Amien Djoenaedi Terancam Digugat Lembaga Perlindungan Konsumen

amin foto berita

Drs. Amien Djoenaedi, MBA (kiri) dan Bambang Sugeng Irianto

Kediri (Sergap) – Pengosongan paksa (eksekusi) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri (PN Kota Kediri) hampir 2 tahun yang lalu, tampaknya akan berbuntut panjang.

Hal ini dikarenakan, Bambang Sugeng Irianto, Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Integritas Profesional (LPKSM Inprof), ternyata adalah penyewa dua bangunan yang kemudian dieksekusi tersebut.

Perjanjian sewa itu diteken oleh Bambang selaku penyewa dan Wendy Saputra serta isterinya pada tanggal 13 Juni 2015. Kedua belah pihak sepakat sewa-menyewa akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020.

Perjanjian sewa-menyewa ini berlaku untuk dua bangunan milik Wendy Saputra, yaitu di Kelurahan Banjaran Kota Kediri dan di Jalan Patimura, Kelurahan Setonopande, Kota Kediri. Dua bangunan yang pada tanggal 16 Juni 2015 telah diperintahkan oleh Wakil Ketua PN Kota Kediri untuk dieksekusi.

Surat Perintah Sita Eksekusi Wakil Ketua PN Kota Kediri, Purnomo Amin Tjahjo, SH tersebut bernomor : 06/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr, tertanggal 05 Juni 2015, yang dimohonkan oleh Drs. Amien Djoenaedi, MBA, melalui Kuasa Hukumnya Emi Puasa Handayani, SH, MH dan Rinni Puspita Sari, SH, MH.

Menurut Bambang, Surat Perintah Eksekusi itu telah melanggar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 19 yang tertulis : “ Orang yang menyewa tanah/tanah dan rumah tersebut, sebelum dilakukan penyitaan, baik sita jaminan atau sita eksekutorial seperti tersebut dalam pasal-pasal tersebut di atas, tidak terkena sanksi termaksud. Untuk dapat menguasai menguasai tanah/rumah yang dibeli lelang, pembeli lelang harus menunggu sampai masa sewa habis”

“Aturannya jelas sekali, harus menunggu sewa kontraknya habis, tapi entah mengapa Wakil Ketua PN Kota Kediri tetap saja menerbitkan Surat Perintah Eksekusi. Menurut saya Wakil Ketua Purnomo Amin Tjahjo telah melanggar aturan yang dikeluarkan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung”, kata Bambang saat ditemui di rumahnya Senin (06/03/2017).

Dikarenakan merasa dirugikan, maka Bambang akan segera melakukan gugatan terhadap dikeluarkannya Surat Perintah Sita Eksekusi Wakil Ketua PN Kota Kediri saat itu, Purnomo Amin Tjahjo, SH tersebut

Sementara itu Drs. Amien Djoenaedi, MBA yang merupakan boss perusahaan produsen obat PT Afi Farma, melalui kuasa hukumnya Emi Puasa Handayani, SH, MH mengatakan bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Bambang Sugeng Irianto dan Wendy Saputra itu sudah ditunjukkan sebelum sita eksekusi dilaksanakan dan PN Kota Kediri tetap saja melakukan eksekusi.

“Saya punya copy surat sewa menyewa itu dan sudah ditunjukkan sebelum dilaksanakan eksekusi. Nyatanya eksekusi tetap dapat dilaksanakan”, kata Emi melalui telpon Senin 06/03/2017).

Menelusuri “gejala aneh” ini, maka Tabloid Sergap mencoba mencari jawabannya, ke Pengadilan Negeri Kota Kediri, Selasa, 07 Maret 2017. Sayangnya Purnomo Amin Tjahjo, SH, sudah tidak lagi bertugas di pengadilan negeri ini.

No Comment

Konfirmasi diberikan oleh Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta. Sayangnya lagi, Hakim muda usia ini, lebih memilih untuk tidak menjawab (no comment), terhadap Surat Perintah Eksekusi yang dikeluarkan oleh Purnomo Amin Tjahjo, SH.

purnomo dan hananta

Purnomo Amin Tjahjo, SH (kiri) dan Dwi Hananta, SH

Saat ditanya lebih lanjut tentang apakah Surat Perintah Eksekusi tersebut tidak melanggar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, utamanya pasal 19, Dwi Hananta memilih untuk tidak berkomentar.

“Secara normatif sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung, itu (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Buku II Edisi 2007) kedudukan hukumnya sebagai petunjuk dari Mahkamah Agung untuk peradilan-peradilan di bawahnya. Mengenai pelaksanaannya oleh Wakil Ketua Pengadilan yang lalu itu bertentangan atau tidak, saya no comment”, kata Dwi Hananta di ruang kerjanya.

Di akhir perbincangan Dwi Hananta, mempersilahkan jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat dari Surat Perintah Eksekusi yang dikeluarkan oleh Purnomo Amin Tjahjo, SH, untuk melakukan gugatan. “Silahkan melakukan gugatan, karena itu merupakan hak dari semua warga negara,” katanya menegaskan. (tekaer)

Iklan

Kartu Pers Tabloid Sergap Milik Pelaku Curanmor Palsu!!!

kartu-pers-kapolres2-oke

Dalam foto yang ditayangkan Borneo News, tampak jelas beda design Kartu Pers yang dipegang Kapolres Palangkaraya (kanan), dengan Kartu Pers Tabloid Sergap (kiri)

Palangkaraya (Sergap) – Suksesnya jajaran Polri Polsek Pahandut, Kota Palangkaraya menangkap 3 orang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor), membawa dampak sampingan yang buruk bagi dunia jurnalistik, khususnya Tabloid Sergap.

Hal ini dikarenakan ketiga orang tersangka pelaku curanmor tersebut, yaitu Bima Yoga Haswiyanto (23), Kardiman alias Amang Opak (46) dan Adnan (25) warga Jalan Mendawai, diketahui membawa Kartu Pers yang mirip dengan Kartu Pers Tabloid Sergap.

Bahkan, sebagaimana diberitakan portal Borneo News pada tanggal Senin, 26 Desember 2016 (http://www.borneonews.co.id/berita/45905-wow-gembong-curanmor-itu-miliki-id-card-layaknya-wartawan), ditayangkan foto Kapolres Palangka Raya, AKBP Lili Warli memegang 3 Kartu Pers, dengan keterangan foto (caption) : “Kapolres Palangka Raya, AKBP Lili Warli, di Polsek Pahandut, Senin (26/12/2016), menunjukkan id card Tabloid Berita Independen Sergap, yang digunakan para gembong curanmor.”

Terkait hal tersebut, Pemimpin Redaksi Tabloid (Pemred) Sergap, Tukiran, BA memastikan bahwa Kartu Pers yang ditunjukkan oleh Kapolres Palangkaraya dalam berita Borneo News itu palsu dan para pemiliknya bukan wartawan Tabloid Sergap.

Semua kru Tabloid Sergap, dapat dilihat pada website bagian halaman Kru Tabloid Sergap. Dan nama-nama pelaku curanmor tersebut tidak tercantum sebagai Kru Tabloid Sergap.

“Saya menyatakan bahwa Kartu Pers Tabloid Sergap itu palsu. Tanpa melihat detilnya, jelas sekali bahwa Kartu Pers yang dipegang Kapolres Palangkaraya itu palsu. Designnya sangat berbeda dengan Kartu Pers Tabloid Sergap. Para pemiliknya bukan wartawan kami,” kata Tukiran, BA menjelaskan.

Sekaligus Pemimpin Redaksi hari ini, Selasa 27 Desember 2017 memerintahkan wartawannya untuk menelusuri proses terjadinya Kartu Pers palsu tersebut.

Ditambahkan pula oleh Pemred, bahwa keberadaan Biro Kalteng adalah Biro Persiapan, artinya dalam proses persiapan untuk menjadi Biro yang definitif. “Redaksi belum menerbitkan Surat Keputusan untuk Biro Kalteng, karena belum semua persyaratannya terpenuhi, salah satunya struktur organisasinya belum dikirim untuk diusulkan kepada redaksi,” kata Pemred Tabloid Sergap menegaskan.

Tentang kasus curanmor yang merupakan salah satu atensi Kapolri, Tabloid Sergap mendukung sepenuhnya tindakan Polri untuk memberantas sampai ke akar-akarnya, karena kejahatan jenis ini membawa dampak keresahan yang luas di masyarakat. (redaksi)

Komjen Buwas Siap Tembak Mati Pengedar Narkoba

buwas

Ketua Badan Narkotika Nasional Komjenpol Budi Wasesa

Surabaya (Sergap) – Dalam acara ‘Ngopi Bareng Buwas-Pimred Media’ di Surabaya, Rabu malam (09/11/2016), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) menegaskan, bahwa pihaknya siap menembak mati pengedar narkoba, karena tindakannya sudah merusak jutaan generasi muda dan mengancam masa depan negara.

“Kami tidak ngawur, karena tindakan tegas itu juga terukur, sebab akan kami lakukan pada pengedar yang kami sudah punya data pelanggaran hukumnya. Kalau sudah begini masih direhabilitasi justru kita yang kalah, karena mereka pasti cari mangsa lagi,” tegasnya. Mantan Kabareskrim Polri ini juga menjamin, bahwa tindakannya tidak akan melanggar hukum dan HAM.

“Pernyataan Presiden bahwa Indonesia berstatus darurat narkoba itu sudah di atas UU, bahkan Presiden menyatakan perang pada narkona. Selain itu juga ada Perkap (Peraturan Kapolri). Tindakan mereka yang merusak jutaan generasi muda itu justru lebih melanggar HAM,” katanya.

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang akan bertindak tegas pada pengedar narkoba yang merusak jutaan generasi muda itu. “Kami tinggal menunggu senjata standar yang kami pesan dan akan datang pada bulan November,” katanya.

Alasannya, katanya, saat ini tercatat 40-an orang per hari yang meninggal dunia akibat menjadi pengguna narkoba yang menggerogoti sistem metabolisme pada organ tubuh mereka, sedangkan bandar besar yang diuntungkan umumnya ada di luar negeri.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji mengakui kendala paling berat dalam penegakan hukum untuk kasus narkoba adalah melawan ‘musuh’ dari dalam. “Kalau musuh di luar itu gampang mengatasi, tapi kalau ‘musuh’ itu ada di dalam itulah yang paling sulit, karena setiap tindakan kita bisa bocor kepada musuh di luar, sehingga penegakan hukum pun bisa berantakan (gagal). Mereka juga layak ditembak mati, karena merusak citra Polri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir menilai Komjen Buwas dalam penegakan hukum di Tanah Air merupakan sosok yang memiliki daya kejut. “Bagi wartawan, tentu hal itu sangat layak untuk diberitakan, apalagi untuk pemberantasan narkoba yang patut mendapat dukungan media,” katanya.

Tampak juga hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jatim H. Saifullah Yusuf, Kepala Staf Kodam V/Brawijaya, Brigjen TNI Rahmad Pribadi, Kepala Staf Armada Timur, Laksamana Pertama TNI I.N.G. Ariawan dan Kepala Staf Garnisun Tetap III Surabaya, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Amiruddin Harun. (win)

Diduga Dicekik, Mayat Bocah 9 Tahun Ditemukan di Belakang Sekolah

pembunuhan-bocah

Kakek korban Haji Samsiwal saat mengantar jenazah cucunya untuk diotopsi. Almarhum Ahmad Habibie masih keponakan wartawan Tabloid Sergap Ahmad Bakri (paling kanan).

Palangkaraya (Sergap) – Sesosok mayat bocah usia 9 tahun ditemukan di semak belukar 30 meter di belakang Madrasyah Ibtidaiyah (MI) Miftahuddin, hari Jumat (11/11/2016), di Desa Handiwong, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Selatan.

Kondisi mayat bocah itu, saat ditemukan dalam posisi telungkup dan pakaiannya tampak terlepas dari tubuhnya serta tampak memar-memar ada di sekujur tubuhnya. Korban meninggal kemudian diketahui bernama Ahmad Habibie, duduk sebagai siswa kelas 3 di sekolah di mana mayatnya ditemukan.

Penemuan mayat ini berawal dari kecurigaan pihak keluarga yang menunggu kepulangan korban dari sekolah hingga pukul 19.00 WIB. Setelah dicari ke sekolahnya, korban sudah tidak ada disekolah.

Karena korban tak juga diketemukan, pihak keluarga kemudian memutuskan untuk melaporkan kehilangan anak ini ke Kepolisian Sektor (Polsek) Pulau Petak. Mendapat laporan dari warga, pihak kepolisian langsung melakukan pencarian.

Terkait hilangnya Ahmad Habibie ini, Haji Samsiwal, kakek korban mengatakan, bahwa ia terakhir kali melihat korban pergi bermain bersama dengan Syahrul sekitar pukul 10.30 WIB. Waktu itu, Sang Kakek sempat curiga, mengapa hingga siang begitu korban tidak pulang dari bermain untuk berangkat ke sekolah.

“Atas kecurigaan saya itu, saya kemudian mendatangi Syahrul, teman bermain cucu saya itu. Saya mendatangi Syahrul, karena saya sempat melihat bahwa cucu saya itu terakhir kali bermain bersama Syahrul, “kata Haji Samsiwal kepada Tabloid Sergap.

Begitu bertemu Syahrul, Samsiwal kemudian menanyakan keberadaan korban. Syahrul mengatakan jika ia membawa korban ke belakang sekolah. Namun ketika ditanya, siapa saja teman korban yang berada di belakang MI Miftahuddin, Syahrul hanya diam tak menjawab pertanyaan kakek korban.

“Perasaan saya makin tidak enak mendengar penjelasan Syahrul. Saya kemudian melaporkan hal ini ke Kepala Desa. Bersama Kepala Desa dan keluarga, kami kemudian melakukan pencarian ke belakang halaman MI Miftahuddin, “ kata Haji Samsiwal.

Masih menurut Samsiwal, sesampainya di belakang halaman sekolah, orang-orang yang mencari korban dikejutkan dengan sosok tubuh bocah yang tertelungkup di sebuah semak belukar yang jaraknya 30 meter di belakang sekolah. Setelah didekati, ternyata sosok manusia yang sudah tak bernyawa tersebut adalah Ahmad Habibie.

Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Doris Sylvanus untuk diotopsi, dalam rangka untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dokter Rika, kepada Tabloid Sergap mengatakan peyebab kematian korban adalah cekikan di lehernya. “Pada leher korban terdapat bekas tanda pencekikan dengan tangan,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kapuas, AKP Wiwin mengatakan, hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian Ahmad Habibie. “Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan telungkup dan kondisi pakaian sudah terlepas, badan memar akibat bekas pukulan.

Di tempat terpisah, Kapolsek Pulau Petak Iptu H. Warlita mengatakan, saat ini polisi mengamankan seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan. Dia adalah Syahrul bin Puadi, salah satu siswa kelas enam MI Miftahuddin, Desa Handiwong Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, yang masih satu sekolah dengan korban.

Untuk mengetahui apakah Syahrul pelaku tunggal dan apakah motivasinya sehingga tega membunuh teman sepermainan dan satu sekolah ini, Unit Reskrim Polsek Pulau Petak dan Polres Kapuas masih malakukan penyelidikan secara intensif. (AB)

KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis

Ketua KPAI Asrorun Niam  saat bertemu dengan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar

Ketua KPAI Asrorun Niam saat bertemu dengan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar

Kediri (Sergap) – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam berpendapat bahwa dari sisi banyaknya jumlah korban, maka kasus pencabulan anak yang terjadi di Kediri, Jawa Timur sudah bisa digolongkan massif, terstruktur dan sistematis.

Hal ini disampaikan Asrorun Niam saat bertemu Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar di rumah dinas walikota, Sabtu (01/08/2015). “Dari sisi korban sudah memenuhi kualifikasi, kalau bahasa MK (Mahkamah Konstitusi) itu, massif, terstruktur dan sistimatis,” kata Asrorun Niam yang didampingi oleh dua komisioner KPAI lainnya.

Dengan kata lain, kasus pencabulan anak dibawah umur dengan tersangka pengusaha terkenal Soni Sandra ini, bukanlah kasus pidana biasa. Jumlah korbannya tergolong besar. Dikatakan oleh Ketua KPAI, bahwa korban yang sudah teridentifikasi, diketahui nama, alamatnya ada 11 anak, sedangkan yang baru hanya diketahui namanya antara 21-37 anak.

Padahal dalam kasus pencabulan seperti ini, bak fenomena gunung es. Korban dan keluarganya biasanya lebih banyak menyimpan dalam-dalam musibah yang menimpa anaknya, karena peristiwa ini adalah aib bagi keluarga.

Karena itu KPAI berjanji untuk mengawal kasus ini, mulai dari proses hukum sampai dengan nanti pada tahapan rehabilitasi para korban, baik yang sudah masuk ranah hukum maupun yang belum lapor kepada polisi.

Usai pertemuan dengan walikota, menjawab pertanyaan Tabloid Sergap terkait dengan pemantauan proses hukumnya, di mana sidang pengadilan yang akan digelar tertutup untuk umum, Ketua KPAI berjanji akan berusaha agar sidang itu digelar terbuka, agar transparan.

“Ya memang untuk melindungi korban sidang pidana asusila dan anak di bawah umur biasanya digelar tertutup untuk umum. Tapi KPAI akan berusaha agar sidang dapat digelar secara terbuka untuk kemaslahatan masyarakat,” kata Asrorun Niam.

Sebelumnya, Asrorun Niam juga mengakui bahwa tersangka Soni Sandra adalah orang kuat. Pengusaha yang pernah menjadi kiper sepakbola di berbagai klub terkenal ini, mempunyai koneksi kuat secara politik dan punya dana besar yang berpotensi mengaburkan perkara.

Mafia Hukum

Terkait itu, pengawasan proses hukum sampai dengan digelarnya sidang di pengadilan di semua tingkat pengadilan menjadi sangat penting, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mafia Hukum, sudah menjadi rahasia umum. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu merasa perlu mengeluarkan Keppres No.37/2009, tertanggal 30 Desember 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Dengan keluarnya Keppres di atas sangat jelas, Mafia Hukum memang ada di negeri kita dan pemerintah secara resmi bertekad untuk memberantasnya. Mafia hukum di Indonesia memiliki banyak jenis dan bergerak di beberapa bidang. Di antaranya ada yang dikenal sebagai mafia peradilan, mafia pajak dan lain sebagainya.

Patut diduga Mafia Hukum juga sudah masuk dalam kasus dengan tersangka Soni Sandra ini. Hal ini ditengarai dengan sempat terjadinya “rebutan” penasehat hukum yang mendampingi saksi pelapor dan saksi korban pada Kamis, tanggal 30 Juli 2015.

Walaupun kemudian pelapor dan saksi korban, pada akhirnya lebih memilih untuk tetap didamping oleh tim penasehat hukum yang lama. Dan sejak terjadinya hal ini, tim penasehat hukum pelapor dan saksi korban bertambah menjadi 4 orang.

Drs. Sumaji, SH, MH, seorang advokad dari Surabaya, kelahiran Kediri resmi bergabung ditandai dengan sebuah surat kuasa tertanggal 30 Juli 2015. Advokad yang juga dosen Universitas Adi Buana Surabaya ini juga seorang mantan anggota polisi.

Kepada Tabloid Sergap, Sumaji mengatakan Kediri adalah tanah kelahirannya. “Saya dilahirkan di Kediri. Kasus dengan korban anak-anak di bawah umur ini dalam prosesnya, harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai advokad yang juga merupakan salah satu penegak hukum di negara kita, kasus ini bagi saya adalah panggilan profesi dan juga panggilan tanah kelahiran saya,” kata Sumaji menambahkan.

Sebagaimana diketahui, para advokad yang sebelumnya sudah menjadi pendamping pelapor dan saksi korban adalah Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH; Syamsul Arifin, SH dan Drs. Suhud, SH, MHum.

Sesuai dengan pernyataan Ketua KPAI Asrorun Niam bahwa kasus pencabulan anak di bawah umur di Kediri tergolong massif, terstruktur dan sistematis, maka sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat.

Karena tersangka yang pengusaha kontraktor ternama ini mempunyai akses yang kuat di pemerintahan daerah, maka patut diduga pemerintah daerah di wilayah Kediri akan terkena “penyakit ewuh pakewuh”.

Di samping itu, tentu saja masyarakat harus peduli terhadap kasus ini dengan cara ikut mendukung dan mengawasi tahapan-tahapan dalam proses hukumnya, untuk mewujudkan penegakkan hukum dan terwujudnya keadilan. (Tkr)