Menimbang Kekuatan Politik Buruh

Pemred

Pemred

DI TENGAH globalisasi persaingan untuk memperoleh sumber-sumber kehidupannya, buruh Indonesia harus bersatu dan bangkit. Tanpa bersatu, buruh bukan hanya tidak mampu bangkit, tapi tercerai-berai. Miskin, melarat, bodoh, tanpa ketrampilan kerja, tidak mampu bersaing dan terbatasnya akses-akses penting. Sudah semestinya kesadaran itu lahir dalam diri seorang buruh. Hari Buruh, 1 Mei hendaknya bisa menjadi refleksi bagi buruh dan organisasi-organisasi yang ada untuk bersatu dan bangkit. Bukan sekedar mogok kerja atau pawai memenuhi jalan-jalan.

Ada dua kali aksi demonstrasi buruh tahun 2012 ini cukup menarik perhatian. Pertama, aksi demonstrasi buruh menuntut gaji layak di Bekasi dan sekitar Jakarta diakhir Januari 2012. Kedua, aksi buruh di beberapa kota di Indonesia menolak kenaikan BBM pada 1 April 2012. Kedua aksi ini telah mampu menunjukkan sisi kekuatan buruh yang tidak dapat disepelekan.

Kekuatan buruh itu berdampak politis. Pada akhir Januari itu bahkan ber-hasil memaksa Apindo Bekasi untuk menarik gugatan soal upah minimum 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Begitu pula pada aksi buruh pada akhir Maret 2012 berhasil menahan hajat pemerintah menaikkan BBM pada 1 April 2012. Bahkan dalam beberapa aksi di daerah, ada kepala daerah atau DPR/DPRD yang berusaha mengambil simpati kepada buruh. Simpati ini tentu bukan tanpa tujuan, tetapi berkaitan dengan kekuatan buruh yang secara politik mampu menentukan nasib mereka yang berebut pada

Data dari Badan Pusat Statistik pada Pebruari 2011 tercatat angkatan tenaga kerja mencapai 119, 4 juta. Bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 yang berjumlah 237,6 juta dan jumlah Pemilu 2009 yang hanya berjumlah 171 juta pemilih. Angka ini tentu sangat menggetarkan siapa saja yang punya kepentingan dan kalkulasi politik di negeri ini.

Ada saja pihak yang meminta agar jangan mempolitisasi buruh dengan kepentingan tertentu. Per-nyataan ini juga satu bukti, buruh mempunyai kekuatan hebat. Tetapi kekuatan buruh justru sering diman-faatkan pihak lain, bukan untuk buruh. Misalnya dalam demo menolak BBM Maret lalu, tak sedikit perusahaan malah dengan sukarela mengiklaskan pekerjanya berdemonstrasi. Hal yang sangat berbeda dengan demontrasi menentang kenaikan gaji atau kesejahteraan di beberapa perusahaan. Tak jarang buruh dipecat atau masuk dalam daftar hitam perusahaan itu. Kenapa bisa berbeda sikap? Yang jelas dalam isu kenaikan BBM itu, hasil demo akan menguntungkan perusahaan karena harga produksi bisa te-tap rendah.

Buruh harus mengenal dan menyatukan kekuatan politiknya. Ini dimulai dengan membangun kesadaran tentang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapatnya yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Kekuatan buruh sampai kini masih tercerai-berai. Bahkan tak jarang ketika hendak mendirikan serikat buruh banyak perusahaan-perusahaan yang menolak dan menentang dengan berbagai modus (union busting). Selain pengetahuan dan keterampilan kerja, buruh perlu belajar bernegosisasi, mengikuti organisasi profesional, organisasi buruh, memahami UU Ketenagakerjaan dan memahami kebijakan negara yang berkaitan dengan dunia kerjanya.

International Labour Organisation (ILO) merupakan wadah buruh internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Walau ILO telah berdiri tahun 1919, tetapi buruh tak bisa berharap banyak untuk bisa mendambakan kesejahteraan dan kesetaraan di masyarakatnya.

Philipina yang sejak tahun 1970 telah mengekspor buruh ke berbagai belahan dunia misalnya, satu negara yang cukup peduli memperhatikan dan membela hak-hak buruh mereka di luar negeri. Bagi mereka buruh migrant merupakan bagian dari kenyataan hidup warga negaranya. Selain mempunyai makna ekonomi, negara itu memahami dampaknya bagi kehidupan keluarga dan anak-anaknya yang merantau jauh di negeri orang. Bila terjadi persoalan buruh di luar negeri, tak jarang Presidennya turun langsung  dan membela nasib warganya yang didera kesulitan dan bahaya hukum.

Lain halnya dengan kebijakan buruh migrant Indonesia, yang menyisakan banyak kepiluan dan derita. Pada 24 Maret 2012 ada 3 tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat tewas ditembak polisi Malaysia. Walau ini melanggar protap polisi universal sesuai US Convience, toh sampai saat ini pemerinah RI hanya protes dan minta investigasi. Ini menjadi tambahan catatan buram buruh migrant yang mencapai 4,5 juta menurut data Migrant Care. Karena diperkirakan 700 TKI tewas tiap tahun di Malaysia.

Padahal para TKI pergi ke negeri orang karena negeri ini tak mampu memberikan pekerjaan dan peng-hidupan yang layak. Ironinya, data dari Kementerian Tenaga Kerja menyatakan sampai tahun 2011 saja di-perkirakan orang asing bekerja di negeri ini mencapai 77.300. Naik 30 persen dalam 2 tahun belakangan. Mereka digaji sangat tinggi dengan alasan label ekspatriat. Walau tenaga asing itu diharuskan mengalih teknologi atau pengetahuannya, tapi banyak kenyataannya tidak demikian. Bahkan tak jarang mereka yang justru awalnya merintis dari level biasa atau menengah, belajar dan mendapat keahlian disini. Lalu dengan cepat menguasai posisi puncak. Dengan alasan tenaga Indonesia belum siap, akhirnya mereka bisa sam-pai puluhan tahun mengeruk rupiah. Belum lagi soal tenaga asing illegal, tak bayar pajak. Betapa Indonesia menjadi surga bagi orang asing. Jauh berbeda dengan TKI yang digaji rendah dan bekerja dalam resiko 3D (dark, dirty dan dangerous). Gelap, kotor dan berbahaya. Akhirnya, jangankan mengharapkan pemerintah memperhatikan buruh TKI di luar negeri, sedangkan di negeri sendiri pun banyak yang memprihatinkan, tertindas dan miskin.

Pada hari Buruh tahun ini, perlu dibangkitkan kesadaran akan kekuatan buruh. Buruh harus ber-satu. Dengan bersatu kebangkitan bisa dimulai. Keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terus didengungkan. Buruh harus mendapat prioritas kebijakan pembangunan dan investasi pemerintah Indonesia. Sehingga kemajuan pembangunan dan iklim investasi negeri ini mesti memiliki hubungan dengan kehidupan buruh yang baik dan sejahtera.

Pasal 28 UUD 1945 bukan hanya menjelaskan soal perlunya berserikat dan berkumpul saja, tapi pengertian tentang Hak hidup dan Hak Asasi Manusia perlu dinyatakan. Pemerintah, wakil rakyat, pe-ngusaha dan buruh adalah subyek pembangunan yang harus bekerjasama untuk mewujudkan ke-adilan dan kesejahateraan itu. Bukan malah memperalat buruh menjadi budak di negeri sendiri. Sehingga bangkitnya buruh adalah kebangkitan negeri ini juga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s