Membatasi Politik Dinasti Dengan Kompetensi

Pemred

Pemred

Politik Dinasti dapat diartikan sebagai sikap poltik mengacu pada hubungan darah dan kekerabatan yang tergabung dalam satu pemerintahan di suatu daerah atau negara. Politik dinasti ini sering kita jumpai dan berakar dalam suatu partai politik. Politik dinasti juga sering disebut dengan politik kekerabatan, merupakan bias dari manajemen partai yang oligarkis. Iklim parpol yang oligarkis ini cenderung menjadi penyebab keinginan partai untuk memperbanyak lingkaran kekerabatan pada kekuasaan, parpol yang masih kental dengan aroma kekerabatan sudah menjadi bukti bahwa Indonesia terseok-seok karena aroma nepotisme masih kuat. Mereka berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Partai menentukan daftar caleg sesuai selera dan kepentingan mereka.

Menelisik lebih dalam tentang Politik Dinasti di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak zaman Soekarno-Hatta. Seolah kultur Indonesia (kekeluargaan, kekerabatan) telah menjadi tradisi hingga sekarang. Talenta Bung Karno diturunkan kepada Megawati Soekarnoputri, dilanjutkan dengan Puan Maharani. Mohammad Hatta dengan Meutia Hatta. Demikian juga dengan SBY dengan Ibas. Hal serupa juga sering terjadi di negara-negara lain yang dinilai demokrasinya sudah maju, seperti Amerika Serikat dan Singapura, di mana pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan sama-sama terjun langsung ke ranah politik.

Tidak dapat dipungkiri Politik Dinasti memang masih sangat kental keberadaannya di Indonesia. Secara hukum dan konstitusi, Politik Dinasti merupakan fenomena yang legal dan tidak dilarang oleh undang-undang. Namun selayaknya politisi harus menggunakan kesempatan tersebut dengan bijak, yaitu mengutamakan kompetensi untuk menduduki suatu jabatan. Seperti pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun konstitusi ataupun undang-undang tidak melarang orang yang memiliki hubungan kekerabatan menduduki jabatan di daerah, ada batasan norma kepatutan. Menurut Presiden, Politik Dinasti akan sangat berbahaya jika kekuasaan politik dan kekuasaan bisnis menyatu di suatu daerah.

Untuk itu, politisi maupun pemerintah yang hendak melakukan praktek Politik Dinasti perlu melakukan evaluasi ulang agar dapat mencetak pemimpin-pemimpin terbaik di negeri ini. Evaluasi tersebut perlu diimplementasikan dalam bentuk kaderisasi yang selektif dan kompeten meskipun berasal dari keluarga sendiri. Sehingga masyarakat menganggap politik dinasti sebagai bagian dari keberagaman politik di Indonesia

Dalam konteks ini, usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pencegahan Politik Dinasti dalam konstelasi perpolitikan nasional, terutama dalam kepemimpinan di daerah, patut didukung. Kemendagri memperjuangkan hal itu dalam proses pembahasan revisi RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Ada alasan tersendiri mengapa Kemendagri mewacanakan dalam RUU Pemilukada ihwal larangan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah. Menjaga semangat reformasi. Itulah alasannya. Sebuah alasan yang, memang, sangat normatif namun sejatinya Kemendagri ingin agar demokrasi kepemimpinan daerah di Indonesia bisa berlangsung secara berkeadilan dan tidak feodalistik.

Karikatur Dinasti PolitikSeperti difahami bersama, dewasa ini feodalisme tumbuh menjamur di balik prosedur Pemilukada. Hal ini terbukti dengan semakin banyak dinasti politik. Dalam catatan identifikasi Kemendagri, sejauh ini telah ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik lokal.

Sebagian Politik Dinasti tampak pada suksesi langsung. Suami, istri, anak, ayah, kakak, saudara ipar diajukan menggantikan kepala daerah petahana. Namun, banyak pula suksesi yang tidak langsung di daerah itu, tetapi di daerah lain dalam satu provinsi.

Sekadar menunjuk beberapa contoh politik dinasti yang saat ini berlangsung, sebut saja, yang paling menonjol, Politik Dinasti pada keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ratut Atut adalah kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, kakak tiri Walikota Serang Tb Haerul Jaman, kakak ipar Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heryani.

Contoh kasus Politik Dinasti lainnya adalah pada keluarga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Ichsan Yasin Limpo, yang kini Bupati Gowa, adalah adik kandung Syahrul Yasin Limpo. Di Sulawesi Utara (Sulut), ada Wakil Bupati Minahasa Ivan SJ Sarundajang yang putra Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang.

Menambah panjang daftar fenomena politik dinasti di tanah air adalah kekerabatan Walikota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Andar Amin Harahap yang merupakan anak Bupati Padang Lawas Bachrum Harahap. Kemudian, kendati sudah tidak menjabat Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, putranya Zumi Zola kini Bupati Tanjung Jabung Timur.

Sistem kekerabatan jelas berpengaruh pada keterpilihan. Petahana (incumbent) diuntungkan dengan akses pada birokrasi, program, dan anggaran daerah.

Larangan politik dinasti ini memang potensial diklaim melanggar hak asasi orang perorang untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Namun, bila dihadapkan pada hak asasi orang banyak, larangan ini membuka akses lebih luas untuk semua orang bertarung sebagai calon kepala daerah. Politik dinasti justru mengesankan akses kekuasaan hanya ada pada segelintir kalangan.

Informasi paling mutakhir menyebutkan, Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilukada telah menyepakati wacana pengaturan Politik Dinasti. Akan tetapi, Panja membuat catatan khusus guna mencegah jangan sampai aturan tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai jalan kompromi, dibuat kompetensi dan persyaratan seperti jam terbang dan pengalaman. Jadi, tidak akan ada lagi seorang kepala daerah yang menunjuk atau mencalonkan kerabatnya tanpa memiliki pengalaman sama sekali.

 

Dimuat di Tabloid Sergap Edisi 85 Oktober 2013

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s