Hari Keluarga dan Kemiskinan

Pemred

Setiap tanggal 29 Juni, kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Tahun 2012 ini adalah peringatan yang ke 19 kalinya. Keluarga adalah lembaga paling kecil di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lingkungan keluarga, orang tua, anak, dan keluarga terdekat merupakan tempat berseminya kasih sayang, sikap dan perilaku hormat-menghormati, tumbuhnya nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan, tempat berlangsungnya interaksi yang harmonis dalam suasana saling asih, saling asuh, dan saling asah.

Keluarga yang ideal tentu saja menjadi dambaan semua orang. Keluarga yang baik, keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang tidak suka kekerasan, keluarga yang selamat dari berbagai godaan kejahatan, keluarga yang berakhlak dan religius, keluarga yang menjunjung tinggi kebersamaan dan keluarga yang mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia.

Pembangunan di segala bidang yang dilakukan semua komponen bangsa kita, terutama pemerintah, tentu saja adalah pembangunan yang akan membuat keluarga-keluarga Indonesia menjadi makin sejahtera lahir dan batin.

Salah satu penghambat utama dalam mencapai hal itu adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dengan batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang di dunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Pemerintah Indonesia pernah melakukan bantuan secara langsung sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM (bahan bakar minyak) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin (gakin). Namun hal ini mendapatkan krtitik dari berbagai pihak, di antaranya :

Membuat malas dan tergantung. Di saat yang sama, BLT dikritik karena membuat malas dan tergantung. Jumlah Rp100 ribu per bulan sesungguhnya tidak cukup besar untuk memberikan insentif negatif terhadap pasar kerja. Data SUSENAS menunjukkan hal ini. Antara tahun 2005 (sebelum penyaluran BLT) dan 2007, tidak terjadi perubahan signifikan dalam jam kerja kepala Rumah Tangga penerima BLT. Data SUSENAS juga tidak menunjukkan ada perbedaan pola jam kerja antara rumah tangga penerima dan non-penerima BLT dengan tingkat konsumsi yang sama. Bahkan antara 2008-09, kepala Rumah Tangga penerima BLT memiliki probabilitas lebih besar untuk mendapat pekerjaan baru dibandingkan non-BLT.

Rawan korupsi. Ada sejumlah laporan pemotongan bantuan, tapi jumlahnya untuk standar Indonesia, sangat kecil. Di tahun 2008, 6 % responden menjawab mereka menerima kurang dari Rp300 ribu di pembayaran pertama, dan 11 % di pembayaran kedua. Alasan pemotongan pun beragam. Sebanyak 57% responden menjawab mereka dipotong oleh Kepala Desa untuk dibagikan pada penduduk desa lain yang dianggap miskin tapi tidak menerima (77% di pembayaran kedua). Alasan lain yang banyak ditemukan adalah pemotongan untuk transportasi penerima ke Kantor Pos dan biaya pembuatan KTP.

Tidak tepat sasaran. BLT 2005 dan 2008 secara umum bersifat regresif: persentase rumah tangga yang menerima BLT menurun seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan.

Menciptakan kerawanan dan menurunnya modal sosial. Ini adalah kritik yang harus diakui valid dan punya alasan kuat. Berbagai laporan media sering menunjukkan kerusuhan, perusakan dan intimidasi terkait penyaluran BLT. Meski dalam banyak hal, laporan media tidak selalu bisa jadi dasar untuk generalisasi, tapi fakta bahwa ada berbagai masalah dalam penyaluran BLT tidak bisa dikesampingkan.

Belum lagi tuduhan bahwa BLT disebut sebagai alat politik penguasa untuk “membeli suara” menjelang Pemilu. Hal serupa terjadi di Brazil, Chile, Mexico, di mana program Bolsa Familia, Solidario, Oportunidades dituding sebagai upaya pemerintah yang berkuasa untuk merayu rakyat miskinnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s