Otoda dan APBD Untuk Siapa?

Pemred

Pemred

SALAH satu tuntutan kita ketika rezim Orde Baru ditumbangkan adalah desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Setelah melewati massa perdebatan dan penggodokan yang panjang, lahirlah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah menyenggelarakan Otoda (Otonomi Daerah).

Cita-cita dibalik keinginan pelaksanaan desentralisasi ini sendiri adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat di daerah. Karena sepanjang sejarah bangsa ini, daerah-daerah di Indonesia menganggap dirinya seakan dianaktirikan dan diperas sumber dayanya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan imbas pembangunan terhadap daerah tersebut dianggap mengecewakan. Sehingga dapat dimengerti ketika daerah-daerah menginginkan agar mereka sendiri yang mengelola daerahnya, karena mereka yang tahu tentang potensi serta apa yang diinginkan oleh daerah itu sendiri.

Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Otoda jauh dari apa yang dicita-citakan. Kesejahtraan dan kemakmuran yang menjadi tujuan utama dalam pengelolaan daerah seakan tidak tersentuh di dalam tataran kebijakan pemerintahan daerah. Itu dapat terlihat di dalam tataran politik anggaran dari setiap daerah di Indonesia ini, yang dimana hampir sebagian besar  dana APBDnya digunakan hanya untuk Belanja Pegawai. Sehingga alokasi untuk  Belanja Modal di dalam APBD sangat rendah, padahal belanja modal inilah yang mendorong peningkatan pembangunan kehidupan masyarakat di daerah.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data bahwa tahun 2011, terdapat 291 kabupaten/kota dengan porsi belanja pegawai dalam APBD lebih dari 50 persen. Jumlah ini meningkat 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 124 daerah. Dan 11 daerah di antaranya menghabiskan 70 persen dari APBDnya untuk belanja pegawai. Data tersebut memperlihatkan bagaimana ketidakberpihakan anggaran untuk rakyat.

Selain itu, begitu besarnya proporsi yang digunakan untuk belanja pegawai, juga tidak berbanding lurus dengan kinerja dari para pegawai tersebut. Kepercayaan publik terhadap birokrasi di daerah bahkan terus merosot tajam, itu disebabkan kualitas pelayanan publik yang diberikan dianggap sangat mengecewakan dan penuh ketidak pastian.

Menteri Penertiban Aparatur Negara Azwar Abubakar bahkan pernah menyatakan, bahwa dari 4,7 juta PNS, hanya 5% di antaranya yang benar-benar produktif dan efisien dalam memberikan sumbangsih bagi negara, sedangkan sisanya hanya asal-asalan kerja serta menghambur-hamburkan uang negara.

Sehingga menjadi tidak tepat, ketika hampir separuh lebih proporsi dari APBD yang hanya terserap di dalam kantong-kantong belanja pegawai, tetapi hasil kinerja dari para PNS tersebut, tidak sesuai dengan yang apa yang harusnya mereka lakukan.

Dengan melihat kenyataan yang demikian, penataan terhadap politik anggaran daerah patut untuk dilakukan. Itu demi menciptakan efisiensi serta efektifitas di dalam pelaksanaan pemerintahan serta mewujudkan pembangunan di daerah untuk mengarahkan cita-cita dari desentralisasi itu sendiri. Yaitu penciptaan kesejahtraan dan kemakmuran bagi masyarakat di daerah tersebut.

Komitmen politik dari para kepala daerah sangat menentukan dalam penciptaan keberpihakan anggaran untuk rakyat. Kemauan dan komitmen dari pemerintah untuk peduli kepada warga negara demi terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan publik. Komitmen tersebut benar-benar harus diaplikasikan, jangan hanya ide dan impian serta retorika-retorika semata, yang dibumbui dengan omong kosong tanpa wujud nyata.

APBD pada dasarnya merupakan Uang dari rakyat, lewat berbagai wajib pajak yang mereka bayarkan. Sehingga keberpihakan anggaran untuk rakyat merupakan suatu hal yang mutlak untuk terpenuhi. Politik pengalokasian anggaran yang hanya menguntungkan kepada para segelintir orang, merupakan suatu bentuk penghianatan kepada rakyat yang perlu dilawan.

Dengan terwujudnya secara nyata keberpihakan anggaran untuk rakyat, melalui komitmen dan tekad yang kuat dari Pemerintah serta partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam penciptaaan akuntabilitas dan transparansi anggaran. Maka desentralisasi nantinya bukan hanya sebuah sistem yang tanpa hasil, tetapi benar-benar dapat menciptakan sumbangsih yang nyata. Di dalam penciptaan kesejahteraan dan kemakmuran bagi daerah sebagaimana cita-cita dari otonomi daerah tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s