PDI Perjuangan : OTT KPK di Blitar dan Tulungagung Kental Aspek Politiknya

Hasto Kristanto oke.jpg

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat menemui ribuan relawan di rumah Syahri Mulyo, jalan Raya Ngantru, Tulungagung

Tulungagung (Sergap) – PDI Perjuangan bersikap beda perihal kasus dugaan korupsi yang menimpa Walikota Blitar, Muh Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Non Aktif, Syahri Mulyo. Terhadap dua orang kadernya itu partai berlambang banteng moncong putih ini, akan memberikan bantuan hukum.

Hal ini dilakukan karena PDI Perjuangan meyakini bahwa ada nuansa politik dari penetapan dua tersangka kader partainya. “Kentalnya aspek politiknya, karena itu partai akan menyiapkan tim advokasi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Minggu (10/6/2018) saat menemui ribuan relawan di rumah Syahri Mulyo, Jalan Raya Ngantru Tulungagung.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikatakan telah menyasar kepada kepala daerah dan calon kepala daerah dengan elektabilias tinggi. Samanhudi adalah Walikota Blitar yang terpilih dengan perolehan suara hingga 92 persen. Sedangkan Syahri Mulyo, adalah calon Bupati Tulungagung yang saat ini mempunyai elektabilitas hingga 63 persen.

“Reputasi mereka hancur karena dikatakan terkena OTT. Padahal tidak ada OTT. Bahkan Syahri Mulyo dikatakan seperti buron.” Kata Hasto menjelaskan.

Indikasi lainnya, dua hari sebelum operasi ada pihak yang menyatakan akan terjadi KLB (kejadian luar biasa). KLB itu dikatakan yang akan mengubah peta kekuatan Pilkada Tulungagung. Calon dengan elektabilitas paling tinggi akan mendapatkan serangan.

“Kami baru tahu, ternyata inilah yang disebut KLB. Kami masih mencermati dan ini bagian dari fakta yang kami kumpulkan,” tambah Hasto.

Ditambahkan pula oleh Hasto, bahwa PDI Perjuangan mendukung upaya KPK memberantas korupsi. Bahkan PDI Perjuangan mengambil langkah tegas pada kader yang kena OTT KPK. Namun pihaknya menengarai ada agenda politis di balik OTT KPK di Blitar dan Tulungagung ini. “Pemberantasan korupsi kami dukung sepenuhnya. Tapi harus betul-betul jernih agar tidak ditumpangi agenda dari luar,” tandas Hasto.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan yang mendampingi Hasto menambahkan, pihaknya akan mengawal proses hukum yang berjalan. Untuk itu Anteria mengatakan, sudah berkoordinasi lintas komisi dan pimpinan DPR dan semuanya sepakat mencermati proses ini.

Ditambahkan pula oleh Anggota DPR RI dari Dapil VI Jawa Timur ini, bahwa sulit menyatakan yang dilakukan KPK murni penegakan hukum, sebab sangat kental nuansa politik, bahkan kental nuansa ditunggangi kepentingan tertentu.

“Semua ini kami lakukan untuk mengawal KPK agar tidak menjadi mesin pemenangan calon dalam Pilkada. Kami tidak mau KPK menjadi tempat berlabuh pihak-pihak yang tidak mampu meraih suara rakyat, kemudian menggunakan tangan KPK untuk mendapatkan keinginannya. Kami akan bersikap kritis, sebab masih banyak laporan lain, namun tidak pernah dilakukan OTT oleh KPK. Justru mereka yang akan ikut Pilkada yang dilakukan penegakan hukum.” kata Arteria menegaskan. (Budi/Tkr)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s