PDI Perjuangan : OTT KPK di Blitar dan Tulungagung Kental Aspek Politiknya

Hasto Kristanto oke.jpg

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat menemui ribuan relawan di rumah Syahri Mulyo, jalan Raya Ngantru, Tulungagung

Tulungagung (Sergap) – PDI Perjuangan bersikap beda perihal kasus dugaan korupsi yang menimpa Walikota Blitar, Muh Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Non Aktif, Syahri Mulyo. Terhadap dua orang kadernya itu partai berlambang banteng moncong putih ini, akan memberikan bantuan hukum.

Hal ini dilakukan karena PDI Perjuangan meyakini bahwa ada nuansa politik dari penetapan dua tersangka kader partainya. “Kentalnya aspek politiknya, karena itu partai akan menyiapkan tim advokasi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Minggu (10/6/2018) saat menemui ribuan relawan di rumah Syahri Mulyo, Jalan Raya Ngantru Tulungagung.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikatakan telah menyasar kepada kepala daerah dan calon kepala daerah dengan elektabilias tinggi. Samanhudi adalah Walikota Blitar yang terpilih dengan perolehan suara hingga 92 persen. Sedangkan Syahri Mulyo, adalah calon Bupati Tulungagung yang saat ini mempunyai elektabilitas hingga 63 persen.

“Reputasi mereka hancur karena dikatakan terkena OTT. Padahal tidak ada OTT. Bahkan Syahri Mulyo dikatakan seperti buron.” Kata Hasto menjelaskan.

Indikasi lainnya, dua hari sebelum operasi ada pihak yang menyatakan akan terjadi KLB (kejadian luar biasa). KLB itu dikatakan yang akan mengubah peta kekuatan Pilkada Tulungagung. Calon dengan elektabilitas paling tinggi akan mendapatkan serangan.

“Kami baru tahu, ternyata inilah yang disebut KLB. Kami masih mencermati dan ini bagian dari fakta yang kami kumpulkan,” tambah Hasto.

Ditambahkan pula oleh Hasto, bahwa PDI Perjuangan mendukung upaya KPK memberantas korupsi. Bahkan PDI Perjuangan mengambil langkah tegas pada kader yang kena OTT KPK. Namun pihaknya menengarai ada agenda politis di balik OTT KPK di Blitar dan Tulungagung ini. “Pemberantasan korupsi kami dukung sepenuhnya. Tapi harus betul-betul jernih agar tidak ditumpangi agenda dari luar,” tandas Hasto.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan yang mendampingi Hasto menambahkan, pihaknya akan mengawal proses hukum yang berjalan. Untuk itu Anteria mengatakan, sudah berkoordinasi lintas komisi dan pimpinan DPR dan semuanya sepakat mencermati proses ini.

Ditambahkan pula oleh Anggota DPR RI dari Dapil VI Jawa Timur ini, bahwa sulit menyatakan yang dilakukan KPK murni penegakan hukum, sebab sangat kental nuansa politik, bahkan kental nuansa ditunggangi kepentingan tertentu.

“Semua ini kami lakukan untuk mengawal KPK agar tidak menjadi mesin pemenangan calon dalam Pilkada. Kami tidak mau KPK menjadi tempat berlabuh pihak-pihak yang tidak mampu meraih suara rakyat, kemudian menggunakan tangan KPK untuk mendapatkan keinginannya. Kami akan bersikap kritis, sebab masih banyak laporan lain, namun tidak pernah dilakukan OTT oleh KPK. Justru mereka yang akan ikut Pilkada yang dilakukan penegakan hukum.” kata Arteria menegaskan. (Budi/Tkr)

Iklan

Dianggap Nabrak UU Tentang Desa, Perda Pemkab Kediri Diuji Materi ke MA

Konpers

Perwakilan Kades Kabupaten Kediri, Advokad dari Kantor Hukum DR Susianto and Partners,  Relawan SB dan Tanda Terima Uji Materi ke MAkkan keterangan

Kediri (Sergap) – Para Kepala Desa (Kades) di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mulai unjuk gigi. Diwaliki oleh 7 orang sejawatnya, yaitu para Kades dari Desa Sambirejo, Sumber Kepuh, Panjer, Nanggungan, Sambirombyong dan Kayen Kidul, mereka mengajukan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri yang menurut mereka bermasalah.

Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. “Judicial review kami anggap penting untuk menghindari campur tangan pihak lain yang mengebiri kewenangan dan hak kades,” kata Sugeng Widodo, Kades Sambirejo di depan puluhan wartawan di sebuah Rumah Makan Padang di Kota Kediri, Senin siang (30/04/2018).

Kades Sugeng Widodo juga menilai, bahwa Perda tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Kami berharap dengan judicial review ini, maka rekrutmen dan pengangkatan perangkat desa dikembalikan lagi kewenangannya kepada kades. Sehingga tidak menimbulkan konflik seperti yang terjadi saat ini. Di mana dalam pelaksanaan gelombang pertama terjadi carut-marut,” kata Sugeng Widodo menambahkan.

Sementara itu Muhammad Wahid Hasyim, SH dari Kantor Hukum DR. Susianto and Partner menjelaskan, bahwa permohonan Uji Materi itu didaftarkan ke MA pada Kamis, 26 April 2018. “Surat permohonan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung RI dan diterima Kasi Penelaah Sengketa Pajak, Heri Sunaryo, SH. Kami juga telah membayarkan biaya kepaniteraan,” kata Hasyim sambil menunjukkan Tanda Bukti Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara HUM.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Hasyim, bahwa yang akan dimohonkan pengujian adalah Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 dan Pasal 23 pada Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017. “Kami berpendapat bahwa Perda tersebut justru mengebiri kewenangan Kepala Desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Bertentangan dengan pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Desa, di mana jelas sekali disebut bahwa Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa”, kata Hasyim menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, kegalauan para Kepala Desa ini kemudian difasilitasi oleh Relawan Slamet Budiono (SB). Sehingga berujung pada sebuah upaya Uji Materi Perda Kabupaten Kediri yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat ini.

Bahkan Satuan Reskrim Polres Kabupaten Kediri dikabarkan juga telah melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini. Walaupun belum terdengar lagi tindak lanjutnya. (budi/tekaer)

 

GMNI Lumajang Bedah Buku “Membangkitkan Majapahit Timur”

gmni bedah buku oke

Suasana bedah buku “Membangkitkan Majapahit Timur”, Kisah Perjuangan Tiada Henti Menyelamatkan Peradaban Nusantara, karya Mansyur Hidayat. Ketua DPC GMNI Lumajang, Ade Irawan (insert)

Lumajang (Sergap) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Lumajang menyelenggarakan bedah buku berjudul “Membangkitkan Majapahit Timur”, Kisah Perjuangan Tiada Henti Menyelamatkan Peradaban Nusantara, karya Mansyur Hidayat, S.S., M.M,  Selasa (19/12/2017).

Bedah buku yang digelar di Gedung Guru ini menghadirkan penulis Mansyur Hidayat, S.S., M.M dan 2 pembanding yang kompeten di bidang sejarah yakni Drs. Muzakir Dwi Cahyono, M. Hum, serta Arkeolog/Dosen Sejarah Universitas Negeri Malang (UM) dan Slamat Trisila, S.S Sejarawan/Penerbit Pustaka Larasan Bali.

Bedah buku ini dihadiri kurang lebih 105 peserta yang terdiri dari PA GMNI, PA GSNI, GSNI, DPC GMNI Jember, DPC GMNI Probolinggo, DPK GMNI Universitas Negeri Malang (UM), Guru Sejarah, Komunitas Batara Sapta Prabu, Dewan Juang Advokasi Cagar Budaya Se-Tapal Kuda (Dang Acarya), BEM Se-Lumajang, PMII, Ketua Parpol dan masyarakat umum.

Samsul Akhmad Munir, Ketua Panitia mengatakan buku karya Mansyur Hidayat ini merupakan kisah perjuangan LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit  (MPPM) Timur, bersama mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Peduli Lumajang (KMPL). “Ini merupakan karya yang mengisahkan perjuangan LSM MPPM Timur dan KMPL yang terus berjuang mengawal pelestarian Situs Biting,” ungkapnya.

Sementara itu, Adi Irawan Ketua DPC GMNI Lumajang dalam sambutannya mengajak generasi muda untuk selalu gemar membaca dan menulis. Membaca dapat memperluas wawasan dan dapat mengubah pola pikir terhadap perkembangan dan ide-ide baru.  “Dengan bedah buku ini diharapkan generasi muda untuk terus giat membaca kemudian berlatih untuk menulis sehingga nantinya bisa menghasilkan sebuah buku, ” terang mahasiswa pertanian tersebut.

Di sela-sela acara bedah buku ini, ada persembahan pembacaan puisi dari Kartini Ayu (Penyair), Manik (GSNI Lumajang) dan Samsudin Nabila (Jurnalis yg juga moderator acara tsb).

Mansyur Hidayat, sangat bersyukur bisa menerbitkan buku kisah perjuangan LSM MPPM Timur dan KMPL dalam upaya pelestarian Situs Biting, karena Situs Biting merupakan sebuah situs bersejarah yang sangat penting bagi Kabupaten Lumajang.

Laporan : Joko Riyanto – Editing : Tkr

 

Jalan Sehat Guyup Rukun Lumajang, Sosialisasikan Pilgub Jatim 2018

jalan sehat pilgub 2018

Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah, SE tampak mendampingi Divisi Hukum, Rudi Hartono yang akan memberangkatkan peserta (kiri). Peserta gerak jalan dihibur OM Barata dari Jember

Lumajang (Sergap) – Minggu pagi (19/12/2017) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang menggelar Jalan Sehat Guyup Rukun, dalam rangka sosialisasi Pemilihan Gubenur Jawa Timur (Pilgup Jatim) 2018. Start dan finish bertempat di halaman KPU.

Sekitar 1.000 peserta yang  memadati halaman KPU, terdiri dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU, PPK, PPS dan Panwas. Hadir juga unsur pemerintah, perwakilan partai politik, lembaga pendidikan, pemilih pemula dan masyarakat umum. Pemberangkatan peserta Jalan Sehat Guyup Rukun dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah, SE.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Lumajang, menyampaikan bahwa Jalan Sehat Pilgub Guyub Rukun Jatim 2018 ini, digelar dalam rangka melaksanakan sosialisasi Pilgub Jatim 2018 dan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi warga untuk menyukseskan Pilgub Jatim 2018.

“Kami berharap, tingkat partisipasi dalam Pilgub Jatim 2018 yang akan datang bisa mencapai angka 80 persen dari pemilih yang hadir di TPS-TPS untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Siti Mudawiyah, SE.

Ditambahkan oleh Siti Mudawiyah menambahkan,  dirinya berharap dengan terselenggaranya acara ini, masyarakat menjadi lebih tahu, misalnya tentang tahapan-tahapan Pilgub Katim 2018 yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan bupati dan walikota di beberapa daerah.

“Pesta demokrasi yang sudah menjadi ciri khas Bangsa indonesia dalam rangka memilih pemimpin terbaiknya di daerah, kita harapkan bisa berjalan efektif, lancar, aman, damai, berintegritas dan berkualitas,” kata Ketua KPU Lumajang menambahkan.

Dalam rangka menarik peserta Jalan Sehat Pilgub Guyub Rukun Jatim 2018 ini, selain dihibur Orkes Melayu Barata dari Jember, panitia juga menyediakan berbagai macam doorprice yang menarik. Hadiah-hadiah tersebut di antaranya adalah sepeda gunung, kulkas, mesin cuci, peralatan masak dan sebagainya.

Laporan : Joko Riyanto – Editing : Tkr

Pemuda Lumajang Gencar Sosialisasikan Bahaya Narkoba

sosialisasi

Alfian Syaifudin (kiri), M. Zainudin Zuhri, SE saat menyampaikan materi sosialisasi dan para peserta sosialisi

Lumajang (Sergap) – Setelah dikukuhkan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada bulan Oktober 2017 yang lalu, generasi pemuda Lumajang yang tergabung dalam program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD), langsung menjalankan program-program kerjanya di penghujung tahun 2017 ini.

Salah satu kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi anti narkoba yang digelar pada Kamis siang (7/12/2017), bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) di Warkem Lumajang.

GANN adalah lembaga swadaya masyarakat baru berdiri 4 bulan yang lalu, eksis dalam upaya sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Sasaran sosialisasi yang dibidik oleh GANN lebih diutamakan kalangan pelajar,  mahasiswa dan generasi muda pada umumnya.

Zainudin Zuhri, SE, narasumber dari GANN menyatakan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan PMMD pada siang tadi adalah wujud kepedulian pemuda Lumajang dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba yang sudah termasuk dalam kategori membahayakan.

“Penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Lumajang sudah berada pada tingkat yang berpotensi membahayakan masa depan generasi muda Lumajang. Maka PMMD hari ini menunjukkan kepeduliannya dalam bentuk sosialisasi anti narkoba pada hari ini,” kata M. Zainudin Zuhri.

Disampaikan pula jenis-jenis narkoba yang sering dikonsumsi para remaja di Lumajang, ditambah lagi peredaran MILO (Minuman Lokal Oplosan) yang sangat meresahkan kalangan orang tua, karena jenis minuman beralkohol ini mudah dibeli di toko-toko kelontong .

Sebelumnya di tempat yang sama, Alfian Syaifudin, Koordinator PMMD Kabupaten Lumajang mengatakan perihal yang kurang lebih sama, yaitu  bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan PMMD terhadap penyalahgunaan narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan di kalangan pemuda, dan bahkan anak-anak di wilayah Kabupaten Lumajang.

Alfian juga menambahkan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini akan dievaluasi hasilnya setelah 3 bulan  ke depan. “Kami juga akan terus bersinergi dengan LSM Anti Narkoba yang diketuai H. Mulyadi dalam setiap program sosialisasi anti narkoba ke masyarakat,” kata Alfian menegaskan.

Laporan : Joko Riyanto – Editing : Tkr

 

Terhitung Hari Ini Gunung Agung Berstatus Awas

gunung-agung-meletus-2017 oke

Gunung Agung difoto pada Minggu, 26-11-2017. Warna kemerahan yang tampak adalah pantulan sinar magma yang sudah naik di kawah gunung.

Sergap (Bali) – Sejak pukul 06.00 WITA, hari ini Senin, tanggal 27 Nopember 2017 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), menyatakan secara resmi Gunung Agung berstatus Awas.

“Kami deklarasikan mulai pukul 06.00 Wita hari ini, Senin 27 November 2017 statusnya kita naikkan dari Siaga menjadi Awas,” kata I Gede Suantika, Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara, Minggu 26 November 2017.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga memprediksi Gunung Agung berpotensi mengalami letusan besar. Gunung setinggi 3.142 mdpl itu terus mengeluarkan lava dan melontarkan abu vulkanik ‎setinggi 3.400 meter. Meski terlihat dahsyat, masih dalam kategori letusan kecil.

Dijelaskan juga oleh I Gede Suantika jika Gunung Agung kali ini berpotensi meletus dahsyat, tak jauh berbeda ketika ia meletus tahun 1963. Kala itu, ‎Volcanic Explosivity Index (VEI)‎ atau indeks letusan Gunung Agung berada di level 5.

“Ini sama dengan tahun 1963. VEI‎-nya itu antara 4 atau 5. Penentuan indeks letusan berada di level 5 didasarkan pada analisis berdasarkan alat-alat yang kita miiki, ketemu angka itu,” katanya.

Dari Pos Pengamatan Gunung Agung di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem terdengar jelas letusan sekitar pukul 21.15 Wita. Suantika membenarkan jika bunyi tersebut bersumber dari Gunung Agung. “Itu letusan-letusan kecil yang terjadi di Gunung Agung,” kata Suantika.

Radius bahaya pun berubah dari 6 kilometer menjadi 8 kilometer dengan zona perluasan dari 7,5 kilometer menjadi 10 kilometer ke arah utara-timur laut, tenggara-selatan dan barat daya‎.

Dalam radius dan zona sektoral itu, Gede melanjutkan, ada 17 desa yang terdampak. Desa tersebut adalah ‎Desa Ban, Dukuh, Baturinggit, Sukadana, Kubu, Tulamben, Datah, Nawakerti, Pidpid, Buanagiri, Bebandem, Jungutan, Duda Utara, Amerta Buana, Sebudi, Besakih dan Pempatan.‎

“Warga di sekitar itu harus dikosongkan. Tidak boleh ada aktivitas apa pun dalam radius dan zona sektoral itu,” ujar Suantika.

Letusan Gunung Agung pada tahun 1963berlangsung selama setahun, mulai terjadi pada 18 Februari 1963 dan baru berakhir 27 Januari 1964. Letusan dahsyat ini mencatat korban 1.148 orang meninggal dunia dan 296 orang luka. Mayoritas korban berjatuhan karena awan panas letusan yang melanda tanah lebih dari 70 kilometer per segi.

Letusan 1963 diawali gempa bumi ringan yang dirasakan penghuni Kampung Yeh Kori. Sehari kemudian terasa kembali gempa bumi di Kampung Kubu, di pantai timur laut kaki Gunung Agung, sekitar 11 kilometer dari lubang kepundannya.

Letusan pun semakin dahsyat. Gunung Agung bergemuruh dan lemparkan bola api. Wilayah Pura Besakih, Rendang, dan Selat dihujani batu-batu kecil dan tajam, pasir, dan hujan abu pada 23 Februari 1963. Hujan lumpur lebat turun di Besakih sehari kemudian, mengakibatkan bangunan-bangunan di sana roboh. Awan panas dah hujan lahar muncul.

17 Maret 1963 merupakan puncak dari kegentingan tersebut. Suara letusan berkurang dan hilang. Sisanya adalah aliran lahar ke wilayah-wilayah di bawahnya. Aktivitas Gunung Agung benar-benar berhenti 27 Januari 1964. (Ervin S)

Puncak Acara Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi 2017 di Kalteng

foto gerakan oke copy

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di tempat acara (kiri). Didampingi menteri. Gubernur menerima penghargaan MURI

Palangkaraya (Sergap) – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo akhirnya mendarat juga di Palangka Raya. Sebagaimana diketahui, pesawat yang membawanya dari Makassar mengalami penundaan keberangkatan, sehingga baru mendarat di Bandar udara Tjilik Riwut, Sabtu (18/11/2017) malam, sekitar pukul 20.15 WIB.

Menteri Eko langsung dijadwalkan memberikan arahan pada Rapat ‘Penetapan Program Aksi’ Kebijakan Kedaulatan Pangan dan Energi melalui Produk Unggulan Daerah, sekaligus dialog interaktif dengan 202 Pelopor dan 200 Pendamping Penggerak Unggulan Daerah dari 73 kabupaten di Indonesia, Pemprov se-Kalimantan dan 14 daerah se-Kalteng di Swissbell Hotel Danum.

Sedangkan acara membuka Pameran Produk Unggulan Daerah di lokasi pameran Temanggung Tilung, ditunda pelaksanaannya menjadi hari Minggu (19/11/2017) sekaligus membuka puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi Melalui Produk Unggulan Daerah, sekaligus membuka pameran di lokasi yang sama.

Acara puncak peringatan Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi ini juga dihadiri Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran, Walikota Palangkaraya Riban Satia, dan beberapa bupati dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu juga dihadiri Deputi Bina Kombinasi Pemberdayaan Desa dan Kawasan pada Kementerian DPDTT, Nyoman Suwida dan beberapa Dirjen serta para pejabat dari seluruh nusantara serta beberapa pimpinan perusahaan BUMN.

Pada kesempatan itu Gubernur H Sugianto Sabran juga menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI), karena menyelenggarakan lomba masak khas berbahan pangan asli Kalimantan Tengah, dengan jumlah peserta 150 orang dari ibu-ibu PKK. (AR)

Serba Tertutup, Serba Cepat, Sidang PK Sony Sandra

sidang istimewa oke

Sony Sandra (63th) dan Ruang Sidang Cakra PN Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Kasus Pedofilia dengan terpidana pengusaha konstruksi Sony Sandra selalu menjadi perhatian publik. Saat sidang perkara pokoknya di dua pengadilan negeri di Kediri, juga mendapat liputan meriah dari berbagai jenis media massa baik lokal maupun nasional.

Tak kurang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait datang ke Kota Tahu ini. (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Di tengah kasus ini sedang berjalan pengadilan negeri itu, keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Presiden Joko Widodo, mempertimbangkan  bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagaimana kita ketahui, Perppu dikeluarkan salah satu syaratnya adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Secara politik hukum, negara menganggap pedofilia adalah sebuah situasi dan kondisi darurat.

Salah satu cara yang ditempuh oleh presiden adalah dengan memperberat ancaman hukuman bagi para pelakunya. Misalnya dalam perubahan pasal 81 ayat (5) tertulis “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Sebagaimana yang sudah kita ketahui pula, korban terpidana Sony Sandra yang tercantum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah 5 orang anak-anak. (baca : Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati)

Sony Sandra yang sudah diadili di semua tingkat peradilan di Indonesia ini, kemudian mengajukan Peninjauan Kembali PK, kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri.

Sidang pertama dilaksanakan pada Kamis, 19 Oktober 2017, yang dilaksanakan secara tertutup. Sidang kedua dilaksanakan pada Kamis, 26 Oktober 2017, seminggu berikutnya. Sidang ketiga yang ternyata adalah sidang terakhir, dipercepat menjadi hari Senin, 30 Oktober 2017.

Bukan hanya itu, pada hari yang sama Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pendapat ditandatangani oleh pemohon, jaksa dan majelis hakim, hanya kurang lebih 2 jam, setelah sidang terakhir itu selesai.

Pendapat Majelis Hakim PK Mempengaruhi Putusan MA

Kedua berita acara inilah yang dijadikan bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung, untuk menolak atau mengabulkan permohonan PK Sony Sandra. Memang benar, yang berwenang memanglah Mahkamah Agung, tapi berita acara dari Majelis Hakim PK di PN Kota Kediri juga menentukan, karena dalam Berita Acara Pendapat tersebut berisi pendapat dan penjelasan Majelis Hakim PK tentang sidang PK yang dipimpinnya.

Dengan kalimat lain, secara fisik Hakim Agung ada di Jakarta, maka Hakim Agung meminjam mata, telinga dan penilaian dari para hakim di PN Kota Kediri, sehingga dilakukan sidang PK untuk menguji novum dan argumentasi pemohon PK. Hasil dari meminjam inilah yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat. Logikanya, tentu saja sangat mempengaruhi keputusan Hakim Agung di Jakarta.

Sony Sandra di kantin oke

Sony Sandra (bertopi dan berkemeja putih) saat “menunggu” di kantin belakang pengadilan. (foto : Facebook)

Saat sidang selesai, terpidana Sony Sandra ternyata tidak langsung kembali ke lembaga pemasyarakatan (LP). Dikawal ketat oleh aparat keamanan dia tampak masih berada di dalam kantin belakang pengadilan.

Sekitar jam 13.30 WIB, Sony Sandra dengan tetap dikawal ketat dengan didampingi Eko Budiono, SH, MH penasehat hukumnya, kembali memasuki ruang sidang Cakra kembali. Pintu ruang sidang kemudian ditutup lagi. Tak lama kemudian, terpidana 13 tahun dan denda Rp. 250 juta ini keluar dan menuju mobil yang dikawal mobil Patwal meninggalkan pengadilan. (baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra)

Penandatangan Berita Acara Sidang dan Berita Pendapat  yang hanya dalam hitungan jam, setelah sidang berakhir ini, dibenarkan oleh Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta, SH, MH. “Benar, tadi sudah ditandatangani Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pendapat,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Sebenarnya PN Kota Kediri mempunyai waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sidang PK berakhir, untuk mengirim berkas sidang PK itu ke Mahkamah Agung (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11, sumber : http://pn-madiun.go.id/prosedur-peninjauan-kembali-pidana/informasi/prosedur-peninjauan-kembali-perkara-pidana).

Sebelumnya, LSM Kekuatan Hati dan Satgas PPA Kediri Raya, memprotes pelaksanaan sidang PK yang dilaksanakan secara tertutup, dengan alasan perkara asusila. Pengunjuk rasa berpendapat sidang PK iru hanya memeriksa novum saja, tidak lagi memeriksa para saksi pada pokok perkara.

Kemudian sidang dipercepat, yang biasanya digelar hari Kamis, dilaksanakanakan hari Senin. Penandatanganan berkas yang sebenarnya diberi waktu 30 hari, hanya sekitar 2 jam setelah sidang terakhir selesai, sudah beres.

Maka, jika Sidang PK dengan termohon Sony Sandra ini terkesan istimewa, mungkin ada benarnya juga. (Tkr)

 

Setelah Didemo, Sidang PK Sony Sandra Akan Dibuka Terbatas

demo kompilasi

Pengunjuk rasa menuntut sidang terbuka untuk umum, agar aman dari upaya rekayasa. Paling kanan : Habib dan Jeannie Latumahina

Kediri (Sergap) – Akhirnya LSM Kekuatan Hati, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kediri Raya dan para aktivis mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri untuk mennyampaikan aspirasinya menanggapi jalannya Sidang PK Sony Sandra yang berlangsung tertutup untuk umum, Kamis (26/10/2017).

Melalui pamflet-pamflet dan orasinya, mereka menyampaikan kecurigaan terhadap novum-novum yang diajukan dalam Sidang PK yang juga digelar pada hari yang sama. Pamflet-pamflet tersebut bertuliskan antara lain : SS (Sony Sandra) Bebas Berati Negara Gagal Melindungi Anak, Menuntut Sidang PK Terbuka, Pak Hakim Jangan Ragu Tolak PK Sony Sandra, Jangan Jual Martabat Aparat Penegak Hukum.

demo kompilasi2

Para pendemo mengingatkan, Indonesia Darurat Kekerasan Anak. Presiden Jokowi bahkan sudah mengeluarkan Perppu Perlindungan Anak.

Di tengah teriknya matahari, pendemo dengan tetap penuh semangat menyuarakan agar PN Kota Kediri menegakkan keadilan dan mengutamakan rasa keadilan masyarakat. Sebagai warga Kediri, mereka mencurigai PK ini adalah upaya dari Sony Sandra, sang predator anak untuk lepas dari jeratan hukum.

“Kami menduga adanya rekayasa novum dan saksi-saksi palsu dalam persidangan ini. Hal ini dapat menghalangi upaya dari pemerintah dalam melindungi anak-anak dari tindak kejahatan,” kata Jeannie Latumahina, koordinator lapangan (korlap) unjuk rasa dalam orasinya.

Sementara itu Habib, aktivis pemerhati hukum mengatakan bahwa pengajuan PK oleh terpidana Sony Sandra ini telah melukai rasa keadilan masyarakat Kediri. “Kami berharap agar para hakim yang mulia mengutamakan azas keadilan dalam proses persidangan. Hukum tanpa keadilan adalah hukum rimba,” kata Habib berorasi.

Orator lainnya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengawal sidang PK kasus pedofilia yang patut diduga masih banyak korban lainnya yang belum masuk dalam ranah hukum.

Bahkan Asrorun Niam, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat itu, mengatakan bahwa, korban yang sudah teridentifikasi, diketahui nama, alamatnya ada 11 anak, sedangkan yang baru hanya diketahui namanya saja antara 21-37 anak. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis)

Akhirnya, dua orang perwakilan pendemo – Jeannie Latumahina dan Habib – bertemu dengan Humas PN Kota Kediri di dalam gedung pengadilan. Usai pertemuan itu kepada Tabloid Sergap, Jeannie Latumahina mengatakan bahwa dalam sidang berikutnya Satgas PPA Kediri Raya diperbolehkan untuk masuk dalam ruang sidang untuk memantau proses sidang PK yang kontroversial ini. “Sidang berikutnya kita boleh masuk. Satgas PPA boleh ikut mengikuti persidangan,” kata Jeannie menjelaskan.

Sidang PK kedua di hari yang sama, pihak pemohon mengajukan saksi baru. “Saksi itu bernama Khoiril Roju. Dia pendamping saat dibuatnya pernyataan-pernyataan”, kata Eko Budiono penasehat hukum Sony Sandra usai sidang.

Sidang PK ketiga akan digelar hari Senin, 30 Oktober 2017. Kelihatannya pers tetap tidak bisa mengikuti jalannya sidang. Apakah ini yang disebut persidangan setengah tertutup dan setengah terbuka? Tampak makin menarik untuk diikuti prosesnya. (Tkr/Bud)

 

Hakim, Jaksa dan Pengacara PK Sony Sandra Dilaporkan ke KPK

ss eko edy

Kiri ke kanan : Sony Sandra, Eko Budiono, Edy Subhan

Kediri (Sergap) – Kasus pedofilia dengan pelaku Sony Sandra (63th) sejak awal memang bikin heboh. Baik itu saat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Maklum pelakunya juga bukan orang sembarangan.  (baca : Hendak Kabur, Tersangka Sony Sandra Ditangkap di Bandara)

Sony Sandra dikenal luas sebagai pengusaha kontraktor kaya raya yang malang-melintang puluhan tahun sebagai rekanan pemerintah daerah di berbagai daerah di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur bagian selatan. (baca : Kajari Berjanji Tidak Ada Lagi Perlakukan Istimewa Buat Sony Sandra)

Selama ini pengusaha kontraktor utamanya aspal hotmix ini, juga dikabarkan sebagai orang yang kebal hukum. Sehingga ketika masih dalam status tersangka dan terdakwa, timbul kecugiaan yang kuat bahwa Sony Sandra akan lolos dari jeratan hukum. Karena itu, timbul reaksi keras dari masyarakat Kediri secara massal dan berkelanjutan agar aparat penegak hukum bekerja dengan professional dan tak tergoda oleh pengaruh apapun. (baca : Pelaku Pedofilia Berantai di Kediri, Pantas Dihukum Mati)

Reaksi kencang ini, berdampak sampai Jakarta sehingga tak kurang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise datang ke Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Kediri dan juga bertemu dengan para aktivis LSM, serta pemerhati perlindungan anak dan perempuan dari Kediri dan sekitarnya.  (baca : Menteri Yohanna Minta Terdakwa Pencabulan Anak Dituntut Maksimal)

Sebelumnya, Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Asrorun Niam, Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyambangi Kota Tahu ini. (baca : KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis)

Maka ketika Sidang Peninjauan Kembali (PK) perdana dengan pemohon Sony Sandra, digelar secara tertutup pada Kamis, (19/10/2017) para aktivis tersebut bereaksi keras. Mereka menilai sidang secara tertutup ini patut untuk dicugigai, sebagai bentuk pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik dan memberi peluang terjadinya manipulasi dalam prosesnya.

Jeannie Latumahina, Ketua LSM Kekuatan Hati Kediri yang aktif mendampingi para korban pedofilia sejak dari awalnya, adalah salah satu aktivis yang langsung bereaksi keras dengan melaporkan secara tertulis, para aparat hukum yang terlibat Sidang PK Sony Sandra.

“Bagaimana mungkin sebuah sidang yang isinya menguji novum (bukti baru), dilakukan di sebuah ruangan tertutup tanpa ada kontrol dari publik? Tidak salah jika sidang tertutup ini menimbulkan kecurigaan terhadap novum-novum yang diajukan Sony Sandra. Selain melapor ke KPK, kami juga akan unjuk rasa ke pengadilan”, kata Jeannie Latumahina, Sabtu (21/10/2017).

majelis pp

Imam Khanafi Ridwan; Charni Wati Ratu Mana; Dwi Melangningsih Utami; Novita Ningtyastuti

Kecurigaan ini membuatnya melaporkan secara tertulis, hakim, jaksa dan pengacara yang menangani Sidang PK itu ke Komis Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada surat dengan kop LSM kekuatan Hati tertanggal 19 Oktober 2017 itu, tercantum nama-nama majelis hakim : Drs. H. Imam Khanafi Ridwan, SH, MH; Charni Wati Ratu Mana, SH; Dwi Melangningsih Utami, SH, MHum dan Novita N, SH, Panitera Pengganti.

Dilaporkan juga Edy Subhan, SH, Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri dan tak ketinggalan pula pengacara Eko Budiono, SH, MH, penasehat hukum Sony Sandra.

Dalam surat tersebut LSM Kekuatan Hati memita KPK untuk melakukan pemantauan terhadap perkara peninjauan kembali (PK) nomor perkara: 01/PID PK/2017/ PN KDR, dengan pemohon atas nama Sony Sandra yang telah di vonis oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

LSM Kekuatan Hati menyebut, Sony Sandra adalah seorang pengusaha konstruksi  yang kaya raya dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Sony Sandra dikenal sebagai orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Para Pejabat di kota dan kabupaten Kediri.

Karena itu LSM Kekuatan Hati meminta KPK melakukan pengawasan/penyadapan terhadap nomor telepon dan nomor rekening para hakim, jaksa, panitera dan pengacara tersebut di atas.

Ditemui di ruang kerjanya Kasipidum (Kepala seksi Pidana Umum) Kejari Kediri Edy Subhan, SH mengatakan pihaknya menyambut positif peranserta masyarakat dalam bidang hukum ini. “Dengan adanya laporan (ke KPK) tersebut, kejaksaan berharap (sidang PK Sony Sandra) bisa lebih obyektif. Kami mendukung”, kata Edy Subhan menegaskan.

Kasipidum menambahkan, dia berharap semua bentuk pengawasan oleh masyarakat tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah itu laporan ke berbagai pihak dan juga unjuk rasa.

Sementara itu Eko Budiono, SH, MH, pengacara/penasehat hukum Sony Sandra mengatakan, “Mereka (LSM Kekuatan Hati) kawan-kawan saya yang terbaik. Mereka sedang mengingatkan saya untuk tidak main yang aneh-aneh. Tidak ada maksud lain dalam surat (laporan ke KPK) tersebut. Saya diberi laporan (tembusan) surat itu,”, kata Eko Budiono, Rabu (25/10/2017) melalui Whattshap.

Para hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, tidak diketahi apa tanggapannya. Sebagaimana diketahui Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta, SH, MH pada hari Selasa 24 Oktober 2017 tidak bersedia ditemui dengan alasan sibuk. (baca : Misteri PK Sony Sandra yang Serba Tertutup).

Siapa saja pasti sepakat, bahwa praktek peradilan di negeri tercinta ini masih jauh dari ideal. Keadilan seringkali masih terasa mahal bagi utamanya warga negara yang di bawah garis kemiskinan. Walau sulit dibuktikan dugaan tentang Mafia Peradilan masih dapat dirasakan. (Tkr)