik di Jatim, yakni Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, Bupati Pasuruan, Walikota Surabaya, Bupati Lamongan, Bupati Blitar, Bupati Sumenep, Bupati Tuban, Bupati Mojokerto, dan Bupati Lumajang.

Pemberian penghargaan kepada Bupati dan Walikota sebagai Pembina K3 di Jatim, menurutnya, sebagai upaya pembudayaan K3 perusahaan di wilayahnya. Serta usaha untuk lebih meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh pimpinan perusahaan di jatim, menuju “Indonesia berbudaya K3 tahun 2015”.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerja keras untuk dapat mengimplementasikan budaya K3 dan zero accident di perusahaan, dan tentu dibutuhkan biaya banyak. Akan tetapi K3 akan menjamin setiap sumber daya produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Untuk itu pelaksanaan K3 dan SMK3 di perusahaan tidak dapat diabaikan, dan menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. ”Sosialisasi akan terus kami lakukan dengan harapan tahun 2015 jumlah penerima penghargaan zero accident mencapai 400 perusahaan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Pemprov Jatim, Edi Purwinarto mengatakan, tujuan pemberian penghargaan untuk lebih membudayakan K3 di Perusahaan di Jatim sehingga tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan produktif. “Dari jumlah 346 perusahaan yang meneriman penghargaan terbagi dalam 200 perusahaan besar, 110 perusahaan menengah, dan 36 perusahaan kecil,” jelasnya. (win/ADV)

Tuntut Pesangon, Mantan Karyawan BRI se Jatim Gelar Demo

Long march Aksi Forum Komunikasi Pensiunan BRI Perjuangan Pesangon (FKP3) wilayah Jawa Timur

Long march Aksi Forum Komunikasi Pensiunan BRI Perjuangan Pesangon (FKP3) wilayah Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Ratusan mantan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) se-Jawa Timur yang tergabung dalam  Aksi Forum Komunikasi Pensiunan BRI Perjuangan Pesangon (FKP3) wilayah Jawa Timur melakukan longmarch berjalan kaki mulai dari Hotel Santika Pandigiling Surabaya menuju ke Plaza BRI Jl. Basuki Rahmat Surabaya dan Gedung Negara Grahadi, Selasa (19/3/2013). Mereka adalah karyawan BRI yang di PHK karena mencapai usia pensiun normal.

Hartanto Koordinator FKP3 wilayah Jawa Timur mengatakan, massa aksi akan menyampaikan beberapa tuntutan mereka terkait permasalahan PHK sejak 2003 hingga 2012. “Kami menuntut BRI sebagai perusahaan publik agar patuh pada Undang-undang san segera menyelesaikan pesangon kami,” kata dia.

Uang pesangon itu, lanjut dia, meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dalam UU No.13 Tahun 2003 jo pasal 156 ayat 1 dan pasal 167 ayat 3. “Kami juga meminta BRI agar konsisten dalam memformulasikan dan mendefinisikan tentang rumusan pesangon berdasarkan UU No.13 Tahun 2013,” ujar dia.

Massa aksi juga membawa spanduk berisi tuntutan serta sebuah keranda yang bertuliskan turut berduka cita atas matinya hati nurani manajemen dengan tidak dibayarnya pesangon sesuai UU.

Bahkan, massa membawa satu diantara spanduk yang memetaforakan singkatan BRI menjadi B: Buta Tuli (gak mau lihat dan dengar), R: Rakus (gak mau bayar pesangon) dan I: Idiiiih ( gak tau malu, kualat loh!).

Sementara itu, M. Azhar Assisten I Sekdaprov Jawa Timur mengatakan, jika pihaknya sudah menerima segala aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh pengunjukrasa. “Kita sudah dengarkan semua yang disampaikan dan kita akan tindak lanjuti tentunya sesuai dengan prosedur yang ada,” ujarnya.

Menanggapi demo tersebut, Muhamad Ali Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mempersilakan sepuluh ribu pensiunannya yang tidak puas terhadap sistem pemberian upah pensiun untuk menempuh jalur hukum.

Ali mengatakan pihaknya sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat 1, tentang uang pesangon. Di sana tertulis jumlah uang pensiun yang diterima lebih kecil dari pesangon maka selisih kekurangannya akan dibayar oleh BRI. “Kalau jumlah uang pensiun yang diterima sama dengan pesangon maka tidak ada kewajiban bagi BRI untuk membayarkan kompensasi kepada pensiunan”, katanya menjelaskan. (ang)

UMK Jatim 2013 Rp. 1,74 Juta – Rp. 866.250

 

Buruh menuntut upah layak

Surabaya, Sergap – Setelah sempat molor beberapa jam, akhirnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo menetapkan upah minimum 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada Sabtu sore (24/11/2012). Upak Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi ada di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, yaitu Rp 1,74 juta, sedangkan yang terendah di Kabupaten Magetan Rp 866.250.

Penetapan UMK ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2013. Pertimbangan penetapan UMK tertinggi dengan berdasarkan pencapaian 122,5 persen dari nilai kebutuhan hidup (KHL) Kota Surabaya.

Para buruh dan wartawan yang menunggu pernyataan langsung dari gubernur terpaksa gigit jari, karena Soekarwo memilih untuk menghindar bertemu buruh dan wartawan usai menetapkan UMK di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim, Surabaya. Saat akan dimintai konfirmasi, Soekarwo justru meninggalkan gedung Dispenda dengan mobil.

Padahal ratusan buruh dan wartawan menunggu untuk menanyakan pertimbangan gubernur. Merasa dikelabui, buruh kemudian menghadang mobil milik Sekretaris Daerah Jatim Rasiyo selama beberapa menit. Rasiyo dan tim Dewan Pengupahan Provinsi Jatim yang turut menghadiri rapat tersebut.

Ratusan buruh dan sejumlah wartawan menunggu penetapan UMK sejak pagi di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan. Rencananya, Soekarwo akan menetapkan UMK pada Sabtu siang tetapi justru hingga sore belum ada kejelasan tentang penetapan tersebut.

Penetapan UMK ini akhirnya disampaikan secara tertulis melalui Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2013. Buruh kecewa dengan sikap gubernur yang tak mau menemui mereka dan memilih pergi diam-diam.

Sebelumnya, Soekarwo menyatakan, penetapan upah minimum 38 kabupaten/kota di Jatim akan berpedoman pada surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyebutkan penetapan UMK harus menyertakan nilai inflasi 2013 serta kebutuhan perumahan dan transportasi.

Untuk enam daerah yang berada di ring satu, besaran UMK Surabaya ditetapkan sama dengan Gresik yakni sebesar Rp 1.740.000. Sedangkan, UMK Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo sama Rp 1.720.000. Sedangkan, Kabupaten Mojokerto Rp 1.700.000. Untuk Kabupaten Malang Rp 1.343.700.

Kemudian, Kota Malang Rp 1.340.300, Kota Batu Rp 1.268.000, Jombang Rp 1.200.000, Kab Probolinggo Rp 1.198.600, Kota Pasuruan Rp 1.195.800, Tuban Rp 1.144.400, Kota Kediri Rp 1.128.400, Sampang Rp 1.104.600, Kota Probolinggo Rp 1.103.200, Jember Rp 1.091.950.

Selanjutnya, Kab Kediri Rp 1.089.950, Banyuwangi Rp 1.086.400, Lamongan Rp 1.075.700, Pamekasan Rp 1.059.600, Situbondo Rp 1.048.000, Kota Mojokerto Rp 1.040.000, Bojonegoro Rp 1.029.500, Lumajang Rp 1.011.950, Tulungagung Rp 1.007.900.

Sedangkan, Bangkalan Rp 983.800, Sumenep Rp 965.000, Kab Madiun Rp 960.750, Nganjuk Rp 960.200, Kota Madiun Rp 953.000, Kab Blitar Rp 946.850, Bondowoso Rp 946.000, Kota Blitar Rp 924.800, Ponorogo Rp 924.000, Trenggalek Rp 903.900, Ngawi Rp 900.000, Pacitan Rp 887.250 dan Magetan Rp 866.250 (ang)

Buruh PT Sinar Abadi Tuntut THR Sesuai Aturan Menteri

Buruh PT Sinar Abadi saat berunjuk rasa

Sidoarjo, Sergap – Mengaku tidak diberi Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh jelang lebaran tahun ini, sebanyak 300 buruh  PT Sinar Abadi, perusahaan kaleng yang berada di Desa Janti Kecamatan Waru, mendatangi gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (15/8). Mereka mengadukan nasibnya setelah merasa menejemen perusahaan tidak jujur terkait THR yang tak sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Mereka hanya mendapat sebagian dari THR yang seharusnya diterima, yaitu Rp 912 ribu. Padahal, sesuai ketentuan yang diketahui dan dipahami mereka, THR itu minimal satu kali gaji.

Sebelumnya mereka bergerak ke kantor Disnaker Sidoarjo, untuk melaporkan perusahaannya yang tidak memberikan THR secara penuh.  Setelah mengadu ke Disnaker, ratusan buruh ini menuju halaman kantor DPRD Sidoarjo. Selain bertujuan mengadu, mereka juga ingin mendapatkan solusi soal besaran hak THR yang seharusnya diterima sebelum lebaran tiba.

“Kewajiban pembayaran THR perusahaan yang biasanya diberikan dengan perhitungan masa kerja, ternyata sekarang diberikan rata, yaitu  hanya 1 kali gaji. Ini yang kita ingin tuntut alasannya,” terang Bambang Supriyadi perwakilan SPSI PT Sinar Abadi, saat ditemui di gedung dewan.

Menurut para buruh, alasan manajemen perusahaan yang hanya bisa memberikan THR sebesar 1 kali gaji bahkan kurang karena hanya dibayar Rp Rp 912 ribu ini  adalah kondisi keuangan perusahaan yang terus menurun. Padahal faktanya, hampir tiap hari karyawan perusahaan diminta untuk lembur.

“Bahkan selain lembur, perusahaan juga terus menerima pekerja outsourcing sebagai tenaga produksi,” terang  salah satu buruh yang enggan namanya disebutkan.

Pengumuman pembayaran THR pun dilakukan dengan dalam waktu yang mendadak dan ditransfer melalui rekening  dan pengambilannya lewat ATM. Sehingga karyawan tidak bisa melakukan protes jauh-jauh hari, karena baru tahu jumlah uang THR setelah mengambilnya dari ATM.

Masih menurut para buruh, tahun sebelumnya penyerahan THR dan juga gaji diberikan secara tunai, berikut slip gaji yang mencantumkan rincian gaji/THRnya. Sehingga buruh bisa langsung melapor jika ada kesalahan gaji/THR yang mereka terima. Namun semenjak pergantian manajemen, segala sesuatunya diberikan secara transfer. Hal ini membuat dari para buruh tidak langsung mengetahui perhitungan gaji/THR mereka.

Drs. Ec. Hadi Subiyanto, anggota Komisi D dari Fraksi Partai Golkar menyatakan akan segera memproses masalah ini agar tidak berlarut-larut. Hadi juga menjelaskan bahwa pelanggaran terkait kesejahteraan buruh merupakan tindakan yang bisa dikenai sanksi pidana. “Peraturannya sudah jelas, ini merupakan tindakan dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar dan kami sesegera mungkin memanggil mereka (PT Sinar Abadi, red) untuk memberikan penjelasan,” tambahnya.

Sedangkan H. Usman, M.Kes, anggota Komisi D dari Fraksi PKB Usman juga meminta karyawan-karyawan tersebut membuat rincian masa kerja dan jumlah gaji yang mereka terima, sehingga mempermudah proses perhitungan THR yang mereka terima. “Untuk mediasinya segera diselesaikan dan para buruh bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Sudah sepantasnya para wakil rakyat ini secara tegas membela para buruh ini. Kita tunggu kinerja mereka. (win)

Pelanggaran THR Meningkat 30 Persen

Perusahaan milik pemerintah juga ogah membayar THR

Surabaya, Sergap – Paling tidak ada 20.000 laporan melalui SMS dan telepon serta 608 laporan dengan datang langsung telah masuk ke beberapa Posko Tunjangan Hari Raya (THR) yang tersedia di beberapa tempat. Laporan tersebut secara keseluruhan merupakan keluhan dari berbagai buruh yang ada di Jawa Timur (Jatim), baik buruh outsourcing yang ada di perusahaan atau instansi pemerintahan

Posko THR yang didirikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Aliansi Buruh Jatim, dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), mencatat bahwa pelanggaran THR tahun ini meningkat sekitar 30 persen dibanding dengan tahun lalu. Tidak hanya perusahaan swasta saja, sejumlah instansi pemerintah yang memiliki karyawan non-PNS pun ternyata juga banyak yang melanggar.

Jamal, Ketua Posko THR dari LBH Surabaya mengungkapkan untuk perusahaan atau instansi yang terindikasi tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut sebanyak 30 perusahaan dan instansi. Jumlah ini lebih banyak ketimbang dari tahun-tahun sebelumnya, peningkatan sekitar 20-30 persen.

Untuk instansi pemerintahan yang juga melanggar diantaranya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemkot, Pemkab, dan Pemprov. Sebanyak 500 lebih pekerja yang merupkan tenaga kontrak maupun outshorcing, tidak mendapat THR karena dengan alasan yang tidak pasti. “Yang menarik lagi, instansi pemerintahan turut serta tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Misalnya di BUMD yang sifatnya pelayanan,” terang Jamal, Jumat (10/8).

Ia menjelaskan, dalam aturan pemberiran THR itu sudah jelas dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 1994, dimana kewajiban pembayaran THR ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjaan tenaga outsourcing. Namun faktanya user tersebut menyerahkan kewajiban itu pada perusahaan provider. “Nah, provider juga tidak mau membayarnya,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Richard Pranata , Koordinator Posko THR dari FSPMI yang mengungkapkan pihaknya sudah memverifikasi laporan yang dengan melakukan survei dan menyurati perusahaan dan instansi yang terkait. Sayangnya, laporan yang telah diverifikasi baru laporan yang datang secara langsung ke Posko THR, yakni sebanyak 608 laporan dari 20 perusahaan yang mencakup 2.000 buruh yang terancam tidak mendapat THR.

“Dari 20 perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran THR. Sebanyak 10 perusahaan telah kami laporkan ke Disnakertrans (Dinas Pekerjaan dan Transmigrasi) Jatim yang memang terbukti melakukan pelangaran. Tujuh perusahaan di Sidoarjo dan tiga perusahaan di Surabaya,” urainya di kantor LBH Surabaya.

Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, juga sudah menyurati perusahaan yang bersangkutan dan dinas tenaga kerja setempat agar segera membayar THR. Bahkan, beberapa perusahaan sudah ada yang didatangi langsung untuk dimintai keterangan. Sayangnya, perusahaan-perusahaan tersebut menolak berdialog. “Jika hari Senin (13/8) pekan depan masih tidak ada jalan keluar, kami akan melakukan sweeping ke perusahaan-perusahaan tersebut,” jelasnya.

Dalam pelanggaran kali ini ada modus baru yang ditemukan, yakni buruh yang melakukan mogok kerja tidak akan mendapatkan THR. Ini berarti jumlah modus bertambah menjadi 10 modus dari perusahaan atau instansi yang tidak memberikan THR. “Buruh yang mogok kerja tidak mendapatkan THR. Ini modus baru. Selain itu juga ada sembilan modus lama yang sampai sekarang masih digunakan,” kata Richard menambahkan. (ang)

Di Malang, THR Harus Dibayar Seminggu Sebelum Labaran

Djaka Rintamtama

Malang, Sergap – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Tenagakerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Malang,akan menerjunkan personilnya untuk mengawasi sejumlah perusahaan yang dianggap sering bermasalah. Pengawasan ini terkait pemberian hak pada karyawan yakni Tunjangan Hari Raya (THR).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakersos Kota Malang, Wahyu Santoso, mengatakan, personilnya akan memonitoring ke beberapa perusahaan. “Terutama perusahaan yang selama ini bemasalah, sering melanggar. Tapi biasanya perusahaan yang melanggar ini adalah perusahaan menengah ke bawah,” kata Wahyu, Senin (30/7).

Jika terbukti ada perusahaan yang melanggar, maka diberi sanksi pada mereka. Sanksi itu hanya bersifat administrasi saja berupa teguran dan evaluasi izin usaha. “Tapi biasanya perusahaan memberikan THR di detik-detik terakhir ramadan,” ucap Wahyu.

Dia menambahkan, jika para pekerja sampai pada waktu yang ditentukan belum menerima THR, dipersilakan melapor ke posko pengaduan yang ada di Disnakersos. Posko ini bisa menerima pengaduan dari para pekerja dari 850 perusahaan yang ada di Kota Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang, bahkan lebih tegas lagi, karena Bupati sudah menerbitkan Surat Edaran Bupati Malang No 568/3298/421.105/2012 mengenai Tunjangan Hari Raya. Untuk mengawal itu semua maka Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang, akan menurunkan 16 personelnya diturunkan untuk mengawasi 200 perusahaan dari total 807 perusahaan yang ada di Kabupaten Malang.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Malang, Djaka Rintamtama, mengatakan, pihaknya tidak mungkin mengawasi seluruh perusahaan yang ada. “Kami hanya mengambil sample untuk 200 perusahaan saja,” katanya.

“Kami juga menggandeng serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan pengawasan. THR harus diberikan maksimal seminggu sebelum lebaran,” kata Djaka. Disnakertrans beserta serikat pekerja/serikat buruh mendirikan 4 pos pengaduan. Keempat pos pengaduan itu tersebar di empat titik yakni di wilayah utara ada di kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari. Kemudian wilayah timur ada di sekretariat Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM) di Kecamatan Pakis. Di wilayah Bululawang, pos pengaduan ditempatkan di Serikat Buruh Merdeka. Sedang di tengah kota, yaitu di posko Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (SBSI).  (enny)