Pegawai Negeri, yang Muda yang Korupsi

Pemred

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai rekening gendut pegawai negeri sipil (PNS) amatlah memprihatinkan. Seperti dilaporkan PPATK, yang menemukan rekening gen-dut seorang PNS bernama Dhana Widyatmika, seorang PNS berusia 38 tahun, dengan simpanan yang kabarnya lebih dari Rp 60 miliar. Informasi dari Kejaksaan Agung, yang bersangkutan bekerja di Direktorat Jenderal Pajak yang bersama istrinya. Pejabat yang berusia muda ini tugasnya langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti perizinan, penalti, dan pem-bayaran pajak masyarakat yang bernilai miliaran. Mereka ber-usia 28—38 tahun dan berpotensi karena dalam usia muda telah mendu-duki jabatan-jabatan strategis.

Di sini berlaku asas setali tiga uang. Di satu sisi PNS menghendaki adanya uang dalam jumlah besar ke pundi-pundi pribadi meskipun dengan cara-cara yang tidak halal. Dengan pundi-pundi pribadi yang besar, PNS muda ini dapat memperkaya diri dalam waktu cepat. Pada saat yang sama para wajib pajak tidak mau kesulitan mendapatkan kepastian hukum, birokrasi yang berbelit, dan pungutan yang lebih besar dari biaya yang terkalkulasi sebenarnya.

Gayus Tambunan adalah contoh nyata. Direktorat Pajak merupakan sarang korupsi terbesar. Modus operandi yang dilakukan para pejabat direktorat yang bekerja sama dengan wajib pajak agar terhindar dari pajak yang besar bahkan dibebaskan dari pungutan pajak.

Modus pencucian uang di lingkungan birokrasi ini pun sudah canggih yakni dipecah-pecah ke berbagai rekening, seperti kerabat, mertua, keponakan, istri, bahkan anak yang masih balita dengan asuransi yang bernilai miliaran rupiah. Yang unik cara kerja PNS ini tidak seperti lazimnya dengan melibatkan atasan, tetapi bekerja sendiri. Ini mencerminkan manakala PNS muda ini sudah nekat untuk melakukan aksi korupsi. Artinya, korupsi pun sudah regenerasi ke usia yang lebih muda.

Ada beberapa penyebab terjadinya rekening gendut di kalangan birokrat, yakni uang pribadi, pe-nyalahgunaan wewenang, jabatan, dan uang proyek yang dipindahkan ke rekening pribadi bendahara atau pemimpin proyek. Fenomena ini mestinya menyadarkan banyak pihak bahwa perilaku korupsi tidak hanya di pemerintah. Belum adanya undang-undang yang mengatur masalah administrasi menyebabkan birokrasi masih kacau. Pelayanan publik tidak dijalankan secara transparan dan ber-tanggung jawab.

Ini juga menjadi bukti pemberian remunerasi tidak efektif karena tidak ada perangkat yang memadai agar aparatur birokrasi tidak melakukan korupsi. Remunerasi yang disertai dengan tunjangan yang demikian besar gagal menciptakan PNS yang disiplin dan bebas dari korupsi.

Godaan melakukan korupsi tetap terbuka karena sistem dan budaya memberi kesempatan untuk itu. Sementara itu, pada saat yang sama masyarakat telanjur menginginkan agar PNS melakukan korupsi dengan beragam modus. Penyuapan kepada aparatur birokrasi untuk pembebasan atau keringanan pajak serta tender proyek membuktikan masyarakat sendiri yang mendorong aparatur birokrasi untuk korupsi.

Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi di kalangan aparatur pemerintah, diperlukan waktu yang panjang, yakni penertiban admistrasi pemerintah, menanamkan budaya keteladanan para pemimpin, dan mengubah motivasi menjadi PNS yang menekankan pada pengabdian dan pe-layanan.

Perbaikan administrasi pemerintah diperlukan agar mendorong para PNS bekerja transparan dengan sanksi yang jelas manakala terjadi penyimpangan, karena selama ini kinerja aparatur pe-merintah tidak dapat dikontrol masyarakat.

Jika pelayanan lambat dan tidak bermutu, masyarakat tidak mampu berbuat banyak. Sanksi yang hanya dapat diberikan oleh atasan, dapat langsung menyebabkan PNS cenderung bekerja dengan motif asal bapak senang dan bukan mengabdi pada kepentingan masyarakat.

Pada saat yang sama, pola rekrutmen PNS juga harus diubah. Karena semenjak otonomi daerah, pola rekrutmen yang transparan tidak terjadi sehingga masyarakat rela melakukan sogokan berapa pun jumlahnya asalkan dapat diterima menjadi PNS. Maraknya sogokan ini akan membuat PNS melakukan segala cara untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan di saat sudah bekerja. Bekerja sebagai PNS disamakan dengan pengembalian modal meskipun dengan cara menabrak hukum. Dengan apalagi mengembalikan uang puluhan bahkan ratusan juta kalau tidak melakukan praktek korupsi.

Yang memprihatinkan pola pengangkatan dan rekrutmen harus dibebaskan dari sogokan. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengakui sekitar 10%-15% pegawai honorer diangkat tidak sesuai prosedur. Wakil Menpan R.B. Eko Prasojo berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, sekitar 10%-15% dari 67 ribu pegawai honorer diangkat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, sekitar 9.000 pegawai honorer ilegal.

Persoalan rekening gendut ini harus diselesaikan dengan tuntas agar tidak menjadi preseden buruk di masa mendatang. Jangan sampai kasus rekening gendut ini menggantung seperti halnya yang terjadi di Polri yang menimpa para jenderal sampai kini tidak jelas penanganannya. Begitu pun jika kasus rekening gendut PNS tidak mendapat perhatian yang dampaknya sangat serius bagi masyarakat karena kepercayaan kepadanya dapat memudar.

Para PNS harus dikembalikan perannya yang melayani masyarakat, bukan untuk memperkaya diri apalagi dengan menilap uang negara. Tentu saja ini tantangan bagi aparat penegak hukum untuk bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. Apalagi, disinyalir ada 1.800-an transaksi lain yang juga mencurigakan. Kalau uang negara yang notabene uang rakyat saja dengan mudah diselewengkan, menjadi apa negeri ini kelak? Penyelesaian secara memadai dan dapat dikontrol masyarakat sangatlah diperlukan. Tentu saja perlu kemauan dan komitmen semua pihak, terutama kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikannya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s