Kantor Bea dan Cukai Kediri, Siap Kendalikan Gratifikasi

sosialisasi gratifikasi

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Keuangan. Pengusaha menandatangani MoU

Kediri (Sergap) – Kantor Bea dan Cukai Kediri mengadakan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi di jajaran Kementrian Keuangan pada Senin (16/12/2015) yang lalu, bertempat di Kantor Bea dan Cukai jalan Diponegoro Kota Kediri.

Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan amanat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi; UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pengawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi; PMK No. 20 6/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Menindaklanjuti perihal tersebut di atas, maka Menteri Keuangan menerbitkan lagi PMK No. 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Keuangan. Terbentuknya aturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa di balik sifat awalnya yang cenderung netral, gratifikasi dapat mempunyai dampak negatif khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Meskipun secara sosiologis pemberian/hadiah adalah sesuatu yang lumrah dan memiliki peran sebagai perekat sosial, namun karena mempunyai dampak negatif dan berpotensi disalahgunakan, maka diyakini bahwa jika budaya pemberian/penerimaan gratifikasi ini dapat dihentikan, hal ini akan meminimalkan bahkan menghilangkan tindak pidana korupsi (pemerasan dan suap).

Maka dari itu maka setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi sesuai dengan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bungan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sedangkan Pegawai Aparatur Sipil Kementerian Keuangan (Pegawai), adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk pejabat/pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada organisasi atau institusi lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tegas dikatakan dalam PMK tersebut bahwa Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah jika diterima oleh pegawai, berhubungan dengan jabatannya, berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

“Laporan atas penerimaan gratifikasi dapat disampaikan di Unit Pelayanan dan Informasi (help desk) Pengendalian Gratifikasi yang berkedudukan di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal pada, Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing unit eselon I di lingkungan Kemenkeu” kata Kepala Bea dan Cukai Kediri, Turanto WS kepada Tabloid Sergap.

Dalam sosialisasi ini Kantor Bea dan Cukai Kediri mengundang semua pengusaha di wilayah kerjanya. Mulai dari yang besar seperti PT. Gudang Garam, Tbk hingga pabrik kecil kecil lainnya.

Sosialisasi ditindaklanjuti dengan penandatanganan, nota kesepahaman antara para pengusaha dan pihak Kantor Bea dan Cukai Kediri tentang pengendalian gratifikasi

“Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak teman-teman pengusaha menjaga intergritas anti korupsi. Kegiatan anti korupsi itu tidak bisa hanya di lakukan oleh pemberi jasa dalam hal ini Kantor Bea Cukai Kediri, tapi juga harus ada partisipasi aktif dari penerima, pengguna jasa, pabrik-pabrik dan teman-teman pengusaha. Jadi janganlah menggoda. Kalaupun ada anggota kami (pegawai Bea dan Cukai) yang meminta, tolong laporkan”, pungkas Turanto WS. (Adv)

Penulis : Dicky Sugihato – Editor  : Tkr

 

 

Iklan

PPDI Kabupaten Kediri Secara Resmi Dideklarasikan

PPDI Kab Kediri

Kepengurusan PPDI Kabupaten Kediri 2015-2020. Ketua Umum : Sadi Herwanto, Sekretaris Umum : Zainal Abidin, Bendahara Umum : Ahmad Rifa’i dan para pengurus lainnya saat pengukuhan di GNI Kediri, Rabu, 25 Nopember 2015

Kediri (Sergap) – Perangkat desa di wilayah Kabupaten Kediri secara resmi mendeklarasikan wadah profesi, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), pada hari Rabu, 25 Nopember 2015 di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Kota Kediri.

Sadi Herwanto, Ketua PPDI Kabupaten Kediri terpilih, berharap dengan telah dideklarasikannya PPDI Kabupaten Kediri, maka keberadaan organisasi profesi perangkat desa ini, dapat diketahui oleh warga Kabupaten Kediri pada khususnya.

Salah satu tujuan PPDI adalah memudahkan komunikasi antar perangkat desa, sehingga para perangkat desa lebih bisa kreatif dalam perannya dalam mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. “Dengan begitu, tingkat pengetahun dan wawasan perangkat desa bisa terus bertambah,” jelas Sadi Herwanto yang menjabat sebagai Kepala Dusun Jeruk, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri ini.

Ditambahkan oleh Sadi, anggaran untuk desa yang bersumber dari APBD maupun APBN, yang setiap tahunnya selalu meningkat, memerlukan peran perangkat desa yang lebih cakap dan profesional. Terkait itu Sadi berharap, gaji perangkat desa yang belum memadai itu, dapat pula ditingkatkan seiring meningkatnya peran dan tugas para perangkat desa.

“Kami para perangkat desa bekerja 24 jam. Makanya perangkat desa harus terus menjalin komunikasi dengan sesama rekan lain agar terjadi solusi untuk menyeimbangkan antara beban tugas dan penghargaan atas tanggungjawab yang diembannya,” lanjut Sadi.

Sadi juga menambahkan, bahwa kepengurusan yang dipimpinnya sudah mencakup 26 wilayah Kecamatan di Kabupaten Kediri. “Kita sudah mulai konsolidasi sejak dua tahun yang lalu. Secara bertahap semua Perangkat Desa di Kabupaten Kediri sudah terwadahi dan hari ini kami siap untuk mendeklarasikan eksistensi PPDI Kabupaten Kediri,” kata Sadi penuh semangat.

Pengukuhan PPDI Kabupaten Kediri dilakukan oleh Ketua Umum PPDI Provinsi Jawa Timur, Mujito, SH yang membacakan Surat Keputusan Ketua Umum PPDI Jawa Timur, Nomor : SKEP/003/PPDI.JATIM/XI/2015, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus PPDI Kabupaten Kediri Periode 2015-2020.

“Atas taufiq dan hidayahNya hari ini saya Ketua Umum PPDI Jawa Timur menyatakan secara resmi terbentuknya Kepengurusan PPDI Kabupaten Kediri Periode 2015-2020,” kata Mujito, SH.

Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang disingkat PPDI didirikan pada tanggal 17 Juni 2006 dalam arena Kongres Perangkat Desa Indonesia di Tegal Jawa Tengah

PPDI sebagai wadah terhimpunnya segenap perangkat desa merupakan organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila. Organisasi ini bersifat Unitaristrik, Indenpenden, dan tidak berpolitik praktis yang secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan Persatuan dan kesatuan Bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan yang kokoh serta kesejahtraan lahir batin dan kesetiakawanan organisasi baik didaerah maupun Nasional.

PPDI sebagai organisasi perjuangan mengemban amanat cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan menjamin, menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membudidayakan nilai-nilai luhur Pancasila. (dicky/tkr)

 

Pusat Informasi PPDI

Diperlakukan Tidak Adil, Warga Mendawai Akan Melakukan Pemekaran

Lurah Surya Omega, kanan sedang menulis

Lurah Surya Omega, kanan sedang menulis

Palangka Raya (Sergap) – Warga Mendawai Gang Permata Indah, RT 03,  RW VI, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang berjumlah hampir 100 Kepala Keluarga (KK), merasa bahwa segala bentuk bantuan dari pemerintah tidak pernah sampai ke tangan mereka.

Untuk memecahkan masalah itu, maka pada hari Selasa (27/10/2015) yang lalu, bertempat di rumah Kamal – salah satu Warga Mendawai – diadakan musyawarah dengan mengundang Hardi Taman, Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Palangka, Lurah Surya Omega, Babinmas Yeni Sugiarto dan Babinsa Agus Wiyono, serta staf  Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dalam musyawarah yang dimulai sekitar jam 09.30 WITA itu warga menyampaikan keluh-kesahnya terkait tidak lancarnya penerimaan berbagai bantuan kepada mereka.

Pak Basri misalnya, mengeluhkan betapa bantuan-bantuan melalui Kelurahan Palangka, berupa beras, kompor gas dan sebagainya, tak pernah mereka terima. “Sudah 7 tahun, kami tak pernah menerima bantuan yang namanya Beras Raskin, Kompor Gas dan sebagainya,” kata Basri.

Warga lainnya, Kamaruddin juga mengeluhkan tentang motor roda tiga yang tak pernah dapat dimanfaatkan oleh warga Gang Permata I sampai dengan III. “Kami juga tak bisa memanfaatkan motor Tossa untuk mengakut sampah, menjaga kebersihan lingkungan. Bagi kami ini sungguh tidak adil,” keluh Kamaruddin.

Budi, warga lainnya menanyakan kepada Ketua RT 03 – RW VI Kelurahan Palangka tentang warga yang telah diperintah untuk mengumpulkan copy KTP dan KK untuk mendapatkan Kartu Sehat. “Kami sampai saat ini, belum menerima Kartu Sehat padahal fotokopi KTP dan KK sudah diminta oleh pak RT,” kata Budi dengan nada marah.

Ketua RT Hardi Taman menjawab dengan permintaan maaf dan akan segera dibereskan. “Saya minta maaf, semuanya akan segera kami selesaikan,” katanya.

Dari kiri ke kanan : Ketua RT Hardi Taman, Babinsa Agus Wiyono, Babinmas Yeni Sugiarto

Dari kiri ke kanan : Ketua RT Hardi Taman, Babinsa Agus Wiyono, Babinmas Yeni Sugiarto

Bahkan Ketua RT tidak tahu berapa banyak jumlah KK di wilayahnya. Hardi Taman saat ditanya, menyebut bahwa warga RT 03 – RW VI jumlahnya hanya 30 KK. Jawaban ini sempat menuai cercaan dari warga yang hadir.

Menanggapi hal itu semua Lurah Palangka, Surya Omega minta maaf jika selama ini ada yang tak berkenan dalam pelayanan Kelurahan Palangka kepada warga. “Saya minta maaf, jika dalam pelayanan kepada warga, Kelurahan Palangka belum bisa berkenan di hati. Tapi ke depan kami akan tingkatkan pelayanan dengan lebih baik lagi,” kata Surya Omega di depan musyawarah warga.

Sebenarnya warga hanya berharap agar jajaran Kelurahan Palangka bersama RT dan RWnya bisa menjalankan tupoksinya dalam melayani masyarakat. Dalam hal bantuan-bantuan berupa apapun dari pihak pemerintah, pengusaha, agar dikucurkan dan sampai ke tangan warga yang berhak menerimanya.

Tapi tampaknya warga sudah tidak percaya lagi, sehingga mereka merencanakan untuk membentuk kepengurusan RT baru. “Dari jumlah KK, kami sudah memenuhi syarat untuk bisa membentuk RT baru. Pemekaran RT ini perlu dilakukan agar tidak terulang lagi ketidakadilan yang menimpa kami”, kata salah satu warga kepada Tabloid Sergap. (ab)

Kades Balegondo Magetan, Melantik Dua Kamituwo

Kamituwo Nurhasan dan Kamituwo Heru Pramono sesaat setelah dilantik

Kamituwo Nurhasan (kiri) dan Kamituwo Heru Pramono sesaat setelah dilantik

Magetan (Sergap) – Bertempat di Pendapa Desa Balegondo, Kecamatan Nagriboyo, Kabupaten Magetan, Kepala Desa Siti Matoyah melantik 2 orang Kamituwo, yaitu Nurhasan sebagai Kamituwo Babatan dan Heru Pramono sebagai menjadi Kamituwo Kuyangan.

Pelantikan yang berlangsung hari Jumat siang, 23 Oktober 2015 itu dihadiri oleh Muspika Ngariboyo, Pengurus BPD, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Dalam sambutannya Kepala Desa mengatakan, pelantikan dua Kamituwo ini berdasarkan Surat Persetujuan Camat Ngariboyo, nomor : 141/565/403.402/2015, tertanggal 21 Oktober 2015.

“Saya percaya bahwa sudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian,” kata Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa mengambil sumpah jabatan yang diteruskan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pejabat pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa.

PPRI di atas adalah merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).

Kesehariannya Kepala Desa dibantu dengan Perangkat Desa, salah satunya adalah Kamituwo. Kamituwo adalah perangkat yang membantu Lurah Desa di wilayah bagian Desa atau Dusun/Dukuh. Karena itu Kamituwo juga disebut Kepala Dusun.

Kamituwo mempunyai tugas menjalankan sebagian kegiatan Kepala Desa dalam kepimimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.  Fungsi Kamituwo antara lain  adalah : Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan, serta ketentraman dan ketertiban wilayah kerjanya; Melaksanakan peraturan Desa di wilayah kerjanya dan Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Selamat dan sukses untuk bapak Kamituwo Nurhasan dan bapak Kamituwo Heru Pramono. Selamat bekerja membangun Desa Balegondo, dengan semangat Memayu Hayuning Bawana Suka Ambangun untuk menjadikan Kabupaten Magetan menjadi lebih baik dan sejahtera. (Hadi/adv)

SERGAP VIDEO

Gelar Budaya Kerja Untuk Tingkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah di Pemkab Magetan

Plt Sekdakab Mei Sugiartini, SH dan peserta Gelar Budaya Kerja Pemkab Magetan 2015

Plt Sekdakab Mei Sugiartini, SH dan peserta Gelar Budaya Kerja Pemkab Magetan 2015

Magetan (Sergap) – Sebagai upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan mendukung program reformasi birokrasi yang tengah gencar gencarnya dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan telah melaksanakan Gelar Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan pada tanggal 30 September 2015 yang lalu.

Bertempat di Gedung PPI Kabupaten Magetan, Jl Jaksa Agung Suprapto, Magetan, berlangsung pada jam 08.00 wib s/d selesai dibuka dan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Magetan Mei Sugiartini, SH, dengan tim juri instruktur gugus kendali mutu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, Ir. Putro Triono dan Nur Avida.

Maksud penyelenggaraan Gelar Budaya Kerja ini adalah,  1) Untuk meningkatan profesionalisme kinerja aparatur pemerintah. 2) Sebagai ajang seleksi pengiriman peserta Gelar Budaya Kerja tingkat provinsi. 3). Merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 340 Kabupaten Magetan Tahun 2015.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan penerapan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah.

Kegiatan ini ini diikuti oleh 8 Kelompok Budaya kerja (KBK), yaitu KBK Cheerful (SMPN 2 Magetan), KBK Mustika (SMAN 1 Parang), KBK Kopling Gas (SMAN 1 Karas), KBK Senyum (SMKN 2 Magetan), KBK Tunas Cendekia (SMAN 1 Magetan), KBK Sembada (SMKN 1 Bendo), KBK Kanesma (SMKN 1 Magetan), KBK Formasi (Badan Kepegawaian Daerah).

Dalam sambutan pembukaannya, Plt Sekdakab Magetan Mei Sugiartini, SH mengatakan, bahwa tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan oleh pemerintah telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

“Reformasi birokrasi adalah kerja berat yang hasilnya baru terlihat nyata dalam jangka panjang, dan ini merupakan wujud dari komitmen berkelanjutan pemerintah”, kata Plt Sekdakab Magetan menegaskan.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan aparaturnya dari tingkat tertinggi hingga terendah. Diperlukan suatu perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya terobosan atau pemikiran baru, di luar kebiasaan/rutinitas yang ada.

Peserta menyimak penyajian dari instruktur Gugus Kendali Mutu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, Ir. Putro Triono

Peserta menyimak penyajian dari instruktur Gugus Kendali Mutu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, Ir. Putro Triono

Selain terobosan atau pemikiran baru, juga diperlukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set). Untuk menjaga keberlanjutan hasil terobosan atau pemikiran baru tersebut. Penekanan pola pikir dan budaya kerja dalam kebijakan reformasi birokrasi, dinyatakan sebagai salah satu area dari area perubahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam konteks reformasi birokrasi inilah yang menjadi sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21”, kata Plt Sekdakab menambahkan.

Birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakterilstik adaptif, berintegritas tinggi, berkinerja profesional, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pemkab Magetan berharap, ke depan Program Budaya Kerja dapat diterapkan di setiap unit kerja dan lembaga sekolah, sehingga setiap permasalahan yang ada, bisa dicari jln keluarnya dengan cepat, tepat dan logis. Di samping itu diharapkan terwujudnya peningkatan produktivitas kerja, dapat membuka seluruh komunikasi keterbukaan, cepat menemukan kesalahan dan cepat pula memperbaikinya, serta mengurangi kesalahan laporan dan informasi yang kurang akurat.

Pelaksanaan Program Budaya Kerja di jajaran Pemkab Magetan ini juga berperan sebagai pendorong terhadap kualitas kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).  (hadi/adv)

Pasukan Pemadam Kebakaran Magetan Unjuk Kemampuan di Lomba Baris-Berbaris

PMK Kabupaten Magetan dengan seragam biru kebanggaannya

PMK Kabupaten Magetan dengan seragam biru kebanggaannya

Magetan (Sergap) – Masih dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Magetan yang ke 340, digelar juga Lomba Baris Berbaris yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai tgl 21 sampai dengan tanggal 23 September 2015. Pesertanya adalah dari seluruh dinas dan instansi di lingkup Pemkab Magetan.

Tujuan diadakannya Lomba Baris Berbaris ini, antara lain adalah untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan di jajaran Pemkab Magetan.

Dewan Juri terdiri dari personil Kodim, Polres dan TNI Angkatan Udara di Lanud Iswahyudi, sehingga netralitas dan profesionalisme penilaian tidak disangsikan lagi.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK) mengirimkan Pasukan Pemadam Kebakaran (PMK), sebagai peserta dalam lonba ini, yang dipimpin oleh Wawang.

PMK Kabupaten Magetan tampil rapi, serempak dan kompak, mencerminkan kedisilpinan yang mutlak diperlukan dalam menjalankan tugasnya.

PMK Kabupaten Magetan tampil rapi, serempak dan kompak, mencerminkan kedisilpinan yang mutlak diperlukan dalam menjalankan tugasnya.

Dengan seragam biru kebanggaannya, PMK Kabupaten Magetan tampil rapi, serempak dan kompak. Kekompakkan yang mencerminkan kedisilpinan yang memang menjadi tuntutan profesi sebagai sebuah tim yang tugasnya menanggulangi bencana kebakaran.

Pemenang Lomba Baris Berbaris ini, akan diumumkan pada saat Upacara Hari Jadi Kabupaten Magetan ke 340, yang akan dipimpin oleh Bupati Magetan Drs. H. KRA Sumantri Noto Adinagoro, MM. Pemenang lomba ini juga berhak untuk mendapatkan tropi dan uang pembinaan dar bupati.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Magetan lahir pada tanggal 12 Oktober 1675, ketika Basah Suryaningrat menerima tanah persembahan dari Ki Ageng Mageti dan mengangkat Basah Gondokusumo menjadi bupati pertama di daerah yang saat itu bernama Magetian, dengan gelar Bupati Yosonegoro.

Selamat Hari Jadi Kabupaten Magetan ke 340. Semoga Kabupaten Magetan, tetap jaya dalam Memayu Hayuning Bawana Suka Ambangun. (hadi/adv)

98 link youtube

Wakapolda dan 10 Kapolres di Polda Jatim Dimutasi

Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya

Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur di Surabaya

Surabaya (Sergap) – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Wakapolda Jatim) Brigjen Pol Drs. Suprojo WS digantikan oleh Brigjen Pol Drs Eddy Hariyanto yang sebelumnya menjabat Kapusjarah Polri. “Seperti pergeseran posisi, karena Brigjen Pol Drs Suprojo WS menggantikan posisi Eddy Hariyanto sebagai Kapusjarah Polri,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Jumat (03/04/2015).

Gerbong mutasi ini juga dibarengi dengan mutasi 10 Kapolres di jajaran Polda Jatim, sesuai dengan surat Telegram Polri nomor ST/735/IV/2015, ST/736/IV/2015, dan ST/737/IV/2015 tanggal 2 April 2015.

Para Kapolres yang pindah jabatan itu adalah Kombes Pol Setija Junianta Kapolrestabes Surabaya menduduki jabatan baru sebagai Kalemdianmas Binkermadianmas STIK Lemdikpol. Sedangkan tongkat komando Kapolrestabes Surabaya diserahkan ke Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah yang sebelumnya menjabat Kabagumum Rorenmin Lemdikpol.

AKBP Valentino Alfa Tatareda yang sebelumnya menjabat Kapolres Ngawi menduduki jabatan baru sebagai Wadirlantas Polda Metro Jaya. Posisinya Tatareda digantikan AKBP Suryo Sudarmadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kaden A Sat III Pelopor Korbrimob Polri.

Wadirlantas Polda Bali dijabat AKBP E Zulpan yang sebelumnya sebagai Kapolres Gresik. Posisinya digantikan AKBP Ady Wibowo yang sebelumnya menjabat Kapolres Bojonegoro. Sementara Kapolres Bojonegoro digantikan AKBP Hendri Fiuser yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditreskrimum Polda Jatim.

AKBP Yulia Agustin Selfa Triana, Kapolres Blitar pindah sebagai Kabagwatpres Rosdm Polda Jatim. Posisinya digantikan AKBP Yossy Runtukahu, yang sebelumnya menjabat sebagai Kaden II Satbrimob Polda Jatim.

AKBP Iwan Kurniawan, Kapolres Ponorogo, menjabat sebagai Wadirkrimsus Polda Metro Jaya. Posisinya digantikan AKBP Ricky Purnama yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pasuruan. Sementara Kapolres Pasuruan dijabat oleh AKBP Sulistijono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bangkalan.

Kapolres Bangkalan yang baru dijabat oleh AKBP Windiyanto Pratomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Batu. Jabatan Kapolres Batu dipegang oleh AKBP Decky Hendarsono yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jatim.

AKBP Asep Hikmana Kapolres Pasuruan Kota menjabat sebagai Wadirlantas Polda Jatim. Posisinya digantikan AKBP Yong Ferrydjon yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbaggassusdagri Baggassus Robinkar SSDM Polri.

AKBP Farman Kapolres Madiun Kota menjabat sebagai Kapolres Gianyar Polda Bali. Posisinya digantikan AKBP Agus Yulianto yang sebelumnya menjabat seagai Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya.

“Mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang biasa. Kali ini Pak Wakapolda dan sejumlah Kapolres jajaran Polda Jatim mengalami mutasi,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setyono. (win)

Dianggap Sewenang-Wenang, Bupati Kediri Digugat

Bupati Kediri digugat ke PTUN Surabaya, dengan nomor perkara : 56/6/2015/PTUN.Sby

Bupati Kediri digugat ke PTUN Surabaya, dengan nomor perkara : 56/6/2015/PTUN.Sby

Kediri (Sergap) – Drs. Rahmad Mahmudi, MSi adalah seorang PNS yang berdinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Jawa Timur. Sebagai seorang PNS yang bertugas di daerah, ia memang tampil beda. Aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan, akrab dengan berbagai kalangan aktivis dan personil ormas dan lembaga swadaya masyarakat.

Sebenarnya untuk tingkat nasional, PNS dengan “perilaku” seperti Rahmad Mahmudi, adalah hal biasa. Contohnya, Dr. Imam Budidarmawan Prasodjo, MA yang lebih dikenal dengan nama Imam Prasodjo, berambut putih dan berkacamata tebal.

Melalui media massa Imam Prasodjo yang Doktor Ilmu Politik ini, dikenal sangat kritis dalam mengemukakan pendapatnya, walaupun dirinya adalah PNS yang berdinas sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Lain Jakarta lain pula di Kediri, Rahmad Mahmudi mendapat sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, melalui SK Bupati Kediri Nomor : 188.45/64/418.32/2015, tertanggal 1 Pebruari 2015.

Sehingga Rahmad Mahmudi harus melepas jabatannya sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, dan ditempatkan dalam jabatan barunya sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kantor Camat Plemahan Kabupaten Kediri. “Saya diturunkan eselon saya dari Eselon III-b menjadi Eselon IV-a”, kata Rahmad kepada wartawan di rumahnya, hari Minggu (22/03/2015).

Rahmad Mahmudi yang Ketua LSM Menuju Kediri Lebih Baik (MKLB) ini, merasa bahwa sanksi yang diterimanya ini adalah kesewenang-wenangan terhadap kariernya sebagai PNS, sehingga iapun kemudian menggugat Bupati Kediri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, pada tanggal 5 Maret 2015, terdaftar dengan nomor : 56/6/2015/PTUN.Sby.

Dalam surat gugatannya, penggugat (Rahmad Mahmudi) menyatakan bahwa SK Bupati Kediri, Nomor : 188.45/64/418.32/2015, tertanggal 1 Pebruari 2015 tentang Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal, karena tidak memenuhi persyaratan secara formil dan materiil.

Cacat formil menurut penggugat antara lain, tidak pernah dipanggil secara tertulis, pemeriksaan tidak sesuai prosedur yang berlaku; tim pemeriksa tidak sah, karena dari 5 orang, hanya 2 orang yang pangkatnya lebih tinggi dari penggugat; penjatuhan hukuman disiplin tidak berdasar pada laporan atasan langsung penggugat; hari, tanggal dan tempat tergugat melakukan tindakan yang dianggap melanggar aturan tidak jelas; serta pengangkatan penggugat dalam Jabatan Eselon IV-a bertentangan dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 , karena jenjang pangkat tertinggi untuk Jabatan Eselon IV-a, adalah pangkat III/d, sementara pangkat penggugat saat ini adalah IV/b.

Rahmad Mahmudi, "Saya akan menempuh semua tahapan upaya hukum yang tersedia"

Rahmad Mahmudi, “Saya akan menempuh semua tahapan upaya hukum yang tersedia”

Sedangkan cacat materiil menurut penggugat adalah, yang pertama penggugat tidak merasa melakukan perbuatan melanggar kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, karena tidak disebut jenis perbuatannya, kapan dilakukan dan di mana dilakukan. Yang kedua, penggugat dituduh telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban menjunjung tinggi kehormatan, pemerintah dan martabat PNS yang dinilai dapat menimbulkan dampak negatif kepada pemerintah dan/atau negara, tanpa ada satupun alat bukti yang mendukung tuduhan itu.

Selain itu, penggugat juga berpendapat, bahwa Bupati Kediri telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena telah melanggar asas profesionalitas dan proposionalitas, sebagaimana ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Asas profesionalitas yang dilanggar dalam pemberian hukuman disiplin terhadap penggugat adalah tdak tertibnya prosedur dan format naskah dinas/administrasi yang ditentukan; kurang teliti dalam mempelajari data dan fakta; penetapan pasal pelanggaran yang tidak relevan; kesimpulan dan keputusan tidak berdasar data dan fakta. Penggugat juga menuduh bahwa ada cacat proposionalitas yang dilanggar, karena penetapan sanksi tidak seimbang dengan perbuatan melanggar yang dituduhkan.

Menganggap bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan terhadap dirinya, maka penggugat meminta agar PTUN Surabaya, menghukum tergugat dengan membatalkan 2 SK Bupati Kediri tersebut di atas.

Penggugat juga minta kepada PTUN Surabaya untuk menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 720.000,- per bulan dan inmateriil karena timbulnya rasa tidak nyaman dan pencemaran nama baik, sebesar Rp. 1.000,-

Penggugat juga menuntut pemulihan nama baik dengan cara mengumumkan Keputusan PTUN Surabaya, melalui media massa cetak dan elektronik terkemuka di Kediri. Serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- per hari, jika ternyata tergugat terlambat melaksanakan putusan PTUN, 3 hari setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Saya merasa diperlakukan dengan cara yang sewenang-wenang, maka kewajiban saya adalah melawannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan saya akan menempuh semua tahapan upaya hukum yang tersedia,” tegas Rahmad Mahmudi kepada Tabloid Sergap di rumahnya, Minggu siang (22/03/2015).

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kediri, M. Haris Setiawan, saat dikonfirmasi hari Senin (23/03/2015), tidak ada di ruang kerjanya, karena acara di luar. Saat ditelpon tak diangkat dan SMSpun juga tak dibalas. (tkr)

Mengganggu Tetangga, Penggergajian Kayu di Desa Sidorejo Tetap Jalan. Mengapa?

94 penggergajian kayu

Usaha Penggergajian Kayu di Dusun Kertoharo, Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Kediri (Sergap) – Suara bising mesin penggergajian kayu yang berada tepat di samping rumahnya, membuat Yatno Budi Santoso, warga Dusun Kertoharo, Desa Sidorejo RT 02 RW12 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur merasa sangat terganggu dan ketenangan hidupnya dirampas oleh Didik Sutrisno, pemilik tempat usaha penggergajian kayu tersebut.

Ditemui di rumahnya, Senin pagi (10/03/2015) Yatno Budi Santoso menjelaskan bahwa suara mesin dan gergaji kayu yang melengking-lengking itu sungguh-sungguh telah membuat dirinya dan seluruh anggota keluarganya sangat-sangat terganggu.

Sepanjang pagi sampai dengan sore, tiada henti suara yang terdengar sangat keras tersebut telah membuatnya stress. “Kami sekeluarga sangat terganggu. Saat bicara di dalam rumah dengan istri dan anak-anak saya saja, saya harus berteriak supaya dapat didengar. Sampeyan dapat bayangkan betapa stressnya saya”, kata Yitno kepada Tabloid Sergap.

Ditambahkan oleh Yatno bahwa selain kenyamanan sudah hilang di rumah tempat tinggalnya, ia merasa bahwa kesehatannya juga semakin terganggu pula. “Saya tidak dapat beristirahat dengan nyaman di rumah saya sendiri. Sudah 7 bulan lamanya saya tidak bisa tidur siang, untuk melepas lelah setelah sejak pagi ada di sawah”, jelas Yatno.

Menjawab pertanyaan Tabloid Sergap, Yatno mengatakan bahwa dirinya tidak pernah diminta untuk tanda tangan untuk menyetujui adanya penggergajian kayu itu. “Saya tidak setuju ada mesin penggergajian yang jaraknya hanya 5 meter dari rumah saya. Karena jarak yang dekat itu, selain suara bising  juga tercium bau tak sedap dari limbah penggergajian”, kata Yatno menjelaskan.

Memang yang paling tersiksa oleh usaha penggergajian itu ada Yatno sekeluarga. Namun bukan berarti para tetangga lainnya tak terganggu. “Sebenarnya tetangga lainnya juga terganggu. Tapi saya yang paling parah, karena itu saya yang paling protes keras”, tambah Yatno.

Dalam kasus seperti di atas, sebenarnya negara mewajibkan para pelaku usaha untuk mempunyai Surat Izin Gangguan dan biasa disebut HO (Hinderordonnantie). Surat Izin Gangguan/HO adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.

Semua kegiatan usaha baik pribadi maupun perusahaan yang beroperasi di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum, wajib mendapatkan persetujuan dari para tetangga dan warga sekitarnya.

Dasar hukum izin ini adalah Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450. Kewenangan pemberian Izin HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Dalam rangka menelusuri perijinan ini, maka Tabloid Sergap pada hari Rabu pagi (11/03/2015) menemui Robin Utomo, Kepala Desa Sidorejo di rumahnya. Robin mengatakan bahwa dirinya tak banyak tahu tentang proses perijinan penggergajian kayu milik Didik Sutrisno itu. Pak Kades ini mengatakan bahwa dirinya belum menjabat saat izin itu diurus.

Bahkan Pak Kades, sangat mendukung upaya Yatno Budi Santoso untuk melakukan protes atau upaya hukum agar penggergajian tersebut ditutup. “Saya tak tahu tentang proses perijinannya, tapi saya mendukung upaya Pak Yatno yang keberatan atas gangguan akibat mesin gergaji itu, karena itu memang hak dari Pak Yatno”, kata Robin Utomo menegaskan.

Sementara itu, Al Indah Kepala Bidang Perizinan, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri, saat ditemu di kantornya di hari yang sama, membenarkan bahwa Usaha Penggergajian Kayu milik Didik Sutrisno telah mempunyai Ijin Gangguan/Izin HO. Ijin dikeluarkan karena secara teknis dan administratif sudah memenuhi syarat.

Al Indah, Kabid Perizinan KPPT Kabupaten Kediri (kiri). Didik Sutrisno, pemilik Usaha Penggergajian Kayu

Al Indah, Kabid Perizinan KPPT Kabupaten Kediri (kiri). Didik Sutrisno, pemilik Usaha Penggergajian Kayu

Tentang telah dikeluarkannya Izin HO, sementara tetangga paling dekat (Yatno Budi Santoso) tidak tanda tangan. Anehnya, tim teknis yang datang ke lokasi sebelum Izin HO dikeluarkan, diminta mampir ke rumah Yatno Budi Santoso juga tak mau, sehingga dapat dipastikan tim teknis itu tak dapat memberikan penilaian dan pertimbangan yang obyektif.

Al Indah mengakui bahwa, Yatno Budi Santoso memang belum setuju. Sedangkan tim teknis tidak mau datang ke rumah Yatno, karena Yatno belum tanda tangan. “Siapa tahu, suatu saat nanti dia setuju, karena belum setuju bukan berarti tidak setuju. Tim juga mempunyai pertimbangan sendiri, karena belum ada tanda tangan,” jawab Al Indah.

Alasan lain KPPT Kabupaten Kediri, tetap mengeluarkan Izin HO dasarnya adalah pasal 7, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang berbunyi : Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan bersyarat.

Namun kenyataannya, gangguan tersebut masih sangat dirasakan oleh keluarga Yatno Budi Santoso selama 7 bulan lebih. Karena itu Yatno Budi Santoso, sampai dengan berita ini ditulis,  tetap menyatakan tidak setuju dengan adanya mesin penggergajian kayu yang hanya berjarak 5 meter dari rumahnya itu.

Menanggapi hal ini, Al Indah memastikan akan dikirimkan tim evaluasi untuk mengevaluasi terkait gangguan-gangguan yang dirasakan oleh Yatno Budi Santoso. “Tim evaluasi akan terjun ke lokasi sebanyak 3 kali. Jika sudah dievaluasi sebanyak 3 kali, namun masih juga tidak ada perubahan yang dilakukan pemilik usaha maka usaha tersebut akan ditutup”, kata Al Indah menegaskan.

Ada rumor juga bahwa proses pengurusan Izin HO tersebut, diwarnai dengan penyuapan. Untuk mengkonfirmasinya Tabloid Sergap hari Jumat sore (13/03/2015) menemui Didik Sutrisno, pemilik usaha penggergajian kayu di rumahnya.

“Saya mengurus izin sudah sesuai prosedur dari KPPT tanpa ada suap. Musyawarah sudah berkali-kali kita lakukan, tapi Pak Yatno tetap tidak setuju sampai dengan sekarang”, kata Didik Sutrisno.

Didik juga mengakui bahwa dirinya juga ditawari lahan oleh Yatno Budi Santoso saat akan membuka usahanya, namun ia beralasan lahan itu tidak ada akses jalam masuk untuk truk-truk pengangkut kayunya. “Lahan yang ditawarkan tidak ada jalan masuk untuk ngangkut kayu, jadi saya tak mau. Lagi pula lahan itu menurut hitung-hitungan saya, kurang membawa rejeki bagi usaha saya”, kata Didik berkilah. Didik juga menambahkan bahwa dirinya bersedia, jika harus bermusyawarah lagi dengan Yatno Budi Santoso.

Saat Tabloid Sergap melihat lokasi yang ditawarkan oleh Yatno Budi Santoso kepada Didik Sutrisno tersebut, ternyata lahan itu punya akses yang cukup lebar, sehingga truk berukuran besarpun tak akan kesulitan untuk melewatinya.

Apapun yang terjadi, tak terbantahkan bahwa gangguan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keluarga Yatno Budi Santoso telah terjadi. Semuanya itu dapat terjadi karena KPPT Kabupaten Kediri, patut diduga telah ceroboh dan tidak obyektif dalam memproses Izin HO, dengan mengabaikan keberatan yang sejak awal telah disampaikan oleh keluarga Yatno Budi Santoso. (wen)

PMK Magetan Akan Bangun Tandon Air di Setiap Kecamatan

Pelaksanaan Bimtek PMK Kabupaten Magetan

Pelaksanaan Bimtek PMK Kabupaten Magetan

Magetan (Sergap) – Pemadam Kebakaran, Branwir, Petugas Pemadam Kebakaran (PMK), atau Damkar adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

Dalam perkembangannya, PMK selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dll.

Dinas pemadam kebakaran dan/atau bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau Rescue (penyelamatan) seperti Ambulans dan Badan SAR Nasional.

Personil PMK dilengkapi dengan pakaian anti-panas atau anti-api dan juga helm serta boot/sepatu khusus dalam melaksanakan tugas, dan biasanya pakaianya dilengkapi dengan scotlight reflektor berwarna putih mengkilat agar dapat jelas terlihat di saat sedang melaksanakan tugasnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas personil PMK tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) personil PMK dengan nara sumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Kepolisian Resor Magetan, Komando Distrik Militer (Kodim) 0804 Magetan, serta perwakilan dari Kecamatan dan Pemerintahan Desa.

Ir. Hergunadi, MT, Kepala Dinas PU dan Cipta Karya Kabupaten Magetan yang membawahi PMK, dalam sambutannya berharap semua personil PMK Kabupaten Magetan terus meningkatkan ketrampilan dan etos kerjanya, serta selalu mengembangkan ide-idenya untuk perkembangan PMK Kabupaten Magetan ke depan.

Ditambahkan oleh Ir. Hergunadi, MT bahwa peningkatan kualitas personil PMKMagetan tersebut akan diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang PMK yang efektif, di antaranya pembangunan tandon air/hidran di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan. “Kinerja PMK Kabupaten Magetan akan ditingkatkan juga dengan pembangunan tandon air di setiap kecamatan,” katanya.

Sementara itu, nara sumber dari Dinas Kesehatan mengatakan bahwa keselamatan jiwa merupakan prioritas utama. Untuk itu Dinas Kesehatan menyiagakan 24 jam, tenaga medis dan ambulan yang bisa cepat menuju lokasi kebakaran untuk memberikan pertolongan pertamanya.

Kepolisian akan mengambil peran dalam penyelamatan korban dan pengamanan asset dan tempat kejadian perkara (TKP), untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam sebuah peristiwa kebakaran. (hs/adv)