Korupsi di Balik Kabut Asap

Pemred

Pemred

Kabut asap yang berasal dari pembakaran Lahan Gambut terus mengepung sejumlah daerah di Indonesia, bahkan hingga ke negara-negara tetangga. Untuk mengatasinya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pencabutan izin konsesi perusahaan-perusahaan yang kedapatan membakar hutan dan lahan. Namun, yang tersembunyi dan merupakan salah satu pemicunya yang luput dari perhatian ialah korupsi.

Saat itu September 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Annas Maamun, setelah pria berusia 72 tahun itu menerima uang suap dari pengusaha sawit.

Di tayangan TV penangkapan Annas memperlihatkan pria tersebut duduk dengan canggung di antara tumpukan uang kertas. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, menjatuhkan hukuman kepada Annas hukuman 6 tahun penjara.

Terungkap di persidangan, bahwa uang yang diperoleh Annas berasal dari pebisnis sawit, Gulat Medali Emas Manurung, yang kala itu merupakan Kepala Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Cabang Riau.

Uang dari Gulat dimaksudkan agar Annas mengalih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.188 hektare dan di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektare.

Kepala Daerah di Riau yang terjerumus akibat penerbitan izin pemanfaatan hutan bukan saja menimpa Annas. Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, dihukum 14 tahun penjara lantaran terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pemanfaatan hutan.

Membuka Lahan Gambut yang memiliki ketebalan lebih dari tiga meter sejatinya ilegal. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kemudian melalui moratorium yang diberlakukan pada 2011 dan diperpanjang tahun ini, konsesi-konsesi baru tidak boleh diberikan pada hutan utama dan lahan gambut.

Salah satu penyebab mengapa lahan gambut—khususnya yang memiliki ketebalan lebih dari tiga meter—dilarang untuk dibuka untuk ditanami tanaman kebun, semisal Kelapa Sawit dan Pohon Akasia, ialah karena lahan tersebut rawan mengalami kebakaran.

Jika aturan itu tidak dihiraukan dan Lahan Gambut tetap dibakar, upaya memadamkannya menjadi teramat sulit. Itulah yang terjadi selama ini.

“Perusahaan-perusahaan mendapatkan lahan karena mereka menyuap pejabat-pejabat. Kabut asap menunjukkan dampak korupsi pada sektor kehutanan,” kata Made Ali, Ketua Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), di beberapa media nasional.

kabut_asap_si_jukiMade Ali menggambarkan Annas Maamun sebagai diktator mini yang memberikan izin kehutanan kepada siapapun yang membayar. Jika ada yang menentang dan bersikap kritis, dia tak segan memberangusnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada awal 2015 memulai langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu investigasi korupsi di sektor kehutanan. “Penyimpangan pengelolaan sumber daya kita tidak hanya menyebabkan negara kehilangan banyak uang, tapi juga memiliki imbas sosial yang harus dibayar publik setiap tahun dengan menghirup asap beracun,” kata John Budi, Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK.

Sektor kehutanan menjadi sumber korupsi besar-besaran. Tatkala mantan presiden Suharto berkuasa, dia memberikan konsesi-konsesi kepada teman dan rekannya sebagai ganti sokongan politik yang mereka berikan.

Namun, saat kekuasaan selama satu dasawarsa terakhir turun dari pemerintahan pusat ke tingkat daerah, korupsi bukannya berhenti. Sebaliknya, menurut pengamat, korupsi menjadi lebih menyebar.

Herry Purnomo, peneliti lembaga Center for International Forestry Research (CIFOR), menyebutkan dalam laporannya bulan lalu bahwa kepala daerah mendapat uang suap dalam jumlah besar dari perusahaan-perusahaan perkebunan yang memerlukan izin usaha. Dia menemukan bahwa lahan kerap sengaja dibakar demi mengklaim kepemilikan.“Banyak pihak mendapat untung besar dari kebakaran,” kata Purnomo.

Pada saat Jokowi mengunjungi Riau, November 2014 lalu, dia mengatakan, “Tiada solusi baru pada masalah ini karena semua orang memahami apa yang harus dilakukan. Ini soal apakah kita mau menyelesaikan masalah ini.”

Namun, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan gubernur-gubernur. “Saya menyadari kita perlu mendorong para gubernur untuk menjadi lebih waspada dan mengantisipasi, tapi itu tidak mudah. Ada masalah dengan koordinasi,” katanya.

Ada pula masalah dengan izin penggunaan lahan yang tumpang tindih. Di Riau, misalnya, sulit untuk mengetahui secara persis letak lahan konsesi satu perusahaan dengan yang lain. Akibatnya, batas-batas hutan lindung menjadi tidak jelas.

“Jika Presiden ingin menghentikan kebakaran hutan dan lahan, pemerintahannya harus menerbitkan Peta Konsesi,” sebut organisasi Greenpeace Indonesia dalam laporannya September 2015.

Kekacauan Peta Konsesi ini, menyebabkan menyebabkan sebuah perusahaan kertas bisa secara tiba-tiba menebang hutan. “Saya tidak tahu banyak. Namun, dari yang saya lihat ialah jika perusahaan diberikan satu inci, mereka akan ambil dua inci. Itulah yang terjadi sampai semuanya nyaris habis. Lalu bagaimana nasib anak cucu kita? Dengan situasi yang terjadi saat ini, mereka tidak akan menerima apa-apa,” ujar seorang saksi mata.

Jika pemerintah memang berniat menuntaskan masalah pembakaran hutan ini, maka Peta Konsesi wajib segera diterbitkan. Kepala Daerah harus hati-hati mengeluarkan berbagai izin di Sektor Kehutanan. Hukum harus ditegakkan. KPK, Kejaksaan dan Polri harus terus menyelidiki semua potensi korupsi kehutanan.

Sedia payung sebelum hujan. Jauh lebih bermanfaat mencegah daripada memadamkan pembakaran hutan. Jangan biarkan rakyat sengsara, karena menghirup asap yang dipenuhi polutan berbahaya. <Pemimpin Redaksi>

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s