PDI Perjuangan : OTT KPK di Blitar dan Tulungagung Kental Aspek Politiknya

Hasto Kristanto oke.jpg

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat menemui ribuan relawan di rumah Syahri Mulyo, jalan Raya Ngantru, Tulungagung

Tulungagung (Sergap) – PDI Perjuangan bersikap beda perihal kasus dugaan korupsi yang menimpa Walikota Blitar, Muh Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Non Aktif, Syahri Mulyo. Terhadap dua orang kadernya itu partai berlambang banteng moncong putih ini, akan memberikan bantuan hukum.

Hal ini dilakukan karena PDI Perjuangan meyakini bahwa ada nuansa politik dari penetapan dua tersangka kader partainya. “Kentalnya aspek politiknya, karena itu partai akan menyiapkan tim advokasi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Minggu (10/6/2018) saat menemui ribuan relawan di rumah Syahri Mulyo, Jalan Raya Ngantru Tulungagung.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikatakan telah menyasar kepada kepala daerah dan calon kepala daerah dengan elektabilias tinggi. Samanhudi adalah Walikota Blitar yang terpilih dengan perolehan suara hingga 92 persen. Sedangkan Syahri Mulyo, adalah calon Bupati Tulungagung yang saat ini mempunyai elektabilitas hingga 63 persen.

“Reputasi mereka hancur karena dikatakan terkena OTT. Padahal tidak ada OTT. Bahkan Syahri Mulyo dikatakan seperti buron.” Kata Hasto menjelaskan.

Indikasi lainnya, dua hari sebelum operasi ada pihak yang menyatakan akan terjadi KLB (kejadian luar biasa). KLB itu dikatakan yang akan mengubah peta kekuatan Pilkada Tulungagung. Calon dengan elektabilitas paling tinggi akan mendapatkan serangan.

“Kami baru tahu, ternyata inilah yang disebut KLB. Kami masih mencermati dan ini bagian dari fakta yang kami kumpulkan,” tambah Hasto.

Ditambahkan pula oleh Hasto, bahwa PDI Perjuangan mendukung upaya KPK memberantas korupsi. Bahkan PDI Perjuangan mengambil langkah tegas pada kader yang kena OTT KPK. Namun pihaknya menengarai ada agenda politis di balik OTT KPK di Blitar dan Tulungagung ini. “Pemberantasan korupsi kami dukung sepenuhnya. Tapi harus betul-betul jernih agar tidak ditumpangi agenda dari luar,” tandas Hasto.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan yang mendampingi Hasto menambahkan, pihaknya akan mengawal proses hukum yang berjalan. Untuk itu Anteria mengatakan, sudah berkoordinasi lintas komisi dan pimpinan DPR dan semuanya sepakat mencermati proses ini.

Ditambahkan pula oleh Anggota DPR RI dari Dapil VI Jawa Timur ini, bahwa sulit menyatakan yang dilakukan KPK murni penegakan hukum, sebab sangat kental nuansa politik, bahkan kental nuansa ditunggangi kepentingan tertentu.

“Semua ini kami lakukan untuk mengawal KPK agar tidak menjadi mesin pemenangan calon dalam Pilkada. Kami tidak mau KPK menjadi tempat berlabuh pihak-pihak yang tidak mampu meraih suara rakyat, kemudian menggunakan tangan KPK untuk mendapatkan keinginannya. Kami akan bersikap kritis, sebab masih banyak laporan lain, namun tidak pernah dilakukan OTT oleh KPK. Justru mereka yang akan ikut Pilkada yang dilakukan penegakan hukum.” kata Arteria menegaskan. (Budi/Tkr)

Dianggap Nabrak UU Tentang Desa, Perda Pemkab Kediri Diuji Materi ke MA

Konpers

Perwakilan Kades Kabupaten Kediri, Advokad dari Kantor Hukum DR Susianto and Partners,  Relawan SB dan Tanda Terima Uji Materi ke MAkkan keterangan

Kediri (Sergap) – Para Kepala Desa (Kades) di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mulai unjuk gigi. Diwaliki oleh 7 orang sejawatnya, yaitu para Kades dari Desa Sambirejo, Sumber Kepuh, Panjer, Nanggungan, Sambirombyong dan Kayen Kidul, mereka mengajukan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri yang menurut mereka bermasalah.

Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. “Judicial review kami anggap penting untuk menghindari campur tangan pihak lain yang mengebiri kewenangan dan hak kades,” kata Sugeng Widodo, Kades Sambirejo di depan puluhan wartawan di sebuah Rumah Makan Padang di Kota Kediri, Senin siang (30/04/2018).

Kades Sugeng Widodo juga menilai, bahwa Perda tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Kami berharap dengan judicial review ini, maka rekrutmen dan pengangkatan perangkat desa dikembalikan lagi kewenangannya kepada kades. Sehingga tidak menimbulkan konflik seperti yang terjadi saat ini. Di mana dalam pelaksanaan gelombang pertama terjadi carut-marut,” kata Sugeng Widodo menambahkan.

Sementara itu Muhammad Wahid Hasyim, SH dari Kantor Hukum DR. Susianto and Partner menjelaskan, bahwa permohonan Uji Materi itu didaftarkan ke MA pada Kamis, 26 April 2018. “Surat permohonan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung RI dan diterima Kasi Penelaah Sengketa Pajak, Heri Sunaryo, SH. Kami juga telah membayarkan biaya kepaniteraan,” kata Hasyim sambil menunjukkan Tanda Bukti Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara HUM.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Hasyim, bahwa yang akan dimohonkan pengujian adalah Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 dan Pasal 23 pada Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017. “Kami berpendapat bahwa Perda tersebut justru mengebiri kewenangan Kepala Desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Bertentangan dengan pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Desa, di mana jelas sekali disebut bahwa Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa”, kata Hasyim menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, kegalauan para Kepala Desa ini kemudian difasilitasi oleh Relawan Slamet Budiono (SB). Sehingga berujung pada sebuah upaya Uji Materi Perda Kabupaten Kediri yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat ini.

Bahkan Satuan Reskrim Polres Kabupaten Kediri dikabarkan juga telah melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini. Walaupun belum terdengar lagi tindak lanjutnya. (budi/tekaer)